Sugito Anggota DPRD Surabaya Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Jasmas Rp4.9 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSJW4x1Vh0pWlKFCxHj0OO8DaXzJdY0JvS6A1vgDG4dUfA5h8AQ-sRvDNO0X_xOMLJ_EdEpb3_gfAGUGzq_afVMa7ZE-IZpWiksWC1Jeu826prra-XQWNOlygVVl5nk379E1n09UlN_04/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="400" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSJW4x1Vh0pWlKFCxHj0OO8DaXzJdY0JvS6A1vgDG4dUfA5h8AQ-sRvDNO0X_xOMLJ_EdEpb3_gfAGUGzq_afVMa7ZE-IZpWiksWC1Jeu826prra-XQWNOlygVVl5nk379E1n09UlN_04/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lagi</b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kejari (Kejaksaan Negeri) Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur telah menetapkan Sugito selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 sebagai tersangka Jilid II kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi kepada Wartawan media ini di ruang Jaksa gedung Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin, 1 Juli 2019.<br /><br />Penetapan Sugito selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 yang juga sebagai Ketua RW menjadi tersangka baru dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah  Jasmas dalam bentuk NPHD sebesar Rp27.465.033.400 yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 ini, bisa jadi setelah Sugito dihadirkan sebagai saksi dipersidangan (Senin, 13 Mei 2019) untuk terdakwa Agus Setiawan Jong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang berupa Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah dan Tong sampah bagi ratusan Ketua RW (Rukun Warga) di beberapa Kecamatan Kota Surabaya sebagai penerima Dana Jasmas yang tidak pernah membuat proposal karena yang membuat adalah terdakwa.<br /><br />Menurut Dimaz Atmadi, setelah menetapkan tersangka, Sugito pun langsung dijebloskan ke penjara untuk menjalani proses hukum pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Kejari Tanjung Perak.<br /><br />“Kita telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Dana Jasmas, yaitu Sugito, dan sudah di tahan. Selama penahanan dalam waktu seminggu, masih pengenalan lingkungan dan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun,” kata Dimaz.<br /><br />Anehnya, Kejari Tanjung Perak hanya menetapkan Sugito sebagai tersangka. Sementara 5 (lima) anggota DPRD liannya yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti selaku pemilik Dana Jasmas yang akan disalurkan ke daerah pemilihannya masing-masing, hingga saat ini masih bebas menikmati indahnya Kota Pahlawan.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZYiaQsMqDJhDOkPIpnkZq9B3ZuW5OLb4zW-X1l1rtBwla39fHDzfgz157LXABfCvPJgu07khaSkPuYHias6zEk8-oi5erK6-_bePlL5wCgyWw3yavOFgjtamWWjzpT1ehQpT_ItCiRJ8/s1600/H.+Darmawan%252C+Binti+Rochmah%252C+Dini+Rinjanti%252C+Ratih+Retnowati%252C+Saeful+Aidi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZYiaQsMqDJhDOkPIpnkZq9B3ZuW5OLb4zW-X1l1rtBwla39fHDzfgz157LXABfCvPJgu07khaSkPuYHias6zEk8-oi5erK6-_bePlL5wCgyWw3yavOFgjtamWWjzpT1ehQpT_ItCiRJ8/s640/H.+Darmawan%252C+Binti+Rochmah%252C+Dini+Rinjanti%252C+Ratih+Retnowati%252C+Saeful+Aidi.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi</td></tr> </tbody></table> Pada hal, kelima anggota Dewan yang terhormat ini (H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti) justru lebih dahulu dihadirkan oleh JPU Kejari Tanjung Perak sebagai saksi dipersidangan untuk terdakwa Agus Setiawan Jong.<br /><br />Selain itu, dalam surat dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati dan Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Anehnya lagi, yaitu ratusan Ketua RW di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Kota Surabaya selaku penerima langsung dana Jasamas melalui rekening masing-masing yang dicairkan oleh Pemkot Surabaya, juga sama seperti kelima anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Kejari Tanjung Perak justru lebih dahulu menyeret Agus Setiawan Jong  ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. <br /><br />Pada hal, Dana Jasmas dicairkan oleh Pemkot Surabaya bukan ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, melainkan langsung ke rekening masing-masing Ketua RW selaku penerima dana Jasmas tanpa membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan duit tersebut.<br /><br />Memang, menurut JPU dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa dana Jasmas yang telah dicairkan oleh Pemkot Surabaya ke rekening masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima, kemudian ditransfer oleh masing-masing Ketua RW ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong.<br /><br />Pertanyaannya, apakah Ketua RW selaku lembaga penerima langsung Dana Jasmas dari Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab, karena duit itu kemudian ditransfer oleh masing-masing Ketua RW ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong tanpa ada peraturan perungdang-undangan yang mengaturnya?<br /><br />Menanggapi hal ini, Dimaz Atmadi mengatakan, bahwa penyidik baru menetapkan satu tersangka dan  tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain baik anggota DPRD maupun pihak swasta.<br /><br />“Sementara saat ini yang menjadi tersangka baru satu, dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” kata Dimaz.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyNt25cS1Hcbs3dLEWWOjrAdg5TItQz3XND_6uNXilmib6i2SmlL7m9SVLo2yPxdhOit3TRXNx6P8pdoBxeABEMNkdiuZFLqIDSc2TRsSsRVMefMjhq80tZU03Za5ofxJDqHS-mCJxUQs/s1600/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyNt25cS1Hcbs3dLEWWOjrAdg5TItQz3XND_6uNXilmib6i2SmlL7m9SVLo2yPxdhOit3TRXNx6P8pdoBxeABEMNkdiuZFLqIDSc2TRsSsRVMefMjhq80tZU03Za5ofxJDqHS-mCJxUQs/s640/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr> </tbody></table> Yang menggelitik dalam kasus ini adalah, Kejari Tanjung Perak sepertinya tidak meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak Pemkot Surabaya yang mencairkan langsung Dana Jasmas ke rekening masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima, karena tidak ada pengawasan terkait penggunaan dana Jasmas oleh lembaga penerima.<br /><br />Hal inipula yang dikatakan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan saat mendengarkan keterangan 4 (empat) pejabat Pemkot Surabaya yaitu : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya,; 2. Edy Christijanto, mantan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya,; 3. Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, dan 4. Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah yang dihadirkan oleh JPU sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong pada persidangan yang berlangsung, Senin, 15 April 2019.<br /><br />“Penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad.<br /><br />Tidak hanya itu. Ketua Majelis Hakim juga mengatakan kepada JPU yang tidak mengaitkan peran anggota DPRD Kota Surabaya dalam kasus ini.<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan. Jaksa juga tidak mengungkap peran anggota Dewan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Senin, 15 April 2019.<br /><br />Apa yang dikatakan Ketua Majelis Hakim ini bukan tidak beralasan. Andai saja pihak Pemkot Surabaya selaku Verifikator benar-benar melakukan verifikasi terhadap ratusan proposal-proposal yang mengajukan permohonan penerima Dana Jasmas termasuk melakukan pengawasan dan pendampingan, bisa jadi kasus ini tak akan sampai ke Meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Mengapa ? Bayangkan saja. Dari ratusan Proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya terkait permohonan penerimaan Dana Jasmas dari ratusan Ketau RW selaku lembaga penerima, daftar jenis barangnya adalah sama. Apakah kebutuhan satu RW dengan ratusan RW lainnya adalah sama ? Disinilah munculnya kecurigaan adanya dugaan konspirasi beberapa pihak.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pihak Inspektorat Pemkot Surabaya selaku audit internal tidak melakukan audit terkait pengucuran dana Jasmas yang bersumber dari APBD Kota Surabaya TA 2016 sebesar Rp27 miliyar lebih, dan bagaiama hasilnya ?.<br /><br />Lalu bagaimana pula hasil LPJ Pemkot Surabaya dalam sidang paripurna tahunan bersama dengan Dewan terkait APBD TA 2016 ?<br /><br />Seperti yang diberitkan sebelumnya. Kasus ini berawal pada bulan Maret 2015, di mana terdakwa Agus Setiawan Jong menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati   menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RW, sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbFrIVk8RtmF-RqMVGoxtJfj1BVQK_RfzapruB77Yi-tKqmoic6nCUvuSeQpYhV5KhhOhVPKfWjzDGdfOWkCBPZnQFx49dx9FxyMDUre5eGgKt5j3opbAYMG66UyfAJPZz6PXFNl2YyjM/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbFrIVk8RtmF-RqMVGoxtJfj1BVQK_RfzapruB77Yi-tKqmoic6nCUvuSeQpYhV5KhhOhVPKfWjzDGdfOWkCBPZnQFx49dx9FxyMDUre5eGgKt5j3opbAYMG66UyfAJPZz6PXFNl2YyjM/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a>Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. <br /><br />Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />Dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /><br />Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.<br /><br />Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015,  terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW.<br /><br />Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wdVnLs1Xslgm2o5OI7cxy1zEDx1SCdErCtb05H9MrqYlwc5jxHWGh2nujW0JeeO88f9PFgEWBqmhn6T2OM7TVfWIUMpvwBJEfGlhUQ5dLlGNSCRbRyiAnIkVsrA31EPnjr81p-PGRV8/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wdVnLs1Xslgm2o5OI7cxy1zEDx1SCdErCtb05H9MrqYlwc5jxHWGh2nujW0JeeO88f9PFgEWBqmhn6T2OM7TVfWIUMpvwBJEfGlhUQ5dLlGNSCRbRyiAnIkVsrA31EPnjr81p-PGRV8/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div> Terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. <br /><br />Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /><br />Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />Proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbTO8Gjf6japR2-EyiPK5fIP6SpTnElNEe9r8lPDYGvawEKB9Zt2it_F0NuygfD1xRuRJygK3z66p-Qj2v6NgPWdjrLAabMxZIrSZUafN6flOdBRkoknXWYkxg-5gE7H0bEeqci3B7v58/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbTO8Gjf6japR2-EyiPK5fIP6SpTnElNEe9r8lPDYGvawEKB9Zt2it_F0NuygfD1xRuRJygK3z66p-Qj2v6NgPWdjrLAabMxZIrSZUafN6flOdBRkoknXWYkxg-5gE7H0bEeqci3B7v58/s640/IMG20190318173338.jpg" width="640" /></a></div> Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. <br /><br />Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah).<br /><br />Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016.<br /><br />Bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Sugito Anggota DPRD Surabaya Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Jasmas Rp4.9 M

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lagi berita korupsi .co - Kejari (Kejaks...

»

Apakah MZA. DJalal (mantan Bupati Jember) Akan Jadi Tersangka Korupsi Kebun Ketajek Rp11 M?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhffNtSKOxXucXeVnNvgwe3llnGRzm6ChN0PEze20sfAuTg_Cc1FLOLC_SDPYqpSMHK4OYvuB4pxF0uhfa7EaM37d8LpbgBKckd2DwvqgU3Djk_Xkd_uSg83NHywwenN-zvU7wocj40gA/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhffNtSKOxXucXeVnNvgwe3llnGRzm6ChN0PEze20sfAuTg_Cc1FLOLC_SDPYqpSMHK4OYvuB4pxF0uhfa7EaM37d8LpbgBKckd2DwvqgU3Djk_Xkd_uSg83NHywwenN-zvU7wocj40gA/s640/Ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jember, Herdian Rahadi :</b></u> Kasus ini masih berlanjut, dan sejak awal proses penyerahan lahan Kebun ke masyarakat sudah salah</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Pada Kamis, 13 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sudah menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 2 (dua) terdakwa dalam Kasus Korupsi penerimaan biaya maupun pajak hak kelola lahan Kebun Ketajek milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, salah satu peruhanaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Jember oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur (KTM) Jember sejak tahun 2015 hingga 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11.302.138.760, namun ternyata masih berlanjut dan akan ada tersangka baru.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus  Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Jember, Herdian Rahadi kepada beritakorupsi.co di Pengdailan Tipikor Surabaya saat menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim dalam kasus ini, Jum'at, 21 Juni 2019.<br /> <br /> Herdian mengatakan, bahwa kasus ini berlanjut dan akan ada tersangka baru. Namun Herdian tidak menjelaskan saiapa yang akan tersangka baru. Selain itu, Herdian juga mengatakan, bahwa sejak awal proses penyerahan lahan Kebun Ketajek Kabupaten Jember ke masyarakat sudah salah.<br /> <br /> “Kasus ini masih berlanjut. Dan sejak awal proses penyerahan lahan Kebun Ketajek Kabupaten Jember ke masyarakat sudah salah. Mengapa penyerahan lahan Kebun Ketajek ke masyarakat harus melalui Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, dan tidak langsung oleh Bupati,” terang Herdian, Jum'at, 21 Juni 2019. <br /> <br /> Saat wartawan media ini menanyakan lebih lanjut, terkait proses sejak awal penyerahan lahan Kebun Ketajek ke masyarakat dianggap salah, apakah mantan Bupati Jember MZA. Jalal akan jadi tersangka ?. Namun Herdian tak menjelaskannya.<br /> <br /> “Kita lihat dulu nanti, ini kan masih prosesnya panjang,” ujarnya.<br /> <br /> Dua terdakwa dalam kasus ini sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi, dan dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Kedua terdakwa itu adalah Choiril Suparjo dan  Moslih Tomo. Terdakwa Choiril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Katajek Makmur (TKM) divonis 3 (tiga) tahun penjara, denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp11.302.138.760 subsidair 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan Moslih Tomo selaku Bendahara Koperasi TKM divonis 1 (satu) penjara, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.<br /> <br /> Tetapi dalam surat dakwaan JPU dikatakan, bahwa terdakwa Choiril Suparjo bersama dengan H. M. Mosleh Tomo dan Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, selama mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset milik PDP (Perusahaan Daetah Pemabunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun Ketajek, tidak pernah membuat laporan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Mitik Daerah) sebagai pemilik asset sebagaimana diatur dalam ketentuan Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choiril Suparjo selaku Ketua, tentang pengelolaan kebun ketajek, Nomor 8 tanggal 2 Juni 2014. <br /> <br /> Pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajak yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur salaku koperasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek tanpa disertai dengan pelaksanaan kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 angka 1, angka 11, angka 15, dan UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 1 angka 7 dan angka 11, karena taman komoditi dan non komoditi yang ada di kebun ketajek merupakan asset PDP Kahyangan yang dijadikan peryataan modal PDP Kahyangan Jember kepada Koperasi Tani Kelaiek Makmur, yang seharusnya bagi hasil ditetima oieh PDP Kahyangan selaku Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemkab Jember yang jga merupakan keuangan negara. <br /> <br /> Dengan tidak disetorkannya bagi hasil pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi kepada PDP Kahyangan Jember yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek dengan cara tidak mempedomani aturan sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dibuatkan administrasi pembukuan keuangan maupun laporan pengelolaan kepada Pihak PDP Kahyangan Jember selaku pemilik asset dengan dalih menggunakan dasar surat dari  Ir. Sujatmiko yakni surat Nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 pembetulan MoU Kebun Ketajek yang ditindaklanjuti dengan surat nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5MbuT1w0jkkEY5PORV1Ark8ldqPLjZvbOl1qJ6LUpMWgNrtNaXJfMQyWpzDOT5WobJBTYcFyo8gMu9WDZseuPqtKFBE9Uzm_3dAmdvq8cQPZXPxW3-20DO2KfVxkwEAMvMf8a6JqDd-4/s1600/IMG20190509161310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5MbuT1w0jkkEY5PORV1Ark8ldqPLjZvbOl1qJ6LUpMWgNrtNaXJfMQyWpzDOT5WobJBTYcFyo8gMu9WDZseuPqtKFBE9Uzm_3dAmdvq8cQPZXPxW3-20DO2KfVxkwEAMvMf8a6JqDd-4/s640/IMG20190509161310.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Choiril Suparjo dan  Moslih Tomo (kiri)</td></tr> </tbody></table>  Sehingga atas perbuatan terdakwa bersama H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek telah nyata, selain menguntungkan terdakwa juga Pihak Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi karena adanya pertambahan asset yang tentunya juga menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pemegang HGU atas tanah kebun ketajek sampai dengan tahun 2024 yang merupakan asset dari Pemkab Jember. <br /> <br /> Selain itu, dengan adanya perjanjian pengelolaan lahan kebun Ketajek kepada pihak ketiga oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun Ketajek serta adanya pengelolaan lahan kebun ketajek oleh H. M. Moslih Tomo dengan jumlah luasan yang berbeda dengan ahli waris pemegang hak yang lainnya, menyebabkan hibah lahan kebun Ketajek yang sebelumnya merupakan asset yang dipisahkan milik Pemkab Jember yang HGU (Hak Guna Usahanya) berada dalam penguasaan PDP Kahyangan Jember selaku BUMD  menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuannya.  <br /> <br /> Selain adanya pengelolaan lahan kebun Ketajek yang tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana terurai di atas, juga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq Daerah Pemkab Jember karena pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajek yang keuangannya diterima oleh terdakwa, H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek makmur selaku Korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan kebun ketajek, karena tidak disertai dengan penyerahan bagi hasil kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daera) yakni Pemkab Jember yang pada akhirnya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember, maka telah nyata menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemkab Jember sebesar Rp18.550.360.700 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /> <br /> “Perbuatan terdakwa Choiril Suparjo bersama H. M. Mosleh Tomo maupun Koperasi Tani Ketajek Makmur telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar JPU Herdian saat membacakan surat dakwaannya beberapa bulan lalu.<br /> <br /> Lebih lanjut dalam kasus ini dijelaskan, bahwa tanah kebun Ketajek seluas 477,8 ha yang terletak di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember berdasarkan SK Kepala BPN No. 2/HGUIBPN/2000 tanggal 21 Jaunari 2000, dikuasai oleh PDP Kabupaten Jember yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.<br /> <br /> Berdasarkan SK. DPRD Kab. Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga melalui Koperasi Ketajek Makmur dan Surat Bupati Jember Nomor 590/130/1.11/2014 perihal penarikan kembali asset Pemkab Jember Kebun Ketajek Tanah Ketajek adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jember yang dipisahkan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh PDP Kahyangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <br /> <br /> Atas dasar Surat Bupati Jember kepada Ketua DPRD Jember Nomor : 590/691/1.11I2013 tanggal 12 November 2013 tentang permohonan persetujuan pelakanaan Divestasi dan Penyerahan tanah Ketajek (Hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur. Dan Surat DPRD Jember Nomor : 14 tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga Ketajek memlaui Koperasi Ketajek Makmur, Ketua Koperasi mengirim surat nomor 01/Kop-1IKM/lV/2014 tanggal 23 April 2014 Perihal Permohonan percepatan penyerahan Tanah warga Ketajek atau ahli warisnya melalui Koperasi Ketajek Makmur, atas permohonan Surat Tersebut pihak PDP Kahyangan Jember membalas dengan surat Nomor : 01/611.21920/7 10/2014 tanggal 29 April 2014. <br /> <br /> Koperasi Tani Ketajek Makmur berdiri sejak tanggal 30 November 2011 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ketajek Makmur Nomor : 518l1008.BH/XVI.7I410/2011 dan beranggotakan sejumlah nama yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 188.45/161/012/2013 tentang hasil verifikasi pemilik hak tanah ketajek yang berjumlah 668 nama. <br /> <br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut : Ketua Koperasi : Suparnno,; Wakil Ketua, Sirod,; Sekrestaris, Fahrul Rasid,;  Bendahara, Aritin/Yuyun.<br /> <br /> Serah terima Kebun Ketajek oleh Bupati Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Daerah Nomor : 028/2327/318l2014 tanggal 21 Juli 2014 dengan total nilai asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang diserahkan sebesar Rp6.868.096.654,62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen), selanjutnya seluruh asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, pengelolaan kebun ketajek menjadi tangung jawab Koperasi Tani Ketajek Makmur.<br /> <br /> Setelah penyerahan asset milik PDP Khayangan Jember, selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun ketajek yang masih berstatus sebagai aset dari PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jember serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola atas lahan kebun ketajek serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris, pengelola tanah kejatejk sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIAI XII HMI llI tanggal 17 Desember 1964, dan mengingat HGU PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024, maka dibuat kesepakatan (MoU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang menjadi asset dari PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani oleh lr. Sijatmiko selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama, dan Chairil Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua.<br /> <br /> Menindaklanjuti kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai MoU tanggal 24 Juli 2014, yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakati sharing profit sebesar 70% bagi PDP, dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya, disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi, sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoUxmqc4GPy1uzz2g2AFG9zNVWMzofhKEn_mp26xCg21Q52Ok8D-WfGzyK1NCAGBMkkBWJFdC7foMeOND2cMBVByj4cRG-cil7MM8_9csKlk_u4gWHdPw9TLcgPE9ESZQpQCS16-Bztsg/s1600/IMG20190613144400+Terdakwa+Choiril+Suparjo+di+gendong+kelaurganya+keluar+dari+ruang+sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoUxmqc4GPy1uzz2g2AFG9zNVWMzofhKEn_mp26xCg21Q52Ok8D-WfGzyK1NCAGBMkkBWJFdC7foMeOND2cMBVByj4cRG-cil7MM8_9csKlk_u4gWHdPw9TLcgPE9ESZQpQCS16-Bztsg/s640/IMG20190613144400+Terdakwa+Choiril+Suparjo+di+gendong+kelaurganya+keluar+dari+ruang+sidang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Choiril Suparjo di gendong kelaurganya keluar dari ruang sidang</td></tr> </tbody></table> Terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, sejak menerima hak pengelolaan kebun ketajek, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang sehanrsnya hal tersebut disikapi oleh Ir. Sujatmiko selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011 - 2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan, namun justru disikapi oleh saksi Ir. Sujatmiko dengan mengeluarkan surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetalan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribus kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun ketajek hingga saat ini sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.<br /> <br /> Hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui PDP Kahyangan Jember dari Koperasi tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ; 1. Bagi hasil untuk tanaman komoditi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp1.629.262.800,; 2. Sedangkan bagi hasil untuk tanaman non komoditi sebanyak 9376 pohon dengan volume 11.303.748 M3 dengan nilai sebesar Rp24.172.297.000 (sebagai kerugian).<br /> <br /> Karena sesuai dengan kesepakatan antara PDP Kahyangan dengan Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% untuk pendapatan, dan 30% bagi koperasi, maka yang menjadi hak PDP Kahyangan Jember terkait pengelolaan tanaman non komoditi adalah sebesar 70 % dari Rp24.172.297.000 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp16.921.097.900 (enam belas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus mpiah). <br /> <br /> Sehingga total yang menjadi hak PDP Kahyangan dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi di lahan kebun ketajek adalah seiumlah Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). <br /> <br /> Selain mendapatkan hasil dari pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi sebagaimana terurai di atas, terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur bersama dengan H. M. Moslih Tomo juga melakukan pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima, selain itu terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketaiek Makmur telah menyerahkelolakan lahan kebun ketajek kepada pihak ketiga dengan permintaan sejumlah uang, serta pemberian hak kepada pihak ketiga untuk memungut hasil atas tanaman komoditi maupun non komoditi di atas lahan kebun ketajek serta hak untuk menanami lahan kebun ketajek dengan luas dan jangka waktu kelola sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur dengan pihak ketiga dengan dasar perjanjian akta Notaris, yaitu ;<br /> <br /> a. Akte Notaris Nomor 70 tanggal O7 Aptil 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Wajihuddin selaku pihak kedua, untuk pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 05 April 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama  dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua.<br /> <br /> b. Akta Notaris Nomor 181 tanggal 15 Mei 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Sugeng Yulianto selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua<br /> <br /> c. Akta Notaris Nomor 338 tanggal 23 Maret 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketaiek makmur dengan H. Samaji selaku pihak kedua yakni pengelolaan tahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 25 (dua puluh lima) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua.<br /> <br /> d. Akta Notaris Nomor 373 tanggal 24 Maret 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Hanafi selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 30 (tiga puluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua; <br /> <br /> e. Akta Notaris N0mor 452 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Mohammad Homsin Faqih selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun Bendo 3 dan Kebun Jemkan. Desa Suci dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua; <br /> <br /> f. Akta Notaris Nomor 464 tanggal 30 Oktober 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Samaji dan Seleh Laksono masing-masing selaku pihak kedua, yakni pengelolaan lahan kebun Besaran, Desa Pakis, dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023 dengan syarat,  pihak kedua memberikan uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak pertama<br /> <br /> g. Surat Perjanjian di Notaris Achmad Sholeh, SH. Yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 47 Jember untuk mengelola lahan kosong milik Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk ditanami pohon sengon seluas 20 ha yang terletak di Kebon Bendo 3 dan Kebun Jerukan Desa Suci Kabupaten Jember Jawa Timur dengan masa garap selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sd. 23 Maret tahun 2023 dengan pembagian pihak pertama 40 % dan pihak kedua 60 %. Dengan jumlah tanaman kurang lebih 1000 pohon I ha, yakni kerja sama antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Jumadik Biantoro.<br /> <br /> h. Akte notaris atas nama Achmad Shaleh, SH Nomor : 49 tanggal 04 April 2017, sebanyak 10 hektar untuk ditanami kayu sengon dengan prosentase bagi hasil sebesar 40% untuk Koperasi Tani Ketajek Makmur dan 60% untuk Eddy Suyanto selaku penggarap atas dasar perjanjian kerja sama antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Eddy Suyanto. Selain itu, juga memberikan hak garap/kelola atas lahan kebun ketajek yang lebih luas kepada H.M. Mosleh Tomo yang berbeda dengan luas hak kelola pada ahli waris pemegang hak kelola atas lahan kebun ketajek yang lain. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqmlvdcwCBwfjgP9-kcvbyMd5C_r0loML70kRlXNQq5IlR5yurQg67bx0a9GejFrjgkY4Sqp0V6dtk3QFvJnDHnCt8QEY2RVUQJBmkBPv7H-ad5OPfAES-p3KEGjsWAgCmj4vdeBU11wc/s1600/IMG20190613143502+Terdakwa+Moslih+Tomo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqmlvdcwCBwfjgP9-kcvbyMd5C_r0loML70kRlXNQq5IlR5yurQg67bx0a9GejFrjgkY4Sqp0V6dtk3QFvJnDHnCt8QEY2RVUQJBmkBPv7H-ad5OPfAES-p3KEGjsWAgCmj4vdeBU11wc/s640/IMG20190613143502+Terdakwa+Moslih+Tomo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moslih Tomo</td></tr> </tbody></table> Perjanjian pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas, bertentangan dengan tujuan hibah yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Darah) antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA. DJalal selaku Bupati Jember sebagai pihak kesatu dengan Koperasi Ketajek Makmur yang diwakili oleh Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014, serta merupakan bentuk perubahan tujuan hibah yang juga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJalal selaku Bupati Jember sebagai pihak kesatu dengan Koperasi  Tani Ketajek Makmur yang diwakili oleh Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi  Tani Ketajek Makmur sebagai pihak kedua Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014 yang juga dilakukan tanpa seijin pihak PDP Kahyangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu dalam Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur Panti Jember selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi tentang pengelolaan kebun ketajek nomor 8 tahun 2014 tanggal 2 Juni 3014 <br /> <br /> Bahwa dalam pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi maupun pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima dilakukan secara aktif oleh saksi H. M. Mosleh Tomo selaku orang kepercayaan terdakwa yang sejak Pebruari 2018 diangkat menjadi bendahara Koperasi Tani Ketajek makmur, disamping menerima uang hasil pengelolaan komoditi maupun non komoditi, saksi H. M. Mosleh Tomo leluasa untuk menentukan harga komoditi dan Koperasi Tani Ketajek makmur karena kedudukannya sebagai pengepul atau pembeli tunggal serta melakukan penarikan biaya pengelolaan lahan kebun ketajek kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti kuitansi/bukti tanda terima, serta penarikan pajak kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek yang juga tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima yang jumlahnya berkisar antara Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang. <br /> <br /> Agar hasil pengelolaan kebun ketajek tidak dapat diketahui dan dihitung secara pasti,  maka terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur tidak pernah membuat pembukuan baik terkait asset maupun operasional termasuk pendapatan dari Koperasi tani Ketajek makmur serta tidak pernah dilakukan audit oleh pihak auditor publik selaku auditor eksternal.<br /> <br /> Selain itu, laporan pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun laporan keuangan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Jember dibuat dengan cara dimanipulasi sekedar untuk menunjukkan eksitensi dari Koperasi tani Ketajek Makmur yang dalam kondisi untung karena tidak adanya pembukuan yang mendukung laporan keuangan tersebut, sehingg menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember dalam memantau perkembangan keuangan Koperasi, maupun perkembangan lahan ketajek berikut tanaman yang ada di atasnya, padahal telah nyata selama Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola lahan kebun ketajek telah mempunyai pertambahan aset yakni antara lain berupa sepeda motor china seperti KTM sebanyak 9 unit (yang dibeli tahun 2017 sebanyak 11 unit), kendaraan roda empat berupa truk 1 unit, hartop 1 unit, taft kotak 1 unit, taft GT1, katana 1 unit, dan Excavator 1 unit (truk dan excavator dibeli tahun 2017). <br /> <br /> Selain adanya penambahan aset sebagaimana terurai di atas, selama pengelolaan lahan kebun ketajek dari pemanenan tanaman komoditi maupun non komoditi, melalui terdakwa maupun saksi H. M. Mosleh Tomo dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak pemah menjelaskan riil jumlah hasil pengelolaan dalam satu tahun, dan juga tidak pernah membuat atau memerintahkan kepada petugas bagian administrasi untuk membuat pembukuan terkait asset maupun keuangan Koperasi termasuk membuat dan atau memerintahkan untuk membuat laporan keuangan dan asset kepada PDP Kahyangan maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember selaku Pihak Pemberi hibah lahan kebun ketajek, yang dalam aktifitas sebagai pengepul atau pembeli tunggal atas komoditi yang ada di lahan kebun ketajek, maka asset H. M. Mosleh Tomo telah nyata bertambah berupa sebuah rumah di dalam lahan kebun ketajek. <br /> <br /> Penambahan asset Koperasi Tani Ketajek Makmur maupun H. M. Mosleh Tomo sebagaimana terurai di atas adalah wujud dari hasil selama terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo dan Pihak Koperasi Tani Ketaiek Makmur mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun ketajek. (Rd1/*)

News Tipikor Apakah MZA. DJalal (mantan Bupati Jember) Akan Jadi Tersangka Korupsi Kebun Ketajek Rp11 M?

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jember, Herdian Rahadi : Kasus ini masih berlanjut, dan sejak awal proses penyerahan lahan Kebun ke masyarak...

»

Perkara Korupsi PT DPS (Persero) Rp63 M Dikatakan Perdata

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB6weYpx_NoUj1yxlrzFnJf0jCom3bQgokakQ_-DPH2DGncfJWWnCdgq-46tEP_PyI_JVrbwEh6Z1mW7qXrVhKodhofBYE8VlTFmBdmqRFvTZbJ56EVBn_HDqCr4WnrpPcLzULihaoDMw/s1600/IMG20190620145431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB6weYpx_NoUj1yxlrzFnJf0jCom3bQgokakQ_-DPH2DGncfJWWnCdgq-46tEP_PyI_JVrbwEh6Z1mW7qXrVhKodhofBYE8VlTFmBdmqRFvTZbJ56EVBn_HDqCr4WnrpPcLzULihaoDMw/s640/IMG20190620145431.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Thn 2015, PT Dok Surabaya Pengadaan Flotting Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  tahun 1973  tidak sesuai prosedur karena sudah berusia 42 tahun, tidak melibatkan Tim Investasi dan barang yang sudah dibayar lunas itu tenggelam di laut Cina serta tidak ada pertanggungjawaban#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>“Banyak jalan menuju Roma”. Ungkapan inilah yang barangkali “dipegang” oleh Tim  Penasehat Hukum (PH) terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang terdiri dari Samuel Benyamin, SH, Ivan Ezar Sihombing dan Barry Sihotang saat membacakan Eksepsi atau keberatannya di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 20 Juni 2019) atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63 miliyar berdasarkan hasil audit BPK RI No. 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Sebab Tim PH terdakwa mengatakan bahwa Pengadilan Tipikor Surabaya tidak berwenang mengadili perkara yang menjerat kliennya Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 66/PID.SUS/TKP/2019/PN.SBY Kasus Korupsi Pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena usia Flotting Dock sudah lebih dari 40 tahun, dan tidak melibatkan Tim Investasi, serta barang (Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973) yang sudah dibayar lunas oleh PT DPS kepada A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd, Singapur itu tenggelam di laut Cina dan tidak ada pertanggungjawbaban hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp63 miliyar berdasarkan hasil audit BPK RI No. 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />“Pengadilan Tipikor Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini,” kata PH terdakwa dalam Eksepsinya.<br /><br />Alasan Tim PH terdakwa, bahwa kasus Pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 antara terdakwa Riry Syeried Jetta dari PT DPS dengan Antonius Aris Saputro (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, Singapur adalah perkara Perdata.<br /><br />“Kasus ini adalah perkara Perdata,” ucap PH terdakwa saat membacakan Eksepsinya dihadapan Majelsi Hakim. <br /><br />Apa yang disampaikan Tim Penasehat Hukum terdakwa ini dalam Eksepsinya tak salah, mengingat Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa, Simatupang adalah seorang pengusaha bergelar SH (Sarjana Hukum) namun belum memiliki Ijin sebagai Pengacara sehingga meminjam kantor satu anggota Tim. Hal itu dikatakan Barry Sihotang kepada Wartwan media ini sebelum sidang berlangsung, Kamis, 20 Juni 2019.<br /><br />“Ia Ketua Timnya Dia (Simatupang). Dia pengusaha, gelarnya SH tapi dia belum punya ijin beracara. Jadi pinjam Kantor saya, namanya ada tercantum” ujarnya.<br /><br />“Bagaimana kog bisa jadi Ketua Tim, tapi belum punya Ijin beracara,” tanya wartawan lebih lanjut.<br /><br />“Karena dia yang mendapat perkara ini dulu,” ucapnya.<br /><br />Aneh memang, bila Penasehat Hukum terdakwa mengatakan kalau kasus ini adalah Perdata alias utang piutang, dan Pengadilan Tipikor Surabaya tidak berwenang mengadili. <br /><br />Sementara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BK RI)  sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN, namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN.<br /><br />Selain itu. Hasil audit BPK RI juga menjelaskan, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia, dan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS dengan uraian sebagai berikut ;<br /><br />1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014. <br /><br />2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. <br /><br />3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLJAf6DWw-mRKI2efFFOO1k1MY-oCrTK1dNXiUvR1fYcc_I_P_q_nI5P7Ag1Zln61ah6JHxCJliA0Er8DeZaox5i1bZU3dCUNTtTEzRRv1eT5NWlhJ5SmK2zgUJLaZQCqf8wHy0ky7zd4/s1600/IMG20190613133949_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLJAf6DWw-mRKI2efFFOO1k1MY-oCrTK1dNXiUvR1fYcc_I_P_q_nI5P7Ag1Zln61ah6JHxCJliA0Er8DeZaox5i1bZU3dCUNTtTEzRRv1eT5NWlhJ5SmK2zgUJLaZQCqf8wHy0ky7zd4/s640/IMG20190613133949_2.jpg" width="640" /></a></div> 4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00. <br /><br />5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Slawu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa <br /><br />Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500 <br /><br />6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa, <br /><br />8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Apakah memang diperboleh pejabat negara/BUMN/BUMD menerima hadiah/janji berupa uang untuk perjalanan Dinas atau uang makan dari pihak lain (swasta) seperti yang disebutkan dalam hasil audit BPK RI  ini ? Sementara dalam Undang-Undang KPK menyebutkan, harus melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.<br /><br />Pun demikian, yang memutuskan apakah surat dakwaan JPU atau Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. (Rd1/*)

News Tipikor Perkara Korupsi PT DPS (Persero) Rp63 M Dikatakan Perdata

#Thn 2015, PT Dok Surabaya Pengadaan Flotting Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  tahun 1973  tidak sesuai prosedur karena sudah berusia 4...

»

Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s1600/IMG-20190621-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s640/IMG-20190621-WA0001.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya”</b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span>  Pengakan Hukum dalam kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Khususnya di Jawa Timur sepertinya masih dinilai kurang menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat, yang terkesan karena tidak menyentuh aktor intlektualnya atau pelaku utamanya.<br /><br />Hal ini menjadi salah satu perhatian dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlannga (Uanir) Surabaya yang secara rutin melakukan eksaminasi putusan tindak pidana korupsi di Jawa Timur. <br /><br />Salah satu kasusnya dalam perkara KUR (Kredit Usaha Rakyat) Fiktif yang melibatkan Bank Jawa Timur Cab. Jombang pada 2010 – 2012 yang telah menyeret 12 orang, terdiri atas Kepala Cabang, Penyelia dan 9 pegawai bagian analisis serta satu dari pihak swasta selaku Ketua Koperasi dengan dengan kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,09 sen.<br /><br />Kasus yang bermula dari 55 sampel Debitur yang mengajukan KUR antara Rp250 juta hingga 500 juta rupiah dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha, utamanya di bidang perkebunan tebu atau usaha sampingan lainnya dengan melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa (Kades). <br /><br />Namun usaha dari 55 Debittur  itu ternyata hanya fiktif, yang akibatnya menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara puluhan miliyaran, dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Akhirnya pada tahun 2016, kasus tersebut pertama kali disidangkan yang menjerat sejumlah tersangka, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Bank Jatim cabang Jombang dan 10 orang pegawai Bank Jatim yang terdiri dari 1 orang penyelia serta 9 analisis di mana satu orang dari 9 tersangka ini aternyata berstatus honorer yang baru bekerja 1 (satu) tahun. <br /><br />Tidak hanya itu. Dalam perkara ini juga ternyata melibatkan sejumlah politikus dari salah satu partai politik di Jombang yang bekerja sama dengan Kepala Bank Jatim yang merupakan Ultimate Debitor. <br /><br />Sesuai putusan pengadilan Tipikor, para terdakwa mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp600.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. <br /><br />Sedangkan amar dalam pengadilan tinggi menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sesuai dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda Rp600.000.000 rupiah. <br /><br />Selain menjerat dari Kepala Cabang dan Pegawai Bank Jatim, juga menjerat Penyelia Operasional Kredit yang tidak melakukan survey lapangan kepada Debitur. Ditemukan bahwa Debitur tidak tahu menahu adanya pinjaman atas nama mereka karena hanya dimintai KTP dan KK sebagai prasyarat untuk pengajuan KUR agar dapat dicairkan oleh terdakwa selaku penyelia pemasaran dan kredit. <br /><br />Ditemukan fakta, bahwa 55 debitur tersebut tidak menerima pencairan dana, namun dinikmati oleh Ultimate Debitor. Dari hasil tersebut, pihak debitur ultimate antara lain Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku debitur ultimate) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah didakwa dengan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.<br /><br />Berdasarkan dua kasus tersebut, CACCP FH UNAIR melaksanakan Eksaminasi Publik pada bulan Agustus 2018, untuk menganalisa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim yang terdiri dari : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M dari Pusat Kajian Anti Korupsi Jawa Timur, dihadiri pula oleh perwakilan BPKP Jawa Timur, Akademisi FH Unitomo, Akademisi FH Universitas Trunojoyo, FH Ubaya, Aktivis Justice For Attik, Malang Corruption Watch, LBH Surabaya, Perwakilan Penghubung Komisi Yudisial, HRLS FH UNAIR, Fitra Jatim, Asosiasi Kredit Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Komisi Pemberanttasan Korupsi. <br /><br />Pada Focus Grup Discussion, hasil eksaminasi publik tersebut dihasilkan beberapa fakta menarik yakni, para ultimate debitur belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu terjadi disparitas pidana yakni peran masing – masing terdakwa dalam perkara kurang jelas, padahal aktor intelektual dari perkara tersebut adalah Kepala Cabang Bank Jatim, sementara untuk pelaku – pelaku teknis diberikan hukuman yang berat dan kurang jelasnya peran masing – masing terdakwa, misalnya menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain. Sebab berkas perkara dicampur menjadi satu. <br /><br />Kedua putusan yang telah dilakukan eksaminasi tidak menyentuh kepada keadilan masyarakat. Putusan hanya kepada pelaku – pelaku teknis, tidak kepada aktor  intelektual. Harusnya aktor aktor segera dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. <br /><br />Di dalam putusan yang telah dilakukan eksaminasi, peran masing- masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain, karena didalam putusan tersebut di campur menjadi satu.<br /><br />Oleh karena itu, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) FH UNAIR mengadakan diseminasi publik pada 20 Juni 2019 di Gedung C, Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berkaitan dengan eksaminasi putusan perkara KUR Fiktif di Jombang. <br /><br />Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, agar lebih berpihak kepada masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menyampaikan kepada publik berkaitan dengan putusan kasus korupsi yang ada di Jawa Timur. <br /><br />Penyampaian pertama disampaikan oleh Iqbal Felisiano (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum Unair) menjelaskan tentang kronologi kasus KUR Fiktif Bank Jatim cabang Jombang. (Kronologis terlampir). <br /><br />Fakta yang menarik dari hasil temuan tersebut juga terkait perkara yang tidak dijadikan satu agenda sidang dan telah dilakukan splitshing (pemisahan berkas agenda sidang pada terdakwa). Sehingga menyebabkan disparitas tuntutan pada terdakwa tanpa menjabarkan peran yang jelas dalam dakwaan penuntut umum. <br /><br />Misalnya aktor intelektual adalah kepala cabang Bank Jatim cab. Jombang dengan 9 bahwannya. Kesimpulan pada kasus tersebut adalah yakni; 1. Perkara KUR Fiktif terdapat beberapa hal yang kurang tepat, mengingat peran masing – masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain di dalam putusan tersebut. <br /><br />Berdasarkan hasil eksaminasi, aktor intelekual adalah kepala cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sementara 9 pegawai lainnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala cabang. <br /><br />Hasil Eksaminasi tidak menyentuh keadilan kepada masyarakat. Pelaku debitur ultimate yang belum diproses, mengingat peran serta pelaku lain yang cukup siginfikan. Bukan hanya kepada pelaku lapangan saja, yang harusnya mengembangkan ke pelaku debitur ultimate lainnya. <br /><br />Berikutnya adalah pemaparan Taufik Rahman (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum UNAIR) yang menjelaskan tentang kejanggalan vonis korupsi yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, terutama berkaitan dengan tuntutan dan vonis minimal yakni 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.<br /><br />Sementara pasal 3 yakni dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal20 tahun. Padahal berkaitan 9 orang pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara KUR yang merupakan pegawai bank Jatim, tidak memenuhi kualifikasi pasal 3, namun dilemanya adalah mereka hanya sebagai pelaku lapangan saja, bukan pelaku intelektual. <br /><br />Hingga saat ini, diskusi mengenai pelaku intelektual tidak dapat dikenakan, sebab belum ada pasal yang mengatur tentang Trading Influence (perdagangan pengaruh). (Jentar. S)

News Pendidikan Regional Tipikor Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” berita korupsi .co -   Pengaka...

»

Saksi Bisa Jadi Tersangka Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipFzAZfLAGGsUlvJwfrlTgNS46jMUYOajaLu_z8YdMKTg-mMQoPBvQpwHm7_bHWrqhWh4RVUBxdKqKNnEZDnuNQGo2Ez8IR-VYyIlEcMecnkm3uJ6RpbBtzmSCm7NIZj838wOFKbJKP-E/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipFzAZfLAGGsUlvJwfrlTgNS46jMUYOajaLu_z8YdMKTg-mMQoPBvQpwHm7_bHWrqhWh4RVUBxdKqKNnEZDnuNQGo2Ez8IR-VYyIlEcMecnkm3uJ6RpbBtzmSCm7NIZj838wOFKbJKP-E/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;">Bambang Soendjaswono Dirut PT PDS : Flotting Dock Tidak Layak Masuk ke Indonesia karena usianya sduah 40 tahun</span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Saksi bisa jadi tersangka” ucap salah satu anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, Rabu, 19 Juni 2019.<br /><br />Hal itu diucapkan anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana di muka persidangan ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Trimo, Lili Lindawati dari Kejati Jatim dengan terdakwa Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floting Dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Pada persidangan yang berlangsung, Rabu 19 Juni 2019, JPU menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari PT DPS yang digelar dalam 2 (dua) session, yaitu Bambang Soendjaswono (Dirut PT DPS menggantikan Riry Syened Jetta yang saat ini sebagai terdakwa.red) session pertama,  dan session kedua dengan saksi Penta Parawati (Direktur Keuangan) dan Diana Rosa (anggota Tim Investasi PT Dok dan Perkapalan Surabaya).<br /><br />Apa yang dikatakan Majelis Hakim ini, tak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh JPU Trimo kepada beritakorupsi.co pada Kamis, 13 Juni 2019 sesuai persidangan dengan terdakwa Riry Syened Jetta selaku Dirut PT DPS maupun berdasarkan keterangan saksi pada persidangan sebelumnya (Rabu, 12 Juni 2019) dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura yang mengatakan, bahwa tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak melibatkan Tim Investasi dan tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis dan harga. <br /><br />Selain itu, lanjut Trimo, juga tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga. Sedangkan untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 hanya merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative.<br /><br />“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, kita ikuti aja dulu persidangan selanjutnya,” upa Trimo kepada beritakorupsi.co, Kamis, 13 Juni 2019<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYuPkhRpijTQC28TSzgxDkdLcwQTLY95a4YB1XKZLVDrlCglWJw1G4IHdA19_Plm9RiZp50JuzqGdwonSkPJTMmZnLf-jdF6UMYd2l-3wbb4d7fxfUEp3A3RS8X4hoondbh5lZpmNzw/s1600/IMG20190619145258.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYuPkhRpijTQC28TSzgxDkdLcwQTLY95a4YB1XKZLVDrlCglWJw1G4IHdA19_Plm9RiZp50JuzqGdwonSkPJTMmZnLf-jdF6UMYd2l-3wbb4d7fxfUEp3A3RS8X4hoondbh5lZpmNzw/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></a></div> Sementara dalam persidangan kali ini (Rabu, 19 Juni 2019) saksi Bambang Soendjaswono yang saat ini menjabata sebagai Dirut PT DPS menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun.<br /><br />“Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara keterangan saksi Penta Parawati selaku Direktur Keuangan PT DPS menjelaskan, bahwa pembayaran uang muka Flotting Dock kepada SCTN (A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura) pada tanggal 10 Juli 2015, sebelum PMN (Penambahan Modal Negara) cair pada 31 Desember 2015.<br /><br />“Pembayaran uang muka tanggal 10 Juli 2015 diambil dana dana talangan, sebelum PMN cair tanggal 31 Desember 2015. Pencairan dana PMN masuk kerekening PT DPS,” kata Penta Parawati.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan bahwa pembayaran dana talangan yang berasal dari pihak ketiga diabil dari dana PMN setelah cair. Selain itu juga dijelaskan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati.<br /><br />Sementara saksi Dina Ronsa mengakui, bahwa dirinya berangkat ke Rusia menggantikan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi<br /><br />“Ke Rusia menggantikan Pak I Wayan,” kata Dina Roas.<br /><br />Ternyata kedua saksi ini juga sama dengan saksi sebelumnya yaitu Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT DPS dan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi yang sama-sama menerima duit dari pihak ACTN (A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura) saat melakukan survey ke rusia.<br /><br />Pejabat PT DPS yang menerima duit dari pihak ACTN adalah Slamet Riyadi sebesar USD 1.000. Selain itu Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. Kemudian Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari pihak terdakwa Antonius Aris Saputro.<br /><br />Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000. Diana Rosa juga menerima dana dari ACTN sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : <br /><br />Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Siwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Siwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia, I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. (Rd1/*)

News Tipikor Saksi Bisa Jadi Tersangka Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

Bambang Soendjaswono Dirut PT PDS : Flotting Dock Tidak Layak Masuk ke Indonesia karena usianya sduah 40 tahun berita korupsi .co - ...

»