Sucipto Selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7H_eTek2mvtPLPBGlMI40-KFGQMkoWPIQDxXb6xZ9FFUq-fuVczp3-Iz8SggPfjuStGbAQhaOACM55adXIHCCxwKDDSesTnC8rROx1dpfcqmLleiu5vp1KN5E9NtQmurVHZcwVqLZfyF1UFrxT0FGanzH-FVC7TCcp9QDAQ5sEqJusbYRBvkn1UIiyeU/s1280/h...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7H_eTek2mvtPLPBGlMI40-KFGQMkoWPIQDxXb6xZ9FFUq-fuVczp3-Iz8SggPfjuStGbAQhaOACM55adXIHCCxwKDDSesTnC8rROx1dpfcqmLleiu5vp1KN5E9NtQmurVHZcwVqLZfyF1UFrxT0FGanzH-FVC7TCcp9QDAQ5sEqJusbYRBvkn1UIiyeU/w640-h360/h...jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">“Uang sebesar Rp950 juta yang diberikan Terdakwa Sucipto kepada (Tersangka) Sugiri Sukoco selaku Bupati Ponorogo melalui (Tersangka) Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono. S Ponorogo sebagai Fee Proyek pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap Paviliun RSUD Dr. Harjono S Ponorogo pada tahun 2024  sebesar Rp14.030.930.030,81. Apakah hanya Terdakwa Sucipto yang mengerjakan dan memberikan fee proyek APBD kepada Bupati Ponorogo? Atau akan ada Tersangka baru dalam pemberian fee proyek kepada Bupati Ponorogo?”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />“Ada uang dapat Proyek, tidak ada uang tidak dapat proyek.” Mungkin kalimat inilah yang dialami beberapa pemilik perusahaan Konstruksi atau Kontraktor hingga “terperosok ke lingkaran hitam” kasus Korupsi bersama Kepala Daerah di Indonesia hingga tertangkao tangan atau di OTT KPK khususnya di Jawa Timur yang menyeret 52% dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam perkara Korupsi fee proyek, jual beli jabatan dan perijinan<br /><br />Andai saja pada tanggal 7 November 2025 lalu Sucipto tidak ketahuan KPK memberikan uang sebagai fee proyek APBD sebesar Rp950 juta kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo melalui Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono S Ponorogo, Sucipto, Sugiri Sancoko, Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo dan Yunus Mahatma tidak akan tertangkap tangan atau OTT KPK dan tidak akan diadili.<br /><br />Di Jawa Timur khususnya, Sucipto tidak mengalami nasib sial sendiri yang ringkus KPK hingga diadili sebagai Terdakwa karena memberikan fee proyek kepada Bupati. Tetapi ada beberapa pemilik/pimpinan perusahaan Konstruksi atau Kontraktor bersama beberapa Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang sudah berstatus Narapidana atau mantan Narapidana <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAVXJVtWJSzTiOQyzZrDG0staAWCBLj3JH-vDl7ys6XLNl3eiJmy6MkpuHc6XDF8T211aRjheGEJPmlfVnLotiaMTxOOjR1eaNAQ1Ugf38qq9k6biezcCcQclPZp_wwDIGDJgfbboi3dQPavxyoErust6VYWwAf2aCHkIrYDBYyyWsjloD2ng1__Pog5M/s1280/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAVXJVtWJSzTiOQyzZrDG0staAWCBLj3JH-vDl7ys6XLNl3eiJmy6MkpuHc6XDF8T211aRjheGEJPmlfVnLotiaMTxOOjR1eaNAQ1Ugf38qq9k6biezcCcQclPZp_wwDIGDJgfbboi3dQPavxyoErust6VYWwAf2aCHkIrYDBYyyWsjloD2ng1__Pog5M/w640-h360/i.jpg" width="640" /></a></div>Bahkan saat ini, ada 5 Terdakwa lain selaku pemilik/pimpinan perusahaan Konstruksi atau Kontraktor yang sedang diadili di Pengadilan Tipkor pada PN Surabaya karena memberikan fee proyek APBD kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo melalui Eko Proyonggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo, dan keduanya sudah menyandang gelar baru non akademik yaitu sebagai Narapidana.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hanya mereka yang tertangkap KPK yang memberikan fee proyek kepada Bupati? Lalu bagaimana yang lainnya?. Bisa jadi ibarat main lotre. Kalau menang bernasib mujur kalau kalah bernasib sial. Jadi yang Tertangkap KPK, mereka bernasib sial. Yang tidak tertangkap mungkin bernasib mujur<br /><br />Dan pada Selasa, tanggal 27 Januari 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Subagya, Arjuna Budi S, Agung Satrio Wibowo, Martopo Budi Santoso, Tony Indra dan Johan Dwi Junianto dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyeret Sucipto selaku pemilik sekaligus Direktur CV Cipto Makmur Jaya kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara kasus Korupsi Suap fee proyek sebesar Rp950 juta kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo melalu Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono S Ponorogo yang bermula dari Tangkap Tangan atau OTT KPK pada tanggal 7 November 2025 lalu. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrw-LGVVZs16-XMkxXK0rwMdlxDn5m97AD5Zr72T1EP3HrwgLGGHij7QDugioJZ-_4XZDdX0JVRa4DH9au9Se-XwCJCspVPP9bltTccRvr1D2jt_viyT0Qb1mq1vu13m0mB6YS3qTTDiD4heiFZjDfidS7ISopUVKka9n0B_MqmBubZ8BkAsWdDP1qqgE/s1600/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrw-LGVVZs16-XMkxXK0rwMdlxDn5m97AD5Zr72T1EP3HrwgLGGHij7QDugioJZ-_4XZDdX0JVRa4DH9au9Se-XwCJCspVPP9bltTccRvr1D2jt_viyT0Qb1mq1vu13m0mB6YS3qTTDiD4heiFZjDfidS7ISopUVKka9n0B_MqmBubZ8BkAsWdDP1qqgE/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus Tangkap Tangan atau OTT KPK pada tanggal 7 November 2025 lalu. Masih ada Tiga Tersangka lain yang belum disidangkan dan masih berada di Rutan gedung Merah Putih milik KPK di Jakarta, yaitu Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr  Harjono. S Ponorogo<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 27 Januari 2026) adalah pembacaan surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP), yang dihadiri langsung oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH, dkk<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, bahwa Terdakwa BUCIPTO salaku pemilik sekaligus Direktur CV CIPTO MAKMUR JAYA, pada bulan Januari 2004 sempai dengan bulan Agustus 2024 atau setidak-idaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Ruangan Direktur dan Wakil Direktur Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. HARJONO S. Ponorogo Jalan Ponorogo-Pacitan Segading Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Warung kopi selatan RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo, Kantor Bupati Ponorogo Jalan Alun-Alun Utara No.9 Ponorogo, Mangkujiryan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo Jalan Alun-Alun Utara Temengungan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgB1qKRWmykwrJLzfj1GE2kFrc6_b5W9GSQHk3GJy1sdXbbpUPMEyNL6zN2VKUyN6tlR_sA64yM2IYg4oz6sE5wFtkdVYDhrk0Uehv0bUyQgLXydmhH3wDY6_fTwmB6UkdptNnYS7m9RhABb9E_t-CYX3ApEqXcsD5a3dMbyaosQZY0xTeSB0Be5SMS2Y/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgB1qKRWmykwrJLzfj1GE2kFrc6_b5W9GSQHk3GJy1sdXbbpUPMEyNL6zN2VKUyN6tlR_sA64yM2IYg4oz6sE5wFtkdVYDhrk0Uehv0bUyQgLXydmhH3wDY6_fTwmB6UkdptNnYS7m9RhABb9E_t-CYX3ApEqXcsD5a3dMbyaosQZY0xTeSB0Be5SMS2Y/w640-h288/e.jpg" width="640" /></a></div>Di Rumah Terdakwa Dukuh Wates RT 003/RW 002 Tumpak Pelem Sawoo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Rumah Pribadi Bupati Ponorogo di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Joglo depan rumah RELELYANDA SOLEKHA WIJAYANTI alias LELY di Dukuh Sawoo RT 001/RW 001 Kel/Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, <br /><br />Atau setidak tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan mernutus perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa memberi sesuatu berupa uang seluruhnya berjumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus ama puluh juta rupiah) <br /><br />Atau setidak bdaknya sekitar jumlah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo periode Tahun 2020 sampal dengan periode Tahun 2025 dan periode Tatiún 2025 sampai dengan Tahun 2030 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021. Tanggal 23 Februan 2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tenur, dan periode Tahun 2025 sampa2030 Maribari Dalam Negeri, Homer 100.2.1.3-1718 a 2005, Tanggal Februari 2025, Tantang Pengesañen Pangenighatan Kepala Daerah Den Kapala Desrah Pede Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2005-2030 melalui YUHUS MAHATMA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Deerah (RSUD) Dr HARJONO S. Ponorogo, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTw2vUqbd22xMuBftNfn_rVKPKdr4H64aNR1hkwzjGlQWZTNwo9wtXFnpo_OAlwDSjBJ_eRx72fIhh1iZ6QcR3y-hX9jOmgBXAAM2Do9k_N2W5h6QCO2I88M7V6rcqug0Ta861RClZXv2Ke-w9dztsxZY-99Q5c7CBQuaRXg1QrIAOdwrXZnwbcceDQXA/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTw2vUqbd22xMuBftNfn_rVKPKdr4H64aNR1hkwzjGlQWZTNwo9wtXFnpo_OAlwDSjBJ_eRx72fIhh1iZ6QcR3y-hX9jOmgBXAAM2Do9k_N2W5h6QCO2I88M7V6rcqug0Ta861RClZXv2Ke-w9dztsxZY-99Q5c7CBQuaRXg1QrIAOdwrXZnwbcceDQXA/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan bewallbannya, yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan Jabatannya yaitu karena SUGIRI SANCOKO telah memberikan paket pekerjaan di RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo yakni Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilun pada RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu CV CIPTO MAKMUR JAYA, yaitu dengan cara mengatur fender/ pengadaan melalui sistem e-katalog yang dilaksanakan oleh PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) pada RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo agar mendapatkan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilion pada RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, <br /><br />Yang bertentangan dengan kewajiban SUGIRI SANCOKO selaku Penyelenggara. Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut<br /><br />Bahwa Terdakwa SUCIPTO merupakan seorang Kontraktor di wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai pendin atau permilk sekaligus Direktur CV CIPTO MAKMUR JAYA yang mengerjakan paket paket pekerjaan di RSUD DI. HARJONO S. Ponorogo diantaranya, Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilkun pada RSUD DI. HARJONO S, Kabupaten Ponorogo <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis_Y0TSKXo-VCsUeA3b9pcH1KlHcPEDfcIwVSKHWwYb29y8xguK0ZzN0lFfaU_Gc3pgc-UrEs0L2sbWmA6w2bupi3dkbBRsPXG2ed-rThzx44V9PofvkBAcL6hJjaNyovJ2lvxZoJUUPD5dnEXDgMy-kzoxbzuQgVbTjXeitrawDZMjVyu-VgavX42z4k/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis_Y0TSKXo-VCsUeA3b9pcH1KlHcPEDfcIwVSKHWwYb29y8xguK0ZzN0lFfaU_Gc3pgc-UrEs0L2sbWmA6w2bupi3dkbBRsPXG2ed-rThzx44V9PofvkBAcL6hJjaNyovJ2lvxZoJUUPD5dnEXDgMy-kzoxbzuQgVbTjXeitrawDZMjVyu-VgavX42z4k/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa SUGIRI SANCOKO menjabat selaku Bupati Ponorogo periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021, Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serenjak Tahan 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur dan periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2000 bean Bura Keputusan Menteri Dalam Negeri, Normer 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, Tanggal 14 Februari 2025, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepals Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kote Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. SUGIRI SANCOKO memiliki adik kandung bemama ELY WIDODO yang merupakan Bendahara pribadi dan kepercayaannya. orang<br /><br />Bahwa YUNUS MAHATMA merupakan Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405,10/2022, Tanggal 11 Februari 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. HARJONO S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.<br /><br />Bahwa sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendatangi YUNUS MAHATMA di ruangan Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo dan menyampaikan akan mengerjakan proyek pembangunan paviliun RSUD Dr. HARJONO S. tahun, 2024 setelah mendapatkan persetujuan dari SUGIRI HERU SANGOKO yang merupakan orang dekat atau kepercayaan SUGIRI SANCOKO, kemudian YUNUS MAHATMA menyetujui karena sebelumnya SUGIRI SANCOKO memerintahkan kepada YUNUS MAHATMA untuk urusan pekerjaan di RSUD Dr HARJONO S. Ponorogo yang menentukan kontraktonya adalah SUGIRI HERU SANGOKO, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Fx0WwdehGRTrJ3LaBttmL1VqP2zn3H2cc7eprRbQi61oSv7zjQ9iu3WAKF5D0TDEV35dYu0GINDysbc69vH_VQ0_ppsvkkkqcZvC3Skkorh6nZhCxCiVRW5w5aAxNEruXMqCroc7RcVvNwF3IIyKt2nyjNcCwjq3PX86Z24wiABuPliR7X8hJ1ihSOk/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Fx0WwdehGRTrJ3LaBttmL1VqP2zn3H2cc7eprRbQi61oSv7zjQ9iu3WAKF5D0TDEV35dYu0GINDysbc69vH_VQ0_ppsvkkkqcZvC3Skkorh6nZhCxCiVRW5w5aAxNEruXMqCroc7RcVvNwF3IIyKt2nyjNcCwjq3PX86Z24wiABuPliR7X8hJ1ihSOk/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa kemudian diminta oleh YUNUS MAHATMA untuk urusan kelengkapan dokumen persyaratan proses e-Katalog agar berkoordinasi dengan MUJIB RIDWAN selaku Wakil Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) untuk kegiatan pengadaan tersebut dan menyampaikan kewajiban Terdakwa membayar komitmen fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada SUGIRI SANCOKO<br /><br />Bahwa pada tanggal 19 April 2024, Terdakwa bertemu dengan MUJIB RIDWAN di warung kop sebelah selatan RSUD Dr HARJONO S Ponorogo, selanjutnya MUJIB RIDWAN mengingatkan kembali kewajiban pemberian komitmen fee sebesar 10% dari paket pekerjaan pavillun yang akan diikuti oleh Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyampaikan untuk urusan persyaratan dokumen and pengadaan pekerjaan akan diurusi oleh staf Tendakwa yalilu NOPITA SEPTIARINI<br /><br />Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari MUAB RIDWAN mengenai persyaratan khusus untuk memenangkan pakett pekerjaan pembangunan ruang atau gedung pavilion RSUD D HARJONO S. Ponorogo yang harus dipenuhi Terdakwa, dengan cara Terdakwa melengkapi dokumen berupa sural dukungan instalasi gas medis dari Samator <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpHE0Wflrt3U5j2Zm0QS5c9I23uNjNMeT9uYY5p87ooFpwLQ_2u_UmoCudYKYAEVMrq3VRAzDjyN8SDOGH2k_1Q97juJacGpNrY7GBYQtKtJQQShrJM4YgSOXIofzIU4pUc0AYXXBz5GgNpSyPsg_MzmvAJ5Q8oqZmkzNlLCGhBBk5EIgxCeoTknkCF_o/s1600/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpHE0Wflrt3U5j2Zm0QS5c9I23uNjNMeT9uYY5p87ooFpwLQ_2u_UmoCudYKYAEVMrq3VRAzDjyN8SDOGH2k_1Q97juJacGpNrY7GBYQtKtJQQShrJM4YgSOXIofzIU4pUc0AYXXBz5GgNpSyPsg_MzmvAJ5Q8oqZmkzNlLCGhBBk5EIgxCeoTknkCF_o/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan April 2024, Terdakwa bertemu MUJIB RIDWANG ruangan Wakil Direktur RSUD HARJONO S Ponorogo dengan maksud memastikan kembali dokumen persyaratan perusahaan Terdakwa sebelum pekerjaan pavilkun ditayangkan dan Terdakwa mengajak NOFITA SEPTIARINI untuk diajari oleh MUJIB RIDWAN mengenal cara-cara dalam melengkapi syarat-syarat dokumen untuk memenangkan pengadaan paket pembangunan gedung atau nang pavilun RSUD Dr HARJONO S. Ponorogo tahun 2024<br /><br />Bahwa pada tanggal 24 April 2024, dilaksanakan sosialisasi penayangan paket pekerjaan pavillun atau penjelasan paket pekerjaan (Aanwizing) di Auditorikam lanita IV RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo sebingur formalitan dalam pengadaan MUUIB RIDWAN juga mengundang beberapa kontraktor lainnya yang ikut menghadiri kegatari tersebut<br /><br />Batiwa pada bulan Mei 2024) paket pekerjaan pembangunan ruang atau gedung pavilion RSUD DI. HARJONO S, Ponorogo ditayangkan melalui situs E-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dalam proses pengajuan penawaran dan negosiasi harga hanya CV CIPTO MAKMUR JAYA yang mengajukan karena telah marniška kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu syarat surat dukungan oma intalasi gas medis dan Samator<br /><br />Setelah dilakukan beberapa kat negosias harga melalai aplikasi E-Katalog PPKOM MUJIE RIDWAN kemodian menetapkan perusahaas maik Terdakwa yakni CV CIPTO MAKMUR JAYA sebagai penyesal pelaksaria pekerjaan dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp14.030.930.030,81 (empat belas miliar tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh satu sen) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh96DjwLeoa9GbdqlJaDP54yaDUBCcfNtCv_lb6hdNRTIJHYcV8xAfW678z1KSCw8hzgsOaKOCvDfQWpqunowH13uC5P0OE4toqWn4jiXm-ILXJEa-agO6anVVosEyJzWSg9GD131snQU1iZptbAmjCfyD_NNSg-rEhZSczOGPVOP4vTICji8ZPRcmMz40/s1280/h...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh96DjwLeoa9GbdqlJaDP54yaDUBCcfNtCv_lb6hdNRTIJHYcV8xAfW678z1KSCw8hzgsOaKOCvDfQWpqunowH13uC5P0OE4toqWn4jiXm-ILXJEa-agO6anVVosEyJzWSg9GD131snQU1iZptbAmjCfyD_NNSg-rEhZSczOGPVOP4vTICji8ZPRcmMz40/w640-h360/h...jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Juni 2024, SUGIRI SANCOKO bertemu Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo YUNUS MAHATMA di ruang kerja Bupati Ponorogo dan SUGIRI SANCOKO meminta kepada YUNUS MAHATMA untuk memenuhi kebutuhan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ( milar rupiah) untuk kegiatan pencalonan kembali dalam Pilkada tahun 2024, <br /><br />Atas permintaan tersebut YUNUS MAHATMA menyanggupi dan menyampaikan nanti uangnya akan diambilkan dari kontribusi atau setoran komitmen fee. Terdakwa atas pekerjaan pembangunan pavillun RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo yang dikerjakan oleh CV CIPTO MAKMUR JAYA<br /><br />Selanjutnya YUNUS MAHATMA menyampaikan permintaan komitroen fee dari pekerjaan pembangunan ruang pavilkun RSUD Dr. HARJONO 8. Ponorogo kepada Terdakwa melalui MUJIB RIDWAN, Terdakwa kemudian mendatangi YUNUS MAHATMA di ruangan Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo dan menyampaikan kesanggupan memberikan uang komitmen fee sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa secara tunai melalui MUJIB RIDWAN di ruangan Wakil Direktur RSUD Dr HARJONO S Ponorogo<br /><br />Bahwa setelah itu YUNUS MAHATMA menghubungi ELY WIDODO (adk kandung SUGIRI SANCOKO) yang juga bertugas mengambil uang setoran komitmen fee dari Terdakwa di RSUD Dr. HARJONO S Ponorogo, kemudian SINGGIH CANYO WIBOWO (ajudan Bupati) atas perintah dan SUGIRI SANGOKO dan ELY WIDODO mendatangi RSUD DI. HARJONO S. Ponorogo menemus YUNUS MAHATMA dan mengambil uang yang telah di bungkus dengan goodie bag dari ruangan YUNUS MAHATMA dan menyerahkannya kepada ELY WIDODO untuk kepentingan SUGIRI SANCOKO. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDj4o2YtamvVQTkO4rVzPY-_sZdQEp37B9hxsj3ByphYMUPl9DCqfVhJzkFqwkVAqsQyHtuo-I-ovD9m0PyIDTNgWfsvPEVFOOSO4Voyco9P2sT1u0kX1iB7nUBar8WZjxusu-rnYPr3VA4EgNds5f_DOOAOjrkLGpiH5QSIs0oQ1s-z4WVFehU5ffDiA/s1280/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDj4o2YtamvVQTkO4rVzPY-_sZdQEp37B9hxsj3ByphYMUPl9DCqfVhJzkFqwkVAqsQyHtuo-I-ovD9m0PyIDTNgWfsvPEVFOOSO4Voyco9P2sT1u0kX1iB7nUBar8WZjxusu-rnYPr3VA4EgNds5f_DOOAOjrkLGpiH5QSIs0oQ1s-z4WVFehU5ffDiA/w640-h360/i.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Agustus 2024, SUGIRI SANCOKO kembali bertemu YUNUS MAHATMA di tuang kerja Bupati Ponorogo dan menyampaikan kekurangan uang untuk kepentingan SUGIRI SANCOKO dalam Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp1 500.000.000.00 (satu millar lima ratus juta napiah) dan meminta kontribusi lagi dari YUNUS MAHATMA dan proyek yang dikerjakan di RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo, kemudian YUNUS MAHATMA meminta bantuan kepada Tordakwa dengan memenntahkan Kepada MUJIB RIDWAN untuk meenvita uang setoran kommen ve dari Terdakwa. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan YUNUS MAHATMA di RSUD Dr. HARJONO S, Ponorogo dan menyampaikan bersedia memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada YUNUS MAHATMA melalui MUJIB RIDWAN.<br /><br />Setelah uang pemberian Terdakwa diterima, YUNUS MAHATMA kembali menghubungi ELY WIDODO (adik kandung SUGIRI SANCOKO) untuk mengambil uang tersebut di RSUD Dr. HARJONO S Ponorogo, kemudian SINGGIH CAHYO WIBOWO (ajudan Bupati) <br /><br />Atas perintah dari SUGIRI SANCOKO dan ELY WIDODO mendatangi RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo menemui YUNUS MAHATMA dan mengambil uang yang telah di bungkus dengan 2 (dua) goodie bag warna merah dari ruangan YUNUS MAHATMA dan menyerahkan kepada ELY WIDODO untuk kepentingan SUGIRI SANCOKO. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEPkVZjzY1mxrU32-BZtgCwX6cZGoJS6VpkGOjmQAS4Da4HHuPB25uWguPhfmG9cmq-H-ojkIfOms4z00JNOM417_1dEWafBVHn3VZLpR-1tkOaJ9e_YQKVUynfKlFQc2BvO0bQP-RSms552J_mu0IR6Kvu01lNRdn1BGo2E4Qyru9GnaS-0JGiXGXDn4/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEPkVZjzY1mxrU32-BZtgCwX6cZGoJS6VpkGOjmQAS4Da4HHuPB25uWguPhfmG9cmq-H-ojkIfOms4z00JNOM417_1dEWafBVHn3VZLpR-1tkOaJ9e_YQKVUynfKlFQc2BvO0bQP-RSms552J_mu0IR6Kvu01lNRdn1BGo2E4Qyru9GnaS-0JGiXGXDn4/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pemberian uang seluruhnya sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo melalui YUNUS MAHATMA tersebut dikarenakan SUGIRI SANCOKO telah memberikan paket pekerjaan di RSUD Dr. HARJONO S Ponorogo yakni Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilkun pada RSUD Dr HARJONO S Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu CV CIPTO MAKMUR JAYA, <br /><br />Yaitu dengan cara mengatur tender/pengadaan melalui sistem e-katalog yang dilaksanakan, oleh PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) pada RSUD DE HARJONO S Ponorogo agar mendapatkan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilkun pada RSUD DX HARJONO S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban SUGIRI. SANCOKO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Betas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasat 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nontor i Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Uildang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br /><br />Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 126 Ayat (1) Jo. Pasal 618 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br /><br />Atau <br /><br />Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 126 Ayat (1) Jo. Pasal 618 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jnt)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sucipto Selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

“Uang sebesar Rp950 juta yang diberikan Terdakwa Sucipto kepada (Tersangka) Sugiri Sukoco selaku Bupati Ponorogo melalui (Tersangka) Yunus M...

»

Sutrisno, Imam Jamiin dan Darwanto Selaku Kades di Kab. Kediri Diadili Karena Dugaan Korupsi Menerima Suap Rp13,165 M

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaTiChatMpo1A77TAxbvbp90-JVLQsUJS1cOfogcE6vA_-JBQarjLhWKgWnuSOUKAicF9siHOZIM1NGlkDc8piXFpWNL_ixNOl0XyQyjffRhcwaaLs8CvhNFE03DvSlokCmJWJYOvsdRRBYsN58PDRdLPu96r7TQZdYsuI5PO1Qm5yH1aklstwssh12jA/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaTiChatMpo1A77TAxbvbp90-JVLQsUJS1cOfogcE6vA_-JBQarjLhWKgWnuSOUKAicF9siHOZIM1NGlkDc8piXFpWNL_ixNOl0XyQyjffRhcwaaLs8CvhNFE03DvSlokCmJWJYOvsdRRBYsN58PDRdLPu96r7TQZdYsuI5PO1Qm5yH1aklstwssh12jA/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa lainnya. Sebab dalam Dakwaan JPU disebutkan, bahwa Terdakwa Imam Jamiin selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, bersama-sama dengan Saksi Sutrisno selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Saksi Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan 161 Kepala Desa di 25 Kecamatan di Kabupaten Kediri telah menerima hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp13.165.000.000. Apakah uang tersebut hanya dinikmati para Kepala Desa atau mengalir kepengurus PKD dan pejabat Tinggi di Kabupaten Kediri?”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, Mayang Ratnasari dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, menyeret Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan  Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara kasus dugaan Korupsi rekutmen perangkat desa di 163 Desa di 25 Kecamatan Kabupaten Kediri dengan melibatkan pengurus perkumpulan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri pada September tahun 2023 - Januari tahun 2024 yaitu penerima hadiah atau janji berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp13.165.000.000 (Tiga Belas Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dari 320 "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa<br /><br />Kasus tersebut diatas tidak hanya menyeret Ke- 3 Terdakwa, melainkan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Kediri. Sebab dalam surat dakwaan JPU dejelaskan, bahwa Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 161 Kepala Desa di 25  Kecamatan di Kabupaten Kediri pada bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 telah menerima hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp13.165.000.000 (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp13.165.000.000 hanya dinikmati para Kepala Desa di Kabupaten Kediri atau ada yang mengalir ke pengurus Paguyban Kepala Desa (PKD) atau kepejabat Tinggi di Kabupaten Kediri?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0_-KVRzaHxKkeCsFRGd2OWU7yb9fUbl7VTOOPA9ogFmadrCrq_7QPWytCkDAnIPzUUOwX4_C8927p4Lvtjd5eexqPeC62i74HaY6hwyCyunniM-bDhuDt9iqb4395ElEcN7WObmFC7KHDzxQjHnqwFOd8HAPUfSwTHsN5bLjx10qdp6sc1RIw02hJy8g/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0_-KVRzaHxKkeCsFRGd2OWU7yb9fUbl7VTOOPA9ogFmadrCrq_7QPWytCkDAnIPzUUOwX4_C8927p4Lvtjd5eexqPeC62i74HaY6hwyCyunniM-bDhuDt9iqb4395ElEcN7WObmFC7KHDzxQjHnqwFOd8HAPUfSwTHsN5bLjx10qdp6sc1RIw02hJy8g/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam surat dakwaan JPU desebutkan, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL yang menjabat sebagai Bendahara PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 selanjutnya menghubungi Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL yang menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 dan Saksi DARWANTO yang menjabat Humas 1 PKD Kabupaten Kediri perlode tahun 2021-2024 dan mengajak untuk secara bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah itu dengan melibatkan diri secara aktif mengatur dan mengkondisikan pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagaimana keinginan para Kepala Desa tersebut<br /><br />Kemudian dalam surat dakwaan itu juga dejelaskan, pada bulan Agustus 2023, Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil, Saksi Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal, Dan Sakai Darwanto menemui Saksi Agus Cahyono, S.Sos, selaku Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk meminta agar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengupayakan segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang materinya terkait dengan pengisian formasi jabatan perangkat desa.<br /><br />Beberapa waktu kemudian yakni pada tanggal 12 September 2023, diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Lalu pada tanggal 7 November 2023 diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<br /><br />Dan yang tak kalah menariknya adalah terkait dengan kerja sama secara formalitas antara Ke-3 Terdakwa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA). Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, dalam merealisasikan kerja sama secara formalitas dengan Universitas Islam Malang (UNISMA), Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID, Saksi SUTRISNO S.Pd M.M. BIN JINAL, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, dan Saksi DARWANTO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan komunikasi intens dengan saksi SLAMET MUCHSIN selaku Anggota LPPM UNISMA dan Saksi Prof. Dr. ir. MAHAYU WORO LESTARI M.P. selaku Ketua LPPM UNISMA baik dengan bertamu langsung maupun dengan percakapan melalui WhatsApp hingga dapat disepakati bahwa untuk besaran biaya kerja sama formalitas antara pihak Kepala Desa yang melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pihak LPPM UNISMA yakni sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk satu formasi jabatan perangkat desa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa masing-masing <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTMhy4crF80seSpl6iEsI8TElWetFxzgd7gyUxobdG8QBZ0lr47XTMRvpsv9FEokni3LFk6DWNQGbXhUo-N3M841FUmy4TiZ-RJtp0xVW20BExwsh04fKefAtE4fttt_GVNy0yJUwl6pCqvdnm-hailkZ5osR5tAT2l31uk-gdmHwyWUsFjbP8PzAgdvI/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTMhy4crF80seSpl6iEsI8TElWetFxzgd7gyUxobdG8QBZ0lr47XTMRvpsv9FEokni3LFk6DWNQGbXhUo-N3M841FUmy4TiZ-RJtp0xVW20BExwsh04fKefAtE4fttt_GVNy0yJUwl6pCqvdnm-hailkZ5osR5tAT2l31uk-gdmHwyWUsFjbP8PzAgdvI/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur diketuai Majelis Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP). Sementara Terdakwa Imam Jamiin, Sutrisno dan  Darwanto didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Eko Budiono dkk <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL selaku Kepala Desa Kalirong. Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Namor 18845/735/418.08/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut Terdakwa), turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan ;<br /><ol><li>Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/911/418.08/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Pengesahan Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 100.3.3.2/249/418.08/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/911/418,08/2019 tentang Pengesahan Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah), </li><li>Saksi DARWANTO selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: HK.04/55/418.08/2023 ggal 03 Februari 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pojok Kecamatan es Kabupaten Kediri (dilakukan penuntutan secara terpisah) </li><li>dan 161 (seratus enam puluh Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri sebagaimana tersebut diatas bertindak selaku Pegawai Negeri, pada waktu-waktu antara bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 </li></ol>Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di AMA Café di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri, di Rumah Makan Kebon Rodjo di jalan Raya Semampir, Kota Kediri, di Rumah Makan Pringgodani di selatan Simpang Lima Gumul (SLG), di rumah tempat tinggal Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL di Dusun Kalirong RT.005 RW.003, Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, di Kantor Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menerima hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp.13.165.000.000 (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4yvHutIRjjelhPCVCJQmbwx53LR96FmIXkZSxCkE1uxXKDMUTRfGgcW4i3APoJbcGOBfSdXn7F_hpp224fOQv45_t6y0-aq8pcZYiW9wl_imq9sqH7OoW0MtD091BIkoh-GuNJ5gTTJ7htQbV-GGIIVNueEZVAljMuMFS6H-ZH90vbJlCxfPgDYboPf8/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4yvHutIRjjelhPCVCJQmbwx53LR96FmIXkZSxCkE1uxXKDMUTRfGgcW4i3APoJbcGOBfSdXn7F_hpp224fOQv45_t6y0-aq8pcZYiW9wl_imq9sqH7OoW0MtD091BIkoh-GuNJ5gTTJ7htQbV-GGIIVNueEZVAljMuMFS6H-ZH90vbJlCxfPgDYboPf8/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau Janji tersebut diberikan oleh 320 (tiga ratus dua puluh) orang peserta seleksi perangkat desa atau orang lain untuk menggerakkan agar para Kepala Desa tersebut yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan seleksi dalam pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada Tahun 2023 dl 163 (seratus enam puluh tiga) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri meluluskan para "Jago" (Calon yang telah ditentukan untuk lolos), yang bertentangan dengan kewajibannya yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf d, e, f dan Pasal 29 huruf b, c, d, f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;</li><li>Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 66 huruf a, b, c, d dan Pasal-70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa-</li><li>Pasal 2 ayat (1), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diübah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015:</li><li>Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa;</li><li>Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Berawal dari adanya formasi jabatan perangkat desa yang kosong atau lowong pada 165 (seratus enam puluh lima) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri lalu timbul keinginan sebagian besar Kepala Desanya untuk segera mengisi formasi jabatan perangkat desa yang kosong atau lowong tersebut dengan melaksanakan seleksi pengisian jabatan perangkat desa. Berdasarkan ketentuan, peraturan perundang-undanganyang berlaku bahwa pengisian jabatan perangkat Desa, merupakan wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa, sehingga Kepala Desa, yang bersangkutan dapat melaksanakan sendiri seleksi pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desanya. <br /><br />Bahwa dari 165 (seratus enam puluh lima) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri yang ingin mengisi formasi jabatan perangkat desa yang kosong atau lowong, hanya 2 (dua) Kepala Desa yang melaksanakan sendil pengisian, pencules dan pengangkatan perangkat desanya yakni Kepala Desa Tengger Lor, Kecamatan Kunjang dan Kepala Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang, sedangkan sebanyak 163 (soratus anam puluh biga) Kepala Desa (termasuk Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL dan Saksi, DARWANTO) melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desanya secara bersama-sama atau serentak dengan melibatkan pengurus perkumpulan Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg16NOfI_lA2WeLDWryo50NkDrft6el8poZUOZXlLVxWw2Ba2O6lcKQHYPTxz6gvE-B3ejSpfu6sZBD4vxstE636-D6tP1mnM46ievUyXpWDTM_JyHz1eZQ3XMG-IZh0QiYeoJS3ApbsY5ECIIkymuq9HmZIMa13r9pBd37B_CS-LepgMe9dPnlDvknsEo/s1600/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg16NOfI_lA2WeLDWryo50NkDrft6el8poZUOZXlLVxWw2Ba2O6lcKQHYPTxz6gvE-B3ejSpfu6sZBD4vxstE636-D6tP1mnM46ievUyXpWDTM_JyHz1eZQ3XMG-IZh0QiYeoJS3ApbsY5ECIIkymuq9HmZIMa13r9pBd37B_CS-LepgMe9dPnlDvknsEo/w640-h288/7..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam melibatkan pengurus PKD Kabupaten Kediri pada pelaksanaan pangisian pencalonan dan pengangkatan perangkat desa tersebut, mula-mula beberapa Kepala Desa menemui Saksi SUTRISNO, S.Pd. MM BIN JINAL (dilakukan penuntutan dalam berkua perkara tersendiri) menyampaikan adanya keinginan sabagian besar Kepala Desa yang tergabung dalam perkumpulan PKD Kabupaten Kediri segera melaksanakan seleksi untuk mengisi formasi jabatan perangkat desanya yang kosong atau lowong dan meminta agar yang melaksanakan ujian tes seleksi perangkat desa Pengurus PKD Kabupaten Kediri yang dilakukan secara serentak pada akhir tahun 2023 dan dilakukan pengaturan atau pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa tertentu yang direkomendasikan Kepala Desa yaitu peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang<br /><br />Menanggapi keinginan para Kepala Desa tersebut, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL yang menjabat sebagai Bendahara PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 selanjutnya menghubungi Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL yang menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri periode tahun 2021-2024 dan Saksi DARWANTO yang menjabat Humas 1 PKD Kabupaten Kediri perlode tahun 2021-2024 dan mengajak untuk secara bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah itu dengan melibatkan diri secara aktif mengatur dan mengkondisikan pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagaimana keinginan para Kepala Desa tersebut.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Sakai DARWANTO menemui Saksi AGUS CAHYONO, S.Sos, selaku Kepala DPMPD Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk meminta agar Bupati Kediri HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA mengupayakan segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang materinya terkait dengan pengisian formasi jabatan perangkat desa. <br /><br />Beberapa waktu kemudian yakni pada tanggal 12 September 2023 diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Lalu pada tanggal 7 November 2023 diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Bsoxkug94_Ed4pAVxlYSq9fAUkqcMXOt7T-8BE9oo7kLPSAZHtYoYlQr9xXKzKVyp6of5cq35qeBnYLQuDiCxA8sVvKOIp826_azc-ODWlFSmJBAy2c8a4NHNd_-QySCYBkW9-UWih4kLmV6Ll4LSAqyLZ9NNBHn_zmB1wOq71RPpGnvrsYWxa5tHuw/s1600/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Bsoxkug94_Ed4pAVxlYSq9fAUkqcMXOt7T-8BE9oo7kLPSAZHtYoYlQr9xXKzKVyp6of5cq35qeBnYLQuDiCxA8sVvKOIp826_azc-ODWlFSmJBAy2c8a4NHNd_-QySCYBkW9-UWih4kLmV6Ll4LSAqyLZ9NNBHn_zmB1wOq71RPpGnvrsYWxa5tHuw/w640-h288/8..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, selanjutnya Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Saksi DARWANTO kembali menemui Saksi AGUS CAHYONO, S.Sos. meminta diberikan contoh jadwal tahapan pengisian perangkat desa. <br /><br />Kemudian pada tanggal 19 November 2023, atas permintaan tersebut dipenuhi Saksi AGUS CAHYONO, S. Sos, yang selanjutnya contoh Jadwal tahapan pengisian perangkat desa tersebut dijadikan acuan Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Saksi DARWANTO dalam melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak pada bulan November sampai dengan Desember 2023 dengan pengaturan dan pengkondisian yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa.<br /><br />Adapun persyaratan dan tahapannya adalah sebagai berikut:<br />a Persyaratan pendaftar<ol><li>Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermateral nilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),</li><li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal dan Kepala Desa</li><li>Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berdasarkan aliran/keyakinan yang dianutnya, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermateral nilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),</li><li>Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesla Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal isa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterar nilai Rp. 10 000 (sepuluh ripu rupiah)</li><li>Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.</li><li>Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li><li>Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pernerintah Daerah atau Puskesmas.</li><li>Surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri.</li><li>Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.</li><li>Surat pernyataan tidak pemah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermateral nilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).</li><li>Surat penyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di atas kertas bermaterai nilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku. <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX9KBKs8IQdH-1xz74gEoM1JbsEamqFv0LZSKxU-AFkG0sWb3wjLioAMO08htjgqb9CgKjAiWkrQTvnQ_Pr08xXBfN27wRm4DK9HqY3_oGvaR4wqb2_if1SWOVu_UCUCwaYYOiTsaDkRnFEomIa4aAazpALgsXoTEjv58PO68qtVbaum4hVYZU3YcDRLQ/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX9KBKs8IQdH-1xz74gEoM1JbsEamqFv0LZSKxU-AFkG0sWb3wjLioAMO08htjgqb9CgKjAiWkrQTvnQ_Pr08xXBfN27wRm4DK9HqY3_oGvaR4wqb2_if1SWOVu_UCUCwaYYOiTsaDkRnFEomIa4aAazpALgsXoTEjv58PO68qtVbaum4hVYZU3YcDRLQ/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>b. Tahapan-tahapan pengisian, pencalonan dan pengangkatan atau seleksi penerimaan jabatan Perangkat Desa:<ol><li>Pembentukan Tim Panitia seleksi atau pengisian, pencalonan dan pengangkatan untuk masing-masing Desa pada tanggal 21 November 2023;</li><li>Sosialisasi penyelenggaraan pengisian, pencalonan dan pengangkatan atau seleksi penerimaan jabatan Perangkat Desa tanggal 21 November 2023</li><li>Pembukaan pendaftaran calon peserta seleksi tanggal 23 November 2023 s.d. 12 Desember 2023;</li><li>Penelitian berkas administrasi persyaratan dari pendaftar calon peserta tanggal 13 Desember 2023 sekaligus penetapan dan pengumuman calon peserta,</li><li>Pembekalan calon peserta tanggal 18 Desember 2023:</li><li>Pelaksanaan Ujian/Tes dengan menggunakan metode CAT/computer tanggal 27 Desember 2023.</li></ol>Bahwa dengan mengacu pada persyaratan dan jadwal tahapan tersebut, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL bersama-sama Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Saksi DARWANTO dan beberapa pengurus PKD Kabupaten Kediri lainnya selanjutnya mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka membahas dan membuat kesepakatan-kesepakatan tentang teknis pengaturan dan pengkondisian pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada 163 (seratus enam puluh tiga) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri tersebut. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara lain pada tanggal 22 November 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di AMA Café di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri, yang dihadin oleh ;<br /><ol><li>Ketua PKD: Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL (Kepala Desa Kalirong, Kec. Tarokan, Kab. Kediri)</li><li>Sekretaris 2 PKD: Sdr. Bambang Agus Pranoto (Kepala Desa Kayen Kidul, Kec. Kayen, Kab. Kediri);</li><li>Bendahara 1 PKD: Sakal SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL (Kapala Desa Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri):</li><li>Humas 1 PKD: Saksi DARWANTO (Kepala Desa Pojok, Kec. Wates, Kab. Kedin),</li><li>Humas 2 PKD: Sdr. Muhammad Mustofa (Kepala Desa Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten):</li><li>Penasehat 1 PKD: Sdr. Yohansyah Iwan Wahyudi (Kepala Desa Klampilan, Kec Purwoasri, Kab. Kediri);</li><li>Penasehat 2 PKD: Sdr. M. Basori (Kepala Desa Putih, Kec. Gampingrejo, Kab. Kediri)</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinH6Rhbn0iYXdjhBxShRpZMFo3iGATLM7MhorPGqVhM_bSPsFpGhyphenhyphenC31Z4KHhzDUWmQu9XmMpV5cOc0PGjvVZ-MFiWeQjMadiGTYAztKQZSXYIiXet39Q6VmpbAH2jlybUF6nXJQ7jWv3UN9RIn1jjY-jBzwvEuXSE02pdT2skqw02l1kANmsmdKJ0OdQ/s1280/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinH6Rhbn0iYXdjhBxShRpZMFo3iGATLM7MhorPGqVhM_bSPsFpGhyphenhyphenC31Z4KHhzDUWmQu9XmMpV5cOc0PGjvVZ-MFiWeQjMadiGTYAztKQZSXYIiXet39Q6VmpbAH2jlybUF6nXJQ7jWv3UN9RIn1jjY-jBzwvEuXSE02pdT2skqw02l1kANmsmdKJ0OdQ/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Dan pertemuan tersebut disepati bahwa pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada 163 (seratus enam puluh biga) Desa di 25 (dua puluh finia) Kecamatan di Kabupaten Kediri dilakukan secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian yaitu merekayasa ujian tes seleksinya yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa Peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa dapat disebut dengan istilah "Jago", <br /><br />Dalam pertemuan juga disepakati besaran uang yang harus diberikan oleh "Jago" kepada pengurus PKD Kabupaten Kediri untuk satu formasi jabatan perangkat desa yang diinginkan adalah sebesar Rp.42.000.000 (empat poluti dus juta rupiah), dan uang dari "Jago" tersebut diberikan kepada Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL selaku Kepala Desa Mangunrejo yang juga merupakan Bendahara PKD Kabupaten Kediri melalui masing-masing Kepala Desa dan masing-masing Kordinator Kecamatan (Korcam). <br /><br />Adapun uang sejumlah Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dari masing-masing "Jago" tersebut akan digunakan Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL dan Saksi DARWANTO untuk pemblayaar-pembiayaan agar pelaksanaan pengaturan dan pengkondisian ujian tes seleksi perangkat desa yang meluluskan "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan Bahwa sejak adanya kesepakatan dalam pertemuan bertempat di AMA Café tersebut, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Sakal SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dan Saksi DARWANTO mulai menerima uang secara bertahap dari 320 (tiga ratus due puluh) orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tige) Kepala Desa di 25 (dus puluh lima) Kecamatan dengan besaran rata-rata Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) untuk masing-masing "Jago".  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjP6s44ZpJOSUUk2ql_bLJZpdryJELKZp9womZHHQb18wujytboQucBK2Ah2mykQwbjZgttjWM3GCJ7YIxpkrBSgnmp1b66uqEd4BxhbJAGg_Qbms2SgSewyonMEPgXNrqwRfy6WYDRiHiMsdAzG2QTCMs7EvYzgP-0B7-cr2MAyloysBDvq7YrWgO-po/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjP6s44ZpJOSUUk2ql_bLJZpdryJELKZp9womZHHQb18wujytboQucBK2Ah2mykQwbjZgttjWM3GCJ7YIxpkrBSgnmp1b66uqEd4BxhbJAGg_Qbms2SgSewyonMEPgXNrqwRfy6WYDRiHiMsdAzG2QTCMs7EvYzgP-0B7-cr2MAyloysBDvq7YrWgO-po/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Pada waktu yang hampir bersamaan dengan menerima uang biaya pengaturan atau pengkondisian ujian tes seleksi perangkat desa secara serentak tersebut. Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL juga meminta uang sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD FUAD HERMAWAN dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Kepala Desa Kalirong. Kecamatan Tarokan yang juga melaksanakan seleksi pengisian formasi jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalirong yang kosong atau lowong. Saksi MUHAMMAD FUAD HERMAWAN adalah peserta seleksi perangkat desa yang direkomendasikan atau "Jago" Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL untuk mengisi formasi jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kalirong. <br /><br />Dari uang yang diterima dari Saksi MUHAMMAD FUAD HERMAWAN sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebagiannya sejumlah Rp.42.000.000 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pengurus PKD Kabupaten Kediri sebagai biaya pengaturan dan pengkondisian, sedangkan sebagiannya sejumlah Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL<br /><br />Bahwa Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saks! DARWANTO, dan Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL menerima uang pemberian dari 320 (tiga ratus dua puluh orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa, atau pemberian orang lain <br /><br />Tetapi untuk kepentingan "Jago" dengan besaran rata-rata Rp.42.000.000 (empat puluh dua jute rupiah) yang diterima secara bertahap hingga terkumpul dengan jumlah seluruhnya Rp.13.165.000.000 (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima melalui Kepala Desa dan Kordinator Kecamatan (Korcam) <br /><br />Bahwa pada waktu-waktu yang hampir bersamaan dengan penerimaan uang secara bertahap kurang lebih sebesar Rp. 42,000,000 (empat puluh dua juta rupiah) dari 320 (tiga ratus dua puluh) orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan tersebut, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Saksi DARWANTO <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAj3v1OFhGJeFfu81i5J3_UdlwgRRd3868gubMFelgckj6CBIx0UY7vuQeddmbYPnS1ipMt9CvSfnfh75WFyAqd5BLmIWR-T4Sq7pjhQNgGbJJ9qH-Fgk6bpPBAR6k3wuDrpGmz_HNeVhgW4uNlmoLM2Deveu-8dmN00gVRiDLoeVfTX3N-JuWHMMq-Z4/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAj3v1OFhGJeFfu81i5J3_UdlwgRRd3868gubMFelgckj6CBIx0UY7vuQeddmbYPnS1ipMt9CvSfnfh75WFyAqd5BLmIWR-T4Sq7pjhQNgGbJJ9qH-Fgk6bpPBAR6k3wuDrpGmz_HNeVhgW4uNlmoLM2Deveu-8dmN00gVRiDLoeVfTX3N-JuWHMMq-Z4/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Dan beberapa pengurus PKD Kabupaten Kediri lainnya kembali mengadakan pertemuan di AMA Cafe dalam rangka membahas teknis pengaturan atau pengkondisian merekayasa ujian tes seleksi dalam pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak yang meluluskan peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa. <br /><br />Pada pertemuan tersebut disepakati tentang perlunya ada Tim Teknologi dan Informasi (Tim IT) yang bertugas menyediakan perangkat lunak (program komputer) sekaligus menyediakan perangkat kerasnya, membuat soal-soal ujian tes seleksi dan mendapatkan Universitas terakreditasi A yang mau diajak kerja sama secara formalitas. <br /><br />Kerja sama formalitas artinya adalah bahwa Universitas terakreditasi A tersebut seolah-olah merupakan Pihak Keliga yang membuat soal-soal ujian tes seleksi dan melakukan pengujian tes seleksi terhadap semua peserta seleksi perangkat desa pada saat dilaksanakan ujian tes seleksi secara serentak. <br /><br />Adapun kerja sama dengan Universitas terakreditasi A tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023, dan kerja sama secara formalitas dengan Universitas terakreditasi A tersebut bertujuan agar soal-soal ujian tes seleksi yang dibuat oleh Tim IT yang kemudian digunakan untuk pengujian tes seleksi oleh Tim IT sendiri yang menggunakan perangkat lunak berupa program komputer dan perangkat keras yang juga disediakan Tim IT tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pengaturan atau pengkondisiannya dengan merekayasa secara teknik komputer sedemikian rupa, sehingga dapat meluluskan "Jago" atau pesarta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa tersebut.<br /><br />Bahwa untuk mendapatkan Tim IT yang mau bekerja sama, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. dan Saksi DARWANTO menemui dengan tujuan untuk mengajak Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID menjadi Kordinator Tim IT.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbuh19Lr9DbnTXFK8p97KUjn3e2icVCU3gJ2M3_rm6_erXB_8zNjHgjT0gytEmfc0wcs03m7g2kcctKDj4nxHpKOIJCvCogi_wgCdUEFUYLTa1Ikqhdry8_0e0tg_QISMmCmaLILWwnV3xFcECTW4K5SmntkiI1j3m87BvKzQ92uDzf4fV6N8eggF7p_k/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbuh19Lr9DbnTXFK8p97KUjn3e2icVCU3gJ2M3_rm6_erXB_8zNjHgjT0gytEmfc0wcs03m7g2kcctKDj4nxHpKOIJCvCogi_wgCdUEFUYLTa1Ikqhdry8_0e0tg_QISMmCmaLILWwnV3xFcECTW4K5SmntkiI1j3m87BvKzQ92uDzf4fV6N8eggF7p_k/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Setelah diberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dikarjakan Tim IT sebagaimana tersebut diatas, Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID bertigas dalam menyediakan perangkat lunak atau program komputer yang akan digunakan dalam ujian tes seleksi berbasis komputer (C.A.T.) meminta bantuan kepada Saksi MAHATHI MOCHAMAD, S.Kom dan Saksi STEVANUS ADITYA ANGGER WASPODO, A.Md. KIDO seorang programer yang mampu membuat program komputer sistem algoritma <br /><br />Dimana ketika program komputer tersebut dijalankan secara sistematis akan menambahkan nilai antara 3 poin sampai dengan 10 poin pada hasil ujian tes seleksi Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa, yang menjadikan nilai hasil ujian tes seleksi "Jago" akan selalu berada pada nilai pertama atau tertinggi, dengan demikian menjadikan "Jago" tersebut sebagai peserta seleksi yang lulus pada formasi jabatan parangkat desa yang dinginkan. <br /><br />Bahwa dalam menyediakan soal-soal ujian tes seleksi, Saksi MOCHAMAD WAHID HASYIM ALIAS WAHID meminta bantuan saksi IWAN WAHYU SETIAWAN, hal mana untuk mendapatkan soal-soal ujian tes seleksi termasuk kunci jawabannya Saksi WAN WAHYU BETIAWAN mendapatkannya dari referensi Bank Boal di internet yang kemudian dikirimkan kepada pihak Universitas terakreditasi A yang bekerja sama secara formalitas, dengan demikian seolah-olah soal-soal ujian tes seleksi dan yang melakukan pengujian tes selaka perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian tersebut adareh Universitas terakreditasi A tersebut.<br /><br />Bahwa tim IT yang terdiri dari Baksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID, Sakai MAHATHIR MOCHAMAD, S.Kom, Sakai STEVANUS ADITYA ANGGER WASPODO, A.Md. alias KIDO dan Sakal IWAN WAHYU SETIAWAN dalam membantu pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pengaturan atau pengkondisian meluluskan peserta seleksi yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa tersebut akan mendapatkan fee sebesar Rp.10.000.000 per formasi dari 320 (tige ratus dua puluh) orang Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang direkomendasikan 163 (seratus enam puluh lige) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan tersebut. Total yang diperoleh adalah sebesar Rp3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCV7Dr0a01syIZe_llQmE3sATowq4oP-psJR0AuZ4t2nYUMKGqOoVyh-wwHKdRIov05k2s4XBSreTlZFGxq3V4PuSC88Nwp2WpfsnpccgCjCTNP2f9nIuNWXMIhIIihDVcOWO7T7XlqxLAYI5iFGPQijfNvjHpO5Pp519gsjoiEcWLnmEuFWZfE3CDy4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCV7Dr0a01syIZe_llQmE3sATowq4oP-psJR0AuZ4t2nYUMKGqOoVyh-wwHKdRIov05k2s4XBSreTlZFGxq3V4PuSC88Nwp2WpfsnpccgCjCTNP2f9nIuNWXMIhIIihDVcOWO7T7XlqxLAYI5iFGPQijfNvjHpO5Pp519gsjoiEcWLnmEuFWZfE3CDy4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk mendapatkan Universitas terakreditasi A yang mau diajak kerja sama secara formalitas pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pengaturan atau pengkondisien meluluskan peserta seleksi yang memberikan sejumlah dang dan direkomendasikan Kepala Desa tersebut. Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID mulanya menghubungi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, <br /><br />Akan tetapi dari pihak Universitas 17 Agustus 1945 tidak bersedia diajak bekerja sama secara formalitas. Melihat hal tersebut, Sakal MOCHAMAD WAHID HASYMALIAS WAHID berupaya mencari universitas lain dengan menghubungi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dari pihak Universitas Dr. Sutomo Surabaya sebenarnya ingin bekerja sama secara formalitas, akan tetapi dikarenakan Universitas Dr. Sutomo Surabaya belum terakreditasi A maika tidak bisa diadakan kerja sama untuk pelaksanaan seleksi tersebut. Setelah gagal mendapatkan Universitas terakreditasi Adi kota Surabaya, <br /><br />Selanjutnya Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID bersama-sama Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. berupaya kembali dengan cara menghubungi Universitas Islam Negeri (UIN) Tulungagung, akan tetapi UIN Tulungagung juga belum terakreditasi A sehingga kerja sama tidak dapat dilakukan<br /><br />Bahwa selanjutnya, atas bantuan Saksi Dr. MASHUDI, MPd.I selaku Dosen UIN Tulungagung akhirnya Saksi MOCHAMAD WAHID HABYM ALIAS WAHID, Sakal SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, dan Saksi DARWANTO berhasil mendapatkan Universitas Terakreditasi A yakni Universitas Islan Malang (UNISMA) yang bersedia bekerja sama secara formalitas yang berperan sebaga Pihak Ketiga yang seolah-olah membuat soal ujian tes seleksi dan seolah-olah melakukan pengujian tes seleksi perangkat desa pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian tersebut.<br /><br />Bahwa dalam merealisasikan kerja sama secara formalitas dengan Universitas Islam Malang (UNISMA), Saksi MOCHAMAD WAHID HASYM ALIAS WAHID, Slak BUTRISNO S.Pd M.M. BIN JINAL, Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, dan Saksi DARWANTO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan komunikasi intens dengan saksi SLAMET MUCHSIN selaku Anggota LPPM UNISMA dan Saksi Prof. Dr. ir. MAHAYU WORO LESTARI M.P. selaku Ketua LPPM UNISMA baik dengan bertamu langsung maupun dengan percakapan melalui WhatsApp hingga dapat disepakati bahwa untuk besaran biaya kerja sama formalitas antara pihak Kepala Desa yang melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dengan pihak LPPM UNISMA yakni sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk satu formasi jabatan perangkat desa yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa masing-masing <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzKFkGUkaqclPXEzJr7qJXsB0X0xDjr1C1tKh42swCWHzwQoZo0CW5Vp3m7X6RMiIrIgVRYLE0nBuNcXd5kkt2MxPomY2c5PmhaHfiZrlEbKp8QNfTz6y8Rmyt9A7jiiWsFQjPcvU-AV808Bsj_FkuLAYrH9vSF1W5K-FQuakte-rLIlBf-wFMwGhOpBA/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzKFkGUkaqclPXEzJr7qJXsB0X0xDjr1C1tKh42swCWHzwQoZo0CW5Vp3m7X6RMiIrIgVRYLE0nBuNcXd5kkt2MxPomY2c5PmhaHfiZrlEbKp8QNfTz6y8Rmyt9A7jiiWsFQjPcvU-AV808Bsj_FkuLAYrH9vSF1W5K-FQuakte-rLIlBf-wFMwGhOpBA/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 30 November 2023 dilaksanakan Mo (Memorandum of Understanding) dan penandatanganan Kerja Sama antara pihak LPPM UNISMA dengan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa yang melaksanakan pengisian pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisiari meluluskan "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa. Dari kerja sarna formalitas tersebut pihak LPPM UNISMA menerima uang seluruhnya sejumlah Rp.1.280.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah),<br /><br />Bahwa sebagaimana kesepakatan antara Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, dengan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa (termasuk Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL dan Saksi DARWANTO) dalam melaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak dengan pengaturan atau pengkondisian meluluskan "Jago" atau peserta seleksi yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa. Kepala Desa yang bersangkutan juga harus menyerahkan dokumen administrasi persyaratan sebagai calon peserta seleksi perangkat desa milik "Jago" atau calon peserta yang direkomendasikannya kepada Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL. <br /><br />Dokumen administrasi milik "Jago" tersebut akan digunakan sebagai data bahan masukan bagi Tim IT untuk diolah sedemikian rupa ke dalam program komputer agar "Jago" tersebut menjadi peserta ujian tes seleksi yang lulus sesuai formasi jabatan perangkat desa yang diinginkan.<br /><br />Bahwa sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa pada 163 (seratus enam puluh tiga) Desa secara serentak pada tanggal 27 Desember 2023, ketika dilakukan ujian praktik tes seleksi berbasis komputer (C.A.T.) ternyata program komputer sistem algoritme buatan Tim IT tidak berhasil 100%, karena ada "Jago" atau peserta yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa ketika diumumkan pada sistem komputer tertera Tidak Lulus, <br /><br />Sementara yang dinyatakan Lulus adalah peserta seleksi yang tidak direkomendasikan oleh Kepala Desa atau "Bukan Jago". Atas kejadian demikian, untuk tetap meluluskan si- Jago" atau peserta seleksi yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa, dicarikan jalan keluar dengan cara dibuatkan Berita Acara secara manual oleh Panitia Pengangkatan Kepala Desa yang menganulir kelulusan "Bukan Jago tersebut dan menyatakan bahwa si-"Jago" atau peserta seleksi yang memberi sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa sebagai peserta yang Lulus.<br /><br />Bahwa 320 (tiga ratus dua puluh) orang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan 163 (seratus enam puluh tiga) Kepala Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri tersebut telah dinyatakan sebagai peserta seleksi perangkat desa yang Lulus pada pelaksanaan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa secara serentak pada bulan November sampai Desember 2023 meskipun melalui proses pengaturan atau pengkondisian merekayasa ujian tes seleksinya telah dilantik dan sudah menduduki jabatan perangkat desa sesual yang diinginkan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEFHE_m6r7yl_rKjS9OE0BB57OXOFRMvXGXy4q9LtPAUIFfH6HhepwWR659L-xURg70vZ07LzxbWhc4NgwHPgWvKgwel41b0NvpSODFs7TjGe5P_R5VGzYuXpeOCiUET5x_deMjaRxlxPtGK0IwWlwU66GRAKoSJHeDPK5tGKj6moBcZXRiPQrIbplNZs/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEFHE_m6r7yl_rKjS9OE0BB57OXOFRMvXGXy4q9LtPAUIFfH6HhepwWR659L-xURg70vZ07LzxbWhc4NgwHPgWvKgwel41b0NvpSODFs7TjGe5P_R5VGzYuXpeOCiUET5x_deMjaRxlxPtGK0IwWlwU66GRAKoSJHeDPK5tGKj6moBcZXRiPQrIbplNZs/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL Saksi DARWANTO dan 161 (seratus enam puluh satu) Kepala Desa di 25 (dua puluh (ima) Kecamatan di Kabupaten Kediri melakukan permulakatan jahat mengatur atau mengkondisikan merekayasa ujian tes seleksi pada pelaksanakan pengisian, pencalonan dan pengangkatan perangkat desa serentak pada bulan November sampai dengam Desember 2023 pada 163 (seratus enam puluh tiga) Desa di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Kediri tersebut mengetahui atau selidak-tidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari 320 (tiga ratus dua puluh) "Jago" atau peserta soleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa,<br /><br />Atau pemberian dari orang lain tetapi untuk kepentingan orang-perorang "Jago" atau peserta seleksi perangkat desa yang memberikan sejumlah uang dan direkomendasikan Kepala Desa yang diterima Terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL, Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL, Saksi DARMANTO secara bertahap hingga terkumpul keseluruhannya sejumlah secara Rp.13.165.000.000 (tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah untua menggerakkan agar 163 (seratus enam pulun tiga) Kepala Desa (termasuk Terdakwa IMA JAMIIN BIN KALIL dan Saksi DARWANTO) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam ;<ol><li>Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf d, e, f dan Pasal 29 huruf b, c, d, f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Dese,</li><li>Pasal 65 ayat (1) hurut d. Pasal 60 huruf a, b, c, d dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksaridan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</li><li>Pasal 2 ayat (1), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Honor 83 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubati dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015,</li><li>Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa;</li><li>Pasal & ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), (2) huruf a, b, n, d, e, f, g, i Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa</li></ol>Perbuatan terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JIHNAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DARWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br /><br />ATAU<br /><br />Perbuatan terdakwa IMAM JAMIIN BIN KALIL bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO, S.Pd., M.M. BIN JINAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi DARWANTO (dilakukan penuntutan secera terpisah) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 606 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jen) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sutrisno, Imam Jamiin dan Darwanto Selaku Kades di Kab. Kediri Diadili Karena Dugaan Korupsi Menerima Suap Rp13,165 M

“Selain Ke- 3 Terdakwa, kasus ini akan menyeret 161 Kepala Desa lainnya. Sebab dalam Dakwaan JPU disebutkan, bahwa Terdakwa Imam Jamiin sela...

»

Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri : JPU Menghadirkan 3 Kepala Desa

<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIHlJ_eWyDmZhFB3l3CqazchBeeu1DqnhE9j98gXRsl_fgSsH6aNdNqRV2gn70fdUyxunEuBNKcYm9bt7fdcLYveM83P5hMpniQO34fTXlQNXa0vql4dCKZ59D3XmXB0yep8MUDIjIbn6ivZXHpTyVKaqjfPZqPOF_T6-WQkgiPJ3O6eByszdXwh8Yqc/s1280/IMG20260126175539_01.jpg" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRIHlJ_eWyDmZhFB3l3CqazchBeeu1DqnhE9j98gXRsl_fgSsH6aNdNqRV2gn70fdUyxunEuBNKcYm9bt7fdcLYveM83P5hMpniQO34fTXlQNXa0vql4dCKZ59D3XmXB0yep8MUDIjIbn6ivZXHpTyVKaqjfPZqPOF_T6-WQkgiPJ3O6eByszdXwh8Yqc/s320/IMG20260126175539_01.jpg" width="320" /></a></div><p></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span>#Kalau Pembebasan Lahan</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>7</span></b><b><span> </span></b><b><span>D</span></b><b><span>e</span></b><b><span>s</span></b><b><span>a</span></b><b><span> </span></b><b><span>2</span></b><b><span> </span></b><b><span>Kecamatan</span></b><b><span> </span></b><b><span>Kabupaten </span></b><b><span>K</span></b><b><span>e</span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span>r</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>untuk pembangunan Jalan Tol </span></b><b><span>m</span></b><b><span>enuju Bandara Dhoho Kediri oleh PT Surya Kerta Agung (PT SKA)</span></b><b><span> </span></b><b><span>pada </span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>h</span></b><b><span>u</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>1</span></b><b><span>9</span></b><b><span>-</span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>2</span></b><b><span>0</span></b><b><span>,  </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>l</span></b><b><span>u</span></b><b><span> </span></b><b><span>m</span></b><b><span>engapa</span></b><b><span> </span></b><b><span>pembelian</span></b><b><span> </span></b><b><span></span></b><b><span>p</span></b><b><span>u</span></b><b><span>l</span></b><b><span>u</span></b><b><span>h</span></b><b><span>an </span></b><b><span>h</span></b><b><span>e</span></b><b><span>k</span></b><b><span>tare </span></b><b><span>lahan</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>d</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>m</span></b><b><span>e</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>a</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>s</span></b><b><span>n</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span>a</span></b><b><span>m</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>a</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>u</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>d</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>i</span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span>u</span></b><b><span>k</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>sung</span></b><b><span> </span></b><b><span>o</span></b><b><span>l</span></b><b><span>e</span></b><b><span>h </span></b><b><span>PT </span></b><b><span>SKA</span></b><b><span> </span></b><b><span>d</span></b><b><span>e</span></b><b><span>n</span></b><b><span>g</span></b><b><span>an </span></b><b><span>p</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span>i</span></b><b><span>t</span></b><b><span>i</span></b><b><span>a</span></b><b><span> </span></b><b><span>r</span></b><b><span>e</span></b><b><span>s</span></b><b><span>m</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>t</span></b><b><span>e</span></b><b><span>t</span></b><b><span>a</span></b><b><span>pi </span></b><b><span>m</span></b><b><span>e</span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>u</span></b><b><span>i</span></b><b><span> </span></b><b><span>p</span></b><b><span>i</span></b><b><span>h</span></b><b><span>a</span></b><b><span>k</span></b><b><span> </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>i</span></b><b><span>n</span></b><b><span> </span></b><b><span>?</span></b><b><span> </span></b><b><span>Apakah agar pemilik </span></b><b><span>l</span></b><b><span>a</span></b><b><span>h</span></b><b><span>a</span></b><b><span>n</span></b><b><span> tidak mengetahui bahwa pembel</span></b><b><span>i</span></b><b><span> yang sebenarnya adalah PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam</span></b><b><span> </span></b><b><span>?</span></b><b><span>#</span></b></span></h3><div style="text-align: justify;"><b>BERITA</b><span style="color: red;"><b>KORUPSI</b></span><b>.CO -</b>    </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan pembesan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol menuju Bandara Dhoho Kediri pada pada tahun 2019-2020 sebesar Rp183.450.000.000 di 7 Desa 2 Kecamataan Kabupaten di Kediri yang merugikan keuangan PT. Surya Kerta Agung (PT SKA), anak perusahaan PT Gudang Garam (PT GG). Tbk sebesar Rp133.533.694.800 yang menyeret Terdakwa I Suratman Bin Alm Sakijo selaku Manager Keuangan dan Kebun PT. Bukit Dhoho Indah (anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk) yang ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC (Person In Charge) Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, dan Terdakwa II Satya Andi Lala Karyawan kontrak PT. Bukit Dhoho Indah (PT BDI) yang juga ditunjuk secara lisan oleh Suwardi sebagai Leader/PIC Tim Pembebasan Lahan PT. SKA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kediri dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) Saksi Selaku Kepala Desa yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody Novalita, SH., MH yang juga Kasi Pidum Kejari Kota Kediri dkk, pada Senin, 26 Januari 2026</span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Salah satu Terdakwa dalam perkara tersebut diatas adalah Ganang Susanto Bin Sujiman  yang sudah divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dalam perkara Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kdr pada Kamis, 21 Aguustus 2025</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtIjEmDGn4yBekpE321OgPPfIJ5g_a_p21wsYLYo3wciIeADZ7-pHxhjS9l9_57sdxjlzGoIExOacrL30HLi8Xu74cXBZbyZXvj1HU83tDDS7k_kvTnE0052LNRhcEdyJG_tIp3zaFPL10LSjZSi3k8VpBpH0wufixwsB4zrxI8OCyuL2-glVVdVR43Zw/s1280/IMG20260126175555_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtIjEmDGn4yBekpE321OgPPfIJ5g_a_p21wsYLYo3wciIeADZ7-pHxhjS9l9_57sdxjlzGoIExOacrL30HLi8Xu74cXBZbyZXvj1HU83tDDS7k_kvTnE0052LNRhcEdyJG_tIp3zaFPL10LSjZSi3k8VpBpH0wufixwsB4zrxI8OCyuL2-glVVdVR43Zw/w640-h360/IMG20260126175555_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Ganang Susanto Bin Sujiman didakwa oleh JPU Muhamad Safir, SH., M.Hum, dkk dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 378 Atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ganang dituntut pidana penjara selama 4 tahun. </span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Anehnya, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala didakwa dalam 3 Pasal, yaitu (Primair) Pasal 374, atau (Subsider) Pasal 372, Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara <span style="color: #001c31;">Saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan adalah: 1. Sumaryayuk, mantan Kades Bajakan, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 2913-2019,; 2. Sugeng Widodo, suami Sumarayayuk, selaku Kades Bakalan, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,; 3. H. Sony Nurcahyo Leksono, SE selaku Pj. Kades Maron, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,; 4. Catur Sistanto selaku Bendahara pribadi Suratman, dan Saksi Rengga, sekretaris pribadi yang juga keponakan Terdakwa I Suratman</span></span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZPnlYq_rNfX7z1QqHGSSwS2-auqWG-N_3teYSMB-aExAk2bdQ6qXo7UjqBj5o8pTYkOZ4Xb40Z-0iMVYe87441T4Kl_cvXZviAAYCqVQpkfyIYp0FDVbAhUSXmIjjTg1IFyZb9qDQQrFbmOSeX7pseItuSQy2xeLV0yahPCkyB-E2ODsiXUDKrlbkIH4/s1280/IMG20260126175537_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZPnlYq_rNfX7z1QqHGSSwS2-auqWG-N_3teYSMB-aExAk2bdQ6qXo7UjqBj5o8pTYkOZ4Xb40Z-0iMVYe87441T4Kl_cvXZviAAYCqVQpkfyIYp0FDVbAhUSXmIjjTg1IFyZb9qDQQrFbmOSeX7pseItuSQy2xeLV0yahPCkyB-E2ODsiXUDKrlbkIH4/w640-h360/IMG20260126175537_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Dihadapan Majelis Hakim, Saksi Sumaryayu mengakui bahwa uang yang diterimanya  dari Ganang Susanto sebesar Rp1,5 juta per orang adalah "sebagai upah" pencoretan" nama-nama di C Desa, namun saksi lupa berapa jumlahnya</span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Ya satu juta lima ratus untuk mencoret C Desa. Saya terima dari Ganang setelah tandatangan. Itu uang saksi," jawab Saksi Sumaryayu membela diri atas pertanyaan Majelis Hakim</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Namun jawaban Saksi Sunaryayu dianggap pemebanran diri oleh Majelis Hakim. "Itu kan menurut saudara. Saudara sadar nggak ?," tanya Majelis Hakim kemudian</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Saksi Sumaryayu menjelaskan, bahwa  pembelian lahan warga adalah untuk pembangunan jalan tol oleh PT Gudang Garam, yang disampaikan Ganang kepada Saksi Sumaryayu selaku kepala Des. Hal itu dijelaskan Saksi Sumaryayu menjawab pertanyaan Budiarjo Setiawan selaku Penasehat Hukum (PH) Terdakwa I Suratman maupun PH Terdakwa II</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Untuk jalan tol ke bandara oleh PT Gudang Garam," jawab Saksi Sumaryayu</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVEwZy1p-WFy6TH4kMKSmbzAHuHvQ-wZHNt6RJM7kz2AhqRZMT6pWc8ytfGq4VsSxeO-YLwcVdXETtf9HGLPC-OHqN4BslxSAVsYH7JroaI79MeCSRaGQ5s9C2JNE60xLoCsyp4OowsaIB7-JuYxuQVX-fMwAyRnbKK7DEKFEq4QLRIOFmRKbkKqR1wmM/s1280/IMG20260126175536_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVEwZy1p-WFy6TH4kMKSmbzAHuHvQ-wZHNt6RJM7kz2AhqRZMT6pWc8ytfGq4VsSxeO-YLwcVdXETtf9HGLPC-OHqN4BslxSAVsYH7JroaI79MeCSRaGQ5s9C2JNE60xLoCsyp4OowsaIB7-JuYxuQVX-fMwAyRnbKK7DEKFEq4QLRIOFmRKbkKqR1wmM/w640-h360/IMG20260126175536_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Saksi Sumaryayu mengakui kepada Majleis Hakim, bahwa ada pengalihan nama dari A ke B di C Desa. Saat Ganang menemui saya, sudah membawa nama-nama pemilik lahan yang akan dibeli oleh Ganang. Dan saat Ganang datang menemui Saksi  didampingi beberapa Brimob, sehingga Saksi percaya <span style="color: #001c31;">bahwa lahan warga sudah dibeli Ganang tanpa menunjukkan bukti jual beli atau kwitansi dipercaya </span></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #001c31;">"Seharusnya pembeli dan penjual datang kepada saya. Tapi karena ini program pemerintah yang menunjuk PT Gudang Garam jadi saya percaya. Tidak ada bukti jual beli antara Ganang dengan pihak penjual termasuk kwitansi</span> yang ditunjukkan. Hanya mengatakan sudah beres, Bu," jawab Saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU </span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Saya percaya dengan PT Gudang Garam karena Ganang datang didampingi beberapa Brimob jadi tidak mungkin menipu," kata Saksi Sumaryayu</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Saat ditanya lebih lanjut oleh Budiarjo Setiawan terkait prosedur pembelian lahan untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri, Saksi Sumaryayu selaku Kepala Desa mengatakan tidak ada. Hal ini sama seperti keterangan Saksi di BAP saat dipenyidikan yang mengatakan "tidak sesuai prosedur."</span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuwGIoFlzBt2XPWZ5L93Yc7JvZaSLEWm6tise0mZUldL01P7O44pTgSOkqJi64LkSXDnZcNXfrLTXdCLIA1tRTdmXycxeKdvUh0rTmgKuQ5Bc_gfUbGaH1UQSEcAp2ChZbThvC39hM99R1GK2hsPmWeYNOUzueo3cJozG7Df77nM5M_VwygSyZjqlFx30/s1280/IMG20260126175539_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuwGIoFlzBt2XPWZ5L93Yc7JvZaSLEWm6tise0mZUldL01P7O44pTgSOkqJi64LkSXDnZcNXfrLTXdCLIA1tRTdmXycxeKdvUh0rTmgKuQ5Bc_gfUbGaH1UQSEcAp2ChZbThvC39hM99R1GK2hsPmWeYNOUzueo3cJozG7Df77nM5M_VwygSyZjqlFx30/w640-h360/IMG20260126175539_01.jpg" width="640" /></span></a></div><span style="font-family: inherit;">Namun Saksi menjelaskan di persidangan mengetahui tentang prosedur pembebasan lahan untuk jalan tol</span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara keterangan Saksi <span style="color: #001c31;">H. Sony Nurcahyo Leksono, SE selaku Pj. Kades Maron Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,</span> justru membuat heran Majelis Hakim. Sebab pengakuan Saksi yang mendatangi dokumen tetapi tidak tau tentang apa yang ditandatanganinya</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">"Saya tanda tangan karena Camat sudah tanda tangan," jawab Saksi atas pertanyaan Budiharjo Setiawan</span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dan menurut Saksi, bahwa Camatlah yang memperkenalkan Ganang kepada Saksi yang mengatakan Ganang adakah orangnya PT Gudang Garam yang ditunjuk untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Namun yang menjadi pertanyaan dalam kasus perkara ini adalah, k<span>alau pembebasan lahan di 7 Desa 2 Kecamatan Kabupaten Kediri adalah untuk pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri oleh PT Surya Kerta Agung (PT SKA) pada tahun 2019-2020,  lalu mengapa pembelian  puluhan hektare lahan tidak mengatasnakaman atau tidak dilakukan langsung oleh PT SKA dengan membentuk panitia resmi tetapi melaui Terpidana Ganang Susanto, Terdakwa I Suratman dan Terdakwa II Satya Andi Lala dan beberapa orang kainnya yang ditunjuk secara lisan sebagai anggota Tim oleh Suwardi karyawan PT Gudang Garam selaku Ketua Tim yang juga ditunjuk secara lisan oleh Istata Taswin Sudharta selaku Direktur PT Surya Kerta Agung?</span></span></div><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span><span style="color: #001c31; font-family: inherit;"></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfRGP0d-1qECfa6K7mPnQmj40LDESxQr6bvm6Vb8AFrz-m3vOBBs3T_rQl3s6LVAnvCNSRSaaRrEiNa-yQtWO3Oyf1xi-UFPYSRLk2Citqd4i0Y2Y_zXN7G7R4EH1o8EURUWb9BtNC6gsGJZc5WJL4Bbuj2UWX3an_tp8CT-IC_s_G8vQFJiroO2RarI8/s1280/IMG20260126175549_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfRGP0d-1qECfa6K7mPnQmj40LDESxQr6bvm6Vb8AFrz-m3vOBBs3T_rQl3s6LVAnvCNSRSaaRrEiNa-yQtWO3Oyf1xi-UFPYSRLk2Citqd4i0Y2Y_zXN7G7R4EH1o8EURUWb9BtNC6gsGJZc5WJL4Bbuj2UWX3an_tp8CT-IC_s_G8vQFJiroO2RarI8/w640-h360/IMG20260126175549_01.jpg" width="640" /></span></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sementara yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Suwardi selaku <span><span><span><span style="color: #001c31;">Ketua Tim yang ditunjuk secara lisan oleh Istata Direktur PT SKA</span></span></span></span><span><span><span style="color: #001c31;"> saat menyampikan kepada Ke- 2 Terdakwa adalah bahwa lokasi yang akan dibeli termasuk harga sudah ditetapkan</span></span></span></span></div><div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span><span style="color: #001c31; font-family: inherit;">Lalu mengapa PT SKA tidak membentuk panitia untuk mensosialisakan kepada masyarakat di 7 Desa 2 Kecamatan terkait rencana pembangunan jalan tol menuju Bandara Dhoho Kediri tetapi menunjuk Tim secara lisan?</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span><span style="color: #001c31;">Apakah pembelian puluhan hektare lahan untuk pembangunan jalan</span></span><span> tol menuju Bandara Dhoho Kediri oleh Tim yang ditunjuk secara lisan agar pemilik lahan tidak mengetahui bahwa pembeli yang sebenarnya adalah PT SKA anak perusahaan PT Gudang Garam ?</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Apakah kenaikan harga lahan per meter antara Rp500 - Rp800 ribu per meter oleh pemilik lahan karena sudah mengetahui bahwa pembeli lahan adalah PT SKA seperti yang terungkap dalam persidangan?. (*)</span></p></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Penipuan dan Penggelapan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Menuju Bandara Dhoho Kediri : JPU Menghadirkan 3 Kepala Desa

#Kalau Pembebasan Lahan   d i   7   D e s a   2   Kecamatan   Kabupaten  K e d i r i   untuk pembangunan Jalan Tol  m enuju Bandara Dhoho Ke...

»

Sidang Korupsi Kredit KUR BRI Unit Mulyosari Rp5,046 M : OTS Dilakukan Bersama, Mengapa Hanya Mantri Jadi Terdakwa, Kepala Unit di Luar Kursi Pesakitan?

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzyVTOjvMsNM9F2F0941XgaegxzlOLYw1w2m2N-B-WUGV2MMwVUqoQ9rqQBFl4H9beDg0caCnza2mz0yUi9D2SmnaXu3SZCZNYCGvMmLPAksI_iDzsOXK_lH1ibbCK6fLou0JwIr98mkGQEfZuu5nOXy12Amu1X3bJpKphG5o7V40Z4-2Pz-XkOzmqNo/s640/surabaya.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAzyVTOjvMsNM9F2F0941XgaegxzlOLYw1w2m2N-B-WUGV2MMwVUqoQ9rqQBFl4H9beDg0caCnza2mz0yUi9D2SmnaXu3SZCZNYCGvMmLPAksI_iDzsOXK_lH1ibbCK6fLou0JwIr98mkGQEfZuu5nOXy12Amu1X3bJpKphG5o7V40Z4-2Pz-XkOzmqNo/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri :</u></b> <span style="font-weight: normal;">“Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama dengan Kepala unit dan bahkan Kepala Unit melakukan Video Call dengan nasabah. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?. Setelah saya resign karena melahirkan barulah kasus ini dilaporkan. Saat saya dipanngil sudah menyampaikan bagaiman cara untuk menyelesaiakannya. Uang saya sudah Rp400 juta untuk membayar. Memang saya aku uang yang masuk kerekening saya hanya Rp42 juta. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?.”</span></span></h3></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO — </span></b><br />Sidang perkara dugaan Korupsi penyalahgunaan pencairan kredit KUR di BRI Unit Mulyosari Surabaya kepada 90 nasabah (debitur) yang dianggap fiktif hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp5.046.601.369 kembali digelar, Jumat, 23 Januari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan sebanyak 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Surabaya untuk 4 orang Terdakwa, yaitu Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri, dan 3 Terdakwa lainnya sebagai Calo yakni Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah. <br /><br />Terseretnya Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI Unit Mulyosari sebagai Terdakwa, terkait data-data 90 nasabah yang mengajukan kredit KUR di BRI unit Mulyosari Surabaya dianggap fiktif dan tidak sesuai dengan dokumen <br /><br />Sementara pengakuan Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> sebelum persidangan maupun yang diungkapnya dalam persidangan bahwa OTS ((n The Spot) dilakukannya bersama kepala unit yang dibajabat Didit pada tahun 2021–2023, dan kemudian akhir tahun 2023-2024 digantikan Nastiti<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, bahwa perbuatan Keempat Terdakwa (Ratih Dwi Kemalasari, Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah dan Haswadun Hasah) adalah pebuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Atau karena jabatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Namun dalam kasus perkara ini muncul satu pertanyaan besar yang menggelitik publik: Mengapa hanya Mantri BRI yang dijerat, sementara Kepala Unit selaku pemutus Kredit dan pihak yang memegang otoritas persetujuan kredit tidak tersentuh hukum? </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Padahal bila membaca surat dakwaan JPU, modus pemberian kredit sederhana namun rapi: kredit KUR dicairkan yang diduga menggunakan identitas dan dokumen yang tidak memenuhi syarat, sebagian Debitur bahkan fiktif, namun tetap lolos dari sistem perbankan. Mantri menginput, “calo” mencari nasabah dan mengatur pencairan, uang mengalir. Permasalahannya timbul setelah beberapa bulan kemudian saat terjadi kemacetan angusran oleh debitur dan akibatnya terjadi kerugian keuangan negara Cq. BRI Unit Mulyosari Surabaya sebesar Rp5.046.601.369 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72SQVcXfa4_L0IZmLESyVfVVQvoyzmN4dK8lWUeMoxK4YmN1XYl4AJwTyTispdVpxpIJntHP1UrjSMPs2m8HYqheEQrXzdc8_CxIxfL0KYBBtHQsMGcQdTuIadOn-DdM-0A9k4bYvlZCLGagyzRSjBze9_I-A5AG8VmWo37koIPDErtsWPE3xadFUjPU/s1600/BRI.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi72SQVcXfa4_L0IZmLESyVfVVQvoyzmN4dK8lWUeMoxK4YmN1XYl4AJwTyTispdVpxpIJntHP1UrjSMPs2m8HYqheEQrXzdc8_CxIxfL0KYBBtHQsMGcQdTuIadOn-DdM-0A9k4bYvlZCLGagyzRSjBze9_I-A5AG8VmWo37koIPDErtsWPE3xadFUjPU/w640-h360/BRI.jpg" width="640" /></a></div><b>Pertanyaannya adalah ;</b><br /></div><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">Mungkinkah ada kredit KUR bernilai miliaran yang cair tanpa tanda tangan pejabat struktural  Bank?</li><li>Mungkinkah Mantri bekerja sendirian tanpa jalur persetujuan atasan dalam hal ini Pemutus?</li><li>Jika nasah dianggap fiktif namun kredit cair, sementara OTS (On The Spot) atau Verikasi lapangan dilakukan oleh Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus, apakah yang bertanggung jawab mutlak dalam proses hukum hanya Mantri, sementara pejabat pemutus kredit tidak? Atau Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus Kredit? Atau apakah ada “lubang besar dalam penegakan hukum atau ada orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan?.”</li></ol><div style="text-align: justify;">Sebelum persidangan dimulai, Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari menyampaikan kepada <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a>, bahwa verifikasi atau OTS (On The Spot) ke lapangan terhadap 90 orang calon nasabah dilakukan oleh Terdakwa dengan Kepala BRI Unit Mulyosari Surabaya yang saat itu dijabat oleh Didit tahun 2021-2023. Selain OTS ke lapangan, Kepala Unit melakukan Vedio Call dengan para nasabah, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa para nasabah itu dianggap fiktif<br /><br />“Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama dengan Kepala unit dan bahkan Kepala Unit melakukan Video Call dengan nasabah. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?,” ungkap Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari sambil bertanya yang duduk dikursi pengunjung bersama 3 Terdakwa lainnya, Jumat, 23 Januari 2023 pukul 13.15 Wib <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uDMajmCcycgHlD5W-sMgA_C1JFA-p5b9MT-RA3_AzOEvYevcdUIT513bAzJRU1L-3GV7JgNRmAL-5XS-L9T9RXLpyzRyF0xHpAxRgMpliSgiBEy7ZTTQ1FRmM7tZS5nJzACf30muxJpCF8VsLBe8g1GxK58Q7jCaRTsGT_pTt8ZhwS3lCqKxURiJWCA/s640/surabaya.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uDMajmCcycgHlD5W-sMgA_C1JFA-p5b9MT-RA3_AzOEvYevcdUIT513bAzJRU1L-3GV7JgNRmAL-5XS-L9T9RXLpyzRyF0xHpAxRgMpliSgiBEy7ZTTQ1FRmM7tZS5nJzACf30muxJpCF8VsLBe8g1GxK58Q7jCaRTsGT_pTt8ZhwS3lCqKxURiJWCA/w640-h288/surabaya.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari menjelaskan, kasus yang menjerat dirinya setelah resign dari BRI Unit Molyosari Surabaya karena melahirkan lalu dilaporkan. Menurut Terdakwa, sebelum kasus ini ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa mengaku pernah dipanggil pihak BRI, dan saat itu Terdakw menyampaikan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan Terdakwa bersama suaminya sudah bersusaha untuk menyelesaikan dengan cara membayar angsuran sebesar Rp400 juta<br /><br />“Setelah saya resign karena melahirkan barulah kasus ini dilaporkan. Saat saya dipanngil sudah menyampaikan bagaiman cara untuk menyelesaiakannya. Uang saya sudah Rp400 juta untuk membayar. Memang saya aku uang yang masuk kerekening saya hanya Rp42 juta. Tapi mengapa hanya saya saja yang jadi Terdakwa? Inikah yang dimaksud yang adil dan sama dimata hukum?.”<br /><br />Sementara persidangan yang sempat tertunda hingga 7 jam, yang semula dijadwalkan pukul 13.00 Wib namun baru mulai berlangung pukul 19.00 Wib karena 2 Hakim anggot (Ad Hock) sedang bersidang dalam perkara lain. <br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 23 Januari 2026 adalah agenda mendengarkan (pemeriksaan) sebanyak 10 orang Saksi yang diketuai Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). <br /><br />Sementara Ke- 4 Terdakwa yang dihadrikan langsung ke persidangan oleh Tim JPU Kejari Surabaya, didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya, diantaranaya Rateh dan Habibulloh dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya <br /><br />Sebanyak 10 orang Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Surabaya dalam persidangan adalah Didit, Ka Unit BRI Mulyosari tahun 2021-2023,; Dwinastiti, Ka Unit Kenjeran (menurut Terdakwa Ka Unit BRI Mulyosari pada akhir tahun 2023-2024),; Hajat Sudrajat MPM Bangkalan (Pajak),; Rohmat Cleaning Service (sekarang Mantri),; Heny CS BRI 2023-2024,; Ilham, Mantri BRI Mulyosari,; Bagus Mantri BRI Mulyosari,; Nanggara. Auditor BRI A. Yani Surabaya,; Fikri kusuma Indrayana, Auditor BRI A.Yani Surabaya, dan Darmawan, Auditor BRI A.Yani Surabaya<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI mempertanyakan kepada Saksi Didit selaku Kepala BRI Unit Mulyosari tahun 2021-2023 terkait OTS (On The Spot) atau Verikasi ke lapangan dan tentang SOP (Standar Operasional Prosedur)<br /><br />Namun jawaban Saksi Didit mengatakan bukan kewajiban dari Kepala Unit untuk OTS, tetapi untuk keyakinan bisa lewar VC (video call). “Bukan kewajiban dari Ka Unit untuk OTS, tapi kalau untuk keyakinan bisa lewat vc.” </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara SOP yang pegang oleh Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari, ada kewenangan Kepala Unit atau Pemutus untuk melakukan OTS ulang.<br /><br />Terkait dengan kewajiban Kepala Unit untuk melakukan OTS ulang, hal ini pernah dipertanyakkan Majelis Hakim kepada Saksi selaku Kepala Unit BRI Lumajang yang mengatakan ada kewajiab. Pertanyaannya adalah, apakah memang setiap Unit BRI selalu berbeda tentang kewajiban Kepala Unit untuk melakukan OTS ulang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)?<br /><br />Jika nasah dianggap fiktif namun kredit cair, sementara OTS (On The Spot) atau Verikasi ke lapangan dilakukan oleh Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus, apakah yang bertanggung jawab mutlak dalam proses hukum hanya Mantri, sementara pejabat pemutus kredit tidak? Atau Mantri bersama-sama dengan Kepala Unit selaku Pemutus Kredit? Atau apakah ada “lubang besar dalam penegakan hukum atau ada orang besar yang sedang diamankan atau mengamankan?.”<br /><br />Jika pemberian kredit kepada 90 nasabah oleh BRI Unit Mulyosari Surabaya yang dianggap fiktif dan data serat dokumen tidak sesuai, apakah termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 7 Thn 1992 Tentang Perbankan, Pasal 2, 8 dan 9 ayat (2) UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perbankan?<br /><br />Kalau terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit KUR kepada 90 nasabah, apakah hanya Mantri yang bertanggung jawab secara hukum atau bersama-sama dengan Kepala Unit sebab OTS dilakukan oleh Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri bersama Kepala Unit BRI Mulyosari Surabaya? Dan bagaimana pula dengan Pasal 49 ayat (2) huruf tentang Perbankan bila terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit KUR BRI unit Mulyosari Surabaya kepada 90 nasabah?. (*) <br /></div>

Korupsi News Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Kredit KUR BRI Unit Mulyosari Rp5,046 M : OTS Dilakukan Bersama, Mengapa Hanya Mantri Jadi Terdakwa, Kepala Unit di Luar Kursi Pesakitan?

Terdakwa Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri : “Saya tidak tau kalau nasabah itu fiktif karena saat Verikasi kelapangan saya bersama-sama de...

»