Haryono (Mantan Dirut PDAM Tulungagung) di Vonis 3 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp478 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Mengapa dan ada apa dengan Kejari Tulungagung Tidak menyeret Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan 12 Pemilik CV yang menandatangani Kontrak Kerja namun tidak mengerjakan proyek pengadaan dan pemasangan Pipa PDAM dalam Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tulungagung???#      </span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVlOi0X-6lsX2yAXHyRrLgjnzDxDK28ayqVerLt6eSDvhNnkea3npGBWVPZz-EiYtriDEIbnQfWGisjCprRNt4KNTtIK2ccb0Cd9UakFjNBj9GI8g0qHEFwOD3MT-25cCNoP4-zqzCk_IEtbD3EfBrg4ccrg3408P2TYhaWumXQLgJ9o55ZZEwJWwP/s400/hakim.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVlOi0X-6lsX2yAXHyRrLgjnzDxDK28ayqVerLt6eSDvhNnkea3npGBWVPZz-EiYtriDEIbnQfWGisjCprRNt4KNTtIK2ccb0Cd9UakFjNBj9GI8g0qHEFwOD3MT-25cCNoP4-zqzCk_IEtbD3EfBrg4ccrg3408P2TYhaWumXQLgJ9o55ZZEwJWwP/s16000/hakim.jpg" /></a></div><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 10 Mei 2022, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si selaku Dirut (Direktur Utama) Utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) PT Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung periode tahun 2014 - tahun 2018 dengan pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp478.295.157 subsider pidana penjara selama 3 bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp9 miliar dan penyertaan modal dari APBD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp6 miliar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp478.295.157  berdasarkan hasil penghitungan Ahli dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-620/PW13/5/2021 tanggal 27 September 2021.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 10 Mei 2022) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta serta Panitra Pengganti (PP) Akhmad Nur, SH., MH yang dihadiri JPU dari Kejaksaan Negeri Tulungagung maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Tulungagung karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Drs. Haryono, M.Si terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<br /><br />“MENGADILI; 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Haryono, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br />  <br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulam<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. Haryono, M.Si untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp478.295.157 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeivBbwYX4yVOmNcmdynZbp4Y-CmgdEQxKsPoNQtaxCT4YCEMze55q2_4xstO9y6iCKNwU9fvTQYQLhsw-3Zcpz14gRvLW9W2xi1tLHr3GL8Oj7mZyQD--6DHsg-rhusUXgnZDD-y2oLfL5HLPsdsuoqQkqNLFi6XLzr4qCqPEZJ62U6_Wi9JLR7so/s1600/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeivBbwYX4yVOmNcmdynZbp4Y-CmgdEQxKsPoNQtaxCT4YCEMze55q2_4xstO9y6iCKNwU9fvTQYQLhsw-3Zcpz14gRvLW9W2xi1tLHr3GL8Oj7mZyQD--6DHsg-rhusUXgnZDD-y2oLfL5HLPsdsuoqQkqNLFi6XLzr4qCqPEZJ62U6_Wi9JLR7so/w640-h288/aa.jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan “pikir-pikir”.<br /><br />Sekalipun dinyatakan terbuti melakukan Korupsi, Terdakwa Haryono mungkin masih bisa tersenyum dan tidak seperti ratusan Terdakwa Korupsi lainnya, karena hukuman pidana penjara maupun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadapa Terdakwa Haryono tergolong ringan yaitu 3 tahun penjara denda Rp50 juta Subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp478.295.157 subsider pidana penjara selama 3 bulan<br /><br />Dan bisa jadi Terdakwa Haryono ini akan memilih untuk tinggal di penjara selama 3 bulan lagi lamanya selain dari pidana pokok selama 3 tahun dari pada membayar uang pengganti sebesar Rp478.295.157. <br /><br />Lalu bandingkan hukuman Terdakwa Haryono ini dengan hukuman Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kepata Cabang Bank Syariah Mandir Cabang Kabupaten Sidoarjo yang terbukti melakukan Korupsi Kredit Fiktif Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra (PT HMP) oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2013 di Vonis 5 tahun penjara dan membayara uang pengganti sebesar Rp15 juta subsider pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Artinya, TerdakwaPrima Zulio Rosa ini bisa jadi akan memilih untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15 juta dari pada penjara selama 1 tahun lagi lamanya bukan?<br /><br />Atau hukuman Terdakwa Firman Ari Rustaman selaku Sales Asistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo (perkara yang sama dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa) yang di hukum pidana penjara selama 7 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp557.500.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun<br /><br />Namun yang aneh dan menjadi pertanyaan dari kasus perkara Korupsi Penyelewengan Dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tulungagung ini adalah keterlibatan Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan pihak-pihak lain<br /><br />Selain Ari Kusumawati, ada juga 12 CV yang terlibat dalam paket perjaan proyek PDAM sejak tahun 2016 - 2018 yaitu CV. Lembu Suro, CV. Wisanggeni, CV. Karya Sentosa, CV. Mega Santosa, CV. Anugrah Santosa, CV. Sinar Rejeki, CV. Mayang Perkasa Mandiri, CV. Anugrah Santosa, CV. Jaya Sentosa, CV. Gondho Aroem, CV. One Icons, CV. Bintang  Harapan    <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrt7dynAdoEi3f13id64moy9a5kpXCZTN6NpMP31Xppg_fNhb7a4W_DjMKffqkfEEjZXUqdXeCQZmYA9007HXcEASoo2tDblJDwWaKenIDxCQUUGcZfkzHZcYR3QdzofO7uhIJA1KEVFO2eilOedQeROrvYceELhIaEvDZZMyAxAKQoJl8jq-Hj6mJ/s1280/h.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrt7dynAdoEi3f13id64moy9a5kpXCZTN6NpMP31Xppg_fNhb7a4W_DjMKffqkfEEjZXUqdXeCQZmYA9007HXcEASoo2tDblJDwWaKenIDxCQUUGcZfkzHZcYR3QdzofO7uhIJA1KEVFO2eilOedQeROrvYceELhIaEvDZZMyAxAKQoJl8jq-Hj6mJ/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Ari Kusumawati<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Mengapa dan apa hubungan Ari Kusumawati dan 12 pemilik CV dalam perkara Korupsi Penyelewengan Dana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tulungagung ini?<br /><br />Karenan dalam dakwaan ataupun tuntutan JPU Kejakwaan Negeri Tulungagung dijelaskan, Tahun Anggaran 2016, CV. Lembu Suro sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Karangrejo, Kauman, Gondang, Bandung, Sendang, Pagerwojo dengan nilai kontrak Rp195.254.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/08/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016<br /><br />CV. Wisanggeni sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut dengan nilai kontrak Rp164.158.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/09/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016<br /><br />CV. Karya Sentosa sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut dengan nilai kontrak Rp164.181.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/07/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016<br /><br />Untuk Tahun Anggaran 2017, CV. Mega Sentosa sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Bandung dengan nilai kontrak Rp176.634.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/33/502/2017 tanggal 1 Maret 2017<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6iSSNrBvbYDzwGlKQKm5WrvbCrts5m-PKatdJQ8SGjfKeco1-34kaSsKUC6zg2BCQGIcuWERRBqx4xnl8o2Avd3VITsFn0SgLRbaCsKf3Q5UkbhOXqC9RL8GyDcTGqlEE0StutJrmzk73lHxqqyLoC8S5cPHptkPorV8lQis-Ua3BQQLxqhGPSUoF/s1040/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6iSSNrBvbYDzwGlKQKm5WrvbCrts5m-PKatdJQ8SGjfKeco1-34kaSsKUC6zg2BCQGIcuWERRBqx4xnl8o2Avd3VITsFn0SgLRbaCsKf3Q5UkbhOXqC9RL8GyDcTGqlEE0StutJrmzk73lHxqqyLoC8S5cPHptkPorV8lQis-Ua3BQQLxqhGPSUoF/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>CV. Anugrah Makmur sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Gondang  dengan nilai kontrak Rp166.217.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/32/502/2017 tanggal 1 Maret 2017<br /><br />CV. Sinar Rejeki sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Tulungagung dengan nilai kontrak Rp186.748.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor  690/81/502/2017 tanggal 30 Maret 2017<br /><br />CV. Mayang Perkasa Mandiri sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Karangrejo, Kauman, Sendang, Pagerwojo dengan nilai kontrak Rp176.192.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/82/502/2017 tanggal 30 Maret 2017<br /><br />CV. Mega Sentosa sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Campurdarat,Boyolangu dengan nilai kontrak Rp186.690.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/89/502/2017 tanggal 3 April 2017<br /><br />CV. Anugrah Makmur sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek lokasi Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan dengan nilai Kontrak Rp180.655.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/90/502/2017 tanggal 3 April 2017<br /><br />Dan Tahun Anggaran 2018, CV. Jaya Sentosa sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Karangrejo,Sendang dengan nilai Kontrak Rp194.441.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/75/502/2018 tanggal 16 April 2018<br /><br />CV. Gondho Aroem sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Ngunut, Rejotangan dengan nilai Kontrak Rp199.385.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/34.1/502/2018 tanggal 26 Pebruari 2018<br /><br />CV. One Icons sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Campurdarat, Bandung dengan nilai Kontrak Rp178.163.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/068/502/2018 Tanggal 6 April 2018<br /><br />CV. Mega Sentosa sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Gondang, Boyolangu dengan nilai Kontrak Rp191.413.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/80/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018<br /><br />CV. Sinar Rejeki sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Kauman, Pagerwojo dengan nilai Kontrak Rp167.353.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/82/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018<br /><br />CV. Bintang Harapan sebagai Pelaksana Pekerjaan yang berlokasi di Tulungagung, Sumbergempol dengaan nilai Kontrak Rp193.408.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 690/92/502/2018 Tanggal 15 Mei 2018<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ6klEhzhwCbcL1DMvbXITS86njRoEMYIO3XuoaXbCtxFH6S_d2-eO_v2qICZcDYwEksNoAMuq-SitnWtZECozU7_uMP7lFzhZ5SGTJ8AN270n-5xvQScNF3cJCh39tqX6xuE6NxqinmEcTwEXBYDRCa_Jk6D7chSaTtPPUScwmpk7Sc15ZP4l8tNa/s1040/g.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ6klEhzhwCbcL1DMvbXITS86njRoEMYIO3XuoaXbCtxFH6S_d2-eO_v2qICZcDYwEksNoAMuq-SitnWtZECozU7_uMP7lFzhZ5SGTJ8AN270n-5xvQScNF3cJCh39tqX6xuE6NxqinmEcTwEXBYDRCa_Jk6D7chSaTtPPUScwmpk7Sc15ZP4l8tNa/w288-h640/g.jpg" width="288" /></a></div>Nah, fakta yang terungkap persidangan, yaitu dari puluhan CV tersebut diatas, 3 diantaranya di Sub Kontrak ke Ari Kusumawati selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung yang digunakan untuk mengerjakan Paket Pengadaan dan Pekerjaan Pemasangan Pipa dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja<br /><br />Dan anehnya, sekalipun Ari Kusumawati menandatangani 2 Kontrak Kerja tadi, yang dikerjakan Ari Kusumawati adalah hanya Pengadaan Pipa, sedangkan yang mengerjakaan Pemasangan Pipa adalah pihak PDAM sendiri. <br /><br />Dan hal ini diakui oleh Ari Kusumawati dihadapan Majelis Hakim saat Tim JPU Kejari Tulungagung menghadirkannya sebagai saksi bersama saksi lannya dalam persidangan yang berlangsung pada 8 Pebruari 2022.<br /><br />Selain itu terungkap pula, adanya pemberian uang ratusan juta rupiah dari Ari Kusumawati kepada Terdakwa Drs. Haryonoo, M.Si selaku Dirut PDAM melalui Staf Terdakwa yang dibungkus dalam bungkusan plastik<br /><br />Dan kepada beritakorupsi.co, JPU menjelaskan bahwa Sub Kontrak dari 3 pemilik CV kepada Ari Kusumawati tidak sesuai dengan prosedur atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan JPU juga menjelaskan, bahwa pekerjaan pemasangan pipa PDAM dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pihak PDAM sendiri<br /><br />“Untuk pinjam bendera itu sudah salah. Terkait pekerjaan yang seharusnya di kerjakan 3 CV itu. Peminjaman CV oleh Ari Kusumawati adalah atas perintah Terdakwa sendiri. Jadi semua pembayaran atas peritah Terdakwa,” ujar JPU saat itu (8 Pebruari 2022) <br /><br />”Jadi kita tidak memfokus kepada rekanan maksud saya ke rekanan yang harusnya dikerjakan oleh rekanan Ari dan 3 CV itu. Jadi kita tidak kesana. Kita hanya memfokuskan bagaimana 2016 itu apakah dikerjakan oleh rekanan ataukah PDAM. Tapi kenyataannya Terdakwa sendiri yang melaksanakan di lapangan,” kata JPU menjelaskan dengan agak membingungkan<br /><br />Dan mungkin itulah sebabnya, JPU tidak menjelaskan secara lengkap tentang siapa dengan siapa yang menandatangani Surat Pejanjian Kontrak Kerja untuk paket pekerjaan sejak Tahun 2016, 2017 dan 2018 dan juga tidak menjelaskan secara gamblang tentang peran kerja masing-masing dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tulungagung kecuali JPU hanya menjelaskan perbuatan Terdakwa Drs. Haryonoo, M.Si selaku Dirut (Direktur Utama) PDAM PT Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung periode tahun 2014 - tahun 2018<br /><br />Sehingga terkesan, bahwa kasus perkara ini hanya untuk menyeret Terdakwa Drs. Haryono, M.Si selaku Dirut PDAM Kabupaten Tulungagung untuk diadili dan bukan untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan alasan bahwa siapa mengerjakan apa adalah atas perintah Terdakwa.<br /><br />Berbeda jauh dengan kasus perkara pencurian atau Psikotropika jenis Sabu-Sabu. Siapa melaksanakan apa semuanya terseret dan dijerat dengan <i>Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan</i><br /><br /><i>Sekalipun Dunia (PBB) mengatakan bahwa Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa namun dalam proses penangan dan penegakan hukum sepertinya bukan kejahatan yang luar biasa melainkan bisa-bisa saja.</i><br /><br />Lalu salah masyarakat bertanya, mengapa dan ada apa dengan Kejaksaan Negeri (Kejari)  Tulungagung yang tidak menyeret Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan pihak-pihak lain yang terlibat menandatangani Kontrak Kerja namun tidak mengerjakan proyek pengadaan dan pemasangan Pipa PDAM dalam Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tulungagung?<br /><br />Dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/160/013/2014 tanggal 08 April 2014 dan selaku Pejabat Sementara Direksi pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/165/013/2018 tanggal 09 April 2018, <br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahaya Agung Kabupaten Tulungagung yaitu di Jalan Panglima Sudirman No 12 Tulungagung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7fPIzCNgtURaIUN2qIuq9vdNGsaYsO6KB2R0vK2MWH1zZRkROjQ9-zlQarA8Lic2P2KTXbxuiMb4cdYsSKj5jycdtYtHXLgdMk4GCtz3l74BLRKSeBKtqVDO44aPW7xtvvpc1ZfWqjZhfI-qacNuYivpUNu2tH5G2YsF0Uszl8NMTEtn8oZYNsrXp/s720/bb..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="701" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7fPIzCNgtURaIUN2qIuq9vdNGsaYsO6KB2R0vK2MWH1zZRkROjQ9-zlQarA8Lic2P2KTXbxuiMb4cdYsSKj5jycdtYtHXLgdMk4GCtz3l74BLRKSeBKtqVDO44aPW7xtvvpc1ZfWqjZhfI-qacNuYivpUNu2tH5G2YsF0Uszl8NMTEtn8oZYNsrXp/w624-h640/bb..jpg" width="624" /></a></div>Atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa HARYONO Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dan bertanggungjawab dalam kegiatan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan (MBR) Tahun 2016, 2017 dan 2018 yang mana terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, dengan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran <br /><br />Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahaya Agung Kabupaten Tulungagung dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 yang direalisasikan dalam 15 (lima belas) Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa, berupa : <br /><br />1). membentuk Panitia/Pejabat Pengadaaan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hanya sebagai formalitas saja, yang mana faktanya panitia/pejabat pengadaan tidak pernah menerima Surat Keputusan Direktur PDAM terkait penetapan panitia pengadaan dan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya <br /><br />Sehingga dalam menentukan penyedia barang/jasa terpilih tanpa melalui tahapan pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan namun di tentukan sendiri oleh terdakwa. <br /><br />Oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 <br /><br />Yang mengakibatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan j  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yakni “ d) menetapkan Pejabat Pengadaan; dan  j) mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa”, <br /><br />Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni: “a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f)  adil/tidak diskriminatif; dan g)  akuntabel”, <br /><br />Pasal 6 huruf a dan g  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada yang mengatur Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: “a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”, <br /><br />2). Atas perintah dan arahan dari terdakwa Haryono selaku Direktur sekaligus Pengguna Anggaran bagian Perencanaan memecah kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 khusus dalam paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi menjadi beberapa paket pekerjaan agar nilai  pekerjaannya tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk menghindari pelelangan/tender. Oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 <br /><br />Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 24 ayat 3 huruf c yang menyatakan dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang : c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan <br /><br />3). Kemudian atas perintah Terdakwa dalam pelaksanaan 15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi tidak dilaksanakan oleh penyedia barang yang ditunjuk melainkan dilakukan secara swakelola oleh PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung yaitu dengan memerintahkan saksi Giyanto Wibisono untuk melakukan pekerjaan pemasangan pipa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIA-fPH8sn6xBmraHYSFbNxjyRyKJStFT3DTMzgoagJ4egRDb8EAlsVc1FDfuGPP3QTjO7AD5W2LI080I-e26-q7wQfR-RL01tOaN_izEItnwy6wityHaOxpSQ53AUrnHaOdascnaMCEi9Nz5KRBE3pyC8OAAGxyY1bkK6cYalIzLtQoBMKvRaxFs0/s1040/d....jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="1040" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIA-fPH8sn6xBmraHYSFbNxjyRyKJStFT3DTMzgoagJ4egRDb8EAlsVc1FDfuGPP3QTjO7AD5W2LI080I-e26-q7wQfR-RL01tOaN_izEItnwy6wityHaOxpSQ53AUrnHaOdascnaMCEi9Nz5KRBE3pyC8OAAGxyY1bkK6cYalIzLtQoBMKvRaxFs0/w640-h252/d....jpg" width="640" /></a></div>Hal ini dilakukan dikarenakan ke-15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi yaitu CV. Lembu Suro, CV. Wisanggeni, CV. Karya Sentosa, CV. Mega Santosa, CV. Anugerah Makmur, CV. Sinar Rejeki, CV. Mayang Perkasa Mandiri, CV. Anugerah Makmur, CV. Jaya Sentosa, CV. Gondho Aroem, CV. One Icons, CV. Sinar Rejeki, dan CV. Bintang Harapan hanya di pinjam benderanya oleh terdakwa, sehingga para rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan paket pekerjaan. <br /><br />Oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mengakibatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni: <br /><br />a) efisien; b) efektif; c) transparan; d) terbuka; e) bersaing; f) adil/tidak diskriminatif; dan g)  akuntabel “, Pasal 6  huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”, <br /><br />4). Selanjutnya atas perintah terdakwa Haryono ternyata dalam mengajukan usulan pencairan program Hibah Air Minum khusus kegiatan pemasangan pipa jaringan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan pengadaan Pipa jaringan distribusi dan aksesoris pada tahun 2017 dan 2018 tetap dapat dicairkan walaupun kelengkapan dokumen pengajuan pencairannya tidak lengkap, <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mengakibatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Standar Operational Prosedur PDAM Tulungagung Tahun 2012 mengenai prosedur Penyiapan Pembayaran yang berbunyi:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOTXGqRhTWR-r3coL41TzB1DNY5O_kv5YDpv1TsrcMzOz639FGzbWgpxL7ElXp83iSzVAnHT_0jmkqMeOUBeV9RpfhWANY9rv7SMidIW-Yp43dAbY0b0wuFHBzLm0Ox9jJp2XSSn0uL4ykJtkJQLz8WqXhJPi4rgsqtH1uPS4fMFLH58wwBVyjC5KB/s1600/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOTXGqRhTWR-r3coL41TzB1DNY5O_kv5YDpv1TsrcMzOz639FGzbWgpxL7ElXp83iSzVAnHT_0jmkqMeOUBeV9RpfhWANY9rv7SMidIW-Yp43dAbY0b0wuFHBzLm0Ox9jJp2XSSn0uL4ykJtkJQLz8WqXhJPi4rgsqtH1uPS4fMFLH58wwBVyjC5KB/w640-h288/aa.jpg" width="640" /></a></div>1) Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapkan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher Beserta Dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.; <br /><br />2) Kabag Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut.; <br /><br />3) Setelah voucher disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran; <br /><br />4) Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan diberikan kepada yang menerima yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan)”, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) <br /><br />Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan SR-620/PW13/5/2021 tanggal 27 September 2021. Perbuatan terdakwa dengan cara sebagai beriku;<br /><br />Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1984 tanggal 8 Februari 1984 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dengan struktur organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 628 Tahun 1994 tanggal 29 April 1994 adalah sebagai berikut :<br /><br />a. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung adalah Drs. Haryono, M.Si yakni sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/160/013/2014 tanggal 08 April 2014 dan selanjutnya  selaku Pejabat Sementara Direksi pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/165/013/2018 tanggal 09 April 2018<br /><br />b. Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung membawahi 2 (dua) Direktur yakni Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun dalam pelaksanaanya jabatan   Direktur Umum dan Direktur Teknik tersebut tidak ada yang menjabat sehingga Direktur Utama langsung dibantu 7 (tujuh) orang kepala bagian yang terdiri dari:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIaBNxCYmH6AYXqdoM4VIO3W_lM2PaI2sXN6qIhwzo9HAjYbjVXls1nOkGjuWc2HoRZOzr5fZXLU6HoJEFioSPsOdRbaehVURHJqvzkd1d2yOIseRGjzzhVNCng6sPDSQsoOrRhjza9mI21k4wzA5okmMGsHDHZderQwyX6cf0NpUGQDRzYh7XToF5/s2324/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="694" data-original-width="2324" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIaBNxCYmH6AYXqdoM4VIO3W_lM2PaI2sXN6qIhwzo9HAjYbjVXls1nOkGjuWc2HoRZOzr5fZXLU6HoJEFioSPsOdRbaehVURHJqvzkd1d2yOIseRGjzzhVNCng6sPDSQsoOrRhjza9mI21k4wzA5okmMGsHDHZderQwyX6cf0NpUGQDRzYh7XToF5/w640-h192/1.jpg" width="640" /></a></div>c. Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung  juga langsung membawahi  12 (Dua belas) Kepala Cabang yang terdiri dari: Cabang Tulungagung, Cabang Ngunut, Cabang Sendang, Cabang Karangrejo, Cabang Sumbergempol, Cabang Rejotangan, Cabang Campurdarat, Cabang Bandung, Cabang Pagerwojo, Cabang Kauman, Cabang Gambiran dan Cabang Gondang.<br /><br />Berawal pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan sekaligus meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah. <br /><br />Sebelum mendapatkan hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN ini,  Pemerintah Daerah dipersyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada MBR melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kegiatan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terdiri dari :<br />a. Sambungan Pipa Rumah Air Minum <br />b. Program  Distribusi Jaringan Pipa/Pemasangan Pipa untuk masyarakat berpenghasilan rendah.<br /><br />Penerimaan dana bantuan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diawali dengan adanya Sosialisasi Program Bantuan Hibah Air Minum untuk MBR di Jakarta dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tanggal 17 September 2015, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah mengalokasikan dana APBD untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dapat dipergunakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung. <br /><br />Kemudian ketentuan tersebut diubah dengan adanya Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PDAM Tulungagung,  pada pokoknya mengatur jumlah penyertaan modal untuk program Hibah Air Minum MBR dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dialokasikan mulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disesuaikan dengan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Pusat.<br /><br />Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah membuat permohonan Proposal kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR ditandatangani oleh Bupati yang menyatakan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengikuti Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan bersedia mengalokasikan dana APBD  tersebut yakni :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOpg56x2PgHFCrh_Xv-bLSXOKTdEX8GQHOqETlQjRBFAHmkfrubHvXp9-kX7MIb9mUcqMtPU7rdbrWhWIB3nvfUV3T5MNTaPVF1qkCsGfXAxj8whvIDLPMcrgLQEMIwTVO7GfMBAh_9hHG2EywM_Hw--VgM0NGSDJHxIwPGtMnjw8kKNaOfwSkYfGy/s2316/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="2316" height="88" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOpg56x2PgHFCrh_Xv-bLSXOKTdEX8GQHOqETlQjRBFAHmkfrubHvXp9-kX7MIb9mUcqMtPU7rdbrWhWIB3nvfUV3T5MNTaPVF1qkCsGfXAxj8whvIDLPMcrgLQEMIwTVO7GfMBAh_9hHG2EywM_Hw--VgM0NGSDJHxIwPGtMnjw8kKNaOfwSkYfGy/w640-h88/2.jpg" width="640" /></a></div>Terhadap Proposal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut selanjutnya oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung ditetapkan sebagai penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari dana APBN dengan surat penetapan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpKDMh70rsdDjwGg6I-T1bgIF29hUbJJ0j06yy61pf0Kyq65EWdQiM-n-iTojfL3wOJxXn-_ex0eTQ6FN7Edfq_zzeECMiqr_Fk4_YwAV9KL4ZVWG2LzUlkshIsiNj6Bhmhq_-gaVbfylTQ86rrnRxzPHvZyox2UsWHAEirBBmqJhUddZCo8sYwfl/s2312/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="2312" height="74" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpKDMh70rsdDjwGg6I-T1bgIF29hUbJJ0j06yy61pf0Kyq65EWdQiM-n-iTojfL3wOJxXn-_ex0eTQ6FN7Edfq_zzeECMiqr_Fk4_YwAV9KL4ZVWG2LzUlkshIsiNj6Bhmhq_-gaVbfylTQ86rrnRxzPHvZyox2UsWHAEirBBmqJhUddZCo8sYwfl/w640-h74/3.jpg" width="640" /></a></div>Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk hibah air minum bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiD7jXReD_cAM_uffzboXg6HtMTlZCNooSQVOTKFRNNC7wol-RQfhxz1_CbZNiSAYSfezFRZlG3gV_qboZk0Zve6bmMMrhj7m3w_-Z1-izxB7G1NqBJ0_zx2ysvIuBmF6CabvSwN2TnmRj6SHF-83Fv8AOtBjee0YB19ljHwqyMzrcMuBfiKvtYLFL/s2312/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="270" data-original-width="2312" height="74" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiD7jXReD_cAM_uffzboXg6HtMTlZCNooSQVOTKFRNNC7wol-RQfhxz1_CbZNiSAYSfezFRZlG3gV_qboZk0Zve6bmMMrhj7m3w_-Z1-izxB7G1NqBJ0_zx2ysvIuBmF6CabvSwN2TnmRj6SHF-83Fv8AOtBjee0YB19ljHwqyMzrcMuBfiKvtYLFL/w640-h74/4.jpg" width="640" /></a></div>Untuk Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari APBD telah dicairkan kepada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 melalui rekening Bank JATIM Nomor : 0152148555 adalah sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFI8nEWxK1SYevATuxpRYdGKUA8GtWPMDbuXs12GrNrkd8koYOdj1T4m7nSrqVaJC0WW56Ag2SOMEznPXRTHy_imogfCxvX__Ti1g6bV7fCb84IRxP3qrQF_xNWtSQJuVgm21FG3LaWlH9hB30Qi_BVqp8xjXLY7daDYzw98mB9gTMMnQoNIaNu20y/s2314/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="2314" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFI8nEWxK1SYevATuxpRYdGKUA8GtWPMDbuXs12GrNrkd8koYOdj1T4m7nSrqVaJC0WW56Ag2SOMEznPXRTHy_imogfCxvX__Ti1g6bV7fCb84IRxP3qrQF_xNWtSQJuVgm21FG3LaWlH9hB30Qi_BVqp8xjXLY7daDYzw98mB9gTMMnQoNIaNu20y/w640-h148/5.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan realisasi penyerapan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM “Tirta Cahya Agung”  adalah sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNChUtPBihUCHH3KYdV_F5dzUMYwzF90beBaOTctQjmKOa-sUjrqH8hjjN5nqS7Ire95LbAl6i7SMVBj6iZGdC_sDGuPNy4C2HLd0vpGmiAxKuNTTSvS3GNN_x8_zp5AepDY0gKuur6IYXRXnghUfDLU_V4RnO1KjlOS9hHBq0qZdYATB684ooyilp/s2314/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="2314" height="122" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNChUtPBihUCHH3KYdV_F5dzUMYwzF90beBaOTctQjmKOa-sUjrqH8hjjN5nqS7Ire95LbAl6i7SMVBj6iZGdC_sDGuPNy4C2HLd0vpGmiAxKuNTTSvS3GNN_x8_zp5AepDY0gKuur6IYXRXnghUfDLU_V4RnO1KjlOS9hHBq0qZdYATB684ooyilp/w640-h122/6.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/160/013/2014 tanggal 08 April 2014 dan selaku Pejabat Sementara Direksi pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :188.45/165/013/2018 tanggal 09 April 2018, memiliki Tugas pokok sebagai berikut: <br />a. Menjalankan kebijaksanaan pokok yang telah digariskan oleh Kepala Daerah / Badan Pengawas dalam kebijaksanaan umum perusahaan. b. Mengusahakan dan mengendalikan kebijaksanaan umum dalam perencanaan, operasional dan program yang diperlukan untuk mencapai tugas dan tujuan perusahaan.<br /><br />c. Memelihara efisiensi kerja dari seluruh unsur pelaksana agar tercipta suasana kerja yang sehat dan baik. d. Memberikan teguran dan penilaian kondite kepada para direktur bidang dan unsur pelaksana. e. Dalam batas-batas kebijaksanaan kepala daerah dan badan pengawas mengambil inisiatif dalam penunjukkan personil, memindahkan dan memberhentikannya serta menentukan batas-batas ganti rugi dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.<br /><br />f. Menerima evaluasi dan mepertimbangkan laporan dari para Direktur Bidang maupun unsur-unsur staf untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. g. Bertindak sebagai otorisator dalam pengelolaan anggaran keuangan perusahaan, surat perintah mengeluarkan uang dan pengeluaran-pengeluaran cek. h. Menandatangani surat-surat keluar dan perjanjian dengan pihak ketiga. i. Melaksanakan tanggung jawab administrasi, fungsional perusahaan kepada Badan Pengawas dan Kepala Daerah.<br /><br />j. Membina hubungan kerja yang sehat baik antar instansi pemerintah dan swasta maupun antar perusahaan daerah air minum sendiri. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengawas dan Kepala Daerah. l. Wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan urusan unit perusahaan daerah air minum. m. Apabila direktur utama berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka dapat diwakili seorang sbb: salah satu direksi yang ada. Apabila direksi tidak ada maka salah satu pegawai di perusahaan tertua pangkat dan jabatannya serta mampu dan dapat mewakili tugas-tugas direktur utama.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGIbDVFeKwwPPpgYBOUGlChRl5KRh6BkxteuB3Kn3IoZLJvHVkKoB6BOGhqmQ63Sc7cVnt76yW0D18K3kN7_WP79BCdZOvkfYCC3rTbgad8Z5GAxZQeuBdffQAJgGjsCoArcF2rQE5PR3s4zsTDh6kK6ht_dgqDtSOtS0UxrHNwAIqqL4YxObJI5q/s1600/cc.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGIbDVFeKwwPPpgYBOUGlChRl5KRh6BkxteuB3Kn3IoZLJvHVkKoB6BOGhqmQ63Sc7cVnt76yW0D18K3kN7_WP79BCdZOvkfYCC3rTbgad8Z5GAxZQeuBdffQAJgGjsCoArcF2rQE5PR3s4zsTDh6kK6ht_dgqDtSOtS0UxrHNwAIqqL4YxObJI5q/w640-h288/cc.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni : <br /><br />a). menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b). mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; c). menetapkan PPK; d). menetapkan Pejabat Pengadaan; e). menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan; f). Menetapkan; <br /><br />1). pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau<br /><br />2). pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miiliar rupiah);<br />g). mengawasi pelaksanaan anggaran; h). menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i). menyelesaiakan perselisihan antara PPk dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; j). mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa”<br /><br />Mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah : <br />a). Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.<br /><br />b). Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. c). Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.<br /><br />d). Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. e). Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />f). Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. g). Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YF6iS8TJBjCJyJUhjmW5xuaan0gZ6qQM_g2OvXDbJ9oPJfAUM73wXTLzGNYI6b_sSVAq59z0eGWFh_n4vUzp5vfLGC8axMvEqaFyE2vSnMAqTj4rKpUZqmAE0ghjXPTQBxef17cC9N0FS2Ji3CNBPzW1Vm-cw28QXr-O_XMU_jQb-8ZVvTm07jCB/s720/bb..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="701" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YF6iS8TJBjCJyJUhjmW5xuaan0gZ6qQM_g2OvXDbJ9oPJfAUM73wXTLzGNYI6b_sSVAq59z0eGWFh_n4vUzp5vfLGC8axMvEqaFyE2vSnMAqTj4rKpUZqmAE0ghjXPTQBxef17cC9N0FS2Ji3CNBPzW1Vm-cw28QXr-O_XMU_jQb-8ZVvTm07jCB/w624-h640/bb..jpg" width="624" /></a></div>a). Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b). Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;<br /><br />c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;  d). Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;  e). Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; <br /><br />f). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;  g). Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h). Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”<br /><br />Prosedur penyiapan pembayaran sesuai dengan  Standar Operational Procedure  PDAM Tulungagung Tahun 2012 adalah sebagai berikut : <br />a). Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapkan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher Beserta Dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.; <br /><br />b). Kabag Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut.;  c). Setelah voucher disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan kepada Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran; d). Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan diberikan kepada yang menerima yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan)”. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr8t_hUKcBAQi6-aFAyoQzCc0QI4HUO6TD0Xhc5Iz3yHpbT4riyr63ngOCagjUGVGJVPDGZjnXt3Hl-NG5ruZoBVrURuKWIBhFVt_GeefiabJP_kr6saQESE2_nujiv0EUhWEybvHtHzF2r3BSDvVFbW7q-_4Zal6nWdT6ZRdOu4b62fCZ4KV4I7bM/s1040/d....jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="1040" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr8t_hUKcBAQi6-aFAyoQzCc0QI4HUO6TD0Xhc5Iz3yHpbT4riyr63ngOCagjUGVGJVPDGZjnXt3Hl-NG5ruZoBVrURuKWIBhFVt_GeefiabJP_kr6saQESE2_nujiv0EUhWEybvHtHzF2r3BSDvVFbW7q-_4Zal6nWdT6ZRdOu4b62fCZ4KV4I7bM/w640-h252/d....jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mana Terdakwa HARYONO Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sekaligus sebagai Pengguna Anggaran ternyata ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SOP PDAM Tulungagung Tahun 2012 mengenai prosedur Penyiapan Pembayaran yang mengatur tentang kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018, telah membentuk dan menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaaan pada tahun 2016 sampai dengan 2018, yang terdiri dari ;<br /><br />a. Tahun 2016 <br />Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: PDAM.TA/4/S.KEP/502/2016 tanggal 05 Februari 2016 adalah sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Emm8lrjtpJ3vIUh46JheRYRbdzXnwM9l-ypN5ovjEOfytcJ79jinG-kRt6QD_Sviw6oFjLZraYUbifTAU44MB1CHMcvEiJzAXKTRVePXcVJ0Ki9h0F5tStzHA-eMkF9K2xGu43RmLYZ9YV0p-UKM2yYV18009n73htfMiy3Z9TBuRzD5R4CkCnNC/s2314/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="2314" height="104" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Emm8lrjtpJ3vIUh46JheRYRbdzXnwM9l-ypN5ovjEOfytcJ79jinG-kRt6QD_Sviw6oFjLZraYUbifTAU44MB1CHMcvEiJzAXKTRVePXcVJ0Ki9h0F5tStzHA-eMkF9K2xGu43RmLYZ9YV0p-UKM2yYV18009n73htfMiy3Z9TBuRzD5R4CkCnNC/w640-h104/7.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSaKLBmLo4M0U8HjVTXNUPowc_ZWx2XF8PZ6UOSNGhi4IhF_klT-C3EKbL12SCWQcLelORBa2acc-Ukjrjpa-t31PxF48BiiUK0SnPsztmGh8EAiScW1esnLk6YRnLdy3f7mwE3Ei4IJv-KKagHtttDMCtEolOlmCBJt3fCN2_sDo0RSUbWxpif5vf/s2314/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="2314" height="158" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSaKLBmLo4M0U8HjVTXNUPowc_ZWx2XF8PZ6UOSNGhi4IhF_klT-C3EKbL12SCWQcLelORBa2acc-Ukjrjpa-t31PxF48BiiUK0SnPsztmGh8EAiScW1esnLk6YRnLdy3f7mwE3Ei4IJv-KKagHtttDMCtEolOlmCBJt3fCN2_sDo0RSUbWxpif5vf/w640-h158/8.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaR-LvNjlfWvSC_3voqEUAQh2otHI9npEZroamTSLoDFuQBynVuRtDbl_1lbHhCLploC-6QLIQtCoY5NZllQEKbwB4sqem5qNEk_-qRoNWayOeuebohBieuB1GPo4--ibWnYctfxtyu8p9WJIdHC4Lt9srjB33R9zhRSvdMGhV5c_Jd7UxqgIUt76X/s2284/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="684" data-original-width="2284" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaR-LvNjlfWvSC_3voqEUAQh2otHI9npEZroamTSLoDFuQBynVuRtDbl_1lbHhCLploC-6QLIQtCoY5NZllQEKbwB4sqem5qNEk_-qRoNWayOeuebohBieuB1GPo4--ibWnYctfxtyu8p9WJIdHC4Lt9srjB33R9zhRSvdMGhV5c_Jd7UxqgIUt76X/w640-h192/9.jpg" width="640" /></a></div>Namun pejabat/panitia pengadaan yang terpilih tidak pernah menerima Surat Keputusan Direktur PDAM terkait penetapan panitia pengadaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan Terdakwa dalam menentukan penyedia barang/jasa terpilih tanpa melalui tahapan pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan serta Terdakwa tidak pernah melibatkan panitia/pejabat pengadaan sehingga panitia/pejabat pengadaan tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. <br /><br />Sehingga Terdakwa dalam membentuk panitia pengadaan hanyalah sebagai formalitas untuk kelengkapan administrasi. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan :<br /><br />1). Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni: “ akuntabel”, <br /><br />2). Pasal 6 huruf a dan g  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada yang mengatur Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: “a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; dan  g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”<br /><br />3). Pasal 8 ayat (1) huruf d dan j  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yakni “ d) menetapkan Pejabat Pengadaan; dan  j) mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa”   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYczIdeVfEkxzD3d_kFSsg6T9DRWiQik2CUdTXMib0rbuHPV0n0zqSGX7DNMoZPXYEljqYBYmOaBhjXLfgtj9MKLAi419Dm0kw0X6YKS7KUFyb6VJhrHKJcxSgXWF6YhjifORq-6pTFmlf_9rBAGfTsy4wPSQtUSm06qSKaOiWDpK_WwKwYrSG7Lk_/s1040/c..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYczIdeVfEkxzD3d_kFSsg6T9DRWiQik2CUdTXMib0rbuHPV0n0zqSGX7DNMoZPXYEljqYBYmOaBhjXLfgtj9MKLAi419Dm0kw0X6YKS7KUFyb6VJhrHKJcxSgXWF6YhjifORq-6pTFmlf_9rBAGfTsy4wPSQtUSm06qSKaOiWDpK_WwKwYrSG7Lk_/w640-h288/c..jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya atas perintah dan arahan dari terdakwa Haryono selaku Direktur sekaligus Pengguna Anggaran bagian Perencanaan memecah kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 khusus dalam paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi menjadi beberapa paket pekerjaan agar nilai pekerjaannya tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk menghindari lelang/tender. <br /><br />Oleh karena itu perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 24 ayat 3 huruf c yang menyatakan dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang : c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.<br /><br />Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018, atas perintah Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama pada PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sekaligus sebagai Pengguna Anggaran sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 09 April 2018 ternyata dalam pelaksanaan 15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi tidak dilaksanakan oleh penyedia barang yang ditunjuk <br /><br />Melainkan dilakukan secara swakelola oleh PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung yaitu dengan memerintahkan saksi Giyanto Wibisono untuk melakukan pekerjaan pemasangan pipa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hal ini dilakukan dikarenakan ke-15 (lima belas) kontrak paket pekerjaan jaringan transmisi dan distribusi hanya di pinjam benderanya saja oleh terdakwa, sehingga para rekanan penyedia barang/jasa tidak melaksanakan paket pekerjaan. Adapun ke-15 (lima belas) perusahaan yang di pinjam oleh terdakwa yaitu :<br /><br />a. Tahun 2016<br />1). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/08/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Karangrejo, Kauman, Gondang, Bandung, Sendang, Pagerwojo). Nilai kontrak Rp195.254.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. LEMBU SURO;<br /><br />2). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/09/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut). Nilai kontrak Rp164.158.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. WISANGGENI;<br /><br />3). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/07/III/502/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Ngunut). Nilai kontrak Rp164.181.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. KARYA SENTOSA;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9mEtyN8bkAINfdeS1rFMHx4Fm3MlHR-DTsCl3E8grrd3k6t1FcWOoiIFhVFMxSLEDvbqXmTDKigNA186NfIdsUg9auuW77klHEcELphQLXyruxjIcMeGX7fbFVRPlDyZvlfMXRL95AsF6BSpY7ANdE-ru1D6ewdIdQmR3tJddewKt8GHpmiSb9Ca/s1600/aa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9mEtyN8bkAINfdeS1rFMHx4Fm3MlHR-DTsCl3E8grrd3k6t1FcWOoiIFhVFMxSLEDvbqXmTDKigNA186NfIdsUg9auuW77klHEcELphQLXyruxjIcMeGX7fbFVRPlDyZvlfMXRL95AsF6BSpY7ANdE-ru1D6ewdIdQmR3tJddewKt8GHpmiSb9Ca/w640-h288/aa.jpg" width="640" /></a></div>b. Tahun 2017<br />1). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/33/502/2017 tanggal 1 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Bandung). Nilai kontrak Rp176.634.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. MEGA SANTOSA;<br /><br />2). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/32/502/2017 tanggal 1 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Gondang). Nilai kontrak Rp166.217.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. ANUGERAH MAKMUR;<br /><br />3). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor  690/81/502/2017 tanggal 30 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi Tulungagung. Nilai kontrak Rp186.748.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. SINAR REJEKI;<br /><br />4). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/82/502/2017 tanggal 30 Maret 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi (Karangrejo, Kauman, Sendang, Pagerwojo). Nilai kontrak Rp176.192.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Pelaksana CV. MAYANG PERKASA MANDIRI;<br /><br />5). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/89/502/2017 tanggal 3 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi (Campurdarat,Boyolangu). Nilai kontrak Rp186.690.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. MEGA SANTOSA;<br /><br />6). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/90/502/2017 tanggal 3 April 2017 Tahun Anggaran 2017 Paket Pekerjaan (Pengadaan, Pemasangan, Accessories Pipa Rabat Beton, Paving, Perlintasan Jalan, Konek) Lokasi (Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan). Nilai Kontrak Rp180.655.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. ANUGERAH MAKMUR;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiiod_KICOhfIf1Fg8nnViq6HRW0G91jUvE4-lAQeM_HFKeaYm27NwYL00F0RbRpj-dgwmqa2l9t42XIPGzNYxuEIdPh3JhwdxOc4VMHOq_tbDfQURRK5cvu3kEq31fUdOr8Le7Oas10CQWXLwebb67fvY2Wvfioff7ReuHq0gcIKMk0CjNbZz2ov7/s1040/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiiod_KICOhfIf1Fg8nnViq6HRW0G91jUvE4-lAQeM_HFKeaYm27NwYL00F0RbRpj-dgwmqa2l9t42XIPGzNYxuEIdPh3JhwdxOc4VMHOq_tbDfQURRK5cvu3kEq31fUdOr8Le7Oas10CQWXLwebb67fvY2Wvfioff7ReuHq0gcIKMk0CjNbZz2ov7/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>c. Tahun 2018<br />1). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/75/502/2018 tanggal 16 April 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Karangrejo,Sendang). Nilai Kontrak Rp194.441.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. JAYA SENTOSA;<br /><br />2). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/34.1/502/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Ngunut, Rejotangan). Nilai Kontrak Rp199.385.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. GONDHO AROEM;<br /><br />3). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/068/502/2018 Tanggal 6 April 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Campurdarat, Bandung). Nilai Kontrak Rp178.163.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu  rupiah) dengan Pelaksana CV. ONE ICONS;<br /><br />4). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/80/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Gondang, Boyolangu). Nilai Kontrak Rp191.413.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. MEGA SANTOSA;<br /><br />5). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/82/502/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Kauman, Pagerwojo). Nilai Kontrak Rp167.353.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu  rupiah) dengan Pelaksana CV. SINAR REJEKI;<br /><br />6). Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor 690/92/502/2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018 Lokasi (Tulungagung, Sumbergempol). Nilai Kontrak Rp193.408.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan Pelaksana CV. BINTANG HARAPAN;)<br /><br />Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut jelaslah bertentangan dengan Pasal 6  huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada yang mengatur para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: “f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” <br /><br />Dan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yakni “g) mengawasi pelaksanaan anggaran; dan  j) mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa”,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRbVnhoTizQRhp6UgEl0e_gzaJH1KlKGq30VnS6J6PRM4oMsul9jliV48Sd6HC1zslKH1nYDlffXyO_UAjY2mAEfXZsG_fsQw8mJuy0CWpKl13hYeZ8MXhExRO1RMeH9fUPhJ7ZHtUxeQbtVtSDj71owIsTLwjxMgYRPwBpkSGXv5vsVKzH5Exj-Z5/s1040/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRbVnhoTizQRhp6UgEl0e_gzaJH1KlKGq30VnS6J6PRM4oMsul9jliV48Sd6HC1zslKH1nYDlffXyO_UAjY2mAEfXZsG_fsQw8mJuy0CWpKl13hYeZ8MXhExRO1RMeH9fUPhJ7ZHtUxeQbtVtSDj71owIsTLwjxMgYRPwBpkSGXv5vsVKzH5Exj-Z5/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada PDAM “Tirta Cahya Agung”, telah memerintahkan bagian keuangan untuk tetap mengajukan dan mencairkan usulan pencairan program Hibah Air Minum khusus kegiatan pemasangan pipa jaringan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 <br /><br />Dan pengadaan Pipa jaringan distribusi dan aksesoris pada tahun 2017 dan 2018 walaupun kenyataannya kelengkapan dokumen pendukung pengajuan pencairan yaitu berupa dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada karena memang dokumen pertanggungjawabannya tidak pernah ada mengingat pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung. <br /><br />Dimana dari total realisasi keseluruhan penggunaan dana untuk kegiatan program hibah air minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp7.077.152.032,32 (tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tiga puluh dua koma tiga puluh dua rupiah) yang dicairkan dengan voucher khusus untuk 15  (lima belas) kontrak pekerjaan pipa transmisi dan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp 2.720.910.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv-ayazuzKSkL9uVNNfC7S_tKpgGDlwzlBbUtgvOY6IyhrqPsaf4X7doheYe3yI3qtHSeC--J4owK99P6P5aOug_hqa4iPswqpDcPbTDzbOBOkoBIhaBMjxbH7SmjFiOSLfCQVZTQzhSm1GJK5xU9pDJY4Fc9Se5rRL9rljNOlhd3J2c89xPEY6cPx/s2338/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="2338" height="166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv-ayazuzKSkL9uVNNfC7S_tKpgGDlwzlBbUtgvOY6IyhrqPsaf4X7doheYe3yI3qtHSeC--J4owK99P6P5aOug_hqa4iPswqpDcPbTDzbOBOkoBIhaBMjxbH7SmjFiOSLfCQVZTQzhSm1GJK5xU9pDJY4Fc9Se5rRL9rljNOlhd3J2c89xPEY6cPx/w640-h166/10.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlk8wBnLo1Hy0oRe1tS2BDY7UN-hjf1uIrK2XdbFfb9zwWfghN3PqAQMUzzbKcNJbugVEU0hWKQ1fvXigoZCgSCjq6GprKI3INtE-n_1EN4YfHcHQgxeOnsz_oYVIqJtTHVx11Np7hk_z82SLaQ9nzKdape7uBF251PUbD_kJq3aMFEgScIzGBVca/s2340/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="874" data-original-width="2340" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlk8wBnLo1Hy0oRe1tS2BDY7UN-hjf1uIrK2XdbFfb9zwWfghN3PqAQMUzzbKcNJbugVEU0hWKQ1fvXigoZCgSCjq6GprKI3INtE-n_1EN4YfHcHQgxeOnsz_oYVIqJtTHVx11Np7hk_z82SLaQ9nzKdape7uBF251PUbD_kJq3aMFEgScIzGBVca/w640-h240/11.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXYsGtcxw3VKIdW9Ngi1MqdyC_p9d1XNcq8kCYQ-AKF-8TEM7sHt1OVZplTyC9UIsMpUw9PeRFeYywxUhi-9MPMBHuwTCnYdTCqwaKH1BJQIAo9sOA_OcnfXiOvaByqH3jB44s_sl6ADOBLgQs8xIIdHenBWO3-rm52o9Ibl1zucv7jdHWZKVMNegc/s2342/12.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="806" data-original-width="2342" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXYsGtcxw3VKIdW9Ngi1MqdyC_p9d1XNcq8kCYQ-AKF-8TEM7sHt1OVZplTyC9UIsMpUw9PeRFeYywxUhi-9MPMBHuwTCnYdTCqwaKH1BJQIAo9sOA_OcnfXiOvaByqH3jB44s_sl6ADOBLgQs8xIIdHenBWO3-rm52o9Ibl1zucv7jdHWZKVMNegc/w640-h220/12.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dari pencairan sesuai dengan voucher khusus untuk 15 (lima belas) kontrak pekerjaan pipa transmisi dan distribusi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp2.720.910.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut diatas, pengeluaran riil untuk pengadaan dan pemasangan pipa dalam kegiatan program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanya sebesar Rp1.963.371.885,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincan sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMyixJqa4_Rx-cwdoWPrCOWngwprzt3DHoMVCzCE6ANjj4CGhcLBqoqlP0GPpYLE7A4pqZhxNEnZN06RJzGINnWAufEHPGzCWjDRODCn9cbSUYwCvSF7sXapqIl62AC6krtWsISE4ZqWm2315N8hreVP49oWUppKgP0z5gzCtCgmRHR8RQ5XOUaIf/s2316/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="752" data-original-width="2316" height="208" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgMyixJqa4_Rx-cwdoWPrCOWngwprzt3DHoMVCzCE6ANjj4CGhcLBqoqlP0GPpYLE7A4pqZhxNEnZN06RJzGINnWAufEHPGzCWjDRODCn9cbSUYwCvSF7sXapqIl62AC6krtWsISE4ZqWm2315N8hreVP49oWUppKgP0z5gzCtCgmRHR8RQ5XOUaIf/w640-h208/13.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga terdapat selisih antara pencairan atas voucher serta jumlah realisasi pengeluaran riil pengadaan dan pemasangan pipa khusus untuk pengadaan dan pemasangan pipa pada Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM “Tirta Cahya Agung” Pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan 15 (lima belas) Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak (SPK) adalah Rp2.720.910.000 - Rp1.963.371.885 = Rp757.538.115 <br /><br />Kemudian dikurangi dengan potongan pajak sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 sebesar Rp279.242.958,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah). Oleh karena itu dari pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan (MBR) Tahun 2016, 2017 dan 2018 berupa Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi pada 15 (lima belas) Kontrak terdapat selisih sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) <br /><br />Dimana uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Drs. Haryono, M.Si. Oleh karena itu perbuatan terdakwa Drs. Haryono, M.Si jelas bertentangan dengan Standar Operational Procedure PDAM Tulungagung Tahun 2012 mengenai prosedur Penyiapan Pembayaran yang berbunyi: “1) Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. <br /><br />Selanjutnya disiapkan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher Beserta Dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.; 2) Kabag Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut.<br /><br />Bahwa karena perbuatan terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) selaku Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dari tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang telah melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah memperkaya terdakwa Haryono Bin Sudjono (Alm) sendiri yaitu sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqHSfLZFbFSPu_PqyCxpse5a9-61Lf-4HzD15s1GHdntRTkdMoX60509Y9BEXR7q08drg7biwWx2ea7wiK_RqRs6bHQcGTYWZXbqfdhHIp4y7z9m8qOpZpjKdj5TuR2x0FVHYW24FwdCtk34Pc5zmA18gCdnWnF-P2lDrVuUvrzA8TiwWCGsbPxhbk/s400/hakim.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="339" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqHSfLZFbFSPu_PqyCxpse5a9-61Lf-4HzD15s1GHdntRTkdMoX60509Y9BEXR7q08drg7biwWx2ea7wiK_RqRs6bHQcGTYWZXbqfdhHIp4y7z9m8qOpZpjKdj5TuR2x0FVHYW24FwdCtk34Pc5zmA18gCdnWnF-P2lDrVuUvrzA8TiwWCGsbPxhbk/w339-h400/hakim.jpg" width="339" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan ahli, penyertaan modal merupakan suatu penanaman modal/penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang yang menjadi satu kesatuan modal perusahaan pada suatu badan usaha baik BUMN/BUMD. Oleh karena PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan perusahaan daerah dan termasuk dalam kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka penyertaan modal pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung termasuk keuangan negara. <br /><br />Dengan demikian perbuatan terdakwa Haryono Bin Sudjono (Alm) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp478.295.157,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) <br /><br />Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Program Hibah Air minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung Tahun 2016, 2017, 2018 Nomor: SR-620/PW13/5/2021 tanggal 27 September 2021. <br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO (Alm) sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Haryono (Mantan Dirut PDAM Tulungagung) di Vonis 3 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp478 Juta

#Mengapa dan ada apa dengan Kejari Tulungagung Tidak menyeret Ari Kusumawati (Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Tulungagung) dan...

»

Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon dan yang bukan Kurator yang mentransfer uang hasil penjualan asek kepada Termohon?#    </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/s1080/Foto%20'Goggle'.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEWXOZtsFu981Um8EfQtI9iJ3vJR-exQDXP2veJ3dNBaJO5RPGXp54Km_RCP6ZHIBihs-VSE_xm4ftjjBKswx2gRtTSLs1GWdPC5TL5KJr7tDxmStlFpuJw1zwSS4-vWrnNfMblM6ccwd5V2zC99Y4NnCGfcrek7yFCbq3LLC65LDlasv--wum5Exo/w640-h400/Foto%20'Goggle'.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi. Sumber footo Goggle</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Hitam putih” sidang kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono, warga Kertajaya Indah Surabaya yang sudah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Ngeri Surabaya pada Rabu, tanggal 21 Oktober 2021 lalu mulai terungkap<br /><br />Bahwa Kurator yang juga Advokat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH atau Alfred Hutagaol yang menurut berbagai sumber adalah salah seorang Majelis salah satu Gereja di Jalan Kedondong Surabaya diduga terlibat dalam “Rekayasa” Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Benarkah Ada “Rekayasa” Dalam Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/benarkah-ada-rekayasa-dalam-perkara.html?m=1</a><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <b><span style="color: black;">Ada Apa Dalam Kasus Perkara Pailit Santoso Setiono di PN Surabaya? -</span></b> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/ada-apa-dalam-kasus-perkara-pailit.html</a></span><br /><br />Adanya ‘rekayasa’ dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono yaitu, bahwa Rudy (Kok Djiang) yang beralamat di di Jln. Ploso Timur 2/18 Surabaya selaku Pemohon II dan Rizal Kurniawan beralamat di Jln Simpang Darmo Permai Surabaya selaku Pemohon III bukan sebagai Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis atau Santoso Setiono tidak punya hutang sama sekali kepada dua nama tersebut<br /><br />Sementara pemohon I adalah Eddy Prajitno, warga Lidah Kulon RT.00 RW.001 Desa/Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya yang punya piutang (duit) di tangan Santosos Setiono sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Sedangkan pemohon IV yang juga menjadi pertanyaan adalah adalah mantan karyawan CV. Harta Abadi milik Santoso Setiono 10 orang yang sudah tidak bekerja lagi sejak taahun 2016 dan belum pernah dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Surabaya terkait belum dibayarkannya hak karyawan berupa gaji dan THR.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Awal mula perkara PKPU dan Pailit </span></b></span><br />Santoso Setiono pemilik CV Artha Abadi memiliki hutang atau pinjaman kepada Eddy Prajitno yang totalnya sebesar 5,6 miliar (belum termasuk bunga) dengan rincian; pinjaman pertama pada tanggal 10 Mel 2012 Rp2.200.000.000 dengan bunga 10 persen dan akan dibayar/dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan surat perjanjian dibuat dibawah tangan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Dan sisa pinjaman kedua pada tanggal 10 Mel 2012<br /><br />Dan kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Haryanto Tjang selaku Notaris di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 506/Pdt.G/2019 PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219<br /><br />Pada tahun 2019, Eddy Prajitno melalui Kuasa Hukumnya menggugat Santoso Setiono ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 506/Pdt.G/2019/PN.Sby, Rabu, tanggal 11 September 20219. Dalam putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengabulkan gugatan Eddy Prajitno.<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Sebagai Apa ‘Pengacara Ivan Wijaya’ Dalam Perkara PKPU Santoso Setiono di PN Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/sebagai-apa-pengacara-ivan-wijaya-dalam.html?m=1</a><br /></b><br />Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan; berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wan prestatie; Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000 (Lima Miiyar Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp13.284.000.000 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)<br /><br />Lalu pada tahun 2020, Santoso Setiono selaku pemilik CV Artha Abadi mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor. 40/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 7 September 2020<br /><br />Pada putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan PKPU Santoso Setiono dan menunjuk Masrul SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim pengawas serta menunjuk dan mengangkat Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alferd Hutagaol) selaku Kurator yang pengurus dalam perkara PKPU   </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Adanya dugaan Rekayasa</span></b></span><br />Pada tahun 2020, Kuasa Hukum Eddy Prajitno, yaitu Erwin Sibarani, SH., MH dan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH memberikan perkara tersebut kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Apri panggilan Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />Namun menurut Apri, setelah disampaikan ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) selaku Kurator, Apriady tidak pernah mengetahui kelanjutan bahkan selama proses mediasi dan/atau sidang perkara Pailit tersebut diatas, Apriady tidak pernah dilibatkan<br /><br />“Ya, tapi setelah itu saya tidak tau. Bahkan sidangnyapun saya tidak pernah ikut. Pernah sekali Kuratornya mengajak saya sidang karena Erwin tidak hadir. Saya bilang ‘saya tidak bawa berkas’, tapi Alfred bilang ‘nggak apa-apa,. Saya masuk, tapi karena saya tidak bawa berkas, saya sampaikan kepada Majelis Hakim, ‘saya tidak membawa berkas dan mohon agar sidang ditunda’, dan sidangpun ditunda,” kata Apri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Diduga, bahwa untuk memenuhi syara seorang Debitor memiliki Dua atau lebih Kreditor, muncullah nama Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan yang diajukan oleh Santoso Setiono kepada Kurator ke Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Santoso Setiono sebenarnya tidak punya hutang kepada Rudy (Kok Djiang) dan Rizal Kurniawan. Hal itu diakui oleh Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co. Dan menurut Santoso Setiono, hal itupun diketahui oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah boleh atau sah menurut hukum yang berlaku, dimana seseorang yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit?. Bila memang Kurator mengetahui bahwa Kreditur yang diajukan oleh Termohon kepada Kurator tidak memiliki hutang piutang, mengapa Kurator meyeretakannya sebagai Pemohon? Apakah ini yang disebut sebagai ‘mafia’ peradilan???<br /><br />Terkait hal tersebut, beritakorupsi.co pun menanyakannya kepada Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) dengan mengirim pesan melalui WhastApp pada tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, namun Alfred Hutagaol hanya membaca pesan tersebut dan tidak bersedia menanggapinya. <br /><br />Bahkan sebelumnya, beberapa kali beritakorupsi.co menanyakan kasus perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono terkait pengiriman (transfer) uang dari hasil penjualan 2 aset Santoso Setiono  ke rekening Santoso Setiono oleh pihak lain yaitu Ivan Widjaja dan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV, Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH (Alfred Hutagaol) maupun Ivan Widjaja tidak bersedia menanggapinya<br /><br />Informasi yang didapat beritakorupsi.co adalah terkait aset milik Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya yang masuk dalam perkara pailit telah laku terjual kepada Leoni Natalia Kusumadjaya senilai Rp1.3 miliar termasuk aset Santoso Setiono di Jalan Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya<br /><br />Dari hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Eddy Prajitno tidak menerima sepeserpun. Dari data berupa pembagian yang dibuat oleh Kurator tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangai oleh Hakim Pengawas Imam Supriyadi, SH., MH, Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH adalah Bank BNI sebesar Rp600 juta dari total 28.127.842.510,;  karyawan sebesar Rp277 juta ari total Rp498.600.000,; biaya PKPU Rp20 juta dari total Rp20 juta,; imbalan jasa pengurus Santoso Setiono pada saat penundaan kewajiban PKPU sebesar Rp300 juta dari total Rp1.059.000.000,; imbalan jasa Kurator Rp99.750.000 dan biaya lain-lain (PPH) Rp33.250.000. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci biaya lain-lain yang dimaksud???<br /><br />Berdasar informasi dari sumber beritakorupsi.co, bahwa yang mentrasfer uang sebesar Rp80 juta dari Rp277 sebagai hak karyawan ke rekening Santoso Setiono adalah Ivan Widjaja. <br /><br />Sedangkan yang mentrasfer uang sebesar Rp40 juta dari Rp220 juta bagian karyawan dari hasil penjualan aset Santoso Setiono di Jalan  Kertajaya Indah III Nomor 26 Blok F Nomor 527 Kota Surabaya ke rekening Santoso Setiono adalah Kuasa Hukum Pemohon Pemohon II, III dan IV<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa Ivan Widjaja dalam perkara PKPU dan Pailit Santoso Setiono? Dan ada dengan Kuasa Hukum Pemohon II, III dan IV yang mentrasfer uang ke rekening Santos Setiono?<br /><br />Menurut Santoso Setiono kepada beritakorupsi.co, bahwa Eddy Prajitno tidak mendapat bagian dari hasil penjualan asetnya yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya<br /><br />“Ya Dia tidak dapat. Yang di Kertajaya pun sudah dijual, yang jual Kurator. Eddy Prajitno mendapat 80 juta dari 18 M. BNI Pangeran, berapa gitu loh dari 20 M, lupa. Saya juga bingung kog hutang saya di BNI dari 12 M atau 14 M jadi 28 M. Kalau ke Pak Eddy (Eddy Prajitno) kan dari 5,6 M menjadi 18 M termasuk bunga,” kata Santoso Setiono<br /><br />Saat ditanya sejak kapan pinjaman itu di Bank BNI dan berapa totalnya. Santoso Setiono mejelaskan, kurang lebih sekitar 8 tahun dengan cara bertahap. Namun Santoso Setiono tetap merasa bingung dengan jumlah hutangnya di Bank.<br /><br />Namun sanstoso Setiono mengatakan kepada beritakorupsi.co bahwa dirinya “diremot” oleh Kurator Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH.<br /><br />“Maksudnya diremot itu artinya disuruh, artinya disuruh datang kalau ini nggak usah datang, ini silahkan datang nanti kalu ditanya biar segera diputus bilang aja Pak Santoso tidak mampu,” kata Santoso melalui sambungan telepon WhastApp, pada Rabu, 9 Pebruari 2020<br /><br />Apakah anda diarahkan oleh Kurator? Tanya beritakorupsi.co lebih lanjut, yang dijawab oleh Santoso Setiono “Ya kurang lebih seperti itulah”. Dan Santoso Setiono juga mengakui kalau setiap sidang perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH selalu hadir<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH melalui telepon WhastApp pada tanggal 2 Pebruari 2022 mengatakan, tidak selalu hadir dalam sidang perkara pailit.  Bahkan terkait bukti-bukti dalam perkara pailit, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH mengatakan tidak tahu.<br /><br />“Saya tidak tau. Yang jelasnya ada di Hakim. Saya tidak selalu hadir dalam sidang,” kata Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH<br /><br />Terkait hasil penjualan aset Santoso Setiono yang terletak di di Karang Asem XII A No. 43 – 45 Kelurahan Ploso, Kec. Tambak Sari Surabaya, Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH menjelaskan, masih ada aset lain<br /><br />“Masih ada aset lain. Yang kecil dulu,” ujarnya.<br /><br />Ketidak tahuan Alfredy Daulat Priyanto, SE., SH., MH terkait bukti-bukti berupa kwitansi, Cek Kosong dan surat keterangan penghasilan dalam perkara pailit, juga disampaikan oleh Erwin Sibarani, SH., MH<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Tanggapan Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya dan Hakim Pengawas <br /></span></b></span><br />Sementara menurut Hakim Khusaini, SH., MH selaku Humas Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang juga salah satu hakim anggota dalam perkara pailit Santoso Setiono, mengatakan, sudah diklarifikasi pada saat sidang/rapat mediasi. Hal itu dijelaskan Hakim Khusaini, SH., MH bersama Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di PN Surabaya, Rabu, 2 Pebruai 2022<br /><br />Sentara tanggapan Hakim Imam Supriyadi, SH., MH selaku Hakim Pengawas yang menggantikan Hakim Masrul SH., MH mengatakan, saat itu perkara PKPU termasuk perkara Pailit sudah berjalan<br /><br />“Saya tidak tahu karena saya bukan Hakim pengawas sejak awal, saya hanya menggantikan,” kata Hakim Imam Supriyadi, SH., MH, Jumat, 22 April 2022<br /><br />Saat ditanya terkait pembagian uang hasil penjualan aset Termohon, Hakim Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan, bahwa itu adalah Kurator dan Hakim pengawas hanya menerima laporan.<br /><br />“Menerima laporan dari Kurator,” ujar Imam Supriyadi, SH., MH<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait pihak lain yang bukan Kurator sendiri dan bahkan Kuasa Hukum Pemohon ikut mentransfer uang dari hasil penjualan aset Termohon, Imam Supriyadi, SH., MH mengatakan kalau ada yang keberatan bisa dipanggil<br /><br />“Berhak memanggil kalau ada yang keberatan,” jelasnya. (Jnt)<br /></div>

News Perdata Pidana Kurator Alfred Hutagaol Diduga Terlibat Rekayasa Dalam Perkara PKPU dan Pailit Santosos Setiono?

#Bolehkah yang bukan Kreditur Konkuren maupun Kreditor separatis sebagai Pemohon dalam Perkara PKPU dan Pailit? Mengapa Pengacara Pemohon da...

»

Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota)

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNtOYKzP6_vNTrnAWqQajtZEtLLkv6_dDzjml5A-Dbnv5c51jiuUwvkGaMTtyFshHRfYGVTVe3RuSDHelY7D78AM5OVWk3LZAyWyyr8KSd9MSa8B1gZxO6aeJ6QRXCGTF-Buy9e6G7qXnDUP-FBi-4fMwno8r9ytxsFBDPfDPR9VjDvA3_C1BCstXMqMI/s1022/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1022" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNtOYKzP6_vNTrnAWqQajtZEtLLkv6_dDzjml5A-Dbnv5c51jiuUwvkGaMTtyFshHRfYGVTVe3RuSDHelY7D78AM5OVWk3LZAyWyyr8KSd9MSa8B1gZxO6aeJ6QRXCGTF-Buy9e6G7qXnDUP-FBi-4fMwno8r9ytxsFBDPfDPR9VjDvA3_C1BCstXMqMI/w640-h450/3...jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Tiga pegawai PT Antam juga divonis masing-masing selama 6.6 tahun penjara. Dan Majelis Hakim menyebut, Budi Said (Konglomerat asal Surabaya) turut serta dalam perkara Korupsi Emas Antam, membeli Emas dibawah harga resmi PT Antam yaitu Rp530.000.000 per kg dimana harga resami Emas Antam saat itu sebesar Rp600 - Rp650.000.000 per kg#</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Jumat, 22 Desember 2023, Menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp600 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp87.067.7000.820 sumsider pidana kurungan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa Eksi Anggraini (53), warga Jl. Jepara I/29 RT 001/RW 001 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau warga Perumahan Greenland Armaya Blok G-9 Gresik, Jawa Timur selaku Broker penjualan emas Butik emas logam mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01 karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) secara bersama-sama pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg yang merugikan keuangan negara sebesar Rp92.257.257.820 (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkn Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No: 12/LHP/XXI/09/2021 Tanggal: 20 September 2021;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfAzwIsAVgHxyYBAerSDqdycRFjdgfrhLiPjUhPw1SM_7ZhK5_FWbQC-du9fP19Mz6c_DILh7eCxc56J-u94IECBVh9iWC37ZFRaoKu7dpMipIxx4sW9Y05425AscWs8UMo3bBnIN_qET4BToKm7wO_ARF_GyX0hqqyqO24kKXN-PvjO-69POKfMp7Npc/s1599/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfAzwIsAVgHxyYBAerSDqdycRFjdgfrhLiPjUhPw1SM_7ZhK5_FWbQC-du9fP19Mz6c_DILh7eCxc56J-u94IECBVh9iWC37ZFRaoKu7dpMipIxx4sW9Y05425AscWs8UMo3bBnIN_qET4BToKm7wO_ARF_GyX0hqqyqO24kKXN-PvjO-69POKfMp7Npc/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Eksi Anggraeni, Broker PT Antam, Tbk Surabaya 01 Dituntut 10 Tahun Penjara Karena Korupsi ‘Emas’ Sebesar Rp92,257 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/eksi-anggraeni-broker-pt-antam-tbk.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/eksi-anggraeni-broker-pt-antam-tbk.html<br /></a><br /> Korupsi ‘Emas’ PT Antam, Tbk Sebesar Rp92.257 M, Eksi Anggraeni selaku Broker Bersama Tiga Terdakwa Lainnya Diadili - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa  Eksi Anggraini, lebih ringan 3 (tiga) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp92.257.257.820  subsider pidana penjara selama 5 (lima) tahun <br /><br />Walaupun Majelis Hakim menghukum (Vonis) Terdakwa Eksi Anggraini dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sepertinya tidak ada masalah sebab Terdakwa tetap bebas melengak lenggok menikmati indahnya Kota Pahlawan karena status Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota bukan penjara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyvqLURbRXa4DOSuDYLgBvr0avRrMJTt97-6XRRl_E0rPI87rNeh2vd27HmrYX0zfjKaWq4mHLOE9h6nhQ4yn1h_4FiLapwuCURVCAcj6L1ZKedjpELQc9mCk7yo-bmG-_o9FWOlwbbVU0vxYncWRMBfrtE_FhYtf5Uo48ZXkCllAUw8_-5JfW2oVlxs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyvqLURbRXa4DOSuDYLgBvr0avRrMJTt97-6XRRl_E0rPI87rNeh2vd27HmrYX0zfjKaWq4mHLOE9h6nhQ4yn1h_4FiLapwuCURVCAcj6L1ZKedjpELQc9mCk7yo-bmG-_o9FWOlwbbVU0vxYncWRMBfrtE_FhYtf5Uo48ZXkCllAUw8_-5JfW2oVlxs/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) dalam perkara yang sama terhadap Tiga Terdakwa lainnya selaku pegawai PT Antam, Tbk, yaitu Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01), Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung dan Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain hukuman badan (penjara) dan denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105.250.000 terhadap Terdakwa Endang Komaro, dan untuk Terdakwa Ahmad Purwanto sebesar Rp200 juta dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Sedangkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Misdianto yaitu sebesar Rp3.074.000.000 Subsider 1 tahun penjara.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Eksi Anggraeni, Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZW0Zxb0IBlOvR9lcpBjHEu-OOkkyXroTES503yHhsLrWyf0uZhKT1cldaSMysNiI0SeFfCELBCLmTiASqkpRZQaje6xwzBspfelz9RBlbiNPIxisIcUdBUj15FCTqlZR2f5Sr4Fycx7EknSv7pJqoPv3IZ0G_ZZCs2GA9-P3wNugBtVm1gep6Juqc9c/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZW0Zxb0IBlOvR9lcpBjHEu-OOkkyXroTES503yHhsLrWyf0uZhKT1cldaSMysNiI0SeFfCELBCLmTiASqkpRZQaje6xwzBspfelz9RBlbiNPIxisIcUdBUj15FCTqlZR2f5Sr4Fycx7EknSv7pJqoPv3IZ0G_ZZCs2GA9-P3wNugBtVm1gep6Juqc9c/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menarik dari putusan Majelis Hakim dalam perkara Korupsi pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg atau sebesar Rp92.257.257.820, nama Budi Said Konglomerat asal Surabaya. <br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg.<br /><br />Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRfBnaPji1WNlanLYi5wZ3x15s83tNyF_gOaH3vcGQU7OF2NWriXhO8L8CrgLTI4z_gfKF2VNzS1oJpYPxkWuEe8T5lW0kzNU-mfBPxozcsTdZkS9SZNEIQuC37of9MrUSdA8px65rkXlKWb5oBRlWmPBpB-MhwV3iRj2HbTcSbw2GIElw91HZg2zR0/s707/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="383" data-original-width="707" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtWRfBnaPji1WNlanLYi5wZ3x15s83tNyF_gOaH3vcGQU7OF2NWriXhO8L8CrgLTI4z_gfKF2VNzS1oJpYPxkWuEe8T5lW0kzNU-mfBPxozcsTdZkS9SZNEIQuC37of9MrUSdA8px65rkXlKWb5oBRlWmPBpB-MhwV3iRj2HbTcSbw2GIElw91HZg2zR0/w640-h346/a.jpg" width="640" /></a></div>Nah, loh...!. Nama Budi Said Konglomerat asal Surabaya ini semakin mencuat di publik sejak Budi Said menggugat PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV, dan Eksi Anggraeni selaku tergugat V dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby<br /><br />Budi Said juga menggugat Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 sebagai Turut Tergugat I, Yosep Puranama  Vice President Precious Metal Sales and Marketing turut tergugat II, Abdul Hadi Avicieba General Manager UBPP LM Antam turut tergugat III, Nur Prahesti Waluyo    Trading Asisten Manager UBPP LM Antam turut tergugat IV, Yudi Hermansyah Trading dan Services Manager UBPP LM Antam turut tergugat V, Nunung Septi Wahyuningtyas Retail Manager UBPP LM Antam turut tergugat VI dan PT Inconis Nusa Jaya turut tergugat VII<br /><br />Dalam putusan ini, gugatan Budi Said dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Surabaya yang menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Budi Said) sebesar Rp817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat (Budi Said) dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42beAr0qsG5Bkb3clmbOK3sxdhabiA6It_CCaxJiJwthk2ceVV04OmQZZ3jHWoRrIZG4uMKOl1AAX8yQ2BQN42yBaljvRWDqvCKsPcs8fPQ9qUrT69hzKE8Duo7mz3OcmNypV_brrjwJgGRbqTtY3HgpAFOFc-FiY34IoWjxhiYYuY7A0Ku5OfOYix9g/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42beAr0qsG5Bkb3clmbOK3sxdhabiA6It_CCaxJiJwthk2ceVV04OmQZZ3jHWoRrIZG4uMKOl1AAX8yQ2BQN42yBaljvRWDqvCKsPcs8fPQ9qUrT69hzKE8Duo7mz3OcmNypV_brrjwJgGRbqTtY3HgpAFOFc-FiY34IoWjxhiYYuY7A0Ku5OfOYix9g/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Tergugat V (Eksi Anggraeni) dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Budi Said) sebesar Rp92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).<br /><br />Dan Putusan PN Surabaya dengan Nomor Perkawa 158/Pdt.G/2020/PN Sby dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1666 K/Pdt/2022 yang sinya, “ Menghukum Tergugat I bersama sama dengan Tergugat II sampai dengan IV Konvensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat atau apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini; Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah PT Antam, Tbk, perusahaan milik negara (BUMN) ini akan menyerahkan emas batangan seberat 1.136 Ton kepada Budi Said? Lalu bagaimana dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang mengatakan, “bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg?”.<br /><br />Apakah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya akan dijadilan oleh PT Antam, Tbk untuk melakukan upaya hukum PK atas putusan Mahkamah Agung RI No. 1666 K/Pdt/2022?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp7SUdd1gITIFvZgDX1GquaLHUtUZiJwQinS7S-2QGGQgL4N7dAmAT9UJ9XlfJrE1AuRA0GJJKN0OFcM7oIGUP-1WTIOAZHhnu4q9625FGwDex2dTIu12NoO6Gl_sSntNe0rAZQa8WcATLsb12ObGniRfccFnFxDQF7kANuQfuL82blfs_NEaWkQG0_KQ/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp7SUdd1gITIFvZgDX1GquaLHUtUZiJwQinS7S-2QGGQgL4N7dAmAT9UJ9XlfJrE1AuRA0GJJKN0OFcM7oIGUP-1WTIOAZHhnu4q9625FGwDex2dTIu12NoO6Gl_sSntNe0rAZQa8WcATLsb12ObGniRfccFnFxDQF7kANuQfuL82blfs_NEaWkQG0_KQ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Lalu apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang menyebutkan “bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg”.<br /><br />Apakah Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggap hal biasa dan tidak ada kaitannya dengan pihak lain sekalipun Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara?”.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Eksi Anggraeni, Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidarjo, Jawa Timur (Jumat, 22 Desember 2023) dengan agenda putusan yang diketui Hakim Tonagi, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Irawan, SH., MH, Rizky Wirianto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Tim JPU serta dihadiri pula oleh para Terdakwa Endang Komara, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Misdianto melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya sedangkan Terdakwa Eksi Anggraeni mengikuti persidangan secara langsung  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcX9bzqee449nrQbs7CvMLXG-sAJCVyQQe7cGkjoZcI7DlirMQjEOUSdGOY4Olhwo1OxDjs6s9XslEiT2nzKPT684bQF92tNTAtXCZzIk0FuoENHDIiMtwS0LzPH7YHokdJ8ATukr-TUp7E_p9BMhQIy-eB2d0jXvdpDNCSOvlSppXD1gYAQRmXEMt7AI/s1599/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcX9bzqee449nrQbs7CvMLXG-sAJCVyQQe7cGkjoZcI7DlirMQjEOUSdGOY4Olhwo1OxDjs6s9XslEiT2nzKPT684bQF92tNTAtXCZzIk0FuoENHDIiMtwS0LzPH7YHokdJ8ATukr-TUp7E_p9BMhQIy-eB2d0jXvdpDNCSOvlSppXD1gYAQRmXEMt7AI/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Sidang putusan berlangsung dalam III Session, yang pertama dengan nomor perkara 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto<br /><br />Lalu dilanjutkan session ke- II dengan nomor perkara 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Misdianto, dan kemudian session ke- III dengan nomor perkara 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto (dan Terdakwa Misdianto serta Terdakwa Eksi Anggraeni) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, menolak pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa. Alasan Majelis Hakim, karena perbuatan para Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dihukum untuk membayar uang pengganti  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXCpHCwJ8iYl9baD_5I4HR8BcfKvd5TUAClc8PttcQcfPSwfqVDjbug3ayPUp99SVCPY-W0a3vMk8pt7FBUP0uQ9QuDIDy8an7lGBxwB65OwVArCXAsOyRGCJf9P72c9YOYIjyIMzxUGCH2PAXDU19lHGJ3Oo-NaprcQiBOkvJg1_QdBwPecsFbJ-FwY/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmXCpHCwJ8iYl9baD_5I4HR8BcfKvd5TUAClc8PttcQcfPSwfqVDjbug3ayPUp99SVCPY-W0a3vMk8pt7FBUP0uQ9QuDIDy8an7lGBxwB65OwVArCXAsOyRGCJf9P72c9YOYIjyIMzxUGCH2PAXDU19lHGJ3Oo-NaprcQiBOkvJg1_QdBwPecsFbJ-FwY/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>“Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Eksi Anggraeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menuruut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penunut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Eksi Anggraeni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketntuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan <br /><br />5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp87.067.7000.820 dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan jika Terpidana tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) <br /><br />6. Terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan<br /><br />Selain hukuman badan (penjara) dan denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105.250.000 terhadap Terdakwa Endang Komaro, dan untuk Terdakwa Ahmad Purwanto sebesar Rp200 juta dengan subsider pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. <br /><br />Sedangkan hukuman terhadap Terdakwa Misdianto sama dengan Terdakwa Endang Komara dan Terdakwa Ahmad Purwanto, namun yang membedakan adalah hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp3.074.000.000 Subsider 1 tahun penjara.<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jn) <br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota)

#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, Tiga pegawai PT Antam juga divonis masing-masing selama 6.6 tahun penjara. Dan Majelis Hakim menyebut, Budi...

»