Kemenkumham Jatim: IW (Istiawan Witjaksono) Diperlakukan Sama Dengan Tahanan Lainnya

<p></p><p></p><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglGXHc2AparaMY-j_KT6p1ZCC30VTny4ky8u0SrsLO7w3SyPmjEQDZ-ychVgH_hrXlZ12thvomt21VGPTXOyeQ4gZLuLk9htxnp9Ld1ZbNUMTPEy6ZQ9T-lkNl5_umZtVC4hfpGqpolAYOUCQ-B8_Bqb3haatQBRCzQtpdW8ZbnU9_F66rfXhoLhqT/s910/Tatang%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="574" data-original-width="910" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglGXHc2AparaMY-j_KT6p1ZCC30VTny4ky8u0SrsLO7w3SyPmjEQDZ-ychVgH_hrXlZ12thvomt21VGPTXOyeQ4gZLuLk9htxnp9Ld1ZbNUMTPEy6ZQ9T-lkNl5_umZtVC4hfpGqpolAYOUCQ-B8_Bqb3haatQBRCzQtpdW8ZbnU9_F66rfXhoLhqT/w640-h404/Tatang%201.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> </div><div style="text-align: justify;">Kanwil (Kepala Kantor) Kemenkumham (Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia) Jawa Timur (Jatim) menegaskan, bahwa pihaknya tidak memberikan keistimewaan kepada IW (DR. H. Istiawan Witjaksono) alias TI (Tatang Istiawan). Instansi plat merah yang dipimpin Zaeroji itu menyatakan bahwa IW tetap harus melalui mekanisme sesuai SOP yang berlaku.</div><p style="text-align: justify;">"Sesuai arahan Kakanwil Kemenkumham Jatim, semua tahanan diperlakukan sama, mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan tahanan lainnya selama di dalam rutan," ujar Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho hari ini (4 November 2022). <br /><br />Hendrajati menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima tahanan atas nama IW alias TI pada siang ini. Sekitar pukul 14.00 WIB, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Masnur melakukan pelimpahan IW kepada pihak Rutan Surabaya.<br /><br />"Kami langsung lakukan pemeriksaan awal dan melakukan proses registrasi ke Sistem Database Pemasyarakatan," terang Hendrajati. <br /><br />Proses serah terima selesai sekitar pukul 14.30 WIB. IW langsung digiring ke sel isolasi mandiri khusus tahanan baru. Saat ini, IW berada di dalam kamar seluas 4x5 meter bersama dengan sepuluh orang lainnya. <br /><br />"Sesuai SOP yang ada, IW akan berada di sel isolasi selama 7-14 hari ke depan," imbuh Hendrajati. <br /><br />Pria lulusan AKIP Angkatan ke-40 itu menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan yang ada. Apalagi berdasarkan pemeriksaan dokter rutan, IW didiagnosa sedikit demam. <br /><br />"Tadi agak meriang kata dokter, makanya akan kami pantau terus," ujarnya.<br /><br />IW juga belum boleh dikunjungi siapapun selama menjalani isolasi. Kecuali ada permohonan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan lanjutan atau penyelesaian berkas perkara. <br /></p><div style="text-align: left;">"Tadi anaknya yang mengantar langsung, didampingi pengacaranya juga," tutup Hendrajati. (Humas Kemenkumham Jatim)</div>

News Tipikor Kemenkumham Jatim: IW (Istiawan Witjaksono) Diperlakukan Sama Dengan Tahanan Lainnya

BERITA KORUPSI .CO -   Kanwil (Kepala Kantor) Kemenkumham (Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia) Jawa Timur (Jatim) menegaskan, bahwa piha...

»

Kajari Trenggalek Dr. Masnur Mengeksekusi Terpidana Tatang (Bos Surabaya Sore) Ke Medaeng

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terpidana DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, Bos Koran Harian Surabaya Sore Ini Dinyatakan Bersalah Melakukan Korupsi Penyimpangan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Trenggalek Oleh Mahkamah Agung RI dan Di Vonis Pidana Penjara Selama 4 Tahun dan Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp4.348.500.000 Subsider 3 Tahun Penjara”</span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOCDnmlUdmozFbdgb4cIhrE_o0YUlR3gqGPNgEuCV86hlAjnZ8ukFKDtB_8-5hBVUuT1oUDo9R0bxKKXleoOH5zaxG3Wbjk7b78IUufcWA8MDOyKjv7pcBLi5zSsGkyJYbYglqKvj7kbicOVASR65rLKpw_-ctKjQ-vvEfXcTNl8T4BVloVBMvVmf-/s1025/Tatang%202.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1025" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOCDnmlUdmozFbdgb4cIhrE_o0YUlR3gqGPNgEuCV86hlAjnZ8ukFKDtB_8-5hBVUuT1oUDo9R0bxKKXleoOH5zaxG3Wbjk7b78IUufcWA8MDOyKjv7pcBLi5zSsGkyJYbYglqKvj7kbicOVASR65rLKpw_-ctKjQ-vvEfXcTNl8T4BVloVBMvVmf-/w640-h360/Tatang%202.jpg" width="640" /> </a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> <br />Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Trenggalek Dr. Masnur, SH., M.Hum., MH bersama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Trenggalek Dody Novalita, SH, Kasi Intel Kejari Trenggalek Basuki Arif Wibowo S.H dan beberapa Jaksa Lainnya pada Jumat, 4 Oktober 2022, mengeksekusi Terpidana KorupsiPenyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Trenggalek DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grahka Sejahtera (PT BGS) yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) ke Rutan (Rumah Tahanan) Kelas I Surabaya, Medaeng atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor: 2687 K/Pid.Sus/2020 tanggal 21 Juli 2021<br /><br />“Kita baru dapat putusan MA sebulan yang lalu,” kata Dr. Masnur, SH., M.Hum., MH kepada beritakorupsi.co saat ditemui di Medaeng<br /><br />Sementara salah satu Tim Penasehat Hukum Terpidana mengatakan, bahwa Terpidana koopratif, taat hukum dan menyerahkan diri tanpa dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan selaku eksekutor<br /><br />“Koopratif, taat hukum dan menyerahkan diri. Kita antar ke sini tanpa dijemput. Kita ada enam Penasehat Hukum-nya dan ada anaknya yang ikut mengantar,” kata salah seorang dari enam Penasehat Hukum Terpidana <br /><br />Dalam putusan MA RI Nomor: 2687 K/Pid.Sus/2020 tanggal 21 Juli 2021, DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, Bos Koran Harian Surabaya Pagi ini dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 - 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018  <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HR1ZCJ-Poay7q7AuDBY6AYSvA0ZPWU6qaYn_Pq-0zDJxSqk3NgYpV9K7mb3r92Q3qSCvJh-cWkxhwOtK6LuPXZXnIeP5VVxbv3_l78C54VayaonC3Uy7PbLq5IkO-kNYvFrmr5OysERuc1DMCTIF_FS1aAC_HIIaMtPT4So38BX2kFqyu2MqIhB2/s1019/Tatang%20..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="1019" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HR1ZCJ-Poay7q7AuDBY6AYSvA0ZPWU6qaYn_Pq-0zDJxSqk3NgYpV9K7mb3r92Q3qSCvJh-cWkxhwOtK6LuPXZXnIeP5VVxbv3_l78C54VayaonC3Uy7PbLq5IkO-kNYvFrmr5OysERuc1DMCTIF_FS1aAC_HIIaMtPT4So38BX2kFqyu2MqIhB2/w640-h358/Tatang%20..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Terpidana DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dinyatakan bersalah melanggar 2 ayat (1) jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana <br /></div></div><br />Hakim Agung pada Mahkamah Agung Repiblik Indonesia yang diketuai DR. Agus Yunianto, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu DR. Leopo Id Luhut Hutagaol, SH., MH dan Prof. DR. Surya Jaya, SH., Mum menjatuhkan hukuman terhadap DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.348.500.000 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Subsider 3 Tahun Penjara<br /><br />Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Trenggalek menuntut Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sebesar Rp750 juta Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp7.139.000.000 subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) tahun<br /><br />Namun Dua aggota Majelis Hakim (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Ellyani, SH., MH berbeda bendapat (Dissenting Opinion) dalam mengambil Putusan (Vonis) dengan I Wayan Sosiawan, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim <br /><br />Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH mengatakan, sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum  bahwa Terdakwa Tatang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dua anggota Majelis Hakim mengatakan sebaliknya alias tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Aggota Majelis Hakim (Ad Hock) DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Ellyani, SH., MH mengatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLi6oYFHx_ZjQRNSOhPoinYR56rzLieZKmtoQETz9uNSkUwuBFtNKhKqcbIDuiPJJOrmrwyref-DTkL_VQy7D7FRldQeOU50lMMgzIvp3JBqRf9VXC_R8FbLHeyD4EH3ElW4GcFcal4zNueUgU7xOeBaxoi8t23vtnOv30OmcUCilhQnKTwq7W9y0/s640/IMG20200316122825%20%20Saat%20Terdakwa%20DR.%20H.%20Istiawan%20Witjaksono%20Alias%20Tatang%20Istiawan%20sujud%20syukur%20di%20hadapan%20Majelis%20Hakim%20di%20ruang%20persidangan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLi6oYFHx_ZjQRNSOhPoinYR56rzLieZKmtoQETz9uNSkUwuBFtNKhKqcbIDuiPJJOrmrwyref-DTkL_VQy7D7FRldQeOU50lMMgzIvp3JBqRf9VXC_R8FbLHeyD4EH3ElW4GcFcal4zNueUgU7xOeBaxoi8t23vtnOv30OmcUCilhQnKTwq7W9y0/w640-h362/IMG20200316122825%20%20Saat%20Terdakwa%20DR.%20H.%20Istiawan%20Witjaksono%20Alias%20Tatang%20Istiawan%20sujud%20syukur%20di%20hadapan%20Majelis%20Hakim%20di%20ruang%20persidangan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saat Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sujud syukur di hadapan Majelis Hakim di ruang persidangan</span></span></td></tr></tbody></table>Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) DR. Lufsaiana mengatakan,  bahwa Penyertaan Modal Usaha Percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek adalah menggunakan Undang-Undang PT (Perseoroan Terbatas, No 40 Tahun 2007). Sehingga dikatakan, bahwa kasus terbut adalah kasus pidana namun bukan Korupsi.<br /><br />Selain itu, anggota Majelis Hakim ini juga mengatakan, tidak sependapat dengan hasil audit yang dilkakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur terkait kerugian negara sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh miliar seratus tiga Puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) ini berpendapat, sesuai dengan keterangan Teknisi yang berkompoten, bahwa mesin-mesin percetakan tersebut (dibeli 12 tahun lalu dalam keadaan rekondisi atau bekas) masih berfungis dan bernilai uang sebesar Rp5.754.000.000 yang dapat dikembalikan dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari. Sehingga Majelis Hakim melakukan penghitungan sendiri atas kerugian negara yang hasilnya sebesar Rp1.780.000.000<br /><br />“Berdasarkan keterangan teknisi yang berkompoten, bahwa mesin tersebut masih berpungsi dan bernilai uang. Sehingga Majelis Hakim menilai, mesin-mesin percetakan tersebut dikembalian dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah),” kata DR. Lufsiana saat itu<br /><br />Ada yang menggelitik dari pertimbangan anggota Majelis Hakim ini terkait mesin-mesin bekas yang dibeli pada tahun 2008 lalu dan dikatakan dapat dijual kembali saat ini (tahun 2020) dengan harga yang sama yaitu senilai Rp5.754.000.000<br /><br />Pada hal dari pantauan beritakorupsi.co di persidangan, keterangan itu adalah dari saksi yang dihadirkan oleh terdakwa Tatang bukan Ahli dibidang mesin percetakan yang dihadirak oleh JPU maupun pihak terdakwa<br /><br />Selain itu, untuk menentukan bahwa mesin-mesin yang dibeli Terdakwa pada 12 tahun lalu (2008) dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari tidak pernah dilakukan sidang ditempat untuk melihat langsung apakah memang benar bahwa mesin-mesin percetakan tersebut masih berpungsi dan dapat dijual sekarang ini dengan nilai yang sama pada saat dibeli puluhan tahun lalu tanpa ada keterangan dari ahli atau appraisal   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaqKDyNYxZyJMQj-PrIqTknwoEZyfczQJvK5Ci9KRQoawZ4zDV3zH5Kx-uc0FEI8UWSA4O08H1L8GC3eW1vGAEZZ3t53btqT-dNrhF5qiiHjcNp2AZdUd-OkJL0boF1m6u88ZFwGC6LmPicUHqqh8ck7X-ESTeAuYFZKU4OVBHo5p5sc4RaAIjvcRV/s577/IMG2020020710375.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="577" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaqKDyNYxZyJMQj-PrIqTknwoEZyfczQJvK5Ci9KRQoawZ4zDV3zH5Kx-uc0FEI8UWSA4O08H1L8GC3eW1vGAEZZ3t53btqT-dNrhF5qiiHjcNp2AZdUd-OkJL0boF1m6u88ZFwGC6LmPicUHqqh8ck7X-ESTeAuYFZKU4OVBHo5p5sc4RaAIjvcRV/w640-h250/IMG2020020710375.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH berpendapat, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH mengatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan telah menikmati hasilnya. Namun karena dalam mengambil keputusan, Katua Majelis Hakimpun mengatakan bahwa perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan adalah pidana namun bukan Tindak Pidana Korupsi sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Akbibat dari perbedaan bendapat (Dissenting Opinion) Majelis Hakim tersebut, akhirnya DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan di Vonis Lepas (onslag van recht vervolging) sehingga JPU Kejari Trenggalek langsung Kasasi ke MA RI yang hasilnya dikabulkan<br /><br />Itulah sebabnya, Bos Koran Harian Surabaya Sore ini langsung di eksekusi ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman pidana penjara selama empat taahun oleh Kejaksaan Negeri Trenggalek<br /><br />Dalam kasus ini, selain Terpidana DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, ada dua Terdakwa sebelumnya yang sudah berstatus terpidana yaitu H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati (mantan) Trenggalek dan Gathot Purwanto selaku Plt Direktur PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kabupaten Trenggalek<br /><br />Terpidana H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati (mantan) Trenggalek di pidana penjara selama lima (5) tahun atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Sedangkan Gathot Purwanto di Vonis pidana penjara selama empat (4) tahun <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIPZjhgKaNoLRb7IbdMlbUMBO5BezmgXQhX_Y9y_dhB43LBSgclhqj8AvvSH-iM1wNYMSwbhLoao-6RJN2sSBgqwAaHNdJknLJFCkcrAKo4aTmJ1F10ELVbh6apxhk-fJnGRHN4yPMpEO2U13-5NEdMLnDHJVwCjYl2yY_HoykboQiZewz-h83QHuv/s700/PDAU.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIPZjhgKaNoLRb7IbdMlbUMBO5BezmgXQhX_Y9y_dhB43LBSgclhqj8AvvSH-iM1wNYMSwbhLoao-6RJN2sSBgqwAaHNdJknLJFCkcrAKo4aTmJ1F10ELVbh6apxhk-fJnGRHN4yPMpEO2U13-5NEdMLnDHJVwCjYl2yY_HoykboQiZewz-h83QHuv/w640-h640/PDAU.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. JPU dalam surat Dakwaannya menjelaskan, bahwa pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PDAU yang diwakili oleh Drs. Gathot Purwanto, M.Si dengan PT. Surabaya Sore yang diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor: 539/08/406.081/2008, dan Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008 tanggal 9 Januari 2008, yang sebelumnya pada hari yang sama diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU<br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama (PDAU)  sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua (Terdakwa)  Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br />   <br />Pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU (diwakili oleh Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrFFY8SYLUaFKKM8WtF-YzHz7qmhPwCJeHy0M4xJiunrDJMNgSUcPw_gM9ysaA6C9DDWkWtNrWGljpvJrXGO0mpMnYYE2K_bMV_SwM8TYQi0ykzJkkQDkQi7DyanNLBad0sHG8xSNDt4NxO1IWOQzj_izWAQjdnMSZksHNSICkmhH0STWvxMqzgBVw/s640/Foto%20dari%20kanan,%20saksi%20Didik%20dan%20Taufik%20(karyawan%20PT%20BGS)%20-.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="640" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrFFY8SYLUaFKKM8WtF-YzHz7qmhPwCJeHy0M4xJiunrDJMNgSUcPw_gM9ysaA6C9DDWkWtNrWGljpvJrXGO0mpMnYYE2K_bMV_SwM8TYQi0ykzJkkQDkQi7DyanNLBad0sHG8xSNDt4NxO1IWOQzj_izWAQjdnMSZksHNSICkmhH0STWvxMqzgBVw/w640-h390/Foto%20dari%20kanan,%20saksi%20Didik%20dan%20Taufik%20(karyawan%20PT%20BGS)%20-.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Foto dari kanan, saksi Didik dan Taufik (karyawan PT BGS) -</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;"></span></span>1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak sebegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak". Sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyQiVSOZnMHqlXVlFMzUOOQtJApW9wiGW6CtlUprHGF0IlwwcMsM9Fp0gmeXDemuRuv7g9S_MvyT2KonG75i6cIbuyTj-4Q5ecdHmxgrwBPxy2H4_y0NI-yfOqRJIO4ZRXkQit58WP0zRZIiuRcFJfzdvshkN2MB_22OPTjrfZApjJGqPnsUO81dFU/s640/Kabag%20Hukum%20Pemda%20Kab.%20Trenggalek,%20Sigitsaat%20iini%20menjabat%20sebagai%20Kadis%20Perhubungan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyQiVSOZnMHqlXVlFMzUOOQtJApW9wiGW6CtlUprHGF0IlwwcMsM9Fp0gmeXDemuRuv7g9S_MvyT2KonG75i6cIbuyTj-4Q5ecdHmxgrwBPxy2H4_y0NI-yfOqRJIO4ZRXkQit58WP0zRZIiuRcFJfzdvshkN2MB_22OPTjrfZApjJGqPnsUO81dFU/w640-h360/Kabag%20Hukum%20Pemda%20Kab.%20Trenggalek,%20Sigitsaat%20iini%20menjabat%20sebagai%20Kadis%20Perhubungan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kabag Hukum Pemda Kab. Trenggalek, Sigitsaat iini menjabat sebagai Kadis Perhubungan</span></span></td></tr></tbody></table>Kabag Hukum Pemda Kab. Trenggalek, Sigitsaat iini menjabat sebagai Kadis Perhubungan<br />Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, <br /><br />Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /><br />Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /><br />Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip6pVYgN6ArdII_CDzMlkbGH4_KmFwcUNbx-cpL3esx0Ls5nF6CvYR9lzJHFZy1NbWL993xaj6ca2ajs75aaPOdDs7FRAnWIUNYVo9K47Baz7MosuMRJgGB4dh1C9luwzvyCfu-eycnZUaoQcaKXEWcAzpa2QRWphND8Nd882hLYjqqiVWqtp2eseC/s383/IMG20200316122936%20%20Kerabat%20Terdakwa%20Tatang,%20anak%20terdakwa%20yang%20menjadi%20Penasehat%20Hukum%20terdakwa%20saat%20berada%20di%20ruang%20persidangan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip6pVYgN6ArdII_CDzMlkbGH4_KmFwcUNbx-cpL3esx0Ls5nF6CvYR9lzJHFZy1NbWL993xaj6ca2ajs75aaPOdDs7FRAnWIUNYVo9K47Baz7MosuMRJgGB4dh1C9luwzvyCfu-eycnZUaoQcaKXEWcAzpa2QRWphND8Nd882hLYjqqiVWqtp2eseC/w640-h360/IMG20200316122936%20%20Kerabat%20Terdakwa%20Tatang,%20anak%20terdakwa%20yang%20menjadi%20Penasehat%20Hukum%20terdakwa%20saat%20berada%20di%20ruang%20persidangan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kerabat Terdakwa Tatang, anak terdakwa yang menjadi Penasehat Hukum terdakwa saat berada di ruang persidangan</span></span></td></tr></tbody></table>Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br />Foto dari kanan, saksi Didik dan Taufik (karyawan PT BGS) -<br /><br />Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan tSoeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZzhzdFXZgMYG9sC2-UrBPAoObNgk_AA4-7f3w80sfo8-lovyulImB8OOA560NuP-5HV9T_A0J7DOORVBinB7pWRqtQQaZHVrrbw0YC7X6M5k1bQTgR7QzCA3jaehEDTodm6A1a_zlYfi0f_ggMAps47mZpLGyg1QTZ4pqUUCBiGsjTpqPWGqFUH-F/s640/AAA.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZzhzdFXZgMYG9sC2-UrBPAoObNgk_AA4-7f3w80sfo8-lovyulImB8OOA560NuP-5HV9T_A0J7DOORVBinB7pWRqtQQaZHVrrbw0YC7X6M5k1bQTgR7QzCA3jaehEDTodm6A1a_zlYfi0f_ggMAps47mZpLGyg1QTZ4pqUUCBiGsjTpqPWGqFUH-F/w640-h362/AAA.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /><br />Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwC6-388YKLDsa8vWRBE68aqQj9Ulq8Q4BxWNiR-zUjFL9A8OICMP_WvCAhcao8rGDw292ijDEXAaUvjrQWGmBMXJnsJJynNqNXDzHL77AIfPqoPlxyZqPKBFN8udyFbLvraJxpV675O1xiw3NEHtq5EMiC0QIB6t5CnIjwv1_jDE6vH9BTtezO6UG/s640/IMG20200316122301.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwC6-388YKLDsa8vWRBE68aqQj9Ulq8Q4BxWNiR-zUjFL9A8OICMP_WvCAhcao8rGDw292ijDEXAaUvjrQWGmBMXJnsJJynNqNXDzHL77AIfPqoPlxyZqPKBFN8udyFbLvraJxpV675O1xiw3NEHtq5EMiC0QIB6t5CnIjwv1_jDE6vH9BTtezO6UG/w640-h360/IMG20200316122301.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru),; 6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD. Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera sebesar Rp2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrQy9C53Oyn8QN7ar7KdXk8qUgn92LuyurqLMFFlDkUmYzy_eNpzpQ6V_1TqMnZJU_-7snM-sffB0Op6-kAddhu-DrcdbIMUL6VxG1h_urm--PwyC-ZnjqYtib6jSTga76zq71pWpAbxytbip8osIAJgnPim4FPlUuCiSxUM6Szmc6F_iN7SfgeMYY/s640/IMG20200217105308.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrQy9C53Oyn8QN7ar7KdXk8qUgn92LuyurqLMFFlDkUmYzy_eNpzpQ6V_1TqMnZJU_-7snM-sffB0Op6-kAddhu-DrcdbIMUL6VxG1h_urm--PwyC-ZnjqYtib6jSTga76zq71pWpAbxytbip8osIAJgnPim4FPlUuCiSxUM6Szmc6F_iN7SfgeMYY/w640-h360/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></a></div>Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian mesin-mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPMYq6hpEL-0xU1fgmm0vPFYtWfpyz5zBB7zJ5kPNWzIKOiplB0Zrk4E0YXvx7JJ4N5X9SQtk_fMXgB30tyXVmVBG5vL9dAwFRV7WOcyc0UC4omWnKpm5A6Z2xonvQg5XbdWHWsPH5JU0gmx4fQws6P6Pv1NMmenKgVOJx2JtJaxtGLfi19O7OqhS/s640/Saksi%20Subro%20Muhsi%20Syamsuri%20selaku%20Ketua%20Badan%20Pengawas%20PDAU%20Kab.Trenggalek%20yang%20juga%20menjabat%20sebagai%20Asisten%20II.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPMYq6hpEL-0xU1fgmm0vPFYtWfpyz5zBB7zJ5kPNWzIKOiplB0Zrk4E0YXvx7JJ4N5X9SQtk_fMXgB30tyXVmVBG5vL9dAwFRV7WOcyc0UC4omWnKpm5A6Z2xonvQg5XbdWHWsPH5JU0gmx4fQws6P6Pv1NMmenKgVOJx2JtJaxtGLfi19O7OqhS/w640-h360/Saksi%20Subro%20Muhsi%20Syamsuri%20selaku%20Ketua%20Badan%20Pengawas%20PDAU%20Kab.Trenggalek%20yang%20juga%20menjabat%20sebagai%20Asisten%20II.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Subro Muhsi Syamsuri selaku Ketua Badan Pengawas PDAU Kab.Trenggalek yang juga menjabat sebagai Asisten II</span></span></td></tr></tbody></table>Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan<br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkRr5nQ9HMfc-Hcu8TtQPDGoG_itJL_MyGvccEAohfkrXB-UEUnSHsfXZaF0MIdkfXEvt1pmFiD4ntqY_Amq_R54HFHQgvyGiK4X9zzPmEz8LrcOV1HIaEySG2Eh6YmFz8RqWiTl-ej-KzZmJYuff5jMAvjLunJW_1eIBngWJQsp34bgTYdX0WbhWy/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkRr5nQ9HMfc-Hcu8TtQPDGoG_itJL_MyGvccEAohfkrXB-UEUnSHsfXZaF0MIdkfXEvt1pmFiD4ntqY_Amq_R54HFHQgvyGiK4X9zzPmEz8LrcOV1HIaEySG2Eh6YmFz8RqWiTl-ej-KzZmJYuff5jMAvjLunJW_1eIBngWJQsp34bgTYdX0WbhWy/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ZsrwesOlEkRwRpx9P0J_otHBMFbDioBAY-TajjA1M5WYuxBmHpvaOps0bGbVgiXa31adhlzijUhoKHzpMwiT0oTa1_qLBtA-YHmDqdhbG7KA5zFXPr_lTET7XRW6FtTBegS0cSGOypcdQIK_dmIwmEw-v8uSTkSVWJGC-coGJFX0IZ5Y1gAnk0bm/s640/IMG20191115110744.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="640" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ZsrwesOlEkRwRpx9P0J_otHBMFbDioBAY-TajjA1M5WYuxBmHpvaOps0bGbVgiXa31adhlzijUhoKHzpMwiT0oTa1_qLBtA-YHmDqdhbG7KA5zFXPr_lTET7XRW6FtTBegS0cSGOypcdQIK_dmIwmEw-v8uSTkSVWJGC-coGJFX0IZ5Y1gAnk0bm/w640-h552/IMG20191115110744.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-lgFSxYy69wxmVmI_d_ryDIM6Y9qd0k9GRO2qzA1Ul31llNBQQKEUKTwHyl96tnDZku4lTH5XP0fE7QIGhOEghpVH-EwLEzZa0IW_5jVV7LtDN6QI5_xzBX-6yK8nvsfLzFiccprZY6FvNvfe7oS0EOrhO3Ji91hm-flDL1tgLhuAcwk_3XoGOIcr/s700/PDAU.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-lgFSxYy69wxmVmI_d_ryDIM6Y9qd0k9GRO2qzA1Ul31llNBQQKEUKTwHyl96tnDZku4lTH5XP0fE7QIGhOEghpVH-EwLEzZa0IW_5jVV7LtDN6QI5_xzBX-6yK8nvsfLzFiccprZY6FvNvfe7oS0EOrhO3Ji91hm-flDL1tgLhuAcwk_3XoGOIcr/w640-h640/PDAU.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Sehingga JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen) <br /></div>

News Tipikor Kajari Trenggalek Dr. Masnur Mengeksekusi Terpidana Tatang (Bos Surabaya Sore) Ke Medaeng

“Terpidana DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, Bos Koran Harian Surabaya Sore Ini Dinyatakan Bersalah Melakukan Korupsi Penyim...

»

Dugaan Korupsi LKS SD dan SMP Sebesar Rp395 Juta, Tiga Pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Bersama 1 Pengusaha Diadili

<div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Adakah Yang “Terselamatkan” Dalam Kasus Pengadaan Buku LKS dan Modul Untuk SD - SMP di Kota Probolinggo Tahun 2020? Lalu bagaimana dengan Maksum, Pemilik CV Arpus, Sukamdi (Irmadiri Pustaka), Budi Purnomo (Direktur CV Usaha Mandiri), Djoko Suranto dan Muhammad Arifin (Direktur CV Pustaka Makmur) serta pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Lainnya?” </span></span></i><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">   </span></span></span></span></i></h3><div><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkwCkylPeMKsG8mfv6qmv5PFiq_QgtsMEU3FV3FMtbsT5MKBwvjqBDv2-zpAUAYU6lsomx5uXGG177tDq7bsvX20U0UNdyHD-m5oSp0KEGStd2g4rmztBQi2mmvs9k2caiYBtMX8KxWdKcQwaVtTyMDDRjBqmDjCOCxrwZ-NMVhx6Otm6dBQ77fAcM/s1040/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkwCkylPeMKsG8mfv6qmv5PFiq_QgtsMEU3FV3FMtbsT5MKBwvjqBDv2-zpAUAYU6lsomx5uXGG177tDq7bsvX20U0UNdyHD-m5oSp0KEGStd2g4rmztBQi2mmvs9k2caiYBtMX8KxWdKcQwaVtTyMDDRjBqmDjCOCxrwZ-NMVhx6Otm6dBQ77fAcM/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" width="640" /></a></div></span></span></span></span></i><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Tiar Yustianno, SH, Metta Yulia Kusumawati, SH dan Guntur Gani Prakoso, SH., MH yang juga Kasi Pidsus Kejari Kota Probolinggo menyeret Tiga Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Probolinggo bersama satu pengusaha percetakan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, sebagai Terdakwa dalam kasus perkara dugaan Korupsi Penggandaan Buku LKS (lembar Kerja Siswa) dan Buku Modul (kegiatan program belajar-mengajar) untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Pemerintak Kota (Pemkot) Probolinggi Tahuan Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp17.863.313.200 (tujuh belas milliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara Cq. Pemkot Probolinggo sebesar Rp395.146.371 berdasarkan hasil peghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-180/PW13/5/2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tanggal 31 Maret 2022.<br /><br />Ketiga Pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo dimaksud yaitu Drs. Much. Maskur, M.Pd selaku Kepala Dinas (Kadis) sekaligus PA (Pengguna Anggaran), Akhmad Basori selaku Kepala Sekolah SDN Jrebeng Lor 1, Kasi (Kepala Seksi) Kelembagaan Sarana dan Prasarana yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam kegiatan Bantuan Operasional sekolah Daerah Satuan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP, dan Budi Wahyu Rianto, S.Pd. M.Ed selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (berkas perkara ke tiga Terdakwa ini diajukan masing-masing terpisah)<br /><br />Sementara pengusaha percatakan yakni Edi Sutrisno selaku Direktur CV. Mitra Widyatama (berkas perkara diajukan terpisah). Sedangkan satu pihak yang diduga terlibat yaitu Hidayatullah telah meninggal dunia</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihytsVibKhPxpX8DuELOeOuPOCq8liOXnIA97d5Cmp6UUJG_PugVRaaPJiahaZifmrTxOxuavkXmTIrh7HUKjHqnnntUd5Jyhk3ZB76VPNcWWyv7EgVe75zv4BnV47MOcSxi3-BJtbY_DZ1i-NXu_qUcD435GuJzdukD-0ynbb2sG0peDqDrDj2uVc/s1040/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihytsVibKhPxpX8DuELOeOuPOCq8liOXnIA97d5Cmp6UUJG_PugVRaaPJiahaZifmrTxOxuavkXmTIrh7HUKjHqnnntUd5Jyhk3ZB76VPNcWWyv7EgVe75zv4BnV47MOcSxi3-BJtbY_DZ1i-NXu_qUcD435GuJzdukD-0ynbb2sG0peDqDrDj2uVc/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" width="640" /></a></div>Keempat Terdakwa inipun dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP  dengan ancaman pidana penjara paling lama singkat satu tahun (untuk pasal 3) dan empat tahun untuk pasal 2 dan paling lama seumur hidup atau dua puluh tahun<br /><br />Lalu apakah hanya ke empat Terdakwa ini yang terlibat dalam kasus Pengadaan Buku LKS dan Modul Untuk SD - SMP di Kota Probolinggo Tahun 2020? Atau ada pihak lain “yang terselamatkan?”.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Maksum selaku Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) Kota Probolinggo yang mengusulkan CV. Mitra Widyatama sebagai penyedia penggandaan LKS - PAI dan menunjuk secara lisan Tim Penyusun Materi LKS - PAI yang terdiri dari 13 orang penulis yang hasilnya diserahkan kepada Terdakwa Edi Sutrisno untuk dicetak lalu didistribusikan kepada Sekolah-sekolah Dasar di Kota Probolinggo serta menerima duit sebesar Rp10 juta dari Terdakwa Edi Sutrisno?<br /><br />Bagaimana pula dengan nasib Wawan Eko. P, selaku Bendahara Dispendikbud Pemkot Probolinggo yang melakukan pembayaran atas kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 kepada CV. Mitra Widyatama yang tidak dilengkapi dokumen, diantaranya perjanjian kontrak kerja antara Dinas Pendidikan dengan CV. Mitra Widyatama?<br /><br />Apakah pemilik CV Arpus, Sukamdi (Irmadiri Pustaka), Budi Purnomo (Direktur CV Usaha Mandiri), Djoko Suranto dan Muhammad Arifin (Direktur CV Pustaka Makmur) serta pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Lainnya tidak terlibat?<br /><br />Sementara JPU menjelaskan dalam dakwaanya, bahwa pejabat yang terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan dokumen pencairan adalah; 1. Pengguna Anggaran : Drs. Moch. Maskur, M.Pd.; 2. PPK - SKPD : Asin, Sardi dan Staf PPK ; 3. Staf PPK - SKPD : Yuni Dwi Kipiati dan Tri Junaidi ; 4. Bendahara : Wawan Eko. P dan 5. PPTK : Akhmad Basori<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah  Heri Astuti dan Wawan Soegyantono selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tidak turut bertanggung jawab atas pengesahan anggaran di Dispendikbud yang tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP)???<br /><br />Sebab dalam dakwaan JPU disebutkan, bahwa anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP sebesar Rp17.863.313.200 dari APBD Pemkot Probolinggo TA 2020 yang masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2020 sudah disahkan dalam APBD Kota Probolinggodengan rincian: 1. Kegiatan : 110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP; 2. Sub Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP ; 3. Jumlah tahun 2020 : Rp17.863.313.200 (tujuh belas milliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) ; dan 4. Kode Rekening : 5 2 2 22 02<br /><br />Dalam penyusunan RKA-SKPD untuk kegiatan tersebut hanya mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2019 yaitu data pokok yang memuat jumlah siswa pada masing masing sekolah dan untuk nilai jumlah BOSDA masing-masing sekolah mengacu pada Besaran BOSDA yang sudah ditentukan melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah. <br /><br />Penyusunan dokumen RKA-SKPD tersebut sampai dengan disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Moch. Masku, M.Pd. selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Heri Astuti pada tanggal 03 Januari 2020 beserta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Wawan Soegyantono tanggal 21 Oktober 2020, tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGTm4DTwWwX-tLo8Rl5r0WWyVwEXglUnomp_tjNG5wbmXhbEr41a6glSgmS7yNhCmBxbEPiPj9kyi63fjYEAURyCOcBOCWbqwF0W04UcJbswtcvTig8gthabbPNQrElp4sOVIW8skhpbK-vm6iiivgYCj7W0bppi_sxOeIw-vEIgN6Ct00yin_d0p-/s1040/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGTm4DTwWwX-tLo8Rl5r0WWyVwEXglUnomp_tjNG5wbmXhbEr41a6glSgmS7yNhCmBxbEPiPj9kyi63fjYEAURyCOcBOCWbqwF0W04UcJbswtcvTig8gthabbPNQrElp4sOVIW8skhpbK-vm6iiivgYCj7W0bppi_sxOeIw-vEIgN6Ct00yin_d0p-/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat dakwaan terhadap ke empat Terdakwa (Drs. Much. Maskur, M.Pd, Akhmad Basori, Budi Wahyu Rianto, S.Pd. M.Ed dan Edi Sutrisno, perkara masing-masing terpisah) dibacakan JPU Kejari Kota Probolinggo yaitu Tiar Yustianno, SH, Metta Yulia Kusumawati, SH dan Guntur Gani Prakoso, SH., MH dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Kamis, 03 November 2022 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Harjono, SH., MH, Didik Dwi Riyanto, SH., MH, Raden Mohammad Rizal, SH., MH dan Muliani Buraera, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Probolinggo<br /><br />Dalam dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa EDI SUTRISNO selaku Direktur CV. MITRA WIDYATAMA selaku  penyedia kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2020, dalam waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bersama-sama dengan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd. M.Ed. Bin HARTOYO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo dan Saksi AKHMAD BASORI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Sekolah SDN Jrebeng Lor 1 dan selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo <br /><br />Bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 35 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau di wilayah Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain yaitu Terdakwa EDI SUTRISNO atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia CV. MITRA WIDYATAMA. <br /><br />Kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total penghitungan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp974.915.919 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan penggandaan Buku LKS dan Buku Modul secara keseluruhan yang dalam perinciannya terdiri dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penggandaan yang dilaksanakan oleh CV. MITRA WIDYATAMA lebih kurang sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) <br /><br />Dan CV. ARPUS lebih kurang sebesar Rp579.769.548 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-180/PW13/5/2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tanggal 31 Maret 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:<br />  <br />Dalam rangka meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP), Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Probolinggo yang kemudian berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo melakukan Program kegiatan Penggandaan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) / Buku Modul untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Se-Kota Probolinggo yang dibiayai dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (untuk selanjutnya disebut BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2020 dengan kronologis sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmL1okEnzdj1UgV5Bspbq-NNUtlLA1gbQuSdO0Bxrv9eil-C9Z7KcftllBtvVNvtPKXGvPSUpT4JvYS09cAyhWj0_LjUAHSTjdM4sxT9XH9ckSgUOTjTC_xDCFDD-S-tQySR20YA3qqp0Va-NIxjWWt3KAY2WR69ZYhSxTbMsAlbYeo0eHOyE80zlv/s1040/Kejari%20Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmL1okEnzdj1UgV5Bspbq-NNUtlLA1gbQuSdO0Bxrv9eil-C9Z7KcftllBtvVNvtPKXGvPSUpT4JvYS09cAyhWj0_LjUAHSTjdM4sxT9XH9ckSgUOTjTC_xDCFDD-S-tQySR20YA3qqp0Va-NIxjWWt3KAY2WR69ZYhSxTbMsAlbYeo0eHOyE80zlv/w640-h288/Kejari%20Probolinggo.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo tanggal 24 November 2016 beserta salinan Lampiran yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2017, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Probolinggo memiliki susunan organisasi sebagai berikut:<br />1. Kepala Dinas    <span>    </span><span>    </span><span>   </span>:  Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd.<br />2. Sekretaris Dinas    <span>    </span><span>  </span>:  Drs. KUKUH SURYADI, M.Pd.</div><div style="text-align: justify;">- Kasubbag TU    <span>    </span><span>    </span><span>   </span>:  MAZDAR REZA BAHAKWAN, SE.<br />- Kasubbag Program    <span>   </span>:  ARISTIO PRIBADI, S.Pd.<br />- Kasubbag Keuangan    :  WIWIK ERNAWATI DWI KURNIANINGSIH, S.Sos.<br /><br />3. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar:  BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br />- Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SD    :  -<br />- Kasi Kurikulum dam Kesiswaan SMP :  SITI ROMLAH, S.Si., M.Pd.<br />- Kasi Sarana dan Prasarana         :  -<br /><br />4. Kabid PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif: SLAMET HARIYANTO<br />M.Pd<br />- Kasi PAUD dan Pendidikan Keluarga : ATMARI, S.Pd.<br />- Kasi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif : ASYIT WARDONO, S.Sos.<br /><br />5. Kabid Pembinaan Ketenagaan  : ASIN, S.Pd.I, MM.<br />- Kasi Tenaga Kependidikan      : SUNARIYAH, S.Pd., MM.<br />- Kasi Tenaga Pendidik      : YASIN RAHMANTO, SE., MM.<br /><br />6. Kabid Pemuda dan Olah Raga: DIDIT IRWANTO S.Ag., M.Si.<br />- Kasi Pemuda        : SAMSUL ARIF, S.Ag., M.Si.<br />- Kasi Olah Raga    : MOH. HARIRI, S.Sos.<br /><br />Kemudian terdapat perubahan susunan organisasi  sebagai berikut:<br />1. Kepala Dinas    :  Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd <br />2. Sekretaris Dinas    : Drs. KUKUH SURYADI, M.Pd.<br />- Kasubbag TU     : MAZDAR REZA BAHAKWAN, SE.<br />- Kasubbag Program    : ARISTIO PRIBADI, S.Pd.<br />- Kasubbag Keuangan    : WIWIK ERNAWATI DWI KURNIANINGSIH, S.Sos.<br /><br />3. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal: SLAMET HARIYANTO M.Pd<br />- Kasi Kurikulum dan Penilaian : Dra. JUCA ISTANTI<br />- Kasi Kelembagaan dan Sarpras : ATMARI, S.Pd.<br />- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter : ASYIT WARDONO, S.Sos.<br /><br />4. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasa : BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br />- Kasi Kurikulum dan Penilaian : SITI ROMLAH, S.Si., M.Pd.<br />- Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana : AKHMAD BASORI<br />- Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter : TRINGASTITI RAHMAKASIH, S.Pd., M.MPd.<br /><br />5. Kabid Pembinaan Ketenagaan    : ASIN, S.Pd.I, MM.<br />- Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan paud dan Pendidikan nonformal: SUNARIYAH, S.Pd., MM.<br />- Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar: YASIN RAHMANTO, SE., MM.<br /><br />6. Kabid Kebudayaan    : SARDI S.H<br />- Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman : TARUNA SANTOSO, S.Kom., M.Si.<br />- Kasi Sejarah dan Tradisi    : NOVIE BAYU WARDHANI, S.S., MM.<br />- Kasi Kesenian        : EKO PRISTIWANTONO<br /><br />Bahwa daftar pejabat Kepala Sekolah dalam susunan organisasi untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)  se- Kota Probolinggo  adalah sebagai berikut :<span>    </span> </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Tahun ajaran 2019 / 2020:    </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiVNQgvcQMgzo54PBsRsajoYxxsJYYr7i6147BAsMCiQZV7gp4hC2-ntHhHSjznWs4Vw6RG4md5TAYwRwVjNZSfMfbSWmcUTOzSUb7G6SU_MTJIY4nKayKAMHOjsxpScR9DZxChLl9k3HOcajSnORL0RxTOoG9auVl0GROEGdZgS2pSI4kKmsKZ74/s3264/GAMBAR%20-%201_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2332" data-original-width="3264" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiVNQgvcQMgzo54PBsRsajoYxxsJYYr7i6147BAsMCiQZV7gp4hC2-ntHhHSjznWs4Vw6RG4md5TAYwRwVjNZSfMfbSWmcUTOzSUb7G6SU_MTJIY4nKayKAMHOjsxpScR9DZxChLl9k3HOcajSnORL0RxTOoG9auVl0GROEGdZgS2pSI4kKmsKZ74/w640-h458/GAMBAR%20-%201_1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLuZCT-HxpcbLaAHITw-7l_XIS4c4qb8kCnb6GjnBZ2MCSpfpH0hyDQGyXFujR754Vd4K77bMMU_I5BK5IYcbF3F3VdaCT400_e5J8UeUBrYze5-j2MutiFF-YAEB3L3pRWskn5Q1C-uHs_scQvBg-9AgzKLwsZNMepj8SaDZDAMewxgtXSSJs4Zdj/s3272/GAMBAR%20-%201_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2368" data-original-width="3272" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLuZCT-HxpcbLaAHITw-7l_XIS4c4qb8kCnb6GjnBZ2MCSpfpH0hyDQGyXFujR754Vd4K77bMMU_I5BK5IYcbF3F3VdaCT400_e5J8UeUBrYze5-j2MutiFF-YAEB3L3pRWskn5Q1C-uHs_scQvBg-9AgzKLwsZNMepj8SaDZDAMewxgtXSSJs4Zdj/w640-h476/GAMBAR%20-%201_2.jpg" width="640" /></a> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDb5x3E9gpIRBdk6KkteqXbHb56o1bfojE6jX80q2NpzRsqh08idFwTw5gAtIRTI-QVp3ItMaVfXygJXeqrrc1B2q1iQU5npAOQNIGNFfSXAY_hrGO-GNv7VcJ6Byxu3g5LYg2gvxBtivgwHypK8lYeXrmOyQPHXMDBskovrD_THFbzDzNXSpQosE_/s3272/GAMBAR%20-%201_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="860" data-original-width="3272" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDb5x3E9gpIRBdk6KkteqXbHb56o1bfojE6jX80q2NpzRsqh08idFwTw5gAtIRTI-QVp3ItMaVfXygJXeqrrc1B2q1iQU5npAOQNIGNFfSXAY_hrGO-GNv7VcJ6Byxu3g5LYg2gvxBtivgwHypK8lYeXrmOyQPHXMDBskovrD_THFbzDzNXSpQosE_/w640-h168/GAMBAR%20-%201_4.jpg" width="640" /></a></div><br />2. Tahun Ajaran 2020 /2021 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr9ebxztei7uzM1_rlIWRPVULUL__J_FNyFdP3JvCwGptx7oxUfJfiyK3jfsxGECD9zZIuuLnsI8bqDVIllbejS43YCDbOkC5kh1h4DMgyN4c1sUS9F7WyiodHT2L0SNwB9O3QzyM8frl98TirM-lee_VTJcILWHzmD20BntuF-LpFu3uwj-rxEWIu/s3372/GAMBAR%20%202_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2332" data-original-width="3372" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr9ebxztei7uzM1_rlIWRPVULUL__J_FNyFdP3JvCwGptx7oxUfJfiyK3jfsxGECD9zZIuuLnsI8bqDVIllbejS43YCDbOkC5kh1h4DMgyN4c1sUS9F7WyiodHT2L0SNwB9O3QzyM8frl98TirM-lee_VTJcILWHzmD20BntuF-LpFu3uwj-rxEWIu/w640-h442/GAMBAR%20%202_1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAygRaGxmKQ2FJ6UvoS1dKZOsg5wWKYqZf6YqUtwRlJPicQgoagLbXylnkrPbCRu6U5o44v1aY262EnmrV4-yxyMdPLGQNaEytJq4VHPzVLxEJrERD73tMme71kHnUsGnsoEAt2UzYCx85WoeQ53jwJGoe_DpDTqA__udXk_ZkQp4O8ybAY1VDcZmq/s3376/GAMBAR%20%202_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2368" data-original-width="3376" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAygRaGxmKQ2FJ6UvoS1dKZOsg5wWKYqZf6YqUtwRlJPicQgoagLbXylnkrPbCRu6U5o44v1aY262EnmrV4-yxyMdPLGQNaEytJq4VHPzVLxEJrERD73tMme71kHnUsGnsoEAt2UzYCx85WoeQ53jwJGoe_DpDTqA__udXk_ZkQp4O8ybAY1VDcZmq/w640-h448/GAMBAR%20%202_2.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsdEoOD_5UhuNrByOQAZcqZ9vKyDdf8_FpQx3mAasItXXwwMhDaS_YwUz1xLbBZmu_toUGdorE7kwQFC3AhvPDMsTEXj_GpAaOpe4X-wPNkr0kMXdxcZk5n0Rz0RoVqPM_1DGoakez2gDJ6nrqSYQesRJLXQn5AsgRBRaq_FGyahK1Z1j0CiDuNqrQ/s3384/GAMBAR%20%202_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2368" data-original-width="3384" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsdEoOD_5UhuNrByOQAZcqZ9vKyDdf8_FpQx3mAasItXXwwMhDaS_YwUz1xLbBZmu_toUGdorE7kwQFC3AhvPDMsTEXj_GpAaOpe4X-wPNkr0kMXdxcZk5n0Rz0RoVqPM_1DGoakez2gDJ6nrqSYQesRJLXQn5AsgRBRaq_FGyahK1Z1j0CiDuNqrQ/w640-h448/GAMBAR%20%202_3.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC0CFIY7PezPTRpBSwIj8F9Tvwktawnoyv6o5KEn1QYFrFUxmEgN6AaewScuDtHfG-DARHBOqHmJnaDCemUNJvot73c_N84bDLeKa7RgtSEYc420gr7fvqZg2rHn8gi24m0rln4k9680Pt1r9wREOkisJHCq_DVwBXescf86uI9WwZLnVGB52vcD0a/s3372/GAMBAR%20%202_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="3372" height="164" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC0CFIY7PezPTRpBSwIj8F9Tvwktawnoyv6o5KEn1QYFrFUxmEgN6AaewScuDtHfG-DARHBOqHmJnaDCemUNJvot73c_N84bDLeKa7RgtSEYc420gr7fvqZg2rHn8gi24m0rln4k9680Pt1r9wREOkisJHCq_DVwBXescf86uI9WwZLnVGB52vcD0a/w640-h164/GAMBAR%20%202_4.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. MITRA WIDYATAMA No. 31 Tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris JUSTINA JUDYWATI SUTANDI, SH., CV. MITRA WIDYATAMA memiliki susunan kepengurusan, sebagai berikut :<br />- Persero Pengurus/ Direktur : EDI SUTRISNO<br />- Persero Diam/Komanditer   : MURTINI <br /><br />Kemudian pada tahun 2020 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MITRA WIDYATAMA No. 12 Tanggal 17 April 2020 yang dibuat oleh Notaris I NYOMAN AGUS PRADNYANA, SH., terjadi perubahan Anggaran Dasar CV. MITRA WIDYATAMA tetapi tidak terjadi perubahan susunan kepengurusan.  <br /><br /><b><span style="font-size: medium;">A. PERENCANAAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2020</span>  </b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFGIuGB8xh37ZueN_pmBdAmQ1L0ogFGDt0N6m35c8Ddi4pg29LhU8mMmyhZ6hcb0drFKvYVX3QJO5dr9lFRDsDrmW_Goy5F-DrFcIOTvr-pZYYGU_CD1f2l8m_8ntcvPoBiOY1rA-Kjkj2q_3vcuHVFY75ACqy0JOPSBVdHMyF7dKFwTOyR7vcbtsP/s1040/Kejari%20Probolinggo%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFGIuGB8xh37ZueN_pmBdAmQ1L0ogFGDt0N6m35c8Ddi4pg29LhU8mMmyhZ6hcb0drFKvYVX3QJO5dr9lFRDsDrmW_Goy5F-DrFcIOTvr-pZYYGU_CD1f2l8m_8ntcvPoBiOY1rA-Kjkj2q_3vcuHVFY75ACqy0JOPSBVdHMyF7dKFwTOyR7vcbtsP/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%201.jpg" width="640" /></a></div>Pada awal 2019, Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo telah merencanakan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (untuk selanjutnya disebut BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun anggaran 2020 dengan rincian:<br />1. Kegiatan : 110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br />2. Sub Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br />3. Jumlah tahun 2020    : Rp17.863.313.200 (tujuh belas milliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)<br />4. Kode Rekening : 5 2 2 22 02<br /><br />Dalam penyusunan RKA-SKPD untuk kegiatan tersebut hanya mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2019 yaitu data pokok yang memuat jumlah siswa pada masing masing sekolah dan untuk nilai jumlah BOSDA masing-masing sekolah mengacu pada Besaran BOSDA yang sudah ditentukan melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah. <br /><br />Dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD tersebut sampai dengan disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah HERI ASTUTI pada tanggal 03 Januari 2020 beserta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah WAWAN SOEGYANTONO tanggal 21 Oktober 2020, tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). <br /><br />Hal itu terjadi karena Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang bertugas melakukan pengawasan dan merumuskan rencana kerja di bidang Pendidikan dasar tidak pernah memberikan RKAS tersebut kepada Saksi ARISTIO PRIBADI selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan. <br /><br />Bahkan Saksi ARISTIO PRIBADI juga sudah berusaha meminta RKAS langsung kepada Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. untuk keperluan penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD namun baik Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. justru memerintahkan agar dokumen tersebut disusun tanpa menggunakan RKAS sekolah, <br /><br />Akibatnya Saksi ARISTO PRIBADI tidak dapat melaksanakan teknis penghitungan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 untuk menilai kewajaran harga sesuai peruntukkannya, serta tidak dapat merinci kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP yang akan dilaksanakan dengan dana tersebut. <br /><br />Dengan tidak adanya RKAS tersebut di awal perencanaan anggaran, juga telah mengakibatkan tidak dilakukannya identifikasi kebutuhan barang/jasa yang disusun berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja karena tidak adanya data rincian usulan kebutuhan belanja barang/jasa BOSDA.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpSw6PKGUd4FsEl4Ulk9MkazfyYiKuU-qqFdoNoT0fMNgJj_BPXxo9SLBVvh6kU_dQ9MBNNk-8DxMBvhyE6Lp2KDvfFqPN6PvQ2gUOh6as8Ijlxpwb2r-cm3dZ_m_P6-DiGUk8zHpdGZ3t1PotrKpt7j0chQbHRko41BhwJbNFIW3QErNVmxSfNT-j/s1040/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpSw6PKGUd4FsEl4Ulk9MkazfyYiKuU-qqFdoNoT0fMNgJj_BPXxo9SLBVvh6kU_dQ9MBNNk-8DxMBvhyE6Lp2KDvfFqPN6PvQ2gUOh6as8Ijlxpwb2r-cm3dZ_m_P6-DiGUk8zHpdGZ3t1PotrKpt7j0chQbHRko41BhwJbNFIW3QErNVmxSfNT-j/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" width="640" /></a></div>Adapun secara global kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP untuk belanja barang dan jasa yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo tanggal 03 Januari 2020 adalah sebagai berikut:<br />1. Kegiatan :    110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br /><br />2. Jumlah Anggaran Keseluruhan : Rp.20.596.573.200,- (dua puluh milliar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)<br /><br />3. Kode Rekening : 5 2 2 22 02 Belanja Barang dan Jasa BOSDA dianggarkan sebesar Rp12.490.018.676,00 dengan rincian :<br />• 20 SMP Negeri sebesar Rp.4.518.377.600,00.<br />• 75 SD Negeri sebesar Rp.7.971.641.076,00. <br /><br />Kemudian rincian global Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP untuk belanja barang dan jasa tersebut mengalami perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:<br />1.Kegiatan : 110100.110101.03.007 Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP<br /><br />2. Jumlah Anggaran Keseluruhan : Rp.12.696.918.500,- (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)<br /><br />3. Kode Rekening : 5 2 2 22 02 Belanja Barang dan Jasa BOSDA dianggarkan sebesar Rp.6.996.655.328,00  dengan rincian :<br />• 20 SMP Negeri sebesar Rp.2.478.580.600,00.<br />• 75 SD Negeri sebesar Rp.4.518.074.728,00. <br /><br /><b>B. PERENCANAAN KEGIATAN PENGGANDAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN, KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020 OLEH PENYEDIA CV. MITRA WIDYATAMA</b><br /><br />Pada  tahun 2019 Terdakwa EDI SUTRISNO selaku direktur CV. MITRA WIDYATAMA menemui Saksi MAKSUM di tempatnya mengajar yaitu sebagai guru di SDN Mangunharjo 07 dan sekaligus sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) Kota Probolinggo, dengan maksud dan tujuan  meminta kepada Saksi MAKSUM supaya bisa diupayakan mendapatkan bagian/jatah penggandaan LKS yang ada di sekolah-sekolah, dengan alasan karena apabila tidak ada rekomendasi dari pihak dinas maka LKS produk CV MITRA WIDYATAMA yang dijual di sekolah-sekolah di Kota Probolinggo tidak akan laku. <br /><br />Atas permintaan Terdakwa EDI SUTRISNO tersebut maka Saksi MAKSUM berusaha untuk mengupayakan dengan cara meminta dan membicarakannya kepada Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br /><br />Beberapa waktu kemudian Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. memanggil beberapa orang untuk datang di ruangannya pada kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu:<br />1). Saksi BASI’IN (Ketua KKKS Kecamatan Kanigaran)<br />2). Saksi MUH. TAUFIK (Pengawas Sekolah dari Kantor Kementrian Agama), <br />3). Saksi MAKSUM (Ketua KKG PAI)<br />4). Saksi EDY PURNOMO (Kelompok KKKS Kecamatan Wonoasih)<br />5). MUHAMMAD ZAINULLOH (Pengawas PAI Kecamatan Mayangan) untuk membahas terkait kegiatan BOSDA yang akan dilaksanakan yaitu Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. menyampaikan bahwa yang akan menjadi penyedia dalam kegiatan penggandaan tersebut adalah CV. ARPUS, namun terkait dengan hal tersebut Saksi MAKSUM yang sebelumnya pernah dimintai tolong Terdakwa EDI SUTRISNO untuk mengupayakan agar CV. MITRA WIDYATAMA bisa menjadi penyedia LKS merasa keberatan dan kemudian mengusulkan supaya khusus untuk penggandaan LKS Pendidikan Agama Islam dan beberapa LKS lainya nanti dilaksanakan dengan memakai jasa CV. MITRA WIDYATAMA selaku penyedia. <br /><br />Atas atas usul Saksi MAKSUM tersebut Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. menyetujuinya dan meminta kepada Saksi MAKSUM agar memberitahukan kepada KKG-PAI bahwa penggandaan LKS PAI akan dicetak oleh CV. MITRA WIDYATAMA.<br /><br />Atas dasar yang telah disepakati dalam pertemuan di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Probolinggo tersebut diatas yang menunjuk CV. MITRA WIDYATAMA sebagai penyedia dalam pelaksanaan kegiatan BOSDA yang akan menggandakan Lembar Kerja Siswa Pendidikan Agama Islam   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNX0_eGQIeiz8UQtOYglfIsQcrSssf3bUdBNukQ_rnKEmSyOPwadVfNQFTH5o28jDiQ4Fk6rZMdBszj40Z4qmWOQWkg2K6rY3mn-5i6nfraxsnCbbSBO8CJ617MDk417k1AoQsah7UwRGYkcZXf4cRAPPyvxYhfNQ8ZPwRbimJHd0MVoHh1375_HES/s1040/Kejari%20Probolinggo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNX0_eGQIeiz8UQtOYglfIsQcrSssf3bUdBNukQ_rnKEmSyOPwadVfNQFTH5o28jDiQ4Fk6rZMdBszj40Z4qmWOQWkg2K6rY3mn-5i6nfraxsnCbbSBO8CJ617MDk417k1AoQsah7UwRGYkcZXf4cRAPPyvxYhfNQ8ZPwRbimJHd0MVoHh1375_HES/w640-h288/Kejari%20Probolinggo..jpg" width="640" /></a></div>Pada sekitar bulan Desember 2019, Saksi MAKSUM membentuk Tim Penyusun Materi LKS Pendidikan Agama Islam (LPAI) yang ditunjuk secara lisan, sebagai berikut :<br />No    Nama            <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>Jabatan<br />1. Maksum, M.Pd.l.        <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />2. Abdul Hakim, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />3. Syaiful Syahroni, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />4. Sayyid Mahmud, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />5. Risma Vita A, S.Pd.l.    <span>    <span>    </span><span>    </span></span>Penulis<br />6. Atik Sulistiyani, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />7. Akhmad Baktiyar Z, M.Pd.l.<span>    </span>Penulis<br />8. Ahmad Rois, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />9. Muhammad Fatoni, S.Pd.l.    Penulis<br />10. Junaidi Iskak, S.Pd.l.    <span>    </span><span>    </span>Penulis<br />11. Indawati, S.Pd.l.        <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Penulis<br />12. Khoriyah Fatma S.Pd.l.    <span>    </span>Penulis<br />13. Maulana Ishaq, S.Pd.l.    <span>    </span>Penulis<br /><br />Dari hasil penulisan Tim Penyusun LKS KKG-PAI (Lembar Kerja Siswa Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam) yang sudah jadi, data soft copynya dikumpulkan kepada Saksi MAKSUM dan disimpan dalam bentuk flashdisk dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA untuk dicetak dan didistribusikan kepada Sekolah-sekolah Dasar di Kota Probolinggo<br /><br />Sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Rumah Makan J-Bing yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad No.9 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa EDI SUTRISNO memberikan uang sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MAKSUM untuk dibagikan kepada  tim penulis karena sudah membantu untuk mengarahkan dan mengkondisikan sehingga CV. MITRA WIDYATAMA disetujui oleh Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. untuk ditunjuk sebagai penyedia dalam pelaksanaan penggandaan Lembar Kerja Siswa Pendidikan Agama Islam.  <br /><br />Selanjutnya uang tersebut oleh Saksi MAKSUM dibagikan sebagai ucapan terima kasih kepada:     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwo3NAoyAQ2oAGTCg1xp3Kf3W73nU-m1dXarKnlE7ldFd1qWXzmMj7YoHFrGCIPmdSGIQNTv12l93UCe162l6aJJ2MBLElhMheyrzHU5gIhNrWKjmyYzXvz6FuzG4ym5WemAuI9b9m3J8MCfwpVhmOyBwN5-JxcTUAEpg7caFkGCs9euwj78qnpyRC/s2320/GAMBAR%203_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1854" data-original-width="2320" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwo3NAoyAQ2oAGTCg1xp3Kf3W73nU-m1dXarKnlE7ldFd1qWXzmMj7YoHFrGCIPmdSGIQNTv12l93UCe162l6aJJ2MBLElhMheyrzHU5gIhNrWKjmyYzXvz6FuzG4ym5WemAuI9b9m3J8MCfwpVhmOyBwN5-JxcTUAEpg7caFkGCs9euwj78qnpyRC/w640-h512/GAMBAR%203_1.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Saksi MAKSUM selaku Ketua KKG-PAI dan Tim Penyusun materi LKS PAI menyampaikan arahan kepada para Guru Agama Islam bahwa CV. MITRA WIDYATAMA adalah sebagai penyedia LKS PAI. <br /><br />Dan kepada para guru Agama Islam diminta untuk merekomendasikan kepada Sekolah Dasar di kota Probolinggo tempat masing-masing mengajar untuk menggunakan LKS Pendidikan Agama Islam yang dicetak dan diedarkan oleh Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA.<br /><br /><b>C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGANDAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN, KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020 OLEH PENYEDIA CV. MITRA WIDYATAMA</b><br /><br />Berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 27 Desember 2019 Lampiran Nomor 316 atas nama Saksi AKHMAD BASORI dari  jabatan lama Guru Madya pada SD Negeri Jrebeng Lor 1 Kecamatan Kedopok diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Kemudian untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 954.5/85/SP/425.103/2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Daftar Gaji, Pembantu PPTK dan Staf Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. pada lampiran Nomor 14, Saksi AKHMAD BASORI selaku Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana ditunjuk menjadi Pengelola Keuangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam kegiatan Bantuan Operasional sekolah Daerah Satuan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP.<br /><br />Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1). Merencanakan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi menjadi tanggung jawabnya; 2). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; 3). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; 4). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengelolaan pelaksanaan kegiatan, dan 5). Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dan atasan <br /><br />Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang SD dan SMP, Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo) selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Negeri Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2020.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq0SF1nUEP8diGi-eS1CwmDVHJ_tA9qNZjI_X2A7cMS9y-INiSkNlicWkBwzpTA-d1qJFQvDyAjeeQwGBEGcTkdLbwnJVKZXt_YVk2pccm8mxEbV29Blf5lwKuLXRmksTyXbG2P0-umJSUmizCE_-xXmpcQma7INgpleCxmOOjDSyNKA4xO0AJM-3o/s1040/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq0SF1nUEP8diGi-eS1CwmDVHJ_tA9qNZjI_X2A7cMS9y-INiSkNlicWkBwzpTA-d1qJFQvDyAjeeQwGBEGcTkdLbwnJVKZXt_YVk2pccm8mxEbV29Blf5lwKuLXRmksTyXbG2P0-umJSUmizCE_-xXmpcQma7INgpleCxmOOjDSyNKA4xO0AJM-3o/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2020, Saksi AKHMAD BASORI melaksanakan kegiatan pengelolaan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020. <br /><br />Hal tersebut dilakukan Saksi AKHMAD BASORI atas sepengetahuan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. dan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed.<br /><br />Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)  tersebut, Saksi AKHMAD BASORI tidak melakukan perencanaan secara tertulis maupun identifikasi  dan Analisa kebutuhan barang/jasa yang disusun berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja serta tidak membuat rincian usulan kebutuhan belanja. <br /><br />Masih sekitar tahun 2020, setelah mendapat izin dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. kemudian Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA melakukan pemesanan LKS beberapa mata pelajaran kepada beberapa pencetak. <br /><br />Padahal sebenarnya pihak sekolah tidak pernah melakukan pemesanan LKS, karena sepengetahuan pihak sekolah yang melakukan kegiatan penggandaan adalah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Terdakwa EDI SUTRISNO melakukan pemesanan LKS di beberapa pencetak sesuai keinginan Terdakwa EDI SUTRISNO dan setelah pesanan LKS selesai dicetak, Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA mendistribusikan LKS tersebut secara langsung kepada tiap-tiap SD Negeri di Kota Probolinggo. <br /><br />LKS yang didistribusikan tidak hanya LKS PAI saja namun juga LKS lainnya yaitu LKS Bahasa Jawa, LKS Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan LKS Bahasa Inggris, <br /><br />Terkait dengan hal tersebut Terdakwa EDI SUTRISNO menginformasikan kepada pihak SD Negeri bahwa LKS-LKS yang dibagikan tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dengan maksud dan tujuan agar sekolah mau menerima LKS yang dibagikan tersebut.<br /><br />Setelah pembagian LKS tersebut, pihak CV. MITRA WIDYATAMA kembali mendatangi tiap-tiap sekolah yang sudah menerima LKS tersebut dengan tujuan untuk memberikan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Foto/dokumentasi barang secara sekaligus kepada pihak sekolah untuk ditandatangani, dan selain itu pihak sekolah juga diminta oleh pihak CV. MITRA WIDYATAMA untuk menandatangani Form Pemesanan yang jumlahnya disesuaikan dengan Nota Penjualan, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima tersebut dengan tujuan agar seolah-olah pihak sekolah yang berinisiatif melakukan pemesanan. <br /><br />Kemudian selang beberapa waktu, Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK meminta dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa EDI SUTRISNO kepada masing-masing pihak sekolah dan telah ditandatangani oleh pihak sekolah tersebut untuk dipergunakan sebagai persyaratan pertanggungjawaban dan pencairan anggaran yang akan dibayarkan kepada CV. MITRA WIDYATAMA dengan tujuan seolah-olah pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran pemesanan LKS yang dilakukan oleh pihak sekolah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3awAkfex1fjiIAh5K5gFc4jzwRv63x2unW5NlLxs_MUdcIRSIcmofCmONZd4zEmaLVja3kIk_8iUh-hkg4NlhW-WYjlIVI7OT9MqoWDIsogOofVxNOKOigxgnov_m2mqa4eBqLhBt5SFBZimFzR96jaMztsjOrRHD6Sj2BOQm1hCRaSYnKcSccF33/s1040/Kejari%20Probolinggo%205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3awAkfex1fjiIAh5K5gFc4jzwRv63x2unW5NlLxs_MUdcIRSIcmofCmONZd4zEmaLVja3kIk_8iUh-hkg4NlhW-WYjlIVI7OT9MqoWDIsogOofVxNOKOigxgnov_m2mqa4eBqLhBt5SFBZimFzR96jaMztsjOrRHD6Sj2BOQm1hCRaSYnKcSccF33/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%205.jpg" width="640" /></a></div>Padahal yang melakukan pembayaran kepada CV. MITRA WIDYATAMA dan pelaksana kegiatan penggandaan LKS tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br /><b>D. PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGGANDAAN MELALUI PEMESANAN KEPADA PIHAK LAIN YANG DILAKUKAN OLEH CV. MITRA WIDYATAMA <br /></b><br />Bahwa kegiatan Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh CV. MITRA WIDYATAMA sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020 tersebut  dalam pelaksanaannya dilakukan  tanpa adanya kontrak ataupun surat perjanjian kerja antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak CV. MITRA WIDYATAMA selaku penyedia. <br /><br />Selain tanpa adanya kontrak ataupun Surat Perjanjian Kerja, pelaksanaan pekerjaan penggandaan Lembar Kerja Siswa tersebut dalam prakteknya ternyata tidak dikerjakan sendiri oleh CV. MITRA WIDYATAMA selaku penyedia, melainkan dilimpahkan lagi kepada pihak lain dengan melalui metode pemesanan yang dilakukan secara pribadi oleh Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. MITRA WIDYATAMA kepada beberapa pihak pencetak diluar. <br /><br />Bahwa dikarenakan CV. MITRA WIDYATAMA tidak mempunyai mesin cetak untuk menggandakan pesanan LKS dalam kegiatan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, <br /><br />Sehingga CV. MITRA WIDYATAMA dalam melakukan cetak penggandaan Lembar Kerja Siswa dilaksanakan dengan  melakukan  pemesanan  secara pribadi kepada CV. PRIMA PUTRA PRATAMA melalui EKO HADI SUTARWIN (sudah meninggal dunia) dengan jumlah pemesanan senilai Rp120.974.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) <br /><br />Untuk keperluan cetak penggandaan Lembar Kerja Siswa tersebut, CV. MITRA WIDYATAMA juga melakukan pemesanan kepada Saksi SUKAMDI (IRMANDIRI PUSTAKA) senilai Rp30.457.950 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Oleh karena Saksi SUKAMDI (IRMANDIRI PUSTAKA) ternyata juga tidak memiliki mesin pencetak, sehingga untuk penggandaan terhadap pesanan dari CV. MITRA WIDYATAMA tersebut, oleh Saksi SUKAMDI dilimpahkan lagi kepada pihak lain dengan cara melakukan pemesanan cetak penggandaan tersebut kepada Saksi BUDI PURNOMO (Direktur CV. USAHA MAKMUR) dengan harga jual yang berbeda yaitu senilai Rp.27.786.200, (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITmKypDuCODK7ydP5FTZA4ccOe8L5BXKrjscVss_bALa8gK1DY6VSZuoRd31xl4BsPxk3zR123rTevkY4IWyRHTa75T1fAv82xCbD8hLFz8plyC1QCcenTWVLCfxlVg8RhowK4lRR-lWCIkqReZwkr3KY5311KG_WSh7Cc-zUQh2VOGlL7L8rZ4P6/s1040/Kejari%20Probolinggo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITmKypDuCODK7ydP5FTZA4ccOe8L5BXKrjscVss_bALa8gK1DY6VSZuoRd31xl4BsPxk3zR123rTevkY4IWyRHTa75T1fAv82xCbD8hLFz8plyC1QCcenTWVLCfxlVg8RhowK4lRR-lWCIkqReZwkr3KY5311KG_WSh7Cc-zUQh2VOGlL7L8rZ4P6/w640-h288/Kejari%20Probolinggo..jpg" width="640" /></a></div>Untuk keperluan cetak penggandaan Lembar Kerja Siswa tersebut, CV. MITRA WIDYATAMA juga melakukan pemesanan kepada kepada Saksi DJOKO SURANTO senilai jumlah Rp.28.425.600.00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)<br /><br />Oleh karena  Saksi DJOKO SURANTO ternyata  juga tidak memiliki mesin pencetak, sehingga untuk  cetak penggandaan  terhadap pesanan dari  CV. MITRA WIDYATAMA tersebut  oleh Saksi DJOKO SURANTO dilimpahkan kepada pihak lain  dengan cara melakukan pemesanan cetak penggandaan tersebut  kepada Saksi MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd (Direktur CV. PUSTAKA CENDIKIA JAYA) dengan harga jual yang berbeda yaitu  senilai Rp.23.348.250,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah harga riil pemesanan LKS dan Buku Modul oleh CV Mitra Widyatama lebih kurang Rp191.749.650 (Seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Berdasarkan kenyataan tersebut, sebenarnya CV. MITRA WIDYATAMA tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagai penyedia sehingga tidak layak untuk ditunjuk dan bertindak sebagai penyedia, karena tidak memiliki kemampuan diri untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan penggandaan buku LKS dan Buku Modul yang diserahkan kepadanya.<br /><br />E. PROSES PEMBAYARAN KE PENYEDIA CV. MITRA WIDYATAMA DALAM KEGIATAN PENGGANDAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN, KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SATUAN PENDIDIKAN DASAR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2020.<br /><br />Sekitar bulan Mei 2020, setelah kegiatan penggandaan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Buku Modul untuk jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah selesai dilaksanakan, maka untuk tahap berikutnya adalah melakukan pembayaran harga pemesanan hasil penggandaan kepada Penyedia CV. MITRA WIDYATAMA. <br /><br />Adapun proses pencairan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 untuk pembayaran kepada penyedia CV. MITRA WIDYATAMA adalah sebagai berikut :<br />Setelah dokumen pendukung diantaranya adalah Surat Pemesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, Nota Penjualan, Lembar Tagihan dan Kwitansi yang diterima oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK kemudian dilakukan verifikasi atas tagihan yang masuk meskipun tanpa dilengkapi adanya kontrak ataupun surat perjanjian kerja untuk kemudian diajukan kepada Saksi WAWAN EKO P. selaku Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Saksi WAWAN EKO P. melaksanakan penatausahaan untuk belanja penggandaan berdasarkan permintaan pembayaran barang/jasa non kontraktual dan bukan berdasarkan permintaan pembayaran barang/jasa berdasarkan kontrak ataupun surat perjanjian kerja karena ada permintaan dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. pada bulan April 2020, <br /><br />Dimana Saksi WAWAN EKO P. dipanggil oleh Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk datang ke ruangannya, setelah berada di ruangan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. ternyata selain Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. sudah ada Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. yang kemudian langsung menanyakan alasan tidak diprosesnya untuk pengajuan pembayaran kegiatan penggandaan LKS tersebut,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbpxaWprG1jkJ6I1Inl0TcXAKqaxdDelYBQ3zLuhhhZpisOuD-tfGcdoAM_Z8VYHCy1WTTrsUqQDYT4bOGUXBHZea_YXBG-9whFz67W9BXuuOzVliEfHU9755vwiB7pHsS9pL7XUUS3eBZE4NmRM_OzJSnZTprUlb11s67Um_oxgynf0E3iDpC3Tc/s1040/Kejari%20Probolinggo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbpxaWprG1jkJ6I1Inl0TcXAKqaxdDelYBQ3zLuhhhZpisOuD-tfGcdoAM_Z8VYHCy1WTTrsUqQDYT4bOGUXBHZea_YXBG-9whFz67W9BXuuOzVliEfHU9755vwiB7pHsS9pL7XUUS3eBZE4NmRM_OzJSnZTprUlb11s67Um_oxgynf0E3iDpC3Tc/w640-h288/Kejari%20Probolinggo..jpg" width="640" /></a></div>Atas pertanyaan tersebut Saksi WAWAN EKO P. menyatakan bahwa masih ada tanggungan SPP-TU NIHIL, dan pada saat itu juga di hadapan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd., Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. juga memerintahkan kepada Saksi WAWAN EKO P. untuk tetap memproses terhadap pengajuan pembayaran untuk penyedia CV. MITRA WIDYATAMA meskipun tanpa adanya kontrak ataupun surat perjanjian kerja dengan alasan sudah punya tanggungan karena LKS sudah diterima oleh tiap-tiap sekolah dan memerintahkan agar menggunakan mekanisme yang semula SPP-TU menjadi SPP-LS.<br /><br />Terhadap permintaan pembayaran yang diajukan oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK BOSDA dan diterima oleh Saksi WAWAN EKO P. kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator (Saksi TRI JUNAIDI dkk) dan PPK SKPD, setelah lolos verifikasi kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran. <br /><br />Adapun pejabat yang terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan dokumen pencairan adalah sebagai berikut:<br />1). Pengguna Anggaran : Drs. MOCH MASKUR, M.Pd.<br />2). PPK SKPD    : ASIN, SARDI, dan Staf PPK <br />3). Staf PPK SKPD : YUNI DWI KIPIATI dan TRI JUNAIDI<br />4). Bendahara    : WAWAN EKO P<br />5). PPTK : AKHMAD BASORI<br /><br />Kemudian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dilakukan verifikasi oleh verifikator dari BPPKAD Kota Probolinggo terhadap dokumen sebagai berikut:<br />1). SPM<br />2). Cecklist PPK-SKPD<br />3). Surat Pengantar<br />4). Surat Pernyataan Pengajuan SPM<br />5). Ringkasan<br />6). SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)<br />7). SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)<br />8). Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran<br />9). Referensi Bank<br />10). ID Billing<br />11). Rincian Rencana Penggunaan Dana<br />12). Daftar Rekapitulasi Penggunaan SPD<br /><br />Setelah diverifikasi kemudian dilakukan validasi dan pencetakan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Kas Daerah untuk divalidasi dan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian diserahkan ke Bank Jatim untuk dilakukan pencairan. Kemudian tembusan SP2D tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Bahwa CV. MITRA WIDYATAMA menerima pembayaran uang dari hasil cetak penggandaan LKS Pendidikan Agama Islam dan Lembar Kerja Siswa Mata Pelajaran lainnya sebesar Rp655.416.876 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan 117 (seratus tujuh belas) SP2D dipotong pajak sebesar Rp.68.520.855,- (enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan cara melalui transfer rekening/non tunai dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Probolinggo Bank Jatim Cab. Probolinggo nomor rekening 0121000000 ke No. Rek. 16160118597 an. CV. MITRA WIDYATAMA di Bank Jatim Cabang Kraksaan.<br /><br />Adapun dokumen administrasi permohonan pengajuan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang telah diselesaikan, untuk kemudian dikirim ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan penyedia CV. MITRA WIDYATAMA <br /><br />Berdasarkan uraian tabel daftar pembayaran (SP2D) dapat diketahui bahwa rincian jumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada rekanan penyedia CV Mitra Widyatama adalah lebih kurang Rp655.416.876 (Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)<br /><br />Adanya perbedaan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo kepada penyedia CV Mitra Widyatama dan harga riil penggandaan LKS dan Buku Modul dilapangan telah menimbulkan selisih adanya kelebihan pembayaran yang  menguntungkan pihak  CV Mitra Widyatama dan merugikan keuangan negara. <br /><br />Bahwa dari uraian pelaksanaan kegiatan mulai  dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, proses penggandaan LKS, pencairan/pembayaran hingga pelaporan dalam Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi AKHMAD BASORI, Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. telah terjadi perbuatan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :<br /><br />1. Bahwa pada penyusunan dokumen RKA-SKPD tersebut sampai dengan disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Probolinggo tahun anggaran 2020 yang disusun tidak mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat oleh masing-masing sekolah baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP),   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFbIJFBXEubMN1A3sDfso8QmrzOVXTgeDfaBX_L_bzjBvz6AeeIrgXWzAGzh74WtVZH6MNEfwwYn_wMMwNbWHYTlAqi9yncAI-6ade9rKiQcfhqN7Ju_a70W5peJ5VZKhDBU1A-PZkllwhUxcKNxs86f8mdzQxEOxOxAKHT958s1if8sKNoIqoJE5F/s1040/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFbIJFBXEubMN1A3sDfso8QmrzOVXTgeDfaBX_L_bzjBvz6AeeIrgXWzAGzh74WtVZH6MNEfwwYn_wMMwNbWHYTlAqi9yncAI-6ade9rKiQcfhqN7Ju_a70W5peJ5VZKhDBU1A-PZkllwhUxcKNxs86f8mdzQxEOxOxAKHT958s1if8sKNoIqoJE5F/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%204.jpg" width="640" /></a></div>Atas permintaan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang bertugas melakukan pengawasan, merumuskan rencana kerja di bidang Pendidikan dasar  dan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga, sehingga di dalam RKA-SKPD maupun DPA-SKPD beserta perubahannya tidak memuat secara terperinci terkait rencana belanja BOSDA Tahun 2020 untuk masing-masing sekolah, seharusnya sesuai dengan ketentuan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, <br /><br />Namun oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK dengan sepengetahuan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. dan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. tetap dilaksanakan meskipun tidak tercantum adanya Rincian Kegiatan tersebut di dalam DPA-SKPD. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada :<br /><br />a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 208/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pasal I pada poin nomor 9 terkait Rincian Penggunaan Anggaran : pada Tata Cara pencantuman rincian penggunaan anggaran dalam DIPA angka 2) yaitu: “Pencantuman Kegiatan : kegiatan yang dicantumkan dalam DIPA adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Satker dalam rangka pencapaian sasaran program. Apabila satker melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu program, maka dalam DIPA juga harus mencantumkan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan”.<br /><br />b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 124 ayat (3) yaitu: “Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.”<br /><br />2. Bahwa Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA) dengan sepengetahuan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang bertugas melakukan pengawasan, merumuskan rencana kerja di bidang Pendidikan dasar tidak pernah melaksanakan Analisa yang tertulis terkait  identifikasi kebutuhan barang/jasa yang disusun berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja dan tidak pernah menganalisa terkait rincian usulan kebutuhan belanja dalam kegiatan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020. <br /><br />Bahkan dalam kegiatan tersebut Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran tidak pernah menetapkan perencanaan pengadaan dan pelaksanaannya apakah Swakelola atau melalui penyedia, dan tanpa penetapan tersebut Saksi AKHMAD BASORI dengan sepengetahuan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. tetap melaksanakan kegiatan tersebut.<br /><br />Bahwa tindakan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. yang memerintahkan Saksi SUDARSIH untuk mengumpulkan uang yang tidak jelas sumber dananya dari masing-masing Kepala Sekolah Dasar Negeri yang besarannya adalah sebesar Rp.6.650,- dikalikan dengan jumlah siswa yang ada di masing-masing sekolah dan terkumpul sekitar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membiayai operasional penyusunan materi LKS SD yang dilaksanakan oleh tim penulis yang dibentuk oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada:<br /><br />a. Peraturan Walikota Probolingggo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah, SD dan SMP Negeri pada Pasal 1 angka 12, “Belanja barang/jasa adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan tersebut disebutkan “Penggunaan BOSDA untuk belanja modal serta pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<br /><br />b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 1 yaitu: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.<br /><br />Pasal 4 huruf a sampai dengan h “Pengadaan barang/Jasa bertujuan untuk ; a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia ; b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. Meningkatkan peran serta usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan kemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan h. Mendorong pengadaan berkelanjutan”<br /><br />Pasal 18 ayat (1), (3), (4), (5), (7) dan (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: 1. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa; 3. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 4. Perencanaan pengadaan terdiri atas: a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.<br /><br />5. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: a. penetapan tipe Swakelola; b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).<br /><br />7. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. Penyusunan biaya pendukung.”<br /><br />8. Hasil perencanaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.<br /><br />c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yaitu “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<br /><br />Pasal 35 ayat (1) yaitu: “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.”<br /><br />Penjelasan Umum angka 9 alinea 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003: “Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya”.<br /><br />3. Bahwa dalam kegiatan Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan penunjukan penyedia CV. MITRA WIDYATAMA dengan Direktur Terdakwa EDI SUTRISNO tanpa melalui prosedur pemilihan penyedia, melainkan berdasarkan atas rekomendasi dari Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang disetujui oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan Pengguna Anggaran. <br /><br />Dan dalam mendapatkan rekomendasi tersebut Terdakwa EDI SUTRISNO memberikan Saksi MAKSUM sejumlah imbalan uang tunai senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada:<br /><br />a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 Huruf b yaitu: “kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif”. Pasal 6 yaitu “pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil ; g. Akuntabel”<br /><br />Pasal 7 ayat (1) yaitu “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi Etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />4. Bahwa tindakan Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan sepengetahuan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. yang melaksanakan kegiatan belanja penggandaan LKS menggunakan Anggaran BOSDA dan mengakibatkan pengeluaran keuangan negara sebesar Rp1.451.478.464,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) untuk CV. ARPUS dan Rp.655.416.876 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) <br /><br />Untuk CV. MITRA WIDYATAMA yang dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penetapan PPK dalam kegiatan tersebut, sehingga dalam kegiatan tidak ada antara lain : penyusunan rencana pengadaan, penetapan spesifikasi teknis/Kerangka acuan kerja (KAK), penetapan rancangan kontrak, penetapan HPS dan penunjukan Penyedia, sehingga tidak ada indikator yang dapat dipakai sebagai ukuran atau acuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk menilai uang APBD Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan telah tepat menghasilkan barang dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. <br /><br />Mengingat CV. MITRA WIDYATAMA bukanlah perusahaan yang mempunyai mesin cetak offset dan web yang dapat mencetak dalam jumlah banyak karena kedua perusahaan itu hanyalah perusahaan distributor buku, maka harga yang ditawarkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo bukanlah harga pencetakan dan penggandaan melainkan harga jual buku secara eceran (per eksemplar), karena dalam pelaksanaannya Terdakwa EDI SUTRISNO dari CV. Mitra Widyatama telah mengalihkan pekerjaan pencetakan dan penggandaan buku kepada orang/perusahaan lain yang harganya lebih murah/rendah, dengan demikian seharusnya kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dibayarkan oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada: <br /><br />a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 33 yaitu “Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.”<br /><br />Pasal 9 ayat (1) yaitu “PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;<br />c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; g. menetapkan PPK”;<br /><br />Pasal 11 ayat (1) yaitu: “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas: <br />a. menyusun perencanaan pengadaan;  b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. menetapkan rancangan kontrak;  d. menetapkan HPS; j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; k. mengendalikan Kontrak”;<br /><br />Pasal 26 ayat (7) yaitu: “Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.”<br /><br />Pasal 44 ayat (1) yaitu : “Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.”<br /><br />Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) yaitu: (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. (2). PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.<br /><br />b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”<br /><br />c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 ayat (1) menyatakan : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”<br /><br />d. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Pasal 3 Ayat (1) menyatakan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”<br /><br />5. Bahwa mengingat nilai dalam kegiatan penggandaan LKS dan Buku Modul kurang lebih sejumlah Rp. 2.106.895.340,- (dua milyar seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian kurang lebih sebesar  Rp.1.451.478.464,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dikerjakan oleh CV. ARPUS dan kurang lebih sebesar Rp.655.416.876,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dikerjakan oleh CV. MITRA WIDYATAMA <br /><br />Maka seharusnya penunjukan penyedia dilakukan dengan metode Tender, namun dalam hal ini CV. ARPUS dan CV. MITRA WIDYATAMA ditunjuk secara langsung sebagai penyedia tanpa melalui tender sebagai mekanisme penunjukan penyedia. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :<br /><br />Pasal 1 Angka 40 menyatakan “Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”<br /><br />Pasal 38 Ayat (3) yang menyatakan : “Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<br /><br />6. Bahwa mengingat pekerjaan penggandaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini mempunyai ruang lingkup yang sama, jenis barang/keluaran hasil yang sama, sumber ketersediaan anggaran yang sama dan penyedianya juga sama, serta pembayaran tidak melalui sekolah seharusnya pelaksanaannya menjadi satu dan tidak boleh dipecah-pecah ke dalam beberapa kegiatan. <br /><br />Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada : Pasal 20 Ayat (1) yaitu “Pemaketan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: a. keluaran atau hasil;  b. volume barang/jasa; c. ketersediaan barang/jasa; d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau e. ketersediaan anggaran belanja.” Pasal 20 Ayat (2) yaitu “Dalam melakukan Pemaketan Pengadaan Barang /Jasa dilarang: d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.”<br /><br />7. Bahwa Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK atas persetujuan dan sepengetahuan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran dan Saksi BUDI WAHYU RIANTO selaku Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar dalam pelaksanaan pembayaran pekerjaan, berdasarkan SPP, laporan pertanggungjawaban dan SPM, dengan metode pembayaran langsung (LS) menggunakan SPP-LS Barang dan Jasa tanpa adanya surat perjanjian kerjasama/kontrak yang kemudian Saksi Drs. MOCH MASKUR, M.Pd. menyetujui pembayaran untuk penyedia dengan menerbitkan SPM   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKDfXr2shdDcb5hLsfKas7AcH5n-DcJU9fwx1lBiWMfrSy8BZJmefqNLfae_mxpeuda-TpJlaN9NzSupx3k7LhMe5PsQj8RTx_04o-CyWeDhXNk98EIYFfpp1LU_8jTylF3lXXsBHcW1CHUKGyEd_eN2Aj_DtcPYP8XwQ-o10emcX87yv-usHMbbDu/s1040/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKDfXr2shdDcb5hLsfKas7AcH5n-DcJU9fwx1lBiWMfrSy8BZJmefqNLfae_mxpeuda-TpJlaN9NzSupx3k7LhMe5PsQj8RTx_04o-CyWeDhXNk98EIYFfpp1LU_8jTylF3lXXsBHcW1CHUKGyEd_eN2Aj_DtcPYP8XwQ-o10emcX87yv-usHMbbDu/w640-h288/Kejari%20Probolinggo%202.jpg" width="640" /></a></div>Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :<br /><br />Pasal 205 ayat (1) yaitu “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.” <br /><br />Pasal 205 ayat (2) dan (3) yaitu: (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS.<br /><br />(3). Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: a. salinan SPD; b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; e. berita acara penyelesaian pekerjaan; f. berita acara serah terima barang dan jasa; g. berita acara pembayaran; h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; <br /><br />j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pirrjaman/hibah luar negeri; k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran<br /><br />Pasal 206 ayat (1) dan (2): (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU. (2). SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br /><br />8. Bahwa setelah pembagian LKS tersebut, pihak CV. MITRA WIDYATAMA kembali mendatangi tiap-tiap sekolah yang sudah menerima LKS tersebut dengan tujuan untuk memberikan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Foto/dokumentasi barang secara sekaligus kepada pihak sekolah untuk ditandatangani, <br /><br />Dan selain itu pihak sekolah juga diminta oleh pihak CV. MITRA WIDYATAMA untuk menandatangani Form Pemesanan yang jumlahnya disesuaikan dengan Nota Penjualan, Kwitansi dan Berita Acara Serah Terima tersebut dengan tujuan agar seolah-olah pihak sekolah yang berinisiatif melakukan pemesanan. Kemudian selang beberapa waktu Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK meminta dokumen-dokumen yang diserahkan Terdakwa EDI SUTRISNO kepada masing-masing pihak sekolah dan telah ditandatangani oleh pihak sekolah tersebut untuk dipergunakan sebagai persyaratan pertanggungjawaban dan pencairan anggaran yang akan dibayarkan kepada CV. MITRA WIDYATAMA <br /><br />Dengan tujuan seolah-olah pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran pemesanan LKS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Padahal yang melakukan pembayaran kepada CV. MITRA WIDYATAMA dan pelaksana kegiatan penggandaan LKS tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.<br /><br />Pelaksanaan dalam Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 tidak pernah dibuat kontrak oleh Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. selaku PA, namun tetap menyetujui dan dilaksanakan kegiatannya oleh Saksi AKHMAD BASORI selaku PPTK hanya dengan surat pemesanan yang dibuat dengan cara sepihak oleh CV. MITRA WIDYATAMA yang <br /><br />Kemudian mendatangi tiap-tiap sekolah yang sudah menerima LKS tersebut untuk memberikan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima, Foto/dokumentasi barang secara sekaligus, dan kemudian pihak sekolah baru diminta untuk menandatangani Surat Pemesanan dengan penanggalan mundur yang telah disiapkan oleh penyedia dengan jumlah nominal harga serta jumlah barang yang disesuaikan dengan Nota Penjualan, Kwitansi, Berita Acara Serah Terima tersebut dengan tujuan agar seolah-olah pihak sekolah yang berinisiatif melakukan pemesanan. <br /><br />Padahal yang melakukan pembayaran kepada CV. MITRA WIDYATAMA dan pelaksana kegiatan penggandaan LKS tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dengan tujuan seolah-olah yang mencairkan anggaran untuk pembayaran pemesanan LKS adalah pihak sekolah. Perbuatan rekayasa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :  Pasal 28 ayat (1) bentuk kontrak terdiri atas : a. bukti pembelian/pembayaran; b. kuitansi;  c. Surat Perintah Kerja (SPK);  d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan.<br /><br />Pasal 28 ayat (6) “Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.”<br /><br />Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. (penuntutan terpisah), Saksi AKHMAD BASORI (penuntutan terpisah), Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. (Penuntutan Terpisah) dan HIDAYATULLAH (almarhum/meninggal dunia) dalam pelaksanaan kegiatan Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan (Penggandaan Buku LKS dan Buku Modul), Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 telah memperkaya Terdakwa EDI SUTRISNO kurang lebih sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa EDI SUTRISNO selaku Direktur CV. MITRA WIDYATAMA bersama-sama dengan Saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Pd., M.Ed. bin HARTOYO (Alm), Saksi AKHMAD BASORI dan Saksi Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd. tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo kurang lebih sebesar Rp395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidak-setidaknya dalam jumlah sekitar itu. <br /><br />Kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total penghitungan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp974.915.919 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan penggandaan Buku LKS dan Buku Modul secara keseluruhan yang dalam perinciannya terdiri dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penggandaan yang dilaksanakan oleh CV. MITRA WIDYATAMA lebih kurang sebesar Rp. 395.146.371 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan CV. ARPUS lebih kurang sebesar Rp579.769.548 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-180/PW13/5/2022 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tanggal 31 Maret 2022.<br /><br />Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam (Primaer) Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dugaan Korupsi LKS SD dan SMP Sebesar Rp395 Juta, Tiga Pejabat Dispendikbud Kota Probolinggo Bersama 1 Pengusaha Diadili

“Adakah Yang “Terselamatkan” Dalam Kasus Pengadaan Buku LKS dan Modul Untuk SD - SMP di Kota Probolinggo Tahun 2020? Lalu bagaimana dengan M...

»