Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/s660/IMG_20240319_013911.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="660" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/w640-h430/IMG_20240319_013911.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu yang merugikan negara seberat 1.136 Kg atau sebesar Rp1,2 triliun tetap berlanjut ke pengadilan Tipikor setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksa Selatan (PN Jaksel), Senin, 18 Maret 2024, menolak Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said terhadap Kejaksaan Agung RI atas penetapannya sebagai Tersangka </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Tersangka Budi Said dalam sidang praperadilan didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, namun hasilnya gagal untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara sejak Budi Said ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu. </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim, sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengatur dengan jelas Objek Praperadilan.</div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pengggugat Budi Said, karena  Sprindik yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kejaksaan Agung RI bukanlah Objek Praperadilan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota) - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html</a> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Sebelumnya, keterlibatan konglomerat Surabaya Budi Said dalam kasus perkara Korupsi Emas PT Antam disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan Terdakwa Eksi Anggraini selaku Broker penjualan emas Butik emas logam mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01; Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01); Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung dan Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01) </div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg.</div><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara”. (*)</div>

News Opini Tipikor Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

BERITA KORUPSI .co -  Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu ...

»

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#</span><span style="color: red; font-size: large;">Da</span><span style="color: red; font-size: large;">lam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span><br />Terdakwa Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro dituntut oleh JPU Kejari Bojonegoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 6 (nam) bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) reguler tahun 2020 - 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 <br /><br />Terdakwa Drs. Sarwo Edi dianggap melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BOS Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 <br /><br />Sebelumnya, 2 guru SMPN 6 Bojonegoro sudah diadili terlebih dahulu dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS<br /><br />Selain itu, dana BOS reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 yaang di Korupsi para Terdakwa inipun sudah dikembalikan oleh  ke- 3 Terdakwa pada saat para Terdakwa diadili  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sarwo Edi dibacakan oleh JPU Aditya Sulaeman, SH, Tarjo, SH, Nuraini Prihatin, SH., M.Hum, Dekry Wahyudi, SH, Marindra Prahadi F, SH., MH dan Agung Sih Warastini, SH dari Kajari Bojonegoro dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra  gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 18 Maret 2024) dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc dan Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,  <br /><br />Selain itu,  menaikan harga  (Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.  <br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun tuntutannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Bojonegoro Tahun 2021  yang diangkat  berdasarkan  Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821 / 49 / 412.301 / 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Kepala Sekolah yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021  <br /><br />Bersama – sama  dengan saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro tahun 2020  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/005/412.201.3.006/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021  dan saksi RENY AGUSTINA, S.Pd  selaku Operator Tim Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 6  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 (diputus dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada kurun waktu antara bulan April  2021 sampai dengan bulan Desember 2021 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di SMP Negeri 6 Bojonegoro Jl. Panglima Polim No. 67 Kelurahan Klangon Kabupaten Bojonegoroatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Bahwa Terdakwa “telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. <br /><br />Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br />Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20541379 sebagai Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2020/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 224/P/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022.<br /><br />Bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah yang meliputi :<br />a. penerimaan Peserta Didik baru; <br />b. pengembangan perpustakaan; <br />c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; <br />d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; <br />e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; <br />f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; <br />g. pembiayaan langganan daya dan jasa; <br />h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; <br />i. penyediaan alat multi media pembelajaran; <br />j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; <br />k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau<br />l. pembayaran honor paling banyak 50 % dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.<br /><br />Di dalam petunjuk teknis tersebut juga mengatur tentang Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler oleh Tim BOS Sekolah yaitu tidak boleh untuk :<br />a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler; <br />b. membungakan untuk kepentingan pribadi; <br />c. meminjamkan kepada pihak lain; <br />d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis; <br />e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan; <br />f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; <br />g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; <br />h.membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah; <br />i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat; <br />j. membangun gedung atau ruangan baru; <br />k. membeli instrumen investasi; <br />l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian; <br />m.membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; <br />n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau <br />o.menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, SMP Negeri 6 Bojonegoro menerima penyaluran dana BOS Reguler dalam 3 (tiga) tahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 730.568.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :<br />a.Tahap I pada tanggal 03 Maret 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 219.588.000,-<br />b.Tahap II pada tanggal 06 Mei 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 292.784.000,-<br />c.Tahap III pada tanggal 14 Oktober 2021, Jumlah Peserta Didik 627 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 218.196.000,-<br /><br />Selanjutnya oleh karena terdapat Silpa dana BOS Reguler Tahun 2020 sebesar Rp. 2.801.900,- (dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 733.369.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan  ribu sembilan ratus rupiah). <br /><br />Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS Reguler yang diterima oleh SMP Negeri 6 Bojonegoro pada Tahun  Anggaran 2021 tersebut, saksi SITI NURKASIH, S.Pd., M.Pd. selaku Plt. Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 800/001/412.201/2021 tanggal 04 Januari 2021, telah menetapkan Tim BOS Sekolah melalui Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : <br />No.    Jabatan dalam Tim    Nama    Jabatan dalam Dinas<br />1.    Penanggung Jawab    Siti Nurkasih, SPd., MPd.    Plt. Kepala Sekolah<br />2.    Anggota        <br />    Bendahara        <br />    1 orang dari unsur guru    Drs. Edi Santoso    Guru<br />    1 orang Komite Sekolah    Ruju, SSos.<br />    Ketua Komite Sekolah<br />    Orang tua diluar Komite Sekolah    Dian Setiatiningsih    Wali Murid<br /><br />Yang mempunyai tugas :<br />a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik;<br />b. Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;<br />c. Memverifikasi kesesuian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;<br />d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br />e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;<br />f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;<br />g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id;<br />h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan<br />i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Disamping itu juga telah ditunjuk terdakwa RENY AGUSTINA sebagai Pelaksana Administrasi Standar Pembiayaan Pendidikan Keuangan BOS (Operator BOS) melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-Tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun pelajaran 2020/2021 yang mempunyai tugas :<br />a. Mengerjakan administrasi BOS;<br />b. Membantu tugas lain terkait dengan keuangan.<br /><br />Bahwa terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/49/412.301/2021 tanggal 09 April 2021 tidak melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021, karena pemahaman terdakwa  waktu itu SK Tim BOS Tahun 2021 tersebut berlaku satu tahun.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaanya Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya membuat perencanaan penggunaan dana BOS Reguler yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), setelah itu mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh pengesahan (validasi), <br /><br />Selanjutnya setelah RKAS memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kemudian RKAS tersebut ditandatangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro, saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi RUJU selaku Ketua Komite SMP Negeri 6 Bojonegoro pada tanggal 16 April 2021 dan pada tanggal 07 Desember 2021 RKAS tersebut dilakukan perubahan, sehinggga rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/s793/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="793" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/w582-h640/a.jpg" width="582" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/s1167/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1167" data-original-width="714" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/w586-h640/b.jpg" width="586" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/s1163/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1163" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/w589-h640/c.jpg" width="589" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/s1171/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1171" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/w592-h640/d.jpg" width="592" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/s720/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="120" data-original-width="720" height="53" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/w599-h53/e.jpg" width="599" /> </a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Bahwa setelah saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro memberitahukan kepada saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro tentang jumlah dana BOS Reguler TA. 2021 yang bisa dicairkan, <br /><br />Selanjutnya terdakwa Drs. EDI SANTOSO menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan membawa Rekening Giro senilai besaran yang akan dicairkan, setelah terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro menyetujuinya, selanjutnya terdakwa RENY AGUSTINA menulis jumlah dana yang akan dicairkan dalam Rekening Giro tersebut, selanjutnya terdakwa  Drs. SARWO EDI dan saksi  Drs. EDI SANTOSO menandatangani Rekening Giro tersebut, <br />Setelah itu kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO membawa Rekening Giro tersebut ke Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Adapun rincian penarikan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran  2021 adalah sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/s720/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="720" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/w640-h254/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah saksi Drs. EDI SANTOSO melakukan pencairan dana BOS Reguler di Bank Jatim, selanjutnya saksi  Drs. EDI SANTOSO melaporkannya kepada terdakwa Drs. SARWO EDI, setelah itu saksi  Drs. EDI SANTOSO menyimpan dan mengelola dana BOS untuk pembayaran operasional sekolah, dimana sebelum melakukan pembayaran biaya operasional sekolah tersebut saksi  Drs. EDI SANTOSO meminta persetujuan terlebih dahulu kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro, <br /><br />Selanjutnya setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa  Drs. SARWO EDI selanjutnya saksi Drs. EDI SANTOSO baru mengeluarkan dana untuk pembayaran biaya operasional tersebut, disamping itu saksi Drs. EDI SANTOSO juga mencatat pengeluaran dana tersebut ke dalam buku catatan riil pengeluaran dana BOS, dimana dalam setiap akhir bulannya diperiksa dan ditanda tangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro.<br /><br />Bahwa meskipun pada Tahun  Anggaran 2021 Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro telah menyusun RKAS Tahun  Anggaran 2021, namun pada kenyataannya sebagian dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 digunakan tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021.<br /><br />Adapun penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :<br />a. Pembayaran Honor/Insentif    Rp. 118.355.000,00<br /> Pengelola BOS<br /> Tim Magerial<br /> Wali Kelas<br /> PJ 11 Standar<br /> Operator Simasbro<br /><br />b. Diminta saksi Drs. SARWO EDI    Rp19.655.000,00<br />- Tgl. 27 Mei 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Biaya WORK Shop  di surabaya<br />- Tgl. 14 Juni 2021     : Rp. 1.450.000.-<br /><br />Untuk ongkos sopir, makan  dan beli tanah urug<br />- Tgl. 3 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Bayar Global News<br />- Tgl. 6 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Biaya bersih –bersih sekolah <br />- Tgl. 17 Juli 2021    : Rp. 1.000.000.-<br />Untuk kebutuhan sekolah <br />- Tgl. 26 Juli 2021     : Rp. 2.000.000.-<br />DP titik kumpul <br />- Tgl . 30 Juli 2021 : Rp. 1.500.000.-<br />Kebutuhan sekolah <br />- Tgl. 2 Agustus 2021 : Rp. 2.500.000.-<br /><br />Untuk kebutuhan sekolah <br />- Tgl. 10  Agustus 2021     : Rp. 700.000.-<br />- Tgl. 11 Agustus 2021      : Rp. 1.300.000.-<br />Untuk MKKS dan Wartawan <br />- Tgl. 11 Agustus 2021    : Rp. 800.000.-<br />Untuk MKKS bulan Agustus 2021 <br />- Tgl. 31 Agustus 2021     : Rp. 1.000.000.-  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Untuk pengawas<br />- Tgl. 2 Oktober 2021     : Rp. 1.800.000.-<br />Untuk pengawas  dan kue<br />- Tgl. 15 Oktober 2021     : Rp. 1.000.000.-<br />Untuk MKKS<br />- Tgl. 19  Oktober 2021     : Rp.1.000.000.-<br />- Tgl. 26 Nopember 2021  : Rp. 1.500.000.-<br />Untuk  Monev <br />- Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 6.000.000.-<br /><br />Untuk MKKS<br />- Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 900.000.-<br />Untuk Pengawas .<br />- Tgl. 13 Desember 2021     : Rp. 2.000.000.-<br />Untuk ongkos tukang <br />- Tgl. 27  Desember 2021 : Rp. 800.000.-<br />Untuk MKKS                                <br />Jumlah Rp.   28.250.000,00<br /><br />c. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ CV. Sumber Ilmu Barokah    Rp.     7.000.000,00<br />d. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ Toko Analisa    Rp3.200.000,00<br />e. Pembayaran Running Teks CV. Yasiira Rp10.350.000,00<br />    Jumlah Rp. 186.810.000,00<br />Bahwa selanjutnya oleh karena saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, maka untuk menutupi adanya penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021 tersebut <br /><br />Kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO dan saksi  RENY AGUSTINA melaporkan hal tersebut kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP N 6 Bojonegoro, selanjutnya terdakwa memerintahkan  saksi  Drs. EDI SANTOSO dan saksi RENY AGUSTINA <br /><br />Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,  <br /><br />Selain itu  menaikan harga  ( Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.  <br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro, ditemukan adanya penggunaan penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan terdakwa RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan :<br /><br />1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler :<br />a. Pasal 12 ayat (1) : Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen :<br />a.  penerimaan Peserta Didik baru; <br />b. pengembangan perpustakaan; <br />c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; <br />d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; <br />e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; <br />f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; <br />g. pembiayaan langganan daya dan jasa; <br />h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; <br />i. penyediaan alat multi media pembelajaran; <br />j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; <br />k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau<br />l. pembayaran honor.<br /><br />b.Pasal 13 ayat (1) : Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah.<br />c. Pasal 13 ayat (2) : Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan :<br />a. berstatus bukan aparatur sipil negara;<br />b.tercatat pada Dapodik;<br /><br />c.memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan<br />d.belum mendapatkan tunjangan profesi guru.<br />d.Pasal 20 :<br />(1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah.<br /><br />(2) Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br />a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;<br />b. bendahara sekolah; dan<br />c. anggota.<br />e.Pasal 21 ayat (1) huruf : <br /><br />Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS Sekolah dilarang :<br />f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;<br />g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;<br />h.melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<br /><br />2. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler :<br />a.Huruf A angka 9 huruf :<br />Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah sebagai berikut :<br />e.memenuhi ketentuan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler;<br /><br />f. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secera lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021  bersama – sama  dengan saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya dan/atau menguntungkan terdakwa sendiri Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) <br /><br />Atau orang lain yaitu  saksi  Drs. EDI SANTOSO (pada tahun 2021) sebesar Rp. 10.690.000,00 dan saksi RENY AGUSTINA (pada tahun 2021) Rp. 8.625.000,00 serta  para Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri 6 Bojonegoro yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 353.466.250,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro.<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

# Da lam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Oper...

»

Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Divonis 6 Tahun Penjara Karena Korupsi “Tanah” Rp1.278 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3tPZdM9MvV4vCAKQV0lR8aVsu3r5XBQafO2ae5NOYbRFtfhHDGWX2GL3x6VUeoDzHCGds8eVjLVyo-_ezvpI0tyRO1D_IyqlyXbaUAFoEtB8xuT_jMBkLxRqJUz9BUfEWkjDbI7Jnxkr_2ap8-OBSUktaemKF2nW2n_5nZ5dtaLI6IO05pxoXhm7cyYQ/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3tPZdM9MvV4vCAKQV0lR8aVsu3r5XBQafO2ae5NOYbRFtfhHDGWX2GL3x6VUeoDzHCGds8eVjLVyo-_ezvpI0tyRO1D_IyqlyXbaUAFoEtB8xuT_jMBkLxRqJUz9BUfEWkjDbI7Jnxkr_2ap8-OBSUktaemKF2nW2n_5nZ5dtaLI6IO05pxoXhm7cyYQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: left;"><span style="color: red; font-size: large;">#Kapan Kejari Bangkalan menyeret H. Moch. Suharsono, S.H sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Rest Area/Parkir Umum) Di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan pada tahun 2017?#</span></h3><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</b></span> <br />Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 15 Maret 2024 menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan Tahun 2017-2018 dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar 200 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Rest Area/Parkir Umum) Di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan pada tahun 2017 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.278.900.000<br /><br />Pada sidang sebelumnya, JPU Kejari Bangkalan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan tanpa membayar uang pengganti. Sebab uang sebesar Rp1.278.900.000 yang menjadi kerugian negara di nikmati oleh H. Moch. Suharsono, S.H (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku penerima ganti rugi tanah yang dibebani untuk mengembalikannya<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 13 Maret 2024 dengan Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pembantu (PP) Yanid Indra, SH., MH yang dihadiri Terdakwa yang tidak ditahan sejak awal, dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. Bangkalan, yang salah satunya dalam laporan tersebut dengan nomor urut 10 atas nama Suharsono dengan luas tanah 1.267 M² yang terletak di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, dengan nilai penggantian wajar sebesarbRp1.278.900.000 adalah merupakan bagian dari tanah milik PT. PKHI sesuai dengan peta bidang tanah Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00491 seluas 80.700 M²<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp1.278 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/hj-ngatmisih-sh-mhum-mantan-kepala.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/hj-ngatmisih-sh-mhum-mantan-kepala.html</a></span><br /><br />Meskipun tanpa adanya Penetapan Jasa Penilai dari Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. Bangkalan, yang salah satunya dalam laporan tersebut dengan nomor urut 10 atas nama Suharsono dengan luas tanah 1.267 M² yang terletak di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, dengan nilai penggantian wajar sebesarbRp1.278.900.000 adalah merupakan bagian dari tanah milik PT. PKHI sesuai dengan peta bidang tanah Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00491 seluas 80.700 M² yang ditandatangani oleh saksi Mohammad Wildan Basori, SH., MM selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan / ketua Satuan Tugas Al pada tanggal 05 November 2015<br /><br />Dengan dilakukannya pembayaran ganti kerugian kepada saksi H. Moch. Suharsono, SH pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp1.278.900.000, maka terjadilah dua kali pembayaran, karena sebelumnya telah dilakukan pemberian ganti rugi terhadap bidang yang sama kepada PT. PKHI senilai Rp39.544.100.000 sesuai dengan Penetapan Konsinyasi Nomor: 01/Pdt.P.CON/2017/PN. Bkl tanggal 08 Mei 2017,<br /><br />Sehingga pembayaran kepada saksi H. Moch. Suharsono, SH sebesar Rp1.278.900.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya tidak dilakukan<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum<br /><br />“Menyatakan Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Namun Terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1. 278.900.000, sebab yang menikmatinya adalah H. Moch. Suharsono, SH. Sehingga dibebani untuk membayar uang pengganti. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan JPU Kejari Bangkalan<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhui hukuman tambahan berupa membayar denda <br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum oleh karena itu dengan pidana penjara selama  6 (tahun) tahun;<br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya langsung mengatakan banding. Sementara  JPU mengatakan "pikir-pikir".<br /><br />Sekalipun Terdakwa dijatuhui (Vonis) hukuman pidana penjara, hingga saat ini  Terdakwa masih bebas menghirup uadara segar dan menikmati indahnya Kota Pahlawan. Sebab Terdakwa sejak awal ditetapkan mejadi Tersangka belum menimati pengapnya udaha kamar Hotel Prodeo alias jeruji sel tahanan di ruamah tahanan negara (Rutan) <br /><br />Dan bisa jadi, alasan Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dan mungkin hingga Kasasi ke Mahkamah Agung agar tidak masuk penjara. <br /><br />Namun yang menggelitik dan menjadi pertanyaan adalah terkait proses penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura (rest arca/parkir umum) di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan pada tahun 2017 hingga terjadi pembayaran sebanyak dua kali untuk lokasi tanah yang sama<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah yang terlibat dalam kasus Korupsi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura (Rest Area/Parkir Umum) di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan mulai dari pengukuran hingga pembayaran hanya Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan H. Moch. Suharsono, S.H (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku penerima ganti rugi tanah? Atau ada pihak lain?<br /><br />Menanggapi hal ini, Fakhri, SH., MH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa yang terlibat dalam perkara ini ada dua orang, yaitu Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan H. Moch. Suharsono, S.H selaku penerima ganti rugi tanah<br /><br />"Ada dua orang. Suharsono habis ini kita tetapkan sebagai Tersangka setelah Praperadilannya ditotal Pengadilan," kata Fakhri. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Divonis 6 Tahun Penjara Karena Korupsi “Tanah” Rp1.278 M

#Kapan Kejari Bangkalan menyeret H. Moch. Suharsono, S.H sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan ...

»

JPU KPK Menghadirkan Kasi Intel Kejari Bondowoso dan Kontraktor Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Terhadap Kajari Dkk

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8vSpdg5ZtbG0twXQkswxoqqNvAY0xXRF0w3wn-6ePqx9swZCk42zl9Yks0Y9U5IY0bhggZQ7Q1xki3KYSq_Bcb7Gv0ijjDi8UeLJJL2ALGCJC8XyzY79WeSy-RhXwp36uZD3wWBnphNpX8_2AFIQFM4UfNuVpTzcjZk61XOjwry_Gbg6GsZJ3DySbLpc/s1280/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8vSpdg5ZtbG0twXQkswxoqqNvAY0xXRF0w3wn-6ePqx9swZCk42zl9Yks0Y9U5IY0bhggZQ7Q1xki3KYSq_Bcb7Gv0ijjDi8UeLJJL2ALGCJC8XyzY79WeSy-RhXwp36uZD3wWBnphNpX8_2AFIQFM4UfNuVpTzcjZk61XOjwry_Gbg6GsZJ3DySbLpc/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yoni mengakui menerima uang Rp150 juta dalam perkara Korupsi penjualan Alsintan atau alat mesin pertanian berupa Traktor di Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dan diserahkan kepada Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setelah diambil Rp20 juta.#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</b></span><br />Sepertinya penyidik begitu mudah memperoleh duit puluhan bahkan ratusan juta dari Kepala Dinas saat sedang menangani kasus dugaan Korupsi agar Kepala Dinas tersebut tidak terseret. Inilah yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan atau OTT KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu terhadap Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso dkk.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi di Kabupaten Bondowoso hingga menyeret Kepala Kejaksaan dan Kasi Pidsus Kejari Bondowo? Atau terjadi juga di Kabupaten/Kota lainnya? <br /><br />Sementara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, ternyata bukan hanya di Bondowoso, namun terjadi juga Kabupaten Pamekasan hingga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, (mantan Narapidana) Rudi Indra Prasetya tertangkap tangan KPK pada tanggal 2 Agusutus 2017<br /><br />Dan terjadi juga di Kabupaten Sumenep saat penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang melakukan penyelidikan/Penyidikan kasus dugaan Korupsi TKD, dimana salah seorang Jaksa penyidik Kejari Jatim yaitu (manatan narapidana) Ahmad Fauzi tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Kejaksaan Agung RI dan Kejati Jatim, pada Rabu, 24 November 2016 seusai menerima duit haram dari dari Abdul Manaf (juga mantan narapidana) sebesar Rp1,5 M agar tidak dijadikan Tersangka   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfz0-6mW-K3ur9mq-TYuykpGdJB8YCzCyjxokf0kBIBeuMNNJCg0w6RCrmVsdgiR-8FgeZ2lI-3NTyWrfMJj9Ec6s88myYOioP40z_POHgr0KjdwynSZnIa2X2Kr7j1eSgedg3iM3KTe-VYW4cGl5b_9Njo3POtzZG7pKbTrVg12Cwq0BevdoOsNShuY8/s639/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="639" data-original-width="636" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfz0-6mW-K3ur9mq-TYuykpGdJB8YCzCyjxokf0kBIBeuMNNJCg0w6RCrmVsdgiR-8FgeZ2lI-3NTyWrfMJj9Ec6s88myYOioP40z_POHgr0KjdwynSZnIa2X2Kr7j1eSgedg3iM3KTe-VYW4cGl5b_9Njo3POtzZG7pKbTrVg12Cwq0BevdoOsNShuY8/w636-h640/5.jpg" width="636" /></a></div>Nah, untuk sidang perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan atau OTT KPK di Bondowoso pada Rabu, 15 November 2023 lalu, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 13 Maret 2024, menghadirkan Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Bondowoso Syamsu Yoni dan Direktur CV Delta Cipta Dedi Kuswanto sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu, 15 November 2023 lalu dengan Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bondowoso dan 2 Kakak beradik selaku pengusaha kontraktor yakni Terdakwa Andika Imam Wijaya (Direktur CV. Wijaya Gemilang) dan Yossy Sandra Setiawan (Direktur CV. Yoko)<br /><br />Dari Keempat Terdakwa, Tiga diantaranya mengikuti persidangan secara langsung, yaitu Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Terdakwa Andika Imam Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Gemilang dan Terdakwa Yossy Sandra Setiawan selau Direktur CV. Yoko (Keduanya adalah kakak beradik yang mengelola puluhan perusahaan dibidang konstruksi/kontraktor)<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso mengikuti persidangan  melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung merah putih milik KPK di Jakarta     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR2ATr1HbeVod4AfEnPQKiNwxenuclXev7vcGoUil_BAsr6NCtaofRg5hV_GpkPzsPLWx8OlF2L4_tOeSWwvoqu5Scc-VxJhOb5W7CUV_BOFhVJZmr42ISyVYKNWsuLN_w2eZCGPCpsU1XApzU7NRyooyuTAEGTsxGcdW8_zIA5Y_buexAXdhvJfxr4Xc/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR2ATr1HbeVod4AfEnPQKiNwxenuclXev7vcGoUil_BAsr6NCtaofRg5hV_GpkPzsPLWx8OlF2L4_tOeSWwvoqu5Scc-VxJhOb5W7CUV_BOFhVJZmr42ISyVYKNWsuLN_w2eZCGPCpsU1XApzU7NRyooyuTAEGTsxGcdW8_zIA5Y_buexAXdhvJfxr4Xc/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Sementara saksi yang dihadrikan JPU KPK yaitu Syamsu Yoni selaku Kasi Intel Kejari Bondowoso memberikan keterangan secara daring (dalam jaringan) atau online dari Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso dengan memakai masker berwarna putih untuk menutupi sebagian wajahnya walau kemudian diminta untuk dibuka dan diperintahkan hadir dalam persidangan pada pekan depan (Senin, 18 Maret 2024). Dan untuk saksi Dedi Kuswanto selaku Direktur CV Delta Cipta hadir secara langsug dalam persidangan<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br />Sidang Korupsi Suap Kajari Bondowoso dkk Terungkap, Fee Proyek sebesar 10 - 17,5 Persen Mengalir <span style="color: red; font-size: medium;">Ke Semua Forkopimda Kabupaten Bondowoso - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/sidang-korupsi-suap-kajari-bondowoso.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/sidang-korupsi-suap-kajari-bondowoso.html</a><br /><br />JPU KPK Menghadirkan Istri, Ayah, Om dan Saudara Terdakwa Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Di Bondowoso - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/jpu-menghadirkan-istri-ayah-om-dan.html</a></span><br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Rabu, 13 Maret 2024) diketui Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas Ali, SH selaku Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) Muliani Buraera, SH, Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcXowDnhX54Q4NAC1uWXTbFpk6OiyIJycAiOe-gKQd9O4CK9lHL7SZPfwOCnwshLN4BGqDwySVUb5osNIQLXQ__mAOotX4LbygSVuEBUN_-i__zdTu9X0x3zud8gCf_Hl3VeirtDCx5GzZAAiD-U-QGVhR3DSf3tUVdWobRI3x7hupD3E4j4g6641OOn0/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcXowDnhX54Q4NAC1uWXTbFpk6OiyIJycAiOe-gKQd9O4CK9lHL7SZPfwOCnwshLN4BGqDwySVUb5osNIQLXQ__mAOotX4LbygSVuEBUN_-i__zdTu9X0x3zud8gCf_Hl3VeirtDCx5GzZAAiD-U-QGVhR3DSf3tUVdWobRI3x7hupD3E4j4g6641OOn0/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Nah, saksi Syamsu Yoni selaku Kasi Intel Kejari Bondowoso dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim mengaku telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari H.Munandar, SP., MM terkait penanganan kasus perkara Korupsi penjualan alsintan atau alat mesin pertanian berupa tarktor roda 4 bantuan dari Dirjen Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso kepada Poktan (Kelompok Tani)<br /><br />Menurut saksi Syamsu Yoni, bahwa duit sebesar Rp150 juta tersebut, Rp130 juta diserahkan ke Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, sedangkan yang Rp20 juta diambilnya sendiri<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Majelis Hakim Perintahkan JPU Memeriksa Kadis Pertanian Kab. Bondowo H.Munandar, SP., MM - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/majelis-hakim-perintahkan-jpu-memeriksa.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/majelis-hakim-perintahkan-jpu-memeriksa.html</a></span><br /><br />Saksi Syamsu Yoni juga selaku Kasi Intel Kejari Bondowoso juga mengakui kepada Majelis Hakim, menerima duit sebesar Rp300 juta Dinas PUPR atau yang sekarang Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) yang saat itu dijabat Ansori selaku Pj. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris BSBK Kabupaten Bondowoso menggantikan H.Munandar, SP., MM yang ditarik sebagai staf ahli Bupati  <br /><br />Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yoni menjelaskan, dari uang sebesar Rp300 juta tersebut, Rp25 juta diambilnya sebagai pinjaman karena ada kebutahan pribadinya, dan sisanya sebesar Rp225 juta diserahkan ke Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso   <br /><br />“Terima tiga ratus juta, saya serahkan dua ratus dua puluh lima juta. Yang dua piluh lima juta berupa pinjaman karena ada kebutuhan saya bangun rumah,” jawab saksi Syamsu Yoni kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTm_bqwslnxcSJuZWl9VM5ysB2nppZbh-W5q9v6VwDElr_aCWgEhzkNP-FgYk6oIY11t3cFzLl_u4ygnjS-CMuc30xX5hHGMIcPARA-F2pntho2Idl1yIddlG9bvsGJvo4kBEXU_R9rFz2dgwKeAXzuAVu0zcI-qDCPZk9HobSzgCiHmxPRdED2D9BwJY/s720/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="720" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTm_bqwslnxcSJuZWl9VM5ysB2nppZbh-W5q9v6VwDElr_aCWgEhzkNP-FgYk6oIY11t3cFzLl_u4ygnjS-CMuc30xX5hHGMIcPARA-F2pntho2Idl1yIddlG9bvsGJvo4kBEXU_R9rFz2dgwKeAXzuAVu0zcI-qDCPZk9HobSzgCiHmxPRdED2D9BwJY/w640-h384/6.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yoni juga menjelaskan, bahwa dirinya pernah diajak oleh Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso   untuk konsolidasi di Pemkab Bondowoso mengenai PSD atau proyek strategis daerah.<br /><br />Syamsu Yoni menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri Bupati, Sekda, Kepala Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan<br /><br />“Meminta ada pendampingan proyek PSD dan disepakati fee dua setengah persen (2.5%) antara Pak Puji (Puji Triasmoro) dengan Kepada Dinas PUPR,” jawab Syamsu Yoni kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK<br /><br />Namun Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yoni menjawab “tidak tahu” atas pertanyaan JPU KPK terkait keterangan saksi pada sidang sebelumnya yang telah menyerahkan uang sebesar Rp700 juta untuk penghentian penyelidikan proyek APBD Kabupaten Bondowoso yang sedang ditangai Kejari Bondowoso<br /><br />Keterangan saksi Syamsu Yoni selaku Kasi Intel Kejari Bondowoso terkait duit sebesar Rp150 juta dibantah oleh Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso<br /><br />Alasan Terdakwa Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, bahwa kasus penjualan traktor sudah menjadi atensi sejak 2023 dan sudah disidangkan dengan menyeret 4 (empat) Terdakwa</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terkait uang yang Rp275 juta, diakui oleh Terdakwa Puji Triasmoro setelah Saksi meyakinkan bahwa duit tersebut aman. Padahal Terdakwa sempat keberatan karena Pj. Kepala Dinas saat itu dijabat oleh Samsuri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Yang seratus dua puluh lima saya ambil dan seratus lima puluh saya kasi ke Kasi Intel untuk dibagi dengan Tim-nya," kata Terdakwa dengan jujur<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun saksi Syamsu Yoni selaku Kasi Intel Kejari Bondowoso mengatakan kepada Majelis Hakim tetap pada keteranyannya, walau Terdakwa Puji Triasmoro menggapnya tidak jujur sesuai keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan), Terdakwa Puji Triasmoro pun meinta kepada JPU KPK untuk membuka CCTV yang disita oleh KPK pada saat tangkap tangan atau OTT pada Rabu, 15 November 2023 lalu<br /><br />“Saya meminta kepada Jaksa untuk membuka CCTV karena ruangan saya di lantai 2 ada 6 CCTV yang saya pasang,” kata Terdakwa Puji Triasmoro  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLujLM7m8V7cw4pLFKacUIJ3cXCOye8MJcjqoAPXnvT6Cd60-Yvmx3QQgDu39BkwGAKM-wx1Y7VvEwJKDn8nZN-g_lMT_g797ym_KlgqwmPcdolYto_h1Ktkatu4t7hH-hrNpnpIKXFLIlQe9vw-5848ngZSupIk2wYpYZXSlQdY7xtw2HyV-2wVWrdMg/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLujLM7m8V7cw4pLFKacUIJ3cXCOye8MJcjqoAPXnvT6Cd60-Yvmx3QQgDu39BkwGAKM-wx1Y7VvEwJKDn8nZN-g_lMT_g797ym_KlgqwmPcdolYto_h1Ktkatu4t7hH-hrNpnpIKXFLIlQe9vw-5848ngZSupIk2wYpYZXSlQdY7xtw2HyV-2wVWrdMg/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Sementara keterangan saksi Dedi Kuswanto selaku Direktur CV Delta Cipta yang mengerjakan proyek peningkatan Jalan lingkaran Pancoran - Kejawan Kabupaten Bondowoso dengan nilai anggaran dari APBD Kabupaten Bondowoso sebesar Rp3,8 miliar mengakui, bahwa dirinya pernah diminta uang sebesar Rp150 juta oleh Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kasi Pidsus Kejari Bondowoso<br /><br />Menurut saksi Dedi Kuswanto, karena dirinya merasa keberatan sehingga permintaan itu tidak diakbulkannya namun hanya memberikan sebesar Rp30 juta. Namun apa yang disampaikan saksi ini dibantah oleh  Terdakwa Alexander Kristian Diliyanto Silaen. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor JPU KPK Menghadirkan Kasi Intel Kejari Bondowoso dan Kontraktor Dalam Sidang Korupsi Suap OTT KPK Terhadap Kajari Dkk

#Kasi Intel Kejari Bondowoso Syamsu Yoni mengakui menerima uang Rp150 juta dalam perkara Korupsi penjualan Alsintan atau alat mesin pertania...

»

Tiga Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Bank Jatim Sebesar Rp4,436 Miliar

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPWfKkpTiWZUKYLqjQcRbDR7BCWLt2nfFOJC7rBtfbFzFHXGlMI9w9VdQ9gfTRnD31ViiVhpvY_urdFwJ8apboAjf7eDYj5Bw6HkwCYqGJFlLBX2vtNl-EZ60hpCbB20Ry3PelOp9r44tsB6G523biuhqgKhXOsAojp8MUV5Jr14ajepAOAlPC-fsduFQ/s3814/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2267" data-original-width="3814" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPWfKkpTiWZUKYLqjQcRbDR7BCWLt2nfFOJC7rBtfbFzFHXGlMI9w9VdQ9gfTRnD31ViiVhpvY_urdFwJ8apboAjf7eDYj5Bw6HkwCYqGJFlLBX2vtNl-EZ60hpCbB20Ry3PelOp9r44tsB6G523biuhqgKhXOsAojp8MUV5Jr14ajepAOAlPC-fsduFQ/w640-h380/2.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Kalau Permohonan dan Pencairan kredit menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan, apakah yang diadili hanya pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim?   Lalu bagaimana dengan Tri Angga Setyayana selaku Analis, Denny Kurniawan, SH selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015 serta Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah? Apakah hanya penonton kelas VVIP alias saksi? Aneh bukan?#</span></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co -</span></b> <br />JPU Cyrlus Iwan Santosa R, SH, Putu Eka Wisniawati, SH, Robiatul Adawiyah, SH, Reyan Novandana Syanur Saputra, SH, Muhammad Arya Samudra, SH, Achmad Harris Affandi, SH dan Ananto Tri Sudibyo, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, Kamis, 07 Maret 2024, menyeret Tiga Terdakwa selaku Pengurus Primkop (Primer Koperasi) UPN ”Veteran” Jawa Timur ke Pengadilan Tipkor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Kredit bermasalah oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur pada tahun 2026 sebesar 5 (lima) miliar rupiah hingga merugikan keuangan/perekonomian negara cq. Bank Jatim sebsar Rp4.436.748.265,22 berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 <br /><br />Ketiga Terdakwa dimaksud adalah; 1. Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur; 2. Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku sekretaris Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur, dan ke- 3. Wiwik Indrawati selaku pegawai Administrasi Umum (Kasir) Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur yakini  Ir. Pancadewi S,. MT sudah meninggal dunia (alm.), sehingga tidak lagi duduk di kursi pesakitan<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang terlibat dalam kasus perkara ini hanya Ketiga Terdakwa selaku pengurus Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur, atau ada pihak lain?. <br /><br />Lalu bagaimana dengan Tri Angga Setyayana selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, dan Denny Kurniawan, SH selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, serta Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAlyNrAdsc4pnKLg7CiC9uDipQAbvJMSQzOTVtJpNUY5u27jTqMvHBvKtKv-akcsHoc0-BA43sNB_GlOar8ZDglu0aRvfchlf11vdy0z7OoaRl5EbFacncblHFnPpy3bl25aVAPj-IUBcdQ6M5h-zj4tSuKz6DCwjrhjRZi83WN4HZkboHVteoT7juBSI/s4000/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="4000" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAlyNrAdsc4pnKLg7CiC9uDipQAbvJMSQzOTVtJpNUY5u27jTqMvHBvKtKv-akcsHoc0-BA43sNB_GlOar8ZDglu0aRvfchlf11vdy0z7OoaRl5EbFacncblHFnPpy3bl25aVAPj-IUBcdQ6M5h-zj4tSuKz6DCwjrhjRZi83WN4HZkboHVteoT7juBSI/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Sebab JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM bersama-sama dengan Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP, Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) dan Saksi Wiwik Indrawati selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim yang merupakan debitur dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara berdasarkan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 dan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan permohonan dan Pencairan kredit dengan menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan (Daftar Nominatif fiktif/ tanpa sepengetahuan dari para anggota koperasi)<br /><br />Pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia menge-luarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP)  yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetiyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan Skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah) dengan tujuan penggunaan un-tuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai BPP, <br /><br />Selanjutnya saksi Denny meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas,M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahu-lu pembiayaannya ke Cabang, <br /><br />Selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. Prasetyo Anto Setiawan melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei dilapangan dan juga menandatangani akad kredit sebagaimana akad Nomor 4 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 05 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si.<br /><br />Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara Sdr. Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) jenis Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) <br /><br />Setelah dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 kemudian Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative fiktif dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim No. rekening 6161000049   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLikh3vXCg_HC30eS5xwxSlnnQc8ZeU9jRbFe4P8UHOWx9JhlMevxT_Q73-xTPDudxbHEQ4VCo4lQPP6JZUKkA3buhvewxA4nqCCzc6ouQgDBkoGNsbD18iQgCI1ANe3KR_ykkvj_uu53VXogKExUlC8WFfwJ-RNAifmJ-fhkANzU1e7EZnzMfn3S6Les/s4000/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2836" data-original-width="4000" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLikh3vXCg_HC30eS5xwxSlnnQc8ZeU9jRbFe4P8UHOWx9JhlMevxT_Q73-xTPDudxbHEQ4VCo4lQPP6JZUKkA3buhvewxA4nqCCzc6ouQgDBkoGNsbD18iQgCI1ANe3KR_ykkvj_uu53VXogKExUlC8WFfwJ-RNAifmJ-fhkANzU1e7EZnzMfn3S6Les/w640-h454/1.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menjelaskan, pada tanggal 7 Januari 2016, dilakukan akad pembiayaan No 07 tanggal 7 Januari 2016 antara Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi)<br /><br />Anehnya adalah, permohonan dan pencairan kredit menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan, namun yang diadili hanya ke Tiga Terdakwa.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, penerima (Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Barat) dokumen dan keterangan palsu pengajuan dan pencairan kredit  menyetujui hingga cairnya duit dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara kepada Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, <br /><br />Pertanyaannya adalah, pakah hal tersebut diatas bukan suatu kesalahan melainkan  hal yang biasa sehingga pihak Bank terutama Pimpinannya cukup sebagai penonton di kelas VVIP alias hanya sebagai saksi saja? Aneh bukan???<br /><br />Kasus Korupsi kredit bermasalah oleh Bank milik pemerintah baik pusat (BUMN/Badan Usaha Milik Negara) maupun daerah (BUMD/Badan Usaha Milik Daerah) selalu menggelitik dan menjadi pertanyaan publik<br /><br />Sebab dalam kasus Kredit bermasalah yang berujung dalam perkara Korupsi, penyedik aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), terkadang hanya menyeret pihak Debitur.<br /><br />Sedangkan Kreditur dalam hal ini pihak Bank, sepertinya tidak tersentuh, dan kalaupun ada yang terseret hanyalah pegawai bawahan. Apakah karena ada “kong kali kong” atau memang karena ada Undang-Undang Khusus yang mengatur bahwa pimpinan Bank dalam hal terjadinya kredit mermasalah tidak dapat dihukum???<br /><br />Sementara surat dakwaan terhadap Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM (dan Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, MP serta Terdakwa Wiwik Indrawati, berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan Tim JPU Ananto Tri Sudibyo, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya dkk di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Kamis, 07 Maret 2024) dengan agenda pemcaan dakwaan dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Yanid Indra Harjono, SH., MH, dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri para Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6wxSxbra977nnpv-TLtabCLEapld77TDn4KW3igTR9eK33LchpAv0iCn9buZkF3PhXvKKIdOlHqEmZO6335ijUq7lIMhdWNY79Gn2qfvmPPjXgL4oaN6WExzVmgzqu05Wj1M-Y813QuUXTpP0V_ZOw9-2pDpgIcLFeshSajYIwVbvHydqTKJ4GOBztEs/s4000/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="4000" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6wxSxbra977nnpv-TLtabCLEapld77TDn4KW3igTR9eK33LchpAv0iCn9buZkF3PhXvKKIdOlHqEmZO6335ijUq7lIMhdWNY79Gn2qfvmPPjXgL4oaN6WExzVmgzqu05Wj1M-Y813QuUXTpP0V_ZOw9-2pDpgIcLFeshSajYIwVbvHydqTKJ4GOBztEs/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa YULIATIN ALI S, IR, MM selaku ketua Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN “Veter-an” Jatim Periode 2015 s.d 2019 secara bersama-sama dengan saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN “Veteran” Jatim Periode 2015 s.d 2019 (dilakukan penuntutan terpisah), <br /><br />Saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/03/V/1995 tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Umum Primkop UPN ”Veteran” Jawa Timur tanggal 11 Mei 1995 (dilakukan penuntutan terpisah), Sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim,  <br /><br />Saksi TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Ja-tim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, dan Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, <br /><br />Pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di kantor Primkop UPN Veteran Jatim Jalan Rungkut Madya, Kec. Gunung An-yar, Kota surabaya <br /><br />Atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, <br /><br />Telah melakukan pemalsuan dokumen daftar nominative se-bagai syarat pencairan atas pembiayaan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu  Syariah Sura-baya Utara,Tidak menyalurkan dana yang berasal dari pem- biayaan PT. Bank Jatim Cabang Pem-bantu Syariah Surabaya Utara kepada anggota sesuai daftar nominative serta pengurus Primkop UPN “Veteran” Jawa Timur menerima aliran dana tersebut, <br /><br />Dan tidak membuat laporan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara dalam pelaksanaan pencairan dana kredit kepada anggota Koperasi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan BI No. 8/4/pbi/2006 tanggal 30 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal 25 Oktober 2013 perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan, <br /><br />Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembayaran, Perjanjian Pembiayaan Nomor 04 Tanggal 05 Agustus 2015 dan Perjanian Pembiayaan Nomor 07 Tanggal 07 Januari 2016, <br /><br />Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 dalam Pemberian Kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEaYaXKLHZkRq1HtXgaIlr11jx8-oSXGBuuVV5g35XoSPM0QTguZrFTY76qyRQK8L1q7PdqJnRgyoxk9iCKM1g-KeQc_RE1cei8BNA4FfwttAdaIkqqMotJ1TLdTtpznWIU79yvwop5gibXhWrSaxiiDSBhUBM2zuTm9eZCwldElXzIKDZVyk4agDXMuk/s4000/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2341" data-original-width="4000" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEaYaXKLHZkRq1HtXgaIlr11jx8-oSXGBuuVV5g35XoSPM0QTguZrFTY76qyRQK8L1q7PdqJnRgyoxk9iCKM1g-KeQc_RE1cei8BNA4FfwttAdaIkqqMotJ1TLdTtpznWIU79yvwop5gibXhWrSaxiiDSBhUBM2zuTm9eZCwldElXzIKDZVyk4agDXMuk/w640-h374/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai “Bank Jatim”) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 1 Februari 1977. <br /><br />Yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tanggal 30 April 2012.<br /><br />Bahwa Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.<br /><br />Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank Umum, PT Bank Daerah Jawa Timur telah Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor : 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 yang salah satunya mengatur tentang Pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya yakni “ pembiayaan modal kerja yang diberikan bank kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk di salurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan Pencarian bertahap”<br /><br />Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (selanjutnya disebut Primkop UPN Veteran Jatim) berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasaran Akta Pendirian Nomor : 6574/BH/II/89 Tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Depatemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor : 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmL6DVksCjoDqnrI-duhuZcazbX24b15QwVXNMMJ2XhUkoNwBUqT40l3pmDWS1wnWmGM-JIpSbuVfVeeissa7AlVdJS-zO9g9-dF3HvWitOShKAQkgjw_G5b3ZAftS1HDAtLp7Qa-CzY_d3AqzsWVcbung80gpcqLv7_VXJy17XqVZUST6VDLPiFZScVg/s3814/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2267" data-original-width="3814" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmL6DVksCjoDqnrI-duhuZcazbX24b15QwVXNMMJ2XhUkoNwBUqT40l3pmDWS1wnWmGM-JIpSbuVfVeeissa7AlVdJS-zO9g9-dF3HvWitOShKAQkgjw_G5b3ZAftS1HDAtLp7Qa-CzY_d3AqzsWVcbung80gpcqLv7_VXJy17XqVZUST6VDLPiFZScVg/w640-h380/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN “Veteran” Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN “Veteran” Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 215 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningsih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T<br /> <br />Bahwa Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:<br />Ketua         : Ir. Yuliatin Ali S., MM. <br />Sekreatris   : Ir. Sri Risnojatiningsih, M.Pd  <br />Bendahara  : Ir. Pancadewi S,. MT (alm.)<br />Kasir       : WIWIK INDRAWATI<br />  <br />Bahwa permohonan Pembiayaan Koperasi pada Anggota (PKPA) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dan Kecil Bab XII/9 angka 5 Perihal Pembiayaan Kepada Koperasi diatur sebagai berikut :<br /><br />Persyaratan Umum Bagi Koperasi Calon Penerima Pembiayaan, baik pembiayaan kepada Kepada Koperasi selaku lembaga maupun pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya adalah:<br />a. Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank;<br />b. Sudah berbadan hukum;<br />c. Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir;<br />d. Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;<br />e. Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif;<br />f. Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;<br />g. NPF pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen);<br />h. Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi / Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP);<br />i. Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan);<br />j. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba);<br />k. Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjRQ8PgpWkEDDLkPlfIu2IhPOWR6Uyp-7JSkoLhkmZW6XFotXKfT29xlNSvIPAyhJFjFIM-1l-3SkscLBs7yNMSgG84clbomi6u0_2fWb4BdwkDRjnJ56bXyiys1WTsV1eulcy8u2LuL65e8AFJyqsvVFsGAiekrkSAZB7p5fBUFzJGP1REMKxwu2muE/s4000/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2341" data-original-width="4000" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjRQ8PgpWkEDDLkPlfIu2IhPOWR6Uyp-7JSkoLhkmZW6XFotXKfT29xlNSvIPAyhJFjFIM-1l-3SkscLBs7yNMSgG84clbomi6u0_2fWb4BdwkDRjnJ56bXyiys1WTsV1eulcy8u2LuL65e8AFJyqsvVFsGAiekrkSAZB7p5fBUFzJGP1REMKxwu2muE/w640-h374/3.jpg" width="640" /></a></div>1. Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus;<br />2. Photochopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;<br />3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;<br />4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;<br />5. Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;<br />6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;<br />7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);<br />8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;<br />9. Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap copy diserahkan ke Bank;<br />10. Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;<br />11. Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (TP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku);<br />12. Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.<br /><br />Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil  BAB XII Hal XII/11 angka 6.1 prosedur pengajuan pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya (PKPA) menga-tur:<br />a. Permohonan pembiayan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan secara lengkap sebagaimana angka 5;<br /><br />b. Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut, namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi;<br /> <br />c. Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pemimpin Cabang, maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan, namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pemimpin Cabang, maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil pembahasan cabang untuk mendapatkan Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya.<br /><br />Pada bulan Juni Tahun 2015, berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7, saksi Denny Kurniawan Selaku Penyelia Pembiayaan dan Saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiyaan (AO) melakukan Kunjungan ke Primkop UPN “Veteran” Jatim dan bertemu dengan Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN “Veteran” Jawa Timur, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN “Veteran” Jawa Timur menargetkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliyar rupiah) dari bank jatim syariah pola eksekuting untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Sehingga prim-kop UPN “Veteran” Jawa Timur memperkirakan penambahan anggota koperasi akan meningkat di tahun 2015.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW3JfLsO6uyLVUfmCVtTkmipEgCe_IQIy-6rQtL2p58dUouzodxsKe_TpO9BMRu2cNgxJ2iDE0xpj8w0ybhvXhkk7EQpHW1YamhTjhQC5ZW-9s0qXkr3ooTxp8t-GBVSMtytXUyI35JNJbghGFG25UXu_7mDXyurFx3IpGhef_3h7v64Qj-B3z6HYRSo/s4000/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2836" data-original-width="4000" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW3JfLsO6uyLVUfmCVtTkmipEgCe_IQIy-6rQtL2p58dUouzodxsKe_TpO9BMRu2cNgxJ2iDE0xpj8w0ybhvXhkk7EQpHW1YamhTjhQC5ZW-9s0qXkr3ooTxp8t-GBVSMtytXUyI35JNJbghGFG25UXu_7mDXyurFx3IpGhef_3h7v64Qj-B3z6HYRSo/w640-h454/1.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya tanggal 01 Juni 2015, saksi Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan Saksi Andi Tri Prasetiyo selaku Analis Pembiayaan II  membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan “AAA” <br /><br />Keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupa-kan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum di realisir <br /><br />Meskipun berdasarkan informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI Checking) yang hasilnya diketahui bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) Bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan, <br /><br />Berdasarkan hasil Analisa tersebut Saksi Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetiyo dengan sengaja tetap menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop “UPN” Jawa Timur dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut :<br />1. Fasilitas yang diusulkan     : Rp.20.000.000.000<br />2. Tujuan Penggunaan Pembiayaan     : Modal kerja yang disalurkan kepada anggota<br />3. Bentuk pembiayaan         : Modal kerja pembiyayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip Mudharabah wal murabahah<br />4. Jangka waktu pembiayaan     : 60 (Enam Puluh) bulan<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia menge-luarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP)  yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetiyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan Skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah) dengan tujuan penggunaan un-tuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai BPP, <br /><br />Selanjutnya saksi Denny meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas,M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahu-lu pembiayaannya ke Cabang, <br /><br />Selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. Prasetyo Anto Setiawan melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei dilapangan dan juga menandatangani akad kredit sebagaimana akad Nomor 4 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 05 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwVTwt4DkYAavbj6l4qHCsdkmAu2_wVhswJ1H33NiZd1e77haXTdfHeHo4_PfdF54baAChrZa92JituDzvEEDKTW8itLLQdCtR5WIPntVty_C_zneyIpl-ZkVyUL0I-yY2DsaL_yhnQNbz-w0Pa5wASA9Z-xsF6V4_eqDeRh0ajHbsrNR9Jmg-vt87_eo/s4000/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="4000" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwVTwt4DkYAavbj6l4qHCsdkmAu2_wVhswJ1H33NiZd1e77haXTdfHeHo4_PfdF54baAChrZa92JituDzvEEDKTW8itLLQdCtR5WIPntVty_C_zneyIpl-ZkVyUL0I-yY2DsaL_yhnQNbz-w0Pa5wASA9Z-xsF6V4_eqDeRh0ajHbsrNR9Jmg-vt87_eo/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim ternyata baru mengajukan Surat Permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dengan pengajuan fasilitas pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan melampirkan:<br />1. Pas photo terbaru ukuran 4x6 2 lembar seluruh pengurus;<br />2. Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;<br />3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir di-nas yang membidangi;<br />4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;<br />5. Photocoopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang mem-bidangi;<br />6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;<br />7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);<br />8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;<br />9. Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap copy diserahkan ke Bank;<br />10. Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;<br />11. Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku);<br />12. Daftar Nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Pengurus koperasi.<br /><br />Bahwa setelah menyerahkan surat permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara terdapat Persyaratan yang belum terpenuhi yaitu daftar nominative awal, selan-jutnya untuk memenuhi syarat tersebut terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua dan saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada Tanggal 30 Juli 2015 dengan sengaja membuat daftar nominative awal fiktif yang berisi nama anggota, Alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. <br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;<br /><br />Bahwa selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara Sdr. Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) jenis Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh80uDs8V4QBgAGubwxN69OOIShJp2Ox_zT70mqoEVXbGgNjePOqbFv7BMkOmCuADhpxcC87_X9r02iZaEWCmMPDTOkCBSrmC-xyin4pXaKklbaYR89V73yffeZK5QDwwTr3XMGSa2jQ9w6JMARlpMPY6qTDpvHKEKYYZI1_5LOHmvlT_qkEekFRfjRzRY/s4000/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2341" data-original-width="4000" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh80uDs8V4QBgAGubwxN69OOIShJp2Ox_zT70mqoEVXbGgNjePOqbFv7BMkOmCuADhpxcC87_X9r02iZaEWCmMPDTOkCBSrmC-xyin4pXaKklbaYR89V73yffeZK5QDwwTr3XMGSa2jQ9w6JMARlpMPY6qTDpvHKEKYYZI1_5LOHmvlT_qkEekFRfjRzRY/w640-h374/3.jpg" width="640" /></a></div>Dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;<br /><br />Bahwa setelah dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 kemudian Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative fiktif dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim No. rekening 6161000049 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada Tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015;<br />b. Pada Tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);<br />c. Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.755.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);<br />d. Pada Tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp1.245.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)<br /><br />Bahwa pada tanggal 11 November 2015 Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim Kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan atas permohonan tersebut analis pembiayaan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim <br /><br />Hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan “AAA” keterangan nasabah dengan peringakat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. <br /><br />Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum di realisir berdasarkan hasil Analisa tersebut Saksi Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetiyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000  dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.4.848.154.451,-(empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqcp6u8Yztdl3pAqpPPQW45Llt_oleFryYIgUsaBa0AjNPAHRUWcktYsKH-L-UW9BHuVuFrzKa0uheKzyvsBQdKLqMbkRzCgE3Q9mjAnrW1V_3BsfN6oWWdwDvS7Koa6WCQZL5KoM9ToyZsHqzehfTch2WZ69meaDdEDLE_4EQzcMSrJ1Xvb3jDzfCcbI/s3814/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2267" data-original-width="3814" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqcp6u8Yztdl3pAqpPPQW45Llt_oleFryYIgUsaBa0AjNPAHRUWcktYsKH-L-UW9BHuVuFrzKa0uheKzyvsBQdKLqMbkRzCgE3Q9mjAnrW1V_3BsfN6oWWdwDvS7Koa6WCQZL5KoM9ToyZsHqzehfTch2WZ69meaDdEDLE_4EQzcMSrJ1Xvb3jDzfCcbI/w640-h380/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Saksi Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetiyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas pembiyaan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliyar rupiah) dengan syarat Pencairan yaitu Daftar Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai BPP PKPA, <br /><br />Selanjutnya saksi Denny meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas,M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP) dan selanjutnya meneruskan ke Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. Prasetyo Anto Setiawan untuk melakukan pen-gecekan semua dokumen, melakukan survei dilapangan dan juga menandatangani Akad Kredit sebagaimana akad Nomor 7 Tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 8 Tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn.<br /><br />Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;<br /><br />Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara Sdr. Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKKq1zZeTfJlxB5hrQQlMBtLG2WGMT4feJdaONhZ0-_YRDt3TME8RtjAijOC3cSvCq3D_mtO6vxYN4-Lio3SehBPkBVZR8qfSx5m-gu60T21sN1tkRit8iN8OLU52YvRrej_FE7SbegyDp_EY2FrFqWnnu6V8Fgj4MGlgZ-IdoFpZY0mpjqgmAhdv3zGQ/s4000/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2836" data-original-width="4000" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKKq1zZeTfJlxB5hrQQlMBtLG2WGMT4feJdaONhZ0-_YRDt3TME8RtjAijOC3cSvCq3D_mtO6vxYN4-Lio3SehBPkBVZR8qfSx5m-gu60T21sN1tkRit8iN8OLU52YvRrej_FE7SbegyDp_EY2FrFqWnnu6V8Fgj4MGlgZ-IdoFpZY0mpjqgmAhdv3zGQ/w640-h454/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada Tanggal 7 Januari 2016 dengan sengaja membuat daftar nominative fiktif yang berisi nama anggota, Alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ Bulan, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Sura-baya Utara yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) sebesar Rp2.005.000.000 (dua milyar lima juta rupiah) <br /><br />Berdasarkan daftar nominative yang dibuat dengan menaikkan gaji beberapa anggota Koperasi untuk mendapat pinjaman yang besarnya sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dengan rincian daftar nominative se-bagai berikut:<br /> <br />Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara seharusnya langsung diberikan kepada anggota yang tercantum di daftar nominative namun Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M dengan sengaja memerintahkan saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833, <br /><br />Selanjutnya dana Modal Kerja Pembiayaan kepada ang-gota Koperasi (PKPA) dipergunakan untuk :<br />a. Disalurkan Sebagian ke anggota Primkop UPN Veteran Jatim, diantaranya :<br />• Sdr. WALUYO sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);<br />• Saksi CHAMIM TOHARI sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);<br />• Sdr. MUSTAIN sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);<br />• Saksi WIWIN sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);<br />• Saksi Dra.Ec. NURJANTI Takarani, MSi sebesar Rp60.000.000 (lima puluh juta rupiah);<br />• Sdr. SUTRIS sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br />• Saksi Achmad Darobi sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)<br />• Saksi Ir. Sri Suryani Yuprapti Winasih, M.T Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)<br />• Saksi Basuki Widodo SE sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)<br />• Saksi Sumardjijati, Msi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)<br />• Ir. Ketut Sumada, MSc sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) <br />• Dra. Niniek Imaningsih, MP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)<br /><br />b. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;<br />c. Membayar simpanan sukarela anggota;<br />d. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;<br />e. Membayar Biaya Audit Independen;<br />f. Membayar dana talangan kepada pengurus;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0F-rz4sriaLv6S6CR6XdKMcvdOooU-E1parVVCqBmTFL1MdFl-LCDyJxERDJ9kbjXi4P6gFSwRoikSTxoyFDcGLpdK1xSJ1gG5z4ZIEyN3aS6orpVoyIIuTmz0yrw_zndrFsVjRKNuDSVFJr-jQ47ZhqD_1zRvBJCvZlEECBImPp_vIofqbXhWLlRTzE/s4000/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="4000" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0F-rz4sriaLv6S6CR6XdKMcvdOooU-E1parVVCqBmTFL1MdFl-LCDyJxERDJ9kbjXi4P6gFSwRoikSTxoyFDcGLpdK1xSJ1gG5z4ZIEyN3aS6orpVoyIIuTmz0yrw_zndrFsVjRKNuDSVFJr-jQ47ZhqD_1zRvBJCvZlEECBImPp_vIofqbXhWLlRTzE/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP dan Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat perjanjian pembiayaan dengan anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim yang dibuat secara fiktif (tanda tangan anggota primkop di-palsukan)<br /><br />Bahwa Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP dan Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berupa bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang ditandatangani anggota yang mengajukan sesuai dengan daftar nominative;<br /><br />Bahwa dari catatan Buku Kasir saksi WIWIK INDRAWATI terdapat penyalahgunaan penggunaan dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, sebagai berikut:<br />a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp. 4.226.775.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi WIWIK INDRAWATI;<br /><br />b. Aliran dana kepada pengurus koperasi yaitu;<br />- Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M (ketua) sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:<br />1). Pada tanggal 22 September 2015 sebesar RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 SUTRISNO Bank Mandiri.<br /><br />2). Pada tanggal 18 September 2015 sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 SUTRISNO Bank Mandiri.<br /><br />3). Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee SUTRISNO Bank Mandiri.<br /><br />4). Pada tanggal 22 September 2015 sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee SUTRISNO Bank Mandiri.<br /><br />- Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti pem-injaman atas uang tersebut;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhToPT6I67_-stHjDC8rv15um3ePvmmFkH8kbJvOPZUJo3ytm6_MyH6yIQf-Nz2DqPEQZQe_yeinM2q5wMhwkmtrw1zHaazcN5G0kDjzpndF4q2NK5Aly9s_7xo91NVq9otiq_h_izyy0zey195pUpTzLCWyTfmIwt681hEDcNEeF3Vw6YU-lRII9zdaUs/s4000/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2836" data-original-width="4000" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhToPT6I67_-stHjDC8rv15um3ePvmmFkH8kbJvOPZUJo3ytm6_MyH6yIQf-Nz2DqPEQZQe_yeinM2q5wMhwkmtrw1zHaazcN5G0kDjzpndF4q2NK5Aly9s_7xo91NVq9otiq_h_izyy0zey195pUpTzLCWyTfmIwt681hEDcNEeF3Vw6YU-lRII9zdaUs/w640-h454/1.jpg" width="640" /></a></div>c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;<br /><br />d. Fee kepada Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M (ketua) sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;<br /><br />e. Pengambilan simpanan sukarela:<br />- Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M (ketua) sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;<br /><br />- Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;<br /><br />- Anggota lain sebesar Rp20.200.000 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;<br /><br />f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Sehingga total seluruhnya adalah Rp6.790.000.000 (enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah);<br /><br />Bahwa Kredit Primkop UPN Veteran Jatim di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara ber-dasarkan SLIK OJK (system Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan Collect 5 (kredit Macet) sejak tanggal 21 Juni 2018 dengan Outsanding Per September 2022 sebagai berikut :<br />Pokok                         : 4.385.941.670,66 <br />Tunggakan Margin Per 22 September 2022     : 50.806.594,56<br />Total                             : 4.436.748.265,22<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M ber-sama-sama dengan Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP, Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) dan Saksi Wiwik Indrawati bertentangan dengan;<br /><br />1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut : <br /> Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian."<br /><br /> Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34 ayat (1) "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP772QOCZeIXLXmkJ6gYXiwLyjrFGl2vo97aDtKA2-V4Gkqv5GLudAoIcEZkwoNpHNTSiqCozl_2sRjd8h0Acv2RT4uQh87YL9cvkz72ZsA4WvFnpYHqzldkFLImw-3-y9VKQUMQY7mgYCVNazcCJuAXi1bQeNLOhRyL56a324Aj4EPj8nTvyC7p1I0gc/s4000/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="4000" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP772QOCZeIXLXmkJ6gYXiwLyjrFGl2vo97aDtKA2-V4Gkqv5GLudAoIcEZkwoNpHNTSiqCozl_2sRjd8h0Acv2RT4uQh87YL9cvkz72ZsA4WvFnpYHqzldkFLImw-3-y9VKQUMQY7mgYCVNazcCJuAXi1bQeNLOhRyL56a324Aj4EPj8nTvyC7p1I0gc/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div> Pasal 63 ayat 1 menyatakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:<br /><br />a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS<br /><br />b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS; dan/atau<br /><br />c. Mengubah mengaburkan, menyembunyikan menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.<br /><br />2. Peraturan BI No. 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagai berikut:<br />- Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi."<br /><br />- Pasal 54 "Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi in-tervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penedi-aan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan."<br /> <br />3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan.<br /><br />4. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 ten-tang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembiayaan.<br /><br />5. perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan nomor 7 tanggal 7 Januari 2016<br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M bersama-sama dengan Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP, Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) dan Saksi Wiwik Indrawati selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim yang merupakan debitur dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara berdasarkan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 dan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan permohonan dan Pencairan kredit dengan menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan (Daftar Nominatif fiktif/ tanpa sepengetahuan dari para anggota koperasi)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkcl0z6DUKK4lXyaaU9hpCbXqO038wPhfPHVIlFKwzM7AaYz4jfpQ7MWJOnhxyC7zlaP2Iww9WT_9TpLOXUxeW4X7Vdz4lUzsESIeuwkQ8nBp_JZLKhu-f6QFw3lf_5Bxrv_ipcXmlr3FDmEak2l9-_J1nYjBbCc3TGiy822C8aFhvGeG0ysnK_cJEArU/s4000/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2341" data-original-width="4000" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkcl0z6DUKK4lXyaaU9hpCbXqO038wPhfPHVIlFKwzM7AaYz4jfpQ7MWJOnhxyC7zlaP2Iww9WT_9TpLOXUxeW4X7Vdz4lUzsESIeuwkQ8nBp_JZLKhu-f6QFw3lf_5Bxrv_ipcXmlr3FDmEak2l9-_J1nYjBbCc3TGiy822C8aFhvGeG0ysnK_cJEArU/w640-h374/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Penggunaan Kredit tidak sesuai dengan Peruntukan (tidak disalurkan sebagaimana tercantum didalam daftar nominative) sehing-ga memperkaya Terdakwa IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M dan saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebesar Rp. 2.253.025.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)<br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M bersama-sama dengan Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP, Sdr.  Ir. Pancadewi S,. MT (alm.) dan Saksi Wiwik In-drawati selaku Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim yang merupakan debitur dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara berdasarkan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 dan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 telah merukian keuangan negara atau daerah sebesar sebesar Rp. 4.436.748.265,22 (Empat Miliyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima koma dua puluh dua sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasal 3) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jtr) <br /></div>

News Tipikor Tiga Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Bank Jatim Sebesar Rp4,436 Miliar

#Kalau Permohonan dan Pencairan kredit menggunakan dokumen dan keterangan yang dipalsukan, apakah yang diadili hanya pengurus Koperasi UPN V...

»