Sidang Pra Peradilan Kadin Akhirnya Digelar Di PN Surabaya

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY5KYcDGMN4hmLyzRufAHifFsidRc0qx94oyqP92somkracyi0OLv_6_emJplcPXtAc-qQGTOs4qAfsH0XmNU1M7TBaa6y-TghO4GAc1I6aXJR0_MqKzJU4jafWEin9OdMIQ2ozLFT1j4/s1600/7.++Dandeni+Herdiana.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY5KYcDGMN4hmLyzRufAHifFsidRc0qx94oyqP92somkracyi0OLv_6_emJplcPXtAc-qQGTOs4qAfsH0XmNU1M7TBaa6y-TghO4GAc1I6aXJR0_MqKzJU4jafWEin9OdMIQ2ozLFT1j4/s320/7.++Dandeni+Herdiana.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Setelah sempat tertunda pada Jumat, 27 Januari 2016, sidang gugatan Pra Peradilan Kadin Jatim Akhirnya digelar, pada Senin, 29 Pebruari 2016.<br /><br />Sidang dipimpin Majelis Hakim Tunggal Efran Basuning, dengan agenda pembacaan surat gugatan Pra Peradilan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, terkait Sprindik (surat perintah penyidikan) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam Kasus dugaan korupsi dan tindak pindana pencucian uangan (TPPU) dana hibah jilid II yang dikucukurkan Pemerintah Provinsi Jawatimu (Pemprov Jatim) pada tahun 2012 silam, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim, atas saran Gubernur saat itu.<br /><br />Gugatan Pra Peradilan yang dilayangkan salah seorang Wakil Ketua Kadin yang juga mantan terpidana kasus korupsi dana hibah jilid I yakni Diar Kusuma Putra diwakili 12 Kuasa hukumnya antara lain, Ma’ruf Syah, Togar, Sumarso, Sabron D. Pasaribu, Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Djamal Aziz, Fahmi H. Bachmid, Aristo Pangaribuan, Setiyo Hermawan dan Mustofa Abidin, sebagai pemohon. Sementara dari Kejati Jatim sebagi termohon diwakili Jaksa Dewi S, dkk.<br /><br />Dalam surat gugatan pra preradilan yang dibacakan Kuasa hukum pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkannya. Alasannya, karena kasus dana hibah tahun 2011 hingga 2013 lalu, dua pejabat Kadin (Diar dan Nelson) sudah diperiksa Kejati Jatim dan telah disidangakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada tahun lalu (18 Desember)dengan menjatuhui hukuman pidana penjara, kerana terbukti melakukan tindak pidana korupsi.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pra peradilan pemohon,” kata Kuasa hukum pemohon. Sementara, pihak Kejati Jatim pun langsung menanggapi dengan membacakan repliknya (tanggapan). Dalam surat replik tersebut, Jaksa Dewi menyatakan bahwa kasus ini masih prematur. Alasannya, dalam Sprindik yang dikeluarkan Kejati Jatim, belum menyebutkan nama tersangkanya.<br /><br />Usai persidangan, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana menjelaskan kepada Wartwan media ini, terkait kasus dana hibah jilid II adalah pengembangan dari kasus yang sudah disidangkan sebelumnya (jilid I).<br /><br /><br />Dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin jilid I, dua pejabat Kadin Jatim yakni, Diar Kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana hibah yang dikucurkan Pemrov Jatim ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur sejak tahun 2011 hingga 2013 sebesar RP 56 M, oleh Majelis Hakim Pengadian Tipikor yang diketuai Hakim Martua Rambe pada 18 Desember 2015.<br /> <br />Namun, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur diakhir tahun lalu, Kasus dana hibah KADIN jili II, yang berasal dari APBD Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketau Umum KADIN, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali “diusik”.<br /><br />Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah dana hibah tahun 2012 lalu yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012, atas saran Gubernur saat itu. Dalam kasus ini, Penyidik anti Korupsi Kejati Jatim telah memeriksa Ketua Umum, Kadin, La Nyala, yang juga Ketua Umum PSSI, Diar kusuma Putra dan Pejabat Pemrov. Tak berapa lama, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) No 86/O.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016.<br /><br />“Kan harus ada yang bertanggungjawab. Ini kan strategi penyidikan saja, dari pengembagan kasus,” ujar Dandeni.<br /><br />Terkait pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012 oleh pejabat Kadin, atas saran Gubernur saat itu, dan ada bukti surat hutang dan sudah dibayar. Menanggapi itu, Dandeni justru bertanya, apakah uang negara boleh dipinjam. “Uang negara boleh dipinjam nggak. Pembelian saham perdana IPO Bank Jatim itu kan untuk perorangan bukan lembaga,’ jawab Dandeni, yang sengaja datang ke PN Surabaya mengikuti persidangan.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, terkait dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) antara Kadin dengan pemerintah Pemprov. Jatim tahun 2011 hingga 2013, yang kemudian diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, apakah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, akan meminta keterangan dari Gubernur Jatim ?.<br />Dandeni menjelaskan, Kejati akan tetap menelusuri. “Pertama urgensinya itu, yang pasti akan tetap kita telusuri, apakah benar ada dana hibah dari pemerintah Provinsi termasuk bukti-buktinya. Kalau orang per orang relatif siapa aja yang berkompenten untuk menerangkan, tapi lihat urgensinya dulu,” terangnya.<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah diperlukan Kejati meminta keterangan dari Gunerbur terkait dana hibah yang dikucurakan Pemrov ke Kadin. Dandeni mengatakan, ini baru penyidikan. “Ini kan baru kita liat nantilah. Ini baru mulai sudah di Pra Peradil kan,” jawabnya.  (Redaksi)<br />

Perdata Sidang Pra Peradilan Kadin Akhirnya Digelar Di PN Surabaya

Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana Surabaya  – Setelah sempat tertunda pada Jumat, 27 Januari 2016, sidang gugatan Pra Peradilan Kad...

»

Kajati Jatim, Pantau Langsung Sidang Praperadilan Kadin

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTMJKRpj6tqlq6t0sbX0If5CKbG84JfVI3onE44K4a6aPVbmb9sNY4YuhoTo2Ya_LKkXqgKJ2s1KevK5JikIfBCIL2GOyg0JmCg3OaFhFlHTAF27VZCUha39v7RyeVQdrC2_hykG1yT0/s1600/8.+Ka+Kejati+Jatim%252C+Maruli+Hutagalung.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTMJKRpj6tqlq6t0sbX0If5CKbG84JfVI3onE44K4a6aPVbmb9sNY4YuhoTo2Ya_LKkXqgKJ2s1KevK5JikIfBCIL2GOyg0JmCg3OaFhFlHTAF27VZCUha39v7RyeVQdrC2_hykG1yT0/s320/8.+Ka+Kejati+Jatim%252C+Maruli+Hutagalung.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kajati Jatim, Maruli Hutagalun (baju Safari)</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (KaJati Jatim), Maruli Hutagalung memantau langsung sidang gugatan Praperadilan di PN Suarabaya, yang dilayangkan salah seorang wakil Ketua Kadin Jatim Kepada lembaga yang baru dipimpinnya di Jalan A. Yani Suarabaya, Jawa Timur, pada, Rabu 2 Maret 2016.<br /><br />Gugatan Pra Peradilan yang dilayangkan salah seorang Wakil Ketua Kadin yang juga mantan terpidana kasus korupsi dana hibah jilid I yakni Diar Kusuma Putra, yang diwakili 12 Kuasa hukumnya antara lain, Ma’ruf Syah, Togar, Sumarso, Sabron D. Pasaribu, Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Djamal Aziz, Fahmi H. Bachmid, Aristo Pangaribuan, Setiyo Hermawan dan Mustofa Abidin, sebagai pemohon. Sementara Kuasa Hukum Kejati Jatim sebagi termohon diwakili Jaksa Dewi, triski dan Rhein.<br /><br />Pra Peradilan yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, terkait Sprindik (surat perintah penyidikan) yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam Kasus dugaan korupsi dan tindak pindana pencucian uangan (TPPU) dana hibah jilid II yang dikucukurkan Pemerintah Provinsi Jawatimu (Pemprov Jatim) pada tahun 2012 silam, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim untuk pribadi bukan atas nama Kadin.<br /><br />Pada Rabu, 2 Maret 2016, Sidang kembali digelar di ruang sidang Candra PN Surabaya, dengan Majelis Hakim Tunggal Efran Basuning, dalam agenda tanggapan dari termohon. Sidang tersebut diikuti langsu oleh Maruli Hutagalung, selaku orang nomor satu di lembaga adiyaksa Jatim ini, hingga mendapat perhatian dari para media yang sehari-hari mecari berita di PN Suaranya.<br /><br />Usai persidangan, Maruli Hutagalung mengatakan, terkait sidang Praperadilan yang diajukan salah satu wakil Ketua Kadin, bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, apapun putusan majelis hakim.<br /><br />“Akan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin, apapun putusan Majelis Hakim,” kata Maruli pada Wartawan.<br /><br />Keberadaan Maruli di PN Surabaya dalam sidang Praperadilan ini, bukan suatu hal yang kebetulan. Namun, kehadirannya dapat dibilang sangat istimewa. Ia sengaja datang hanya untuk memantau jalannya persidangan pra peradilan selaku trmohon. Sebab, sidang Praperadilan yang dilayangkan ke Lembaga yang dipimpinnya itu bukan hanya Kadin selaku Pemohon. Melainkan ada Tiga sidang yang sama, dua diantarnaya dilayangkan oleh tersangka kasus dugaan Korupsi PT Garama Persero, yang sedang berlangsung saat Maruli hadir di PN Surabaya namun tidak di ikuti.<br /><br /><b>Maruli Hutagalung : Apapun Putusan Hakim, Penyidikan Terhadap Kasus Ini Akan Tetap Jalan</b><br /><br />Terkait dana hibah Kadin, Maruli menyebut, praperadilan ini masih prematur. “Apapun putusan hakim, penyidikan terhadap kasus ini akan tetap jalan,” ujar mantan Dirdik pada Jampidsus Kejagung itu.<br />Terpisah, Kuasa hukum pemohon praperadilan, justru mencurigai atas kehadiran Maruli di PN Suarabya. Kuasa Hukum pemohon mencurigai, ada agenda di luar konteks hukum di balik penyidikan yang dilakukan tim Kejati tersebut.<br /><br />Hal itu dikatakan Togar Manahan Nero, salah satu dari tim kuasa hukum Diar Kusuma Putra, Wakil Ketua Umu Kadin Jatim selaku pemohon praperadilan. Dia mengkritisi kengototan Kajati untuk mengusut dana hibah Kadin dengan alasan kasus tersebut sudah inkracht.<br /><br />“Jangan sampai masyarakat Jawa Timur menganggap Kejagung mengirim orang yang tidak cualified untuk jadi Kajati Jawa Timur. Jangan menunjukkan kesewangan hukum,” kata Togar.<br /><br />Togar, bahkan menyinggung keterkaitan Maruli, dengan dugaan isu suap penanganan kasus bantuan sosial (Bansos) di Provinsi Sumatera Utara, yang beberapa waktu lalu sempat menyeret nama Maruli.<br />Sementara itu, beberapa jam kemudian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, menujukkan “taringnya” dengan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Logistik Pilpres dan Legislatif di KPU Jatim tahun 2014 lalu, setelah menjalani pemeriksaan.<br /><br />Dua dari tersangka adalah pejabat KPU Jatim yakni, Acmad Suhari (PNS) selaku Staf Bagian Program pada Sekretaris KPU Jatim atau bendahara dan Anton Yuliono, (PNS) Sekretariat KPU Jatim atau pejabat penandatangan surat perintah membayar (SPM). Sementara Nanang Subandi, selaku rekanan.<br />Ketiganya ditahan atas kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan dan distribusi logistic Pilpres dan Pileg 2014 lalu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.  (Redaksi)<br />

Perdata Kajati Jatim, Pantau Langsung Sidang Praperadilan Kadin

Kajati Jatim, Maruli Hutagalun (baju Safari) Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (KaJati Jatim), Maruli Hutagalung memantau l...

»

Pengacara Trisno Hardani Praperadilkan Polrestabes Surabaya Ke PN Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirGjkecso-7HmAZfiFVBjMYg6uy8KqEVYakOavgDIuZnRGP2J-26S89U2oc5S42yzQAlH2CxvFOyGFMkImSUFjdY3y1nwuKntmdO3rZa7nWGMIkM54EtpLk7p_T8_UOIR8MScwkuPG1jQ/s1600/7.+Pemohon+Pra+Peradilan+%2528foto+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirGjkecso-7HmAZfiFVBjMYg6uy8KqEVYakOavgDIuZnRGP2J-26S89U2oc5S42yzQAlH2CxvFOyGFMkImSUFjdY3y1nwuKntmdO3rZa7nWGMIkM54EtpLk7p_T8_UOIR8MScwkuPG1jQ/s1600/7.+Pemohon+Pra+Peradilan+%2528foto+kiri%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pemohon Pra Peradilan (foto kiri) dan Termohon Polrestabes Surabaya (kanan)</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – H.R. Trisno Hardani dan Adisurya saetianegara, dari Kantor Pengacara/Penasehat Hukum HARDANI, SH & ASSOCIATES, selaku Kuasa Hukum pemohon Praperadilan yang dilayangkan dua warga Surabaya, Thomas Serhalawan (36) dan Simon Mojang (39) kepada Polrestabes Surabaya selaku termohon melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 2 Maret 2016.<br /><br />Simon Mojang, saat ini masih berstatus tahanan penyidik Polrestabes Surabaya karena kasus tindak pidana Umum sejak, 11 – 30 Desember 2015, tetapi penyidikan belum selesai, sehingga penahananpun kembali diperpanjang sejak 31 Desember 2015 hingga 8 Pebruari 2016, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, No : 1032/0.5.10.3/Epp.1/12/2015 tanggal 17 Desemeber 2015. Lagi-lagi berkas tersangka juga belum dilimphakan oleh Penyidik kepada JPU hingga masa penahanan 20 hari berakhir.<br /><br />Namun, saat perpanjagan penahanan untuk yang kedua selama 30 hari kemudian, terhitung sejak 9 Pebruari hingga 9 Maret 2016, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, No : 133 / Pen.Pid/ II / 2016 / PN. Sby tanggal 4 Pebruari 2016 atas surat Kepala Kejaksaan Negeri Suarabaya, No : No : 1032/0.5.10.3/Epp.1/12/2015 tanggal 17 Desember 2015, Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan, H.R. Trisno Hardani dan Adisurya saetianegaramerasa keberatan.<br /><br />Pasalnya, dalam surat penetapan Ketua PN Surabaya tersebut, terkait masa perpanjangan penahan kliennya tercantum, Satresnarkoba yang seharusnya Satreskrim. Sebab, Simon Mojang bukanlah tersangka Narkoba (Narkotik dan obat-obatan) melainkan tindak pidana Umum. Karena Penyidik dianggap melaksanakan penatapan yang “salah”, maka pemohon melalui Kuasa hukumnya meminta kepada Majelis untuk membatalkan penanan tersebut.<br /><br />Upaya hukum yang dilakukan pengacara Trisno Hardani atau yang lebih akrab dipanggil Tris ini, adalah untuk mencari keadilan melalui proses hukum di PN Suranaya untuk kliennya Simon Mojang. Sebab, menurut Tris, seharusnya penyidik Polrestabes Surabaya mengembalikan atau mengklarifikasi surat penetapan yang dikelurakan PN Surabaya bukan melaksanakan penetapan. Karena tersangka Simon Mojang bukan ditahan di Satresnarkoba melainkan Satrekrim.<br /><br />“Kenapa ini di pra, karena penyidik melaksanakan penetapan yang salah terkait perpanjagan masa penahanan. Klien saya sejak awal ditahan di Reskrim karena tindak pidana Umum. Tapi dalam penetapan ditahan Ditresnarkoba,” ujar Tris, pada Kamis, 3 Maret 2016. Menurut mantan Cawali Surabaya dari Independen tahun 2015 lalu ini mengatakan, penyidik salah melaksanakan penetapan yang dikeluarkan PN Surabaya.  (Redaksi)<br />

Perdata Pengacara Trisno Hardani Praperadilkan Polrestabes Surabaya Ke PN Surabaya

Pemohon Pra Peradilan (foto kiri) dan Termohon Polrestabes Surabaya (kanan) Surabaya – H.R. Trisno Hardani dan Adisurya saetianegara, d...

»

Masa Penahanan Tidak Diperpanjang, Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9nZ6OZCMxuIdJJ9dptvLT_QJn6y1w8lv6_1iwsfinL9RRaou7HRPf9DSas2diHKPFkFiqp-CSBbdXW7jM4Ak-4bHRp3JMWtbMumRQRB3h0ra9j-6WtZU6iL13EBdee-ICpU2Fx4lZ924/s1600/6.+Dari+kanan%252C+Adisurya+saetianegara%252C+Bryan+Emanurio+dan+H.R.+Trisno+Hardani.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9nZ6OZCMxuIdJJ9dptvLT_QJn6y1w8lv6_1iwsfinL9RRaou7HRPf9DSas2diHKPFkFiqp-CSBbdXW7jM4Ak-4bHRp3JMWtbMumRQRB3h0ra9j-6WtZU6iL13EBdee-ICpU2Fx4lZ924/s320/6.+Dari+kanan%252C+Adisurya+saetianegara%252C+Bryan+Emanurio+dan+H.R.+Trisno+Hardani.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kanan, Adisurya saetianegara, Bryan Emanurio dan H.R. Trisno Hardani</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Kekecewaan H.R. Trisno Hardani, Adisurya saetianegara dan Bryan Emanurio, selaku Kuasa Hukum dari Krisdian Hardianto, warga Gresik selaku pemohon Praperadilan kepada Polrestabes Surabaya, selaku termohon melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, bukan tidak beralasan.<br /><br /><br /> Pasalnya, H.R. Trisno Hardani atau yang lebih akrab disapa Tris ini, mengajukan gugatan Praperadilan kepada Polrestabes Surabaya, melalui PN Suranaya, karena masa penahanan tersangka Krisdian, yang dilakukan penyidik telah berakhir, maun tidak ada perpanjangan masa penahanan bahkan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga tersangka.<br /><br />Krisdian Hardianto, adalah anggota Sabhara Polres Gresik yang ditahan penyidik Polrestabes Surabaya sejak awal Desember tahun lalu, karena kasus psikotropika jenis sabu. Namun masa penahanannya dianggap melewati batas waktu. Hal itu disampaikan Trisno Hardani kepada media ini usai persidangan pada, Rabu, 2 Maret 2016. “Klien saya ditahan tetapi masa penahannya telah habis. Tidak ada perpanjangan masa penahanan, tidak ada pemberitahuan kepada keluarga,” ujar Tris, selaku Kuasa hukum pemohon.<br /> <br />Trsino, menambahkan, masa penahanan 60 di penyidikan telah berakhir, namun berkas perkara belum dilimpahkn, sehingga perpanjangan untuk 20 hari dilakukan oleh JPU Kejari Tanjung Perak. “Masa penahanan 60 hari di penyidik telah berahir. Terus penahanan untuk 30 hari kemudian yang dilakukan Jaksa dari Kejari Tanjung Perak, tidak ada pemberitahuan perpanjagan penahanan. Maka tanggal 12 Pebruari, saya mendatangi Kasi Pidum Kejari Perak, menanyakkan mengenai masa penahanan. Saat itu, Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak mengatakan, ada P18 (petunjuk Jaksa) penambahan pasal 127 tapi belum dikembalikan penyidik,” beber Tris.<br /><br />Karena merasa klienya ditahan melampaui batas waktu yang tidak ada pemberitahuan dari penyidik kepada keluarga tersangka, sehingga pada tanggal 16 Pebruari 2016, Trsno Hardani Cs selaku Kuasa hukum pemohon, mencari keadilan melalui proses hukum Praperadilan di PN Surabaya.<br /><br />“Tanggal 16 Pebruari 2016, saya mendaftarkan gugatan Praperadilan di PN Surabaya. Tanggal 20, penyidik menyampaikan masa perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka. Tanggal 23, sudah P21. Tanggal 25, JPU melimpahkan berkara ke Pengadilan ini (PN Surabaya.red), tanggal 26 penetapan jadwal sidang. sidang pra baru digelar tanggal 29 Pembuari 2016,” beber Tris kemudian.<br /><br />Ditambahkan Tris, tapi putusan Hakim justru mengugurkan gugatan Praperadilan. Namun, upaya lain akan dilakukan mantan Cawali dari Independen pada Pilwali tahun lalu ini yakni, melaporkan ke Komisi Yudisial, Komisi III DPR RI dan mabes Polri. “Saya sangat kecewa kalau hukum di Negeri ini masih tetap seperti ini. Saya akan melaporkan ke Komisi Yudisial, Komisi III DPR RI dan mabes Polri,” ungkapnya.  (Redaksi)<br />

Perdata Masa Penahanan Tidak Diperpanjang, Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan

Dari kanan, Adisurya saetianegara, Bryan Emanurio dan H.R. Trisno Hardani Surabaya  – Kekecewaan H.R. Trisno Hardani, Adisurya saetianeg...

»

Hakim PN Surabaya Kabulkan Gugatan Praperadilan Kadin Jatim

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqgRAwkqbEUYHjDli7o-v7DRYcIh2xucdT-ie4CYJzVSwdVHP0m_vVjxoVoj2fpQr7aK02dj5wGsJOun_czpm9GsH5ORWIJANg6_qSWILa7X4mnlERS8-2AoAtBfvxcvfdr_Y94mS1_mM/s1600/4.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqgRAwkqbEUYHjDli7o-v7DRYcIh2xucdT-ie4CYJzVSwdVHP0m_vVjxoVoj2fpQr7aK02dj5wGsJOun_czpm9GsH5ORWIJANg6_qSWILa7X4mnlERS8-2AoAtBfvxcvfdr_Y94mS1_mM/s320/4.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Hakim tunggal PN Surabaya Efran Basuning, mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh pengurus Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, terhadap proses penyidikan ulang penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang dilakukan Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur, pada Senin, 7 Maret 2016.<br /><br />Dalam persidangan, dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim tunggal Efran menyatakan, setelah mendengarkan seluruh materi persidangan yang berlangsung sejak pekan lalu, pihaknya mengabulkan gugatan dari pemohon. Dengan demikian, dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim terkait perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dua sprindik yang dimaksud hakim adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor No. Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016. Sprindik pertama terkait tindak pidana korupsi, dan sprindik kedua tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).<br /><br /><b>Kasus Korupsi Penggunaan Dana Hibah Kadin Jatim Sudah Di Sidangkan Dan Putusan Sudah Inkrah</b><br /><br />Seperti diberitakan sebelumnya, pengurus Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejati Jatim yang mengusut ulang perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang telah inkrah di pengadilan, dan yang telah membuat dirinya menjalani menjadi terpidana dalam perkara tersebut. Diar divonis satu tahun dan dua bulan penjara dengan denda sebesar Rp 100 juta serta harus mengembalikan uang negara Rp 9 miliar sesuai putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 18 Desember 2015. Diar pun sudah menjalani hukuman serta mengembalikan uang negara. Namun, perkara itu kembali dibuka oleh Kejati Jatim.<br /> <br />Kuasa hukum pemohon, Amir Burhanuddin, mengatakan, putusan hakim membuktikan, bahwa dibukanya kembali kasus lama itu memang tidak sah dan tidak berdasar hukum.<br /><br />”Di dalam persidangan, saksi ahli dari pakar hukum dan bahkan dari BPKP memang menyatakan bahwa fakta hukum yang disampaikan pihak termohon atau Kejati Jatim adalah fakta lama yang telah terangkum di penyidikan setahun lalu. Jadi jelas bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebenarnya tidak dapat dilakukan lagi alias nebis in idem. Bagaimana mungkin klien kami yang sudah menjalani hukuman atas kesalahannya kembali dihadapkan pada ketidakpastian hukum,” tegas Amir.<br /><br />Amir menambahkan, putusan hakim juga secara jelas menyatakan bahwa tidak bisa dilakukan adanya upaya hukum lanjutan. Pasalnya, sprindik sudah dinyatakan tidak sah oleh hakim, sehingga secara otomatis upaya untuk membuka kasus itu dalam bentuk apapun juga tidak sah secara hukum.<br /><br /><b>Amir : Perkara Ini Adalah Kategori Yang Tidak Bisa Disidik Lagi, Nebis In Idem.</b><br /><br />”Sprindik sudah dinyatakan tidak sah. Otomatis penyelidikan maupun penyidikan atas masalah ini juga tidak bisa dilakukan. Intinya, sebagaimana terlihat pada bukti dan keterangan saksi di pengadilan, perkara ini adalah kategori yang tidak bisa disidik lagi. Nebis in idem,” kata Amir usai sidang.<br />Kuasa hukum pemohon yang lainnya, Mustofa Abidin, mengatakan, terkait pokok perkara, diketahui bahwa perkara pidana yang lain atau yang menyertainya sudah diketahui pada penyidikan terdahulu di mana kliennya sudah menerima dan menjalani hukuman.<br /> <br />”Dengan putusan hakim yang gamblang ini, kami berharap pihak termohon tidak merugikan pemohon lagi ke depannya. Pemohon sudah menjalani hukuman dan telah pula membayar ganti rugi. Jangan lagi dihadapkan pada ketidakpastian hukum atas perkara yang sama atau yang menyertainya,” kata Mustofa.<br /><br />Dia menambahkan, fakta materiil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon saat ini sama dengan perkara yang dulu sudah dituntutkan ke pemohon. Berdasarkan Surat Tuntutan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terbukti bahwa fakta-fakta seputar penggunaan dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Bank Jatim tahun 2012 sudah diketahui/telah terungkap dalam penyidikan perkara ini setahun lalu.<br /><br />”Terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap pada penyidikan yang lalu, apabila penyidik tidak melakukan penuntuan saat itu, tidak serta-merta bisa dibuka lagi di kemudian hari. Saksi ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej juga menyatakan, jika dalam satu fakta hukum terjadi dua perbuatan pidana di dalamnya, ternyata dalam fakta hukum tersebut hanya dituntut salah satu, lalu di kemudian hari dituntut satunya lagi, maka sesungguhnya masuk dalam pengertian nebis in idem. Karena fakta materiilnya sama. Itulah mengapa perkara ini tidak dapat dibuka kembali,” tegas Mustofa.<br /><br />Penyidik, imbuh Mustofa, sudah mengetahui fakta-fakta terkait penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang dipinjam sementara untuk dipakai membeli saham IPO Bank Jatim dalam penyidikan setahun lalu. Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah dilakukan untuk menghitung kerugian negara atas perkara tersebut.<br /><br /><b>Majelis Hakum : Jangan Sampai Orang Dituntut Lalu Putusannya Sudah Berkekuatan Hukum Tetap</b><br />“Termohon alias jaksa sudah tahu adanya fakta tersebut. Jangan sampai orang dituntut lalu putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dia hidupnya tidak tenang, karena fakta yang sama diselidiki dan disidik lagi,” kata Mustofa.<br /><br />Dalam sidang sebelumnya, saksi ahli Bambang Nurcahyo dari BPKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait dugaan penyimpangan dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s/d 2014. Termasuk dalam audit itu meliputi penggunaan dana untuk pembelian saham IPO Bank Jatim. BPKP pun telah menetapkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Kerugian negara tersebut dalam persidangan di pengadilan sudah dibayar seluruhnya oleh pemohon.<br /><br />”Sehingga jelas bahwa perkara ini sudah selesai, sudah berkekuatan hukum tetap. Sekali lagi, klien kami pun sudah menjalani hukuman. Kalau kemudian perkara ini dibuka lagi, klien kami sangat dirugikan karena dia berpotensi menanggung hukuman dua kali atas kesalahan yang sama. Oleh karena itu, kami mengapresiasi putusan hakim yang mengabulkan gugatan praperadilan klien kami,” pungkas Mustofa.<br /><br />Terpisah. Terkait dkabulkannya gugatan Praperadilan Kadin Jatim oleh Hakim PN Surabaya,<br />Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi mengatakan, akan mempelajari dahulu putusan tersebut. Menurut Dandeni, putusan Majelis Hakim PN Surabaya dianggap aneh. Alsannya, Eksepsi Kejati selaku termohon diterima Majelis Hakim, tetapi pokok gugutan Kadin tidak ditolak.<br /><br />“Kita pelajari dulu lah putusannya. Karena aneh banget, di satu sisi katanya eksepsi kami diterima, tapi pokok gugatan mereka (Kadin) tidak ditolak malah diterima. Jadi akan kita pelajari dari sisi mana Hakim melihat ini ne bis in idem. Karena ini preseden buruk untuk penegakan hukum. Sprindik umum yang belum menetapkan tersangka di prapid bahkan dimenangkan dengan alasan ne bis in idem. Ne bis in idem nya dimana ? Kan tersangkanya belum ditetapkan,” pungkas Dandeni.<br /><br />Ditanya kenapa tidak sejak awal Kejati melakukan penyidikan terkait saham IPO Bank Jatim, Dandeni menjelaskan, bahwa ini adalah strategi penyidikan. “Kalau soal kenapa nggak dari dulu, dik-nya itu kan strategi penyidikan saja dan tidak ada aturan yang mewajibkan perkara splitzing harus diajukan ssecara bersamaan, nggak ada aturan yang kami langgar kalau soal itu,” ujar Dandeni.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, langkah yang akan diambil oleh Kejati Jatim, termasuk akan menerbitkan Sprindik baru termasuk dengan calon tersangkanya, Dandeni, mengatakan, itu salah satu kemungkinan. “Itu salah satu kemungkinan. Tunggu aja nanti,” terangnya.  (Redaksi)<br />

Perdata Hakim PN Surabaya Kabulkan Gugatan Praperadilan Kadin Jatim

Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H Surabaya  – Hakim tunggal PN Surabaya Efran Basuning, mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan ol...

»

Empat Tersangka Korupsi PT Garam “Gagal Saksikan GMT”

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0cAyX09_h6yUAbnyxtSxIMpTwbK3ROPikS2eGs1HkIN173LofvGOQwrmgD4LJ3lNxxcfl4bvcgQL-s-SqGr56I69fRABM_xze_eoG3L0Kesxcdj9coPJmciIBhCnaJSzs1fxCD2jyxU/s1600/2.+Wijono+Subagio.+SH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0cAyX09_h6yUAbnyxtSxIMpTwbK3ROPikS2eGs1HkIN173LofvGOQwrmgD4LJ3lNxxcfl4bvcgQL-s-SqGr56I69fRABM_xze_eoG3L0Kesxcdj9coPJmciIBhCnaJSzs1fxCD2jyxU/s320/2.+Wijono+Subagio.+SH.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pengacara Wijono Subagio. SH</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Empat tesangka kasus dugaan Korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Garam (Persero) kurang lebih senilai Rp 4 M, “gagal menyaksikan fenomena Gerhana Matahari Total pada 9 Maret 2016 besok”.<br /><br />Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan permohonan Praperadilan yang dilayangkan para tersangka saku pemohon melalui Kuasa Hukumnya, Wijono Subagyo, kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, selaku termohon melalui PN Surabaya, pada Senin 7 Maret 2016.<br /><br />Pengacara Wijono Subagyo, bukanlah orang baru dikalangan direksi PT Garam milik plat merah itu. Sebab, pada tahun 2004, Wijono Subagyo, adalah Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Slamet Untung Irredenta yang menjabat selaku Derektur Keuangan PT Garam saat itu, untuk menyelesaikan beberapa kasus di Surabaya maupun diluar Pulau Jawa, berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Hukum Nomor : 06001/HK/I/2004 tanggal 5 Januari 2004.<br />Bahkan, saat penyidik Kejati Jatim memeriksa dan menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus Korupsi penjualan Garam 10 ribu ton, Wijono Subagyo sempat mendampinginya. Sehingga 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PKBL mempercayakan ke dia (Wijono Subagyo) namun gagal.<br /><br />Keempat tersangka antara lain, Yulian Lintang (Mantan Direktur Keuangan dijaman Slamet selaku Dirut/Direktur utama PT Garam), Ahmad Fauzi Isyofwani, Muchsin dan Sudarto, ketiganya selaku mantan kepala bagian (Kabag) PKBL PT Garam. Para tersangka melayangkan gugatan permohonan Praperadilan setelah penyidik Kejati Jatim menetapkan dan kemudian menanhannya sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar 4 milliar.<br /><br />Dalam kasus ini, sebenarnya penyidik Kejati Jatim menetapkan 5 tersangka termasuk Slamet Untung Irredenta, mantan Direktur Keuangan dijaman Leo Pramuka selaku Dirut kemudian digantikan Slamet dan terakhir menjabat Komisiaris PT Garam sebelum terseret dalam kasus Korupsi, Namun karena Slamet, sedang menjalani hukuman pidana Penjara selama 1,2 tahun di rumah tahanan negara, dalam kasus korupsi penjualan Garam sebanyak 10 ribu ton pada tahun 2011-2012 lalu, sehingga tetap menunggu keempat kerabatnya itu di Rutan Medaeng, Waru, Sidoarjo.<br /><br />Terkait ditolaknya Praperadilan pemohon, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kasindik Kejati Jatim), Dandeni Herrdiana menyambut baik putusan Hakim PN Surabaya. Dia mengatakan akan secepatnya melimpahkan Perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).<br /><br />“Syukurlah. Pelimpahan akan secepatnya. Kalau nggak minggu ini paling lambat minggu depan sudah tahap II. Pokoknya sebelum masa tahanan Dik (penyidikan) berakhir sudah kita limpahkan,” pungkasnya.<br /><br />Kasus ini bermula saat Kementerian BUMN mengeluarkan kebijakan agar BUMN yang mengalami surplus memberikan bantuan pinjaman ke BUMN yang masih lemah. Bantuan pinjaman tersebut dipergunakan untuk program bantuan kepada masyarakat bernama PKBL.<br /><br />Saat itu salah satu BUMN yang menerima bantuan dana konsinyasi dari 13 BUMN ialah PT Garam (Persero). Dari tahun 2008 hingga 2012, PT Garam memperoleh bantuan dana sebesar Rp 93 miliar. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk program penguatan petani garam, dengan system model pinjaman atau kredit dengan bunga kecil.<br /><br />Dana yang seharusnya digunakan untuk program PKBL pada petani garam, namun sebaliknya tidak disalurkan. Hal itu diketahui dari hasil audit BPKP Perwakilan Jawa timur, yang menemukan adanya kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 4 miliar atau sekitar Rp Rp.3.911.199.736 rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.  (Redaksi)<br />

Perdata Empat Tersangka Korupsi PT Garam “Gagal Saksikan GMT”

Pengacara Wijono Subagio. SH Surabaya  – Empat tesangka kasus dugaan Korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Garam ...

»