Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022) yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika)#      </span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/s640/Hakim%20Itong.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/w364-h640/Hakim%20Itong.jpg" width="364" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Ibarat buah Simalakama, dimakan mati Ibu tidak di makan mati Bapak”. Kalimat inilah yang mungkin dihadapi Ketiga Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Sebab, bila Terdakwa dihukum ringan apalagi bebas, mungkin banyak orang lain termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menilai, karena sesama hakim. Seperti Jaksa menuntut Jaksa dengan tuntutan pidana ringa. <br /><br />Dan bila di hukum atau di Vonis berat, mungkin juga banyak orang lain apalagi Terdakwa yang menilai bahwa Majelis Hakim tidak punya tepo seliro atau solidaritas untuk sesama Hakim. Ibarat ungkapan, <i>“tidak ada tali rotan pun jadi, kalau sesasama profesi harus punya empati”<br /></i><br />Namun yang jelas, hal itu tidaklah berlaku bagi Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sejak mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Tetapi mungkin yang ada dihati dan pikiran Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya ini berkata <i>“Maaf kawan, kami tidak dapat menolongmu karena fakta berkata lain, kamu bersalah”.</i><br /><br />Profesional, adil dan bertindak tegas tanpa pandang bulu demi tegaknya hukum serta menjaga nama banik Hakim Khususnya Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang meliputi Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) untuk menepis pandangan negatif di masyarakat umum<br /><br />Dan nyatanya, Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sepakah untuk menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta Subsider enam (6) bulan penjara karena dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap dan Gratifikasi Penerimaan Hadiah yang dianggap Suap bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) saat menangani perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby pada tahun 2021 lalu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita yang sama: Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html</a><br /><br />Berita yang sama: M. Hamdan, Panitra Pengganti PN Surabaya Yang Ditangkap KPK Di Vonis 4 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  </i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br />Berita yang sama: Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar monitor, Terdakwa M. Hamdan (atas) dan Terdakwa RM. Hendro (bahwa sebelah kiri)</span></span></td></tr></tbody></table>Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dan Terdakwa Muhammad Hamdan sama-sama dinyatakan bersalah melannggar Pasal yang sama yaitu Pasal Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</i><br /><br />Terdakwa Muhammad Hamdan dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono sama-sama dituntut dan di Vonis pidana penjara yang sama yaitu masing-masing selama Empat (4) tahun denda sebesar dua ratus juta rupiah Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan pidana tambahan terhadap Terdakwa Muhammad Hamdan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp76 juta Subsider pidana penjara selama lima (5) bulan<br /><br />Menurut Majelis Hakim, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi yang juga Terdakwa Hamdan maupun saksi-saksi lainnya bahwa uang sebesar 390 juta rupiah sudah diterim oleh Terdakwa walau Terdakwa tidak mengakuinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/s640/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/w640-h288/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang yang menyeret Hakim Itong, Hamdan dan Hendro ini berawal pada tanggal 17 November 2021. Saat itu Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan <br /><br />Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan<br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Oktober 2022) yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH  dan dibantu<br />anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Prasthana Yustianto, SE., SH yang dihadir Tim JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Medaeng<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa total uang sebesar Rp450.000.000 yang diterimaa Mohammad Hamdan dari RM. Hendro Kasiono, dengan maksud untuk mempengarhui Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. Hendro Kasiono dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby  <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, perbuaatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 12 c dan Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Hata benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama enam (6) tahun," ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Itong Isnaini Hidayat langsung mengatakan banding, sementara JPU KPK pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 2...

»

Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/s1156/IMG-20220930-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="1156" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5oVcnDHA4sEBiWH94pORWcwV-RPOMCEs_gzgde3N5NkIX37EDc_SpaFjO2Q09FPZZGrDtz6dXnZD7PLZgrg0QWlXF72mQirXfDZahRb6l3Tcl_7DYlrW9vbO99L-mQDTrH655rjP5N06kjed2GyLg2gsU4LgKFWPX85EVmkzr8z6dtFetJIWu0N_/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></div><div dir="auto"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span> - </span></div><div style="text-align: justify;"><div dir="auto">Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu yang disita KPK dalam perkara yang kedua yaitu kasus Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dari sejumlah pengusaha dan PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Batu sejak tahun 2011 - 2017 sebesar Rp45.9 miliar</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tanah yang terletak di Jln Sultan Agung Kelurahan Sisir , Kec. Batu,  Kota Batu milik Terdakwa Eddy Rumpoko dibeli dengan uang yang berasal dari Paul Sastro Sandjojo <span style="background-color: white; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">Pendiri atau Founder Jatim Theme Park </span></div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, Paul Sastro menjelaskan kepada Majelis Hakim, Terdakwa Eddy Rumpoko pinjam uang  sebesar Rp4.1 miliar untuk beli tanah milik Huge, warga Kota Malang. </div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya, pada saat transaksi di salah satu Notaris di Kota Batu yakni Roi, bahwa tanah tersebut dibayar oleh stafnya Paul Sastro Sandjojo, yaitu Harianto dan SHM (serifikat hak milik) atas nama Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Dalam persidangan, makelar yang menawarkan tanah tersebut terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko adalah  Mutholip menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa sebelumnya tanah itu ditawarkan kepada Terdakwa Eddy Rumpoko</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Namun pada saat transaksi pembayaran di Notaris, Terdakwa Eddy Rumpoko  tidak ada, tapi oleh Harianto stafnya Paul Sastro, diatas namakan Eddy Rumpoko.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">JPU KPK Andri Lesmana seusai persidangan saat itu kepada Wartawan  nenyampaikan, terkait alasan sebagai hutang tetapi tidak dapat dibuktikan dan tidak ada jaminan apapun</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">"Hutang tapi tanpa ada jaminan atau tidak dapat dibuktikan itu adalah sama dengan Gratifikasi karena Paul Sastro Sandjojo juga punya kepentingan terkait perizinan perluasan <span style="background-color: white;">Jatim Park yang hingga saat</span> ini belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi," ucap JPU KPK Andri Lesmana</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto">Anehnya lagi, ketika Majelis Hakim menanyakan terkait tanah, Terdakwa Eddy Rumpoko menjawab tidak benar. Terdakwa menjelaskan, sebelumnya  ditawari tanah oleh Muthalib karena punya uang kemudian ditawarkan kepada Paul Sastro. (Jnt)</div><div dir="auto"><br style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: start;" /></div></div>

News Opini Pemerintahan Tipikor Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK

  BERITA KORUPSI .CO -  Salah satu aset milik Terdakwa Eddy Rumpoko mantan Walikota Batu, berupa sebidang tanah yang terletak di Jln Sultan...

»

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana (Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

»

Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai”</i></span></span> <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKk2me7kAWYeVJqd4zoouSnCMmVpr-AelRtAJwkt7tfhFxqQNI8khzfkCnBd0ju7rCSIHpWegRzWI1EjsnUhZcHksGQuygOFM-w5I3l1Nplu3mKU3AiBEx4S3ZALL-PZl9Mjt86vTF_7o/s1366/IMG20211122142313.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKk2me7kAWYeVJqd4zoouSnCMmVpr-AelRtAJwkt7tfhFxqQNI8khzfkCnBd0ju7rCSIHpWegRzWI1EjsnUhZcHksGQuygOFM-w5I3l1Nplu3mKU3AiBEx4S3ZALL-PZl9Mjt86vTF_7o/w640-h288/IMG20211122142313.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. M. Sholehuddin, SH, MH</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, bahwa dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan), tidak perlu ada surat tugas<br /><br />“OTT itu bukan bahasa hukum. Yang benar menurut Hukum Acara Pidana adalah tertangkap tangan dan yang secara limitatif sudah jelas diatur. Kalau operasi itu sudah direncanakan oleh penegak hukum, jadi tidak sah kecuali oleh KPK karena ada Lex specialis untuk hal tersebut. Tapi Penyidik Polri atau Kejaksaan tidak boleh melakukan itu. Memang kalau benar-benar tertangkap tangan tidak perlu ada Surat Tugas. Dalam konteks kasus Bupati Nganjuk, fakta hukum di persidangan menunjukkan bukan termasuk tertangkap tangan. Dengan kata lain akan berdampak pada keabsahan (validitas) ALAT BUKTI yang diperoleh Penyidik itu menjadi TIDAK SAH. Seperti uang yang disita dalam Brankas  yang berada di ruang kerja Bupati bukan tertangkap tangan.,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada Majelis Hakim, Senin, 22 November 2021<br /><br />Hal itu dikatakan Dr. M. Sholehuddin, SH, MH dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 22 Nopember 2021) atas pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH terkait kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 1 tahun).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga :</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfw-g5VsvmbSgwlW9OyEAId9efZN2c6WLbge2uZVR6_lofw4r9dBpos9mS5oCqs0tj9ZFloB1KHeimr2D1oOAZjlznnvzhN6ogsBFao8oQ8a_syACOT668xWqUkObFYPQWgMuU5P_jnFE/s1334/IMG20211122120436.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfw-g5VsvmbSgwlW9OyEAId9efZN2c6WLbge2uZVR6_lofw4r9dBpos9mS5oCqs0tj9ZFloB1KHeimr2D1oOAZjlznnvzhN6ogsBFao8oQ8a_syACOT668xWqUkObFYPQWgMuU5P_jnFE/w640-h288/IMG20211122120436.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S</span></span></td></tr></tbody></table>Selain itu, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH juga mengatakan, bahwa penyidik, memilih dan memilah seseorang untuk tidak dijadikan Tersangka apabila seseorang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap kasus yang terjadi<br /><br />“Penyidik, memilih dan memilah seseoarang tidak dijadikan sebagai Tersangka apabila seseoarang itu dianggap sebagai saksi mahkota yang dapat mengungkap. Jadi saksi mahkota itu bukan sesama terdakwa,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kemudian kepada Majelis Hakim atas pertaanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat kepada Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, terkait nama Jumali selaku Kades Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk Tidak Tersangka, karena pada saat penyidik Bareskrim Mabes Polri dan KPK melakukan Tangkap Tangan di Kabupaten Nganjuk pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, yang pertama kalinya di Tangkap adalah Jumali dengan barang bukti berupa uang sebesar 10 juta rupiah<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">2 Penyidik Mabes Polri dan 3 Pejabat Kab. Nganjuk Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) Dkk - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html</a></span><br /><br />Pakar Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang juga Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) ini, dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “Suap Tangkap Tangan” oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan 5 orang Camat yakni; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo selaku mantan Camat Sukomoro (Ke- 5 Terdakwa ini sudah di Vonis penjara masing-masing selama 2 tahun).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvran3irvNMRRrETj39w798f42hutO5JV820vi4G_Xid7PbHiNbIL4WOi8nmQy87SZqHW_O5K6EaSWw85Hks4-IjBI8FVd2bCWf_IY0Uc4Hg05aI5A_di1fffh8HBK6uABLBdksqGs3M/s1333/IMG20211122120411.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAvran3irvNMRRrETj39w798f42hutO5JV820vi4G_Xid7PbHiNbIL4WOi8nmQy87SZqHW_O5K6EaSWw85Hks4-IjBI8FVd2bCWf_IY0Uc4Hg05aI5A_di1fffh8HBK6uABLBdksqGs3M/w640-h288/IMG20211122120411.jpg" width="640" /></a></div>Selain Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, pakar hukum Administrasi, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pancasila dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Subaya<br /><br />Selain kedua ahli, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat juga menghadirkan 9 orang saksi yang meringankan atau A de Charge, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat), Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU7m8hhccBK3Q1gLI8ksx6XRfpUS6v2T4bRkt2nJPlDfauNJULDaojuFcZGayIl_7AB7LZyZycFnRhLyaLsF6M0H2mttE8_WFAdWQ43l149e4prqTfToSjQcYbrZaPSUKXc4QRZJ-DOGA/s1333/IMG20211122103514.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU7m8hhccBK3Q1gLI8ksx6XRfpUS6v2T4bRkt2nJPlDfauNJULDaojuFcZGayIl_7AB7LZyZycFnRhLyaLsF6M0H2mttE8_WFAdWQ43l149e4prqTfToSjQcYbrZaPSUKXc4QRZJ-DOGA/w640-h288/IMG20211122103514.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat) dan Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 22 November 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi A de Charge (meringankan) sebanyak 9 orang, dan 2 Ahli yang dihadirkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, yaitu Tis’at Afriyandi dan Dias Suroyo, SH., MH ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH termsuk Tim JPU Andie Wicaksono, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Nganjuk dan JPU Eko Barito, SH., MH dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat mengkuti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam IV Session, yaitu yang Pertaman adalah mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 5 orang, yaitu Sapta Suryansyah (staf Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk), Miftachul Nasiqin (Koordinator Rumah Tangga Pribadi Bupati), Dyah Widyawati dan Ayu Herlina (Asisten pribadi istri Bupati), Insan Nirmolo (Kasir Corporate bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat), Yudi Santoso (mandor di salah satu perusahaan keluarga Novi Rahman Hidhayat)</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBkZ3vVXECgzQaEuML1kK1JuqOVFCVh_UDMs-qrcgB5P2th52roOiNHA7eG5tV2c3B7AX1ZebcvZQJBLHcP0Z8W61wnxiRcouMhjEga1IspqdPLnzVyqtJPhyphenhyphenf25iSNS1m_xmeov3QBBY/s1333/IMG20211122111203.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBkZ3vVXECgzQaEuML1kK1JuqOVFCVh_UDMs-qrcgB5P2th52roOiNHA7eG5tV2c3B7AX1ZebcvZQJBLHcP0Z8W61wnxiRcouMhjEga1IspqdPLnzVyqtJPhyphenhyphenf25iSNS1m_xmeov3QBBY/w640-h288/IMG20211122111203.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</span></span></td></tr></tbody></table> Pada session ke II, mendengarkan keterangan saksi A de Charge sebanyak 4 orang, yaitu Agung Efendi selaku Lurah Kauman, Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang juga mantan ajudan Bupati Novi Rahman Hidhayat), Basuki Rahmat (Ketua Unit Usaha Bumdes Lunto Makmur), dan Broto Sudarmono (anggota Bumdes)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dan pada session ke III dan ke IV adalah mendengarkan pendapat 2 orang ahli, yaitu Dr. M. Sholehuddin, SH, MH (Ahli Hukum Pidana dari FH Ubhara Surabaya), dan Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S, (Ahli hukum Administrasi dari FH Unair Surabaya)<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dari keterangan sejumlah saksi A de Charge (meringankan) yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah terkait keterangan dari saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) yang mengatakan, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar sebagai keuntungan dari 14 SPBU dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa Materai, dan keterangan saksi Dyah Widyawati terkait Parsel<br /><br />“Setelah dilakukan rapat. Ada Kwitansi ditulis tangan tidak ada materai. Materai untuk internal. Uang itu dari emta belas (14) SPBU, saya tidak tau berapa jumlahnya dari masing-masing SPBU. Bentuknya UD, semua UD,” kata saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Yz4OpgidJP03NhqV0Vk1cls_s_5FFiaq5OopwfZ5haEq-023FLaBr7ESA3f-n4ygdbWuf6ISjL6THFzjl717avcMHiqYe6NXe7XKSAX1qGXrnqKlqxfvNOvZkY7g74ji1fcueh4IALY/s640/Novi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Yz4OpgidJP03NhqV0Vk1cls_s_5FFiaq5OopwfZ5haEq-023FLaBr7ESA3f-n4ygdbWuf6ISjL6THFzjl717avcMHiqYe6NXe7XKSAX1qGXrnqKlqxfvNOvZkY7g74ji1fcueh4IALY/w640-h434/Novi.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, kalau memang 14 SPBU di Kabupaten Nganjuk adalah milik Terdakwa, mengapa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp1 miliar dengan Kwitansi tulisan tangan tanpa materai? Mengapa bukan Terdakwa yang membagikan keuntungan dan menerima lapran hasil bisnis 14 SPBU tersebut? <br /><br />Lalu apakah pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) boleh menerima atau memberikan Parsel kepada sesama ASN/ pejabat penyelenggara negara? Kalau boleh, diatur di Undang-Undang Nomor berapa, tahun berapa dan tentang apa?. <br /><br />Sedangkan pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) yang menerima hadiah wajib melaporkannya ke KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 dan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dan Gratifikasi sekecil apapun yang diterima wajib dilaporakan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara sangsi bagi pemberi hadiah kepada pejabat penyelenggara negara atau aparatur spil negara (ASN) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun tak sedikit pejabat atau ASN yang menerima hadiah/gratifikasi, yang tidak melaporkannya ke KPK karena tidak ada yang mengetahuinya.  Kecuali Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tahun 2019. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Sidang Perkara Korupsi Bupati (Nonaktif) Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Ahli Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH: OTT Tidak Perlu Ada Surat Tugas

“Keterangan saksi Insan Nirmolo selaku Kasir dari bisnis SPBU keluarga Novi Rahman Hidhayat (Bupati Nganjuk) menyebutan, bahwa Terdakwa pern...

»

Hardadi (Pegawai Bapeda Kab. Madiun) Diadili, Diduga “Makan” Duit PBB Rp89 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKatAATPuhdzz-yCiJkMwgZzSOvtR3qFwDPrGiu8GxxTJQBhJHigtb_xQWq6HRGCCBkLpjLyhyphenhyphenGbp5lfDqI8gP9TNgvXsN-93OWvMIvKhlMICvETMH8gcnlMi4A873hsG0tAV0zJHofs/s1599/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1022" data-original-width="1599" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKatAATPuhdzz-yCiJkMwgZzSOvtR3qFwDPrGiu8GxxTJQBhJHigtb_xQWq6HRGCCBkLpjLyhyphenhyphenGbp5lfDqI8gP9TNgvXsN-93OWvMIvKhlMICvETMH8gcnlMi4A873hsG0tAV0zJHofs/w640-h410/d.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>,CO –</b></span><br />“Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Seperti bunyi Peribahasa inilah yang mungkin dilakukan oleh Hardadi selaku Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun saat “menikmati” duit hasil setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari masyarakat di 7 Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang totalnya sebesar Rp89.531.117<br /><br />Duit yang diterima Hardadi selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari para Koordinator Pemungut Pajak Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Bapeda melalui Bank Jatim Cabang Kabupaten Madiun, melainkan dikurangi sedekit demi sedikit hingga totalnya sebesar Rp89.531.117. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Itulah sebabnya, Hardadi diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, Senin, 22 Nopember 2021</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1eTsf89Yjkq1CtI63hZNIbrctI4QOK_QJRK5dZdo6YQnlMbSlirHgt34OJH2at3vg3-VmATfeZMC9bwdh6RmPRunGJrLeRRdqWo5jWyOrIxRq5S1hiJRi8hYGb5auiqJsByfq5pbDrZ4/s1187/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="630" data-original-width="1187" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1eTsf89Yjkq1CtI63hZNIbrctI4QOK_QJRK5dZdo6YQnlMbSlirHgt34OJH2at3vg3-VmATfeZMC9bwdh6RmPRunGJrLeRRdqWo5jWyOrIxRq5S1hiJRi8hYGb5auiqJsByfq5pbDrZ4/w640-h340/g.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 22 November 2021) adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh Tim JPU Purning Dahono Putro, SH, dkk dari Kejari Kabupaten Madiun terhada Terdakwa Hardadi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri juga oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Madiun karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa HARDADI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun, Juga ditunjuk sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 829/50/402.204/2018 tanggal 8 Januari 2018, <br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Nampu, Desa Winong, Desa Sebayi, Desa Gemarang, Desa Tawangrejo, Desa Batok dan Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcro3nICgI3ftMQEjU4gyWHZOIhjN4rbjPySLNDIakst2wPuMFzE8vszARCRhEWucrCklL38ydPr-rtl9SXYcZFsne69JlirCs-3KUsi4et-Wz-QljSHYhRLPCNYBoInrAh1_amLR7Q20/s1414/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="888" data-original-width="1414" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcro3nICgI3ftMQEjU4gyWHZOIhjN4rbjPySLNDIakst2wPuMFzE8vszARCRhEWucrCklL38ydPr-rtl9SXYcZFsne69JlirCs-3KUsi4et-Wz-QljSHYhRLPCNYBoInrAh1_amLR7Q20/w640-h402/c.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Keputusan Mentari Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Watakotamadya Kepala Daerah tingkat II dalam pasal 1 huruf b, bahwa wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan kepada masing-masing Daerah kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk untuk daerah lainnya dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata cara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 ke- 1 menyebutkan, bahwa Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor Pedesaan dan/atau sektor Perkotaan dan menyetorkannya ke tempat Pembayaran, <br /><br />Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pajak PBB P2) pada semua Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan dengan pemungutan pajak kepada masing-masing Wajib Pajak (WP), dengan mekanisme, yakni Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Pemungut Pajak di Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, <br /><br />Selanjutnya SPPT tersebut diberikan kepada Wajib Pajak, setelah itu uang pembayaran PBB P2 disetorkan oleh Wajib Pajak ke masing-masing Ketua RT, selanjutnya Ketua RT menyetor kepada Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, selanjutnya Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa tersebut menyetor ke Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun, selanjutnya Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun yang akan menyetor ke Bank Jatim Cabang Madiun;<br /><br />Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, para Koordinator Pemungut Pajak Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, telah melakukan penyetoran kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 Kecamatan Gemarang yakni Terdakwa HARDADI selaku Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 pada Kecamatan Gemarang yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;<br /><br />Pada tahun 2019, ketika diadakan verifikasi lapangan oleh Bapenda Kabupaten Madiun,  diketahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat tunggakan PBB P2 Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan yang berada di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. <br /><br />Ketika tim verifikasi dan validasi berkunjung ke Kecamatan Gemarang dan menanyakan PBB pada tahun berjalan, dimana pada saat itu dilakukan pertemuan terkait pembayaran PBB yang dihadiri oleh para pemungut pajak dari desa (Perangkat Desa), koordinator pemungut pajak, pihak kecamatan (Camat) dan Tim Bapenda yang mana menyampaikan pada masing-masing desa di Kecamatan Gemarang telah lunas pajak.  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_ySngdL4oeC-044PCYZ6jqDcpQCXCF1Pas0g5HSo_JAGdLsdFq8B4RSIBzSHeBjLUxbGZDHVAP5BTME_PC_k8dy52vJYYWqq0jmEZVpne6S6ZbEUAnFUqgONSANMOB-Yf8PUYtTv0Xyo/s1264/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="1264" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_ySngdL4oeC-044PCYZ6jqDcpQCXCF1Pas0g5HSo_JAGdLsdFq8B4RSIBzSHeBjLUxbGZDHVAP5BTME_PC_k8dy52vJYYWqq0jmEZVpne6S6ZbEUAnFUqgONSANMOB-Yf8PUYtTv0Xyo/w640-h264/f.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tetapi setelah di cek di sistem. ditemukan ada sejumiah tunggakan pada Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan. Padahal uang setoran PBB P2 tersebut telah diberikan Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun <br /><br />Tetapi ternyata tidak disetorkan ke Bank Jatim Cabang Madiun, bahwa Bapenda Kabupaten Madiun mengetahui ada tunggakan dari sistem komputerisasi pada tahun 2018 dengan mengecek by name by NOP (Sistem Pembayaran PBB) menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP): <br /><br />Bahwa Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah Terdakwa HARDADI. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 829/50/402.204/2018 yang menugaskan Terdakwa HARDADI menjadi Koordinator Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tertanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh INDRA SETYAWAN, S.E, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, <br /><br /><b>I. PBB P2 Tahun 2016</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp32.588.202 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah ). <br /><br />Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp26.795.971 ( Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah ). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp5.792.231 ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah ) yang didalamnya terdapat pembayaran PBB-P2 untuk tower sebesar Rp1.321.294 ( Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp4.470.937; <br /><br />2. Di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp38.547.409. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp35.621.016. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.926.393 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp123.930 ( Seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp2.802.46;<br /><br />3. Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp35.955.696. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp35.955.696: <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp62.273.647. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp61.954.052. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp319.595;<br /><br />5. Di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp60.920.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp51.697.022. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.222.978 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp65.400 sehingga selisih setor menjadi Rp9.157.578 <br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp58.113.500. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp47.299.873). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp10.813.627 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp950.476 sehingga selisih setor menjadi Rp9.863.151; <br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp57.534.117. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp57.062.330. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp471.787 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp396.500 sehingga selisih setor menjadi Rp75.287 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij37yBBmTx8uFKc6BeLJwG7_3bA3AsDtKKx8tBPmk1keRDH6H-SN7gjk8AoFpr9V6N_2sGYp5CdAK36bRBBFg2fmwcEsGhrpBX7zBL-zkYkU0EuPdfHW_hAf_K2KD1dmY5yy8OV8UNdcA/s1599/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1022" data-original-width="1599" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij37yBBmTx8uFKc6BeLJwG7_3bA3AsDtKKx8tBPmk1keRDH6H-SN7gjk8AoFpr9V6N_2sGYp5CdAK36bRBBFg2fmwcEsGhrpBX7zBL-zkYkU0EuPdfHW_hAf_K2KD1dmY5yy8OV8UNdcA/w640-h410/d.jpg" width="640" /></a></div><b>II. PBB P2 Tahun 2017</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.861.152. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.181.050 yang merupakan kekurangan pembayaran untuk tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDAD! selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp48.957.982. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp48.957.982: <br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp42.949.775. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp43.768.982, dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp819.207 <br /><br />4. Bahwa di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.394.557. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp76.587.667. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp806.890 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp345. Sehingga selisih setor menjadi Rp461.136; <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.445.724. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp64.130.694. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.315.030 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp83.799. Sehingga selisih setor menjadi Rp9.231.231 <br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Semarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.337.545. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp. 71.284.571. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.052.974 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp103.411. Sehingga selisih setor menjadi Rp1.949.563;<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp65.967.655 dimana didalamnya terdapat selisih baku antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp407.715. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp145.847;</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivj6w2tTmg4wrcTt23l0IlaNS2GYN0dDX5ZU5oHzySxehTex41UoKIikvRDL_JMKewi8X89DZHJPUSfIPA_-K7srsVoDwtG1mLEOYJWujC34yfwvl7iY6ToJ2mJTUdTd6b5F6P_zYEgLM/s1414/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="888" data-original-width="1414" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivj6w2tTmg4wrcTt23l0IlaNS2GYN0dDX5ZU5oHzySxehTex41UoKIikvRDL_JMKewi8X89DZHJPUSfIPA_-K7srsVoDwtG1mLEOYJWujC34yfwvl7iY6ToJ2mJTUdTd6b5F6P_zYEgLM/w640-h402/c.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>III. PBB P2 Tahun 2018</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.873.652. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.193.350 yang mana merupakan pembayaran untuk kekurangan tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp49.017.048. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.017.048 <br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.610.153. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp43.610.153 <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.404.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp77.834.787 yang mana di dalamnya terdapat selisih baku pajak antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp. 510.227. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp430.787 <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.777.904. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp73.995.439. Sehingga terdapat selisih setoran sebesar Rp217.535 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda: <br /><br />6. Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp79.054.867. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp79.692.007. Sehingga terdapat selisih kelebihan setoran sebesar Rp637.140 dimana didalamnya terdapat juga selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda sebesar Rp2.714<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp86.446.703. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp624.895 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda, <br /><br /><b>IV. PBB P2 Tahun 2019</b><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.935.778. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.729.728. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.206.050 yang mana itu merupakan kekurangan pembayaran untuk tower, <br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.028.493. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.028.493 <br />    <br />3. Bahwa di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.400.915. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp23.527.094. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp19.873.821 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp205.172. Sehingga selisih setor menjadi Rp19.688.649: <br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp78.599.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp62.358.545. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp16.242.455 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp93.691. Sehingga selisih setor menjadi Rp18.148.764: <br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi OWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp74.101.324. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp74.278.039. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp176.715 yang mana didalamnya terdapat selisih baku pajak sebesar Rp175.130<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp. - 69.070.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp51.382.859. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp17.687.141 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp1.984.783. Sehingga selisih setor menjadi Rp15.702.358 <br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.857.194. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp66.494.589. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp637.395 yang mana itu merupakan selisih baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPjWX0zfikoveBJDEFB1QlVX5V9-Mc799my2L20PHCxxi_4NnD8qjIn8Ndp-sUZPNm30olJtghAd06KBP8tiUYmDfyirKWNoAz_jEsYL7pHhV7V0FBDw0q5mH1FsVGgnfKtXZ2Bl0bClI/s1264/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="1264" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPjWX0zfikoveBJDEFB1QlVX5V9-Mc799my2L20PHCxxi_4NnD8qjIn8Ndp-sUZPNm30olJtghAd06KBP8tiUYmDfyirKWNoAz_jEsYL7pHhV7V0FBDw0q5mH1FsVGgnfKtXZ2Bl0bClI/w640-h264/f.jpg" width="640" /></a></div>Setelah ditemukan adanya tunggakan, pada tanggal 12 Juni 2020, Bapenda Kabupaten Madiun memanggil Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 yaitu Terdakwa HARDADI untuk melakukan klarifikasi. Dan Terdakwa HARDADI mengakui bahwa benar tidak menyetorkan uang wajib pajak yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Cabang Madiun sebesar tersebut diatas <br /><br />Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran PBB-P2 Desa Tawangrejo, Desa Nampu dan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp87.723.384, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa HARDADI selaku Petugas Pemungut Pajak pada Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dengan sengaja tidak menyetorkan uang setoran Pajak PBB-P2, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa HARDADI Selaku Koordinator Pemungut Pajak Kecamatan Gemarang pada tahun 2016 s/d tahun 2019 telah melawan hukum dengan tidak menyetorkan PBB-P2 ke Bank Jatim Cabang Madiun sebesar Rp89.531.117 <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI tersebut, bertentangan dengan ketentuan : <br />a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa "Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP (Tempat Pembayaran)", <br /><br />b. Pasal 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan bahwa “Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Persepsi tidak lebih dari 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian”: <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI yang telah secara sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan seluruh uang setoran pajak PBB-P2 yang diterimanya dari para pemungut pajak Desa di Kecamatan Gemarang Kab. Madiun sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa kurang lebih sebesar Rp89.531.117 yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp89.531.117 <br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Hardadi (Pegawai Bapeda Kab. Madiun) Diadili, Diduga “Makan” Duit PBB Rp89 Juta

BERITA KORUPSI ,CO – “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Seperti bunyi Peribahasa inilah yang mungkin dilakukan oleh Hardadi sel...

»

Terbukti Korupsi Rp87 M, Dua Debitur “Pembobol” Bank Jatim di Vonis 16 dan 17 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#4 dari 10 Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. Malang hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar sudah di Vonis pidana penjara (Ridho, Edhowin, Andi dan Dwi). Dua masih berstatus Tersangka (Abdul Nazib dan Candra Febrianto), dan 1 meninggal (I Gede Mastra). Lalu bagaimana dengan 3 Debitur lainnya yaitu Made Raji Mahendra (Owner Giri Palma Furniture Malang), Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi. Siapa diantaranya <i>“yang selamat?”</i>#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPVnUpr-MyV-mEMbvW5kRXFbelVzrFMr2E1dE4dFDG0X3ObPopwuoROwr2Qf6hss7w18_AwWGniDLTqm51dU2eWiDUAYwLHkb4BzBEoibaCuESJwHUIcOny1OnogHwuynIXhp1Zhtu5UA/s942/Terdakwa+Andi+Pramono+dan+Dwi+Budianto.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="942" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPVnUpr-MyV-mEMbvW5kRXFbelVzrFMr2E1dE4dFDG0X3ObPopwuoROwr2Qf6hss7w18_AwWGniDLTqm51dU2eWiDUAYwLHkb4BzBEoibaCuESJwHUIcOny1OnogHwuynIXhp1Zhtu5UA/w640-h406/Terdakwa+Andi+Pramono+dan+Dwi+Budianto.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 9 November 2021) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 2 terdakwa “pembobol” Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tumur (Pemprov Jatim), yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen sekaligus sebagai Debitur, dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang juga debitur, kini giliran 2 Terdakwa lagi selaku Dibetur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2018 – 2019 dalam kasus Korupsi kredit fiktif sistim Gouping yang merugikan keuangan negara sebesar Rp87 miliar bagian dari tota kerugian keuangan negara sejumlah Rp179 miliar yaitu Andi Pramono dan Dwi Budianto<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 10 tahun. Selain hukuman badan (pidana penjara), Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dihukum untuk membayar denda sebesar Rp250 juta Subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.022.066.472 Subsidair 3 tahun penjara. Total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini adalah selama 13 tahun<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMugC0g0qkNyBdbCryupSxsaEDGSc8vlqX9BnBY1pCjDBIn-u6LI19ACOexd38nJUMyPQIuI_bF7RKhzkkJw3jbyU2MhTaTY248fYQMqbKTIE6YMyJpe26SwWGYC6TRaMxltwUL4cyi4E/s638/IMG20211109103622.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMugC0g0qkNyBdbCryupSxsaEDGSc8vlqX9BnBY1pCjDBIn-u6LI19ACOexd38nJUMyPQIuI_bF7RKhzkkJw3jbyU2MhTaTY248fYQMqbKTIE6YMyJpe26SwWGYC6TRaMxltwUL4cyi4E/w640-h288/IMG20211109103622.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, dihukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta Subsidair 2 bulan kuruang dan membayar uang penggati sejumlah Rp3.583.104.847,60 Subsidair 5 tahun penjara. Sehingga Total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini adalah selama 15 tahun<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Dua Dari 10 “Pembobol” Bank Jatim Sebesar Rp179 M di Vonis 10 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/dua-dari-10-pembobol-bank-jatim-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/dua-dari-10-pembobol-bank-jatim-sebesar.html</a></span><br /><br />Dan hari ini (Kamis, 11 November 2021), Kedua Terdakwa selaku Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yaitu Andi Pramono dan Dwi Budianto dijatuhi hukuman pidana penjara dan hukuman denda serta human pidana berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang jumlahnya sebesar Rp87.023.373.497,59 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya <br /><br />Terdakwa Andi Pramono di Vonis pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp500 juta susidair 4 bulan kuruan serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp37.093.529.464,56 sebsidair 8 tahun penjara. Sehingga Total hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Andi Pramono adalah selama 24 tahun penjara. Dalam tututan JPU, Terdakwa dituntut pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp37.093.529.464,56 subsidair pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan<br /><br />Untuk Terdakwa Dwi Budianto, dihukum pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp500 juta susidair 6 bulan kuruan serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp49.929.844.033,03 sebsidair 9 tahun penjara. Sehingga Total hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Budianto adalah selama 26 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqUzv7dMWobHu_fDy5DA2nFo6efp9ta3VnYu3ekieEC3Zsf1bc_VsOrMUIXK8S-FvpyfmgnHrqaEzB1Wu2hVrP0CWpTtBawTBmxhZ0NHyUHXmYTgApBkAFvsN_bSDZSDOVPEmMR9E-TKQ/s640/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqUzv7dMWobHu_fDy5DA2nFo6efp9ta3VnYu3ekieEC3Zsf1bc_VsOrMUIXK8S-FvpyfmgnHrqaEzB1Wu2hVrP0CWpTtBawTBmxhZ0NHyUHXmYTgApBkAFvsN_bSDZSDOVPEmMR9E-TKQ/w640-h288/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Dan baca juga: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Dwi Budianto Dituntut ’27.3’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp48.9 M 0 - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-dwi-budianto-dituntut-273-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-dwi-budianto-dituntut-273-thn.html</a></span><br /><br />Kasus perkara Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 melibatkan 10 Debitur Inti yang masing-masing Debitur Inti membawahi beberapa Debitur yang nama-namanya dipinjam dan tidak sesuai prosedur<br /><br />Pengajuan Kredit (PK) sistem Grouping yang tidak sesuai prosedur, diantaranya Tidak dilakukannya On The Spot / Survey, Hasil survey direkayasa, Debitur tidak melengkapi bukti transaksi usaha, Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB (rencana anggaran biaya), Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap dan nilai agunan jauh dibawah jumlah kredit serta sebahagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta terjadinya gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL)<br /><br />Pengajuan kredit oleh masing-masing Dibitur Inti, yang tidak sesuai prosedur sejak awal, diakui oleh Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dalam persidangan. Alasannya adalah untuk memenuhi target penyaluran kredit kepada nasabah Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang.sebesar Rp60 miliar <br /><br />Untuk memenuhi target tersebut, terjadilah “persekongkolan” beberapa pihak untuk “membobol” Bank plat merah ini dengan sistim pengajukan kredit Grouping yaitu memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anak, istri, tetangga, teman, kariyawan) dengan jumlah pengajuan kredit (PK) yang di proses sebanyak 87 yang digunakan oleh 10 Grouping Inti hingga cairlah duit Bank milik Pemprov Jatim sebanyak Rp179.372.617.545,50 dengan cara yang tidak benar</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8g_YYrBO3yU6BLQPXQ79bRzMLR7v_EgWxqn9dI70PSn1ya69Bi0947ciuZeZNHLPRB3kozjMRLm0m9udi4VrpK7wotKbo64yOcfldcZCT2ftQeM51oRE5hp9k4ArAs2hCKRFBYM1A9IY/s640/Abdul+Nazib.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="632" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8g_YYrBO3yU6BLQPXQ79bRzMLR7v_EgWxqn9dI70PSn1ya69Bi0947ciuZeZNHLPRB3kozjMRLm0m9udi4VrpK7wotKbo64yOcfldcZCT2ftQeM51oRE5hp9k4ArAs2hCKRFBYM1A9IY/w632-h640/Abdul+Nazib.jpg" width="632" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Abdul Najib (lingkaran merah)</span></span><br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Padahal, Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak berwenang memutus kredit berjumlah puluhan miliaran, kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen hanya kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000 (periode 09 – 07 - 2015 s/d 08 – 10 - 2018) dan kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000 (periode 09 – 10 - 2018 keatas)<br /><br />Untuk meloloskan pengajuan kredit para debitur di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Cabang bersama-sama dengan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia menyarankan agar para debitur mengajukan kredit dengan sistim Grouping atau memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anggota keluarga, karyawan, temaan/kolega)dan prosesnya akan dipermudah oleh Kepala Cabang dan Penyelia termasuk Analis<br /><br />Dalam pelaksanaannya, ternyata M. Ridho Yunianto, SE., MM dan Edhowin Farisca Riawan, ST bukan hanya sebagai pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen selaku pihak pemberi kredit, melainkan juga sebagai Grouping Debitur dengan menggunakan nama-nama orang lain<br /><br />Namun anehnya, nama-nama yang dipinjam oleh Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tidak satupun yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan. Ada apa? Mengapa? Apakah tidak penting?<br /><br />Ke- 10 Grouping Inti dengan jumlah sisa kredit hingga tanggal 31 Maret 2021 adalah; 1. Gorouping Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM sebesar Rp 9.679.730.472,17 dengan memakai 11 nama orang lain; 2. Grouping Edhowin Farisca Riawan, ST sebesar Rp3.583.104.847,60 (meminjam 4 nama); 3. Grouping Dwi Budianto sebesar Rp49.929.844.033,03 (meminjam 24 nama); 4. Grouping Andi Pramono sebesaar Rp Rp37.093.529.464,56 (meminjam 17 nama); 5. Abdul Najib sebesar Rp11.196.639.693,19 (menggunakan 6 nama orang lain); <br /><br />Ke- 6. Grouping Chandra Febrianto sebesar Rp19.626.159.200,94 (menggunakan 7 nama orang lain),; 7. Grouping Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp4.383.333.333,38 (memakai nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai sebanyak 5 oraang),; 8. Grouping Hadi Pradjoko sebesar Rp5.760.759.844,52 (menggunakan CV. Java Trust dan Abdurrahman Prawira Pamuji untuk Kredit Investasi),; 9. Grouping Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn (Alm) telah lunas pada bulan Oktober 2019. Sesuai Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021<br /><br />Dan Grouping Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33. Kelengkapan kredit (SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya serta penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Grouping Made Raji Mahendra dengan memakai 6 nama orang lain<br /><br />Karena proses Pengajuan Kredit ini bermasalah, awalnya penyelidikan/penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang. Namun kemudian ditarik oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). <br /><br />Dan hasilnya, pada jiilid Pertama, penyidik Kejati Jatim dan JPU Kejari Kabupaten Malang menyeret 4 Tersangka/Terdakwa. Pada jiid II, penyidik Kejati Jatim menetaapkan 2 Debitur Inti yaitu AN dan CF (Abdul Najib dan Chandra Febrianto) ditetapkan menjadi Tersangka dan dijebloskan ke penjara.<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h_RCJl_kbqMRe5RZjZulzk3ya5RjNa0m5YSxHK1m11bvlC4idYTfA0TXMyIxmcosBvnPc0hrANmCjHBF2J41DyK0_VA4MwetKs8AO5FRKoi6wr2tJOlwdshWVJqbqs_oSoW7C5xAwEw/s640/saksi+analisis.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h_RCJl_kbqMRe5RZjZulzk3ya5RjNa0m5YSxHK1m11bvlC4idYTfA0TXMyIxmcosBvnPc0hrANmCjHBF2J41DyK0_VA4MwetKs8AO5FRKoi6wr2tJOlwdshWVJqbqs_oSoW7C5xAwEw/w640-h288/saksi+analisis.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Analis</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Dari 10 Grouping (Debitur inti) “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. ini, 1 (satu) telah meninggal daan 6 (enam) diantaranya sudah diproses hukum menjadi Tersangka/Terdakwa, yaitu: 1. M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang,; 3. Andi Pramono,; 4. Dwi Budianto,; 5. AN dan 6. CF (Abdul Najib dan Chandra Febrianto)<br /><br />Dari 6 Tersangka/Terdakwa ini, 4 diantaranya sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukam pidana penjara dan hukuman pidana untuk mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya sesuai yang dinikmatinya.<br /><br />Ke- 4 Terdakwa ialah: 1. M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang, di Vonis 10 tahun dan dihukum untuk mengembalikan sisa kerugian negara yang dinikmatinya sebesar Rp1.022.066.472,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST, dihukum pidana 10 tahun penjara dan mengembalikan duit yang dinikamati sejumlah Rp3.583.104.847,60,; 3. Terdakwa Andi Pramono (dipidana penjara selama 16 tahun dan mengembalikan duit yang dinikmati senilai Rp37.093.529.464,56 dan 4. Terdakwa Dwi Budianto, di Vonis 17 tahun penjara dan mengembalikan duit yang dinikmati sebesar Rp49.929.844.033,03. <br /><br />Sementara 2 Terangka yaitu Debitur Abdul Najib dan Debitur Chandra Febrianto masih “ditangan” penyidik Kejati Jatim. Sedangkan Debitur Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021 sesuai Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021<br /><br />Dan masih ada 3 Debitur yang hingga saat ini belum tersentuh hukum dan masih bebas melenggak lenggok menikmati sejuknya udara Kota Malang, yaitu Made Raji Mahendra, pemilik Giri Palma Hotel dan Furniture di Kota Malang, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi <br /><br />Selain 3 Debitur, termasuk 3 orang Analis atau AO (Account Officer) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra juga masih bebas<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYXCf492G5CvBlKO4meSMrDiZvmz-3F3ZMC4wRmsNr5KE7ccor5DubI2hm73tfzrkP8E6k0ZfZN34WRWKk1X7JBS64rvWZfNCrGusN3zl8LnU6m5vPuHtUV7jNujCuzvHu5UDyxhhVI/s942/Terdakwa+Dwi+Budianto.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="942" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYXCf492G5CvBlKO4meSMrDiZvmz-3F3ZMC4wRmsNr5KE7ccor5DubI2hm73tfzrkP8E6k0ZfZN34WRWKk1X7JBS64rvWZfNCrGusN3zl8LnU6m5vPuHtUV7jNujCuzvHu5UDyxhhVI/w640-h408/Terdakwa+Dwi+Budianto.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM mengatakan, bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yaitu Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono, Dwi Budianto, Made Raji Mahendra, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan I Gede Mastra termauk Analis atau AO (Account Officer) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra<br /><br />Hanya saja JPU tidak menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa  Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM bersama-sama dengan Edhowin Farisca Riawan, ST, Dwi Budianto, Andi Pramono, Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, I Gede Mastra (alm) dan Made Raji Mahendra termasuk Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra selaku Analis atau AO (Account Officer) Kredit fiktif sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang<br /><br />Anehnya, kasus perkara inipun seperti <i>“kuis tebak nama, siapa yang terseret dan siapa yang selamat?”</i>  Apakah ke- 3 Debitur ini dianggap tidak terlibat dalam kasus “bobolnya” Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini hingga tidak terseret sebagai Tersangka?<br /><br />Sementara berdasarkan informasi yang diterima beritakorupsi.co dari narasumber menyebutkan, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Edi Handoyo, SH., MH sering melakukan pertemuan dan bahkan macing bersama dengan Made Raji Mahendra beberapa minggu lalu di Karangasem<br /><br /><i>“Dibelakang MR (Made Raji Mahendra) adalaha Kajari Kepanjen, saya jamin,”</i> kata sumber, Senin, 1 November 2021<br /><br /><i>“Ok, bagaimana kalau hal ini saya tanyakan melalui Kasi Pidsus?,”</i> tanya beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Mas Agus? Ok, boleh. Abang boleh telepon sekarang dan tanyakan. Apa benar Kajari Kepanjen yang asli dari Semarang yang hobbynya mancing di laut beberapa minggu yang lalu atau bulan ini mancing bersama dengan MR (Made Raji Mahendra) di Karangasem. Dan kedua. Apakah sering mereka berdua bertemu?,” </i>kata sumber kemudian<br /><br /><i>“Ketika mereka mancing di Karangasem, apakah perkara ini sudah disidangkan?,”</i> tanya bertakorupsi.co untuk memperjelas. Dan menurut sumber, sudah. Dan bahkan menurut sumber, bahwa Kajari sering bertemu dengan Made Raji Mahendra<br /><br /><i>“Sudah, satu bulan yang lalu. Dan saya tau betul siapa Kajari yang mantan Kasi Intel Kejari Perak. Hampir tiap hari bertemu, berkali-kali,”</i> kata sumber<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ldF_x_xjYer5MyVmkE4_II9qdPYt_hh8N1USQpdQNc2c0Qt9ITT_fXokPqH0DOrS-qnuUl9unAGR-qx5-ObsNbPIcfmXEtEas5uqxvkn81Uu3c9k9sjxZUFG4sauAmBsBpxivtWfhdw/s1334/IMG20211111105453.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ldF_x_xjYer5MyVmkE4_II9qdPYt_hh8N1USQpdQNc2c0Qt9ITT_fXokPqH0DOrS-qnuUl9unAGR-qx5-ObsNbPIcfmXEtEas5uqxvkn81Uu3c9k9sjxZUFG4sauAmBsBpxivtWfhdw/w640-h288/IMG20211111105453.jpg" width="640" /></a></div>Dan beberapa saat kemudia, beritakorupsi.co menghubungi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang Agus Hariyono, SH (Senin, 1 November 2021) melalui telepon WhastApp yang mengatakan tidak tahu.<br /><br /><i>“Nggak tau aku kalau urusan itu. Nggak tau aku. Jadi begini, kalau bapak mungkin berteman diluar, aku nggak apdate. Atau mungkin mancing dimana aku jga nggak apdate. Jadi nggak ngerti info-info itu kemana dengan siapa saya nggak pernah apdate,”</i> kata Agus Hariyono, SH<br /><br />Pertanyaannya adalah, adakah kaitannya seperti yang disampaikan suber beritakorupsi.co sehingga ke- 3 Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang tidak terseret sebagai Tersangka?. <br /><br />Selain kedekatan Kajari Kabupaten Malang dengan Debitur Made Raji Mahendra, sumber juga menyebutkan bahwa 3 aset milik Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM yang tidak disita oleh Jaksa/penyidik seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di Persidangan, dimana ke 3 aset tersebut dijadikan sebagai agunan namun kemudian diserahkan kepada keluarga Made Raji Mahendra dengan perjanjian untuk melanjutkan kredit. Dan aset terdakwa tersebut kemudian saat ini beralih nama tanpa sepengetahuan Terdakwa<br /><br />Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang Agus Hariyono, SH mengatakan, lebih tepatnya ditanyakan ke penyidik. Alasannya, karena Kejari Kabupaten Malang hanya meneriam berkas<br /><br /><i>“Kalau seperti itu, lebih tepatnya ditanyakan ke penyidik (Kejati Jatim). Kalau saya kan sudah menerima berkas mateng. Berkas itulah yang saya sidangkan,”</i> kata Agus Hariyono, SH<br /><br />Sementara Dio Rendy, selaku Penasehat Hukum Terdakwa saat dihubungi beritakorupsi.co terkait aset Terdakwa dan pertemuannya dengan Made Raji Mahendra beberapa waktu lalu di Kota Malang, tak banyak memberi komentar. <br /><br /><i>“Ya pernah,”</i> jawabnya singkat<br /><br />Sember juga menjelaskan, terkait pertemuan Made Raji Mahendra dengan salah seorang anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Nasdem sekitar peretengan bulan Oktober 2021 di Surabaya, dimana pada sekitar bulan itu ada kunjungan Reses Komisi III DPR RI ke Kejati Jatim yang dilaksanakan di Kejari Subaya. Namun hingga saat ini, beritakorupsi.co belum dapat menghubungi anggota PDR RI yang dimaksud termasuk Made Raji Mahendra<br /><br />Namun untuk mencari informasi awal, beritakorupsi.co pun mencoba menghubungi anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum yang dalam acara kunjungan Reses tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum<br /><br /><i>“Ya benar ada kunjungan dari Komisi III, saya yang mimpin. Tapi setahu saya, Sahroni ke Surabaya hari Sabtunya katanya ada panggilan. Tapi kalau hal itu saya tidak tau,”</i> ujarnya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HfJ_GL2h1sySboOh_KS49ERyXQR7g3jsl9QMrdtZqk0h5v12NsNcE4XgzV09bhGTObR9ASeXpumTEr4N2noZ2sR-HDCWE9DKlc2XGkyc6I0P8K7BglmCFOcuiserxK58voKUpakqhPY/s1334/IMG20211109103000+++Andi+P.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HfJ_GL2h1sySboOh_KS49ERyXQR7g3jsl9QMrdtZqk0h5v12NsNcE4XgzV09bhGTObR9ASeXpumTEr4N2noZ2sR-HDCWE9DKlc2XGkyc6I0P8K7BglmCFOcuiserxK58voKUpakqhPY/w640-h288/IMG20211109103000+++Andi+P.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Pramono dan Terdakwa Dwi Budianto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 9 November 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono, SH dan Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa Andi Pramono, yaitu Antonia D.C.C.  Soares dkk dan Setyo Eko Cahyono, SH dkk selaku Penasehat Hukum Terdakwa Dwi Budianto yang juga dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam II Session, yang pertama adalah putusan terhadap Terdakwa Andi Pramono dan beberapa jam kemudian barulah sidang putusan terhadap Terdakwa Dwi Budianto<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan September 2019, Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan sistem Grouping yaitu terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (keyperson) dengan meminjam nama-nama pihak lain (karyawan, keluarga, saudara atau teman) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sesuai batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pengajuan kredit atas nama Grouping terdakwa yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut ;<br /><br />1. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi atau Kredit KKBP (Kredit Konsumsi Beragun Properti) tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />2. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB (rencana anggaran biaya) pada pembahasan; 3. Analisa kredit KKBP tidakjelas tujuan penggunaannya; 4. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;<br /><br />5. Analis tidak melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur; 6. Repayment capacity hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti terdakwa Andi Pramono; 7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti terdakwa Andi Pramono;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyhRcfB9s-YaOtcRhHhdJm8APRjqNMzhmLuNHFt75W_oIlE9a2Bp9yuk9qPrFDtGQqdwxaDFzoj7AszTT46jmnvKaK2xEU35kTHH9BqjQCN-8tUjLSAhcJJJLDPRdUjzRiUavBnBy6Llk/s1366/IMG20211109103936+++Ridho.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyhRcfB9s-YaOtcRhHhdJm8APRjqNMzhmLuNHFt75W_oIlE9a2Bp9yuk9qPrFDtGQqdwxaDFzoj7AszTT46jmnvKaK2xEU35kTHH9BqjQCN-8tUjLSAhcJJJLDPRdUjzRiUavBnBy6Llk/w640-h288/IMG20211109103936+++Ridho.jpg" width="640" /></a></div> 8. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yunianto dan saksi Edhowin Farisca;. 9. Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya; 10. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / survei terhadap usaha dan agunan Group Serta berkas kredit tidak Iengkap;<br /><br />11. Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai danjuga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu : Tidak melakukan verifikasi ijin usaha, Jaminannya kurang, Tidak dilakukan survei atau on the spot, dan Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai aset dari Desa.<br /><br />12. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya<br /><br />13. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL): 14. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan bunga dan denda ke dalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL); 15. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit<br /><br />“Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari grouping kredit terdakwa dan menimbulkan Kolektibilitas 5 atau macet dan perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp37.093.529.464,56,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edbowin Farisca Riawan, ST dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku<br /><br />Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcVVPA1vX-OxIct9ieVRak527-MgDOtKyLhDjrbqV8kugml4R2LVYdQCe31gWVJ-36SumD81nqSkKjCj9QTnnxQAxipRSCIAimfjt2Uhmljn7WbJ0nEP_dKVyK1jTdijisIIAREzMhm4g/s1334/IMG20211109113421+++Dwi+B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcVVPA1vX-OxIct9ieVRak527-MgDOtKyLhDjrbqV8kugml4R2LVYdQCe31gWVJ-36SumD81nqSkKjCj9QTnnxQAxipRSCIAimfjt2Uhmljn7WbJ0nEP_dKVyK1jTdijisIIAREzMhm4g/w640-h288/IMG20211109113421+++Dwi+B.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleha karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dikhukum sesuai dengan perbuatannya dan Terdakwa juga dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan yang dinikmati Terdakwa.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Andi Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Andi Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun seta denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp37.093.529.464,56 dan jika  Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan<br /><br />5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh41c2EWZoQR_XJLx40cC5d72x0OeZhPrzzP5aQq17XqEM2U57TXZV2__EjXIXPonCgKfSAg39yT1gacF4QmaYeERWyzcY-s_ptJrqsV7zpVu0Bq7KrN0CCgpcWB1JHS3rak3q3tLri7YE/s640/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh41c2EWZoQR_XJLx40cC5d72x0OeZhPrzzP5aQq17XqEM2U57TXZV2__EjXIXPonCgKfSAg39yT1gacF4QmaYeERWyzcY-s_ptJrqsV7zpVu0Bq7KrN0CCgpcWB1JHS3rak3q3tLri7YE/w640-h288/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan berikutnya, Majelis Hakim menjatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Budianto. Terdakwa Dwi Budianto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />Terdakwa dijatuhui hukuman pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa Dwi Budianto juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.929.844.033,03 subsidair pidana penjara selama 9 tahun. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Andi Pramono dan Terdakwa Dwi Budianto langsung mengatakan menolak atau Banding. Sementara JPU mengatakan masih pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Terbukti Korupsi Rp87 M, Dua Debitur “Pembobol” Bank Jatim di Vonis 16 dan 17 Tahun Penjara

#4 dari 10 Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. Malang hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar sudah di Vonis p...

»