Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Suber di KPK:</b></u> “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)”    </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=s896" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiyQQtSVPE-yiMPJdO-fgw6Qy4TFAilz3aVVSIarraXt4yvHIanMUDwz0wreodf-qPsLzFCFrHS8v0rjMUjBcNwjwsIsnnWDFhJyBrI8xtxi80pwRjjZ3tzXF-2F0HYXcFS-o5VWbu8wZ7kDaxGuqpYy4-boYdMoHbqj5Bdc_Bma38EcO_lQ1j8mKm=w343-h400" width="343" /></a><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div>Ada apa dibalik sidang perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan ibarat teka-tekai atau kuis untuk mencari jawabannya terkait adanya pihak lain dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono tersebut.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="goog_113391401">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html</a></span><a href="goog_113391401"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Pertanyaannya adalah, sebagai apa Pengacara Ivan Wijaya’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Sebab berdasarkan sumber beritakorupsi.co maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan: Menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Sementara nama Ivan Wjaya, seorang pengacara muda yang sangat dikenal di Kota Pahlawan ini tidak terdapat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor : W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 maupun Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Sebab sumber beritakorupsi.co menyebutkan, bahwa Ivan Wijaya mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />Tidak hanya Ivan Wijaya, sumber juga menyebutkan namun masih ada seorang pengaracara “YM” yang mentransfer sejumlah uang bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Kertajaya Indah Surabaya sementara “YM” adalah Kuasa Hukum Karyawan dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya<br /><br />Lalu apa hubungan antara pencara Ivan Wijaya dan “YM” dengan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? Apakah Ketiga pengacara ini satu Kantor? Lalu mengapa nama Ivan Wijaya tidak tercantum “sebagai apa” dalam putusan perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?<br /><br />Apakah pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit/Debitur) kepada pihak Pemohon (Kreditur) adalah tanggungjawab Kurator atau boleh melibatkan pihak lain yang tidak disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga? <br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co menanyakannya ke Ivan Wijaya dengan mengirim pesan melalui Applikasi WhastApp ke Nomor 0818-0301-xxxx dan Nomor 0812-5999-xxxx pada Minngu, 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.23 Wib dan pukul 12.24 Wib. Namun hingga beriata ini ditanyakankan dilaman beritakorupsi.co, Pengacara Ivan Wijaya tak memberikan komentar apapun walau pertanyaan yang dikirim beritakorupsi ke Nomor WhastApp-nya telah dibaca beberapa saat setelah terkirim dengan tanda centang 2 berwarna biru<br /><br />Sebelumnya, pada Sabtu, 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.20 Wib, beritakorupsi.co telah menanyakannya ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator dalam Perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya. Namun Alfred Hutagaol tak memberikan komentar apapun walau Alfred Hutagaol terlihat Online di WhastApp sesaat setelah pesan masuk ke HP-nya.<br /><br />Sementara pengacara “YM”, hingga berita ini di tayangkan di laman beritakorupsi.co belum berhasil dihubungi.<br /><br />Namun pertanyaan selanjutnya adalah, sampai dimana tanggung jawab Hakim Pengawas dalam pembagian hasil penjualan aset Termohon (Pailit)? Cukupkah sebatas menandatangani dokumen atau harus benar-benar diketahui siapa dan kemana uang tersebut dibagikan? <br /><br />Terkait hal ini, beritakorupsi.co berkali-kali menghubungi Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas menggantikan Masrul SH., MH dengan mengirim pesan maupun telepon melalui Applikasi WhastApp, namun Hakim Imam Supriyadi, SH., MH hanya membaca pesan dari beritakorupsi.co. <br /><br />Sementara sumber di KPK menjelaskan, minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surabaya)<br /><br /><i>“Kalau mau melaporkan minimal ada 2 alat bukti. Tetapi kalau mau melaporkannya ke KPK bisa aja sebagai petunjuk apalagi saat ini ada kasus Hakim Itong di PN Surabaya,”</i> kata sumber di KPPK. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya?

Suber di KPK: “Minimal 2 alat bukti, tetapi bisa dilaporkan ke KPK sebagai petunjuk apa lagi saat ini ada kasus Hakim Itong (Hakim PN Surab...

»

Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Termohon Pailit Santoso Setiono:</b></u> <i>"Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"</i><br /><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar hukum Administrasi Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S:</u></b> <i>"Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan tandatangan serta nama pemberi kuasa dari siapa, kalau tidak ada itu adalah lembaran Cek dan tidak sah"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i> </i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><i><span style="font-size: large;"><b><u>Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH, MH:</u></b> <i>"Siapapun boleh melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana kalau ada bukti-bukti"   </i></span> <br /></i></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=s638" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="638" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgV_SKfKe7l89afDfA2Abay_fFVBVHtbZ0povf-0eP2THmRk4rNA8-B_wNUuHzyQw0eTO-TVAEEp0_JTucglNXd2X0yqSkI-xbv-6DkotgIIBSRmeBvjjP1N_rkrFnTc25GDoVBJ_McPvpQ5-nwHFvkfrAjg_838kODSQ8n9WdEqugAMcnqOBVttb8F=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Benarkah ada “rekayasa” dalam Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Oktober 2021? Kalau benar, apakah pihak berwajib dapat mengusutnya untuk mengungkap kebenarannya?<br /><br />Menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, siapapun boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti<br /><br />“Boleh, siapapun boleh melaaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada dugaan Tindak Pidana dengan disertai bukti-bukti,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Sementara dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon I, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan, Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono selaku Pemohon ke IV</div><div style="text-align: justify;"><br />Termohon Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada September 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada Oktober 2021, Eddy Prajitno selaku Pemohon dan Santoso Setiono selaku Termohon  sama-sama mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator<br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Nah, dugaan adanya “rekayasa” dalam perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya selaku Termohoon dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT 003/RW 001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya selaku Pemohon terungkap setelah perkara tersebut di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021<br /><br />Hal ini disampaikan oleh salah satu Tim Kuasa Hukum Eddy Prajitno yakni Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu saat ditemui di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH atau yang akrab disapa Apry ini enggan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co namun kemudian bersedia menjelaskan<br /><br />Menurut Apri, bahwa perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon, berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, dari kantor “Sibarani, SH., MH dan Sitinjak, SH & Partners” yang beralamat di Perumahan Kutisari Indah Barat Gang V No. 28 Surabaya memberikan ke Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) pada September - Oktober 2021 setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya memutus perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Santoso Setiono dengan Nomor Perkara : 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah lagi mengetahui kelanjutan proses PKPU hingga sidang perkara Pailit tersebut diatas diputus, karene Apriady tidak pernah dilibatkan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><i>“Ya, awalnya Erwin yang memberikan ke Alfred (Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH) tapi setelah itu saya tidak tau lagi. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah diikutkan. Pernah sekali sidang diajak Alfred waktu itu Erwin tidak hadir. Tapi karena saya tidak tau dan tidak bawa berkas, saya bilang ke Alfred “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk (ikut sidang), tapi karena saya tidak bawa berkasnya, saya sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda” dan sidangpun ditunda saat itu,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa, Apry menjelaskan kepada beritakorupsi.co bahwa hal itu didengarnya langsung dari Erwin Sibarani, SH., MH saat bertiga (Apri, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan disalah satu rumah makan di Jalan Anjasmoro Surabaya<br /><br /><i>“Kalau itu Erwin yang bilang langsung ke saya setelah putusan perkara Pailit dan ada Pak Santoso yang mendengar saat itu. Waktu itu saya merasa kaget saat Erwin ngomong “ada yang nggak benar terhadap perkara tersebut”. Saya tanya “nggak benar gimana?” terus Erwin bilang “sepertinya ada rekayasa”. Erwin ngomong gitu saat kami bertiga (Apry, Erwin dan Santoso Setiono) sedang makan siang di rumah makan di Jalan Anjasmoro. Saya pun tanya ke Pak Santoso “loh ya ta Pak?” dan dijawab Santoso Setiono “ya seperti itulah,”</i>  kata Apri. Hal itupun tidak dibantah oleh Santoso Setiono<br /><br />Bahkan Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co mengakui, bahwa dirinya (Sanstoso Setiono) “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Arti di “remot” menurut Sanstoso Setiono adalah disuruh atau diperintah<br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono <i>“Ya kurang lebih seperti itulah”</i>. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut terkait beberapa bukti dalam perkara PKPU seperti Kwitansi dan ‘lembaran Cek’, Apry tak bersedia mengomentari. Apry menyarankan beritakorupsi.co untuk menanyakannya langsung kepada Erwin Sibarani, SH., MH maupun kepada Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br /><i>“Maaf, kalau itu lebih baik tanyakan langsung ke Erwin atau Alfred,”</i> kata Apry<br /><br />Sementara menurut Ahli Hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Cek tanpa nilai nominal dan nama si pemberi kuasa atau pemberi Cek, itu adalah lembaran Cek dan tidak sah<br /><br /><i>“Cek Kosong itu kalau ada nilai nominal dan nama pemberi kuasa dari siapa Cek itu tetapi tidak dapat dicairkan. Tetapi kalau itu tidak ada itu namanya lembaran Cek dan tidak sah,”</i> kata Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pada 17 Pebruari 2022<br /><br />Terkait adanya dugaan “rekayasa”, beritakorupsi.co pun menghubungi Erwin Sibarani, SH., MH dengan mengirimkan pesan ke Nomor WhastApp Erwin Sibarani, SH., MH (08133156xxxx) pada Minggu, 20 Februari 2022 sekitar pukul 16.38 WIB, namun hingga berita ini ditanyangkan tak ada tanggapan walau Erwin Sibarani terlihat sedang Online sekitar pukul 20.17 WIB<br /><br />Selain mengirimkan pesan WhastApp ke Erwin Sibarani, SH., MH, beritakorupsi.co juga mengirimkan pesan yang sama ke  Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. Bahkan beritakorupsi.co mengirimkan pesan dari nomor lain milik beritakorupsi.co karena nomor sebelumnya telah diblokir oleh Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Selain pesan WhastApp, beritakorupsi.co mencoba menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon seluler (HP) namun Korator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tak bersedia menanggapi hingga berita ini ditanyangkan di laman beritakorupsi.co<br /><br />Dugaan adanya ‘rekayasa’ dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono seperti apa  yang dijelaskan Apry maupun Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, membuat kecuarigaan yang semakin kuat bila dikaitkan dengan beberapa data yang dimiliki beritakorupsi.co diantaranya berupa Kwitansi yang tidak tercantum hari, tanggal, bulan maupun tahun kecuali jumlah nominal pinjaman atau hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Selain Kwitansi, ada juga berupa ‘lembaran Cek’ bertuliskan Bank Jatim dengan stempel Capem Pogot. Namun dalam ‘lembaran Cek’ tersebut tidak tertera nilai nominal dan nama si pemberi ‘lembaran Cek’ termasuk tanggal, bulan maupun tahun kecuali hanya terdapat tandatangan<br /><br />Anehnya lagi adalah, kedua Invoice atau bukti tagihan hutang antara Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) maupun Rizal Kurniawan ‘tidak terdapat’ perjanjian hutang. Dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah yang dibuat oleh Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya.<br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Apakah Kwitansi tanpa menyebutkan hari, tanggal, bulan maupun tahun terkait hutang Santoso Setiono kepada Rudy (Kok Djiang) sebesar 1 miliar rupiah menjadi sah dalam sidang perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi <br /><br />Anehnya lagi dalam perkara PKPU dan perkara Pailit Santoso Setiono adalah, surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait kekurangan pembayaran-pembayaran terhadap beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, juga tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berapa surat pernyataan tersebut dibuat.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh beberapa mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menandatangani adalah Santoso Setiono dengan tanggal, bulan dan tahun yang sama.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan terkait alamat beberapa mantan karyawan  CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono yang sama persis yaitu Abdul Manaf bagian Teknisi Umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 19 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000 dengan Suntoyo bagian teknisi umum alamat Manukan Ranu V Blok 20-G Nomor 20 Surabaya,  pegawai tetap masuk kerja Agustus 2013 penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000. Benarkah alamat kedua mantan karyawan CV. Harta Abadi tinggal serumah?<br /><br />Informasi dari sumber beritakorupsi.co menyebutkan bahwa aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 89 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, saya lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono. (Jnt/Tim) <br /></div>

News Perdata Pidana Tipikor Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

Termohon Pailit Santoso Setiono: "Saya diremot  Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus"   Pakar hukum Administrasi Dr....

»

Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=s979" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="979" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiv0cIrm7q_YHL7efS2bYcb7fmtr4adEG_IM6_pAOibXgBGkO4m5U6vCSTKRNNspRh0sYb8Oj6sE0OonAjGnCOfKjweZMvq3_oRSGEez1H3GLLXYJ6P1_me8VOJNIbEN2SeO4lPmJSkG9tHOY9Cr33wo0PLiU_Vj9MxlzQPsBGm5Qlj2En0keyKHIZm=w640-h358" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada apa dibalik sidang perkara Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya dengan Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya selaku Pemohon yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu?<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon dengan Eddy Prajitno selaku Pemohon, Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II, Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya selaku Pemohon III dan Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono kurang lebih sebanyak 10 orang selaku Pemohon ke IV<br /><br />Termohon yaitu Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman ke Pemohon Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan buna 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pemohon I dan Termohon) pada tanggal 10 Mel 2012 dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Kemudian pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2019, Eddy Prajitno menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugat Penggugat (Eddy Prajitno) yang dalam putusannya menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Mungkin merasa tidak puas atas putusan perkara PKPU, atau karena sesuatu hal, Eddy Prajitno kemudian mengajukan Permohonan Pailit Santoso Setiono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: W14.U1/15775/HK.03/10/2020 tanggal 21 Oktober 2021 <br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Santoso Setiono beralamat di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya, pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selaku Kurator <br /><br />Dimana putuan tersbut diketuai Majelis Hakim Khusaini, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Sutarno, SH., MH dan I Ketut Tirta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon berawal dari Penasehat Hukum Eddy Prajitno, yiatu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi an atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br /><i>“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilan “saya tidak bawa berkas” tapi Alfred bilang “nggak apa-apa”. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkasa, sampaikan kepada Majelis Hakim “saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda”, dan sidangpun ditunda,”</i> kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, bahwa Pemohon II  Rudy (Kok Djiang) dan III Rizal Kurniawan diduga tidak ada. Sementara Pemohon IV yaitu Karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono, bukan lagi karyawan CV. Harta Abadi sejak tahun 2016<br /><br />Namun belakangan ini (20022), perkara pailit yang diajukan Pemohon Eddy Prajitno menjadi polemik baru sehingga menjadi pertanyaan terkait nama-nama Pemohon II Rudy (Kok Djiang) beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya dan Pemohon III Rizal Kurniawan Simpang Darmo permai Surabaya, yang diduga tidak ada.<br /><br />Berdasarkan infomarmasi maupun data yang ada, bahwa kuasa hukum Rudy (Kok Djiang) yaitu Yakub Miradi, SH., MH yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hadi Pranoto, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan Karang Menjangan 3/23-C Surabaya membuat serta  mengirimkan surat somasi/teguran petama tanggal 1 Juli 2020 dan somasi ke dua pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Santoso Setino namun dalam surat somasi berkop surat “HADI PRANOTO, SH., MH” tersebut hanya ditanda tangani oleh Yakub Miradi, SH., MH tanpa ada stempel sesuai logo Kop Surat<br /><br />Pertanyaannya adalah, megapa Surat Somasi/Tegutan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Santoso Setiono, Yakub Miradi, SH., MH kepada Rudy (Kok Djiang) tidak membubuhkan Stempel? Sahkah menurt hukum Surat Somasi dari Kantor Anvokat kepada seseoarang yang menggunakan logo Kop Surat tanpa Stempel? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, Benarkah Santoso Setiono mempunyai hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang)? Kalau benar, mengapa dalam Kwitansi tidak mencantukan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa?. Lalu sipa yang menandatangani Kwitansi terseut?<br /><br />Sebab dalam Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit hanya bertuliskan “telah terima dari Bpk. Rudy (Kok Djiang) uang sejumlah Satu Milyar rupiah Pinjaman/Hutang” dengan membubuhkan tandatangan tanpa nama.<br /><br />Anehnya, dalam surat penyataan hutang sebesar 1 miliar rupiah kepada Rudy (Kok Djiang) yang dibuat oleh Santoso Setiono pada tanggal 10 Desember 2018, dengan sangat jelas menguraikan tanggal, bulan dan tahun serta jumlah hutang temasuk bunganya. <br /><br />Lalu mengapa dalam Kwitansi tidak mencaumtumkan sebagaimana yang diuraikan Santoso Setiono dalam surat pernyataan hutang? Sahkah bukti itu sebagai bukti dalam persidangan perkara Pailit?<br /><br />Selain itu, ada juga berupa Cek Kosong bertuliskan “Baank Jatim Capem Pogot” Bilyet Giro AB 141727 dengan dibubuhi tanda tangan tanpa nama yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit. Sahkah menurut hukum Cek Kosong tersebut sebagai bukti dalam persidangan?<br /><br />Begitu juga tentang Pemohon IV yaitu Karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono yang menurut informasi sudah tidak bekerja lagi sejak 5 tahun lalu, diantaranya adalah Agung Siswanto selaku Koordinator Teknisi tanpa menjelaskan Koordinator Teknis dimana.<br /><br />Dalam surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Agung Siswanto pada tanggal 23 Oktober 2020 setelah beberapa hari Sidang Perkara Pailit di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2021, menjelaskan bahwa Santoso Setino belum membayar gajinya selama 3 bulan sejak Juni – Agustus 2016  sebesar Rp30 juta atau per bulan sebesar Rp10 juta, THR bulan Juli 2016 sebesar Rp10 juta dan pesangon sejumlah Rp80 juta  atau 8 x Rp10 juta<br /><br />Surat keterangan penghasilan dengan tanggal yang sama juga dibuat oleh karyawan lainnya termasuk Siswanto, alamat Manukan Tirto 21 –G /2 Surabaya. Sementara surat pernyataan yang dibuat oleh Santoso Setiono terkait belum belum dibayarnya gaji karyawan tidak mencantumkan hari, tanggal, bulan dan taahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkan pemohn IV masih berstatus karyawan CV Harta Abadi milik Santoso Setiono dan belum dibayar gaji, THR dan pesangon?. Kalau memang benar bahwa santoso belum membayar gaji, THR dan pesangon, mengapa sejak 2016 hingga akhir 2021 tidak diseslesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Insdustrial)?. Kalau memang ada putusan PHI, apakah dijadikan sebagai bukti dalam perkara pailit?<br /><br />Informasi lain yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator Santoso Setiono (dalam pailit) tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dan Kurator Santoso Setino, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menyebutkan, bahwa yang mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510, karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000, biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta, imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000, imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000<br /><br />Hal ini diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Menurut Santoso Setiono, bahwa  Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br /><i>“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 80 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh ari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,”</i> kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditnya sejak kapan panjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutang di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator yaitu Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH. <br /><br /><i>“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,”</i> kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022, mengatakan tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH tidak tahu.<br /><br /><i>“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,”</i> kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br /><i>“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,”</i> ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono terkait bukti-bukti terbut mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Perkara Pailit Santoso Setiono selaku Termohon yang diajukan oleh Eddy Prajitno selaku Pemohon “berbuntut panjang”, karena saat ini Eddy Prajitno kembali menggugat Santoso Setino ke Pangadilan Negeri Surabaya dalam perkara baru. Hal itu diakui oleh Edi Stven selaku Kuasa Hukum Eddy Prajitno saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Ada gugatan baru, karena aset yang di Sutubondo adalah aset bersama. Sudah muli sidang,”</i> kata Stven<br /><br />Saat ditanya terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya dimana Eddy Prajitno tidak mendapatkan bagian, Edi Stven mengatakan kecewa<br /><br /><i>“Kecewa. Saya Kuasa Hukum yang baru. Kalau perkara pailit bukan saya Kuasa Hukum-nya,”</i> kata Stven. (Jnt) <br /></div>

News Perdata Pidana Regional Tipikor Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya?

#Termohon Pailit Santoso Setiono mengaku “diremot”  oleh Kurator agar sidang Perkara Palit segera di Putus Pailit# BERITA KORUPSI .CO – Ada ...

»

Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"</span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><i><span style="color: red;"><span> </span></span></i></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=s1032" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="1032" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: xx-small;"><b>  <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Pelau penculikan dan penganiyaan adalah anggota Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum (APH), penyidiknyapun anggota Kepolisian pula dan menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga selaku pengak hukum lalu di Vonis Hakim, hasilnya ringan???</i><br /><br />Inilah yang terjadi dalam perkara pidana penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi beberapa waktu lalu, dengan Terdakwa 2 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yaitu Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi yang dituntut dan di Vonis ringan <br /><br />Kedua Aparat Penegak Hukum (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) yang melanggar hukum yaitu melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi saat menjalankan profesinya (Investigasi) di Gedung Samudra Bumimoro di Jl Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan Korupsi Suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK, dituntut dan di Vonis ringan<br /><br />Oleh penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kedua Terdakwa ini didakwa melangar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, Juncto Pasal 55 ayat (1) serta Pasal 335 ayat (1) tentang Perbuatan tidak menyenangkan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 18 ayat (1) UU Pers berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat (3) berbunyi: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”<br /><br />Sedangkan Pasal 170 ayat (1) KHUP berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”</i></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=w640-h480" width="640" /></a></div> Namun menurut JPU Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, bahwa Kedua Terdakwa ini “hanya menghambat atau menghalangi pelaksanaan” kegiatan Wartawan Tempo Nurhadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Sehingga tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh JPU Winarko (Rabu, 1 Desember 2021) terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi adalah pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000, untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp42.650.000 jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan<br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mengatakan, bahwa Kedua Terdakwa (Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Namun sepertinya tunutan JPU terhadap Kedua Terdakwa sesama pengak hukum dianggap terlalu berat, sehingga oleh Majelis Hakim PN Surabaya mengurangi 8 bulan menjadi 10 bulan penjara dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000 dan untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp 21.650.000<br /><br />“Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi dengan pidana penjara selama sepuluh (10) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /><br />Andai saja JPU dan Majelis Hakim menjerat Kedua Terdakwa telah melangar Pasal 170 ayat (1) KHUP, maka cerita proses hukum terhadap Kedua Terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum yang melakukan pelanggaran hukum akan lain<br /><br />Sementaara hukuman pidana penjara terhadap 2 Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) ini, dibacakan dalam sidang Putusan yang berlangsung diruang Sidang Cakra PN Surabaya Jalan Arjuna Surabaya (Rabu, 12 Januari 2022) oleh Majelis Hakim yang diketuai Mohammad Basir dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti dengan diahdiri langsun oleh Kedua Terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Joko Cahyono dkk seta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya<br /><br />Selain hukuman ringan yang dijatuhkan JPU maupun Majelis Hakim terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi, Keduanya inipun tidak dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (Rutan)<br /><br />“Pertimbangan Hakim tadi karena Terdakwa tidak dilakukan penahan oleh Jaksa. Di eksekusi kalau sudah Inkrah,”. Kata JPU Winarko kepada beritakorupsi.co. (Jnt)</div>

News Pidana Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"     BERITA KORUPSI .CO – Pelau penculik...

»

Bagaimana Nasib Abudul Nazib Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Rp179 M ?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Debitur Abdul Nazib Dihadirkan Sebagai Saksi untuk 3 Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Rp179 M Cabang Kepanjen Kab. Malang, yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (Kepala Cabang), Edhowin Farisca Riawan, ST (Penyelia Operasional Kredit) dan Dwi Budianto selaku Debitur#</span></span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXrb8OItwoTjqBRmW_JP2skGBC8zTh1vS-jL76civd9XegqLSznR7pVSRzGBhntYcHGl6D-prsftMDCCCTDyCV63l_9u9rOWVpNjsuO70FgNflJCbYV9f4ZtLHg6v5YJGNpa97sZrkkQM/s1080/Abdul+Nazib.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1067" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXrb8OItwoTjqBRmW_JP2skGBC8zTh1vS-jL76civd9XegqLSznR7pVSRzGBhntYcHGl6D-prsftMDCCCTDyCV63l_9u9rOWVpNjsuO70FgNflJCbYV9f4ZtLHg6v5YJGNpa97sZrkkQM/w632-h640/Abdul+Nazib.jpg" width="632" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Abdul Nazib (lingkaran merah)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Banyak kalangan masyarakat bertanya terkait proses penegakan hukum di negara hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan perkara Tindak Pidana Umum seperti Pencurian “sendal jepit” atau  Pencemaran nama baik seseorang melalui Media Sosial, mana yang lebih diutamakan dan manapula yang lebih berbahaya?<br /><br />Disatu sisi, masyarakat menyaksikan bahwa tak sedikit perkara pidana umum seperti pencurian atau kasus pencemaran nama baik seseorang melalui media sosial yang tak butuh waktu lama bagi Aparat Penegak Hukum (APH) menyeret para pelakunya ke Pengadilan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim <br /><br />Namun disisi lain, pemerintah bahkan dunia Internasional mengatakan bahwa kasus Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa selain kasus Narkoba (Psikotripika) dan Teroris. Itulah sebabnya, <i>PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) melahirkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2003 (United Nations Convention Againnt Corruption 2003) yang kemudian lahirpulalah Undang-Undang RI No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againnt Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2003)</i><br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M, Kapala Cabang dan Penyelia</span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"> Penyelia Diadili. Bagaimana Dengan AO ? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/07/kasus-korupsi-bank-jatim-sebesar-rp179.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/07/kasus-korupsi-bank-jatim-sebesar-rp179.html</a></span></span><br /><br /><i>Yang sebelumnya, mencatat dengan penghargaan instrumen-instrumen multilateral untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk antara lain Konvensi Antar Amerika Anti Korupsi yang disahkan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika pada tanggal 29 Maret 1996, yaitu ; 1. Konvensi tentang Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pejabatpejabat Masyarakat Eropa atau Pejabat-pejabat Negara-Negara Anggota Uni Eropa yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, 2. Konvensi tentang Memberantas Penyuapan Pejabatpejabat Publik Asing dalam Transaksitransaksi Bisnis Internasional yang disahkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan pada tanggal 21 November 1997, 3. Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi, yang disahkan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada tanggal 27 Januari 1999, 4. Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi, yang disahkan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada tanggal 4 November 1999, 5. dan Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang disahkan oleh Kepala-kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika pada tanggal 12 Juli 2003</i><br /><br />Namun faktanya, proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sepertinya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyeret para pelakunya ke Pangadilan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, dan masyarakatun menilai “adanya tebang pilih” seperti kasus perkara Korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang ditangani Polda Jatim sejak abad 20 (tahun 2013) hingga abad 21 (tahun 2021) belum juga tuntas. Ada apa???</div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0O4unpFNl_QwqvyCQz6QOFyVnG4WmzR-sxMrVwZ_4UrrGRL9JAn1fDDRwgpJVQr9njR9arO34ByblWWPDrskId8BH1_iK9nNzaLXiBPFsmi2cc9w6rySdUKoMYoD0NMKBrSR0NSIbv28/s640/Abdul+Najib.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="318" data-original-width="640" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0O4unpFNl_QwqvyCQz6QOFyVnG4WmzR-sxMrVwZ_4UrrGRL9JAn1fDDRwgpJVQr9njR9arO34ByblWWPDrskId8BH1_iK9nNzaLXiBPFsmi2cc9w6rySdUKoMYoD0NMKBrSR0NSIbv28/w640-h318/Abdul+Najib.jpg" width="640" /></a>Anehnya lagi adalah, sekalipun Aparat Penegak Hukum telah menetapkan seseoarang menjadi tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, atau dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dan kemudian dikuatkan dengan fakta dalam persidangan, namun tak sedikit “hilang begitu saja” alias dihentikan atau di SP-3 kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seperti kasus perkara Korupsi P2SEM (Prgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) Pemprov Jatim tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 miliar, kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan kampus UIN Malang tahun 2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8 miliar dan kasus Korupsi Japung (Jasa Pungut) Pemkot Surabaya untuk DPRD Surabaya tahun 2009 sebesar Rp720 juta belum lagi SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2015 yang sempat menghebohkan masyarakat luas menjelang Pemelihan Wali Kota Surabaya pada 9 Desember 2015. Mengapa...???<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp37 M, Dua Debitur Diadili. Siapa Sosok Abdul Najib ? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/07/kasus-korupsi-bank-jatim-sebesar-rp37-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/07/kasus-korupsi-bank-jatim-sebesar-rp37-m.html</a></span></span><br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah dalam kasus perkara Korupsi Kredit Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang menyeret 4 Terdakwa yaitu Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 dan Terdakwa Andi Pramono serta Terdakwa Dwi Budianto selaku Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp37.093.529.464,56 sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021<br /><br />Sebab dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menyebutkan, dari permohonan kredit Group saksi Abdul Najib, terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain: 1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan berkas kredit tidak lengkap. Debitur yang tergabung dalam Group saksi Abdul Najib  sebanyak 5 PK dan hanya kredit atas nama Abdul Najib yang dilakukan Survey;<br /><br />3. (Terdakwa) Ridho Yunianto selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan Terdakwa   Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit sudah mengetahui dari awal bahwa debitur Group saksi Abdul Najib tidak memiliki usaha, namun saksi Ridho Yunianto dan atau terdakwa Edhowin Farisca Riawan tetap memerintahkan saksi Reza Pahlevi selaku Analis untuk tetap memproses realisasi kredit dengan menggunakan nama debitur pinjaman/debitur topengan dengan plafon dan skim kredit yang sudah ditentukan oleh Ridho Yunianto dan Terdakwa Edhowin karena yang membawa dan menggunakan adalah saksi Abdul Najib;<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html</a></span></span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVL1Ia0fAUW1RCZQ-uMfoQCj-ekzjuNHzSBejOmA_gujtRcb3u0inMVHtD7J9BSqeIFwvhWVgs6BZttl8A-lUylcMDEJVQhv1unnnyjsVqt7RWp792vyrxxT9LtSRby9tEY_fBvy1sxXE/s1067/IMG_20210914_102715.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVL1Ia0fAUW1RCZQ-uMfoQCj-ekzjuNHzSBejOmA_gujtRcb3u0inMVHtD7J9BSqeIFwvhWVgs6BZttl8A-lUylcMDEJVQhv1unnnyjsVqt7RWp792vyrxxT9LtSRby9tEY_fBvy1sxXE/w640-h360/IMG_20210914_102715.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dwi Budianto (Debitur)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tabel sebagai berikut: 1. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 2. Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit;<br /><br />Sisa nilai kredit grouping saksi Abdul Najib sebesar Rp. 11.196.639.693,19 digunakan untuk kepentingan saksi Abdul Najib sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST.<br /><br />Jaksa Penuntut Umum juga menyebutkan dalam dakwaannya, meskipun mengetahui permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti, menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun (Terdakwa) M. Ridho Yunianto baik secara langsung maupun melalui (Terdakwa) Edhowin Farisca Riawan,ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Ketiga Analis Kredit Bank milik Pemerintah Jawa Timur ini hanya sebagai “penonton ?”. Mungkin masyarakat masih ingat kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Jombang yang merugikan negara sebesar Rp49 milyar dan kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya. Dimana Kedua kasus ini sama-sama melibatkan Analis Kredit dan juga dihukum pidana penjara (sudah inkrah).<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu siapa Abdul Nazib ? Mengapa tidak terseret sebagai Tersangka/Terdakwa bersama Terdakwa Andi Pramono dan Terdakwa Dwi Budianto yang sama-sama Debitur di Bank milim Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, kalau memang Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa pengajuan kredit yang diajukan Group Abdul Nazib bermasalah??? Ada apa ???? “Bagiamana naib Abdul Nazib...???”<br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br />Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya (Selasa, 10 Agustus 2021) adalah, bahwa 2 saksi yaitu  Arif Afandi dan Reza Pahlevi selaku Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang terlibat dalam proses pengajuan Kredit Grouping dari Debitur inti, diantaranya Andi Pramono dan Dwi Budianto (Keduanya Terdakwa) mengakui telah menerima duit ratusan juta rupiah terkait pengajuan kredit<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja4-U605AkAmoXIrqPzpqHqQoo7Ob85B_3hzgHAFOlkvW07VN0WtxGRrk9rb_jpRmTvsjNsx6v4rEoVQBxHuS8TToVFiaoPo-Nvkuh-OH7-2r6ri-0omfXTq0_VvP68uquxK26Fsz31RQ/s640/IMG20210810103336.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja4-U605AkAmoXIrqPzpqHqQoo7Ob85B_3hzgHAFOlkvW07VN0WtxGRrk9rb_jpRmTvsjNsx6v4rEoVQBxHuS8TToVFiaoPo-Nvkuh-OH7-2r6ri-0omfXTq0_VvP68uquxK26Fsz31RQ/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto tengah, Saksi Arif Afandi dan Reza Pahlevi selaku Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Dan hari ini, Selasa, 14 September 2021, sosok Abdul Najib pun dihadirkan ke hadapan Majelis Hakim oleh Tim JPU Teguh Ananto, SH.MH dkk dari Kejari Kabupaten Malang sebagai saksi untuk 3 Terdakwa, yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen, Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dan Terdakwa Dwi Budianto selaku Debitur (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dalam perkara dugaan Korupsi Kredit dengan sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021<br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual atau Vidio Conference melalui Zoom di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya (Selasa, 14 September 2021) adaalh agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dengan Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono, SH dan Irawan Djatmiko. SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa. Sementara Ketiga Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Abdul Nazib mengakui bahwa dirinyalah yang mengendalikan 5 Dibitur, yaitu Lukman, Irma, Azizah, Fadilah dan Hatta Mimi. Ke-5 Debitur ini mengajukan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, sementara jaminan disediakan oleh Abdul Najib<br /><br />“Ya, saya yang mengendailikan. Jaminan dari saya, ada tandatangan sebaagai penjaamin,” jawab saksi Abdul Nazib kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim sendiri<br /><br />Saat Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH menanyakan terkait duit dicairkan kemana. Saksi Abdul Najib mengatakan, bahwa uang masuk ke rekening masing-masing namun saksi mengakui bahwa saksilah yang mengatur penggunaan duit termasuk untuk pembayaran angsuran<br /><br />“Masuk ke rekening masing-masing, saya hanya mengatur pengguaan termasuk pembayaran angsuran,” jawab saksi<br /><br />Anehnya, keterangan saksi ini justru menyalahkan pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen yang menyebutkan bahwa kreditnya di macetkan oleh pihak Bank Jatim. Bahkan saat saksi mau melakukan pelunasanpun ditolak oleh pihak Bank Jatim dan hingga saat ini saksi mengkaui kalau kreditnya belum lunas<br /><br />“Dimacetkan pihak Bank. Mau melakukan pelunasan ditolak karena sudah masuk ke Kejaksaan,” jawab saksi “membela diri untuk mencari keselamatan diri”<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEUNgpNKZUGoDEgb0jllD3ZJAw9RMxtw-OghzG0imi7YoKw6LeWBU06jv28HiDusAznJ5qxByOjbSHZPn_mFonwztHAPz7s-d0Vv8zMpUk48NPMiQuu4dXX1wZWIf-v_UyLD1116O6BkY/s1168/IMG_20210914_103806.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1168" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEUNgpNKZUGoDEgb0jllD3ZJAw9RMxtw-OghzG0imi7YoKw6LeWBU06jv28HiDusAznJ5qxByOjbSHZPn_mFonwztHAPz7s-d0Vv8zMpUk48NPMiQuu4dXX1wZWIf-v_UyLD1116O6BkY/w640-h360/IMG_20210914_103806.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas keterangan saksi Abdul Nazib ini, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH pun mengatakan, bahwa kasus ini akan menyeret pihak-pihak lain yang terlibat.<br /><br />“Silahkan, itu keterangan saudara tapi ini faktanya lain,” ucap Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH<br /><br />Sementara, seusai persidangan JPU mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa pihaknya sudah menyampaikan ke penyidik sesuaai fakta yang terungkap dalam persidangan.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019, bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen serta saksi Dwi Budianto dan saksi Andi Pramono ( masing-masing bertindak sebagai Debitur Inti / Key Person) telah memproses permohonan kredit grouping dari debitur inti/ key person yaitu grouping atas nama saksi M. Ridho Yunianto, grouping  Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, grouping saksi Dwi Budianto, grouping  saksi Andi Pramono, grouping saksi Chandra Febrianto, grouping saksi Abdul Najib, grouping  saksi Hadi Pradjoko, grouping  saksi Imansyah Sofyan Hadi,  grouping saksi Made Raji Mahendra dan grouping  I Gede Mastra (alm)<br /><br />Yang dalam prosesnya (mulai dari permohonan sampai dengan realisasi kredit) tidak memenuhi ketentuan tentang aturan Perkreditan yang ada di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) antara lain dengan meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman/debitur topengan) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon dan penerima kredit sebagaimana ketentuan perkreditan Bank Jatim<br /><br />Bahwa Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, selaku Penyelia Operasional Kredit dengan sepengetahuan saksi M. Ridho Yunianto selaku Pimpinan Cabang telah memerintahkan Analis (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh debitur grouping tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta sesuai ketentuan yang berlaku padahal kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, antara lain :<br /><br />1. Dari 10 debitur yang dikategorikan sebagai debitur inti oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen (debitur penikmat dana dari debitur topengan), 5 debitur yang permohonan maupun penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya (3 debitur inti tidak mengajukan kredit atas namanya sendiri). Disamping itu 10 debitur inti tersebut menggunakan nama pihak lain sebagai debitur topengan sebanyak 85 debitur dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pemimpin Cabang dalam memutus kredit sehingga plafon kredit dipecah-pecah pada debitur topengan;<br /><br />2. Analisa kredit yang dilakukan disesuaikan dengan permohonan kredit dan sebanyak 87 Perjanjian Kredit ( PK ) dari 100 Perjanjian Kredit atas 10 debitur inti  tidak dilakukan on the spot/survei terhadap kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta tidak didukung kelengkapan berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Jatim; 3. Agunan/jaminan kredit dinilai tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku (mark up). Terhadap agunan tersebut sebagian diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang oleh (KPKNL);<br /><br />4. Dilakukan  plafondering  (pelunasan kredit lama dengan membuat perjanjian kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL (Non Performing Loan) hampir mendekati 0%, yang mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (window dressing) karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatan bunga kolektibilitas 1 dan 2; 5. Adanya  komisi / fee yang diterima oleh Pemimpin Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;<br /><br />6. Pelanggaran prosedur dengan tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP/ Buku Pedoman Perkreditan terhadap debitur group antara lain : Tidak ada lembar tanda tangan petugas taksasi; Bukti pendukung taksasi hanya keterangan kelurahan saja; Tidak ada dokumentasi usaha & agunan; Ijin usaha tidak terdaftar, SIUP / TDP , Surat Keterangan Usaha Palsu.</div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOJPQ3Jlc8nxOP-I2RWQcyohqgFd-IrhTgIT2Z4sEpxX6bjWc_d2R2PVhZhNLvTvTcDElo17CWdMCxw0cE0gvbHR4UOUKVmgjZ0FalBepH2nzQ5JiTNGuCEu__W68KAt9euNvHJ3QRpWA/s1067/IMG_20210914_103740.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOJPQ3Jlc8nxOP-I2RWQcyohqgFd-IrhTgIT2Z4sEpxX6bjWc_d2R2PVhZhNLvTvTcDElo17CWdMCxw0cE0gvbHR4UOUKVmgjZ0FalBepH2nzQ5JiTNGuCEu__W68KAt9euNvHJ3QRpWA/w640-h360/IMG_20210914_103740.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa oleh karena, adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit serta menimbulkan kredit Macet (Kolek 5).<br /><br />Perbuatan terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  yaitu saksi M. Ridho Yunianto, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, dan saksi Made Raji Mahendra yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ,berdasarkan Laporan Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 – 2019  Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp. 179.372.617.545,50, ( seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen)<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :</span></b><br />Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;<br /><br />Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk ) terdiri dari: Saham / Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak 51,17 %; Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak 28,38 %; Saham / Permodalan Masyarakat :Domestik sebanyak 9.10 % dan Asing sebanyak 11.35 %<br /><br />Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. 048/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi<br /><br />Berdasarkan, SK Direksi PT. Bank Jatim  No : 051/182/KEP/DIR/PRN , tanggal 25 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja , Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Hal – 42, 43, 44 , Penyelia Operasional Kredit mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9NB4N42YD8hP64HQVNDp8RaJolNTalStenm8w57jS8979Uy1QaqLtnJqs7Fo9va597ZkwW6xtSM5sB6Vv9t7zgfUoBDpUJbEPedXpx_GB_e81-nDnbmkYLno49NZGZxKR6ftMyfgaJgQ/s1334/IMG20210914103500.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9NB4N42YD8hP64HQVNDp8RaJolNTalStenm8w57jS8979Uy1QaqLtnJqs7Fo9va597ZkwW6xtSM5sB6Vv9t7zgfUoBDpUJbEPedXpx_GB_e81-nDnbmkYLno49NZGZxKR6ftMyfgaJgQ/w640-h288/IMG20210914103500.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Tugas dan Tanggung Jawa.</span></b><br />1. Menganalisis permohonan kredit Ritel dan Bank Garansi baik baru, penambahan plafond maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit Ritel yang telah diputus; 2. Mengajukan permohonan perkreditan serta Bank Garansi yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang kepada Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut; 3. Melakukan kunjungan lapangan (on the spot) sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rangka proses analisis kredit Ritel untuk memastikan kelayakan Debitur atas pemberian kredit Ritel dan/atau pembiayaan;<br /><br />4. Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untuk kredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati; 5. Memonitor pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah bagi Bank<br /><br />6. Menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan penjaminan definitif dan melaksanakan pengajukan penjaminan definitif; 7. Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit Ritel yang akurat sesuai dengan asas – asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan; 8. Melakukan kajian atas kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan;<br /><br />9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perkreditan Kantor Cabang, untuk kepentingan internal maupun eksternal, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; 10. Memantau kebutuhan Likuiditas Kantor Cabang, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kredit Likuiditas untuk kelangsungan kegiatan kredit Ritel Bank; 11. Mengendalikan ketaatan atas limit risiko kredit Ritel; 12. Monitoring perjanjian – perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur untuk permohonan kredit Ritel yang diproses di Kantor Pusat, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan;<br /><br />13. Melakukan pengawasan perjanjian kerja sama perkreditan sebagai usaha mengamankan kredit sebagai kekayaan Bank dengan memastikan kepatuhan penggunaan asumsi – asumsi dasar persetujuan kredit (terms of lending) terhadap kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan serta untuk memastikan keamanan isi perjanjian dari sisi hukum bagi Bank; 14. Menyelenggarakan administrasi kredit yang tertib, lengkap, efisien dan terkini sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pengawasan kredit dan dasar evaluasi realisasi Rencana Bisnis untuk bidang perkreditan; 15. Bekerjasama dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat dan lembaga/instansi terkait dalam lingkup Kantor Cabang sebagai upaya pencapaian target penyaluran kredit.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">Wewenang,</span></b> Merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan kredit Ritel.<br />Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019 terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST selaku Penyelia Operasional Kredit bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen telah memproses, menyetujui dan memutuskan permohonan kredit grouping dari debitur inti yaitu atas nama grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, grouping saksi M. Ridho Yunianto, grouping saksi Dwi Budianto, grouping saksi Andi Pramono, grouping saksi Chandra Febrianto, grouping saksi Abdul Najib, grouping saksi Hadi Pradjoko, grouping saksi Imansyah Sofyan Hadi, grouping saksi Made Raji Mahendra, dan grouping  Gede Mastra (alm) yang dalam dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk, maupun Prinsip Kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6lbEwLG0GuMiFB7jf_oq79zDPs2xT_rjQ78ScIFnP3EUFmEm1j-sj42DIupp_20kCSzJb22qXFPzNu-3fgQKfjAvkEdfrpDFRdIGQXEmU_g_1u9URrsBzueasR0DiMz2221HrOohp3zY/s640/IMG20210727102443.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6lbEwLG0GuMiFB7jf_oq79zDPs2xT_rjQ78ScIFnP3EUFmEm1j-sj42DIupp_20kCSzJb22qXFPzNu-3fgQKfjAvkEdfrpDFRdIGQXEmU_g_1u9URrsBzueasR0DiMz2221HrOohp3zY/w640-h288/IMG20210727102443.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen, memiliki kewenangan memutus Kredit sebagaimana diatur dalam : a. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,” Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp2.500.000.000 “ ; b. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp3.000.000.000; c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC).<br /><br />Bahwa karena adanya batasan kewenangan dalam memutus kredit pada kantor Cabang Bank Jatim Kepanjen tersebut maka saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, memerintahkan Account Officer (AO) atau Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Aryan Darma Putra, untuk menyampaikan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang nilainya melebihi batas kewenangan cabang dalam memutus kredit, agar mengajukan kredit dengan sistem grouping dengan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman) atau dikenal dengan nama debitur topengan untuk pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dan dijanjikan akan dibantu dipermudah dalam proses pengajuan kreditnya oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal tersebut disetujui oleh para Debitur Inti ( key person ) ;<br /><br />Bahwa dengan memecah kredit juga berdampak pada prestasi kinerja Pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang, Penyelia Operasional Kredit maupun Analis/ Account Officer, sedangkan bagi debitur inti akan memperoleh dan menggunakan/ memanfaatkan dana yang cair dari grouping kredit untuk kepentingannya dengan persyaratan yang sebetulnya tidak memenuhi ketentuan pengajuan kredit;<br /><br />Bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistem grouping adalah debitur inti meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga atau teman)/debitur topengan yang tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun sebagai penerima kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk. Adapun nama pinjaman tersebut digunakan sebagai nama pemohon kredit dan apabila kredit telah disetujui maka dana yang dicairkan dari bank Jatim Cabang Kepanjen digunakan oleh debitur inti;<br /><br />Bahwa meskipun mengetahui, permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti, menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun saksi M. Ridho Yunianto baik secara langsung maupun melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit<br /> <br />Bahwa setelah proses kredit selesai dan disetujui, dana yang dicairkan dari realisasi kredit tersebut digunakan oleh masing-masing debitur inti/ key person yaitu terdakwa Edhowin Farisca Riawan, saksi M. Ridho Yunianto, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, saksi Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, saksi Made Raji Mahendra, dan Gede Mastra (alm) sehingga  pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan kreditnya;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwRJSvc76Fse9Jq-HkUq99KgDWBHMnf6jhpwZjT8zH5-vQGFQuhgaNLf61zXgwU9dDzgxSGsxmsUjuKrEpMdj0SijPtipfqYf-4vx4AXhOBPefe1ZmR1LIqzAk-Dwzk3qvl2jaiLM6Jfk/s640/IMG20210810103437.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwRJSvc76Fse9Jq-HkUq99KgDWBHMnf6jhpwZjT8zH5-vQGFQuhgaNLf61zXgwU9dDzgxSGsxmsUjuKrEpMdj0SijPtipfqYf-4vx4AXhOBPefe1ZmR1LIqzAk-Dwzk3qvl2jaiLM6Jfk/w640-h288/IMG20210810103437.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:<br /><b>A. Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)</b><br />Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap Saar. melalui rekening korannya hingga plafond terientu dengan monggunakan cek atau bilyet giro; Persyaratan : Sesuai dengan SK Direksi No. 043/O3]./KEP/IJIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 temang BPP Kredit Menengah 81 Korporasi :<br />1). Syarat umumt, Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif; Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembagajasa keuangan lain; Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan dengan rnutasi rekening aktif.jika nasabah take over bank lain maka pemohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir.<br />2). Dokumen yang dipersyaratkan yaitu: Surat permohonan kredit, Pas poto terbaru 4x6 sebanyak 2 Iembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pas poto masing-masing pengurus; Fotocopy bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah; Fotocopy akta pendirian dan perubahan badan hukum; Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku; Bukti kepemilikan agunan tambahan; Surat persetujuan persero Iainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha; Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan; - RAB untuk kredit lnvestasi.<br /><br /><b>B. Kredit Investasi Umum (KIU)</b><br />Adalah kreditjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pernbiayaan bungn dalam masa konstruksi (interest during construction), obyek yang dibinyai dan lain-lain yang perlunasnnnya dari hnsil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai, jangka waktu maksimal sampai dengan 15 tahun. Persyaratan Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br /><br /><b>C. Kredit Property (KP)</b><br />Adalah kredit konsumsi yang terdiri atas kredit properti rumah tapak (kredit untuk pembelian rumah tapak), kredit properti rumah susun (kredit untuk pembelian rumah susun), dan kredit properti ruko rukan atau atau rukost (kredit untuk pembelian rumah toko atau rumah kantor atau rumah kost). Jangka kredit properti maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Sesuai dengan SE Direksi No. 0S4/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Mi 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP) : Surat permohonan kredit; - Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar<br /><br />Kemudian Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan NPWP; Surat kuasa mendebet rekening bermaterai; Surat pernyataan kesanggupan menyetor angsuran rutin tiap bulan; Surat pernyataan kesanggupan mengasuransikan minimal asuransi jiwa, PA plus PHK dan asuransi kebakaran; Bukti kepemilikan agunan tambahan; IMB dan PBB; Fotocopy mutasi rekening 6 bulan terakhir, Surat pernyataan kepemilikan fasiltas kredit properti; Untuk peminjam dengan gaji rutin: Fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap Iegalisir (untuk peminjam dengan gaji rutin); Surat keterangan gaji yang diketahui perusahaan/instansi; Rekomendasi kepala dinas/instansi.<br /><br />Untuk peminjam dengan penghasiian tidak rutin: SPT Tahunan terakhir, Surat pernyataan penghasilan perbulan yang diketahui suami atau istri; Copy neraca, laba rugi atau informasi keuangan terakhir, Copy akta pendirian perusahaan dan ijin-ijin usaha yang masih berlaku.<br /><br /><b>D. Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP)</b><br />Adalah kredit di luar kredit pemilikan properti dengan agunan berupa properti. dapat dipergunakan "untuk pembangunan atau perbaikan/renovasi rumah tapak, ruko, rukan, rumah kost, homestay atau rumah cassa/guest house yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak dipegualbeiikan) dan keperluan konsumsi iainnya. Jangka kredit KKBP maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit; Persyaratan : Sama dengan Kreclit Property.<br /><br /><b>E. Kredit Pundi Kencana (KPK)</b><br />Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak Iain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan jenis kredit yang diberikan adalah modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu maksimal untuk kredit Pundi Kencana adalah 3 tahun kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dengan tujuan penggunaan memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil yang mempunyai usaha produktif<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi34WO_tZ0G93IzzPGWPBX1YjHzXs4iHmL8jJJnDiWP1nZZYFlD6rlIr_Xf3SAXq_LfjkqAJNXmfc-8RUhQWcRj9iYJ2Q-OPDzDsQpAOolY1FhdUuzOTvs5RXOLgGQW9Fyu5YUNwK5sV9g/s640/Soares.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi34WO_tZ0G93IzzPGWPBX1YjHzXs4iHmL8jJJnDiWP1nZZYFlD6rlIr_Xf3SAXq_LfjkqAJNXmfc-8RUhQWcRj9iYJ2Q-OPDzDsQpAOolY1FhdUuzOTvs5RXOLgGQW9Fyu5YUNwK5sV9g/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div>Persyaratan: Sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana: - Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 1 tahun; Tidak memilikl tunggakan kredit pokok dan bunga, Telah menjadi atau bersedia menjadi nasabah BankJatim;<br /><br />Bukti kepemilikanllahan pertanian atau perjanjian sewa-menyewa lahan yang diketahui Kepala Desa; Surat permohonan kredit; Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar, Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, Surat nikah dan NPWP;Bukti kepemilikan agunan tambahan; Copy rekening koran minimal 3 bulan terakhir; Laporan keuangan; Surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Pasar atau SIUP atau TDP yang masih berlaku.<br /><br />Terkait Agunan, Bank Jatim juga menerapkan aturan tentang jenis agunan, yaitu: 1. Agunan Utama (obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit) dan 2. Agunan Tambahan (dapat berupa deposito, tanah 8L bangunan, barang bergerak, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku)<br /><br />Selain itu, Bank Jatim jguga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :<br />a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No : 0S4/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit lvlenengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Perlenis Kredit “Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%<br /><br />b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. O56/116/DIR/KAR/SE tanggal O9 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut: Untuk Modal Kerja Agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120%dari plafond kredit atas dasar THSL ; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit."<br /><br />c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/D1R/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (loan to value) dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia0o52-RVY4P805UFnsIU1vhtclphrBSEy_Tsy7d6GUaRp__GeqdrxjWO2zAovW6PsWhwCSUn86rEP66WtM1lqXftopz_htai4rw1P5G_Dhixc6P4zaP2wn89pFyNOtdL0R-COv82cieA/s638/IMG20210727102536.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="638" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia0o52-RVY4P805UFnsIU1vhtclphrBSEy_Tsy7d6GUaRp__GeqdrxjWO2zAovW6PsWhwCSUn86rEP66WtM1lqXftopz_htai4rw1P5G_Dhixc6P4zaP2wn89pFyNOtdL0R-COv82cieA/w640-h300/IMG20210727102536.jpg" width="640" /></a></div>Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”<br /><br />Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:<br /><br />Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan Iangkah-langkahnya sebagai berikut:<br />l. Pengumpulan data Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang diiaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank Iain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatifl seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsihasi Modal dan Harta Tetap serta Analisa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umu<br /><br />1. Pengumpulan data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan Iainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Ana|isa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas. Kegiatan se|anjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kuaiitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian agunan.<br /><br />4. Perhitungan kebutuhan kredit. Untuk jenis kredit investasi dan kredit modal kerja aplofend dan kredit modal kerja konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti kredit modal kerja umum/rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja<br /><br />5. Pengukuran rating nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manalemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelorapokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan.<br /><br />6. Penetapan struktur kredit. Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenal Jems kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit Iainnya.<br /><br />7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). Harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, balk permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dol<umen—dokumen sebagai berikut : BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (FormulirAspek Umum 8L Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan); 8. Persetujuan kredit. Oleh Komite Pemutus Kredit dan 9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan persetujuan Pemberian Kredit) dan 10. Pengikatan kredit dan jaminan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU0NokHBPE3Rat9-grKGz7pZwTUbYhxgICrNt4X8GDdzXpt0-C1n_YliWUKe8D2H3LSIE9R6t0U1EwQMrlT9hv2euvuDb_ZqeRdC9Ia630_mxAlgRaNUJZ0jVSAYANTjgnIyLyz-fTvws/s640/IMG20210810103301.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU0NokHBPE3Rat9-grKGz7pZwTUbYhxgICrNt4X8GDdzXpt0-C1n_YliWUKe8D2H3LSIE9R6t0U1EwQMrlT9hv2euvuDb_ZqeRdC9Ia630_mxAlgRaNUJZ0jVSAYANTjgnIyLyz-fTvws/w640-h340/IMG20210810103301.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, telah memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Grouping dari Debitur inti yaitu atas nama saksi M. Ridho Yunianto, Grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Grouping Saksi Dwi Budianto, Grouping Saksi Andi Pramono, Grouping saksi Chandra Febrianto, Grouping  saksi Abdul Najib, Grouping saksi Hadi Pradjoko, Grouping  saksi Imansyah Sofyan Hadi, Grouping saksi Made Raji Mahendra dan Grouping Gede Mastra (alm), yang diajukan dalam berbagai jenis kredit yaitu Kredit modal kerja rekening Koran, Kredit investasi umum, Kredit property, Kredit konsumsi beragunan property dan Kredit Pundi Kencana<br /><br />Yang dalam prosesnya tidak mematuhi  ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk dan  terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan dana kreditnya antara lain sebagai berikut :<br /><br />1. Group Muhammad Ridho Yunianto. Rincian kredit  Group M. Ridho Yunianto per 31 Maret 2021 sebagai berikut:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWlNNTNKb8pTkKwe2ieyKjf6fcOvAFzm6JmKj9Ewoc9KpHBIxPI1FGjRI3ZkkMgVAWy23MoRk9Zxed2d478ACJaSuZR5wDzGAPgfXv0-ce414h6RSuVeotdDgk1D7ZvFXM_l3a9DsCt28/s640/a+1.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWlNNTNKb8pTkKwe2ieyKjf6fcOvAFzm6JmKj9Ewoc9KpHBIxPI1FGjRI3ZkkMgVAWy23MoRk9Zxed2d478ACJaSuZR5wDzGAPgfXv0-ce414h6RSuVeotdDgk1D7ZvFXM_l3a9DsCt28/w640-h370/a+1.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada group  M. Ridho Yunianto antara lain:<br />1. Atas perintah M. Ridho Yunianto melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit  kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan  saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan repayment capacity (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti. Pemecahan kredit  tersebut dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, dan penggunaan dananya juga tidak sesuai peruntukannya;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group M. Ridho Yunianto tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan Group;<br /><br />4. Berkas kredit yang tidak lengkap dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit dan hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya  sebagai berikut:<br /><br />1. ANGKE SAPUTRA / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/   /SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, No. TDP / Penerbit132554753028 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. KARYA KITA, Tgl. Terbit21 Desember 2015, Tidak terdaftar di register Disperindag<br /><br />2. FARIS, No. SIUP / Penerbit 511/221/421.107,  No. TDP / Penerbit 13255525969, Nama Perusahaan FARIS JAYA UD, Tgl. Terbit 07 Maret 2007 (SIUP) 07 Maret 2017 (TDP), Tidak terdaftar di register Disperindag<br /><br />3. CANDRA YOGA / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/0549/SIUP-K/421.302/2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, SIUP a.n RUDI SUGI HANDAYANI, No. TDP / Penerbit 132534703885 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan SARI RASA, CV, Tgl. Terbit11 Juli 2014 (SIUP) 16 Juli 2014 (TDP), Terdaftar pada register Disperindag Beralamat di Jl. Raya Pakis Kembar 114 Rt.04 – Rw.14 Pakis<br /><br />4. SUPARIONO / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 470/884/361.012/2016Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 177850186308 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan BAROKAH, UD, Tgl. Terbit 09 April 2016, Tidak terdaftar di register Disperindag<br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgshcLTx4Hf8L2ph_xvHf2xi9m75PmXEVrJ_SSDCnEAfJr4sV-y-JKYjlByaHsbmMdxMmLRIVpBLahthFwhNHT5Hio_Uy1RKJgf1T9tVMqJje_cR3TFkjclpPzDjsi9Ukb34sHZbtgUVbU/s640/IMG20210810103336.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgshcLTx4Hf8L2ph_xvHf2xi9m75PmXEVrJ_SSDCnEAfJr4sV-y-JKYjlByaHsbmMdxMmLRIVpBLahthFwhNHT5Hio_Uy1RKJgf1T9tVMqJje_cR3TFkjclpPzDjsi9Ukb34sHZbtgUVbU/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a></div>Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Sisa dari nilai kredit grouping  saksi M. Ridho Yunianto sebesar Rp. 9.679.730.472,17 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) dinikmati dan digunakan untuk kepentingan saksi sendiri.<br /><br />1. GROUP EDHOWIN FARISCA RIAWAN,ST. Rincian kredit  Group terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST per 31 Maret 2021 sebagai berikut:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFHsj6LUVC23jRXQtMHkEL15mQcdm_VeErHiN59UnmmIg7WAQIdboudjgZ9jqYpszV6lqdPGuvtdbg6V0j4imH0Kpi2DUS2ewgIoD2Mt1o0Avu1LrFVlH5Q5jo9xUM9eXJBDES_dkM1fY/s640/a+2.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="640" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFHsj6LUVC23jRXQtMHkEL15mQcdm_VeErHiN59UnmmIg7WAQIdboudjgZ9jqYpszV6lqdPGuvtdbg6V0j4imH0Kpi2DUS2ewgIoD2Mt1o0Avu1LrFVlH5Q5jo9xUM9eXJBDES_dkM1fY/w640-h276/a+2.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada Group terdakwa Edowin Farisca Riawan, ST antara lain : 1. Atas perintah saksi M. Ridho Yunianto baik secara langsung ataupun melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan repayment capacity (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti, pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya;;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group terdakwa Edhowin Farisca Riawan tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha maupun agunan group;<br /><br />4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah: Group AGUSTO ARIE FRIANTO / EDHOWIN FARISCA, No. SIUP / Penerbit 503/0144/SIUP-M/35.07.122/2017/P.I Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132537704694 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan AGUSTO,UD, Tgl. Terbit 21 JUNI 2017, Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Sisa dari nilai kredit grouping Edhowin Farisca Riawan,ST sebesar Rp. 3.583.104.847,60 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) dinikmati dan digunakan untuk kepentingan terdakwa Edhowin Farisca Riawan sendiri.<br /><br />2. GROUP DWI BUDIANTO. Rincian kredit  Group Dwi Budianto per 31 Maret 2021 sebagai berikut :  <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpCrwmYX_R1stxrbtg6MRyCz8UcPhPTHYRUPfBjeTvkHPIlX3IY7kOcdzXfp7DVxILyQAtL3NAq6ZC-yZlFhzibO9RRhTgM6h4ujUTZjJw7WkYuuvgrBf-mzn5D4seXKC-1dsLSc6ZjWA/s640/b+2.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="640" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpCrwmYX_R1stxrbtg6MRyCz8UcPhPTHYRUPfBjeTvkHPIlX3IY7kOcdzXfp7DVxILyQAtL3NAq6ZC-yZlFhzibO9RRhTgM6h4ujUTZjJw7WkYuuvgrBf-mzn5D4seXKC-1dsLSc6ZjWA/w640-h494/b+2.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdapat penyimpangan proses permohonan, pemeriksaan administrasi, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group  Dwi Budianto antara lain : 1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang; 2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, debitur yang tergabung dalam Group saksi Dwi Budianto sebanyak 24 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey yaitu 16 PK, sedangkan sisanya sebanyak 8 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut:  <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3SHlKqP8EqnMGxfSF2b0-ZN-JyZS7vV5O6BlFCVBHg5AvylQ8LTUrV81zNBCf-3wLTec1PedZxLB_641ZBFnNd2PqnfksK2RYmeV1Fe2n-jJGmd3KMKaVA3HCzNeWrRBCd6b74JgmqhA/s549/b+3.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="549" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3SHlKqP8EqnMGxfSF2b0-ZN-JyZS7vV5O6BlFCVBHg5AvylQ8LTUrV81zNBCf-3wLTec1PedZxLB_641ZBFnNd2PqnfksK2RYmeV1Fe2n-jJGmd3KMKaVA3HCzNeWrRBCd6b74JgmqhA/w640-h302/b+3.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah:<br /><br />1. YULI TRISMIAMI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0830/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801448  Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD “ OERIP BERKAH” Tgl. Terbit 26 Agustus 2016, Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />2. DWI BUDIANTO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 510/118/421.107/2009 Disperindag Kab. Malang, No. TDP / Penerbit 132555255059 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan JRB INDONESIA (JAYA RAYA BERSAMA), UD Tgl. Terbit 03 Februari 2009 (SIUP) 04 Februari 2009 (TDP), Terdaftar di register Beralamat di Jl. Dsn. Karangduren - Pakisaji<br /><br />3. LUTFI ADI SANTOSO / DWI BUDIANTO    , No. SIUP / Penerbit 503/     / SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132554753030 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan MEBEL SINGAJAYA, Tgl. Terbit 21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />4. SAIPUL IKHROM / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/1006/SIUP-K/421.302/2016 Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132546452122 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. SRI REJEKI, Tgl. Terbit 10 Maret 2016 (SIUP) 10 Maret 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />5. IRMA SETYAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 510/954/431.107/2011 Disperindag Kab. Malang, No. TDP / Penerbit 132555255669 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. NINETY NINE TEXTSTILE, Tgl. Terbit 9 September 2011 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />6. PUJI ERNAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0835/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801482 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. UNGGUL, Tgl. Terbit 19 Agustus 2016 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />7. SUDARMAJI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0833/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801422 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. DARMA AYAM, Tgl. Terbit 19 Agustus 2016 (SIUP) 22 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />8. ELLYSSA PRAMESWARI NUR AZIZAH / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, No. TDP / Penerbit 9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Perusahaan TOKO PRAMESWARI, Tgl. Terbit 6 September 2019 (SIUP) 6 September 2019 (NIB), TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS<br /><br />9. YUDA IRAWAN / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0477/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132554753029 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. DUA SEKAWAN, Tgl. Terbit 21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />10. WINARTI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132554752829 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan KARYA FAMILY ORGANISER, Tgl. Terbit 21 DESEMBER 2015, Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />11. FAJAR WIYONO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/0056/SIUP.K/421.302/2013/P.I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132535102632 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan JAYA RAYA INDONESIA,UD, Tgl. Terbit 05 APRIL 2015, Tidak terdaftar di registrasi<br /><br /></div></div><div style="text-align: justify;">12. SONY PRASETYO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit - , No. TDP / Penerbit 132555054699 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan 25 AGUSTUS 2016, Tgl. Terbit - . Tidak terdaftar di registrasi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIbKvGYj76vIZAxIqqVdOEmhNcErtlc-XHuT43gMP5f0NSrQuGmdR5meIgAoR11XE5loBC1MIcOrmzleSjZkbdS-i0VdoA4EXD6y_wdQdmRcfBO4IlpD2_y0AESvVHiv3-Pwfjf7X-WY/s640/IMG20210727102416.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIbKvGYj76vIZAxIqqVdOEmhNcErtlc-XHuT43gMP5f0NSrQuGmdR5meIgAoR11XE5loBC1MIcOrmzleSjZkbdS-i0VdoA4EXD6y_wdQdmRcfBO4IlpD2_y0AESvVHiv3-Pwfjf7X-WY/w640-h288/IMG20210727102416.jpg" width="640" /></a></div>13. TUTIN SETYORINI TISNAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 91200009460654<br />Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit - . Nama Perusahaan - , Tgl. Terbit - , TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS<br /><br />1. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaikan kredit bermasalah dengan menggabungkan denda dan bunga kedalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL)<br /><br />Pada tanngal 26/08/2019, PK Baru KIU06086 an Ellysa Prameswari Plafon, PK Baru /Penarikan Rp2.000.000.000,  Penyetoran - ; Pada tanngal 26/08/2019, Pelunasan KIU06081 an Ellysa Prameswari Pokok  Rp1.982.703.764,31 Bunga Rp14.746.560,36, PK Baru /Penarikan - , Penyetoran Rp1.997.450.324,67<br /><br />Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit. Sisa dari nilai kredit grouping saksi Dwi Budianto sebesar Rp. 41.985.651.364,02 ( empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma dua sen) digunakan untuk kepentingan saksi Dwi Budanto sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. RidhoYunianto, Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi,dan saksi Dhonny Eka Aryan, yang besarnya berkisar  10 % s/d 15 % dari tiap-tiap kredit yang direalisasikan<br /><br />3. GROUP ANDI PRAMONO. Rincian kredit  Group Andi Pramono per 31 Maret 2021 sebagai berikut:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6YeB9hDYug0NalJGReNddqWMUD2iKDh23Ednn7WOPF9WH32Qo0-lCJvs8VWNHtzVQt0L6IbRB1KqjqGWOAJZN1nMlFCd32Rh-fPj0wThTsxWT252bSOLEYCIRkTySr8CNPH5CZBMWyTc/s598/b+4.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="598" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6YeB9hDYug0NalJGReNddqWMUD2iKDh23Ednn7WOPF9WH32Qo0-lCJvs8VWNHtzVQt0L6IbRB1KqjqGWOAJZN1nMlFCd32Rh-fPj0wThTsxWT252bSOLEYCIRkTySr8CNPH5CZBMWyTc/w640-h472/b+4.png" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Terdapat beberapa Penyimpangan dalam proses permohonan, analisa kredit, pengambilan keputusan dan realisasi kredit kredit Group saksi ANDI PRAMONO antara lain :<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, Debitur yang tergabung dalam Group Saksi ANDI PRAMONO sebanyak 17 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey lokasi usaha/ijin usaha debitur, alamat debitur dan jaminan yaitu hanya dilakukan terhadap 5 PK, sedangkan sisanya sebanyak 12 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut: sudah ada<br /><br />3. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa Kredit Modal Kerja, Investasi atau Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP) tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi saja seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :<br /><br />1. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, dan tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan; 2. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya; 3. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 4. Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa ; 5. Repayment capacity  hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti  saksi Andi Pramono; 6. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti  saksi Andi Pramono; 7. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);<br /><br />8. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu: 1. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari  saksi M. Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin Farisca Riawan ; 2. Adanya  komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.<br /><br />GambarTerdapat beberapa Penyimpangan dalam proses permohonan, analisa kredit, pengambilan keputusan dan realisasi kredit kredit Group saksi ANDI PRAMONO antara lain :<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, Debitur yang tergabung dalam Group Saksi ANDI PRAMONO sebanyak 17 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey lokasi usaha/ijin usaha debitur, alamat debitur dan jaminan yaitu hanya dilakukan terhadap 5 PK, sedangkan sisanya sebanyak 12 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut: sudah ada<br /><br />3. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa Kredit Modal Kerja, Investasi atau Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP) tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi saja seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :<br /><br />1. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, dan tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan; 2. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya; 3. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 4. Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa ; 5. Repayment capacity  hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti  saksi Andi Pramono; 6. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti  saksi Andi Pramono; 7. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);<br /><br />8. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu: 1. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari  saksi M. Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin Farisca Riawan ; 2. Adanya  komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu6Bnbvus_LmHuBLs9hVDG-fKzveanJUpjhGQsfPMld7aOEvfA8ZeXd_YGIBp92Y4fH1vvmOVEmvrPEi4gLuXQjDygZ7HghrorH9NQ8zHj-HSiZohgCoUGimsqRsmBvwHckmHCmfEs1v0/s1334/IMG20210914103500.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu6Bnbvus_LmHuBLs9hVDG-fKzveanJUpjhGQsfPMld7aOEvfA8ZeXd_YGIBp92Y4fH1vvmOVEmvrPEi4gLuXQjDygZ7HghrorH9NQ8zHj-HSiZohgCoUGimsqRsmBvwHckmHCmfEs1v0/w640-h288/IMG20210914103500.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sisa dari nilai kredit grouping Saksi Andi Pramono sebesar Rp. 33.199.116.119.68 digunakan untuk kepentingan saksi Andi Pramono sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit terdakwa Edhowin Farisca Riawan, dengan cara dipotong antara 7 % s/d 10 % dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan rincian :<br />Debitur atas nama  Enik Handayani (2 loan) 7% atau total     Rp.   140.000.000,-<br />Debitur atas nama  Agus (2 loan) 7% atau total                      Rp.   210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Heri Wahyudi (2 loan) 7% atau total        Rp.   70.000.000,-<br />Debitur atas nama  Rizal Anfi 7% atau                                   Rp.   210.000.000,-<br />Debitur atas nama  M. Saroni 7% atau                                    Rp.   210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Nurul Yaqin 7% atau                                Rp.   210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Andri 7% atau                                          Rp.   210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Ahmad Rohim 7% atau                            Rp.   210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Ahmad Zakariya 7% atau                        Rp.   210.000.000,-<br />Total keseluruhan pungutan fee sebesar                                 Rp 1.750.000.000,-<br /> </div><div style="text-align: justify;">Total fee tersebut dibagi sama rata antara saksi Mohammad Ridho Yunianto dan terdakwa  Edhowin Farisca Riawan,ST masing-masing menerima sebesar Rp. 875.000.000<br /><br />4. GROUP ABDUL NAJIB. Rincian kredit  Group Abdul Najib per 31 Maret 2021 sebagai berikut ;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEG1pbah6Tnr2Dns6EzjhAzU6kx7Vy6-HixZcdkwPqG4klUH6wmEZBVG0UF1dbEYAPFi1vNZry1sfOb5QvMzbcpzpCzWoGENQFNZObCPqrD-pQai_lbi5KsORPBz3PpwxBNSbr_w8M12Q/s638/b+5.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="218" data-original-width="638" height="218" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEG1pbah6Tnr2Dns6EzjhAzU6kx7Vy6-HixZcdkwPqG4klUH6wmEZBVG0UF1dbEYAPFi1vNZry1sfOb5QvMzbcpzpCzWoGENQFNZObCPqrD-pQai_lbi5KsORPBz3PpwxBNSbr_w8M12Q/w640-h218/b+5.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari permohonan kredit Group saksi Abdul Najib tersebut, terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan berkas kredit tidak lengkap. Debitur yang tergabung dalam Group saksi Abdul Najib  sebanyak 5 PK dan hanya kredit atas nama Abdul Najib yang dilakukan Survey;<br /><br />3. Saksi Ridho Yunianto selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan terdakwa   Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit sudah mengetahui dari awal bahwa debitur Group saksi Abdul Najib tidak memiliki usaha, namun saksi Ridho Yunianto dan atau terdakwa Edhowin Farisca Riawan tetap memerintahkan saksi Reza Pahlevi selaku Analis untuk tetap memproses realisasi kredit dengan menggunakan nama debitur pinjaman/debitur topengan dengan plafon dan skim kredit yang sudah ditentukan oleh saksi Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin karena yang membawa dan menggunakan adalah saksi Abdul Najib;<br /><br />Penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tabel sebagai berikut: 1. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 2. Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit;<br /><br />Sisa nilai kredit grouping saksi Abdul Najib sebesar Rp. 11.196.639.693,19 digunakan untuk kepentingan saksi Abdul Najib sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST.<br /><br />5. GROUP CHANDRA FEBRIYANTO. Rincian kredit  Group Chandra Febriyanto per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat penyimpangan dalam proses permohonan, analisa, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group  Chandra Febriyanto antara lain:<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, kecuali pengajuan kredit atas nama debitur Lina Antar negara dan Chandra Febriyanto yang dokumennya lengkap;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis atas instruksi dan/atau sepengetahuan  saksi M. Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin Farisca dengan cara merekayasa pembahasan kredit antara lain laporan keuangan dibuat seolah-olah debitur memiliki usaha dengan repayment capacity yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />4. Terhadap debitur yang merupakan karyawan dan/atau saudara dari saksi Chandra Febriyanto  tidak dilakukan survey lapangan/on the spot  ke lokasi usaha debitur, alamat debitur dan jaminan debitur (bukti transaksi usaha tidak ada) tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa karena dapat dipastikan mereka tidak memiliki usaha;<br /><br />5. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, kredit investasi dilakukan pembahasan kredit modal kerja dengan tidak adanya kebutuhan RAB sebagai dasar pemberian kredit investasi ; 6. Dalam analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya, kredit tidak disertai dengan bukti transaksi usaha sebagai dasar pertimbangan kemampuan bayar debitur tiap bulannya dan tidak dilakukan kunjungan ke lokasi usaha; 7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa  kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti  saksi Chandra Febriyanto; 8. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);<br /><div style="text-align: justify;"><br />9. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;<br />10. Terdapat penarikan dana dari debitur topengan yang disetor ke rekening debitur inti (saksi Chandra Febrianto) sebagai berikut: 1. Aset yang dibeli dengan menggunakan hasil realisasi kredit, yang sekaligus dijadikan sebagai jaminan / agunan kreditnya, pada Group Chandra Febrianto, dengan rincian sebagai berikut : 2. Adanya  komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHed9DVP8ZHRncdJSgDAgW0oqNT7YuMFEa863msNjXeRHyo1Hvdx2YclcO1X3pjxzlDPz33nysyhsseLTHJ5HgmDpVmDdMPQXfB-stdFdgucbBXYFCuCuxIimcQ8R9zBl81JSQqvVxQbo/s640/IMG20210727102350.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHed9DVP8ZHRncdJSgDAgW0oqNT7YuMFEa863msNjXeRHyo1Hvdx2YclcO1X3pjxzlDPz33nysyhsseLTHJ5HgmDpVmDdMPQXfB-stdFdgucbBXYFCuCuxIimcQ8R9zBl81JSQqvVxQbo/w640-h288/IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div>Sisa kredit grouping Chandra Febriyanto sebesar Rp. 19.626.159.200,94 dipergunakan antara lain sebagai berikut : Debitur Chandra Febriyanto, sebesar Rp. 1.706.250.000,- digunakan membayar aset yang dijadikan agunan dan potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 285.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Debitur Teguh Mega Triawan, sebesar Rp. 2.575.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan , potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan  Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 350.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Debitur Baruna Fidyajaya, sebesar Rp. 2.775.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi<br /><br />Debitur Yuliardi, sebesar Rp. 1.425.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan  Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 250.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Jemmy Sakti, sebesar Rp. 2.395.833.333,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 350.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Eko Juli Subastian sebesar Rp. 2.941.509.092,28 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa  M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Suparman sebesar Rp. 2.880.993.993,96 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Vicka Novianto, sebesar Rp. 2.926.572.781,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />6. GROUP IMANSYAH SOFYAN HADI. Rincian kredit  Group Imansyah Sofyan Hadi per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Dalam pengajuan permohonan kredit Group Imansyah Sofyan Hadi terdapat penyimpangan sebagai berikut: 1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan) ;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak seluruhnya dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan dari  5 PK yang diajukan, hanya 2 PK yang dilakukan survey sisanya 3 PK tidak dilakukan Survey, sesuai table berikut:<br /><br />3. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, diantaranya sebagai berikut : 1. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 2. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;<br />Sisa dari nilai kredit grouping Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp. 4.383.333.333,38 dipergunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />7. GROUP HADI PRAJOKO. Rincian kredit Group Hadi Prajoko per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat Penyimpangan dalam proses pengajuan, analisa dan penggunaan kredit utamanya pada kredit atas nama debitur CV. Java Trust (Kredit Investasi) dan debitur Abdurrahman Prawira Pamuji (Kredit Investasi) yang diproses oleh kantor Cabang Kepanjen  antara lain sebagai berikut:<br /><br />1. Dalam pembahasan kredit tidak diketahui secara spesifik tujuan pengajuan kredit investasi, tidak dilampirkannya dokumen pendukung seperti purchase order baik sebelum maupun setelah realisasi; 2. Analisa perhitungan kebutuhan kredit investasi tidak menggunakan metode payback period, net present value (NPV), dan internal rate of return (IRR) dengan memperhatikan proyeksi cashflow usaha debitur hingga jangka waktu kredit berakhir. Pembahasan yang dilakukan analis dalam penentuan plafond kredit investasi umum menggunakan analisa perhitungan kebutuhan modal kerja;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZGlfcSJO5OK4n8vsZT_V9OqSE6xB2PvPl_0gKRiJtrodbP6jMHu6yZC-EgPGseXRX7o6hiZalrIkmIq3e0v703CFd5YBLd4LeCwIRFz4RRFy2g-erLWBUAMWZKGkfaXtQ43zjR1NaYE8/s1067/IMG_20210914_102715.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZGlfcSJO5OK4n8vsZT_V9OqSE6xB2PvPl_0gKRiJtrodbP6jMHu6yZC-EgPGseXRX7o6hiZalrIkmIq3e0v703CFd5YBLd4LeCwIRFz4RRFy2g-erLWBUAMWZKGkfaXtQ43zjR1NaYE8/w640-h360/IMG_20210914_102715.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">3. Dalam berkas kredit tidak dilampirkan RAB sebagai salah satu dasar dalam penentuan plafond kredit investasi umum (maksimum 70% dari RAB); 4. Agunan utama yang diikat bukan merupakan objek yang dibiayai; 5. Tidak dilampirkan dokumentasi kunjungan Pimpinan cabang ke lokasi usaha; 6. Debitur belum memenuhi persyaratan yaitu menjadi nasabah PT.Jawa Timur. Tbk minimal 6 bulan dengan performance baik (rekening bank lain yang dilampirkan tidak berurutan terkesan hanya sebagian mutasi yang dilampirkan);<br /><br />7. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan Group  Hadi Pradjoko, sebagai berikut : Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL).<br /><br />8. GROUP MADE RAJI MAHENDRA. Rincian kredit  Group Made Raji Mahendra  per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat beberapa Penyimpangan dalam analisa kredit pada Group Made Raji Mahendra antara lain sebagai berikut: 1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan); 2. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa   kredit modal kerja, investasi, atau KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha; 3. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan; 4. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;<br /><br />5. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya; 6. Debitur yang kreditnya direalisasi namun tidak mempunyai Ijin Usaha ( SIUP / TDP / Surat Keterangan Usaha ) adalah : Romi Febrianton untuk Plafon kredit Rp. 2.500.000.000,- Wariadi untuk plafon kredit Rp. 2.500.000.000,- Gede Pardede Dibyantara untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,- I Made Artha Putra untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,- Firman untuk plafon kredit Rp. 2.000.000.000,- Muhammad Hefni untuk plafon kredit Rp. 2.100.000.000,-<br /><br />1. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara rekayasa laporan keuangan, seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan debitur; 3. Repayment capacity  hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti  Made Raji Mahendra; 4. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Group Made Raji Mahendra;<br /><br />5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 6. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu: Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pemimpin Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit, sebesar Rp500.000.000,- Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari  saksi M. Ridho Yunianto dan Terdakwa Edhowin Farisca. Sisa dari nilai kredit grouping Made Raji Mahendra sebesar Rp. 30.383.266.151,33 dipergunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />9. GROUP I GEDE MASTRA. Rincian kredit  Group I Gede Mastra per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit, analisa dan penggunaan kredit kepada Group I Gede Mastra sebagai berikut:<br /><br />1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan) dan penggunaan hasil realisasi dana kredit tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen kredit melainkan sebagian atau keseluruhannya digunakan untuk kepentingan  I Gede Mastra; 2. Analis yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny atas perintah dari Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto dan/atau Penyelia Operasional Kredit (Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tidak melakukan on the spot /Survey terhadap usaha dan agunan Group; 3. Tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;<br /><br />1. Terhadap agunan kredit dalam Group I Gede Mastra tidak dilakukan penilaian oleh KJPP; Bahwa semua kredit dalam Group ini telah lunas pada bulan Oktober 2019; Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, diperoleh keterangan bahwa Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021  (sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7G8uaLZO0W0zNnoH2VMHsc2EYkmPHjmiopNqSJSmcWGi-uCvmfUB1i6zcuTKeYTf9OdRVFgc_olFNEsCqZqFDqsxjHj5bBqEvFxqe3YcJK2-Y6-oy1kUGt5LbnXVeCvYrrYvn5p7SGLY/s1080/Abdul+Nazib.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1067" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7G8uaLZO0W0zNnoH2VMHsc2EYkmPHjmiopNqSJSmcWGi-uCvmfUB1i6zcuTKeYTf9OdRVFgc_olFNEsCqZqFDqsxjHj5bBqEvFxqe3YcJK2-Y6-oy1kUGt5LbnXVeCvYrrYvn5p7SGLY/w632-h640/Abdul+Nazib.jpg" width="632" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa  perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN selaku Penyelia Operasional Kredit saksi, ST bersama-sama dengan MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen serta para debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam  memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Grouping dari Debitur inti (key person) yaitu grouping atas nama saksi M. Ridho Yunianto, Grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Grouping Saksi Dwi Budianto, Grouping Saksi Andi Pramono, Grouping Chandra Febrianto, Grouping Abdul Najib, Grouping Hadi Pradjoko, Grouping Imansyah Sofyan Hadi,  Grouping Made Raji Mahendra dan Grouping I Gede Mastra (alm)<br /><br />Yang dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan  yang Baik (Good Corporate Governance) dengan cara meminjam nama-nama orang lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk, menyebabkan kredit-kredit tersebut DI MACETKAN sesuai Peraturan POJK No. 32/POJK/03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum pasal 17 (1) dan ayat (2), karena telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan kredit dan beberapa debitur Group dalam kondisi kolek 5;<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit bekerjasama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan para Debitur Inti (Key Person) sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /><br />l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Pasal 2 ayat (1), Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara Anak.<br /><br />Pasal 4 ayat (1), Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; C. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; konsolidasi dengan Perusahaan; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g, Risiko Stratejik; dan h. Risiko Kepatuhan;  ayat (2), Bank Umum Konvenslonal wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk Seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />2. Kodlflkasi Peraturan Bank Indonesia terkalt Managemen Good Corporat Governance : BAB I, Pasal 1 Peraturan 81 No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemlmpin kantor Cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern - Pasal 2 ayat(1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi.<br /><br />Pelaksanaan prlnsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.<br /><br />Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum<br /><br />3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;<br /><br />4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; 5. Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRAD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi No. 043/030/‘YEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan; bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggR9SjNX7c6lAp6_NGu4JRzvilJAwGFLpGFGbktaZaxzpddG0BdCE3ASvIow23r6WvmeiDNA_OznMvsFfOBv1tWlR6jOuSAGzxym1FQZWwnIyPclQg4GanlPJjOURA3FRc-T2bYbpivzc/s640/Soares.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggR9SjNX7c6lAp6_NGu4JRzvilJAwGFLpGFGbktaZaxzpddG0BdCE3ASvIow23r6WvmeiDNA_OznMvsFfOBv1tWlR6jOuSAGzxym1FQZWwnIyPclQg4GanlPJjOURA3FRc-T2bYbpivzc/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div>Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam : ”Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", mcliputi: 1. Kredilitas menajemaen yang ditunjang sub pilar yaitu ; kemampuan mengeloln usalm, kejujurrm dan itikad baik dari anggota manajemen debilur; 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar, yaitu hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasarahn dan tehnis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan peneglolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman; 3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkredrtian yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan ”Second Way Out” yang merupakan jalan terakhif penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;<br /><br />6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III, Proses Persetujuan Kredit. ”Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:<br /><br />- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya. - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit -Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI; - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit."<br /><br />7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal. 20 poin 2.9.3, Verifikasi Data ”Sebelum membuat PAK, data dan / atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan veririkas[/re- check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen." Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunun "Hal yang harus dilakukan menganalisa mengenai kondisi agunan besert yang antara Iain meliputi: kondisi dan lokasi agunan beserta dokumen-dokumennya yang antara lain meliputi ; kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash EqiwifalentValue, dokumen-dokumen kepemilikannya, status agunan dan jenis pengikatnya<br /><br />8. SE Direksi No. 054/183/XH/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. "<br /><br />9. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 2 : "Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif ”<br /><br />10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan ”Ha| yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi : kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”<br /><br />11. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No 054/182/XII/2016/SE./DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan PerJenis Kredit ”Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%."<br /><br />12. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 ”Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut : Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”<br /><br />13. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi; - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti."<br /><br />14. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 8L Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 1 : ”Memanipulasi data pengolahan hingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan<br /><br />15. SE Direksi Nomor 053/O28/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit/‘Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan ' non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III 5 Rp2.500juta."<br /><br />16. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas I11 Rp3.000juta<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEW7o_LaEXzwzue13nNTRkimXiX1e9PqLNdM_cxsKdNCGBblaUOLXt_vjL8xcz5HFqdB7TJ-KmSHomstkRpFUCs4s_vwSXpDTmiQ-4cpNH8hDMgWfxvLZQMYqBKGeD-faPjMdrvo8fXd8/s638/Penasehat+Hukum+Terdakwa+Andi+Pramono%252C+yaitu+Antonia+D.C.C.++Soares%252C+SH%252C+Nurhijah%252C+SH%252C+Benny+Saputra%252C+SH+saat+membacakan+Eksepsi%252C+Selasa%252C+03+Agustus+2021.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="368" data-original-width="638" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEW7o_LaEXzwzue13nNTRkimXiX1e9PqLNdM_cxsKdNCGBblaUOLXt_vjL8xcz5HFqdB7TJ-KmSHomstkRpFUCs4s_vwSXpDTmiQ-4cpNH8hDMgWfxvLZQMYqBKGeD-faPjMdrvo8fXd8/w640-h370/Penasehat+Hukum+Terdakwa+Andi+Pramono%252C+yaitu+Antonia+D.C.C.++Soares%252C+SH%252C+Nurhijah%252C+SH%252C+Benny+Saputra%252C+SH+saat+membacakan+Eksepsi%252C+Selasa%252C+03+Agustus+2021.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">17. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No.054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC) poin 4 ”maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap group debiturnya sebagai berikut: a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja group debitur dari permohonan kredit,<br /><br />b. Untuk mengetahui kondisi group debitur dan risiko kredit, maka setiap group debitur harus dilakukan check SID – BL. c. Anaiis harus membuat perhitungan Total Relationship Concept (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Group sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui, d. Apabiia dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah 8L Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel."<br /><br />18. SK Direksi No. O58/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman' Pelaksanaan Reward 82 Punishment System hal. 61 Lam_piran I1 Bidang Kegiatan : Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur<br /><br />19. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 84 Punishment System Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 7 ”Merealisasi Kredit Fiktif”.<br /><br />20. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 59 Lampiran 11 No.6 ”Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi."<br /><br />21. SE Direksi No. OS4/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggai 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. ”Aktifitas tersebut di atas saiah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan clalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai."<br /><br />22. SE Direksi No. 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah dan  Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi No. 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa dan Pengusuian Kredit hal 33 ; " - Peniiaian agunan pada prinsipnyé diiakukan oleh minimai 2 (dua) petugas kredit / Analis Kredit dan diketahui atasan Iangsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya  untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding<br /><br />23. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit - Verifikasi Data ”Da|am hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Plutang debitur sulit dilakukan, maka verlfikasi dapat dilakukan melalui bul<ti—bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)."<br /><br />24. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 "Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit"<br /><br />25. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005. Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi - poin 1.b.1 ”Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank'Jatim"<br /><br />26. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 ”Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interrest) dengan usaha bank."<br /><br />27. SE Direksi No. O49/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 "Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perusahaan. PT. Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”<br /><br />28. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System _hal. 59 Lampiran I No. 5<br />"Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank."<br /><br />29. SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang. BPP Kredit Menengah 8t Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi No. O43./O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit : "Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunantidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampal dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adil<, ipar, menantu dan mertua.”<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGbAXaP6F3LlMNB4v5yIoxHlrx1j1rsw-vtXq5lrzuiqshFep9QATgBLeRa_7uqUY30-1GfDNTfab7YyYMMSTPPgyvsKOyAFIo8e9Cbx5xhqXYOPxMSTZevvWnM-zjXOuRVnwb-LhNPE0/s640/IMG20210727102350.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGbAXaP6F3LlMNB4v5yIoxHlrx1j1rsw-vtXq5lrzuiqshFep9QATgBLeRa_7uqUY30-1GfDNTfab7YyYMMSTPPgyvsKOyAFIo8e9Cbx5xhqXYOPxMSTZevvWnM-zjXOuRVnwb-LhNPE0/w640-h288/IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan para Debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas, telah memperkaya terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST,sendiri sebesar Rp3.583.104.847,60 dan atau orang lain  yaitu :<br /><br />Saksi M. Ridho Yunianto sebesar Rp9.679.730.472,17;<br />Saksi Dwi Budianto,; sebesar Rp41.985.651.364,02,;<br />Saksi Andi Pramono, sebesar Rp33.199.116.119,68,;<br />Saksi Chandra Febrianto, sebesar Rp19.626.159.200,94<br />Saksi Abdul Najib, sebesar Rp11.196.639.693,19<br />Saksi Hadi Pradjoko, sebesar Rp5.760.759.844,52<br />Saksi Imansyah Sofyan Hadi, sebesar Rp4.383.333.333,38<br />Saksi Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33<br /><br />Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) sebesar Rp. 179.372.617.545,50 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma lima puluh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019  Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah / PT. Bank Jatim Tbk.  Per 31 Maret 2021 sebesar Rp179.372.617.545,50, (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen)<br /><br />Perbuatan  terdakwa  EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Pidana Tipikor Bagaimana Nasib Abudul Nazib Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Rp179 M ?

#Debitur Abdul Nazib Dihadirkan Sebagai Saksi untuk 3 Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Rp179 M Cabang Kepanjen Kab. Malang, yaitu M...

»