BERITAKORUPSI.CO

Lima Tersangka Kasus OTT Pelindo III Masuk Pidana Umum Bukan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-DWg2iVCqR4AiCATS8-aMzBbQlpGKJm5XCuRtx84ClJtcRc07EsDuZzSarwFHAbfU6uP8qPrLo9xxQqVNapcupZ-omfDhdWNcpftwrbkdvkg4DAl6yUos-JLtEBMFizo1PODL1gYppk/s1600/Ilustrasi+Korupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-DWg2iVCqR4AiCATS8-aMzBbQlpGKJm5XCuRtx84ClJtcRc07EsDuZzSarwFHAbfU6uP8qPrLo9xxQqVNapcupZ-omfDhdWNcpftwrbkdvkg4DAl6yUos-JLtEBMFizo1PODL1gYppk/s640/Ilustrasi+Korupsi.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini ibarat “akar ilalang” yang sulit di hilangkan, ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu. Bisa jadi hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat dihukum berat agar tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang berkaitan dengan adanya biaya tak resmi yang dikenal dengan istilah Pungli saat berurusan dengan instansi pemerintah. Namun sayang, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli masuk kategori Korupsi atau suap (Pidana Khusus) melainkan dianggap sebagai pemerasan (Pidana Umum), sehingga diadili di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipokor) Seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada November 2016 lalu. Dalam kasus ini, Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berhasil menagkap 5 pelaku, dan Dua diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) uang jutaan rupiah. Kelima tersangka tersebut yaitu,  Djarwo Surjanto (Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya yaitu Mieke Yolanda, Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya). Ke 5 tersangka ini, akan di adili di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, setelah berkasnya dilimpah dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan JPU dari Kejaksan Agung (Kejagung) RI. Hal itu seperti yang diampaikan oleh Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Suarabaya, Lingga, yang juga salah satu JPU untuk menyidangkan kasus tersebut kepada media ini, Minggu, 25 Maret 2017. “Ia, JPU nya banyak, ada 6 orang dari Kejari Tanjung Perak dan 3 dari Kejagung. Kasusnya masuk Pidum (Pidana Umum.red),” kata Lingga. Kasus OTT Pelindo III Surabaya, berbeda dengan kasus OTT yang melibatkan salah seorang Jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Ahmat Fauzi (AF) bersama Abdul Manaf (AM). Kedua tersangka ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya. Keduanya dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun oleh JPU dari Kejari Surabaya dan Kejagung RI. Namun oleh Majelis Hakim, djatuhi hukuman (Vonis) 4 tahun. Sebab, pasal yang menjerat para pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK), hukuman pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun. Sementara dalam pasal pemersan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada hukuman minimal. “Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP Tindak Pidana Pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut: Ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, ayat (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini”  (Redaksi)

News Pidana Lima Tersangka Kasus OTT Pelindo III Masuk Pidana Umum Bukan Korupsi

beritakorupsi.co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini...

Kajati Jatim “Takut” Mengusut Tiga Kasus Korupsi

16.26 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1XA0SPVnKnfH9JSA6Zl86qBV6hDG_5OBSNwR7_62x4u_3toTIXEDU6GfPXKN3T_VHdLAMkHK7UJuEyEuFTkASfDqvxwWkFvjbhwi42NzVLtNphwZ8vXB-H5s_KT1v06f1Co7PEyKLOs/s1600/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1XA0SPVnKnfH9JSA6Zl86qBV6hDG_5OBSNwR7_62x4u_3toTIXEDU6GfPXKN3T_VHdLAMkHK7UJuEyEuFTkASfDqvxwWkFvjbhwi42NzVLtNphwZ8vXB-H5s_KT1v06f1Co7PEyKLOs/s640/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli HUtagalung</td></tr>
</tbody></table>
 
 
beritakorupsi.co – Sejak Maruli Hutagalung menduduki jabatan tertinggi di Lembaga Adiyaksa Jawa Timur pada akhir Desember 2015 hingga sekarang, Dia telah dua kali menghebohkan dunia hukum saat menangani kasus Korupsi yang ada di Jawa Timur 
 
Yang pertama, saat Kajati Jatim Maruli Hutagalung, menetapkan La Nyalla Mattalitti, Ketua Kadin Jatim yang juga tokoh Pemuda Panca Sila (PP) beberapa bulan setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, di tetapkan menjadi tersangka dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2011 lalu, dengan kerugian negara sebesar Rp 1 M. Dan untuk yang pertama kali pula mungkin, Maruli Hutagalung mengeluarkan beberapa kali Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) dalam kasus yang sama dan dalam waktu yang relatif sama, saat lembaga yang dipimpinnya kalah beberapakali dalam sidang Praperadilan yang dilayangkan pihak La Nyalla (Akhirnya di Vonis bebas setelah diadili). 
 
Lalu yang kedua, saat menetapkan Bos Jawa Pos Group salah satu Media terkenal dan di "takuti” di Jatim, yang juga mantan menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta tokoh Pers Nasional menajdi tersangka dalam kasus Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Jawa Timur yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dengan PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 M lebih, diamana Dahlan Iskan saat itu menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) bersama Wishnu Wardhana, selaku Ketua Tim Penjualan asset yang juga mantan Ketua DPRDR Surabaya (saat ini masih proses sidang). 
 
Dalam dua kasus ini, Maruli Hutagalung banyak mendapat kritik baik yang Pro maupun yang kontra dari berbagai pihak mulai dari media, politik, orang-orang hukum dan pejabat dan mantan pejabat negara. 
 
Penetapan status tersangka terhadap dua tokoh ini oleh Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejasaan Tinggi – Jawa Timur, tak sedikit yang mengkritik bahwa tindakan yang dilakukannya adalah “berbau Politik” nama dan foto wajahnya pun hampir setiap hari menghiasi halaman media lokal Khususnya. 
 
Namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa, tindakan pria asli suku Batak ini patut di puji dan didukung dalam pemberantasan kasus Korupsi yang dianggap salah satu kejahatan luar biasa. 
 
Anehnya, dibalik “kegarangan” Maruli Hutagalung saat menetapkan kedua tokoh tersebut diatas menjadi tersangka dalam Kasus dugaan Korupsi, ternyata tidaklah demikian dalam beberapa kasus Korupsi yang lebih jelas dengan adanya putusan (Vonis) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. 
 
Diantaranya, Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. 
 
Lalu kaus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar. 
 
 Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa yaitu, Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu). 
 
Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, untuk menghabiskan anggran dsn hsrudlsh bertsnggung jawab. 
 
Usai persidangan saat itu, sempat terjadi ketegangan antara salah satu istri terdakwa dengan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu. Istri terdakwa menuding bahwa Jaksa tak berani memerikasa Wali Kota terkait keterlibatannya dalam kasus yang menyeret suaminya. Ketidak beranian Jaksa menurut istri terdakwa, karena Jaksa telah “meneriama sesuatu”. 
 
Selain dua kasus ini yang “hilang” dari buku daftar “hitam” Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, ternyata masih ada yang “lenyap” diantaranya, asus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar. 
 
Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. 
 
Terkait dengan kasus ini, Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, tak berkomentar sama sekali saat ditanya wartawan media ini. Maruli hanya menjawa terkait dikeluarkannya Sprindik Umum dalam kasus Korupsi pelepasan asset oleh PT PWU, pada Sabtu, 24 Maret 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim “Takut” Mengusut Tiga Kasus Korupsi

Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli HUtagalung beritakorupsi.co – Sejak Maruli Hutagalung menduduki jabatan tertinggi di Lem...

Pembeli Asset PT PWU Akan Menyusul Dahlan Iskan Dan Wishnu Wardhana

20.48 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdowWz6ZoIA5UO6SriAx8tkSu7kHRPSliZIwx8e7OIituDO5zM0fMU7u-JoZC517PZPiAM1Og4jONL1RUpifnEflV_6YVLZ5jjwFcbGp1pgNCNqffSwumy_l6V7OrPAOLEn5SXPUWrADA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdowWz6ZoIA5UO6SriAx8tkSu7kHRPSliZIwx8e7OIituDO5zM0fMU7u-JoZC517PZPiAM1Og4jONL1RUpifnEflV_6YVLZ5jjwFcbGp1pgNCNqffSwumy_l6V7OrPAOLEn5SXPUWrADA/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto, Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur Adi Mandiri (kiri) dan Maruli Hutagalung (Kajati Jatim)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
beritakorupsi.co – Buku daftar “hitam” di tangan Maruli Hutagalung, Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus dugaan Korupsi, terkait lepasnya Dua asset Pemerintah Provinsi Jatim yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan mantan wartawan senior yang juga tokoh Pers Nasional, Dahlan Iskan, akan menambah  “pendaftar” baru. Dua nama sebelumnya yaitu, Dahlan Iskan (Dirut) PT PWU dan Wishnu Wardhana, mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset PT PWU serta mantan Ketua DPRD Surabaya, saat ini “menyandang gelar” terdakwa dan sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam persidangan kedua terdakwa (perkara terpisah), Wishnu Wardhana sudah dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda 750 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan. Wishnu juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2,6 M atau pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan terdakwa Dahlan Iskan, tak lama lagi juga akan bernasib sama dengan mantan bawahannya itu semasa di PT PWU. Sebab, keduanya “diseret” JPU dari Kejati Jatim setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim pula, dibawah komando Maruli Hutagalung, “yang tak kenal pantang mundur maju terus”. Penetapan Keduanya menjadi tersangka/terdakwa karena pelepasan asset daerah diduga menyalahi aturan ayang ada. Dua dari sekian asset Pemprov Jatim yang di kelola PT PWU berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah menjadi Satu, yang dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Namun menurut Kejati Jatim, bahwa lepasnya asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, diduga tidak sesuai dengan prosedur dalam perturan/perundang-undangan diantaranya, tidak diumkannya dalam media masa Nasional berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga maupun lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih. Dari fakta persidangan inilah, kemudian Kajati Jatim, mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Umum sekita seminggu yang lalu. Hal itu dijelaskan Maruli, saat dihubungi media ini, Sabtu, 24 Maret 2017. “Betul, masih Dik (Penyidikan) Umum,” kata Maruli. Saat ditanya, “sasaran panah” terkait dikeluarkannya Sprindik Umum tersebut, pria yang hobby catur sejak kuliah dulu di Jakarta ini mengatakan, ke pembeli asset. “Pembeli asset,” jawabnya singkat. Pembeli aseet yang dimaksud adalah PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), Direktur Utama (Dirut)-nya adalah Oepojo Sardjono dan Sam Santoso (Direktur). Namun tidak menutup kemungkinan, selain pembeli asset PT PWU yang menjadi “sasaran tembak” Sprindik Umum Kajati, bisa juga ke pihak-pihak lain sesuai fakta dalam persidangan. 
 Menaggapi Sprindik Umum yang dikeluarkan Kajati Jatim, Penasehat Hukum (PH) Sam Santoso, Dr. Sudiman Sidabuke menaggapinya. Pengacara senior ini mengatakan, terlalu prematur untuk membicarakan adanya tersangka baru. Alasannya, karena si penjual asset PT PWU yaitu Dahla Iskan dan Wishnu Wardhana, masih dalam proses sidang yang belum jelas putusannya, apakah dihukum atau divonis bebas, juga layak dipertimbangkan oleh penyidik. “Menurut saya, terlalu prematur untuk berbicara akan adanya tersangka dari pembeli. Mengingat, penjual saat ini masih sidang yang nasibnya belum jelas, dalam arti apakah dihukum, bebas dan lain-lain, juga layak dipertimbangkan oleh penyidik. Pembeli yang beretikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang. Jadi sebaiknya tersangka baru diwacanakan setelah putusan PT PWU Inkracht atau berkekuatan hokum tetap,” kata Sidabuke, saat dihubungi media ini, Minggu, 24 Maret 2017. Sidabuke menambahkan, secara legal formal sah-sah saja Dia (Kajati)bertindak seperti itu. Karena hanya melihat hokum hitam putih. “Dia lupa dibalik  orma formal, hokum itu punya jiwa dan sistematisasi, juga menarik untuk dikaji. Pembeli yang mana mau dip roses, mengingat informasinya, ada lebih 30 obyek yang dijual atau dibeli orang. Lalau apakah PT PWU akan diadili lagi bersama pembeli ?,” kata Sidabuke balik bertanya.   (Redaksi)

News Tipikor Pembeli Asset PT PWU Akan Menyusul Dahlan Iskan Dan Wishnu Wardhana

Foto, Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur Adi Mandiri (kiri) dan Maruli Hutagalung (Kajati Jatim) beritakorupsi.co – Buku daftar “hit...

Kajati Jatim Keluarkan Sprindik Untuk Tersangka Baru

10.18 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvq3j8shxBnshyrLQeSHi0sc-FHY4LFJI6Fp4VD1Lnjc1KB0evSEpWelFra3ht8mgMZqPe2tuuIN-o0Er__uVu9dSy6W3WsFv1wAx2t1jTU-KHCZ_jhDXvz5bn-3-R4sdrenN8K936TQ8/s1600/JPU+Trimo.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvq3j8shxBnshyrLQeSHi0sc-FHY4LFJI6Fp4VD1Lnjc1KB0evSEpWelFra3ht8mgMZqPe2tuuIN-o0Er__uVu9dSy6W3WsFv1wAx2t1jTU-KHCZ_jhDXvz5bn-3-R4sdrenN8K936TQ8/s1600/JPU+Trimo.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Trimo</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Panasnya Mata Hari tak sepanas hati “ku”. Ungkapan ini yang barangkali akan segera dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pelepasan asset Pemerintah Provinsi – Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang terletak di Tulungagung dan Kediri, yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih. Akibat rasa “panas”, tidur pun tak bisa nyenyak sekali pun dikamar yang dilengkapi dengan pendiangin udara alias AC, sebab hati/perasaan maupun pikiran akan selalu bertnya, siapakah yang akan tersangka baru dalam Jilid II ? Dalam Jilid I, Kejati Jatim sudah menyeret Dua petinggi PT PWU yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) Dahlan Iskan termasuk Wishnu Wardhana. Pasalnya, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, telah mengeluakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum terkait kasus dugaan Korupsi proses penjualan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, yang terletak di Tulungagung dan Kediri yang diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, tidak diumkannya dalam media masa Nasional berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga, lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sebab, asset daerah Pemprov Jatim yang dikelola oleh PT PWU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah. Dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.  Hal itu disampaikan oleh JPU Trimo seuasai sidang tuntutan terhadap terdakwa Wishnu Wardhana, selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset yang dikelola oleh PT PWU, pada Jumat, 24 Maret 2017. “Pimpinan sudah mengeluarkan Sprindik sifatnya umum, sudah seminggu,” kata JPU Trimo menjawab Media ini. namun Jaksa Trimo tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Sprindik yang dimasksud. Pada persidangan sebelumnya, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan terungkap, adanya pembayaran terlebih dahulu baru kemudian dilakukan proses lelang. Diantara saksi yang dihadirkan JPU adalah, Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; Sugeng Hinarjo, bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas (sidang pada 20 Januari 2017) Dalam persidangan saat itu, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru dilaksanakan pada tanggal 3 Sepetember 2003. Dalam proses lelang tersebut, panitia tidak pernah melakukan tugasnya namun memperoleh honor antara 1 – 1,5 juta kecuali Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar 5 juta rupiah. Pada hal, anggaran yang disediakan untuk panitia sebesar Rp 510 juta. Kemudian pada sidang selanjutnya selanjutnya (Selasa, 24 Januari 2017), JPU menghadirkan 4 saksi dari pemprov. Jatim diantaranya,  M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubbag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang. Ketiga saksi dari Pemrov itu adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “dihinggapi penyakit” lupa saat itu. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa, mengingat sorotan lampu Blitz Kamera mengarah saat itu dan bisa jadi “setelah” persidangan. sementara keterangan Appraisal saat itu mengatakan, dokumen yang dikeluarkannya hanya untuk kepentingan managemen dan tidak boleh dipergunakan untuk penjualan. Sementara pada sidang berikutnya (7 Maret 2017), JPU membacakan BAP saksi kunci yakni, Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri dalam persidangan, karena Sam Santoso dikabarkan sedang sakit. Dalam BAP yang dibacakan JPU Lili, Sam Santoso menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian. "Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," lanjut JPU Lili membacakan BAP Sam Santoso. JPU juga membacakan BAP mantan Gubernur Imam Utomo di hari yang sama. Dalam BAP yang di bacakan JPU menyebutkan, bahwa saksi (Imam Utomo) mengakui ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Namun saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Saksi menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim.  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim Keluarkan Sprindik Untuk Tersangka Baru

JPU Trimo beritakorupsi.co – Panasnya Mata Hari tak sepanas hati “ku” . Ungkapan ini yang barangkali akan segera dirasakan oleh orang-o...

Wishnu Wardhana Dituntut 7,5 Thn Penjara Dan Uang Pengganti Rp 2,6 M

10.15 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiOpDqlig6z86yr7GoiHxBzsnyRexOAFQgdI2fqSimHA8N5I_P5F0qgpwPu8P_TEw94lZxl7PLZsYOtcWjpbB8Apsd3q6VhiVI_9XLRG4-31XGz2zjdRNX5kWOMprUUcXbQtVXDtR1jg/s1600/IMG20170314204842.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiOpDqlig6z86yr7GoiHxBzsnyRexOAFQgdI2fqSimHA8N5I_P5F0qgpwPu8P_TEw94lZxl7PLZsYOtcWjpbB8Apsd3q6VhiVI_9XLRG4-31XGz2zjdRNX5kWOMprUUcXbQtVXDtR1jg/s640/IMG20170314204842.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang 
merangkap  Tim penjualan asset yang 
Kepala Unit Usaha serta Ketuadikelola oleh PT PWU</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang dan terkadang menegangkan, antara saksi dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa maupun dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1 milliar lebih, tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim. Pasalnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) telah membacakan surat tuntutannya dalam persidangan dihadapan Lima Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, kepada terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset yang dikelola oleh PT PWU, pada Jumat, 24 Maret 2017. Dalam surat tuntutannya, JPU Trimo dkk menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim, tidak sesuai prosedur. Sebab, JPU menyebutkan dalam surat tuntutannya bahwa, dalam fakta persidangan, terdakwa Wishnu Wardhana selaku ketua Tim penjualan asset telah menerima pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003, berupa 4 lembar BG (Bilyet Giro) sebesar Rp 8.750.000.000 untuk tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung dan 17 milliar rupiah untuk pembayaran tanah dan bangunan yang terletak di Kediri, dari Upoyo Sarjono, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM), dan uang tersebut kemudian disetorkan ke Bendahara PT PWU. Pada hal, pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) baru dilakukan sekitar September 2003. Sementara proses lelang tidak pernah dilakukan, dan tidak pernah diumumkan di media masa berbahasa Indonesia. Administrasi dibuat agar pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai prosedur. Tidak hanya itu, JPU juga mengungkapkan berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pelepasan asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri tidak melibatkan lembaga hukum unutk menentukan harga, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keungan negara sekitar Rp 11 M lebih. JPU pun menyatakan bahwa, terdakwa Wishnus Wardhana, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHP. Dan meminta gara Majelis Hakim menjatuhkan pidan penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun. “Menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tauhun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ucap JPU Lilik Lindawati Tidak hanya itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2.689.284.899. Apa bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar maka harta bendanya akan dirampas untuk negara.apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama dua tahun. Lamanya terdakwa menjalani hukuman penjara dalam tuntutan JPU adalah selama 7 tahun dan 6 bulan. Menanggapi tuntutan JPU tersebut, PH terdakwa Wishnu Wardhana, Dading mengatakan kepada Majelis Hakim, seharusnya terdakwa dituntut bebas karena tidak ada kerugian negara. “Tuntutan Jaksa terlalu berat. Dalam supremasi hukum, Jaksa seharunya menuntut bebas terdakwa karena tidak ada kerugian negara,” kata Dading. Usai persidangan, JPU Trimo menjelaskan kepada media ini bahwa, perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal 2 UU korupsi. “Terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama. Proses pelepasan asset tidak sesuai dengan prosedur. Dalam fakta persidangan yang terungkap, sudah ada pembayaran sebelum ada proses lelang dan RUPSLB. Prosesnya dibuat hanya seakan-akan benar. Denda yang dikenakan ke terdakwa berdasarkan pasal 18 UU Korupsi. Uang penggembalian itu, ada kerugian negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” kata JPU Trimo.  (Redaksi)

News Tipikor Wishnu Wardhana Dituntut 7,5 Thn Penjara Dan Uang Pengganti Rp 2,6 M

terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Tim penjualan asset yang Kepala Unit Usaha serta Ketuad...

Mantan Ketua MK Salah Menyebut Pasal Dipersidangan, Lalu Minta Maaf

10.11 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSrGUiPkfUbATgAT7Kf2NoQOBdfbMu_IZbFkmtazE1LTyPnGB_HTJI6snQHDGHq1afq9O56zVWnTzi-PRrWLOVL1X0yBZFD1w1toMFxXc4ibwb89SVXEloE3t2YMD5GhsnX-KaDc59VI/s1600/Hamdan+Zoelva.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSrGUiPkfUbATgAT7Kf2NoQOBdfbMu_IZbFkmtazE1LTyPnGB_HTJI6snQHDGHq1afq9O56zVWnTzi-PRrWLOVL1X0yBZFD1w1toMFxXc4ibwb89SVXEloE3t2YMD5GhsnX-KaDc59VI/s640/Hamdan+Zoelva.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto, manatan Ketua MK Hamdan Zoelva, jadi Ahli Ad Chart untuk terdakwa Dahlan Iskan</td></tr>
</tbody></table>
 
 
Hamdan Zoelva, Jadi Ahli Ad Chard Dalam Sidang Korupsi Untuk Terdakwa Dahlan Iskan/ beritakorupsi.co – Kalau seorang Ahli dari Akademisi (Dosen) dihadirkan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa dalam persidangan untuk didengar pendapatnya sesuai dengan pengetahuannya di hadapan Majelis Hakim untuk meringkan kliennya, tetapi Ahli tersebut salah menyebut pasal dalam UU yang begitu panjang lebar dijelaskan, hal itu mungkin masih di maklumi. Namun bila Ahli Ad Chart yang dihadirkan PH terdakwa dalam persidangan adalah mantan Ketua Mahkamah Konstusi ? Seperti yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Jawa Timur yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha dengan terdakwa mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PT PWU) yang juga mantan menteri BUMN, Dahlan Iskan, pada Jumat, 24 Maret 2017 Dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Tahsin, Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, menghadirkan Ahli yang meringankan, terkait tuduhan JPU terhadap Dahlan Iskan, atas proses penjualan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, yang terletak di Tulungagung dan Kediri yang diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, tidak diumkannya dalam media masa Nasional berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga, lembaga hukum maupun tidak adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sebab asset yang dikelola oleh PT PWU tersebut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesaru Rp 11 Milliar lebih. Namun pelepasan itu hanya berdasarkan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Anehnya, RUPSLB itu dibentuk setelah terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), seperti yang terungkap dalam persidangan. Tak tanggung-tanggung. Tim PH terdakwa mantan Wartawan senior serta tokoh Pers Nasional itu pun menghadirikan Hamdan Zoelva, sebagai Ahli yang meringankannya dari ancaman tuntutan JPU dalam sidang berikutnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstusi Hamdan Zoelva ini menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, tekait pertanyaan PH terdakwa mengenai pertanggung jawaban kekayaan negara dalam Perseroan Terbatas (PT). Menurut Ahli yang juga mantan Pengacara ini menjelaskan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD adalah keuangan negara. “Judgment Bussines Rule orientasinya untuk keuntungan perusahaan, sedangkan Goverment Judgment Rule berkaitan dengan pelayanan publik sebagai tugas administrasi negara, dua hal itu harus dipisahkan. Artinya, penilaian pemeriksaan keuangan negara yang ada dalam BUMN dengan keuangan negara yang ada dalam administrasi pemerintahan,” tutur Ahli Anehnya, mantan Ketua Lembaga Tinggi Negara ini mengatakan, unsur pidana dapat hilang kalau sudah ada RPUS. Hal itu diaktankatannya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. “Begini…..Kalau di dalam proses ini ada unsur pidananya, apakah bisa hilang dengan adanya RUPS,” tanya Ketua Majelis Hakim “Bisa. Sebagai PT, maka tunduk terhadap Undang-Undang PT. Keputusan tertinggi dalam PT ada pada RUPS. Itulah kenapa Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Kalau rapat sudah memutuskan tidak ada masalah. Sepanjang pelepasan aset sudah disetujui komisaris dan RUPS, maka pelepasan aset itu sah dan unsure pidananya tidak ada," katanya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Yang mengejutkan adalah, saat JPU Trimo mengajukan satu pertanyaan yang membuat “KO” Ahli ini lalu meminta maaf, terkait apa yang di paparkannya panjang lebar di hadapan Majelis Hakim mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). “Saudara Ahli. Pasal berapa dan Undang-Undang PT Nomor berapa. Kalau UU PT tahun ’95 seperti ini,” kata JPU Trimo dengan tegas sambil member syarat kepada JPU Lilik untuk membacakan pasal yang maksud, “Ia maaf maaf, salah,” kata Hamdan Zoelva, tersipu malu. Yang menjadi pertanyaan, andaikan JPU yang menghadirkan Hamdan Zoelva dalam persidangan, bisa jadi sikap PH terdakwa akan menolak lebih keras lagi seperti pada saat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, yang sempat ditegur Ketua Majelis Hakim. Namun kali ini, PH terdakwa tetap mengajukan kepada Majelis Hakim, agar keterangan Ahli dapat diperbaiki kemudian dan disampaikan dalam persidangan. Terkait kesalahan Ahli yang menyebutkan pasal dalam Undang-Undang Perseron Terbatas, JPU Trimo menjelaskan kepada media ini bahwa, JPU akan menolak keterangan ahli diluar persidangan. “Kalau itu diperbaiki dan kemudian diserahkan, jelas-jelas kita akan menolak. Yang sah adalah didalam persidangan di hadapan Majelis, bukan keterangan yang sudah diperbaiki,” ujar JPU Trimo dengan tegas.  (Redaksi)

News Tipikor Mantan Ketua MK Salah Menyebut Pasal Dipersidangan, Lalu Minta Maaf

Foto, manatan Ketua MK Hamdan Zoelva, jadi Ahli Ad Chart untuk terdakwa Dahlan Iskan Hamdan Zoelva, Jadi Ahli Ad Chard Dalam Sidang Ko...

Mobil Dinas Ketua PN Surabaya Ditarik Pemkot Kembali

22.35 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjEbEDtE-2l29384zc2iUxMZ-92XesQFmMHL03OIKH9p67HQBX73z5A1b-5M6Qn7O91O4T39MqfouxwcLkeLfFKKX21rEQQxGkBDMBOizGewEyR7FQOKO1cXBFVfMrF7cloEP-PF_ZiDM/s1600/Ilustrasi+Mobil+Sedang+Diderek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjEbEDtE-2l29384zc2iUxMZ-92XesQFmMHL03OIKH9p67HQBX73z5A1b-5M6Qn7O91O4T39MqfouxwcLkeLfFKKX21rEQQxGkBDMBOizGewEyR7FQOKO1cXBFVfMrF7cloEP-PF_ZiDM/s640/Ilustrasi+Mobil+Sedang+Diderek.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ungkapan ini barangkali tepat bagi Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia Khususnya Surabaya, agar tidak terulang untuk yang kedua kalinya saat menerima bantuan hibah berupa kendaraan dinas yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota. Pasalnya, Wali Kota Surabaya menghibahkan 3 (Tiga) unit kendaraan dinas untuk Pengdilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya diantaranya,  Mobil Pajero Sport type terbaru tahun 2017 untuk Ketua PN, Sudjatmiko, yang diserahkan sekitar tiga minggu yang lalu. Dan tak lama dari situ,  Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, melalui Biro Hukum Pemkot Surabaya mengajukan gugatan kepada PT Gala Bumi Prima (GBP) terkait polemik Pasar Turi Baru. Sementara Dua unit mobil lagi dipergunakan sebagai mobil dians Wakil Ketu PN yang dihibahkan pada tahun 2015 serta 1 unit  Mobil Izuzu Panther untuk operasionla umum dihibahkan 2013 lalu. Sialnya, Ketiga kendaraan yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut ditarik dua hari setelah sidang putusan gugatan Pemkot Surabaya kepada PT GBP pada Kamis, 23 Maret 2017. Penarikan kendaraan yang dihibahkan Pemkot Surabaya tersebut diduga berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim PN Surabaya atas gugatan Pemkot kepada PT GBM yang dalam putusan Majelis menyatakan bahwa, gugatan tidak dapat diterima. Sehari setelah putusan itu (21 Maret 2017), Wali Kota Surabaya, Tri Rimaharini, mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terkait akan ditariknya kenadaraan yang dihibahkan pada Rabu, 22 Maret 2017. Dan pagi harinya. Hal itu diakui oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum  PN Surabaya, Rully, saat dihubungi media ini. hal senada juga diakui oleh Humas PN Surabaya, Hakim Sigit. "Suratnya kemarin kita terima, tadi pagi sudah ditarik. Saya tidak mau menilai latar belakangnya, tapi kita menyadari itu bukan mobil kita dan sudah diminta lagi, kita kembalikan," kata Hakim Sigit. Sekedar untuk diketahui. Berdasar informasi dari PN Surabaya, gugatan yang dilayangkan Pemkot Surabaya terkait hak Pengelolah Pasar Turi Baru adalah untuk yang ketiga kalinya, dan dua kali kalah. Sementara untuk yang ketiga kalinya, gugatan Pemkot Surabaya kepada PT Gala Bumi Prima juga kandas. Sebab, Hakim PN Surabaya Mangapul Girsang, yang mengaadili perkara tersebut mengembalikan ke penggugat (Pemkot) dengan pertimbangan, bahwa gugatan tidak dapat diterima. Alasannya, bahwa para pihak dalam gugatan tersebut kurang.  (Redaksi)

Regional Mobil Dinas Ketua PN Surabaya Ditarik Pemkot Kembali

beritakorupsi.co – Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ungkapan ini barangkali tepat bagi Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia ...

Tersangka Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

01.22 beritakorupsi 0

News Tipikor Tersangka Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

Bambang Irianto, saat masih aktif menjabat Wali Kota Madiun beritakorupsi.co – Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lam...

Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

22.20 beritakorupsi 0

Pemerintahan Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey beritakorupsi – Tak ada yang mengira kalau gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Suarabaya te...

Pieter Talaway : Kasus Terdakwa Chin Chin Berawal Dari Gugatan Cerai

21.51 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3K3HxlSq34SPSdBwyyI8RHgmdExXZ8W6vMrbSk3RaH048GYTTvfhtmHMC6Q2GwWUQu79yec3dimSiGpo8UlfKEqzIAFJ6Z6gVl8-b3chyphenhyphenuG1CftGSLxgEZcrmSzB0mLKDvxSNNCVljw/s1600/Pieter.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3K3HxlSq34SPSdBwyyI8RHgmdExXZ8W6vMrbSk3RaH048GYTTvfhtmHMC6Q2GwWUQu79yec3dimSiGpo8UlfKEqzIAFJ6Z6gVl8-b3chyphenhyphenuG1CftGSLxgEZcrmSzB0mLKDvxSNNCVljw/s640/Pieter.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pieter Talaway (tanda panah) saat di Pengailan Timpikor (Dok)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – “Lihatlah tanda, merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan, bila kau marah menutupi salahmu” ini adalah sebahagian dari syair lagu dengan judul “Hati Yang Luka” yang dinyanyikan oleh Artis Betharia Sonatha. Barangkali ini pula yang dialami oleh Trisulowati alias Chin Chin bersama suaminya, Gunawan Angka Widjaja (Gunawan), hingga Chin Chin mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta gono-gini terhadap suaminya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sebagai jalan terbaik diantara keduanya, karena mungkin rasa Cinta sudah terasa “hambar” janji pernikahan sehidup semati sudah tak lagi melekat diingatan. Namun sayang, sidang gugatan perceraian itu belum berakhir dengan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, kini Chin Chin harus “menelan Pil pahit” dari suaminya, yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pasalnya, Gunawan Angka Widjaja (Gunawan) melaporkan istrinya ke Polisi dengan tuduhan penggelapan dokumen perusahaan, diamana Chin Chin menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace, sementara Gunawan adalah sebagai Komisiaris, yang notabene adalah milik keduanya. Dan saat ini, wanita cantik itu menyandang gelar sebagai terdakwa, dan sedang menjalani proses persidangan di PN Suarabaya, dalam perkara penggelapan dokumen perusahaan atas laporan suaminya sendiri. Memang, dalam urusan rumah tangga, kedaunya adalah sebagai suami istri. Namun, dalam sebuah bisnis atau perusahaan yang didirikan bersama, dimana istri sebagai Dirut dan suami sebagai Komisiaris, apakah hilang begitu saja dan hanya mengenal antara bawahan dan pimpinan ? Menurut salah satu Penasehat Hukum (PH) terdakwa Chin Chin, Pieter Talaway, yang berkantor di Jalan Raya Arjuna Surabaya, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor mengatakan bahwa, kasus yang menimpa kliennya berawal dari gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini yang diajukan terdakwa terhadap suaminya di PN Suarabaya. Dan untuk menghindari pembagian harta itu, suami terdakwa melaporkan Chin Chin kepihak Kepolisian dengan tuduhan penggelapan doukumen perusahaan. “Ada perkara awal yaitu gugatan perceraian termasuk pembagian harta gono gini yang diajukan oleh Chin Chin terhadap suaminya. Chin Chin tidak kuat atas sikap suaminya yang sering memukuli. Makanya Chin Chin mengajukan gugatan cerai,” kata Pieter, Selasa, 21 Maret 2017. Pieter menjelaskan, untuk menghindari pembagian harta gono gini dalam gugatan perceraian yang diajukan Chin Chin, Gunawan pun membuat laporan. Pada hal, kata Pieter, dokumen perushaan yang dimaksud bukan dihilangkan atau digelapkan, meliankan dipindahkan atas permintaan Akuntan terkait akan dilakukannya audit terhadap perusahaan. “Ini kan status keduanya sebagai suami istri. Chin Chin memang sebagai Direktur di perusahaan itu, tetapi tidak digaji sama sekali. Karena perusahaan itu adalah milik mereka atau perusahaan keluargalah,” ujar Pieter. Pieter justru mempertanyakan, Apakah status mereka bisa terpisah sebagai suami istri dalam perusahaan milik mereka ? “Kan nggak. Dokumen itu dipindahkan atas permintaan Akuntan yang akan melakukan audit. Akuntan meminta agar dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Kalau disitu kan kurang luas. Bayangkan dokumen sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dan itu pun diketahui Gunawan. Tapi untuk menghindari pembagian harta gono gini, Gunawan melaporkan Chin Chin,” ungkap Pieter. Saat dsinggung terkait laporan balik Chin Chin terhadap Gunawan ke Polisi, Pieter mengatakan, saat ini masih proses di penyidik. “Sudah mulai di proses, tinggal menunggu aja,” pungkasnya. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea, yang juga Penasehat Hukum terdakwa, kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya pada minggu lalu mengatakan, kalau klienya Chin Chin sudah melaporkan Gunawan ke Polda Jatim. “Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin, dan sudah di BAP termasuk Dua saksi dari pihak Bank. Kami mendengar, sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidik, sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman Sebagai Dirut, lanjut Hotman, berhak untuk memindahkan dokumen perusahaan termasuk memindahkan uang serta membuka rekening perusahaan. “Kalau ada orang yang mengatakan lupa, anda sendiri tau, memang selamanya agak lupa kalau ada masuk duitnya puluhan milliaran, tapi ini ratusan milliar. Jadi intinya begini. Dokumen cuma brosur-brosur dibilang itu pencurian karena dipindahkan. Tapi uang hampir 400 milliar masuk ke rekening Dia (Gunawan), itu apa namanya. Artinya, memang ini kan keluarga. Chin Chin sebagai Dirut dengan kewenangan penuh dan tidak digaji. Dalam Anggaran Dasar (AD) disebutkan, bahwa ijin Komisiaris hanya diperlukan kalau untuk meminjam uang apabila menjaminkan asset perusahaan, itu standart dalam sebuah Akte,” ungkap Hotman Lebih lanjut pengacara asal Jakarta ini menjelaskan bahwa, dokumen yang diduga digelapkan terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis. “Yang dilaporkan bahwa, seolah-olah Ibu Chin Chin ini menggelapkan dokumen-dokumen yang secara nilai ekonomisnya nggak ada, karena sebahagian besar hanya brosur-brosur. Dia bilang, memindahkan dokumen itu oleh Dirut ke gedung lain itu salah. Ia, memindahkan dokumen salah, dimana-mana yang berwenag adalah Dirut. Jangankan memindahkan dokumen, memindahkan uang dan membuka rekening itu kewengan Dirut. Jadi uang tidak boleh masuk ke rekening komisiaris karena uang itu kewenngan Dirut. Jadi kalau bisa masuk 400 milliar, apa salahnya kalau cuma dokumen yang tidak ada nilainya ekonomisnya bisa dipindahkan oleh dia (Chin Chin),” ujar Hotman Lebih lanjut Hotman mengatakan, Itu dipindahkan gara-gara mau diaudit oleh Akuntan publik. Dan untuk mengaudit sebegitu kan tidak mungkin tidak dihilangkan. Ini aja sudah pusing kita melihatnya (sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sengaja dibawa dalam persidangan).  Itulah makanya, Akuntanya Marwadi sudah ketemu Gunawan. Mau diaudit, Gunawan yang minta, surat ke Dia. Karena mau diaudit saya butuh dokumen, kita hilangkan. Dokumen itu tidak bisa dijual tidak ada nilai ekonomisnya,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, Kuasa Hukum Gunawan, belum berhasil dihubungi.   (Redaksi)

Pidana Pieter Talaway : Kasus Terdakwa Chin Chin Berawal Dari Gugatan Cerai

Pieter Talaway (tanda panah) saat di Pengailan Timpikor (Dok) beritakorupsi.co – “Lihatlah tanda, merah di pipi, bekas gambar tanganmu,...

Kasus Korupsi Ditangani APH Yang Berbrda, Tuntutanpun Berbeda ?

02.48 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzYsHPbNQkKsGFMS-JnSCGBlyeYdXPFwG2KeTZ8FYB_aDCPwRjZ6mVPTqAFqMdOUHjL8GEWAcEdql5SfbMUiZBghPqACZfJ-fJo7bPix5ekKcr5Yj43rnLkrilmMf_pwCk1ZydqVDnxMM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzYsHPbNQkKsGFMS-JnSCGBlyeYdXPFwG2KeTZ8FYB_aDCPwRjZ6mVPTqAFqMdOUHjL8GEWAcEdql5SfbMUiZBghPqACZfJ-fJo7bPix5ekKcr5Yj43rnLkrilmMf_pwCk1ZydqVDnxMM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
 beritakorupsi.co – “Lain ladang, lain ikannya!” ungkapan ini sepertinya tepat dalam penanganan suatu kasus Korupsi pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Dua Instansi yang berbeda yaitu Kepolisian dan Kejaksaan di Jawa Timur. Apakah penyidikan kasus Korupsi yang ditangani Dua instansi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berbeda yakni, Kepolisian dan Kejaksaan, dan tuntutan pidananyapun harus berbeda ? atau karena jabatan si terdakwa ? atau dari perbuatan si terdakwa itu sendiri yang membedakan ? Namun entahlah ! Yang jelas, masyarakat dapat melihat beberapa kasus Korupsi yang ditangani oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, jauh berbeda dengan kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK sendiri. Hal itu terlihat dalam Dua kasus perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda, pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 21 Maret 2017. Kedua kasus perkara Korupsi tersebut yaitu, kasus Korupsi Jasa Retribusi Sewa Perairan antara PT Smelting dengan Pemkab Gresik pada tahun 2006 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.376.873.600 dengan terdakwa, mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, DR. Khusnul Khuluq dan Dua petinggi PT Smelting yakni, Dukut Imam Widodo dan Saiful Bacri. Dan kasus Korupsi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang tahun 2010 Jilid II, terkait proses perijinan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pertambangan, yang dimiliki PT IMMS yang di wakili oleh Konsultan AMDAL dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyeret terdakwa mantan Plt. DLH, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih, (Konsultan), Wakil Direktur CV Lintas Sumberdaya Lestari. Dalam persidangan, JPU Ido Luksito, dkk dari Kejati Jatim, membacakan tuntutannya dihadapan Majelis Hakim terhadap Ke Tiga terdakwa yakni, DR. Khusnul Khuluq, Dukut Imam Widodo dan Saiful Bachri. Penyidikan dalam kasus ini ditangani oleh Tim Penyidik Polda Jatim. Dalam tuntuntutannya, Tiga terdakwa ini dituntut ringan yaitu 1 tahun dan 6 bulan pidan penjara denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan dengan pasal yang sama pula yakni, pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap JPU Ido. JPU juga menyebutkan bahwa uang sebesar Rp 1.373.440.000 termasuk 773.440.000 juta rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa DR. Khusnul Khuluq dan sisanya dari terdakwa Saiful Bachri disita untuk negara. Sementara, dalam kasus Korupsi dengan Dua terdakwa yaitu, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih, dituntut jauh lebih berat dari mantan Sekda Gresik ini yakni, dengan pidan penjara masing-masing selama 5 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan tanpa pindana tambahan berupa uang pengganti. Sebab ke Dua terdakwa ini tidak menikmati kerugian negara, karena hanya kesalahan administrasi dalam proses pengurusan ijin AMDAL. Kasus ini ditangani Penyidik Kejati Jatim, setelah mencuatnya kasus meninggalnya ‘alm. Salim Kancil’ tahun 2015 lalu. Namun tuntutan pidan penjara yang dijatuhkan JPU dari Kejati Jatim ini terhadap terdakwa berbeda. Apakah karena penyidikan yang ditangani Dua Lembaga Aparat Penegak Hukum yang berbeda yaitu Kejaksaan dan Kepolisian dalam kasus Korupsi, sehingga tuntutannya berbeda, atau karena jabatan dari terdakwa sendiri ? Pada hal, terdakwa Ninis dan Abdul Rahem Faqih tidak menikmati hasil Korupsi melainkan kesalahan dalam proses pengurusan Ijin AMDAL, karena kerugian negara sebesar Rp 79 M sudah dibebankan kepada terdakwa WNA (Warga Negara Asing) Hong Kong, Lam Chong San. Berbeda dengan terdakwa mantan Sekda Gresik ini. Terdakwa mengembalikan uang yang diduga dari hasil kejahatan alias Korupsi setelah beberapa tahun dinikmati dan kemudian dikembalikan setelah adanya penyelidikan ? Terkait dengan tuntan JPU terhadap para terdakwa ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan 2 hari untuk membuat Pledoi (Pembelaan)-nya. “Hari Jumat sore pembelaan,” kata Hadi Mulyo Utomo selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Khusnul Khuluq, maupun Dr. Sudiman Sidabuke, PH terdakwa lainnya.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi Ditangani APH Yang Berbrda, Tuntutanpun Berbeda ?

beritakorupsi.co – “Lain ladang, lain ikannya!” ungkapan ini sepertinya tepat dalam penanganan suatu kasus Korupsi pada saat penyidika...

“Gerakan MAPALA se-Surabaya Untuk Hari Air Sedunia”

02.52 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIwPT8GWkbdkeC4hU38ZsVTtcbUyrtql9cVE2EFseOjWtud8NcLJY2fgDmJCfEWCmGTYBJPlDwZ3z1jWOAw81v8jK-JLZChBU0AESv8vNvHR-kyVYkpETjsxztRJZoVFQcdljkQX2Wvg/s1600/Kali+Mas+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIwPT8GWkbdkeC4hU38ZsVTtcbUyrtql9cVE2EFseOjWtud8NcLJY2fgDmJCfEWCmGTYBJPlDwZ3z1jWOAw81v8jK-JLZChBU0AESv8vNvHR-kyVYkpETjsxztRJZoVFQcdljkQX2Wvg/s640/Kali+Mas+Surabaya.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kali Mas Surabaya </td></tr>
</tbody></table>
 
  FASHION SHOW DIATAS AIR - 
 
 beritakorupsi.co – Pencemaran air bersih saat ini sangat memprihatinkan dan mengancam kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya. Pemerintah maupun masyarakat luas sudah saatnya bergandengan tangan untuk menanggulangi sebelum terlambat. Salah satu aksi nyata yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya pantut mendapat dukungan dari pemerintah Daerah maupun pusat. 
Isu tentang krisis dan pencemaran air bersih sudah bukan masalah baru di berbagai negara  dunia, permasalahan air perlahan namun pasti menjadi masalah serius yang diangkat oleh berbagai forum lingkungan , baik berskala nasional maupun Internasional. Peringatan Hari Air Sedunia akan dilaksanakan setiap 22 Maret dengan mengajak seluruh masyarakat untuk sadar akan krisis air yang mengglobal. Berangkat dari permasalahan itu Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya memutuskan untuk melaksanakan aksi bertema “Gerakan Pencinta Alam Untuk  Negeri”. 
Kegiatan yang diikuti langsung oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan  dilakukan pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 08.00 – 17.15 WIB di sungai Kalimas Jasa Tirta  Wonokromo sebagai titik start dan kalimas skatepark Embong Kaliasin, Genteng sebagai titik finish. Beberapa bentuk kegiatan yang akan dilakukan MAPALA se- SURABAYA adalah peragaan 50 MODEL FASHION SHOW DIATAS AIR MEMAKAI KOSTUM SAMPAH DAUR ULANG, BERSIH BERSIH SUNGAI, PENYULUHAN MEGENAI DAMPAK DAN  PENANGGULANGAN BANJIR. Aksi solidaritas MAPALA se-Surabaya ini secara umum bertujuan untuk mengajak dan  menyadarkan setiap elemen masyarakat terhadap pentingnya fungsi air sebagai penyangga  kehidupan dan secara khusus ingin menjadikan sungai di Surabaya menjadi bersih. Dari kegiatan 
 ini diharapkan bermanfaat sebagai media komunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya  menjaga lingkungan, mengembalikan fungsi ekosistem di air, serta meningkatkan kesadaran  masyarakat terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai agar tidak lagi membuang sampah di sungai. 
Kegiatan ini juga terlaksana atas hasil forum bersama Silaturahmi dan Diskusi MAPALA se-Jawa di MAYAPALA kampus STMIK AMIKOM Yogyakarta 12 frebruari 2016 lalu. Saat itu diputuskan salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah mengadakan “AKSI SERENTAK  PERINGATAN HARI AIR” dihari yang sama dengan konsep masing-masing disetiap daerah.  Tanpa ada perubahan nyata, baik dalam perilaku sehari-hari maupun dunia industri dengan  kebijakan pemerintah yang tepat, pada 2030 kebutuhan air akan lebih besar 40 persen dari jumlah yang tersedia untuk itu semoga kegiatan ini menjadi salah satu peringatan yang memeperingatkan kita akan krisis air dunia. Susunan Acara Peringatan Hari Air Sedunia 2017 "Peringatan Hari Air Sedunia" Forum Mapala se-Surabaya Bersih Sungai Kalimas start Jasa Tirta, Wonokromo Pkl. 08:00 - 09:00 : Persiapan Pkl. 09:00 - 09:15 : Pembukaan bersih sungai Pkl. 09:15 - 13:00. : Pengarungan hingga finish Pkl. 13:00 - 14.00. : Ishoma Penyuluhan dan Pameran Baju Daur Ulang Kalimas Skatepark, EmbongKaliasin, Genteng Pkl. 08:00 - 13:00 : Persiapan dekorasi Pkl. 13:00 - 14:00. : Ishoma Pkl. 14:00 - 14:15. : Pembukaan Pkl. 14:15 - 17:00. : Acara Puncak Pkl. 17.00 - 17:15. : Penutupan. 
 
*Sumber : Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya.   (Redaksi)

Regional “Gerakan MAPALA se-Surabaya Untuk Hari Air Sedunia”

Kali Mas Surabaya FASHION SHOW DIATAS AIR - beritakorupsi.co – Pencemaran air bersih saat ini sangat memprihatinkan dan menganca...

Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Dituntut 3,3 Tahun Penjara

01.35 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIY4zP2ApKkn-d1JppU0Bp9KTfk0C-u1gfd46ouYWQYaVbSleP4ACEDeQzvMdGha8uXcypD479zodq3PUFk10Ube8_0pDQeepayQDI4RGP05gOD7yeuSPdhghVFlt67EPM35rbrz2N5s/s1600/Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIY4zP2ApKkn-d1JppU0Bp9KTfk0C-u1gfd46ouYWQYaVbSleP4ACEDeQzvMdGha8uXcypD479zodq3PUFk10Ube8_0pDQeepayQDI4RGP05gOD7yeuSPdhghVFlt67EPM35rbrz2N5s/s640/Bawaslu.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Setelah 4 terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim Jilid I dan 3 terdakwa dalam Jilid II di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun lalu, saat ini giliran 3 terdakwa Jilid III menunggu “suara Palu” Majelis Hakim setelah ke Tiganya di tuntut pidana penjara oleh JPU, pada Senin, 20 Maret 2017. Ketiga terdakwa dalam Jilid III ini adalah sesama rekanan yang CV-nya dipinjam oleh pejabat Bawaslu sendiri untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2013 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 142 Millair dari NPHD APBD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Jatim diantaranya, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Teresia dan Dona. Sementara untuk terdakwa dalam Jilid IV, yakni Arifin dan Samudji Hendrik Susilo Bali (Pejabat Pengadaan) yang “meminjam” Bendera (CV) para rekanan sekaligus sebagai pelaopr dalam kasus ini,  masih menunggu “antrian” di Polda Jatim yang hingga sejak 2015 samapai sekarang belum dilimpahkan ke Kejati Jatim. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endriyanto dan JPU Agung dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyatakan bahwa, terdakwa Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHPidana. Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan bahwa para terdakwa meminjamkan CV-nya kepada Bawaslu untuk mengikuti lelang pengadaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu dan menerima keuntungan. Sehingga terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Tidak hanya pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang yang dinikmati oleh para terdakwa dari hasil meminjamkan CV-nya yang besarnya berbeda. “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama Dua tahun denda sebesar Lima puluh ribu rupiah subsidair Tiga bulan kurungan,” ucap JPU Endriyanto. Masing-masing terdakwa juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 8.503.000 (untuk terdakwa Firdaus) untuk terdakwa ochmat Budi Utomo Rp 38 juta dan terdakwa Ali Sodikin sebesar Rp 89 juta. Dan apa bila terdakwa tidak membayar dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang. Dan apa bila tidak mencukupi, amka diganti hukuman pidana penjara selama Satu tahun. Sehingga total keseluruhan lamanya penjara yang di tuntut ke masing-masing terdakwa selama 3 tahun dan 3 bulan. Atas tuntutan JPU tersbut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan Pembelaannya (Pledoi) dalam persidangan yang akan datang. “Majelis memberikan waktu Satu minggu untuk menyampaikan pembelaannya,” kata Majelis Hakim. Usai persidangan, terkait tersangka lain yakni Samuji Hendrik yang hingga saat ini belum dilimpahkan perkaranya dari penyidik Polda Jatim ke Kejati Jatim, JPU Endriyanto, mengatakan masih menunggu. “Masih menunggu, sudah P21,” kata JPU Endri singkat Sebelumnya, Tujuh terdakwa dalam perkara ini sudah divonis pada tahun lalu dan Tiga diantanya bebas. Empat terdakwa dalam Jilid I yaitu, Amru (Sekretaris di Vonis 4 thn) Gatot Sugeng Widodo (Bendahara, di Vonis 5)  Ahmad Khusaini (1 thn) dan Indroyono (2 thn) (keduanya rekanan) Dan 3 terdakwa dalam Jilid II yang divonis bebas yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner yakni, Andreas Pardede dan Sri Sugeng. Terkait bebasnya Ketiga terdakwa ini, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur, tidak jujur. 
 
 
 
  Fakta dalam Persidangan Sebelumnya 
 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya bisa jadi ada benarnya. Sebab, sesuai fakta persidangan dari hasil audit BPKP seperti dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa (Dr. Sufyanto, Andreas Pardede dan Sri Sugeng) tidak dapat mempertanggung jawabkan dana perjalan dinas sebesar Rp.127,5 juta yang berasal dari dana hibah NPHD Pilgub Jatim 2013 lau. Pada hal, seluruh biaya perjalanan dinas sudah di SPJ kan, dan telah disita oleh penyidik Polda Jatim. Dalam fakta persidangan, dana perjalanan dinas berubah menjadi uang THR sesuai keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim. Anehnya, dokumen SPJ perjalanan dinas yang disita penyidik, tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan jilid I maupun jilid II. Yang lebih aneh lagi, bahwa keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim yang menyatakan bahwa, yang dibagikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 2013 lalu adalah uang THR. Ternyata, keternagan para saksi di BAP pada saat pemeriksaan di penyidik Polda Jatim karena diarahkan oleh penyidik sesuai keterangan saksi di persidangan. Ironisnya, dana perjalanan dinas yang seharusnya adalah milik para saksi karena sudah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta berjalan dengan sukses, ikut juga disita oleh penyidik saat itu sementara saksi Ahli R. Wahyudi, dari BPKP yang melukan penghitungan atas kerugian negara, setelah menerima data-data dari penyidik Polda Jatim, namun tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa dengan alasan, karena keterbatasan waktu. Namun R. Wahyudi mengakui di persidangan Jilid II ini, dia diminta oleh penyidik Polda untuk memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita penyidik. Tidak hanya itu. Ahli dari BPKP perwakilan Jatim ini pun tidak melakukan konfirmasi ke pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan oleh Inpektorat, sebab dana perjalanan dinas yang dipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan. Sementara, ada hasil audit BPKP jauh sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas permintaan Amru, selaku Sekretaris Bawaslu kepada BPKP, tanggal 25 Juli 2013. Dan saran yang dianjurkan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu dalam hasil audit tersebut, menyarankan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, agar mengintruksikan kepada Sekretaris Bawaslu untuk ; Melaporkan kembali kepada Gubernur Jatim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun hal itu dibantah juga oleh R. Wahyudi. Saksi Ahli dari BPKP ini justru merasa yakin dan mengatakan kepada Majelis Hakim saat itu, bahwa hasil audit dan saran BPKP tidak ada. Pada hal, tindakan yang dilakukan oleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah, untuk mengamankan keuangan Negara. Alasannya, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiri terjerat oleh kwitansi. Sementara yang diserahkan bendahara ke penyidik Polda jatim adalah kwitansi sementara yang sudah di SPJ dan tidak berlaku lagi. “Kita akan pikirkan lebih dahulu, sehubungan dengan keterangan palsu dipersidangan dan pemalsuan dokumen oleh saksi ahli. Dia (R.Wahyudi dari BPKP Jatim) dalam persidangan menyatakan sudah melakukan klarifikasi, pada hal tidak pernah ada. Tanda tangan para terakwa itu tidak pernah ada ditanda tangani oleh para terdakwa,” ujar Pane, saat itu. Tidak hanya itu, lanjut Pane, harusnya ada tindakan ekseminasi terhdap penyidik dari lembaga diatasnya terkait putusan Majelis Hakim kepada terdakwa hari ini. “Ini putusan sesuai fakta persidangan. Bukti dokumen perjalanan dinas yang disita oleh penyidik tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan. Itu dana perjalanan dinas bukan THR,” kata Pane.  (Redaksi)

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Dituntut 3,3 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Setelah 4 terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim Jilid I dan 3 terdakwa dalam Jilid II di Vonis oleh Majelis Hakim Penga...

Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

16.02 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s1600/IMG-20170318-WA00001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="519" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s640/IMG-20170318-WA00001.jpg" width="640" /></a></div>
 
 
 Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK 
 
 
beritakorupsi.co – Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,6 Triliun dengan dua terdakwa yakni, terdakwa Irman (60 thn) mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI) / mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik dan terdakwa Sugiharto (57 thn) mantan Direktur Pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri 
RI, yang menyeret sejumlah nama pejabat di negeri ini, kini muncul lagi 
kasus yang hampir sama yakni kasus dugaan Korupsi Pembangunan Pasar 
Besar Madiun dan kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan
 tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. 
 
Semula, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bambang Irianto yang menjabat Wali Kota Madiun sejak 2010 hingga sekarang, terkait dugaan Korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 76,5 miliar yang dikabarkan menerima dana tanpa prosedur alias gratifikasi. Pada hal, kasus ini dikabarkan telah di SP3 alias dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. 
 
Dan pada tanggal 17 Oktober 2016, KPK menetapkan Bambang Irianto menjadi tersangka, sejumlah barang bukti telah disita termasuk beberapa asetnya berupa mobil maupun tanah dan bangunan. 
 
Penetapan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka “berbuntut” panjang. Sejumlah mantan pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun tak bisa tidur nyenyak menikmati sejuknya udara yang keluar dari celah-celah Air Conditioner (AC) di ruang tidurnya, sebab mimpi buruk bisa jadi menghantuinya bila malam hari tiba. 
 
Sabtu, 18 Maret 2017, Tim Penyidik KPK pun memeriksa aparat penegak hukum yaitu mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun, Isno Ihsan di Markas Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur di Kota Madiun. Dan masyarakat Kota Madiun Khusunya, menunggu apakah penyidik KPK secara terbuka dan transparan dalam penanganan kasus ini ? 
 
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Kota Madiun, Budi Santoso, saat hubungi media ini, Minggu, 19 Maret 2017. 
 
Budi mengatakan, kasus Korupsi BI (Bambang Iranto) merupakan bukti, bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menyangkal Korupsi di Kota Madiun yang sangat memalukan, walaupun pada akhirnya mereka telah mengembalikakan. Sebanyak 30 anggata DPRD dan sejumlah pejabat Forpinda ikut menikamti manisnya kue Bambang Irianto dari hasil Korupsi. 
 
“Kasus korupsi BI (Bambang Irianto) merupakan bukti bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menangkal Korupsi di Kota Madiun. Buktinya, 30 orang anggota DPRD dan sejumlah pejabat Forpimda ikut menikmati manisnya kue BI hasil Korupsi. Walaupun akhirnya dikembalikan, namun WKR menilai bahwa selama ini ada kongkalikong yang luar biasa yang dilakukan semua pejabat di Madiun yang tak mampu menangkal Korupsi apabila diciprati. Ini sangat memalukan. Sharusnya pejabat daerah setingkat Kapolres, Kajari kalau diberi titipan uang harusnya dipertanyakan lebih dulu ini uang apa,” kata Budi melalui teleponnya. 
 
Saat ditanya Media ini terkait sejumlah Perwira Polisi yang turut dperiksa penyidik KPK, Budi membenarkan dan mengatakan bahwa beberapa Perwira Polisi itu pernah menabat Kapolres Kota Madiun saat Bambang Irianto menjadi Wali Kota Madiun sejak 2010 lalu hingga sekarang. 
 
“Iya. Yang dipriksa itu semua mantan Kapolres selama BI memimpin di Madiun sejak tahun 2010 sampai sekarang,” ungkapnya. 
 
Ditanya lebih lanjut, apakah Kepala Kejaksaan (Kajari) Madiun, turut diperiksa termasuk mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Madiun ?. Ketua LSM WKR yang bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus Korupsi Khususnya di Madiun ini menjelaskan, Paris Pasaribu, belum diperiksa tetapi sudah ada namanya dalam daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN. 
 
“Paris Pasaribu belum diperiksa tapi memang sudah ada daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN. Jadi semua pernah menikmati uang hasil dari kejahatan BI, misalnya dengan dalih uang THR (Tunjungan Hari Raya), uang tahun baru dan lain-lain. Saya heran , baru kali ini 1 (Satu) tersangka bisa menyeret hampir 200 orang yang diperiksa KPK mulai dari OPD, pengusaha, Forpimda, maupun pihak-pihak lain yg masuk pusaran itu, misalnya seorang perempuan yang diduga istri siri BI,” ungkap Budi kemudian. 
 
Namun Budi mengakui, KPK bisa jadi memeriksa pejabat Kejati Jatim. Alasannya, karena kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) di SP3 kan dengan alsan masih terlalu dini. 
 
“Kejati Jatim Sepengetahuan saya belum ada. Tapi saya yakin nantinya ada. Karena saya curiga, kasus PBM di SP 3 kan oleh Kejati dengan alasan masih terlalu dini utk dilanjutkan. Alasan apa itu,” ujarnya dengan nada bertanya. 
 
Nyatanya, lanjut Budi,  ketika kasus itu ditangan KPK bisa terurai semua. Tidak hanya kasus korupsi PBM saj, tetapi ada gratifikasi proyek selama BI berkuasa maupun TPPU yg melibatkan orang-orang penting. 
 
“Tahun 2016 nihil. 2015 hanya mengani kasus proyek Embung Pilangbango. Itupun karena kami desak, kita demo. Menurut analisa saya ada pihak yang “diselamatkan”. Sangat janggal yang dijerat hanya PA (Pengguna Anggaran) dan perencana. Sedangkan disini ada pengawas, pelaksana proyek tapi aman-aman saja. WKR berencana, kasus Embung Pilangbango akan kita bawa ke KPK agar semua bisa terang benderang termasuk pihak-pihak yang menyelamatkan supaya bisa diusut tuntas,” pungkasnya. 
 
Terkait kasus perkara korupsi proyek pembangunan Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar Rp 19 milliar, salah satu terdakwa dalam persidangan menyebut nama Kajari Madiun Paris Pasaribu menerima aliran dana termasuk Bambang Irianto, mantan Kajari Madiun, mantan Kasi Kasi Pidsus dan anak Wli Kota Madiun yang menjabat selaku Sekretaris PD Jatim. 
 
“Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sedang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untuk membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi (Kasi Pidsus) di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah, menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari),” ucap terdakwa dalam persidangan, 7 Maret 2016 
 
Menurut terdakwa, “Pada pertemuan antara terdakwa dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun,” 
 
Dalam pembelaannya, terdakwa merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama, karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. 
 
“Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000,” ungkap terdakwa dihadapan Majelis Hakim, pada, 7 Maret 2016 lalu. 
 
Terpisah. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa mengatakan, belum mengetahui, terkait nama Kajari Madiunm Paris Pasaribu, yang masuk dalam daftar nama pejabat yang akan diperiksa penyidik KPK. 
 
“Nggak tau aq Mas, dr media katanx mantan2 Kajari disana (Nggak tau aku Mas, dari media katanya mantan-mantan Kajari disana),” kata Suarbawa, melalui SMS-nya. 
 
"Tdk tau Mas, tp media mengatakan bgt, sumbernya mana sy tdk tau, baikx dikonfik ke Febriansyah jubir KPK Mas (Tidak tau Mas, tapi media mengatakan begitu, sumbernya mana saya tidak tau, baiknya dikonfirmasi ke Febriansyah juru bicara (Jubir) KPK, Mas," lanjut Suarbawa kemudian 
 
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hingga berita ini ditulis, tak mau menanggapi pertanyaan wartawan media ini yang dikirimkan melalui Nomor WhatsAppnya ke Nomor 08527224XXXX.  (Redaksi)

News Tipikor Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK beritakorupsi.co – Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang...

Dahlan Iskan “Di Wawancarai” JPU Dari Kejati Jatim

03.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidblECkSlsRykVjPEXQejcS8nkAZCiHXvh6gdGXWzhagTyczZXxYe4zk7xjMm9ihmq7zmGn8My0oXKNYGaI-JdBiaq1l4B6R9Aj61nz2ErkyLPJTrgGL1kcyqop60n2E3yuw1sictzac/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidblECkSlsRykVjPEXQejcS8nkAZCiHXvh6gdGXWzhagTyczZXxYe4zk7xjMm9ihmq7zmGn8My0oXKNYGaI-JdBiaq1l4B6R9Aj61nz2ErkyLPJTrgGL1kcyqop60n2E3yuw1sictzac/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sebagai mantan Wartawan senior dan Pemimpin Redaksi Jawa Pos, salah satu media lokal dan terkenal di Jawa Timur, Dahlan Iskan sudah terbiasa melakukan wawancara atau mengajukan berbagai pertanyaan seputar “kasus” yang sedang diliputnya, namun kali ini Dialah yang akan ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Iatim), dengan beberapa pertanyaan terkait pelepasan asset Daerah Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung yang diduga tidak sesuai prosedur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih. Kaitannya, Dahlan Iskan adalah mantan Direktur Utama (Dirut), sementara Wishnu Wardhana adalah mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset di PT PWU milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim. Sebelumnya, pada Jumat, 10 Maret 2017, Wishnu Wardhana telah menjadi saksi untuk Dahlan Iskan sebagai terdakwa. Kali ini, Tim JPU dari Kejati Jatim pun juga menghadirkan Dahlan Iskan, sebagai saksi (juga terdakwa) kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Jatim dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, untuk terdakwa Wishnu Wardhana, yang di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Selasa, 14 Maret 2017. Anehnya, saat di tanya JPU Trimo seputar dokumen-dokumen yang ditanda tanganinya terkait pelepasan asset di Kediri dan Tulungagung,  mantan menteri BUMN dan kandidat Calon Presiden dari Partai Demokrat di tahun 2014 ini, sering kali menjawab lupa, ma’af benar-benar lupa. Namun saksi yang juga terdakwa ini mengakui, kalau dirinya menanda tangani beberapa dokumen terkait proses pelepasan asset tersebut tidak meneliti lebih dahulu. Alasannya, dirinya percaya kepada bawahannya dan mengatakan kalau Ia tidak begitu paham mengenai penjualan asset karena dari swasta murni. “Saya tanda tangani tetapi tidak saya teliti. Saya percaya dan memang saya tidak begitu paham bagaimana proses penualan asset karena saya orang swasta murni,” Jawab Dahlan Iskan dihadapan Majelis. Pada hal, saksi di usulkan menjadi Dirut di PT PWU oleh Gubernur Jatim, karena saksi Dahlan Iskan adalah asli Jawa Timur dan seorang pengusaha sukses diantaranya Jawa Pos dan lain-lain. Tidak hanya itu. Saksi Dahlan Iskan juga mengakui telah menanda tangani beberapa Akte sekaligus terkait penjualan asset di Tulungagung dan Kediri yang dibawa Notaris ke kantornya di Graha Pena, yang sekarang menjadi kantor Jawa Pos Group di Jalan Ahmat Yani, Surabaya, bukan ke Kantor PT PWU. Yang menjadi pertanyaan. Apakah proses pembuatan dokumen penting berupa Akte, Notarisnya yang datang sambil membawa Akte yang sudah disiapkan tinggal menada tangani, atau para pihak yang menghadap ke Notaris di kantornya ? Atau karena kesibukannya, sehingga Notarisnya yang datang menghadap ? Namun Dahlan Iskan keberatan dan menolak, terkait keterangan saksi kunci Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri selaku pembeli aseet, dalam BAP (Berita Acaara Pemeriksaan) yang dibacakan JPU dihadapan Majelis karena Sam Santoso tidak bisa hadir karena sakit, pada persidangan sebelumnya menjelakan bahwa, Sam Santoso sendirlah yang  menemui Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, untuk mengajukan penawaran dan pembayaran berupa BG untuk asset di Tulungagung sebesar Rp 8.750 M dan Kediri senilai Rp 17 M. Dan dalam BAP tersebut dikatakan bahwa, Dahlan Iskan memperkenalkan Wishnu Wardhana kepada Sam Santoso. "Saksi (Sam Santoso) bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, Surabaya yang sekarang menjadi kantor Jawa Pos dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menanyakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso. “Beberapa hari kemudian, saksi menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian,” lanjut JPU Lili membacakan "Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," kata JPU Lili, seperti yang ada di BAP Sam Santoso. “Sayang pak Sam dan Pak Imam Utomo tidak hadir biar bisa di kronfrontir. Saya tau lama Pak Sam adalah pengusaha sukse tapi saya belum pernah bertemu. Pak Wishnu mempertemukan saya dengan Pak Sam di Rumah Mahakn Mirama saat makan siang. Pak Sam ,” kata saksi Dahlan Iskan. Dahlan Iskan merasa namanya dicatut oleh Sam Santoso, terkait proses jual beli aset PT PWU. Pada hal, Dahlan Iskan menandatangani Akte jual Beli tanggal 22 Nopember 2003. Anehnya, mungkinkah Sam Santoso, berani mencatut nama Dahlan Iskan tanpa prosedur untuk kepentingan Sam Santoso pribadi atau selaku Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, mengingat Dahlan Iskan sebagai pemilik perusahaan Media Harian terkenal di Jawa Timur ? Mengapa Dahlan Iskan tidak melaporkan Sam Santoso ke pihak Kepolisian terkait pencatutan namanya dalam proses jual beli asset PT PWU yang menyeretnya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi ? Kasus yang menyeret Dahlan Iskan ke pusaran kasus dugaan Korupsi, ternyata tidak hanya pelepasan asset Daerah Jawa Timur yang dikelola oelh PT PWU, melainkan kasus dugaan Korupsi pengadaan Mobil Elektrik jenis Mikrobus dan Bus Eksekutif, dengan anggaran senilai Rap 32 milliar. Mobil tersebut rencanya akan dipamerkan sekaligus dijadikan sebagai kendaraan resmi delegasi Indonesia dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) ke - XXI tahun 2013 di Bali Namun dalam pelaksanaan proyek pengadaan mobil tersebut, Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, dipercaya untuk mengerjakan (sudang di Vonis 9 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan Dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar atau pidana penjara tiga tahun oleh Hakim Agung di tingkat Kasasi). Sementara Agus Suherman, adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, yang pada saat itu, salah satu pejabat di BUMN. Anggaran yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut melibatkan beberapa BUMN pula diantaranya, PT BRI (Bank Rakyat Indonesai), PT PGN (Perusahaan Gas Negara) dan PT Pertamina. Ibarat peribahasa, “Apa daya tangan tak smapai”. Mobil-mobil itu pun tak sesuai rencana, melainkan dihibahkan kepada enam Perguruan Tinggi Negeri, yakni UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gajah Mada), Unibraw (Universitas Brawijaya) dan Universitas Riau. Padahal dalam perjanjian kerja, PTN tersebut tidak diikutkan. Tak terima dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung RI, Dahlan Iskan mengajukan Praperadialn di Pengailan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun usahanya untuk lepas dari jeratan hukum kandas. Sebab, pada tanggal 14 Maret 2017 disaat dirinya menjadi saksi untuk terdakwa Wishnu Wardhana, Hakim tunggal Praperadilan, Made Sutrisna, menolak keseluruhan  permohlan Dahlan Iskan.  (Redaksi)

News Tipikor Dahlan Iskan “Di Wawancarai” JPU Dari Kejati Jatim

beritakorupsi.co – Sebagai mantan Wartawan senior dan Pemimpin Redaksi Jawa Pos, salah satu media lokal dan terkenal di Jawa Timur, Dahlan...

JPU “Hukum” Majelis Hakim dan Saksi Dalam Perkara Korupsi

02.42 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSdn8rD1lHyXh0XLqPp2Zq1N2uwy-k4GcLxO_9OG6t0JX9mzT7w3mtojdGBx5TUaxojjndeEMe4vS9bQiBjrWUcyl6BOSEomM4X7q9NS9r6n2DHLxPTrUDFFqr5k2IF4xs3E4BWN_7zw/s1600/IMG_20160914_111431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSdn8rD1lHyXh0XLqPp2Zq1N2uwy-k4GcLxO_9OG6t0JX9mzT7w3mtojdGBx5TUaxojjndeEMe4vS9bQiBjrWUcyl6BOSEomM4X7q9NS9r6n2DHLxPTrUDFFqr5k2IF4xs3E4BWN_7zw/s640/IMG_20160914_111431.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Haim Dr. Andriano (Anggota), Hakim Tahsin. SH., MH (Ketua) dan Dr. Lufsiana (Anggota) sedang menunggu JPU dari Kejari Pamekasan </td></tr>
</tbody></table>
 
 
beritakorupsi.co – Empat orang saksi dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan dalam sidang perkara Korupsi Jilid III pengadaan beras fiktif tahun 2014 di gudang Bulog (Badan Urusan Logistik) Sub Divre XI Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 milliar atau sebanyak 1.504,7 ton , pada Senin, 13 Maret 2017 Saksi tersebut yakni, Fendi, Sayuri, Wofi dan Fandi. Ke Empatnya adalah warga Pamekasan yang memenuhi panggilan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Pamekasan untuk datang ke Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk 4 dari 6 terdakwa yaitu, Totok, Yoni atau Yeki, Pardi, Sohibul dan Marzuki. Sementara terdakwa Sunarso alias Seh dan Totok dalam perkara yang sama akan menjalani persidangan dengan agenda tuntutan. Tragisnya, ke Empat saksi tersebut “diterlantarkan” oleh JPU di Pengadilan Tipikor sejak pukul 14.00 - 19.45 wib karena JPU tak menampakan badannya di gedung yang Khusus mengaili para terdakwa Korupsi di Wilayah hukum Jawa Timur. Pada hal, para saksi sudah sejak pkl 14.00 wib tiba di gedung Pengadilan Tipikor sesuai jadwal dalam surat panggilan yang mereka terima dari JPU. Tak ada yang tau pasti dimana dan mengapa JPU dari Kajari Pamekasan itu belum menampakkan diri di Pengadilan hingga pkl 19.45 wib, sementara 4 orang saksi, sudah tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pkl 15.00 wib, namun saksi tersebut harus sabar menunggu hingga JPU memberikan kabar karena tak berani pulang. “Ia kita saksi. Dari Pamekasan bawa kendaraan sendiri, sampai di sini (Pengadilan Tipikor.red) jm 2, dalam surat panggilan jm 2,” kata salah seorang saksi sekitar pkl 19.00 wib Sementara Penasehat Hukum masing-masing terdakwa diantaranya, Yuliana Heriyanti Ningsih, N. Tarigan, Yuli Yuniarsih dan Totok Prastowo “ibarat makan buah siamalakama, dimakan mati Bapak tak dimakan mati Ibu”. Mau pulang tak berani, menunggu tak ada kabar dari Jaksa. Penasehat Hukum para terdakwa terebut ada yang sejak pkl 11.00 wib tiba di Pengadilan Tipikor. Karena tak ada kabar dari JPU hingga lewat Magrib, para pengacara ini pun menemui Ketua Majelis Hakim Tahsin. Namun Hakim Tahsin pun tak bisa memberikan kepastian karena nasib mereka pun sama dibuat oleh JPU. “Saya sejak jam sebelas sudah disini ((Pengadilan Tipikor.red) menunggu tapi nggak tau JPU nya belum datang, ini sudah setenga Tujuh malam. Kita mau pulang kasihan terdakwa. Terdakwa jam Tiga sudah ada, itu ada di ruang tahanan. Kalau begini Jaksanya kurang profesionalimenya menghargai sesame penegak hukum,” kata Totok dengan rasa kecewa. Apa yang disampikan Totok Prastowo di ia-kan pengara lainnya. Yang lebih Ironisnya lagi, Tiga orang Majelis Hakim pun dibuat bertanya-tanya dan harus menunggu sejak sejak pkl 16.00 wib namun tak ada kabar dari JPU yang membawa perkara dugaan Korupsi ini untuk diadili oleh ke Tiga Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., (Ketua Majelis) MH, Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano (keduanya masing-masing Hakim Anggota). “Ini kita juga sedang menunggu JPU-nya. Dari jam Delapan kita sudah siap. Tinggal ini yang kita idangkan. Tolong telepon Jaksanya,” kata Hakim Dr. Lufsiana. Terpisah. Ketua Majeli Hakim Thsin juga mengatakan yang sama. Namun karena masa tahanan terdakwa sudah hamper habis awal April mendatang, Hakim Tahsin pun harus menahan diri untuk bertindak tegas atas sikap JPU yang terkesan menyepelakan jadwal persidangan yang sudah disepakaiti dalam persidangan sebelumnya. “Ini para terdakwa sudah hamper habis masa tahanannya. Yang Dua tuntutan dan lainnya masih saksi. ia kita tunggu sampai Jaksanya datang,” kata Hakim Tahsin sambil menunggu JPU. Hinngga Wartwan media ini meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor sekitar pkl 19.45 wib, JPU juga belum dating. Sementara informasi yang didapat media ini, persidangan baru digelar sekitar pkl 20-00 wib, namun sidang yang digelar haya membacakan surat tuntutan JPU kepada Kedua terdakwa yakni, Sunarso alias Seh dan Totok. Kedua terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan. Atas tuntutan JPU tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih, dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (YLKI) akan menyampaikan Pledoi (Pembelaannya). Dalam kasus ini, Kejari Pamekasan telah menyeret 10 terdakwa termasuk Mantan Kepala Gudang (Kagud) Bulog Pamekasan, Kardiono yang sudah divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) pada Jum'at, 15 Januari 2016 lalu dan saat ini dalam proses Kasasi. Sementara Jilid II dengan 3 terdakwa juga sudah di Vonis pada 22 September 2016 lalu diantaranya, Kepala Subdivre Bulog XI Suharyono dan wakilnya, Prayitno serta Satu terdakwa di Vonis bebas. Dan dalam Jilid III ini, Kejari Pamekasan kembali menyeret 6 terdakwa selaku rekanan yaitu,  Totok, Yoni atau Yeki, Pardi, Sohibul, Marzuki, Sunarso alias Seh dan Totok dan saat ini masih dalam proses hokum di Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Redaksi)

News Tipikor JPU “Hukum” Majelis Hakim dan Saksi Dalam Perkara Korupsi

Foto dari Kiri, Haim Dr. Andriano (Anggota), Hakim Tahsin. SH., MH (Ketua) dan Dr. Lufsiana (Anggota) sedang menunggu JPU dari Kejari Pame...

Dua Sahabat Berstatus Sama, “Rapat” Diruang Sidang Korupsi

01.40 beritakorupsi 0

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi PT PWU, Harga Ditentukan Direksi 
 
 
   
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPya_JLDvl4Mseraxj_eSioGQAuS7fQwiPmbgz4s_1-cPQN96AG_onAX8B9H16JGv04YucOs1Xaii3x6lgFYeleC4nVXCaKOsja9Ya-6XP3TD-7hTz3a7QEjRqAhHQy7pnt1j4eu8XalQ/s1600/IMG_20170310_143839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPya_JLDvl4Mseraxj_eSioGQAuS7fQwiPmbgz4s_1-cPQN96AG_onAX8B9H16JGv04YucOs1Xaii3x6lgFYeleC4nVXCaKOsja9Ya-6XP3TD-7hTz3a7QEjRqAhHQy7pnt1j4eu8XalQ/s640/IMG_20170310_143839.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wishnu Wardhana saat menjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Wishnu Wardhana, selain Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU), milik Pemprov Jatim dan bukan milik perorangan, adalah mantan Ketua Dewan yang terhormat di Kota Surabaya. Sementara Dahlan Iskan, yang tidak asing lagi di mata dan telinga ratusan juta penduduk Indonesia, karena sebelum menjabat (mantan) Direktur Utama PT PWU, Ia  adalah mantan Wartawan Senior, Pimpinan Redaksi Jawa Pos serta Bos di PT Jawa Pos Group salah satu Media Harian yang ditakuti Khususnya para pejabat di Jawa Timur yang berkantor di gedung ibarat pencakar langit di Jalan A.Yani Surabaya, dan kemudian mantan Dirut PT PLN (BUMN) dan  mantan Menteri BUMN serta tokoh Pers Nasional. Namun sebahagian masyarakat dapat menilai dari keduanya, diamana yang satu adalah mantan Politikus yang menjabat sebagai Ketua DPRD Suarabaya, dan satunya mantan Wartawan yang juga pimpinan perusahaan Media terkenal serta ditakuti. Keduanya saat ini sama-sama berstatus terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penjualan aseet milik BUMD (Pemprov Jatim) tahun 2003 di Tulungagung dan Kediri yang  merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, karena diduga tidak sesuai prosedur. Sebagai mantan pimpinan dan bawahan di perusahaan yang sama yaitu PT PWU, untuk pertama kalinya setelah tidak lagi aktif di perusahaan Pemprov Jatim ini, keduanya bertemu dalam satu ruangan, namun bukan untuk membahas perkembangan perusahaan meliankan memberikan keterangan terkait kasus yang menyeretnya ke lingkaran “hitam” dugaan Korupsi dalam sidang di Pengailan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Jumat, 10 Maret 2017.  Sidang lanjutan perkara Korupsi pelepasan asset PT PWU di pimpin Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yaitu, Wishnu Wardhana, selaku mantan Ketua Team penjulan Aasset yang dihadirkan oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Jawa Timur (Jatim) untuk terdakwa Dahlan Iskan, selaku mantan Dirut PT PWU yang didampingi oleh team Penasehat Hukumnya Prof. Yusril Iza Mahendra dkk. Di hadapan Majelis Hakim, Wishnu Warhana atau WW menjelaskan, bahwa dirinya hanya membantu Direksi untum melakukan proses penualan asset PT PWU. “Ada asset yang dijual di Kediri dan Tulungagung berupa Pabrik, bangunan dan peralatannya. Saya hanya membantu Direksi melakukan penjualan, Direksinya sebagai Dirut Bapak Dahlan Iskan,” jawab Wishnu Namun bukan orang politikus namanya kalau tidak bisa memberikan keterangan secara “politik”. Pertanyaan JPU Trimo “Apakah yang dijual itu ikut tanahnya atau hanya pabrik, bangunan dan peralatannya ?” begitu jelas, namun dijawab panjang lebar ibarat jalan yang berbelok-belok pada hal ada jalan lurus dan cepat namun seakan “disengaja” untuk membingungkan JPU maupun Majelis Hakim, atau karena takut dari sorotan lampu kamera Wartawan ?. sehinnga JPU Trimo berkali-kali mengingatkan saksi Wishnu karena jawabannya yang “berliku-liku” Dari bukti yang ditunjukkan JPU berupa dokumen terkait perusahaan Keramik di Tulungagung yang ditanda tangani saki pada tanggal 22 Okteber 2003, pada hal keterangan saksi WW sebelumnya bahwa Ia hanya menjabat Direktur di Perusahaan Kremik Tulungagung antara 2001 -2002 yang diakui oleh saksi. Namun saksi Wishnu Wardhana tidak mengetahui terkait surat perjanjian Akte jual beli antara Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU dengan Upoyo Sarjono dan Sam Santoso dari PT Sempulur Adi Mandiri tanggal 22 Nopember 2003 dihadapan Notaris, pasal 2 dalam Akte tersebut disebutkan bahwa harga sudah disepakati untuk tanah dan bangunan seluas 24.560 m3 yang terletak di Tulungagung sebesar Rp 8.750.000.000. Dan akte kuasa menjual tanggal 22 Nopember 2003 dengan Notaris yang sama, diaman dalam akte kuasa menjula tersebut juga tercantum harga yang sama dengan akte perjanjian jual beli. Dihadapan Majelis Hakim, Washnu Wardana menjelaskan atas pertanyaan JPU bahwa yang menetukan harga terkait penjualan asset PT PWU di Tulungagung dan Kediri adalah Direksi. Terkait harga tanah dan bangunan yang terungkap dalam persidangan kali ini, sama dengan keterngan saksi Sam Sanoto. Direktur PT Sempulur Adi Mandiri yang dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya karena Sam Santoso tak hadir karena alasan sakit. Dimana dalam keternagan saksi tersebut dikatakan bahwa, harga yang ditawarkan Sam Santoso kepada Dahlan Iskan dikantornya di Graha Pena Jalan Ahmat Yanis Surabaya, sebesar Rp 8.750.000.000 dan di Kediri Rp 17 M. Dalam BAP yang dibacakan JPU Lili, Sam Santoso menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung "Saksi (Sam Santoso) bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menanyakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso. Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian. "Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," lanjut JPU Lili membacakan BAP. Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam di BAP, JPU Lili menyimpulkan bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. "Padahal penawaran aset di Kediri baru dibuka 16 Juni 2003," ucap JPU Lili. Uasi persidangan, Agus salah satu team Penasehat Hukum terdakwa Dahlan Iskan mengatakan, salah satu alasan penjualan asset tersebut karena menyalahi Perda (Kabuappaten Tulungagung)  tentang tata ruang tahun 1997. "Perda Nomor 4 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang. Intinya, larangan adanya pabrik di kawasan Kenayan karena termasuk kawasan Kota. Karena itulah pabrik keramik itu harus ditiadakan. Dan ini bukti sudah dilegalisir, bukan foto kopi," Agus Dwi Harsono, “membenarkan” penjualan terbut. “Salah satu alasan penjualan itu karena menyalahi aturan tentang tata ruang tahun 1997,” kata Agus kepada media ini.  Pada hal, yang dipersoalkan penyidik maupun JPU dari Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur bukan mengenai penjualannya tetapi proses penjualannya yang dianggap menyalahi aturan. Dan itu juga terungkap dari BAP mantan Gubernur Imam Utomo, yang dibacakan JPU dalam persidangan karena mantan orang nomor satu di Jatim ini tak bisa hadir karena sakit. Dalam keterangan saksi (BAP) tersebut dibacakan JPU dalam persidagan,  bahwa Gaubernur saat itu sudah mendapatkan informasi terkait penjualan asset tersebut yang tidak sesuai prosedur. Namun tak ada kelanjutan atau tindakan dari mantan orang nomor satu di Jatim ini. 
 Sementara, dalam BAP Imam Utomo terkait pengangkatan Dahlan Iskan menjadi Dirut PT PWU adalah, salah satu alasannya yang menjadi pertimbangan Gubernur adalah, karena Dahlan Iskan memiliki perusahaan diataranya PT Jawa Pos. Yang bisa juga, dimana Dahlan Iskan sudah tak sing lagi bagi Imam Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya dan Dahlan Iskan sebagai Pemimpin Redaksi Jawa Pos.  (Redaksi)

News Tipikor Dua Sahabat Berstatus Sama, “Rapat” Diruang Sidang Korupsi

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi PT PWU, Harga Ditentukan Direksi Terdakwa Wishnu Wardhana saat menjadi saksi untuk terdakwa Dahlan I...