BERITAKORUPSI.CO: Pemerintahan

PN Surabaya Lockdown, 31 Pegawai Positif Covid-19

<div style="text-align: justify;">Humas PN Surabaya, Martin Ginting : Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/s800/humas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="800" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJBulvZy50mt6JQid7OYBaHB73iNRF667C2l1pRFNOBCNpYHPB7WToTRc2q1hIqzKNQt4wISggxd6SiG14dscOaGXcR3BZYjT1dAQ7SWhM8oBcA65N4QSiet-sostrQu81zCXUXIXVzhc/w640-h560/humas.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, akhirnya menerapkan Lockdown terbatas, terhitung sejak hari Jumat, tanggal 2 hingga 9 Juli 2021,  setelah diketahui sebanyak 31 pegawai PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, ASN (Apratur Spil Negara), tenaga Honorer dan Security Positif Covid-19 (Coronavirus disease 2019) seusai menjalani Swab yang dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya, pada Kamis, 01 Juli 2021 Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dr. Joni melalui Humas PN Surabaya, Hakim Maertin Ginting kepada beritakorupsi.co, Kamis, 1 Juli 2021 “Sebelum di lakukan Swab hari ini, ada sebanyak 4 orang Apratur PN Surabaya yang terdiri dari Hakim, PP dan Staf yang terpapar Covid-19 dengan gejala OTG. Mereka sedang menjalani penyembuhan dengan cara Isolasi Mandiri. Dari 275 orang yang ikut Swab hari ini, ada sebanyak 27 yang positif Covid-19. Ada Hakim, Staf dan Scurity,” kata Hakim Martin Ginting Hakim Martin Ginting menjelaskan, Swab dilakukan Tim Medis yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB hari ini, Kamis, 1 Juli 2021 “Untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu diambil langkah-langkah pencegahan. Sementara pegawai dan security yang dinyatakan positif sesuai hasil Swab, di wajibkan menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumah masing-masing termasuk 4 orang Hakim, Panitra Pengganti dan Staf dengan status OTG,” ujarnya Lebih lanjut Hakim Martin Ginting menyampaikan, untuk menekan timbulnya penyebaran Covid-19 secara meluas kepada masyarakat di lingkungan PN Surabaya, maka dipandang perlu untuk diambil langkah-langkah pencegahan. Berdasarkan hasil Swab hari ini, lanjut Hakim Martin Ginting, Ketua PN Surabaya telah melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan telah mendapat arahan bahwa jajaran PN Surabaya harus mengedepankan keselamatan para ASN maupun masyarakat yang hadir di lingkungan PN Surabaya “Setelah di rapatkan bersama Hakim dan pejabat fungsional/struktural, diputuskan beberapa hal dengan dasar arahan dan himbauan dari Pimpinan MA RI/Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang salah satunya adalah, supaya masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android,” ucap Hakim Martin Ginting Himbauan dari Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadian Tinggi Jatim yang dimaksud oleh Humas PN Surabaya, Hakim Martin Ginting adalah ; 1. Dilakukan Lockdown terbatas dalm hal pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanganan Perkara yang sedang berjalan mulai tanggal 02 s/d 09 Juli 2021. Bila terhadap perkara pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka tetap di sidangkan. Sedangkan perkara Perdata,  dihimbau untuk di tunda dalam waktu yang panjang. 2. Diberlakukan sistim WFO dan  WFH (Work From Office dan Work From Home). Artinya,  bagi yang tidak ada persidangan maka dihimbau bagi masing-masing untuk bekerja dari rumah. 3. Pembatasan sangat ketat bagi maayarakat untuk sementara waktu agar tidak berkunjung ke PN Surabay 4. Pelayanan terhadap hal-hal yang bersifat darurat seperti perpanjangan penahanan bagi terdakwa, maka untuk sementara akan di layani di ruang di bagian depan Kantor PN Surabaya 5. Bagi Hakim/ASN yang positif Covid-19, diperintahkan untuk Isoman (Isolasi Mandiri)  dirumah masing-masing hingga sembuh dan wajib menunjukkan hasil Swab PCR sebagai bukti sudah sembuh dari terjangkitnya Virus Corona kepada Wakil Ketua PN Surabaya KPN. 6. Bila pada masa Lockdown terbatas tersbut dipandang perlu untuk diperpanjang atau tidak, maka tergantung dari hasil pengamatan/pemantauan selama 7 hari kedepan. 7. Dihimbau kepada awak Media agar mempublish Kondisi Lockdown terbatas tersebut di PN Surabaya, agar masyarakan dapat memaklumi dan mengerti. 8. Bila masyarakat membutuhkan informasi dalam berbagai hal tentang layanan yang ada di PN Surabaya, maka dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis Android. “Itulah kebijakan dari Ketua PN Surabaya, menyikapi situasi terkini masalah Covid-19 di lingkungan PN Surabaya,” kata Hakim Martin Ginting. (Jnt) </div>

Humas PN Surabaya, Martin Ginting : Untuk mempermudah pelayanan di PN Surabaya, masyarakat dapat mengakses Aplikasi SIPINTAR yang berbasis ...

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan KPK

21.18 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1499" data-original-width="1999" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbjAjBoW_6jcz0gVm7V-BzQG-B5LFANXPeef-IurUon4mLxW4V19yPceNEsz2uAieQpl_zl1tdkY-YUPdlkydgojQbUK5LOTGsL6SiMEMm6Qplqz-JXrYWzZ-4uIUx6Gp2tar18TpED-0/w640-h480/COVID19.jpg" width="640" /></div></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div style="text-align: justify;">Jakarta, BERITAKORUPSI.CO - Menyikapi jumlah pegawai yang positif Covid‑19 (Coronavirus disease 2019) terus bertambah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengambil kebijakan bagi pegawai KPK agar bekerja di rumah (BDR) terhitung sejak Senin, 31 Agustus 2020 sampai dengan Rabu, 2 September 2020. Namun demikian, ada pegawai pada bagian-bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya tetap harus bekerja di kantor dengan pengaturan sistem kerja shift dan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu disampaikan oleh Juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri  kepada beritakorupsi.co pada, Jumat, 28 Agustus 2020 Ali Fikri mejelaskan, selama masa tersebut, akan dilakukan kembali penyemprotan Disinfectan ke seluruh area gedung, baik gedung Merah Putih, ACLC, dan Rutan cabang KPK baik yang di Gedung merah putih Kavling C1 maupun Pomdam Jaya Guntur. Pegawai kembali bekerja di kantor, pada Kamis, 3 September 2020 dengan sistem kehadiran fisik proporsi sebanyak 50% BDR (bekerja di rumah) dan 50% BDK (bekerja di kantor). Jam bekerja bagi pegawai yang bekerja di kantor (BDK) adalah selama 8 jam dengan ketentuan : Hari Senin sampai Kamis, yaitu shift I pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan shift II pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Sedangkan Jumat, untuk shift I, jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, dan shift II jam 11.00 WIB sampai pukul 20.30 WIB. Menyikapi penyebaran Covid-19, KPK sebelumnya telah melakukan langkah-langkah antisipatif seperti melakukan beberapa kali Rapid Test dan Swab Tes yang diiringi dengan proses lanjutan bagi pegawai yang terdeteksi positif, mulai dari pengaturan jam kerja, isolasi mandiri hingga memperketat penerapan protokol kesehatan dalam operasional kegiatan sehari-hari, baik kepada pegawai, tamu maupun rekan-rekan jurnalis yang bertugas di KPK. Dari pemeriksaan terakhir, diketahui saat pegawai KPK baik pegawai tetap maupun outsourching dan 1 orang tahanan yang positif Covid 19 adalah sebanyak 23 orang. Seluruhnya saat ini berada dalam pengawasan pihak layanan kesehatan di lingkungan masing-masing (*) Editor : Jen </div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Penyebaran Covid-19 di Lingkungan KPK

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO - Menyikapi jumlah pegawai yang positif Covid‑19 (Coronavirus disease 2019) terus bertambah, Komisi Pemberantas...

PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

20.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="372" data-original-width="792" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIq1BZ9lpoTS5aeHKKS91IwJnhz37iFSMDWCzOmMfKF2INm5HoCVKkM5wqlCiiHIas4dFQCTi3Vq7YP9DHWRekSeKES83TmdAbREe_gAachUBwmVuUj_3ZFohhattFWSPKOuIn1wlFM48/s640/Mukhlas.jpg" width="640" /></div>
 
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota serta Panitra Pengganti, kembali menggelar sidang gugatan “perbuatan melawan hukum” dengan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2020/PN Sby, antara Daniel Kristainto selaku penggugat, dengan Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda sebagai tergugat 1 (satu), PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia sebagai tergugat 2 (dua), dan turut tergugat adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persidangan berlangsung di Ruang Siang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya dengan agenda, penyampaian jawaban dari Kuasa Hukum tergugat yaitu M. Mukhlas, A. Fauzi dan Mesen Sirut atas guagatan penggugat Daniel Kristainto menggugat Butik Emas Antam Surabaya Gedung Medan Pemuda dan PT Antam Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Perniagaan Logam Mulia karena diduga merasa tertipu saat melakukan pembelian Emas pada transaksi yang ke 20, 21, 22 dengan faktur No. 637200 tanggal 25 Oktober 2018 denga emas seberat 13,743 Kg. Faktur No. 637514 tanggal 26 Oktober 2018 dengan emas seberat 13,335 Kg. Sedangkan faktur No. 638875 tanggal 31 Oktober 2018 dengan emas seberat 9 Kg. Dalam gugatan ini, Daniel Kristanto selaku penggugat dalam gugatannya menyatakan, bahwa Faktur pembelian Emas Batangan untuk transaksi ke 20 sekitar 13 kg, dan transaksi ke 21 sekitar 13 kg serta transaksi ke 22 sekitar 9 kg yang dibeli dari PT Antam melalui Butik Emas Antam adalah sah dan legal. Sebab menurut Daniel, untuk faktur pembelian emas batangan pada transksi ke 1 hingga ke 19,  dianggap sah dan legal oleh PT Antam. Sebaliknya, untuk transaksi ke 20, 21 dan ke 22 dianggap tidak sah dan tidak legal. Sementara pada transaksi pembelian emas yang ke 23 kembali dinyatakan sah dan legal oleh butik Antam. Sementara PT Antam memiliki 15 Butik emas di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Retail Manager (RM) berkedudukan di Jakarta. Tiap butik dipimpin seorang Kepala Butik.  Sedangkan di Surabaya, ada 2 butik. Dan yang bermasalah saat ini adalah Butik Surabaya 01 dengan Kepala Butik, Endang Kumoro dibantu Ahmad Purwanto selaku staf serta pegawai Outsourcing, penjaga brankas, Misdianto maupun Customer Service (CS) yang sudah divonis pidana pidana penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya SOP (Standar Operasional Prosedur) pembelian emas di PT Antam adalah cash and carry, tidak ada diskon besar, tidak ada policy broker/perantara, karena PT Antam adalah perusahaan public di bawah BUMN. Untuk pembelian di counter butik melalui Customer Service (CS), terlebih dahulu mengambil nomor antrian, dan bila ada stok barang yang diinginkan barulah melakukan pembayaran, dan emas langsung diserahkan kemudian si pembeli menandatangani faktur pembayaran Sedangkan pembelian jumlah besar, karena barang mesti disiapkan dulu, maka setelah diberi reference/semacam form order, melakukan transfer ke rekeninng PT Antam. Setelah diferivikasi, barang akan disiapkan oleh Pulo Gadung. Ketika barang dikirim ke butik tekait, dan emas diserahkan ke pembeli, butik akan mengklik “mutasi” berarti transaksi sudah clear. Sebelum perkara gugatan ini, Majelis Hakim PN Surabaya sudah memvonis dengan peidana penjara terhadap terdakwa Eksi Anggraeni Marketing External yang pernah bekerja Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya, Endang Kumoro selaku Head Office BELM Surabaya dan Misdianto selaku Marketing serta Ahmad Purwanto Seusai persidangan (Selasa, 09 Juni 2020), M. Mukhlas selaku Kuasa Hukum tergugat menyatakan, bahwa salah satu jawabannya fokus mempertanyakan perihal kompetensi absolut dari gugatan penggugat. Alasannya, sebab domisili tergugat 1 dan tergugat 2 sesuai Akta Pendirian berdomisili di Jakarta. "Menurut saya, gugatan ini harusnya disidangkan di Jakarta, domisili tergugat satu dan dua sesuai akta pendirian adalah berdomisili di Jakarta," katanya Mukhlas singkat. Sementara, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Kuasa Hukum penggugat selalu menghindar dan tak mau berkomentar, bahkan menyebutkkan namanyapun enggan. (Tim)</div>

News Pemerintahan Perdata PT Antam Tbk Digugat, Kementerian BUMN Turut Tergugat

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 09 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Sutarno, dengan dibantu 2 (dua) ...

Ulah Suharminto, Anggota DPRD Tulungagung Di Pendopo Kabupaten “Memalukan”

03.35 beritakorupsi 6

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-lY6vuC1ZqLzQRqYrENnL-wkeVc7_UZh7_sR1wnqwkScRMQSPod96IGtISTkX_HJOep_6-NpJvsxlDkPte6jbY1PKk64mNXrto7-R8njCQwuRlxlu-NCJ6axaWMiyIVKM3spC0YpMU5s/s1600/Suharminto..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="700" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-lY6vuC1ZqLzQRqYrENnL-wkeVc7_UZh7_sR1wnqwkScRMQSPod96IGtISTkX_HJOep_6-NpJvsxlDkPte6jbY1PKk64mNXrto7-R8njCQwuRlxlu-NCJ6axaWMiyIVKM3spC0YpMU5s/s640/Suharminto..jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo : Tidak melaporkan, harus bersabar dulu BERITAKORUPSI.CO – Nama Suharminto, tak asing lagi di mata masyarakat Khususnya  dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabuppaten Tulungagung. Sebab Suharminto yang dijuluki sebagai “Powerful” di Kabupaten Tulungagung, Suharminto adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sejak 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 dari Fraksi PDIP. Julukan “Powerful” bagi Suharminto, terungkap di sidang perkara Korupsi suap sebesar Rp3.6 milliar terkait pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang  menyeret sang Kakandanya, yaitu Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari keterangan Mat Yani, pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagug, (Selasa, 12 Mei 2020 Namun ulah sang “Powerful” yang juga anggota Dewan yang terhormat ini tak layak dihormati bahkan untuk ditiru atas tindakannya saat mendatangi Pendopo Kabupaten Tulungagung untuk menemui Bupati Maryoto Biriwo, pada Jumat, 29 Mei 2020 Berdasar informasi yang dihimpun Redaksi beritakorupsi.co, maupun Biro Tulungagung, Kediri dan Trenggalek menyebutkan, bahwa sang Powerful datang ke Pendopo dan merusak meja, memecahkan Toples Nastar yang ada diatasnya dan juga memecahkan Botol Bir yang dibawanya karena tidak bertemu dengan Bupati Maryoto Birowo Anehnya, petugas Sat Pol PP dan anggota Kepolisian yang bertugas di Pendopo hanya menjadi penonton adri aksi “Koboy sang Powerful” itu “Dia (Suharminto) datang ke Pendopo dan merusak meja, memecahkan Toples Nastar dan memecahkan Botol Bir yang dibawanya. Tidak ada yang berani menghalanginya, pada takut. Mungkin dia kecewa karena oarng yang diusungnya tidak jadi dilantik menjadi Kepala Dinas,” kata sumber beritakorupsi.co Saat beritakorupsi.co menghungi Suharminto melalui nomor Hpnya di 08133620XXXX dan 0812305XXXX tak dapat tersambung. Yang ada hanya suara Operator, “Maaf, Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau tidak dapat menerima panggilan” Sementara Bupati Tulungagung Maryoto Birowo juga membenarkan tindakan Suharminto. Namun Bupati Maryoto tak mau melaporkannya ke pihak berwajib karena telah merusak milik pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung “Ia, Dia marah. Saya sudah telepon, tunggu lima menit tapi tidak mau. Untuk sementara tidak melaporkan, harus sabar dulu,” kata Maryoto kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Senin, 1 Juni 2020. (Tim)</div>

News Pemerintahan Pidana Ulah Suharminto, Anggota DPRD Tulungagung Di Pendopo Kabupaten “Memalukan”

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo : Tidak melaporkan, harus bersabar dulu BERITA KORUPSI .CO – Nama Suharminto, tak asing lagi di m...

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

20.22 beritakorupsi 3

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1058" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO75F2-UMPN1AVJ9jrqXkOaGNkiDy2neVyL7a0rNLOuCO54J4BVn2AbDlClKJBnUXs6CnejIgiwL8DgQ2ANMsYeFNOH3dAeqbDlAk2nr2q8bm_HuCPo79Tqsq8pKeWecRdA7L_E-0UwiY/s640/kapal.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: Google</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Ditulis oleh Jentar. S Wartawan Senior yang sehari-hari liputan di Pengadilan Tipikor Surabaya - BERITAKORUPSI.CO – Saiful Ilah atau yang lebih tenar dengan panggilan “Abah Ipul” ini, adalah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo sejak 2010 hingga 2021 nanti (Bupati 2 Periode). Dan sebelum mejabat sebagai Bupati, sebelumnya Saiful Ilah menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 – 2010 mendampingi Bupati Sidoarjo saat itu dijabat oleh Win Hendarso Sebelum menduduki jabatan politik sebagai Wakil Bupati dan kemudian Bupti Sidoarjo, Saiful Ilah adalah seorang pengusaha. Jabatan penting diberbagai perusahaanpun digenggamnya, diantaranya Direktur Utama  PT Mitralam Kalimantan Persada (Dirut PT MKP), Presiden Direktur PT Hexamitra Charcoalindo (Presdir PT HC), Presiden Direktur PT Mustika Light Metal (Presdir PT MLM) dan Dirut PT Gresik Mustika Timur. Sukses sebagai pengusaha, dan sukses pula sebagi Wakil “Nahkoda Kapal” Kabuputen Sidoarjo sejak 2000 – 2010, Saiful Ilah pun naik jabatan menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo periode 2010 – 2016, dan kemudian kembali memegang jabatan “Nahkda” Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2016 – 2021. Sebagai pengusaha dan “Nahkoda” Pemerintahan yang merasa sukses, Saiful Ilah menyiapkan putranya, yaitu Amir Aslichin sebagai penggantinya menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo agar tidak jatuh ke tangan musuh politiknya. Sedangkan Amir Aslichin adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB Sayangnya, doa tidak selalu terkabulkan, dan cita-cita tidak selalu tercapai. Itulah yang barangkali dialami oleh “Abah Ipul” ini. Sebab, menjelang “dermaga” alias akhir jabatannya, “Kapal” alias Jabatan Bupati Kabupaten Sidoarjo “tenggelam” alias masuk penjara setelah tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 Januari 2020, sekaligus “hadiah pertama” bagi Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK yang baru. Nasib Siful Ilah dengan pendahulunya, yaitu terpidana 5 tahun penjara Win Hendarso mantan Bupati Sidoarjo sama tapi tak serupa. Persamaannya, Saiful Ilah dan Win Hendarso adalah Bupati Sidoarjo, dan sama-sama masuk dalam kubagan lingkaran hitam kasus Korupsi. Bedanya, Saiful Ilah Tertangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukl 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten, karena saat itu menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Dan sebagai “imbalannya”, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pun sudah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tangggal 29 Mei 2020 Sedangkan Win Hendarso terjerat kasus Korupsi pencairan dana Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 - 2007 sebesar Rp2,3 miliar. Dan Win Hendarso pun divonis pidana penjara selama 5 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 2 milliar rupiah  subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 1891 K/Pid.Sud/2012 Nama Saiful Ilah, menambah jumlah “medali” menjadi 14 Kepala Daerah yang tertangkap tangan maupun dari hasil penyidikan  KPK di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini mengajukan PK),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap DPRD Kota Malang) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower, dan saat berstatus tersangka dalam kasus TPPU) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto) 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK) 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK) 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) 14. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK) Pertanyaannya. Apakah hanya ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini yang pernah menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak lain ? Pertanyaan selanjutnya, terkait kasus yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo. Apakak KPK akan menjelaskan secara terang benderang dalam surat dakwaannya terkait perbuatan tersangka Saiful Ilah sejak menduduki jabatan Wakil Bupati Sidaorjo selama 2 periode, dan Bupati Sidoarjo selama kurang 2 periode seperti saat KPK mengungkap kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Ngajuk Taufiqurrahman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan tersangka Saiful Ilah terkait menerima uang suap dari 2 pengusaha sebesar Rp350 juta disaat KPK menangkapnya pada tanggal 7 Januari 2020 ? (*) </div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Tipikor “Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Foto: Google Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontra...

Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

16.32 beritakorupsi 1

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaWBTDzSKfG4-_AUq7ZTLqKjLLStQ8JzV6ka_nPoy3hXWwlKc4LBNGp_zIyPkJTQ_IXB8ig6Wru0gaw3HI-uiK4cv4adpzuS2K2uiNdJtFf9YQNpU4pS9hPbNj8cRoLyozvfgKuVo8_Pw/s640/corona-virus-1024x576.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto : Google)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara pemerintah dianggap meremehkan Virus yang mematikan itu serta penanganannyapun dianggap amatiran. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DP RI dari F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi melalui telepon, Senin, 23 Maret 2020. 
 
“Saya menganggap bahwa pemerintah sejak awal bukan terlambat tetapi meremehkan, dan bahkan masyarakat kita juga meremehkan. Kalau kita baca dari komentar-komentarnya, banyak mengatakan bahwa bangsa kita kebal terhadap Corona dan segala macam. Kita menganggap bahwa pemerintah sejak awal meremehkan. Bahkan pada saat saya menanyakan Ke Menkum Ham, bahwa ada turis-turis dari Cina tidak bisa kembali, di mana tempatnya,  apakah sudah dites, itu juga tidak bisa dijawab dengan baik. Artinya apa, pemerintah meremehkan. Apalagi kalau berhubungan dengan permasalahan China, itu pemerintah sudah tidak dapat memberikan penjelasan yang baik,” kata Wihadi Wiyanto, SH., MH melalui sambungan telePhon, Senin, 23 Maret 2020. 
 
“Mengatasi situasi ini, harus menjauhkan dari permasalahan perpolitikan. Yang sekarang ini kita menghadapi adalah bencana, jangan mencemooh misalnya seperti Gubernur DKI yang istilahnya Dia sudah mengantisipasi dengan segala macam tapi dianggap lebay. Yang meremehkan itu bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah yang penanganannya masih amatiran,” lanjut Wihadi Wiyanto, SH., MH 
 
Angota DPR RI ini mengungkapkan ketidak puasannya atas penjelasan pihak pemerintah, terkait beberapa orang WNA sebagai TKA yang berada di Kendari, Sulawesi Utara yang belum memiliki surat keterangan bebas Virus Corona. Sehingga Ia menganggap bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih amatiran. 
 
Namun Ia juga mengakui, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemerintah saat ini sudaah mulai membaik. Dan Ia pun berharap, peran serta dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. 
 
“Contohnya kemarin di Kendari, ada turis masuk sebanyak 49 orang TKA (tenaga kerja asing) yang belum dikarantina, belum ada surat bebas dari virus Corona. Ini salah satunya pemerintah masih amatiran menangani, dan meremehkan. Tetapi saya berharap, masyarakat juga ada kesadarannya dalam hal ini. Langkah-langkah ini sudah mulai membaik,” tuturnya 
 
Menurut Wihadi Wiyanto, SH., MH, bahwa situasi yang sudah terjadi sekarang ini, dimana pemerintah dikatakan mau tak mau harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin meluas Cocid-19, serta mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah terkait langkah-langkah pencegahan dengan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan massa 
 
“Saya melihat, pemerintah menghadapinya dalam situasi seperti ini, mau tidak mau memang harus melakukan pencegahan dulu untuk tidak semakin meluas, kesadaran masyarakat juga  diperlukan. Jadi himbauan ini memang diperlukan supaya masyarakat tidak melakukan kegiatan atau berkumpul, tapi kan ini masih ada yang berkumpul, masih ada yang ke resepsi perkawinan, masih ada yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, warung kopi. ,” 
 
Anggota DPR RI ini mengatakan, bahwa penangan Covid-19 masih dianggap parsial. Harusnya pemerintah melakukan semi Lockdown untuk meminimalisasi aktifitas masyarakat yang kemudian dapat melakukan rapid test, dan bila perlu melakukan Lockdown karena permasalahan Covid-19 adalah mudahnya penularan, sekalipun angka kematian masih dianggap rendah. 
 
“Parsial dalam pengertian, daerah yang wabah Coronanya tinggi, itu yang menjadi sebagai acuan untuk rapid test. Dengan kondisi seperti ini, kita harus cek siapa saja, dimana saja daerah  itu dikejar untuk dilakukan tes rapid. Tidak semuanya yang harus dilakukan test rapid karena  itu biayanya sangat mahal, anggaran kita tidak memungkinkan untuk itu, kita belum siap untuk melakukan. Kalau dengan semi Lockdown, orang yang berkeliaran itu bisa dilakukan tes rapid,  tapi kalau tidak ada kata-kata semi Lockdown, semuanya bebas seakan-akan biasa kita melakukan test rapid. Bagaimana melakukan test rapid segitu banyaknya, atau kalau nggak Lockdown sekalian lalu orang yang berkeliaran di lakukan test rapid. Selain itu juga perlu peran dari masyarakat, karena ini memang kita tidak menakut-nakuti tapi kita harus waspada. dari kematian memang kita melihat tidak terlalu tinggi tetapi permasalahannya gampang menular,” ujarnya. (Jen)</div>

Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

News Pemerintahan Regional Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

(Foto : Google) BERITA KORUPSI .CO – Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara...

Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

16.28 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzLhKgGJ-mvRgCi41IpzD1QieHpuFC3O3hsDNqqkVokCbMaxUXVSGPuFlSRD_SfxfYPJV_wEjAhqqA_ZpZK1PG-sK7zMkN6fwZukfJKd7YE5yjjZam7c0X7TyGbHFbVXYEskhnHWajNSg/s640/PN.jpeg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis 
 
 
BERITAKORUPSI.CO – Virus Corona Covid-19, tak mengenal batas usia, negara, jabatan, profesi atau Partai Politik (Parpol) mana saja bisa terserang Virus yang mematikan itu, dimana korbannya yang semakin hari semakin menigkat, sehingga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memutuskan untuk memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana (non alam)  penyakit akibat virus Corona Covid-19 di Indonesia 
 
Sementara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal lebih fokus memberi anjuran kepada masyarakat agar membatasi untuk bepergian, berkumpul serta melaksanakan kegiatan termasuk siswa belajar dari rumah. 
 
Selain itu, masyarakat dianjurkan menjadi tim kesehatan sendiri dengan cara melakukan tes kesehatannya melalui Applikasi Online, untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, dan bila terindikasi terjangkit Covid-19 barulah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 
 
Untuk meminimalisasi merebaknya Covid-19 dikalangan masyarakat, pemerintah melalui masing-masing pimpinan lembaga/instasi membuat kebiijakan atau tindakan, salah satunya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tempat masyarakat mencari keadilan hukum. 
 
Tindakan yang dilakukan oleh pihak PN Surabaya , selain penyemportan Disinfektan di seluruh titik bangunan juga membatasi pengunjung sidang yang diberlakukan sejak hari ini, Senin, 23 Maret 2020 
 
“Mulai besok (hari ini) dibuat larangan pengunjung sidang, kecuali pihak penggugat, tergugat, terdakwa, Jaksa, Advokat dan Wartawan serta yang berurusan dengan  PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH, MH 
 
Hal itu dilakukan demi penyelamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara yang hingga saat ini belum dapat dipastikan samapai kapan kebijan tersebut diberlakukan. 
 
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si mengatakan, bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis. 
 
“Jadi kaitan dengan pandemi Virus Corona ini, kita sadar betul bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis. Yang harus kita lakukan bersama-sama dengan perintah di Surabaya adalah dengan maksud supaya tidak menjadi komparasi. Kita meminta kepada masyarakat untuk bangkit kesadarannya, jaga kebersihan, kesehatan serta meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C, A dan E,” kata Drs.A.H.Thony, M.Si saat dihubungi beritakorupsi.co, Senin, 23 Maret 2020 
 
Yang kedua, lanjut Drs.A.H.Thony, M.Si,  masyarkat supaya melakukan tradisi bersih lingkungan. Yang ketiga, pemerintah bersama pihak-pihak yang berkompeten melakukan penyemprotan Disinfektan di berapa tempat dalam rangka untuk mengantisipasi,  dalam hal mana ada orang yang kemudian sudah terjangkit dan meninggalkan jejak virus-virus pada tempat-tempat yang terbuka sehingga menggiatkan melakukan penyemprotan 
 
“Penyemprotan ini juga perlu dipahami, jangan seolah-olah gampang yang kemudian melakukan begitu saja seperti penyemprotan biasa, padahal ini tidak. Karena ada beberapa tahapan yang harus dipahami. Yang pertama adalah, apa yang akan disemprotkan, ini harus jelas. Jangan hanya menyemprotkan sesuatu yang sebetulnya tidak memiliki korelasi terhadap upaya pemberantasan, tidak memiliki dampak terhadap pembunuhan bakteri dan virus. Dan kemudian kepatuhan terhadap penggunaan takaran. Itu perlu dikaji betul dan dipahami betul,  kadang-kadang orang sembrono di dalam membuat komposisi yang tidak sesuai, yang hasilnya berbanding ringan. Artinya, 1 liter obatnya dicampur dengan 1 liter air. Ini harus ditaati betul,  produsen sudah menghitung tingkat kadar efek dari obat tersebut.Yang kedua, jangan terlalu over kalau terlalu over dikawatirkan tidak aman bagi kesehatan masyarakat, makanan juga terhadap lingkungan karena komposisinya terlalu berat ukurannya jadi harus pas betul,” beber Wakil DPRD Surabaya ini. 
 
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra ini juga mewanti-wanti pelaksanaan penyemprotan Disinfektan yang menggunakan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat-alat maupun bahan obat-obatan. 
 
“Yang terjadi di lapangan kadang-kadang seperti itu. Kadang mencampur sendiri-sendiri tidak sesuai dengan takaran atau hasil dari laboratorium yang dibuat oleh produsen. Sehingga tidak banyak manfaat. Kuatirnya justru virusnya semakin kebal yang bisa menambah masalah baru. Sehingga apa yang dilaakukan itu menjadi sia-sia,” ujarnya 
 
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, “bahwa yang lebih penting lagi adalah waktu karena kita berpacu dengan waktu 14 hari. Waktu adalah sebagai barometer harus betul-betul dimanfaatkan, apa dan bagaimana di hari pertama, hari kedua apa dan seterusnya. Dengan begitu, kalau kita berpikir secara komprehensif kita akan bisa menangani dan menghadapi dengan tenang”. 
 
Anehnya, Wakil Ketua DPRD Subaya ini tak dapat memberikan jaminan secara nyata saat ditanya lebih lanjut terkait anjuran dari pemerintah agar masyarakat selalu menjaga ksehatan dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan berupa Vit-C, A dan E dan melakukan tes kesehatan sendiri melalui Applikasi Online, sementara kejadian sekarang bukan bencana perseorangan melainkan bencana nasional bahkan Dunia. 
 
“Justru masyarakat tidak cukup hanya itu, karena ini sudah bencana nasional kemudian hanya disuruh melakukan tes, tidak cukup itu. Jadi ini sudah pandemik, artinya ini sudah menjadi wabah nasional. Kesiapan dan kesigapan kita harus lebih, jadi tidak hanya sekedar mengobati orang yang terinfeksi, yang terindikasi. Jangan sistem menunggu bola, tapi harus agresif melakukan perlawanan terhadap pandemik yang sekarang ini terjadi,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si : Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilaku...

Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

14.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="332" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Doe1dijjssZkco_AlxyX6XGCckUx1SdmSWzroeMzeFgvUuD9-e8ywQHAQwmBk_iuXr1OhMCBq3BNGW9lnIy7ZFY-eDXCODi39PtkViizBlaMBQ8SBrgVojnwMPagIrqoK3rPPkOlka4/s640/1...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="531" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. Nadlif Merangkap Kepala BKD Gresik</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – “Ibara kapal selam yang timbul tenggelam” Barangkali itulah dialami Andhy Hendro Wijaya yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik yang saat ini telah dinonaktifkan untuk sementara dari jabatannya lantaran sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa Jilid II (tuntutan JPU pada sidang pekan depan) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, dimana Andhy Hendro Wijaya dalam kasus ini adalah sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik sebelum menjabat Sekda pada awal 2019 Pasalnya, pada awal November 2019, jabatan Sekda Kab. Gresik sempat ditinggalkan Andhy Hendro Wijaya dengan alasan yang tidak jelas hingga beberapa pekan. Bahkan pejabat Gresik termasuk Wakil Bupati tak tau kemana sang Sekda pergi. Kepergian Andhy Hendro Wijaya meninggalkan kursi jabatannya di Pemda Gresik bisa jadi lantanran penydik Kejaksaan Negeri Gresik telah menetapkannya (Andhy Hendro Wijaya) sebagai tersangka kasus  dugaan Tindak Pidana Koruspi, pada Senin, 22 Oktober 2019. Bahkan nama Andhy Hendro Wijaya hampir sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran beberapakaali tidak menghadiri suraat paanggilan penyidik Kejari Gresik. Sehingga Jabatan Sekdapun dipercayakan oleh Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kepada Drs.  H. Nadlif selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik Dalam kasus perkara Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Jillid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik yang tertangkap tangan (OTT) oleh penyidi Kejari Gresik pada Januari 2019, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Drs.  H. Nadlif menjadi saksi. Sebeb duit hasil pemotongan itu juga mengalir ke Kepala BKD Hal yang sama terulag kembali. Dimana Plh. Sekda Kabupaten Gresik dipegang oleh Drs.  H. Nadlif merangkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik. Bedanya, bukan karena Andhy Hendro Wijaya pergi entah kemana, namun lantaran Andhy Hendro Wijaya resmi dinonaktofkan smentara. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020. Saat ini, sebagai pelaksana harian jabatan Sekda dipegan oleh Drs.  H. Nadlif Merangkap Kepala BKD (Kepala Kepegawaian Daerah) Kabupaten Gresik. Hal itu dikatakan angsung oleh Wakil Bupati Gresik, M. Qosim saat dihubungi beritakorupsi.co, Minggu, 01 Maret 2020. “Iya sudah kemarin. Sementara PLH Drs.H.Nadlif, MSi, merangkap Ka BKD Gresik,” kata Qosim. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menjerat Andhy Hendro Wijaya (Jilid II), setelah jilid I yaitu terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian pada Januari 2019 menjabat sebagai Plh. Kepala BPKAD  Kabupeaten Gresik sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 12 September 2019 Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa potongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa M. Muhktar menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa M. Muhktar pada Januari 2019, karena Andhy Hendro Wijaya dilantik menjadi Sekda. Dari duit hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik inipun bukan hanya dipergunakan untuk internal BPPKAD, melainkan dibagi-bagikan kesejumlah pejabat Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati, Supir Bupati  serta LSM. Penetapan Andhi Hendro Wijaya menjdi tersangka kasus Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh Kejari Gresik bukan tidak beralasan. Selain dalam surat dakwaan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tiikor Surbaya terhadap terdakwa M. Muhktar juga disebutkan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019. Sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik mengembangkan kasus Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah hanya kedua terdakwa ini yang terseret dalam kasus pemotongan dana insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik, sementara pemotongan itu sudah terjadi sebelum Andhi menjabat sebagai Kepala BPPKAD ? Lalu bagaimana dengan nasib Yetty Sri Suparyati </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivqWnQeARP2wGV7zVWG4mT-ojg_nIVBr83CFRbM6ddBmmT-26d0-Vr3-ctcSscI1Dcg4yl95Mr8eanqcL9a_E6h0Bcg3HUqCv0mm5IZFTOS_1YS3mv4ZtHsG9vrLbE8MVU50HFLKkmVuo/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Andhy Hendro Wijaya  menjelaska, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan februari 2018 s/d Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Jl, Dr. Wahidin Sudirohusodo N0.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam kedudukannya sebagai Kepala BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor. 821.2/19/437.73/Kep/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri Terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk. Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ; Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB. Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada : a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor. Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan. Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi. Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset. Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima. Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo. Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan. Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt03sd0wkol4n29gIr0oEDLI6t_q-y0H0Q0wPmRcTQDBegndLAW8-9sO3qkIhcN0ee3wVqe_WpRgmVrsyKAgFBXfehAbvtxx0hChE6Ze9fYM1mCPejy_JvtzfNgMIc5rhoVGK72Qx0mR4/s640/Andhi+1.jpg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang. Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya. Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik. Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi. Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui. Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid. Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran. Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo. Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyQBbvZF1Bz-tn2eenb_uVMSNqlzBGtFYkzShmOKXjunHYOO0IT8OdNp7qqHAaC0Gj5zELu3FXfYrt9M6TTnLsAB5VlDMGmod2gMgmBLM8QiCSi0pHuEWY7yOfaEn12xlmPAn5I4EcMMQ/s640/Andhi+2.jpg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya. Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya. Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”. Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM. Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta. Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik, Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ; a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Jabatan Sekda Kab. Gresik “Ibarat Kapal Selam”

Drs.H.Nadlif, MSi saat sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya (Foto Dok BK) Wakil Bupati Gresik, M. Qosim : Sementara Drs H. ...

H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

03.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="433" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5xwCP3FfbkLHP1ZhUUbMjUNKNTFFTP9g3xevDrgK2sFyhWkHzBrZqQSTajGzApOlD1yZv925mGODpjmsLBs4w2NrNTDT4Fmi2L5FtSta5GIFVEWWAP1kK0kKBIMopJOGrotOtuSVKSM/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, karena nama H. Darmawan, SH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tercantum sebagai Pemimpin Redaksi, namun si terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Surabaya ini tak tahu kalau dirinya sebagai Pimred. 
 
Tidak H. Darmawan, SH sebagai Pimred,  Ratih Retnowati yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tak tahu sebagai Redaktur. Hal itu disampaikan keduanya (H. Darmawan dan Ratih Retnowati) kepada beritakorupsi.co dari balik tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2020. 
 
“Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana pembentukannya, pengelolaannya, pendanaannya. Pokonya saya tidak tahu,” kata H. Darmwan. Hal yang sama juga disampaikan Ratih Retnowati. 
 
Saat ditanya, apakah pernah membaca Majalah itu dan pernah diwawancarai Wartwan dari Majalah tersebut. H. Darmawan mengaakui kalau dirinya pernah membaca namun tak tau kalau dirinya sebagai Pimrednya. Menurut Darmawan, dirinya tau Majalah Aspirasi Dewan saat ada wartawan hendak melakukan wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan. 
 
“Pernah baca tapi tidak tau siapa Pimrednya. Saya tau itu saat ada wartawan mau wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan,” ucap Darmawan. 
 
Bahkan H. Darmawan berencana akan menggungat Majalah Aspirasi Dewan Surabaya yang mencantumkan namanya sebagai Pemimpin Redaksi tanpa ada pemberitahuan apalagi persetujuannya. Yang lebih konylnya lagi, Darmawan tak tau bagaimana pengelolaannya. 
 
"Nanti akan saya gugat," kata Darmawan 
 
Terkait pengakuan Darmawan dan Ratih Retnowati, beritakorupsi.co menghubungi Armuji, selaku penanggungjawab Aspirasi Dewaan yang menjabatKetua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini anggota DPRD Jatim yang juga salah satu kandidat CaWawali (Calon Wakil Wali) Kota Surabaya dengan mengirim pesan melalui App. WhastApp untuk meminta tanggapannya 
 
Namun wakil rayakat Jawa Timur ini tak mau memberikan komentar apapun kecuali hanya membaca pesan yang dikirim beritakorupsi.co ke nomor WhastAppnya. (Jen)</div>

Pemerintahan Pendidikan Regional H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, ...

Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

07.30 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s1600/Kaades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="630" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s640/Kaades.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto OB</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
“Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” 
 
 
BERITAKORUPSI.CO – “Perbedaan pendapat hal biasa, namun perbedaan jawaban mungkin luar biasa”. Hal terjadi saat beritakorupsi.co menghubungi Dua pejabat Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tobas, Sumatra Utara, atas laporan masyarakat ke Polres Tobasa melalui salah seorang pemerhati anti Korupsi yakni Obor Panjaitan pada tahun 2016 lalu terhadap Kades (Kepala Desa) Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara terkait beberapa dugaan kasus yang terjadi di Desa Tornagodang. 
 
Kedua pejabat APH yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Kamis, 19 Desember 2019 terkait laporan masyarakat itu adalah Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara 
 
Kapolres Tobas AKBP Agus Waluyo menyampaikan melalui pesan WhastApp dari nomor +628129250XXX terkait laporan Oobor Panjaitan pada tahun 2016 mengatakan masih proses  Lidik (Penyelidikan). 
 
“Masih proses Lidik,” jawabnya melalaui pesan WhastApp. 
 
Sementara Kasi Pidsus Kejari Balige, Hiras Nainggolan menjelaskan kepada beritakorupsi.co, melalui pesan WhastApp dari nomor +628526567XXXX, telah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Namun Kasi Pidsus Kejari Balige ini  menyaampaikan, bahwa dalam SPDP tersebut belum ada dentitasnya 
 
“Belum ada Identitasnya, tapi kalau lebih laanjut, coba ditanyakan kepada Polres Toba Samosir, soalnya masih ranah kewenangan Polres Toba Samosir,” katanya melalaui pesan WhastApp 
 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi “penyidik wajib memberitaahukan dan meyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan" 
 
Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pihak Polres Tobasa masih melakukan penyelidikan, lalu SPDP apa yang diterima oleh Kejari Balige ? Sementara yang ditanyakan kepada Kapolres Tobasa dan Kasi Pidsus Kejari Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utata adalah terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang ke Polres Tobasa pada taahun 2016. 
 
Seperti yang diberitaka sebelumnya. Masyarakat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara melalui salah seorang pemerhati Anti Korupsi, Obor Panjaitan menunggu hasil laporan Polisi di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas” 
 
Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tornagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida. 
 
“Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita. 
 
Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan. 
 
“Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan 
 
“Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan 
 
Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian. 
 
“Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan. 
 
Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas. 
 
“Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya. 
 
Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. 
 
Sumber : Obor Panjaitan 
Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

Foto OB “Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” BE...

Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

02.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : OP</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
BERITAKORUPSI.CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seorang pemerhati Anti Korupsi yang menunggu hasil laporan Polisi yang dilaporkannya di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas” 
 
Padahal, Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu mengatakan, agar masyarakat melaporkan bila ada kasus dugaan Korupsi. 
 
Hal itu disampaikan langsung oleh Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon selule maupun melalui pesan WhastApp, pada Senin, 16 Desember 2019, sekitar pukul 22.30 WIB 
 
Kepada beritakorupsi.co Obor Panjaitan mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tarnagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida. 
 
“Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan. 
 
“Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita. 
 
Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan. 
 
“Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan 
 
“Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan 
 
Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian. 
 
“Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan. 
 
Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas. 
 
“Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya. 
 
Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber : Obor Panjaitan</div>
<div style="text-align: justify;">
Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

Foto : OP BERITA KORUPSI .CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seora...

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

04.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s1600/20191026_041028.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="207" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s640/20191026_041028.jpg" width="443" /></a></div>
BERITAKORUPSI.CO –“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang kembali terjadi di Kabupaten Gresik terkait pemotongan gaji pegawai Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, drg. SG. Sebelumnya, pada taahun sejaak 2014 - 2017 lalu, 2 (dua) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu dr. Sugeng dan dr. H.M. Nurul Dholam yang menggantikan dr. Sugeng, juga pernah melakukan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 32 Puskesmas Kabupaten Gresik pada tahun yang jumlahnya sebesar Rp.2.451.370.985. Anehnya, yang diseret Kejari Gresik ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili hanyalah dr. H.M. Nurul Dholam yang sudaah divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara dr. Sugeng hingga hari ini, “aman dan nyaman”. Pada hal dalam surat dakwaan JPU sangat jelas menyebutkan, bahwa pemotongan itu sudah berlangsung sejak 2014 dimana dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas. Kemudian hal yang sama juga terjadi di BPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 sejumlah Rp2.1 miliyar. Dalam kasus ini tak jauh beda dengan di Dinkes Kab. Gresik tahun 2014 -2017. Tiga Kepala BPAKD Kab. Gresik yaitu Yetty Sri Suparyati (sudaah pensiun), Andhy Hendro Wijaya (Sekda Gresik) dan M. Mukhtar. Dalam kasus ini, baru terdakwa M. Mukhtar yang sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara Andhy Hendro Wijaya baru sekitar sepekan yang lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Gresik. Terkait pemotongan gaji sekitar 900 pegawai Dinkes Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas, Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik langsung bereaksi dengan memanggil drg Saifudin Ghozali selaku Kepala Dinas Kesehatan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komis IV DPRD Kab. Gresik, Muhammad saat dihubungi beritakorupsi.co melalui saluran telephon genggamnya, Selasa, 29 Oktober 2019. Muhammad menjelaskan, Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk diminta penjelasannya terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya. “Besok (hari ini, 30 Oktober 2019) Komisi IV akan memanggil yang bersangkutan, dan meminta penjelasan terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya,” kata Muhammad. Saat disinggung, sangsi terberat yang akan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan andaikan pemotongan itu tidak ada dasar hukumnya, Ketua Komis IV ini menjelaskan, bisa berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan, namun hal itu adalah kewenangan Bupati. “Bisa berupa pencoptan jabatan ataau pemecatan. Namun itu adalah kewenangan Bupati, Dewan hanya memberikan rekomondasi,” lanjutnya. Saat ditanya kembali, apakah pemotongan gaji pegawai itu termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Mohammad menjelaskan, bahwa itu ada di Inspektorat. “Kalau itu tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujarnya. Sementara hingga saat ini, berdasar infirmasi yang didapat beritakorupsi.co dilapangan, belum ada hasil keputusan dari Inspektorat Kabupaten Gresik, apakah itu termasuk pelaanggaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau hal bisa. Sementara Wakil Bupati Gresik, Qosim, tak mau memberi komentar saat dihubungi beritakorupsi.co melalui pesa WhastApp ke Nomor Hand Phonnya. (Red dan Biro Gresik)

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

News Pemerintahan Tipikor Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

BERITA KORUPSI .CO –“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang k...

“Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

04.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s1600/mail.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s640/mail.png" width="640" /></a></div>
#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002# 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Pemberantasan korupsi kian terancam. Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang pasti, keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) revisi UU KPK bukan barang baru. Sejak 2010 lalu,  DPR dan pemerintah saling bergantian mengusulkan perubahan, mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kerugian negara yang bisa diusut KPK, eksistensi waktu kelembagaan, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada pengaturan penyadapan. Narasi penguatan yang selama ini disebutkan oleh DPR ataupun pemerintah hanya sekadar halusinasi belaka. Berikut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK yang dikhawatirkan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi, diantaranya ; 1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya. 2. Pembentukan Dewan Pengawas Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman. 3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Penjelasan: Kewenangan pro justicia seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum. 4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia; Penjelasan: Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia; Penjelasan: Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan. 6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; Penjelasan: Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK; 7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; Penjelasan: Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas. 8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; Penjelasan: Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu. 9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum; 10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; Penjelasan: Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu, poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen. 11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; Penjelasan: Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik. 12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen Pasal 45, Pasal 45 A: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi; Penjelasan: Aturan ini menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. Secara spesifik, MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK. 13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan; Penjelasan: Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data KPK menyebutkan, bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas. 14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penjelasan: Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara. 15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, oenahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Penjelasan: Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK. Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan. Jakarta, 24 September 2019 Indonesia Corruption Watch

News Pemerintahan Pidana Tipikor “Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002# Jakarta, berita korupsi .co - Pemberantasan koru...

BERITAKORUPSI.CO