Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa Sumarto, 17 Terdakwa lainnya selaku pemberi suap terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari masih menunggu jadwa sidang. Sedangkan 4 Tersangka selaku penerima suap yaitu Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo), Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhamad Ridwan (Camat Paiton) masih berada di Rutan Merah Putih KPK# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCVjcWmSbIkTXzaqiAbgmHqhosVyrqWH4_Cp75-kg-hEEM7klnespQwgCHPqFbKINdeno2uiEYaY_rxjsluSAwGTnjHQuH-4kmNDKpF6C8NbZ55AhudzHFxuxb4BpYCaG8HEP9TIBGrtM/s1334/IMG20211117101441.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCVjcWmSbIkTXzaqiAbgmHqhosVyrqWH4_Cp75-kg-hEEM7klnespQwgCHPqFbKINdeno2uiEYaY_rxjsluSAwGTnjHQuH-4kmNDKpF6C8NbZ55AhudzHFxuxb4BpYCaG8HEP9TIBGrtM/w640-h288/IMG20211117101441.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span><br /><i>“Duit dan jabatan, sepertinya ibarat sendok dan garpu yang saling mendudukung atau saling membutuhkan bila seseorang sedang makan”. </i>Dan barangkalipula, inilah yang terjadi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap terkait jual beli jabatan yang menyeret Kepala Daerah seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Nganjuk dan Probolinggo, Jawa Timur<br /><br />Banyangkan, pada tanggal (Minggu) 9 Mei 2021, Penyidik KPK dan Bareskrim Mabes Polri melakukan Tangkap Tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama ajudannya, M. Izza Muhtadin selaku penerima Suap jual beli jabatan, dan 5 Camat di Kabupaten Nganjuk selaku pemberi suap  (Dupriono, Edie Srijanto, Haryanto, Bambang Subagio dan Tri Basuki Widodo) karena kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Dari kegiatan Tangkap Tangan tersebut, KPK menetapkan 7 orang tersangka, yaitu 2 selaku penerima suap dan 5 selaku pemberi suap. Kelimanya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Sementara Novi Rahman Hidhayat dan M. Izza Muhtadin masih menunggu tuntutan JPU Kejari Nganjuk dan Kejagung RI<br /><br />Bupati Nganjuk sebelumnya yang digantikan Novi Rahman Hidhayat, yaitu Taufiqurrahman, terpidana Kasus Korupsu Suap yang juga Terdakwa Kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU juga Tertangkap Tangan KPK pada Oktober 2017 lalu.<br /><br />Kasus Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat masih hangat diperbincangkan diberbagai tempat Khususnya di Jawa Timur terutama masyarakat Kabupaten Nganjuk termasuk pemberitaan di berbagai media masa, dan bahkan perkara tersebutpun belum tuntas diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, KPK kembali melakukan Tangkap Tangan terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur, Minggu, 29 Agustus 2021<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJAwBOOfNUcuAsFw21QdLZ8cM2C0tgI7-8jd8rimavI_evs376wFuo7heFzw0jptLIciFV2ycibsZgufms3NA3L5RD2gYGjUmUHklInIMoxmUMgk6WgYttFGJxB2Ol_1iOao-8UgPcv7I/s1366/IMG20211117101855.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJAwBOOfNUcuAsFw21QdLZ8cM2C0tgI7-8jd8rimavI_evs376wFuo7heFzw0jptLIciFV2ycibsZgufms3NA3L5RD2gYGjUmUHklInIMoxmUMgk6WgYttFGJxB2Ol_1iOao-8UgPcv7I/w640-h288/IMG20211117101855.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dengan kejadian ini, hampir 50 persen atau 16 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur sudah dipenjarakan karena kasus Perkara Korupsi suap jual beli jabatan maupun terkait proyek APBD <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 29 Agustus 2021, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI F-Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo yang digantikan istrinya, dan 20 orang lainnya juga Tertangkap Tangan KPK karena kasus dugaan Korupsi Suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo<br />    <br />Dari kasus Tangkap Tangan ini, KPK menetapkan 22 orang Tersangka yang terdiri dari 18 Tersangka selaku pemberi suap yaitu; 1. Sumarto (perkara tersendiri), 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi (satu berkas perkara), 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin (satu berkas perkara)<br /><br />Sedangkan 4 Tersangka lainnya adalah selaku penerima suap, yaitu Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2018 dan 2019 - 2024, Hasan Aminudin, suami Puput Tantriana Sari, selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2008 dan 2008 - 2013, Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton yang saat ini masih berada di Rutan Merah Putih KPK<br /><br />Dari 18 tersangka selaku pemberi suap terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, 1 diantaranya saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan 17 tersangka/Terdakwa masih menunggu jadawa sidang</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Sumarto dan Dodi Kurniawan, adalah yang pertamakalinya diamankan penyidik KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Nikmat membawa sengsara",</i> barangkali inilah yang dialami oleh Sumarto bersama 21 Tersangka/Terdakwa lainnya termasuk Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin yang menjabat aggota DPR RI dari Fraksi Nasdem </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ibarat Peribahasa, <i>"Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai"</i>. Maksud Sumarto dan 17 orang lainnya ingin menjadi Kepala Desa sehingga bersedia memberi duit masing-masing sebesar Rp20 juta kepada Bupati Probolonggo melalui suaminya, Hasan Aminuddin dan Dodi Kurniayan, namun apa daya, jabatan belum dipundak Tim Anti Rasuah sudah meringkusnya. <i>"Mimpi tinggallah mimpi, Jabatan Kadespun tak tercapai melainkan harus "berlibur""</i> di penjara<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan hari ini, Rabu, 17 Nopember 2021, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Eva Yustisiana, Budi Nugraha, Muhammad Riduan, Richard Marpaung, Tito Jaelani dan Erlangga Jayanegara menyeret Sumarto ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi suap sebesar Rp20 juta terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDz9JIlKmF2a_WD-pQ35F73Y_IOZYyngMAcf6EDAfH6C2W_O-ChOMOooO11zZxNSGEIOuPr-SLSrocArXgvh5HmwvFK8gJ89IuNSi8XsWhqZKSuckyWiTVIRnW0ErO28cgO9uffGnipOs/s1333/IMG20211117101237.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="573" data-original-width="1333" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDz9JIlKmF2a_WD-pQ35F73Y_IOZYyngMAcf6EDAfH6C2W_O-ChOMOooO11zZxNSGEIOuPr-SLSrocArXgvh5HmwvFK8gJ89IuNSi8XsWhqZKSuckyWiTVIRnW0ErO28cgO9uffGnipOs/w640-h276/IMG20211117101237.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK terhadap Terdakwa Sumarto dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Marper Mandeangan, SH., MH  dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Psters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny RosalinaWibawa, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Wilman, Rr.Lilis Hermawanti dkk serta dihadiri Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />JPU KPK Eva Yustisiana dan Richard Marpaung dalam surat tuntutannya mengatakan, pada tanggal 26 Agustus 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan di Jl. Raya Karangren No. 5 Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo, Dodi Kurniawan  melakukan pertemuan dengan beberapa PNS di Kecamatan Krejengan.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada pertemuan itu, Dodi Kurniawan  menyampaikan, bahwa untuk mengganti 13 (tiga belas) Kepala Desa definitif yang akan berakhir masa jabatannya, Dodi Kurniawan akan mengusulkan PNS di Kecamatan Krejengan diantaranya Ali Wafa, Mawardi, Hairul Anwar, Mashudi, . Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi<br /><br />JPU KPK mengatakan, menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021, atas perintah Dodi Kurniawan, Terdakwa mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang merupakan staff Kecamatan Krejengan, yaitu Masruhen, Mohammad Bambang, Maliha, Abdul Wafi, Mawardi, Jaelani, Ahkmad Saifullah, Ali Wafa, Uhar, Mashudi, Kho’im, dan Nurul Hadi masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) <br /><br />“Sehingga uang yang terkumpul pada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akan diserahkan kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo melalui Hasan Aminudin, agar 12 (dua belas) calon Pj. Kades tersebut ditetapkan sebagai Kepala Desa di Kecamatan Krejengan,” kata JPU KPK<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj975QKQ3oIDH3xRaSBCx1XplFehGHIR5kXsZ_ip4lbh_2bNii-K8xl0OBNCCk_QwFvH42KVcbJqEi-LicRDJHSGWfDzqnUhoua9DEiyYcBGB2KMnfuDS5R7CbnDE_NMy5K6ID_ld_xo2E/s1334/IMG20211117101137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="566" data-original-width="1334" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj975QKQ3oIDH3xRaSBCx1XplFehGHIR5kXsZ_ip4lbh_2bNii-K8xl0OBNCCk_QwFvH42KVcbJqEi-LicRDJHSGWfDzqnUhoua9DEiyYcBGB2KMnfuDS5R7CbnDE_NMy5K6ID_ld_xo2E/w640-h272/IMG20211117101137.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 29 Agustus 2021, uang tersebut disimpan Terdakwa di bawah jok supir, mobil Dinas Dodi Kurniawan. Selanjutnya, sekitar malam hari Dodi Kurniawan bersama dengan 10 (sepuluh) Camat lainnya menemui Hasan Aminuddin di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, dimana Dodi Kurniawan datang diantar oleh Terdakwa sambil membawa uang sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok mobil Dodi Kurniawan.<br /><br />“Namun ternyata Dodi Kurniawan mendapatkan perintah dari Hasan Aminuddin melalui Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo agar uang tersebut diserahkan di lain waktu,” ujar JPU KPK <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, Dodi Kurniawan menyerahkan Nota Dinas No.420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Pj. Kades di Kecamatan Krejengan sebanyak 12 (dua belas) orang kepada Hasan Aminuddin untuk disetujui dengan memberikan paraf yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo tentang pengangkatan Pj. Kades yang ditandatangani oleh Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo.            <br /><br />“Setelah pertemuan tersebut pada saat perjalanan pulang, Terdakwa dan Dodi Kurniawan diamankan oleh petugas KPK,” ujar JPU KPK<br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah  Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Dodi Kurniawan, dimaksudkan agar Puput Tantriana Sari menetapkan Terdakwa menjadi Pj. Kades Karangren, yang bertentangan dengan kewajiban Puput Tantriana Sari selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Probolinggo<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJmgfWpTCtXY9qb634URXMguuXmnTtN6XUYk2y29PPr_Y2J0MM6UM7vRDHrdmi98SjJ1aHlrrbHYnzvzL-iX9iCexCwF1c4YUxzkHBNENnBgI_0ZdA8QiUKnuiU_kX_FC8HaGXGZLa2k/s1333/IMG20211117101104.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="565" data-original-width="1333" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJmgfWpTCtXY9qb634URXMguuXmnTtN6XUYk2y29PPr_Y2J0MM6UM7vRDHrdmi98SjJ1aHlrrbHYnzvzL-iX9iCexCwF1c4YUxzkHBNENnBgI_0ZdA8QiUKnuiU_kX_FC8HaGXGZLa2k/w640-h272/IMG20211117101104.jpg" width="640" /></a></div>“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya keberatan dan akan menyampaikan Ekespsi pada persidangan selanjutnya<br /><br /><i>“Nanti akan kita sampaikan dalam Eksepsi,”</i> kata Wilman kebada beritakorupsi.co seusai persidangan saat ditanya terkait keberatannya atas dakwaan JPU KPK <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="Tertangkap Tangan KPK, Sumarto Diadili"> </a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjuta dalam dakwaan dijelaskan, bahwa Terdakwa SUMARTO, pada tanggal 13 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang  sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati PROBOLINGGO periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN, <br /><br />Dengan maksud, supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo menyetujui dan menetapkan Terdakwa SUMARTO menjadi Pejabat (Pj.) Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI menjabat selaku Bupati Probolinggo periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah khususnya mengenai penetapan Pejabat (Pj.) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Probolinggo, dimana sebelumnya Bupati Probolinggo dijabat oleh suami dari PUPUT TANTRIANA SARI yaitu HASAN AMINUDDIN selama 2 (dua) periode dan saat ini HASAN AMINUDDIN  menjabat selaku Anggota DPR RI.<br /><br />Bahwa DODDY KURNIAWAN menjabat selaku Camat Krejengan Kabupaten Probolinggo yang membawahi 17 (tujuh belas) Kepala Desa satu diantaranya dijabat oleh MOCHAMAD GUSAERI  selaku Pj. Kepala Desa Karangen. Sedangkan untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa lainnya akan berakhir jabatan pada tanggal 9 September 2021, sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru diperlukan penunjukkan Pejabat (Pj.) Kepala Desa dimana untuk pengusulan calon Pj. Kepala Desa harus melalui persetujuan HASAN AMINUDDIN sebelum ditetapkan oleh PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoxnwFsuBhAM8vEr5Unk3X8X5G4qzk3MwSSzPIfh6b2SSBDwqOURyNF2dn1jAmcFUfRnN3BnQw8zFyTIaAEPlnqUAAWLFPH4yL7itqafwTu01cDkL6xnDzzos9lgaO-zl9WLiPp_mpgfo/s1334/IMG20211117101441.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoxnwFsuBhAM8vEr5Unk3X8X5G4qzk3MwSSzPIfh6b2SSBDwqOURyNF2dn1jAmcFUfRnN3BnQw8zFyTIaAEPlnqUAAWLFPH4yL7itqafwTu01cDkL6xnDzzos9lgaO-zl9WLiPp_mpgfo/w640-h288/IMG20211117101441.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 12 September 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dilakukan pertemuan antara DODDY KURNIAWAN, PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi pembangunan Kecamatan Krejengan dan FATHUR selaku Kasi Trantib Kecamatan Krejengan dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Saat itu  BPD melaporkan MOCHAMAD GUSAERI  selaku Pj.Kepala Desa Karangren kepada DODDY KURNIAWAN dikarenakan terlibat permasalahan dan meminta yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pj. Kepala Desa Karangren sebagaimana Surat Permohonan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren Nomor :02/BDP/PBH/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021.<br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13:05 WIB, HASAN AMINUDDIN menghubungi DODDY KURNIAWAN menanyakan permasalahan MOCHAMAD GUSAERI yang kemudian HASAN AMINUDDIN menyetujui pemberhentian MOCHAMAD GUSAERI  sebagai Pj. Kades Karangren dan memerintahkan DODDY KURNIAWAN untuk mencari penggantinya.<br /><br />Menindaklanjuti perintah tersebut bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan, DODDY KURNIAWAN menemui MAWARDI selaku staff Kasi Kesra Kecamatan Krejengan menawarkan jabatan Pj. Kades Karangren akan tetapi MAWARDI tidak bersedia, mengetahui hal tersebut Terdakwa SUMARTO yang merupakan staff Kecamatan Krejengan menyampaikan kepada DODDY KURNIAWAN bersedia menjadi Pj. Kades Karangren. Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menyampaikan dan meminta kepada Terdakwa bahwa untuk menjadi Pj. Kades harus membuat Nota Dinas pengusulan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo yang disetujui oleh HASAN AMINUDDIN dan menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN, dimana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi permintaan tersebut. <br /><br />Pada tanggal 13 Agustus 2021 di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa menemui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Krejengan dan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Terdakwa kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO. Saat pertemuan tersebut DODDY KURNIAWAN memerintahkan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat nota dinas usulan Pejabat Kepala Desa Karangren atas nama Terdakwa ditujukan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo sebagaimana nota dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal usulan Terdakwa menjadi Pj. Kepala Desa Karangren. <br /><br />Pada malam harinya, DODDY KURNIAWAN diantar oleh Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo sambil membawa Nota Dinas Usulan dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menemui sendiri HASAN AMINUDDIN dan menyerahkan Nota Dinas Usulan tersebut kepada HASAN AMINUDDIN untuk disetujui dengan memberikan paraf, sekaligus akan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo melalui HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Saat itu HASAN AMINUDDIN menanyakan kepada DODDY KURNIAWAN “Apakah aman?” dan kemudian DODDY KURNIAWAN mengatakan “Aman, izin untuk menyerahkan uang kepada ajudan.” Kemudian HASAN AMINUDDIN memerintahkan DODDY KURNIAWAN untuk menyerahkan uang tersebut kepada FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN, lalu DODDY KURNIAWAN menyerahkan uang tersebut kepada FAISAL RAHMAN. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD5iOdEKvJEn_eZqq1awE6ldS3TcvwUUL9QdB8CZ_jl_d2ghKlV3ElZL6WtYku1Xdj4afwytoNATBitHdVdbqt0GtHfgENquhfms359Q6k1KRXsh-tv3ojPuM2UaOq5eUW5PPbZpxz5y0/s1334/IMG20211117101137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="566" data-original-width="1334" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD5iOdEKvJEn_eZqq1awE6ldS3TcvwUUL9QdB8CZ_jl_d2ghKlV3ElZL6WtYku1Xdj4afwytoNATBitHdVdbqt0GtHfgENquhfms359Q6k1KRXsh-tv3ojPuM2UaOq5eUW5PPbZpxz5y0/w640-h272/IMG20211117101137.jpg" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti Nodis yang telah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN, DODDY KURNIAWAN memerintahkan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO memproses usulan Pengangkatan Terdakwa selaku  Pj. Kades Karangren kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, PERMANA HERMANI JOEDHIANTO memberikan nota dinas usulan tersebut kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Selanjutnya EDY SURYANTO membuat draft Surat Keputusan Pengangkatan Pj. Kades Karangren atas nama Terdakwa dan kemudian PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo menyetujui draft tersebut dengan menandangani Surat Keputusan Bupati                                    No.141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Pj. Kades Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa dilantik menjadi Pj. Kepala Desa Karangren pada tanggal 25 Agustus 2021.<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan di Jl. Raya Karangren No. 5 Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo, DODDY KURNIAWAN melakukan pertemuan dengan beberapa PNS di Kecamatan Krejengan. Pada pertemuan itu DODDY KURNIAWAN menyampaikan bahwa untuk mengganti 13 (tiga belas) Kepala Desa definitif yang akan berakhir masa jabatannya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRLItdgEBp0wKYzMfNwJUdb-SgkRnf8KYTTh9cRYyQQkESLK2vTIlwqbYUhb5ZPH0ZrhM9lFdQo9M-bwM0NyTRh5K49TNNyKTAYD8kwcffpGDh0znIX82IZqK9-slUoNdIJ4InMh51IpY/s1333/IMG20211117101104.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="565" data-original-width="1333" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRLItdgEBp0wKYzMfNwJUdb-SgkRnf8KYTTh9cRYyQQkESLK2vTIlwqbYUhb5ZPH0ZrhM9lFdQo9M-bwM0NyTRh5K49TNNyKTAYD8kwcffpGDh0znIX82IZqK9-slUoNdIJ4InMh51IpY/w640-h272/IMG20211117101104.jpg" width="640" /></a></div> Dan DODDY KURNIAWAN akan mengusulkan PNS di Kecamatan Krejengan diantaranya ALI WAFA, MAWARDI, HAIRUL ANWAR, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR dan NURULHADI untuk menjadi Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan serta memberikan arahan agar menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN. <br /><br />Menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 atas perintah DODDY KURNIAWAN, Terdakwa mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang merupakan staff Kecamatan Krejengan yaitu MASRUHEN, MOHAMMAD BAMBANG, MALIHA, ABDUL WAFI, MAWARDI, JAELANI, AKHMAD SYAIFULLAH, ALI WAFA, UHAR, MASHUDI, KHO’IM dan NURUL HADI masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) <br /><br />Sehingga uang yang terkumpul pada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akan diserahkan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo melalui HASAN AMINUDDIN agar 12 (dua belas) calon Pj. Kades tersebut ditetapkan sebagai Kepala Desa di Kecamatan Krejengan. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021 uang tersebut disimpan Terdakwa di bawah jok supir mobil Dinas DODDY KURNIAWAN, selanjutnya sekitar malam hari DODDY KURNIAWAN bersama dengan 10 (sepuluh) Camat lainnya menemui HASAN AMINUDDIN di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, dimana DODDY KURNIAWAN datang diantar oleh Terdakwa sambil membawa uang sejumlah Rp240.000.000 dua ratus empat puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok mobil DODDY KURNIAWAN, namun ternyata DODDY KURNIAWAN mendapatkan perintah dari HASAN AMINUDDIN melalui MUHAMMAD RIDWAN selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo agar uang tersebut diserahkan di lain waktu.<br /><br />Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menyerahkan Nota Dinas No.420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Pj. Kades di Kecamatan Krejengan sebanyak 12 (dua belas) orang kepada HASAN AMINUDDIN untuk disetujui dengan memberikan paraf yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo tentang pengangkatan Pj. Kades yang ditandatangani oleh PUPUT TANTRIANA SARI.            <br /><br />Setelah pertemuan tersebut, pada saat perjalanan pulang Terdakwa dan DODDY KURNIAWAN diamankan oleh petugas KPK<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-2tAmHlj__GrV42B3BblqsoGmSHUFp4ssC09hN1XiUt7urs3nrMvNEqj0_jVvVeNdvdd0Q8z7E5OHjX07wFizjB-2V7FgbjAIMYARJFrXlo2DU43-xWN4xcye7WVIJZ-X2f-BBtXoMYU/s1366/IMG20211117101855.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-2tAmHlj__GrV42B3BblqsoGmSHUFp4ssC09hN1XiUt7urs3nrMvNEqj0_jVvVeNdvdd0Q8z7E5OHjX07wFizjB-2V7FgbjAIMYARJFrXlo2DU43-xWN4xcye7WVIJZ-X2f-BBtXoMYU/w640-h288/IMG20211117101855.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah  Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN, dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI menetapkan Terdakwa menjadi Pj. Kades Karangren, yang bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Probolinggo, sebagaimana dimaksud dalam :<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<br />a. Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :<br />b. Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.<br />c. Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang :<br />d. Huruf a : “ membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi,  keluarga, kroni, golongan tertentu,atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”<br /><br />Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /><span style="color: white;"><br /></span></div></div>

News Tipikor Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili

#Selain Terdakwa Sumarto, 17 Terdakwa lainnya selaku pemberi suap terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari masih menunggu jadwa sida...

»

Terbukti Korupsi Rp87 M, Dua Debitur “Pembobol” Bank Jatim di Vonis 16 dan 17 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#4 dari 10 Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. Malang hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar sudah di Vonis pidana penjara (Ridho, Edhowin, Andi dan Dwi). Dua masih berstatus Tersangka (Abdul Nazib dan Candra Febrianto), dan 1 meninggal (I Gede Mastra). Lalu bagaimana dengan 3 Debitur lainnya yaitu Made Raji Mahendra (Owner Giri Palma Furniture Malang), Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi. Siapa diantaranya <i>“yang selamat?”</i>#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPVnUpr-MyV-mEMbvW5kRXFbelVzrFMr2E1dE4dFDG0X3ObPopwuoROwr2Qf6hss7w18_AwWGniDLTqm51dU2eWiDUAYwLHkb4BzBEoibaCuESJwHUIcOny1OnogHwuynIXhp1Zhtu5UA/s942/Terdakwa+Andi+Pramono+dan+Dwi+Budianto.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="942" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPVnUpr-MyV-mEMbvW5kRXFbelVzrFMr2E1dE4dFDG0X3ObPopwuoROwr2Qf6hss7w18_AwWGniDLTqm51dU2eWiDUAYwLHkb4BzBEoibaCuESJwHUIcOny1OnogHwuynIXhp1Zhtu5UA/w640-h406/Terdakwa+Andi+Pramono+dan+Dwi+Budianto.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 9 November 2021) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 2 terdakwa “pembobol” Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tumur (Pemprov Jatim), yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen sekaligus sebagai Debitur, dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang juga debitur, kini giliran 2 Terdakwa lagi selaku Dibetur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2018 – 2019 dalam kasus Korupsi kredit fiktif sistim Gouping yang merugikan keuangan negara sebesar Rp87 miliar bagian dari tota kerugian keuangan negara sejumlah Rp179 miliar yaitu Andi Pramono dan Dwi Budianto<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 10 tahun. Selain hukuman badan (pidana penjara), Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dihukum untuk membayar denda sebesar Rp250 juta Subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.022.066.472 Subsidair 3 tahun penjara. Total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini adalah selama 13 tahun<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMugC0g0qkNyBdbCryupSxsaEDGSc8vlqX9BnBY1pCjDBIn-u6LI19ACOexd38nJUMyPQIuI_bF7RKhzkkJw3jbyU2MhTaTY248fYQMqbKTIE6YMyJpe26SwWGYC6TRaMxltwUL4cyi4E/s638/IMG20211109103622.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMugC0g0qkNyBdbCryupSxsaEDGSc8vlqX9BnBY1pCjDBIn-u6LI19ACOexd38nJUMyPQIuI_bF7RKhzkkJw3jbyU2MhTaTY248fYQMqbKTIE6YMyJpe26SwWGYC6TRaMxltwUL4cyi4E/w640-h288/IMG20211109103622.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, dihukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta Subsidair 2 bulan kuruang dan membayar uang penggati sejumlah Rp3.583.104.847,60 Subsidair 5 tahun penjara. Sehingga Total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini adalah selama 15 tahun<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Dua Dari 10 “Pembobol” Bank Jatim Sebesar Rp179 M di Vonis 10 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/dua-dari-10-pembobol-bank-jatim-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/dua-dari-10-pembobol-bank-jatim-sebesar.html</a></span><br /><br />Dan hari ini (Kamis, 11 November 2021), Kedua Terdakwa selaku Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yaitu Andi Pramono dan Dwi Budianto dijatuhi hukuman pidana penjara dan hukuman denda serta human pidana berupa pengembalian kerugian keuangan negara yang jumlahnya sebesar Rp87.023.373.497,59 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya <br /><br />Terdakwa Andi Pramono di Vonis pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp500 juta susidair 4 bulan kuruan serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp37.093.529.464,56 sebsidair 8 tahun penjara. Sehingga Total hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Andi Pramono adalah selama 24 tahun penjara. Dalam tututan JPU, Terdakwa dituntut pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp37.093.529.464,56 subsidair pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan<br /><br />Untuk Terdakwa Dwi Budianto, dihukum pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp500 juta susidair 6 bulan kuruan serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp49.929.844.033,03 sebsidair 9 tahun penjara. Sehingga Total hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Budianto adalah selama 26 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqUzv7dMWobHu_fDy5DA2nFo6efp9ta3VnYu3ekieEC3Zsf1bc_VsOrMUIXK8S-FvpyfmgnHrqaEzB1Wu2hVrP0CWpTtBawTBmxhZ0NHyUHXmYTgApBkAFvsN_bSDZSDOVPEmMR9E-TKQ/s640/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqUzv7dMWobHu_fDy5DA2nFo6efp9ta3VnYu3ekieEC3Zsf1bc_VsOrMUIXK8S-FvpyfmgnHrqaEzB1Wu2hVrP0CWpTtBawTBmxhZ0NHyUHXmYTgApBkAFvsN_bSDZSDOVPEmMR9E-TKQ/w640-h288/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Dan baca juga: </span></span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Dwi Budianto Dituntut ’27.3’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp48.9 M 0 - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-dwi-budianto-dituntut-273-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-dwi-budianto-dituntut-273-thn.html</a></span><br /><br />Kasus perkara Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 melibatkan 10 Debitur Inti yang masing-masing Debitur Inti membawahi beberapa Debitur yang nama-namanya dipinjam dan tidak sesuai prosedur<br /><br />Pengajuan Kredit (PK) sistem Grouping yang tidak sesuai prosedur, diantaranya Tidak dilakukannya On The Spot / Survey, Hasil survey direkayasa, Debitur tidak melengkapi bukti transaksi usaha, Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB (rencana anggaran biaya), Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap dan nilai agunan jauh dibawah jumlah kredit serta sebahagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta terjadinya gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL)<br /><br />Pengajuan kredit oleh masing-masing Dibitur Inti, yang tidak sesuai prosedur sejak awal, diakui oleh Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dalam persidangan. Alasannya adalah untuk memenuhi target penyaluran kredit kepada nasabah Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang.sebesar Rp60 miliar <br /><br />Untuk memenuhi target tersebut, terjadilah “persekongkolan” beberapa pihak untuk “membobol” Bank plat merah ini dengan sistim pengajukan kredit Grouping yaitu memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anak, istri, tetangga, teman, kariyawan) dengan jumlah pengajuan kredit (PK) yang di proses sebanyak 87 yang digunakan oleh 10 Grouping Inti hingga cairlah duit Bank milik Pemprov Jatim sebanyak Rp179.372.617.545,50 dengan cara yang tidak benar</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8g_YYrBO3yU6BLQPXQ79bRzMLR7v_EgWxqn9dI70PSn1ya69Bi0947ciuZeZNHLPRB3kozjMRLm0m9udi4VrpK7wotKbo64yOcfldcZCT2ftQeM51oRE5hp9k4ArAs2hCKRFBYM1A9IY/s640/Abdul+Nazib.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="632" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8g_YYrBO3yU6BLQPXQ79bRzMLR7v_EgWxqn9dI70PSn1ya69Bi0947ciuZeZNHLPRB3kozjMRLm0m9udi4VrpK7wotKbo64yOcfldcZCT2ftQeM51oRE5hp9k4ArAs2hCKRFBYM1A9IY/w632-h640/Abdul+Nazib.jpg" width="632" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Abdul Najib (lingkaran merah)</span></span><br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Padahal, Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak berwenang memutus kredit berjumlah puluhan miliaran, kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen hanya kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000 (periode 09 – 07 - 2015 s/d 08 – 10 - 2018) dan kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000 (periode 09 – 10 - 2018 keatas)<br /><br />Untuk meloloskan pengajuan kredit para debitur di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Cabang bersama-sama dengan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia menyarankan agar para debitur mengajukan kredit dengan sistim Grouping atau memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anggota keluarga, karyawan, temaan/kolega)dan prosesnya akan dipermudah oleh Kepala Cabang dan Penyelia termasuk Analis<br /><br />Dalam pelaksanaannya, ternyata M. Ridho Yunianto, SE., MM dan Edhowin Farisca Riawan, ST bukan hanya sebagai pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen selaku pihak pemberi kredit, melainkan juga sebagai Grouping Debitur dengan menggunakan nama-nama orang lain<br /><br />Namun anehnya, nama-nama yang dipinjam oleh Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tidak satupun yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan. Ada apa? Mengapa? Apakah tidak penting?<br /><br />Ke- 10 Grouping Inti dengan jumlah sisa kredit hingga tanggal 31 Maret 2021 adalah; 1. Gorouping Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM sebesar Rp 9.679.730.472,17 dengan memakai 11 nama orang lain; 2. Grouping Edhowin Farisca Riawan, ST sebesar Rp3.583.104.847,60 (meminjam 4 nama); 3. Grouping Dwi Budianto sebesar Rp49.929.844.033,03 (meminjam 24 nama); 4. Grouping Andi Pramono sebesaar Rp Rp37.093.529.464,56 (meminjam 17 nama); 5. Abdul Najib sebesar Rp11.196.639.693,19 (menggunakan 6 nama orang lain); <br /><br />Ke- 6. Grouping Chandra Febrianto sebesar Rp19.626.159.200,94 (menggunakan 7 nama orang lain),; 7. Grouping Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp4.383.333.333,38 (memakai nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai sebanyak 5 oraang),; 8. Grouping Hadi Pradjoko sebesar Rp5.760.759.844,52 (menggunakan CV. Java Trust dan Abdurrahman Prawira Pamuji untuk Kredit Investasi),; 9. Grouping Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn (Alm) telah lunas pada bulan Oktober 2019. Sesuai Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021<br /><br />Dan Grouping Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33. Kelengkapan kredit (SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya serta penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Grouping Made Raji Mahendra dengan memakai 6 nama orang lain<br /><br />Karena proses Pengajuan Kredit ini bermasalah, awalnya penyelidikan/penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang. Namun kemudian ditarik oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). <br /><br />Dan hasilnya, pada jiilid Pertama, penyidik Kejati Jatim dan JPU Kejari Kabupaten Malang menyeret 4 Tersangka/Terdakwa. Pada jiid II, penyidik Kejati Jatim menetaapkan 2 Debitur Inti yaitu AN dan CF (Abdul Najib dan Chandra Febrianto) ditetapkan menjadi Tersangka dan dijebloskan ke penjara.<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h_RCJl_kbqMRe5RZjZulzk3ya5RjNa0m5YSxHK1m11bvlC4idYTfA0TXMyIxmcosBvnPc0hrANmCjHBF2J41DyK0_VA4MwetKs8AO5FRKoi6wr2tJOlwdshWVJqbqs_oSoW7C5xAwEw/s640/saksi+analisis.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h_RCJl_kbqMRe5RZjZulzk3ya5RjNa0m5YSxHK1m11bvlC4idYTfA0TXMyIxmcosBvnPc0hrANmCjHBF2J41DyK0_VA4MwetKs8AO5FRKoi6wr2tJOlwdshWVJqbqs_oSoW7C5xAwEw/w640-h288/saksi+analisis.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Analis</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Dari 10 Grouping (Debitur inti) “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. ini, 1 (satu) telah meninggal daan 6 (enam) diantaranya sudah diproses hukum menjadi Tersangka/Terdakwa, yaitu: 1. M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang,; 3. Andi Pramono,; 4. Dwi Budianto,; 5. AN dan 6. CF (Abdul Najib dan Chandra Febrianto)<br /><br />Dari 6 Tersangka/Terdakwa ini, 4 diantaranya sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukam pidana penjara dan hukuman pidana untuk mengembalikan kerugian negara yang jumlahnya sesuai yang dinikmatinya.<br /><br />Ke- 4 Terdakwa ialah: 1. M. Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang, di Vonis 10 tahun dan dihukum untuk mengembalikan sisa kerugian negara yang dinikmatinya sebesar Rp1.022.066.472,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST, dihukum pidana 10 tahun penjara dan mengembalikan duit yang dinikamati sejumlah Rp3.583.104.847,60,; 3. Terdakwa Andi Pramono (dipidana penjara selama 16 tahun dan mengembalikan duit yang dinikmati senilai Rp37.093.529.464,56 dan 4. Terdakwa Dwi Budianto, di Vonis 17 tahun penjara dan mengembalikan duit yang dinikmati sebesar Rp49.929.844.033,03. <br /><br />Sementara 2 Terangka yaitu Debitur Abdul Najib dan Debitur Chandra Febrianto masih “ditangan” penyidik Kejati Jatim. Sedangkan Debitur Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021 sesuai Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021<br /><br />Dan masih ada 3 Debitur yang hingga saat ini belum tersentuh hukum dan masih bebas melenggak lenggok menikmati sejuknya udara Kota Malang, yaitu Made Raji Mahendra, pemilik Giri Palma Hotel dan Furniture di Kota Malang, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi <br /><br />Selain 3 Debitur, termasuk 3 orang Analis atau AO (Account Officer) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra juga masih bebas<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYXCf492G5CvBlKO4meSMrDiZvmz-3F3ZMC4wRmsNr5KE7ccor5DubI2hm73tfzrkP8E6k0ZfZN34WRWKk1X7JBS64rvWZfNCrGusN3zl8LnU6m5vPuHtUV7jNujCuzvHu5UDyxhhVI/s942/Terdakwa+Dwi+Budianto.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="942" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYXCf492G5CvBlKO4meSMrDiZvmz-3F3ZMC4wRmsNr5KE7ccor5DubI2hm73tfzrkP8E6k0ZfZN34WRWKk1X7JBS64rvWZfNCrGusN3zl8LnU6m5vPuHtUV7jNujCuzvHu5UDyxhhVI/w640-h408/Terdakwa+Dwi+Budianto.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM mengatakan, bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa M. Ridho Yunianto, SE., MM melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yaitu Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono, Dwi Budianto, Made Raji Mahendra, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan I Gede Mastra termauk Analis atau AO (Account Officer) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra<br /><br />Hanya saja JPU tidak menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa  Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM bersama-sama dengan Edhowin Farisca Riawan, ST, Dwi Budianto, Andi Pramono, Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, I Gede Mastra (alm) dan Made Raji Mahendra termasuk Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra selaku Analis atau AO (Account Officer) Kredit fiktif sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang<br /><br />Anehnya, kasus perkara inipun seperti <i>“kuis tebak nama, siapa yang terseret dan siapa yang selamat?”</i>  Apakah ke- 3 Debitur ini dianggap tidak terlibat dalam kasus “bobolnya” Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini hingga tidak terseret sebagai Tersangka?<br /><br />Sementara berdasarkan informasi yang diterima beritakorupsi.co dari narasumber menyebutkan, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Edi Handoyo, SH., MH sering melakukan pertemuan dan bahkan macing bersama dengan Made Raji Mahendra beberapa minggu lalu di Karangasem<br /><br /><i>“Dibelakang MR (Made Raji Mahendra) adalaha Kajari Kepanjen, saya jamin,”</i> kata sumber, Senin, 1 November 2021<br /><br /><i>“Ok, bagaimana kalau hal ini saya tanyakan melalui Kasi Pidsus?,”</i> tanya beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Mas Agus? Ok, boleh. Abang boleh telepon sekarang dan tanyakan. Apa benar Kajari Kepanjen yang asli dari Semarang yang hobbynya mancing di laut beberapa minggu yang lalu atau bulan ini mancing bersama dengan MR (Made Raji Mahendra) di Karangasem. Dan kedua. Apakah sering mereka berdua bertemu?,” </i>kata sumber kemudian<br /><br /><i>“Ketika mereka mancing di Karangasem, apakah perkara ini sudah disidangkan?,”</i> tanya bertakorupsi.co untuk memperjelas. Dan menurut sumber, sudah. Dan bahkan menurut sumber, bahwa Kajari sering bertemu dengan Made Raji Mahendra<br /><br /><i>“Sudah, satu bulan yang lalu. Dan saya tau betul siapa Kajari yang mantan Kasi Intel Kejari Perak. Hampir tiap hari bertemu, berkali-kali,”</i> kata sumber<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ldF_x_xjYer5MyVmkE4_II9qdPYt_hh8N1USQpdQNc2c0Qt9ITT_fXokPqH0DOrS-qnuUl9unAGR-qx5-ObsNbPIcfmXEtEas5uqxvkn81Uu3c9k9sjxZUFG4sauAmBsBpxivtWfhdw/s1334/IMG20211111105453.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8ldF_x_xjYer5MyVmkE4_II9qdPYt_hh8N1USQpdQNc2c0Qt9ITT_fXokPqH0DOrS-qnuUl9unAGR-qx5-ObsNbPIcfmXEtEas5uqxvkn81Uu3c9k9sjxZUFG4sauAmBsBpxivtWfhdw/w640-h288/IMG20211111105453.jpg" width="640" /></a></div>Dan beberapa saat kemudia, beritakorupsi.co menghubungi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang Agus Hariyono, SH (Senin, 1 November 2021) melalui telepon WhastApp yang mengatakan tidak tahu.<br /><br /><i>“Nggak tau aku kalau urusan itu. Nggak tau aku. Jadi begini, kalau bapak mungkin berteman diluar, aku nggak apdate. Atau mungkin mancing dimana aku jga nggak apdate. Jadi nggak ngerti info-info itu kemana dengan siapa saya nggak pernah apdate,”</i> kata Agus Hariyono, SH<br /><br />Pertanyaannya adalah, adakah kaitannya seperti yang disampaikan suber beritakorupsi.co sehingga ke- 3 Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab. Malang tidak terseret sebagai Tersangka?. <br /><br />Selain kedekatan Kajari Kabupaten Malang dengan Debitur Made Raji Mahendra, sumber juga menyebutkan bahwa 3 aset milik Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM yang tidak disita oleh Jaksa/penyidik seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di Persidangan, dimana ke 3 aset tersebut dijadikan sebagai agunan namun kemudian diserahkan kepada keluarga Made Raji Mahendra dengan perjanjian untuk melanjutkan kredit. Dan aset terdakwa tersebut kemudian saat ini beralih nama tanpa sepengetahuan Terdakwa<br /><br />Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang Agus Hariyono, SH mengatakan, lebih tepatnya ditanyakan ke penyidik. Alasannya, karena Kejari Kabupaten Malang hanya meneriam berkas<br /><br /><i>“Kalau seperti itu, lebih tepatnya ditanyakan ke penyidik (Kejati Jatim). Kalau saya kan sudah menerima berkas mateng. Berkas itulah yang saya sidangkan,”</i> kata Agus Hariyono, SH<br /><br />Sementara Dio Rendy, selaku Penasehat Hukum Terdakwa saat dihubungi beritakorupsi.co terkait aset Terdakwa dan pertemuannya dengan Made Raji Mahendra beberapa waktu lalu di Kota Malang, tak banyak memberi komentar. <br /><br /><i>“Ya pernah,”</i> jawabnya singkat<br /><br />Sember juga menjelaskan, terkait pertemuan Made Raji Mahendra dengan salah seorang anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Nasdem sekitar peretengan bulan Oktober 2021 di Surabaya, dimana pada sekitar bulan itu ada kunjungan Reses Komisi III DPR RI ke Kejati Jatim yang dilaksanakan di Kejari Subaya. Namun hingga saat ini, beritakorupsi.co belum dapat menghubungi anggota PDR RI yang dimaksud termasuk Made Raji Mahendra<br /><br />Namun untuk mencari informasi awal, beritakorupsi.co pun mencoba menghubungi anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum yang dalam acara kunjungan Reses tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum<br /><br /><i>“Ya benar ada kunjungan dari Komisi III, saya yang mimpin. Tapi setahu saya, Sahroni ke Surabaya hari Sabtunya katanya ada panggilan. Tapi kalau hal itu saya tidak tau,”</i> ujarnya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HfJ_GL2h1sySboOh_KS49ERyXQR7g3jsl9QMrdtZqk0h5v12NsNcE4XgzV09bhGTObR9ASeXpumTEr4N2noZ2sR-HDCWE9DKlc2XGkyc6I0P8K7BglmCFOcuiserxK58voKUpakqhPY/s1334/IMG20211109103000+++Andi+P.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2HfJ_GL2h1sySboOh_KS49ERyXQR7g3jsl9QMrdtZqk0h5v12NsNcE4XgzV09bhGTObR9ASeXpumTEr4N2noZ2sR-HDCWE9DKlc2XGkyc6I0P8K7BglmCFOcuiserxK58voKUpakqhPY/w640-h288/IMG20211109103000+++Andi+P.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Pramono dan Terdakwa Dwi Budianto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Senin, 9 November 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono, SH dan Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa Andi Pramono, yaitu Antonia D.C.C.  Soares dkk dan Setyo Eko Cahyono, SH dkk selaku Penasehat Hukum Terdakwa Dwi Budianto yang juga dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam II Session, yang pertama adalah putusan terhadap Terdakwa Andi Pramono dan beberapa jam kemudian barulah sidang putusan terhadap Terdakwa Dwi Budianto<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan September 2019, Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan sistem Grouping yaitu terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (keyperson) dengan meminjam nama-nama pihak lain (karyawan, keluarga, saudara atau teman) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyai kemampuan baik dari segi finansial/kapital maupun usaha, dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sesuai batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pengajuan kredit atas nama Grouping terdakwa yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut ;<br /><br />1. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi atau Kredit KKBP (Kredit Konsumsi Beragun Properti) tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />2. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB (rencana anggaran biaya) pada pembahasan; 3. Analisa kredit KKBP tidakjelas tujuan penggunaannya; 4. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai;<br /><br />5. Analis tidak melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur; 6. Repayment capacity hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti terdakwa Andi Pramono; 7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti terdakwa Andi Pramono;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyhRcfB9s-YaOtcRhHhdJm8APRjqNMzhmLuNHFt75W_oIlE9a2Bp9yuk9qPrFDtGQqdwxaDFzoj7AszTT46jmnvKaK2xEU35kTHH9BqjQCN-8tUjLSAhcJJJLDPRdUjzRiUavBnBy6Llk/s1366/IMG20211109103936+++Ridho.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyhRcfB9s-YaOtcRhHhdJm8APRjqNMzhmLuNHFt75W_oIlE9a2Bp9yuk9qPrFDtGQqdwxaDFzoj7AszTT46jmnvKaK2xEU35kTHH9BqjQCN-8tUjLSAhcJJJLDPRdUjzRiUavBnBy6Llk/w640-h288/IMG20211109103936+++Ridho.jpg" width="640" /></a></div> 8. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yunianto dan saksi Edhowin Farisca;. 9. Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya; 10. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / survei terhadap usaha dan agunan Group Serta berkas kredit tidak Iengkap;<br /><br />11. Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai danjuga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu : Tidak melakukan verifikasi ijin usaha, Jaminannya kurang, Tidak dilakukan survei atau on the spot, dan Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai aset dari Desa.<br /><br />12. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya<br /><br />13. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL): 14. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan bunga dan denda ke dalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL); 15. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit<br /><br />“Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari grouping kredit terdakwa dan menimbulkan Kolektibilitas 5 atau macet dan perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp37.093.529.464,56,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edbowin Farisca Riawan, ST dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku<br /><br />Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcVVPA1vX-OxIct9ieVRak527-MgDOtKyLhDjrbqV8kugml4R2LVYdQCe31gWVJ-36SumD81nqSkKjCj9QTnnxQAxipRSCIAimfjt2Uhmljn7WbJ0nEP_dKVyK1jTdijisIIAREzMhm4g/s1334/IMG20211109113421+++Dwi+B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcVVPA1vX-OxIct9ieVRak527-MgDOtKyLhDjrbqV8kugml4R2LVYdQCe31gWVJ-36SumD81nqSkKjCj9QTnnxQAxipRSCIAimfjt2Uhmljn7WbJ0nEP_dKVyK1jTdijisIIAREzMhm4g/w640-h288/IMG20211109113421+++Dwi+B.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleha karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dikhukum sesuai dengan perbuatannya dan Terdakwa juga dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan yang dinikmati Terdakwa.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Andi Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Andi Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun seta denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp37.093.529.464,56 dan jika  Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun<br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan<br /><br />5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh41c2EWZoQR_XJLx40cC5d72x0OeZhPrzzP5aQq17XqEM2U57TXZV2__EjXIXPonCgKfSAg39yT1gacF4QmaYeERWyzcY-s_ptJrqsV7zpVu0Bq7KrN0CCgpcWB1JHS3rak3q3tLri7YE/s640/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh41c2EWZoQR_XJLx40cC5d72x0OeZhPrzzP5aQq17XqEM2U57TXZV2__EjXIXPonCgKfSAg39yT1gacF4QmaYeERWyzcY-s_ptJrqsV7zpVu0Bq7KrN0CCgpcWB1JHS3rak3q3tLri7YE/w640-h288/IMG20211012111512++Keempat+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan berikutnya, Majelis Hakim menjatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Budianto. Terdakwa Dwi Budianto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />Terdakwa dijatuhui hukuman pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa Dwi Budianto juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.929.844.033,03 subsidair pidana penjara selama 9 tahun. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Andi Pramono dan Terdakwa Dwi Budianto langsung mengatakan menolak atau Banding. Sementara JPU mengatakan masih pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Terbukti Korupsi Rp87 M, Dua Debitur “Pembobol” Bank Jatim di Vonis 16 dan 17 Tahun Penjara

#4 dari 10 Debitur “Pembobol” Bank Jatim Cabang Kepanjeng Kab. Malang hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp179 miliar sudah di Vonis p...

»

18 Dari 22 Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK Terhadap Bupati Probolinggo Akan Segera Diadili

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguVY1r73wczToYVMMe_CyqXj9t_FwZkyPjGAm4rJUPbryul8cDrbzWAVe2HtMIUGdXKkNkHZrmnpeo3rhenP1pot7p-ePVcuOcDPMXScD6zD6M_VL49FhEuZmdbyHbANcn9ot1TJCtSFc/s1334/IMG20211111134258.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguVY1r73wczToYVMMe_CyqXj9t_FwZkyPjGAm4rJUPbryul8cDrbzWAVe2HtMIUGdXKkNkHZrmnpeo3rhenP1pot7p-ePVcuOcDPMXScD6zD6M_VL49FhEuZmdbyHbANcn9ot1TJCtSFc/w640-h288/IMG20211111134258.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">JPU KPK Arif Suhermanto (kanan) dan Akhmad Nur saat menerima pelimpahan berkas perkara    <br /></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sebanyak 18 dari 22 Tersangka Kasus Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIBB terhadap Bupati Pasuruan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo akan segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Ke- 18 Tersangka adalah selaku pemberi suap, yaitu 1. SO (Sumarto), 2. AW (Ali Wafa), 3. MW (Mawardi), 4. mu (Mashudi), 5. mi (Maliha), 6. MB (Mohammad Bambang), 7. MH (Masruhen), 8. AW (Abdul Wafi), 9. ko (Kho’im), 10. AS (Ahkmad Saifullah), 11. JL (Jaelani), 12. UR (Uhar), 13. NH (Nurul Hadi), 14. NUH (Nuruh Huda), 15. HS (Hasan), 16. SR (Sahir), 17. SO (Sugito), 18. SD (Samsudin).<br /><br />Dari 18 Tersangka ini, yang akan disidangkan lebih dahulu adalah SO (Sumarto) selaku Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 8 November 2021)<br /><br />Sementara 17 Tersangka yang berkas perkaranya menyusul dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya oleh JPU Arif Suhermanto (Rabu, 10 November 2021) adalah 1. AW (Ali Wafa), 2. MW (Mawardi), 3. mu (Mashudi), 4. mi (Maliha), 5. MB (Mohammad Bambang), 6. MH (Masruhen), 7. AW (Abdul Wafi), 8. ko (Kho’im), 9. AS (Ahkmad Saifullah), 10. JL (Jaelani), 11. UR (Uhar), 12. NH (Nurul Hadi), 13. NUH (Nuruh Huda), 14. HS (Hasan), 15. SR (Sahir), 16. SO (Sugito), 17. SD (Samsudin).<br /><br />Sedangkan 4 Tersangka lainnya selaku penerima suap, yakni PTS (Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024), AH (Hasan Aminudin, suami Puput Tantriana Sari, selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013), dan DK (Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan), serta MR (Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton) masih berada di Rutan Merah Putih KPK<br /><br />“Yang kita limpahkan hari ini ada 2 berkas perkara, yang 1 perkara 12 Tersangka, sedangkan 1 berkas lagi dengan 5 terangka. Jadi 17 Tersangka. Semuanya selaku pemberi (suap). Yang 4 Tersangka selaku penerima (suap) belum,” kata JPU KPK Arif Suhermanto di ruang Kerja Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya saat melimpahkan berkas perkara, Rabu, 10 November 2021<br /><br />Sementara menurut Akhmad Nur, selaku Panmud Pengadilan Tipikor, untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim serta Panitra Pengganti (PP) yang akan menyidangkan, masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />“Kalau untuk jadwal sidang kan masih masih menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur. (Jnt)</span><br /></div>

News Tipikor 18 Dari 22 Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK Terhadap Bupati Probolinggo Akan Segera Diadili

JPU KPK Arif Suhermanto (kanan) dan Akhmad Nur saat menerima pelimpahan berkas perkara    BERITA KORUPSI .CO – Sebanyak 18 dari 22 Tersangka...

»

Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp46.8 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">#Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park, terlibat sebagai pemberi Suap sebesar Rp3.1 M dan pihak lainnya terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko. Akankah jadi Tersangka?#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAVAtHiXosikm45ifVZgvXDciDpFzRQvGOop-iGMY3OsgjvmZlUWtNebsH3M4usE13RjeNETYho13EeKF9kh-87NlUSHMX3ZSuBWYzZyTTfq32VRb54xQQw3T-M8ELvbC_aDHZtF65qJQ/s1333/Eddy+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAVAtHiXosikm45ifVZgvXDciDpFzRQvGOop-iGMY3OsgjvmZlUWtNebsH3M4usE13RjeNETYho13EeKF9kh-87NlUSHMX3ZSuBWYzZyTTfq32VRb54xQQw3T-M8ELvbC_aDHZtF65qJQ/w640-h288/Eddy+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Sudah jatuh tertimpa tangga”. Peribahasa inilah yang barangkali dialami Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu Periode 2007 – 2012 dan 2012 – 2017 yang saat ini berstatus terpidana 5 tahun penjara dalam kasus peraka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, dan saat ini kembali diadili kembali diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoajo, Jawa Timur sebaga Terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang yang dianggap suap sebesar Rp.46.873.231.400 sejak tahun 2012 hingga 2017 <br /><br />Kasus ini berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu, saat itu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Filipus Djab diringkus KPK karena Eddy Rumpoko menerima sejumlah uang dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam Rp 1,6 milliar Filipus Djab<br /><br />Dalam perkara Kasus Korupsi Suap, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini sangat jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun. <br /><br />Namun kemudian, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan dikuatkan dengan putusan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh Terpidana Eddy Rompoko ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 yang hasilnya kandas alias ditolak<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCaFTmWoBwO5xD7VILV8adBUKAt1EDwUVfHMd5CUKcXFcpBH3D-nGnOo0qSGFsCBZtT8LBgot_MGTrWIIx6T-nDSDVD2sTElUdgAh0aI8Cab-BelK6tDRKg4AYY_7nI5HWiK7QuqdSqpY/s657/IMG20211109130944.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="296" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCaFTmWoBwO5xD7VILV8adBUKAt1EDwUVfHMd5CUKcXFcpBH3D-nGnOo0qSGFsCBZtT8LBgot_MGTrWIIx6T-nDSDVD2sTElUdgAh0aI8Cab-BelK6tDRKg4AYY_7nI5HWiK7QuqdSqpY/w288-h640/IMG20211109130944.jpg" width="288" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam proses persidangan, ternyata Eddy Rumpoko tidak hanya menerima uang dari Filipus Djab, melainkan dari beberapa pihak lain. Sehingga saat itu beritakorupsi.co menanyakan ke JPU KPK terkait perkembangan perkara untuk terangka baru<br /><br />“Memang terdakwa adalah sebagai JC, namun harus diingat bahwa terdajwa aktif dalam proses lelang yang dimenangkan oleh Filipus Djab. Terdakwa dapat mengajukan untuk mendapatkan keringanan hukuman nanti,” ujar JPU KPK Ronald Worotikan, Jumat, 6 April 2018<br /><br />Sementara dalam perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp46.873.231.400, Terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu diduga menerima duit haram dari beberapa pihak, diantaranya dari Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park sebesar Rp3.109.050.000. Dari H. Moh. Zaini Ilyas sebesar Rp8.100.000.000 terkait dengan paket-paket pekerjaan. Dari Yusuf, ST sebesar Rp2.280.000.000 selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu terkait dengan paket-paket pekerjaan <br /><br />Kemudian dari Ferryanto Tjokro sebesar Rp3.520.000.000 terkait dengan paket pekerjaan. Dari Arif Setiodo pemilik CV. Kalifa Muda dan juga merupakan adik ipar dari terdakwa sebesar Rp2.380.000.000. Dari Iwan Budianto selaku Direktur PT Agit Perkasa, , PT Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti sebesar Rp4.750.000.000<br /><br /> Lalu dari PT. Lembu Nusantara Jaya sebesar Rp600.000.000. Dari Dodock Credenda Handogo selaku Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park sebesar Rp150.000.000. Dari Haries Purwoko sebesar Rp100.000.000 melalui Ir. Himpun Siregar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Batu<br /><br />Dan dari Iwan Gunawan (Pengusaha Hotel) sebesar Rp200.000.000. Dari Eddy Antoro selaku Dirut PT. Kusuma Satria Dinasastri Wisatajaya sebesar Rp100.000.000. Dari Arief AS Siddiq, mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu sebesar Rp100.000.000<br /><br />Serta penerimaan-penerimaan uang oleh Terdakwa sebgai Wali Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp18.284.181.400. Hal ini seperti yang terungkap dalam surat dakwaan yang di bacakan JPU KPK dalam persidangan, Selasa, 9 November 2021<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 9 November 2021) adalah agenda pembacaan dakwaan oleh Tim JPU KPK yang terdiri dari Ronald Worotikan, Budi Nugraha, Andri Lesmana, Titto Jaelani, Arif Usman dan Muhammad Riduan terhadap Terdakwa Eddy Rumpok dihadapan Majaelis Hakim yang diketuai Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Semarang, Jawa Tengah dimana Terdakwa sedang menjalani hukuman Terpidana 5 penjara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1lQQHJB-tr-eBVWc7KhM3_qPFwwwWqxmDSA58Brvh86G-ShKzq93g2o08h82uzA2d7O_wol9z3FjfXYKRltIl8FixAarQHE_uGlsH-ruTZ99hyphenhyphensHF83gQI5VqdW1xaXMgmUtKloBlu68/s1333/IMG20211109130707.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1lQQHJB-tr-eBVWc7KhM3_qPFwwwWqxmDSA58Brvh86G-ShKzq93g2o08h82uzA2d7O_wol9z3FjfXYKRltIl8FixAarQHE_uGlsH-ruTZ99hyphenhyphensHF83gQI5VqdW1xaXMgmUtKloBlu68/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut JPU KPK dalam dakwaannya mengatakan, bahwa Terdakwa EDDY RUMPOKO selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Walikota Batu periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan periode tahun 2012 sampai dengan 2017, pada suatu waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, <br /><br />Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Walikota Batu masa jabatan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap yaitu menerima uang sejumlah Rp.46.873.231.400,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, karena berhubungan dengan jabatannya yaitu jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan yang berlawanan dengan kewajiban <br /><br />Atau tugasnya yaitu berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Walikota Batu masa jabatan tahun 2007-2012 dan masa jabatan tahun 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-565 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2007<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwOQ6XDX6inQ-5yAq-UcpQtzjB32h0Jlc3gjHX8RiwxFAbWGVzZ8RC3o_g69_aK_8N53mVVCG7e8O0VnNydjrJpriv890331MWgfe77X4gfux4A5I3YeGiWBVM9mID9g4aR9gPefBKr-M/s1052/IMG20180417105604.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1052" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwOQ6XDX6inQ-5yAq-UcpQtzjB32h0Jlc3gjHX8RiwxFAbWGVzZ8RC3o_g69_aK_8N53mVVCG7e8O0VnNydjrJpriv890331MWgfe77X4gfux4A5I3YeGiWBVM9mID9g4aR9gPefBKr-M/w640-h400/IMG20180417105604.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Eddy Rumpok (berdiri) pada saat persidangan dalam perkara Korupsi Suap (Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017, yang mempunyai wewenang dan tugas Tugas Kepala Daerah Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:<br />1. Kepala daerah mempunyai tugas:<br />a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;<br />b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;<br />c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;<br />d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;<br />e.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;<br />f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:<br />a. mengajukan rancangan Perda;<br />b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;<br />c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;<br />d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;<br />e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Bahwa Terdakwa sebagai Walikota Batu menerima penghasilan/pendapatan resmi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap tahunnya yang terdiri dari 4 (empat) item yaitu berupa gaji, perjalanan dinas, insentif dan honor.<br /><br />Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa pernah menyampaikan peraturan tidak tertulis melalui kepala BPKAD yang mewajibkan adanya nota dinas persetujuan Terdakwa selaku Walikota Batu dalam setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi daftar kegiatan pekerjaan yang akan diajukan pencairannya, kemudian barulah SPM tersebut  dapat diajukan ke BKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvILtS4BRf117uTfujopx0txitmX4XHUqkS_aqotUfU0HCIQf5hl8H3DL1AYPPimNiAOLJ2VbYKC0wr1wPC8sYdyw2NHGql4z5-EYzfJEnZAne8xdM-0iom7PqCsYeA0RfNR1RXdQGxWs/s640/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvILtS4BRf117uTfujopx0txitmX4XHUqkS_aqotUfU0HCIQf5hl8H3DL1AYPPimNiAOLJ2VbYKC0wr1wPC8sYdyw2NHGql4z5-EYzfJEnZAne8xdM-0iom7PqCsYeA0RfNR1RXdQGxWs/w640-h362/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Eddy Rumpoko (Dok. BK)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Walikota Batu, Terdakwa telah mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa, dan menerima uang atau fasilitas lainnya dari para pengusaha tersebut, diantaranya pada awal tahun 2017 terdapat beberapa proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan yang sudah dilakukan proses lelang dan sudah ditetapkan sebagai pemenang, <br /><br />Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa dan meminta agar proses lelang dibatalkan, karena tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Dinas terkait agar selanjutnya pelaksana pekerjaan dan fee sebesar 10% untuk Terdakwa diatur oleh YUSUF, ST.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017 bertempat di ruang kerja Walikota Batu Lantai 5 Gedung A Balai Kota Among Tani, Terdakwa melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas yaitu Ir. HIMPUN SIREGAR (selaku Kepala Dinas PUPR kota Batu merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan), ARIF AS SHIDIQ (selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup), SUGENG (selaku Kepala Dinas Pertanian), ZADIM (selaku Kepala BKD) untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan proses lelang, yang juga dihadiri oleh para kontraktor/pengusaha yang nantinya akan mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Batu diantaranya adalah YUSUF, ST., H. MOH ZAINI ILYAS, FIRMAN, FERRYANTO TJOKRO dan ERWIN. <br /><br />Dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan arahan agar beberapa proyek diberikan kepada pengusaha/ kontraktor yang dekat dengan Terdakwa sebagai berikut:<br /><br />a. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh YUSUF, ST, adalah:<br />1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Batu tahap I Tahun 2017    <br />2.Pembangunan hanggar Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017    <br />3. Renovasi rumah jabatan walikota Tahun 2017<br />4. Pembangunan Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) kelurahan sisir kecamatan batu pada Tahun 2017 <br /><br />b. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh H. MOH ZAINI ILYAS, adalah:<br />1. Pembangunan Gedung Olah Raga (Indoor) Kompleks Stadion Brantas Tahun 2016.<br />2. Pembangunan Guest House Mahasiswa Batu Tahun 2016.    <br />3. Pembangunan Taman Kantor Pemerintah Kota Batu (Block Office) Tahun 2016.<br />c. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FERRYANTO TJOKRO, yaitu Pekerjaan Lampu di Balai Kota Among Tani Tahun 2016.<br />d. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh FIRMAN, yaitu Pembangunan Foodcourt kaki lima depan Ganesha Tahun 2017.<br />e. Pekerjaan yang diarahkan untuk dimenangkan oleh ERWIN, yaitu Pembangunan Infrastruktur dan pengadaan mesin pemilah dan pengolahan sampah Tahun 2016. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd6XqzdStzG3VL-8IWYMQaMSfm17jpv3iIzbHT4ibB8EbUoWYshWn821xbh0sPHEg1hUSFD-ef5fr3MH41GHgeEsArkkbOwZj8wZVjwG_89WE8VskIgWFn2sK6KSzv2xW10Owu4NizeO4/s1333/IMG20211109130707.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd6XqzdStzG3VL-8IWYMQaMSfm17jpv3iIzbHT4ibB8EbUoWYshWn821xbh0sPHEg1hUSFD-ef5fr3MH41GHgeEsArkkbOwZj8wZVjwG_89WE8VskIgWFn2sK6KSzv2xW10Owu4NizeO4/w640-h288/IMG20211109130707.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Bahwa selain mengarahkan beberapa pihak tertentu untuk mengatur proses pelelangan barang dan/ atau jasa atas paket pekerjaan yang ada di Kota Batu guna memenangkan para pengusaha tertentu yang dekat dengan Terdakwa. Terdakwa juga mengarahkan beberapa pihak tertentu yang ingin berinvestasi di wilayah Kota Batu untuk mengatur proses perizinan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu – Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Pemkot Batu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 guna mempermudah beberapa pengusaha yang dekat dengan Terdakwa untuk mendapatkan izin, dengan cara Terdakwa memberi arahan kepada ENY RACHYUNINGSIH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu <br /><br /><b><span style="font-size: small;">Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menyetujui permohonan ijin tersebut diantaranya permohonan Ijin yang diajukan oleh:</span></b><br /><br />a. WILLY SUHARTAN terkait ijin lokasi pembangunan Hotel The Rayja Cottage, sekitar tahun 2012;<br />b. PAUL SASTRO SENDJOJO terkait pengajuan izin untuk pembangunan kawasan Predator Fun Park yang pemiliknya masih masuk kedalam Group Jatim Park, sekitar tahun 2015;<br />c. ARDA ARYANI terkait pengajuan ijin Perumahan Mutiara Residence/regency yaitu pada tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) unit rumah, tahun 2016 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah, dan tahun 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah.<br /><br />Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Walikota Batu selama kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2017 telah menerima uang, tanah, pinjaman tanpa bunga maupun jaminan, serta mendapatkan fasilitasi diskon pembelian tanah/rumah baik yang berasal dari Fee Paket Pekerjaan yang terdapat di Pemkot Batu maupun dari para pengusaha property yang ingin membangun hotel, villa, cottage maupun perumahan agar mendapatkan izin dari Terdakwa dan penerimaan-penerimaan lain yang diterima oleh Terdakwa namun diluar penerimaan resmi Terdakwa sebagai Walikota Batu diantaranya sebagai berikut:<br /><br />1. Penerimaan dari H. MOH ZAINI ILYAS sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh H. MOH ZAINI ILYAS dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Bulan Juli 2015, uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (biaya kampanye istri Terdakwa Dewanti Rumpoko untuk membeli Kaos).<br />b. Pada tahun 2015 menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan langsung di rumah dinas Terdakwa.<br />c. Bulan September 2015, H. MOH ZAINI ILYAS disuruh Terdakwa untuk membayar acara sakerahan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). <br />d. Bulan Nopember 2015, H. MOH ZAINI ILYAS diperintahkan oleh Terdakwa untuk membayar transportasi kampanye istri Terdakwa dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai.<br />e. Pada tahun 2015 penerimaan uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). <br />f. Bulan Desember 2015 H-1 Pemilihan Bupati Kabupaten Malang, H. MOH ZAINI ILYAS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Hotel Daerah Kepanjen.<br />g. Pada bulan Mei 2016 Terdakwa pernah meminjam uang senilai Rp400.00.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br />h. Pada pertengahan tahun 2016 menerima uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Rumah Makan Tempoe Doloe Sidoarjo.<br />i. Pada Tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun belum diberikan oleh H. MOH ZAINI ILYAS.<br />j. Pada tahun 2016 Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada istri Terdakwa (DEWANTI RUMPOKO).<br />k. Bulan september 2016 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah). <br /><br />2. Penerimaan dari YUSUF, ST. sebesar Rp2.280.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui EDI SETIAWAN selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu terkait dengan paket-paket pekerjaan yang didapat oleh YUSUF, ST., dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 19 Januari 2017 menerima 2 kardus dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<br />b. Tanggal 2 Februari 2017 menerima tas ransel yang isinya uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br />c. Tanggal 9 Februari 2017 menerima kantong plastik yang isinya uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br />d. Tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). <br />e. Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br />f. Tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />3. Penerimaan dari FERRYANTO TJOKRO sebesar Rp3.520.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh FERRYANTO TJOKRO maupun terkait yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 16 Juli 2008 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) <br /><br />b. Tanggal 05 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <br /><br />c. Tanggal 5 Jan 2012 ditransfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />d. Tanggal 21 Februari 2012 ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <br /><br />e. Tanggal 28 Maret 2014 Setoran Giro Tunai An. SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /><br />f. Tanggal 16 Mei 2014 transfer dari rekening SOFIE MUDI USIROWATI ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah). <br /><br />g. Tanggal 5 Mei 2015 transfer dari rekening FIRDA (Karyawan FERRYANTO TJOKRO) ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />h. Tanggal 22 September 2015 Setoran Tunai Giro ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />i. Tanggal 23 Oktober 2015 transfer dari rekening PT. Borobudur ke rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8u2OL0BRZ3B4piiT3jbr9sPcKnKTe2qeGMh6LOh9KeRb7FAOAk9XkpJLgBP9mj4RXDWcHsW3jCwPC4J33dx5y8if82Fu58o6xBsNfsYk9l9TzhMCQtim2JbZHLYjS0iniMhTuOshDBQQ/s1333/Eddy+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8u2OL0BRZ3B4piiT3jbr9sPcKnKTe2qeGMh6LOh9KeRb7FAOAk9XkpJLgBP9mj4RXDWcHsW3jCwPC4J33dx5y8if82Fu58o6xBsNfsYk9l9TzhMCQtim2JbZHLYjS0iniMhTuOshDBQQ/w640-h288/Eddy+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada transfer dari rekening Terdakwa di Bank BCA 0113073192 ke rekening FERRYANTO TJOKRO maupun ke rekening PT. Borobudur dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tanggal 1 Oktober 2015 transfer ke rekening FERRYANTO TJOKRO di Bank BRI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br />b. Tanggal 19 Oktober 2015 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br />c. Tanggal 24 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).<br />d. Tanggal 27 Februari 2017 transfer ke rekening PT. Borobudur Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).<br /><br />4. Penerimaan dari ARIEF SETIODI sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terkait dengan paket pekerjaan yang didapat oleh ARIEF SETIODI (pemilik CV. Kalifa Muda dan juga merupakan adik ipar dari terdakwa) maupun hal yang lain dengan perincian penerimaan sebagai berikut:<br /><br />a. Pada bulan Oktober 2012 menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun Terdakwa memberitahukan kepada ARIEF SETIODI agar memberikan dana tersebut kepada FERRYANTO TJOKRO sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diberikan kepada Kantor PDIP Kota Batu.<br /><br />b. Pada bulan Desember 2015 menerima uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah USD 100.000,00 (Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)) dengan cara langsung ditransfer ke rekening dolar milik Terdakwa di Bank BCA nomor 00196500507.<br /><br />5. Penerimaan dari PAUL SASTRO SENDJOJO (Founder Jatim Theme Park) sebesar Rp3.109.050.000,00 (tiga milyar serratus Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) terkait dengan izin-izin yang diajukan oleh Jatim Theme Park Group diantaranya untuk pengurusan izin kawasan Predator Fun Park, penerimaan yang diterima oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) bidang tanah dengan kronologis sebagai berikut:<br /><br />a. Bahwa pada kurun waktu bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 PAUL SASTRO SENDJOJO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah HM No. 1698 seluas 400 M2 dan tanah HM No. 1774 seluas 632 M2 dari HOGGE ISMUNANDAR dengan nilai Rp4.024.800.000,00 (empat milyar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga melakukan pembayaran kepada Notaris sebesar Rp84.250.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dan terhadap kedua sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Terdakwa.<br /><br />b. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PAUL SASTRO SENDJOJO melalui HARIANTO.<br /><br />6. Penerimaan dari IWAN BUDIANTO sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA pada tanggal 6 September 2011, bahwa IWAN BUDIANTO adalah selaku Direktur sekaligus pemegang saham dari PT. AGIT PERKASA, PT Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti yang mana mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang property hotel maupun perumahan yang terdapat di Kota Batu maupun Malang.<br /><br />7. Penerimaan dari PT. Lembu Nusantara Jaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu dengan mengeluarkan Bilyet Giro Bank Bukopin senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh IWAN BUDIANTO (selaku Direktur) dan ternyata Bilyet Giro Bank Bukopin tersebut dicairkan  direkening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO.<br /><br />8. Penerimaan dari DODOCK CREDENDA HANDOGO (Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), penerimaan tersebut diberikan ke rekening milik Terdakwa EDDY RUMPOKO di Bank BCA nomor 0113073192 yaitu pada tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />9. Penerimaan dari HARIES PURWOKO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada sekitar tahun 2016 Terdakwa pernah meminta uang kepada terdakwa melalui telepon dan saat itu HARIES PURWOKO menyanggupinya dan memberikan uang tersebut melalui Ir. HIMPUN SIREGAR (Kadis PUPR Pemkot Batu).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrWNXfC-4HO4FLqzeYNgDSJY_lhR1Qsm0h8EKFWl3ltyt4ZPKzuVt0vggwb6OB2KzaXrvNnTTd7Sp_jdrhvhe7P4elTbJ2axDvXL-wpjUZLncZQ7RyQyHVZ8i3dKQ4NUhb00g83Tmgt64/s1052/IMG20180417105604.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1052" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrWNXfC-4HO4FLqzeYNgDSJY_lhR1Qsm0h8EKFWl3ltyt4ZPKzuVt0vggwb6OB2KzaXrvNnTTd7Sp_jdrhvhe7P4elTbJ2axDvXL-wpjUZLncZQ7RyQyHVZ8i3dKQ4NUhb00g83Tmgt64/w640-h400/IMG20180417105604.jpg" width="640" /></a></div>10. Penerimaan dari IWAN GUNAWAN (Pengusaha Hotel) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa penerimaan tersebut awalnya ZADIM EFISIEN diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang di IWAN GUNAWAN yang saat itu ZADIM EFISIENI ditemani oleh KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) kemudian uang tersebut dibawa oleh KRISTIAWAN untuk diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />11. Pemberian diskon dari EDY ANTORO (selaku Dirut PT. Kusuma Satria Dinasastri Wisatajaya) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada Juni 2012 terdakwa meminta diskon terhadap pembelian sebidang tanah yang terdapat di perumahan milik EDY ANTORO, yang seharusnya harga tanah tersebut senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya membayar sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). <br /><br />12. Penerimaan dari ARIEF AS SIDDIQ (mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa pada bulan Juni 2017 di Rumah Dinas Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan kepada ARIEF AS SIDDIQ bahwa Terdakwa membutuhkan uang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya ARIEF AS SIDDIQ memberikan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui KRISTIAWAN (Staf Terdakwa).<br /><br />13. Penerimaan-penerimaan yang diterima oleh Terdakwa melalui SURIJANTO MARHONO (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) terkait dengan pengurusan izin-izin dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Penerimaan dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pemberian tersebut dilakukan pada periode Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 2016. <br /><br />b. Penerimaan dari DJE VICKY SASTRAWAN (Pemilik Alpines Condotel) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penerimaan tersebut diterima pada akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016. <br /><br />c. Penerimaan dari HENDRO WIBOWO (selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), penerimaan tersebut diterima pada sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015. <br /><br />d. Penerimaan dari ANUGROHO FAJAR ISLAMI (selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu) atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penerimaan tersebut dilakukan sekitar Bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2015. <br /><br />e. Penerimaan dari DION KHARISMA GUNAWAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tahun 2016. <br /><br />14. Penerimaan-penerimaan uang yang ada pada Terdakwa yang tidak diketahui sumbernya dan bertentangan dengan profil Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Walikota Batu pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp18.284.181.400,00 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:<br /><br />a. Dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 8 Desember 2015 Terdakwa memerintahkan KRISTIAWAN (Staf Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening Bank BCA Nomor 0113073192 milik Terdakwa yaitu sebesar Rp10,630,000,000; Rekening Bank Bukopin Nomor 1002875060 sebesar Rp179,245,000 (tahun 2014), Tahun 2015 sebesar Rp1,256,597,400; Tahun  2016 sebesar Rp1,267,714,000 dan tahun 2017 sebesar Rp854,725,000<br /><br />b. Pada kurun waktu tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa pernah memerintahkan DINI TRI TUNGGAL DEWI (Sekretaris Pribadi Terdakwa) untuk melakukan setoran tunai ke rekening milik Terdakwa di Rekening Bank BCA Nomor 0113073192, sejumlah Rp3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Tanggal 5 Desember 2013, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />2. Tanggal 17 April 2014, setor tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br />3. Tanggal 21 April 2014, setor tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br />4. Tanggal 22 April 2014, setor tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) <br />5. Tanggal 21 Agustus 2014, setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br />6. Tanggal 27 Agustus 2014 setoran dari pencairan Cek/Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF2jijPpTSdomoI4gPAl4Ys9gNo0JcH84oicawNIpNL9ncJchzZZnW_oiRbuh9ljQ4p1O4Y0tdpYQmhiLyUReIHiT_gXIsrl1g6zRhE7_JXtTDhE3DOXXb4HnNu8GHE8qRpeQkHSJQUXI/s640/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF2jijPpTSdomoI4gPAl4Ys9gNo0JcH84oicawNIpNL9ncJchzZZnW_oiRbuh9ljQ4p1O4Y0tdpYQmhiLyUReIHiT_gXIsrl1g6zRhE7_JXtTDhE3DOXXb4HnNu8GHE8qRpeQkHSJQUXI/w640-h362/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selain itu, pada bulan April 2014 ada uang masuk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik DINI TRI TUNGGAL DEWI di Rekening Bank BRI Nomor 0344-01-020645-50-3 dan pada hari yang sama DINI TRI TUNGGAL DEWI mendebet dana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.187.220.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.12.770.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />c. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan WASISNO (Sopir Terdakwa) pada bulan April 2013 untuk melakukan penyetoran satu lembar Billyet Giro senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan juga pada pertengahan tahun 2016 untuk menukarkan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dan mengatakan kepada WASISNO “Sis, tolong besok kau tukarkan uang ini menjadi USD 10.000, - dan sisanya tukarkan dengan uang rupiah yang baru”.<br /><br />d. Bahwa RR ASTI EVITA CR (selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa) pernah memindahkan uang atau setor tunai dari rekeningnya di Bank CIMB Niaga ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 0113073192 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />e. Bahwa LILI WIDYA RAHAJENG (selaku Sekretaris Pribadi terdakwa) pernah menerima uang dari berbagai pihak dengan Jumlah Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa.<br /><br />Bahwa penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan  Rp.46.873.231.400,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)  tersebut karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Walikota Batu dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp46.8 M

#Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park, terlibat sebagai pemberi Suap sebesar Rp3.1 M dan pihak lainnya terhadap Terdakwa Edd...

»