Terdakwa Bunasir Di Vonis 4.6 Thn Penjara Karena Terbuktii Korupsi Rp276 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0NIXNWTW3Bxg4fOBy9x7CTpLrtJ9oyvp0-rzFYpeFOkc3pbbHFOYWnlRdp2FjCrDgWEoel9P3OeNeUmS9Avqo8Rp9S5mbWB79EKLhQhelh9cZ2_5QVcp7spocj_edejsZQ9Yj-VC77M0/s640/IMG20210111124437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="314" data-original-width="640" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0NIXNWTW3Bxg4fOBy9x7CTpLrtJ9oyvp0-rzFYpeFOkc3pbbHFOYWnlRdp2FjCrDgWEoel9P3OeNeUmS9Avqo8Rp9S5mbWB79EKLhQhelh9cZ2_5QVcp7spocj_edejsZQ9Yj-VC77M0/w640-h314/IMG20210111124437.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 29 Maret 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Bunasir Bin (Alm) Buniran selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrcjo, Kabupaten Kediri dengan Pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200 juta rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumah Rp276.464.282,55 subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Mark Up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik (pekerjaan Insfratruktur) yang menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Angggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp276.464.282,55 berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inpesktorat Kab. Kediri No. 700/94/418.11/2020, tanggal 16 Juli 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Bunasir, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 29 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Emma Ellyani, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Huukum (Prodeo atau gratis) Terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi S Wijawa, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Kediri karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam persidangan (Senin, 29 Maret 2021), Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa  Terdakwa Bunasir terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Mark Up pengadaan barang dan jasa pembangunan Insfratruktur Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Tahun Angggaran 2016, 2017 dan 2018 dari anggaran Dana Desa (DD) Tahun Angggaran 2016, 2017 dan 2018 hingga terjadi Selisih Volume pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp276.464.282,55, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Bunasir Bin (Alm) Buniran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana dakwaan Primair ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (emapt) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar dendaa tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp276.464.282,55 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa langsung mengatakan menerima, sementara JPU Dedi S Wijawa, SH masih pikir-pikir.<br /><br />“Menerima, Yang Mulia,” jawab terdakwa melalui Vidio Conference. <br />“Kami masih pikir-pikir,” jawab JPU Dedi S Wijawa, SH<br /><br />Kepada beritakorupsi.co, JPU Dedi S Wijawa, SH mengatakan, bahwa tuntutannya 5 tahun dan 6 bulan penjara, terdakwa sejak awal tidak mengakui<br /><br />“Waktu pembelaan tidak minta bebas tapi hukuman ringan. Kalau pada saat pemeriksaan terdakwa, tidak mengakui sama sekali,” kata JPU Dedi S Wijawa, SH </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguts3V7yUEeVpHm6SAqiB1Dt97XyRRhLEhIfX2Ruuw6MYM3CF0JStLQiqrXAx3mSpS8zXXWtYagYOJaf9TlSOONIAJXiM1HCPF2oyVhCyYuXsK76x0_UkkA79RYnc24V2RKLhBiKrZ4m0/s640/IMG20210111124136.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguts3V7yUEeVpHm6SAqiB1Dt97XyRRhLEhIfX2Ruuw6MYM3CF0JStLQiqrXAx3mSpS8zXXWtYagYOJaf9TlSOONIAJXiM1HCPF2oyVhCyYuXsK76x0_UkkA79RYnc24V2RKLhBiKrZ4m0/w640-h360/IMG20210111124136.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Bunasir Bin (Alm) Buniran selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dalam mengelola pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBD Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018 untuk kegiatan pembangunan fisik di Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri telah melakukan mark up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik tidak sesuai keadaan/fakta di lapangan sebagaimana surat pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2017, <br /><br />Selain itu, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan desa, belanja pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2016,  peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2018, tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2017 tanggal 18 Januari 2018 dan peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />A. Dalam pelaksanaan pembangunan desa wanengpaten dari tahun 2016 sampai dengan 2018,  melaksanakan kegiatan tanpa melibatkan ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dimana terdakwa selaku kepala Desa Wanengpaten langsung menunjuk Jiman selaku tukang dan pekerja sendiri yang dikoordinir oleh terdakwa namun tidak memberitahukan kepada Jiman bahwa merupakan anggota tim pengelola kegiatan hanya menerima upah.<br /><br />B. bahwa terdakwa selaku kepala desa wanengpaten dengan sengaja tidak pernah memberikan rencana anggaran biaya atas kegiatan pembangunan tersebut dan gambar rencana kegiatan pembangunan kepada tim TPK dan jiban selaku kepala tukang sehingga hanya menyesuaikan lahan dan perintah dari terdakwa serta ukuran yang disesuaikan keinginan terdakwa mengakibatkan terdapat selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban.<br /><br />C. dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terdakwa selaku kepala desa wanengpaten tidak melibatkan tim TPK dan bendahara secara langsung dan hanya diperintahkan untuk menandatangani bukti-bukti hukum atau pertanggungjawaban dalam proses pembangunan fisik tersebut dengan di bawah tekanan atau ancaman.<br /><br />D. terdakwa dengan sengaja mencairkan Dana desa sendiri dan tidak melibatkan bendahara sehingga terdakwa dapat mengelola dan mengatur sendiri keuangan desa dengan tidak tercatat atau tidak sesuai peruntukannya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">E. Dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pembangunan tersebut terdakwa membuat tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah karena dalam pelaksanaan belanja material langsung dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuat buku kas pembantu dalam setiap kegiatan pembangunan dan atas bukti dukung pembelian nilainya telah disesuaikan oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada sekretaris desa dengan tidak melibatkan bendahara sehingga seolah-olah sesuai dengan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 16 junto pasal 7 ayat (2) peraturan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 angka 18 junto pasal 88 ayat (2) peraturan Bupati Kediri Nomor 33 tahun 2016 pasal 4 huruf b pasal 8 ayat (1)dan ayat (2), Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 tahun 2015 tanggal 4 April 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa di Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihUaWuGsIQdIQiq_fXbk-RRPQYDke-LWeX-lpTKKfIyYiT8rvCfkAXUzs9O_7_fqzM6XEYHwK5YFWcQj7vKIr7scEpUiMnourbSazrhWs7X0XWR39cRxGiu4SCXeqAFtHoJ1jcYDwqE1Q/s639/IMG20210111124803.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihUaWuGsIQdIQiq_fXbk-RRPQYDke-LWeX-lpTKKfIyYiT8rvCfkAXUzs9O_7_fqzM6XEYHwK5YFWcQj7vKIr7scEpUiMnourbSazrhWs7X0XWR39cRxGiu4SCXeqAFtHoJ1jcYDwqE1Q/w640-h360/IMG20210111124803.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, pengelola pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBDes Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan mark up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik sehingga terdapat selisih volume belanja senilai material di SPJ lebih besar daripada pelaksanaan untuk material<br /><br />Ssehingga merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri setidak-tidaknya sebesar Rp276.464.282,55 Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas selisih volume pekerjaan infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 700/94/418.11/2020 tanggal 16 Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut<br /><br />Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan di mana terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dalam mengelola pengadaan barang dan jasa atas anggaran APBDes Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 telah melakukan mark up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik tersebut dengan tidak sesuai keadaan/fakta di lapangan serta surat pertanggungjawaban atas kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut <br /><br />Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/465/418.32/2013 tanggal 10 September 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Tugas dan fungsi Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagaimana Undang-Undang RI No 6 tahun 2014 tentang desa: Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayah (4) dan Pasal 27<br /><br />Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Kepala Desa Wanengpaten membentuk organisasi pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagai sebagaimana struktur organisasi pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri pada tahun 2016</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku kepala desa mengelola keuangan pemerintahan Desa Wanegpaten dan menetapkan Peraturan Desa yaitu ;  1. Untuk anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun anggaran (TA) 2016 sebagai berikut : a. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa tahun 2016. b. Peraturan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, <br />Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBDesa TA  2016, APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo tahun 2016 dengan nilai APBDes setelah perubahan sebesar Rp1.29 5.1.38. 7.35 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Desa (PADe) sebesar Rp251.200.000: 2. Dana Desa sebesar Rp607.367.000: 3. Alokasi Dana Desa sebesar Rp330.733.000: 4. Bantuan keuangan dan dari APBD Kabupaten Kediri sebesar Rp70.000 0.000: 5. Bagian dari hasil pajak retribusi sebesar Rp38.683.000; 6. Sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) 2015 sebesar Rp155.735<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dan APBDesa Wanengpaten membentuk dan menetapkan sebagai berikut : <br /><br />I. Tahun anggaran 2016.<br />a. Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 18 8.05/418.91.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan TPK Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2016. b. Panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor: 188.06/418/91/11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). c. pelaksana teknis pengelolaan kegiatan desa (PTPKD) Desa Wanengpaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 188.04/4 18.91.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang PTPKD Desa Wanengpaten TA 2016<br /><br />Bahwa sebagaimana APBDes Desa Wanengpaten, pembangunan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun 2016 sebagai berikut : Peraturan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa TA 2016, Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBDesa TA 2016, APBDes Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun 2016 tentang pembangunan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Wanengpaten Tahun anggaran 2016 telah melakukan pencairan Dana Desa dalam setiap terminnya melakukan pencairan dengan sendiri dan tidak bersama-sama dengan bendahara di mana dalam setiap pencairan Dana Ddesa atas nama Kepala Desa (tidak ada spesimen dengan nama lain/bendahara), saksi Sabar serta terdakwa dalam melaksanakan atas beberapa kegiatan pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan gambar rencana kegiatanTerdakwa juga dalam melaksanakan dan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan sesuai dengan volume kegiatan pertanggungjawaban dengan volume kegiatan yang terpasang, sehingga terdakwa membuat surat pertanggungjawaban seolah-olah sudah benar. Sehingga terjadi selisih volume pekerjaan maupun pembayaran atas beberapa kegiatan pembangunan fisik:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoBJ3h4yWXy6jHZjYIUdCYiVKAwWPcEwBMMRDPKuHFL_sc5JTWYjLx4pVu-LsqYFjRrm3PhmZMYaRvnxtWNLkCWQGVBlgMgB9xYy_jsd5ox5U_sn6IlThIb95G48gmZzNFxwzsRyOLYQM/s1334/IMG20210329130254.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoBJ3h4yWXy6jHZjYIUdCYiVKAwWPcEwBMMRDPKuHFL_sc5JTWYjLx4pVu-LsqYFjRrm3PhmZMYaRvnxtWNLkCWQGVBlgMgB9xYy_jsd5ox5U_sn6IlThIb95G48gmZzNFxwzsRyOLYQM/w640-h288/IMG20210329130254.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">I. Tahun anggaran 2016.<br />a. Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 18 8.05/418.91.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan TPK Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2016. b. Panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor: 188.06/418/91/11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). c. pelaksana teknis pengelolaan kegiatan desa (PTPKD) Desa Wanengpaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 188.04/4 18.91.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang PTPKD Desa Wanengpaten TA 2016<br /><br />Bahwa sebagaimana APBDes Desa Wanengpaten, pembangunan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun 2016 sebagai berikut : Peraturan Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang APBDesa TA 2016, Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBDesa TA 2016, APBDes Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun 2016 tentang pembangunan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Wanengpaten Tahun anggaran 2016 telah melakukan pencairan Dana Desa dalam setiap terminnya melakukan pencairan dengan sendiri dan tidak bersama-sama dengan bendahara di mana dalam setiap pencairan Dana Ddesa atas nama Kepala Desa (tidak ada spesimen dengan nama lain/bendahara), saksi Sabar serta terdakwa dalam melaksanakan atas beberapa kegiatan pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan gambar rencana kegiatan<br /><br />Terdakwa juga dalam melaksanakan dan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan sesuai dengan volume kegiatan pertanggungjawaban dengan volume kegiatan yang terpasang, sehingga terdakwa membuat surat pertanggungjawaban seolah-olah sudah benar. Sehingga terjadi selisih volume pekerjaan maupun pembayaran atas beberapa kegiatan pembangunan fisik:<br /><br />A. tahun 2016<br />1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong berlokasi di desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp150.00.00,36. Bahwa dalam pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong direncanakan sebagai mana rencana anggaran biaya, terdakwa selaku kepala desa mengelola sendiri kegiatan pembangunan saluran drainase dari gorong-gorong dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang bersumber dari Dana desa Tahun anggaran 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp150.000,36 telah dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa pada tanggal 29 November 2016<br /><br />Bahwa terdakwa membuat surat pertanggungjawaban dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />2. Pembangunan plengsengan Selatan jomplang berlokasi Selatan jomplang sumber dana dari Dana Desa TA 2016 senilai Rp82.0003.000, direncanakan sebagai mana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa dan telah dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa sebagaimana surat pertanggungjawaban pada tanggal 21 Juli 2016<br /><br />Bahwa terdakwa membuat surat pertanggungjawaban dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />3. Pembangunan plengsengan RT 5 dalam (depan soekoto) berlokasi di RT 5 sumber dana dari Dana Desa TA 2016 dengan nilai sebesar Rp50 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa<br /><br />Pembangunan plengsengan RT 5 dalam (depan soekoto) berlokasi di RT 5 sumber dari Dana Desa TA 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp50 juta telah dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh terdakwa pada tanggal 29 November 2016 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan dipaksa untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />4. Pembangunan jalan paving depan SD paten berlokasi samping SDN Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2016 sebesar Rp50 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa<br /><br />Laporan pertanggungjawabannya telah dibuat oleh terdakwa sebagaimana surat pertanggungjawaban pada tanggal 22 Juni 2016 dan telah diseranh terimakan pekerjaan tersebut sebagaimana berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor.../.../..../2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan memaksa tim pengelola kegiatan dan penelitian hasil penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />5. Pembangunan beton rabat penahan jalan berlokasi di Desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2016 sebesar Rp50 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jimana sebagai kepala tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa tim pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /> <br />Bahwa atas pembangunan Desa Wanengpaten TA 2016 di mana terdakwa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten,  Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2017 tentang APBDesa TA 2017 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2016<br /><br />Pada tahun 2017 sampai dengan 2018, terdapat perubahan dan atau penambahan struktur organisasi pemerintahan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten Nomor 3 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri</div><div style="text-align: justify;"><br />1.  Untuk APBDesa Wanengpaten TA 2017 sebagai berikut : a. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja, Peraturan Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan APBDesa dengan nilai setelah perubahan TA  2017 sebesar Rp1.399.910.000 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp257.200.000: b. Dana Desa sebesar Rp773.854.000: c. Alokasi Dana Desa sebesar Rp327.38.000: d. bagian dari hasil pajak retribusi sebesar Rp41.528.000: d. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2016 sebesar Rp2.706.903<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaHAH8mm19vvPiRSr2WuwF2LKtpSOfdAzDZ_OPCXpJtQcIu1EgGgzmtPm7Pw1RsRHK4Ywy1vYg7TQFIQPc070WBLyI_RTJrFvjPJbAp4iMzsUyDmFne2ySrA7C1inzaRx8AsqBqLbhCgM/s640/IMG20210111124136.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaHAH8mm19vvPiRSr2WuwF2LKtpSOfdAzDZ_OPCXpJtQcIu1EgGgzmtPm7Pw1RsRHK4Ywy1vYg7TQFIQPc070WBLyI_RTJrFvjPJbAp4iMzsUyDmFne2ySrA7C1inzaRx8AsqBqLbhCgM/w640-h360/IMG20210111124136.jpg" width="640" /></a></div>II. Tahun Anggaran 2017.<br />A. (Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/10/418.71.11/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan TPK  Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2017<br /><br />B. Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor: 188.45/13/418.91.11/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan PPHP Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri  TA 2017<br /><br />C. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor: 188.45/0 3/4 18.7 1.11/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penetapan PTPKD Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2017 sebagaimana APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun anggaran 2017 sebagai berikut :<br /><br />a. peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan APBDesa junto peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan APBDesa sehubungan APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Ggampengrejo tahun 2017 mengenai pembangunan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri<br /><br />Tahun 2017<br />1. Pembangunan Paving Jalan Makam berlokasi RT 2 Desa Wanengpaten,  sumber dana dari Desa Desa TA 2017 sebesar Rp70.000.000 direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 23 Juni 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />2. Pembangunan Plengsengan Irigasi Jalan Trunojoyo RT 2 berlokasi di Desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2017 senilai Rp100 juta direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana keinginan terdakwa,  dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 30 juni 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />3. Pembangunan Penahan Jalan BAN Combong berlokasi di Desa Wanengpaten, sumber dana dari Dana Desa TA 2017 sebesar Rp154.636.000 direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan tim pengelola kegiatan secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />4. Pembangunan Plengsengan Selatan Jomplang berlokasi sumber dana dari Dana Desa TA 2017 sebesar Rp86 juta direncanakan sebagai mana rencana anggaran biaya, terdakwa mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa pada tanggal 30 November 2017 dengan bukti dukung tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />Atas pembangunan Desa Wanengpaten TA 2017, di mana terdakwa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2018 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2017 tanggal 18 Januari 2018<br /><br />III. Untuk anggaran pendapatan dan belanja desa wanengpaten Tahun anggaran 2018 sebagai berikut:  a. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2018 tentang APBDesa: b. Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan APBDesa dengan nilai APBDes setelah perubahan TA 2018 sebesar Rp1.336.376.903 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp261.200.000: 2. Dana Desa sebesar Rp703.492.000: 3. Alokasi Dana Desa sebesar Rp327.450.000: 4. Bagian dari hasil pajak (pajak retribusi) sebesar Rp41.528.000: 5. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2017 sebesar Rp5.906.903<br /><br />Tahun Anggaran 2018<br />A. Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/09/418.71.11/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan TPK  Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2018<br /><br />B. Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/12/418.71.11/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan PPHP Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2017<br /><br />C. Penetapan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/02/418.71.11/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan PTPKD Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2018<br /><br />Bahwa sebagaimana APBDes Desa Wanengpaten, pembangunan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri TA 2018 sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan APBDesa, Peraturan Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan APBDesa sehubungan APBDes Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuYfXgncGe6HDTbzBRxBu5yse2EzrlSVIjvNRl7RUfa3OHgGd2_ojXXubkkGQWazDwcKgk8-QTMbZe-oqUxzkoI_wiPnhgc1p74kwytD7Crhc3At5lgr3vfJMJC3NEQP4Ckm20e2_bkpo/s1334/IMG20210329130254.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuYfXgncGe6HDTbzBRxBu5yse2EzrlSVIjvNRl7RUfa3OHgGd2_ojXXubkkGQWazDwcKgk8-QTMbZe-oqUxzkoI_wiPnhgc1p74kwytD7Crhc3At5lgr3vfJMJC3NEQP4Ckm20e2_bkpo/w640-h288/IMG20210329130254.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tahun 2018<br />1. Pembangunan Rehab gedung TK tahap 1 dan 2 berlokasi di Desa Wanengpaten sumber dana dari Dana Desa TA 2018, anggaran tahap pertama sebesar Rp119. 652.050 dan anggaran tahap kedua sebesar Rp25.159.000 direncanakan sebagaimana rencana anggaran biaya<br /><br />II. Pembangunan rehab gedung TK tahap 2<br />Bahwa untuk rencana anggaran biaya pembangunan rehab gedung TK tahap 2, terdakwa tidak melampirkan dalam raport pertanggungjawaban pembangunan rehab gedung TK tahap 1 dan 2 tanggal 30 April 2018, terdakwa mengelola sendiri dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa, dan laporan pertanggungjawaban telah dibuat oleh terdakwa sebagaimana surat pertanggungjawaban pembangunan rehab gedung TK tahap 1 dan 2, berita acara penerimaan hasil pekerjaan tahap 1 tanggal 25 Mei 2018 dan tahap 2 tanggal 9 Juni 2018 dengan bukti buku tidak sesuai dengan volume kegiatan terpasang dan memaksa TPK dan PPHP untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, apabila menolak dipaksa untuk mengundurkan diri dari perangkat desa<br /><br />Atas pembangunan Desa Wanengpaten TA 2018 berupa pembangunan rehab gedung TK tahap 1 dan 2 sumber dana dari Dana Desa TA 2018 dengan realisasi pembangunan rehab gedung 1 dan 2 sebesar Rp119.654200 dan anggaran tahap 2 sebesar Rp25.159.000 di mana terdakwa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana Peraturan Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2018<br /><br />Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagai berikut:<br /><br />1. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran, Kepala Desa menetapkan APBDesa Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dengan mengadakan Musrbang (musyawarah rencana pembangunan) Desa yang dihadiri oleh LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat desa), BPD (badan permusyawaratan desa), tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, Ibu PKK, RT/RW, Kepala Desa dan Perangkat Desa<br /><br />Muserbang menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang nanti akan ditetapkan dalam Peraturan Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri tentang anggaran pendapatan dan belanja desa,<br /><br />Setelah ditetapkannya APBDes Wanengpaten, Kepala Desa Wanengpaten melaksanakan pengadaan barang/jasa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Wanengpaten dengan membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Wanengpaten.<br /><br />Kepala Desa Wanengpaten dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Wanengpaten yang bersumber dari Dana desa dilaksankan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencairan Dana desa kepada Camat Gampengrejo dikantor Kecamatan Gampengrejo, kemudian atas permohonan beserta kelengkapannya setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap, kemudian Camat Gampengrejo mengeluarkan surat keterangan pencairan Dana desa, dilengkapi dokumen pecairan berupa permohonan kegiatan yang akan dilaksanakan, persetujuan dari pihak kecamatan rekapitulasi kegiatan, Surat perintah pembayaran atas kegiatan, mencairkan menggunakan cek yang di cek tersebut tertera nilai pencairan dan tandatangan kepala desa dan bendahara.<br /><br />Setelah uang kegiatan tersebut dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kemudian Kepala Desa dan TPK (tim pelaksana kegiatan) melaksanakan kegiatan dengan terlebih dahulu membuat rencana kegiatan sebagaimana APBDes Wanengpaten. Sebelum surat pertanggungjawaban tersebut ditandatangani, tim pemeriksa hasil pekerjaan terlebih dahulu memeriksa pekerjaan tersebut. Setelah dinyatakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya atas pekerjaan tersebut, kemudian dibuat surat pertanggungjawaban yang membuat TPK (tim pelaksana kegiatan) bersama-sama kepala desa.<br /><br />Proses permohonan pencairan anggaran Dana Desa (anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) yaitu : 1. Membuat Surat pertanggungjawaban, 2. Mengajukan SPP dan juga R.A.B (rencana anggaran biaya) untuk diajukan rekomendasi ke Kecamatan: 3. Kemudian camat mengeluarkan surat keterangan pencairan anggaran, 4. Kemudian dibawa ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk dicairkan<br /><br />Bahwa Pencairan Dana Desa Dan / Alokasi Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pencairan Dana ke-1 (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing) dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />a. Kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa/ ADD Tahun Anggaran sebelumnya sudah selesai 10046: b. SPJ kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output anggaran dana Tahun anggaran sebelumnya 1006: c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output anggaran tahun sebelumnya,; d. Semua persyaratan tersebut di atas disampaikan kepada tim fasilitasi Kecamatan,; e. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan surat perintah keterangan limpairkan hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ke- 1,  <br /><br />Pencairan Dana ke-2 (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kegiatan realisasi pencairan dana ke-1 sudah selesai minimal 90%,; b. SPJ realisasi pencairan dana ke-1 sudah selesai minimal 90%,; c. Semua persyaratan tersebut di atas disampaikan kepada tim fasilitasi Kecamatan,; d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan surat perintah keterangan limpairkan hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana<br /><br />Pencairan dana tahap ke-3 sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan ketentuan: a. kegiatan realisasi pencairan dana tahap 2 sudah selesai minimal 90%. b. SPJ realisasi pencairan dana tahap 2 sudah selesai minimal 90% c. semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada tim fasilitasi kecamatan<br /><br />Berdasarkan hasil verifikasi tersebut camat mengeluarkan surat perintah keterangan lampirkan hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Jatim bahwa desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan tahap 3 bahwa setiap pelaksanaan pembangunan desa dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang disiapkan oleh kepala desa di mana sebelumnya sudah dirapatkan dengan an badan pemberdayaan masyarakat desa wanengpaten.<br /><br />Kemudian disosialisasikan kepada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa setelah dinyatakan sesuai dan tidak mendapat koreksi oleh badan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa maka pertanggungjawaban di tahun anggaran sesuai dengan laporan pertanggungjawaban desa wanengpaten yang ditetapkan oleh kepala desa wanengpaten pada tahun anggaran berjalan<br /><br />Bahwa mekanisme pelaksanaan pembangunan Desa Wanengpaten sebagai berikut: a. Membuat perencanaan berupa rancangan anggaran biaya dimana proses perencanaan berupa: foto dokumentasi tempat atas lokasi yang akan direncanakan pembangunan rencana anggaran biaya gambar rencana kegiatan pembentukan TPK, pemberitahuan dari pihak kecamatan atas pelaksanaan waktu kegiatan pembangunan, bahwa yang melaksanakan pembangunan desa berupa kegiatan fisik adalah kepala desa wanengpaten dibantu oleh tim TPK sebagaimana surat keputusan kepala desa atas pengangkatan TPK<br /><br />b. melakukan pengukuran di tempat pelaksanaan pembangunan, melakukan pengukuran dan atau pembersihan lahan kerja. c. pembelian bahan. d. setelah pembangunan fisik dinyatakan selesai membuat surat pertanggungjawaban. e. kemudian setelah pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim panitia penerima hasil pekerjaan. f. titik setelah dinyatakan selesai dan ditandatangani oleh tim panitia penerima hasil pekerjaan dan TPK kemudian terdakwa selaku kepala desa wanengpaten kecamatan gampengrejo kabupaten Kediri menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. g. dengan serah terima pekerjaan pembangunan fisik kepada kepala desa wanengpaten kemudian terdakwa mempertanggungjawabkan kan untuk diarsipkan dan juga ditembuskan kepada BPMPD (badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPjEukBvWn5CkwJ1moiZQoA9EwfkYv__0vbYhQOlBDj96bBy86EKyRn6U26K3DbttSw4IKjXVaiHnajNbrnvc9wdeINT2qz-j4vzcYgxlLTyxAAWr5SD2oi7h5J6ZzUA3UvnycOD0mYEQ/s1238/IMG20210329130240.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="1238" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPjEukBvWn5CkwJ1moiZQoA9EwfkYv__0vbYhQOlBDj96bBy86EKyRn6U26K3DbttSw4IKjXVaiHnajNbrnvc9wdeINT2qz-j4vzcYgxlLTyxAAWr5SD2oi7h5J6ZzUA3UvnycOD0mYEQ/w640-h250/IMG20210329130240.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri,  dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wanengpaten Tahun anggaran 2016 sampai tahun 2018 atas pembangunan fisik. Setelah melakukan mark up atas kegiatan pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik tersebut, sehingga mendapat selisih nilai pembangunan yang kemudian terdakwa nikmati dan dimanfaatkan sendiri :<br /><br />A. Dalam pelaksanaan pembangunan desa wanengpaten dari tahun 2016-2018 melaksanakan dengan tanpa melibatkan ketua TPK dimana terdakwa selaku kepala desa langsung menunjuk saudara-saudara Jiman selaku tukang dan pekerja sendiri yang dikoordinir oleh terdakwa, namun tidak memberitahukan kepada Giman bahwa merupakan anggota tim pengelola kegiatan hanya menerima upah<br /><br />B. Terdakwa selaku kepala Desa Wanengpaten dengan sengaja tidak pernah memberikan rencana anggaran biaya atas kegiatan pembangunan tersebut dan gambar rencana kegiatan pembangunan kepada tim pengelola kegiatan dan saudara Jiman selaku kepala tukang sehingga hanya menyelesaikan lahan dan perintah dari terdakwa selaku kepala desa serta ukuran yang disesuaikan keinginan terdakwa mengakibatkan terdapat selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban<br /><br />C. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terdakwa selaku kepala desa wanengpaten tidak melibatkan tim TPK dan bendahara serta langsung dan hanya diperintahkan untuk menandatangani bukti-bukti dukung atau pertanggungjawaban dalam proses pembangunan fisik tersebut dengan dibawah tekanan atau ancaman<br /><br />D. Terdakwa dengan sengaja mencairkan dana desa sendiri dan tidak melibatkan bendahara sehingga terdakwa dapat mengelola dan mengatur sendiri keuangan desa dengan tidak tercatat atau tidak sesuai peruntukannya<br /><br />E. Dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pembangunan tersebut terdakwa membuat tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah karena dalam pelaksanaan belanja material langsung dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuat buku kas pembantu dalam setiap kegiatan pembangunan dan tidak bukti dukung pembelian nilainya telah disesuaikan oleh terdakwa selaku kepala desa kemudian diserahkan kepada sekretaris desa dengan tidak melibatkan bendahara sehingga seolah-olah sesuai dengan menerima anggaran biaya dan laporan<br /><br />F. Terdakwa selaku kepala desa wanengpaten dalam membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi kegiatan fisik di lapangan sehingga terdapat selisih nilai dari kegiatan pembangunan sebenarnya dengan pertanggungjawaban terdakwa dimana selisih tersebut dipergunakan terdakwa selaku kepala desa wanengpaten untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana hasil pengakuan di lapangan oleh tim ahli teknis konstruksi dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Kediri yang kemudian dilakukan reviu analisis dokumen SPJ serta pengukuran di lapangan dan dituangkan dalam surat nomor. 262 0.1/11130/41 8.33/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang pemeriksaan laporan pekerjaan fisik desa wanengpaten kecamatan gampengrejo kabupaten Kediri tahun anggaran 2016 ditemukan :<br /><br />1. Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong desa wanengpaten dana desa tahun 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan drainase dana desa Tahun anggaran 2016 terdapat selisih volume belanja material di SPJ lebih besar daripada pelaksanaan untuk material (pelat beton 50 x 75, beton bis, semen, pasir dan kerikil). Total selisih volume sebesar Rp40.733.859,20:<br /><br />2. Pembangunan plengsengan Selatan jomplang dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan selatan jomplang terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan untuk material sebesar Rp4.1 80.80,82 pada item upah terdapat selisih sebesar Rp7.417.570. Sehingga total selisih sebesar Rp11.598.377,62<br /><br />3. Pembangunan plengsengan RT 05 dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan pelencengan RT 05 terdapat selisih volume belanja material di SPJ lebih besar dari pelaksanaan di lapangan untuk material pelat beton batu kerikil semen dan pasir sebesar Rp17.747.531,85<br /><br />4. Pembangunan paving jalan samping SD negeri paten dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan paving jalan samping SD negeri 4 n terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan di lapangan untuk material dan upah sebesar Rp24.44.024,40<br /><br />5. Lima pembangunan beton rabat penahan jalan dana desa Tahun anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan pembangunan beton rabat jalan penahan jalan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan di lapangan sebesar Rp10.173.979,27<br /><br />6. Bahwa data pelakaanaan pembangunan dewa Wanenypnten dari tahun 2016 wd 2018 melakamakan dengan tampa awelihmikan ketua TPK dimana terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten mengelola sendiri kegiatan dan tidak melibatkan TPK secara langsung dengan memerintahkan saksi Jiman sebagai tukang untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana keinginan terdakwa<br /><br />7. Bahwa terdakwa selaku Kepala Dena Watenypaten tidak pernah memberikan rencana anggaran biaya dan gambar rencana kegiatan pembangunan kepada TPK dan Jiman selaku kepala tukang, sehinga hanya menyesuaikan perintah dari terdakwa<br /><br />8. Bahwa dalam pembuatan laporan peranggungjawaban, terdakwa salaku Kepala Dena Wanengpaten tidak melibatkan TPK dan bendahara secara langsung dan hanya diperintah untuk menandatangani bukti bukti dukung atau pertangungajawaban dalam proses pembangunan fisik tersebut dengan dibawah tekanan atau ancaman<br /><br />9. Bahwa terdahwa dengan sengaja mencairkan dana desa sendiri dan tidak melibatkan bendahara sehingga terdakwa dapat mengelola dan mengatur sendiri keuangan desa dengan tidak tercatat atau tidak sesuai peruntukannya<br /><br />10. Bahwa dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban  atas pembangunan tersebut, terdakwa membuat tanpa bukti dukung yang lengkap dan sah karena dalam pelaksanaan belanja material langsung dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuat buku kas pembantu dalam setiap kegiatan pembangunan. Dan atas bukti dukung pembelian nilainya telah disesuaikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa WanEngpaten kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa dengan tidak melibatkan bendahara sehingga seolah-olah sesuai dengan menerima anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten dalam membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi kegitaan fisik dilapangan sehinggs terdapat selisih nilai dari keyatan dilapanagan sebenarnya dengan pertanggungjawaban terdakwa, dimana selisih tersebut dipergunakan terdakwa selaku Kepala Dewa Wanengpaten untuk memenuhi kebutuhannya<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil pengakuan dilapangan oleh tim ahli teknis konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang kemudian dilakukan riviu analisa dokumen SPJ, serta pengukuran dilapangan dan dituangkan dalam Surat Nomor : 620,1/11130/418,33/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Laporan Pekerjaan fisik Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, telah ditemukan :<br /><br />1. Pembangunan Saluran Drainase/Uorong Gorong Desa Wanenygpaten Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pokerjaan Pembangunan Drainase Dana Desa Tahun Anggaran 2016 terdapat selisih volume beluja material di SPJ lebih besar dari pada pelaksanaan untuk material (plat beton 80x75.boton bis, semen, pasir dan kerikil), Total selisih volume sebesar Rp40.733.859,20   <br /><br />2. Pembangunan Plengsengun Selatan Complang Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan puda pekerjaan Pembangunan Selatan Complang terdapat selisih Volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan untuk material (plat 50x75 dan batu kali) sebesar Rp4.180,807,62, pada item upah terdupat selisih sebesar Rp7,417,870,-, sehingga total selisih Rp11.598.377,62<br /><br />3. Pembangunan Plengsengan RT, 05 (Depan Sukoto) Dana Desa Tahun Anggaran 2016, berdasarkan perhitungan pada pekerjaan Pembangunan Plengsengan RT, 05 (Depan Sukoto) terdapat selisih votume belanja material di SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material plat beton, batu kali, semen dan pasir sebesar Rp17.747.831,85<br /><br />4. Pembangunan Paving Jalan Samping SDN Wanengpaten. Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan pada pekerjaan Pembangunan Paving Jalan Samping SDN Wanengpaten terdapat selisih volume belanju material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material (paving, pasir urug, semen, pasir dan kerikil) dan upah (pekerja, tukang dan kepala tukang) sebesar Rp24.424.024,40<br /><br />5. Pembangunan Beton Rabat Penahan Jalan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perhitungan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material batu pecah 23 serta upah (pekerja, tukang dan kepala tukang) scbesar Rp10.173.979,27<br /><br />6. Pembangunan Paving Jalan Makam Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan dilapangan untuk material (paving, tanah urug, semen, pasir dan kerikil) serta upah (pekerja dan tukang) scbcsar Rp38.659.598,76<br /><br />7. Pembangunan Plengsengan Irigasi Jl. Trunojoyo RT. 02. Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan perhitungan terdapat selisih volume bclanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan, untuk material (plat 50x75 dan pasir) scbesar Rp10.966.024,53<br /><br />8. Pembangunan Penahan Jalan BAN Combong Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasukan perhitungan terdapat selisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan pada material batu kali/gebal, semen dan pasir sebesar Rp71.316.615,<br /><br />9. Pembangunan Plengsengan Selatan Complang Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan perhitungan terdapat sclisih volume belanja material pada SPJ lebih besar dari pelaksanaan, untuk belanja material Plat 50x75 sebesar Rp15.753.571,43<br /><br />10. Pembangunan Rehab Gedung TK (Tahap 1 dan Tahap II) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 berdasarkan perhitungan pada pelaksanaan Pembangunan Rehab Gedung TK (Tahap 1 dan Tahap 2) terdapat selisih volume material terpasang dilapangan lebih kecil dari belanja SPJ pada material semen, batu pecah, besi, besi, kawat beton, keramik, balok kayu, eternity, genteng, bubungan sebesar Rp35.090.700<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa efesien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel serta ketentuan atau peraturan sebagai berikut : Peraturan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 1 angka 16 “Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa”. Pasal 7 ayat (2); Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.<br /><br />Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 tahun 2016 Pasal 1 angka 18; Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Lemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />Pasal 8 ayat (2) ; Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut : menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan), khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan) : menetapkan Penyedia Barang/Jasa, membuat rancangan Surat Perjanjian Kerja: menandatangani Surat Perjanjian Kerja: menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa, dan melaporkan scmua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan<br /><br />Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Pasal 4 huruf b ; Seluruh Kegiatan harus dapat dipertangungjawaban secara administratif dan teknis Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br /> Peraturan Bupati Kediri No.14 Tahun 2015 Tanggal 4 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa sctiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 : Pasal 8ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas Beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Pasal 8 ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan olch Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrcjo, Kabupaten Kediri, telah memperkaya diri sendiri sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri setidak-tidaknya sebesar Rp276.464.282,55 (dua ratus tujuh puluh cnam juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah koma lima puluh lima sen)<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) atas Selisih Volume pekerjaan Insfratruktur dana desa tahun Angggaran 2016, 2017 dan 2018 pada pemerintah Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri No. 700/94/418.11/2020, tanggal 16 Juli 2020 atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Bunasir Bin (Alm) Buniran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (atau Pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Bunasir Di Vonis 4.6 Thn Penjara Karena Terbuktii Korupsi Rp276 Juta

  BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 29 Maret ...

»

Diduga Korupsi Rp1.060 Miliar, Mantan Kades Kabupaten Bojonegoro Dituntut 7.6 Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXqSaxfne2yU4Xq17Wf4LqpaNCGjtJNu9UuqfvLCLJrP2WRRNsG6YGptRXAFMyzZnieJrN4ioHhaDffCJS42JyZwBRrUQLfmQMnRW5LyLc762cjCiEc9rKlcNk_KkrbThts5y5VFWhL30/s1334/IMG20210325123755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXqSaxfne2yU4Xq17Wf4LqpaNCGjtJNu9UuqfvLCLJrP2WRRNsG6YGptRXAFMyzZnieJrN4ioHhaDffCJS42JyZwBRrUQLfmQMnRW5LyLc762cjCiEc9rKlcNk_KkrbThts5y5VFWhL30/w640-h288/IMG20210325123755.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Kamis, 25 Maret 2021, menuntut terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin selaku Kepala Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp1.060.056.793,13 (satu milyar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Daerah (BKD) tahun anggaran (TA) 2019 untuk kegiatan fisik yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.060.056.793,13 berdasarkan Laporan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/812/412.100/2020 tanggal 28 September 2020<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa terdakwa Mukti Ali, dibacakan oleh JPU Prya Agung Jatmiko dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 25 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin selaku Kepala Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan. Padahal pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 telah dibentuk<br /><br />Pengambilaiihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dan saksi Sutiono U selaku Bendahara Desa Wotanngare sesaat seteiah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kaltidu dengan bukti kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Sutiono selaku Bendahara Desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.935.129.450 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) <br /><br />“Kemudian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut, terdakwa Mukti Ali sama sekali tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bojonegoro,” ujar JPU dalam surat tuntutannya<br /><br />JPU mengatakan, atas perbuatan terdakwa Mukti Ali selaku Kepala Desa Wotanngare yang telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada 20 (dua puluh) item kegiatan fisik, dengan rincian ; 17 (tujuh belas) item menggunakan Dana Desa (DD) Wotanngare TA. 2019, 1 (satu) item menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Wotanngare TA. 2019 dan 2 (dua) item menggunakan dana Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare TA. 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.060.056.793,13 sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi <br /><br />“Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majeli Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ; <br /> <br />2. Menghukum terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;<br /><br />3. Menghukum terdakwa Mukti Ali Bin Pasirin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.060.056.793,13 paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,” ucap diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZwussjg1GsyEPxrf1hyphenhyphenPAVBdxK0kaRQEsTEn5Qk_0DTn5q-DRoERvutMXDpFzmdK6FA10H2pnApR_-0t45yhvyZenMuGmj25LIicr4RkG27G7dM3stYAWPsbF3omzeJHdPosa7Rne4J0/s1334/IMG20210325123829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZwussjg1GsyEPxrf1hyphenhyphenPAVBdxK0kaRQEsTEn5Qk_0DTn5q-DRoERvutMXDpFzmdK6FA10H2pnApR_-0t45yhvyZenMuGmj25LIicr4RkG27G7dM3stYAWPsbF3omzeJHdPosa7Rne4J0/w640-h288/IMG20210325123829.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang di beritakan sebelumnya. Bahwa terdakwa MUKTI ALi Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/377/KEP/205 412/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/148/KEP/013/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/260/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Kepala Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonornian Negara”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 04 Januari 2019, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah menetapkan Peraturan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019<br /><br />Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Wotanngare Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga rincian ; APBDes TA 2019 sebesar Rp1.711.000.000, Perubahan APBDes TA 2019 sebesar Rp3.143.132.673.Kenaikan (pengrangan) sebesar Rp1.432.132.673<br /><br />Berdasarkan APBDes Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut, sumber pendapatan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 diantaranya adalah bersumber dari : <br /><br />a. Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp910.104.100 yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu : 1) Tahap pertama pada tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 182.020.820,00 (seratus delapan dua juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah): 2) Tahap kedua pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 364.041.640,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu rbu enam ratus empat puluh rupiah): dan 3) Tahap ketiga pada tanggai 07 Nopember 2019 sebesar Rp364.041.640 (tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah). <br /><br />Dengan uraian kegiatan pengguanaan APBDes P-APBDes dari Dana Desa sebagai berikut ; Pemeliharaan rehab paving linskunsan Rt. 05, dari APBDes Rp50.000.000 dari P-APBDes Rp50.000.000; Pemeliharaan rehab paving linskunsan Rt. 06, dari APBDes Rp45.000.000 dari P-APBDes Rp45.000.000; Pemeliharaan rehab paving lin.kunsan Rt. 16, dari APBDes Rp55.000.000 dari P-APBDes Rp55.000.000; Pemeliharaan rehab paving linekunsan Rt. 21, dari APBDes Rp50.000.000 dari P-APBDes Rp50.000.000; <br /><br />Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt. 04, dari APBDes Rp60.000.000 dari P-APBDes Rp60.000.000 ; Pemb Jalan paving lingkungan Rt. 11, dari APBDes Rp40.000.000 dari P-APBDes Rp40.000.000 ; Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt. 14, dari APBDes Rp50.000.000 dari P-APBDes Rp50.000.000 ; Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt. 18, dari APBDes Rp55.000.000 dari P-APBDes Rp55.000.000 ; Pembunganan Jalan paving lingkungan Rt 23, dari APBDes Rp45.000.000 dari P-APBDes Rp45.000.000 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkunsan Rt. 02, dari APBDes Rp30.000.000 dari P-APBDes Rp30.000.000 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt. 08, dari APBDes Rp30.000.000 dari P-APBDes Rp30.000.000 ; <br /><br />Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt 13 Tahap I dari APBDes Rp13.500.000 dari P-APBDes Rp13.500.000 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt 13 Tahap II dari APBDes Rp17.911.640 dari P-APBDes Rp17.911.640 ; Pembunganan pengerasan jalan lingkungan Rt. 20 dari APBDes Rp50.000.000 P-APBDes Rp50.000.000 ; Pembunganan saluran air (Drainase) Rt. 03 dari APBDes Rp60.000.000 P-APBDes Rp60.000.000 ; Pembunganan/ rehab saluran air Rt. 23 dari APBDes Rp3.000.000 P-APBDes Rp3.000.000<br /><br />b. Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.391.789.300 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 3 (tiga) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare, yaitu : 1) Tahap pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp350.020.900,; 2) Tahap kedua pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp175.010.450. Dan 3) Tahap ketiga pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 866.757.950 <br /><br />Dengan uraian penggunaan anggaran Perubahan APBDes dari Alokasi Dana Desa (ADD)  sebagai berikut : Pembangunan/ rehab / peningkatan balai desa (kantor desa) sebesar Rp485.648.250<br /><br />c. Transfer Bantuan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp499.994.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat rbu rupiah) yang diterima oleh Desa Wotanngare dalam 2 (dua) tahap melalui Rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kalitidu Nomor : 0082832386 atas nama Kas Desa Wotanngare. yaitu : 1) Tahap pertama untuk BKD Ready Mix FC 15 pada tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 199.994.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan 2) Tahap kedua untuk BKD Balai Desa pada tanggal 26 Nopember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <br /><br />Dengan uraian penggunaan anggaran Perubahan APBDes dari BKD sebagai berikut : a. Pembangunan/ rehab / peningkatan balai desa (kantor desa) sebesar Rp300.000.000. b. Pembangunan TPT ((Readimix F15) sebrsar Rp199.994.000<br /><br />Selanjutnya untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah menunjuk dan menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotanngare Nomor : 141.1/03/KEP/412.51.14.007/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1is0Fj8SH2E84zaHE4lOg-eBD6oNcVhT0egEik-3IWfsHmXLb-VDVaX1qFFUPK-2EwWVLou55BLOg8J-kx2yrFz0J7b2us4XKES7B2LFRhniEXxSlKLVUoZIVQLxDFVTKx7CwYVw9U8Q/s1334/IMG20210325124023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1is0Fj8SH2E84zaHE4lOg-eBD6oNcVhT0egEik-3IWfsHmXLb-VDVaX1qFFUPK-2EwWVLou55BLOg8J-kx2yrFz0J7b2us4XKES7B2LFRhniEXxSlKLVUoZIVQLxDFVTKx7CwYVw9U8Q/w640-h288/IMG20210325124023.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare juga telah membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wotanngare Nomor : 141/12/KEP/412.51.13 0090/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Panita Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Meskipun pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 telah dibentuk dan ditetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa tahun Anggaran 2019, namun pada kenyataannya terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan. <br /><br />Pengambilaiihan kewenangan tersebut diawali dengan meminta uang dan saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare sesaat seteiah penankan/pencarran uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro Unit Kaltidu dengan bukti kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare dan saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.935.129.450 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan penncian sebagai berikut . <br /><br />1. Pada tanggal 22 Mei 2019 penankan/pencairan uang Dana Desa Tahap Pertama sebesar Rp. 182 020 820.00 (seratus delapan dua juta dua puluh nbu delapan ratus due puluh rupiah),; Pada tanggal 11 Juli 2019 penankan/pencairan uang Dana Desa Tahap Kedua sebesar Rp. 364 041 640.00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh satu nbu enam ratus empat puluh rupiah),; Pada tanggal 12 Nopember 2019 penarikan/pencarran uang Dana Desa Tahap Ketiga sebesar Rp 364 041 640.00 (Iga ralus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah),; Pada tanggal 17 Me: 2019 penankan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama sebesar Rp. 350.020 900,00 (tiga ratus lima puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah): <br /><br />Pada tanggai 17 Mei 2019 penarikan/pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua sebesar Rp. 175 010.450,00 (seratus tujuh puluh Ima juta sepuluh nbu enam ratus empat puluh rupiah),; Pada tanggal 28 Oktober 2019 penarikan/pencairan uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mix FC 15 Tahap Pertama sebesar Rp .199 994.000.00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat nbu rupiah): <br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2019 penarikan/pencarran uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Ready Mx FC 15 Tahap Kedua sebesar Rp 99 994 000.00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat nbu rupiah), Pada tanggal tanggal 26 Nopember 2019 penarikan/pencarran uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp 50 000.000,00 (ima puluh juta rupiah),; Pada tanggal 27 Nopember 2019 penarikan/pencawran uang Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Balai Desa sebesar Rp. 250 000.000,00 (dua ratus Ima puluh juta ruplah): <br /><br />Setelah uang yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Desa Wotanngare TA. 2019 tersebut telah diterima oleh terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN, selanjutnya terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu dengan membelanjakan sendiri secara langsung bahan material bangunan ke Toko untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan membayarkan langsung upah tenaga kerja (tukang) dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di wilayah Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN tidak menyerahkan bukti belanya kepada saksi SUTIONO selaku Bendahara Desa Wotanngare sebagai bukti pertanggungjawaban, disamping itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak diselesaikan dan juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. <br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian pembangunan di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 sebagaimana surat Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Nomor : 640/3237/412.205/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal : Hasil pemeriksaan dan penilaian pembangunan di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro TA. 2019 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor : 70012459/412.203/2020 tanggat 19 Agustus 2020 Perihal : Perhitungan Pekerjaan Fisik, ditemukan adanya beberapa volume yang tidak sesuai atau kurang dan bahkan ada yang tidak dilaksanakan <br /><br />Sehingga menyebabkan terjadinya selisih pembayaran antara Realisasi Pertanggungjawaban Fisik dengan Hasil Perhitungan Fisik (volume) terhadap pembayaran 20 (dua puluh) kegiatan fisik yang menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN atau pembayarannya tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang sah yaitu sebesar Rp. 1.060.056.793,13 dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />a. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, realisasi anggaran sebesar Rp800.648.250. Selisih sebesar Rp602.776.898,13<br /><br />b. Hasil Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marsa dan Penataan Ruan Kabupaten Bojonegoro realisasi anggaran sebesar Rp1.655.053.890. Realisasi pekerjaan Rp594.997.096,87. Selisih sebesar Rp1.060.056.793,13<br /><br />Kemudian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 tersebut, terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare sama sekali tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Wotanngare Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bojonegoro.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8lkoXpkFo2PUp_1NORcq9-Alt21CF2aF7PPmG7zAsnbyLAchFF_0J6KfEIVnjHop2xNZD2It33BP961FiEwTY2sE5oxyXL7ZTUg8OkoxFXqXeZEsbeKEWDpfa_Ankj8cCSyMho1_awiY/s1067/VID20210325123845.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8lkoXpkFo2PUp_1NORcq9-Alt21CF2aF7PPmG7zAsnbyLAchFF_0J6KfEIVnjHop2xNZD2It33BP961FiEwTY2sE5oxyXL7ZTUg8OkoxFXqXeZEsbeKEWDpfa_Ankj8cCSyMho1_awiY/w640-h360/VID20210325123845.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan terdakwa MUKTI ALi Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : <br /><br />1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 1) Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya . 2) Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”. <br /><br />2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa : 1) Pasal 103 ayat (1) : "Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”. 2) Pasal 104 ayat (1) : “Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa". <br /><br />3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1). Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2), APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. <br /><br />2). Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa: b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa: d. menetapkan PPKD: e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL: f. menyetujui RAK Desa: dan 9g. menyetujui SPP”. <br /><br />3). Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”. <br />4) Pasal 4: “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa: b. Kaur dan Kasi: dan c. Kaur keuangan”. <br />5) Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”. b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”. <br />6) Pasal 51 ayat (2) dan (3) : (2)Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah: (3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan butti tersebut. <br /><br />4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1) Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. 2) Pasat 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”. <br /><br />5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : 1)Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". <br /><br />6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1)Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”. 2) Pasal 12 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. <br /><br />Bahwa atas perbuatan terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN selaku Kepala Desa Wotanngare yang telah mengambil alih kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan pada 20 (dua puluh) item kegiatan fisik, dengan rincian 17 (tujuh belas) item menggunakan Dana Desa (DD) Wotanngare TA. 2019, 1 (satu) item menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Wotanngare TA. 2019 dan 2 (dua) item menggunakan dana Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Wotanngare TA. 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan <br /><br />Sehingga memperkaya diri terdakwa MUKTI ALI Bin PASIRIN sendiri atau Orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.060.056.793,13 (satu miliar enam puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas rupiah) sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/812/412.100/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengiolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pembangunan. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1) atau Subsdair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R! Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Jnt)</div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp1.060 Miliar, Mantan Kades Kabupaten Bojonegoro Dituntut 7.6 Penjara

  BERIT KORUPSI .CO –   Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung di ...

»

Korupsi DD Rp272 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang Diadili

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLj3V3XrV2SEiZKItGMI_Y3LbPRFWnStTGah81D-0G3K-hs-wie59CYDkAOFflpmqryubF34Rrqm66vVTFc0FpsatMPiT-ByDNfRnCuH5OIKnE_pATv4snSmngwVNa6oa-MUclBdEY7c/s1334/IMG20210323120036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeLj3V3XrV2SEiZKItGMI_Y3LbPRFWnStTGah81D-0G3K-hs-wie59CYDkAOFflpmqryubF34Rrqm66vVTFc0FpsatMPiT-ByDNfRnCuH5OIKnE_pATv4snSmngwVNa6oa-MUclBdEY7c/w640-h288/IMG20210323120036.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b></div><div style="text-align: justify;">Kasus perkara Korupsi Dana Desa (DD) dan TKD (tanah kas desa), ibarat tanaman Bunga yang menghiasi sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br />Kali ini, Kasus dugaan Korupsi DD (Dana Desa) sebesar Rp716.860.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang  Tahun Anggaran (TA) 2018 yang merugian keuaangan negara sebesar Rp272.128.729,14, terjadi di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang TA 2018 – 2019</div><div style="text-align: justify;"><br />Akibatnya, Jaksa Penntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang, menyeret Catur Budi Setyo,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan didudukan di kursi pesaikan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoaro untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp716.860.000 yang merugian keuaangan negara sebesar Rp272.128.729,14 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Jombang </div><div style="text-align: justify;"><br />Hari ini (Selasa, 23Maret 2021), di hadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., SE., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH, Jaksa Penuntu Umum (JPU) Muhammad Salahuddin, SH., MH dari Kejari Kabupaten Jombang membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa secara Prodeso (gratis) atas penunjukan Ketua Majelis Hakim, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jombang  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Daalam surat dakwaannya JPU mengatakan, pada tahun 2018, Desa Mojowarno berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) </div><div style="text-align: justify;"><br />Dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam ribu koma dua puluh Ima rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br />Uuntuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017. Selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno. </div><div style="text-align: justify;"><br />Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi BALADA DESNATALI selaku bendahara dan Kaur Keuangan, mengambil secara tunai Dana Desa yang ada di rekening desa</div><div style="text-align: justify;"><br />“Setelah uang diambil dari rekening desa, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang Dana Desa tersebut dan mengunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BAALADA Desnatali selaku Kaur Keuangan tidak dapat mengelola uang tersebut,” ucap JPU</div><div style="text-align: justify;"><br />JPU mengatakan, pada tahun 2019, Desa Moyowamno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000 (seratus tujuh puluh satu juta tuyuh ratus Ima puluh nbu rupiah) dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000,(seratus dua puluh Juta rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5790860W0e9zcJ_WYd0mTq52mMWAQonDUOHPtc5O9_gei-PCZYQL25k4XlY7O6a9HpvdZ_9DmQ0K7O1BW0TggOiXE7MMtL9YOoWCJeAnjC3gy86WxXKg9sQwp31em0ShiJgfQO2l3d7E/s1334/IMG20210323120054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5790860W0e9zcJ_WYd0mTq52mMWAQonDUOHPtc5O9_gei-PCZYQL25k4XlY7O6a9HpvdZ_9DmQ0K7O1BW0TggOiXE7MMtL9YOoWCJeAnjC3gy86WxXKg9sQwp31em0ShiJgfQO2l3d7E/w640-h288/IMG20210323120054.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019, juga mendapakan dana dari Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum membawa uang dana  desa tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi  Balada Destinatali selaku Kaur Keuangan tidak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) dipergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno <br /><br />“Namun sampai dangan sekarang kegiatan tersebut belum terlaksana, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” ucapp JPU diakhir surat dakwaannya<br /><br />Seperti biasanya, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Sehingga Ketua Majelis Hakim langsung memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti pada persidangan berikutnya.<br /><br />/////////////////////////////////<br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa Terdakwa CATUR BUDI SETYO,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang periode 2013 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013<br /><br />Pada suatu waktu antara Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Bahwa terdakwa CATUR BUDI SETYO,SP secara melawan hukum yaitu dalam pengelolaan Kegiatan Pembangunan Fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pengelolaan Dana Pagu Indikatif Desa (PID) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2009 serta Pengelolaan Dana Pemeliharaan Gedung Balai Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2019, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah)<br /><br />Atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno T.A 2018-2019. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tahun 2018, Desa Mojowarno berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018,  mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam ribu koma dua puluh Ima rupiah). <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSl9J64ZbI0yaLdZjBvMig2FRipK_4DfarzU6xYRtZrBbqRXEMvXapGKzOmsXdCagqTj_uKfmC3m34aVn5qRZbfvpEEniN7afX9y-rG57Vvn2NBLXROos0-AwuefZjzia6kLpNQMdYT6o/s1334/IMG20210323120122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSl9J64ZbI0yaLdZjBvMig2FRipK_4DfarzU6xYRtZrBbqRXEMvXapGKzOmsXdCagqTj_uKfmC3m34aVn5qRZbfvpEEniN7afX9y-rG57Vvn2NBLXROos0-AwuefZjzia6kLpNQMdYT6o/w640-h288/IMG20210323120122.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran Penggunaan Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 , penyaluran Dana Desa pada Desa Mojowarno dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Adapun untuk kegiatan non fisik sebesar Rp.134.320 000 dengan rincian kegiatannya adalah ; 1. Untuk operasional PKK yang diterima oleh ketua PKK sebesar Rp34.500 000,; 2. Pembinaan karang taruna yang diterima oleh ketua karang taruna sebesar Rp4.000.000,; 3. Operasional kelompok GSI yang diterima oleh ketua GSI sebesar Rp 3.000.000,; 4. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang diterima oleh ketua KPMD sebesar Rp12.000.000,; 5. Pembinaan dan pengelolaan posyandu yang diterima oleh ketua Posyandu sebesar Rp25.500.000,; 6. Operasional Kader Jumantik yang diterima oleh ketua kader Jumantik sebesar Rp 2.000.000,; 7. Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp18.320.000,<br /><br /> 8. Operasional kelompok perlindungan anak dan perempuan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp3.000.000,. 9. Untuk penyelesaian permasalahan hukum di desa sebesar Rp3.000.600,; 10. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) yang diterima oleh ketua LPMD sebesar Rp4.000.000,; 11. Ooperasional Linmas ( Keamanan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat) yang diterima oleh ketua LINMAS sebesar Rp10.000.000, dan 12. Untuk Fasilitasi Data kemiskinan Tingkat desa yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp15.000.000, <br /><br />“Kemudian untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 sudah digunakan untuk fogging,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, sedangkan untuk kegiatan fisik / pembangunan, terdapat anggaran sebesar Rp567.304.343,75 yang digunakan untuk 6 (enam ) kegiatan fisik (pembangunan) yaitu : 1. Pembangunan Duiker berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp.27.235.786,23 dan Rp1.160.299,09,; 2. Pembangunan Balai RW berlokasi di Desa Mojowarno RW.03 dan Pembangunan Gedung PKK berlokasi di Desa Mojowarno RW.05 sebesar Rp217.082.557,52,; 3. Pembangunan Saluran Drainase berlokasi di Dusun Mojowarno RW.04 sebesar Rp113.730.921,95 dan Rp30.000,; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp36.212.000 dan Rp.69.375.665,84,;  5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno sebesar Rp102.477.113,12<br /><br />Bahwa pada tahun 2018, yang menjadi Kepala Desa Mojowarno adalah Terdakwa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 pada tanggal 5 Desember 2013. Untuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017. Selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno. <br /><br />Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi BALADA DESNATALI selaku bendahara dan Kaur Keuangan, mengambil secara tunai Dana Desa yang ada di rekening desa<br /><br />“Setelah uang diambil dari rekening desa, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang Dana Desa tersebut dan mengunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tidak dapat mengelola uang tersebut,” ucap JPU<br /><br />Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.<br /><br />Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. <br /><br />Pasal 8 ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. menyusun RAK Desa, dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkanfmembayar, menatausahakan dan  mempertanggung jawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pasal 60 ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja afas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JXvCiN0yZGKk8zpmLwTlYhsAr4PYqjSbDXSpyi63VyPSS1iJMipWwzL5VTX2-eGEB1qM_OCaCucWDXDpfR0tzwvHC6mC4mEdV_eK2fE74fLAFOBQ80cQCoAricLQchJQaO90QhT6EZk/s1334/IMG20210323120118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JXvCiN0yZGKk8zpmLwTlYhsAr4PYqjSbDXSpyi63VyPSS1iJMipWwzL5VTX2-eGEB1qM_OCaCucWDXDpfR0tzwvHC6mC4mEdV_eK2fE74fLAFOBQ80cQCoAricLQchJQaO90QhT6EZk/w640-h288/IMG20210323120118.jpg" width="640" /></a></div>Adapun rincian Dana Desa untuk kegiatan fisik yang telah terdakwa ambil dari rekening desa adalah sebagai berikut : 1) Pembangunan Duiker, dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.1.160.299,09 (satu juta seratus enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan koma noi Sembilan rupiah) dan SPP tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.27.235.786,23 ( dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tyuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh tiga rupiah ) <br /><br />2).Pembangunan Balai RW dan Pembangunan Gedung PKK dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.217.082.557,52 (dua ratus tujuh belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah). 3). Pembangunan Saluran Drainase dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.113.730.921,95 ( seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh satu koma Sembilan puluh lima rupiah ) dan SPP tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah). <br /><br />4). Rehabilitasi Pembangunan Jembatan dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp.36.212.000,(tiga puluh enam juta dua ratus dua belas nbu rupiah) dan SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.69.375.665,84 ( enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan empat rupiah). 5). Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp102.477.113,12 ( seratus dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma dua belas rupiah). <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pekerjaan pembangunan kegiatan fisik tersebut melibatkan pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan dimana yang ditunjuk selaku ketua TPK adalah saksi HENDRI YANTO, <br /><br />“Namun pihak TPK dalam hal ini saksi HENDRI YANTO sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan fisik dimaksud,” kata JPU<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 5 ayat (1) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. <br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 61 ayat (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Ayat (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. <br /><br />Bahwa walau pun 6 (enam ) kegiatan fisik (pembangunan) dianggarkan pada DD tahun anggaran 2018 dan telah dicairkan dananya pada tahun 2018, tetapi juga terdapat kegiatan fisik yang justru baru dikerjakan sekitar bulan Mei tahun 2019 yaitu : 1). Pembangunan Duiker Dusun Mojowarno 2 senilai Rp.28.396.085,32,;; 2). Pembangunan Gedung PKK dan 3). Pembangunan gedung balai RW (2 dan 3 senilai Rp.217.082.557,52 ) <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa yang mengerjakan kegiatan fisik tahun anggaran 2018 pada tahun 2019 bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 51 ayat (1) Arus kas keluar sebagarnana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Dasa ayat (2) Setiap pengeluaran sebagarnana dimaksud pada ayat (7) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepela Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matenai yang timbul dan penggunaan bukti tersebut <br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasai 62 ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP datam setiap pelaksanaan kagatan anggaran sesuai dengan penode yang tercantum dalam DPA dengan normal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Ayat (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegatan dan anggaran. Ayat (3) SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdm dari a. SPP Panjar: dan b. SPP Defiritif. <br /><br />Pasal 63 ayat (1) Penggunaan anggaran yang dilenma dari pengajuan SPP Panjar sebagaumana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola bdak lebih dan 10 (sepuluh) han kera. <br /><br />Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa, belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panyar. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti treansakg pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretans Desa. <br /><br />Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungyawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Dalam hal jumlah realsast pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil der juniah uang yang ditenma, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembakkan sisa uang ke kas Dasa. <br /><br />Pasai 64 ayat (1) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana disebutkan Pasal 62 ayat (3) huni b untuk kepwatan yang seluruhnya diaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa ditenma. Pasal 69 ayat (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagawnana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecd danpada reaksasi balanya, dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. <br /><br />SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran desa,  kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg7VLxmMmZtQjsPYRhtt1haiRav1kT967k5nTHHef1MdG58PvhePZu8qNLFoOCQi0mW9eGGaK5WsPt2QfmIa3PwJD3rGUUcD5Hr4qxm8-FAp5P5HsVdbuMUCaXGkM6jtOFizj7_kEydtM/s1334/IMG20210323120036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg7VLxmMmZtQjsPYRhtt1haiRav1kT967k5nTHHef1MdG58PvhePZu8qNLFoOCQi0mW9eGGaK5WsPt2QfmIa3PwJD3rGUUcD5Hr4qxm8-FAp5P5HsVdbuMUCaXGkM6jtOFizj7_kEydtM/w640-h288/IMG20210323120036.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2019, Desa Moyowamno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000,(seratus tujuh puluh satu juta tuyuh ratus Ima puluh nbu rupiah) dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000,(seratus dua puluh Juta rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) diterima pada tanggal 26 September 2019, sedangkan dana untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa diterima pada tanggal 09 Oktober 2019. Dan dana-dana tersebut sudah terdakwa ambil secara tunai bersama dengan saksi BALADA DESNATALI dari rekenmg desa, dimana untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) terdakwa ambil dari rekening desa pada tanggal 27 September 2019, sedangkan untuk Pemilihan Kepala desa terdakwa ambil dan rekening desa pada tanggal 11 Oktober 2019<br /><br />Mekanisme mendapatkan Pagu Indikatf Desa (PID ) adalah, Pemerintah Desa mengajukan usulan kegiatan Pagu Indikatif Desa 2019 melalui Musrembang Kabupaten yang diadakan oleh Bappeda. Kemudian data dari Bappeda barupa data calon penerima bantuan RTLH di distnbusikan ke Dimas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, <br /><br />Selanjutnya Dinas Perkim melaksanakan venfikasi lapangan dan venfikasi administrasi atas usulan dan proposal yang diajukan desa tersebut, lalu hasil venfikasi diajukan menjadi Surat Keputusan Bupati. Setelah tu Desa mengajukan pencairan Dana Pagu Indikatif desa (PID) Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )<br /><br />Kemudian Dinas Perkim membuat surat Pengantar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) untuk mencairkan Dana tersebut ke Rekening Desa, dan Dana tersebut langsung masuk kedalam rekening Desa sesuai yang tertera didalam surat permohonan pencaran dar desa. Sadangkan rekening desa milik Dasa Mojowarno yang tertera didalam Surat tersebut yaitu rekening tabungan simpati Bank Jombang cabang Ngoro dengan Namor rekening 1522 000004 atas nama Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno <br /><br />Seharuanya untuk Pagu Indikasi Dean ( PID ) akan digunakan untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga Dasa Mojowarno sebanyak 6 orang yaitu ; SUMARI, MISTAR, RAHMAT, SUMATRI SANYOTO dan ACHMAD ROFIK, Namun setatah terdakwa dapat mengambil secara tunas uang tersebut dari rekening desa, terdakwa secara tannpa hak dengan melawan hukum tidak menyalurkannya kepada 6 orang tersebut dan justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadiya, serta sampai dengan saat ini belum ada Laporan Pertenggungawaban untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni dari pagu induk desa (PID) karena memang kegatan tersebut Dbelum terlaksana. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan . Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (1) Anus kas keluar sebagaimana dmekaud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran batarya atas beban Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buku yang lengkap dan sah. Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matrial dari penggunaan bukti tersabut<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tehun 2016 tentang Pedoman Pengsiciaan Keuangan Dasa Pasal 50 ayat (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pesei 98 mumusi semus pendapslan Dasa yang berasal dari Pendapatan Asi Desa, Iranetar den pendapatan lain. Ayat (2) Sebep pendapatan sebagamana dimaksud peda eyet (1) didukung olah buk yang lengkap dan sah. Pasal 60 ayat (1) Arus kes keluar sebagamnana dimaksud delam Pessi 58 memuat semus pengakuan balarya atas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buti yang lengkap dan sah <br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa. pasal 14 ayat (1), Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang ditermanya.<br /><br />Bahwa selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019, juga mendapakan dana dari Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat.<br /><br />Peraturan desa tentang LPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, Rencana penggunaan anggaran bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan Kepala Desa tetang penunjukan Bendahara Desa. Fotokopi KTP Kepsia Desa dan Bendahara Desa. Nomor reharung Kas Does dan NPWP Bendahara Desa, Pakta Integritas dari kepala Desa dan Kuitansi bagi hasil pajak dari retribusi daera. Camat kemudian memvenfikasi dokumen lalu mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD) <br /><br />Bahwa dana Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diterima Dasa Mojowarno adalah sebesar Rp48.118.000 yang masuk ke rekening desa  pada tanggsi 15 Mei 2019, yang kamudian pada tanggal 16 Mei 2019, terdakwa bersama dengan saksi BALADA DESNATALI mengambil dana tersebut secara tunai dari rekening desa. <br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwg secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uqng dqnq desa tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saku BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tdak bisa mengelola uang tersabuL <br /><br />Yang seharusnya dana Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut akan depergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno, namun sampai dangan sekarang kegiatan tersebut belum terlaksana. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo atau Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi DD Rp272 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Kasus perkara Korupsi Dana Desa (DD) dan TKD (tanah kas desa), ibarat tanaman Bunga yang menghiasi sidang Perkara Korup...

»