KPK Tetapkan Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Suap

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sebuah Sumber menyebutkan, selain Bupati Bangkalan, kemungkinan ada 5 Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan yang akan jadi Tersangka selaku pemberi suap terhadap Bupati”</span></span></i> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4jqxySyM_uqImTd5FC3rrThNHCq-T4R-D2rBVo0d_LNhbiiC91lhOSDZhWESC9CVhrpb9wX9wKxsOxbcenv2PmJB9AS5vCrJVyvcaUvMIvNDb3T6VN-80hGvuOMy63Hb2HtX4FMUtUnRuikwC8nR0mMLR4a1xGj9HksQuc_-AEA381ZGJZD5lEA8M/s478/Bupati%201.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="315" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4jqxySyM_uqImTd5FC3rrThNHCq-T4R-D2rBVo0d_LNhbiiC91lhOSDZhWESC9CVhrpb9wX9wKxsOxbcenv2PmJB9AS5vCrJVyvcaUvMIvNDb3T6VN-80hGvuOMy63Hb2HtX4FMUtUnRuikwC8nR0mMLR4a1xGj9HksQuc_-AEA381ZGJZD5lEA8M/w422-h640/Bupati%201.jpg" width="422" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b><br />Setelah melalui proses penyelidikan dan penyedikan beberapa bulan lalu, akhirnya tepat dihari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bangkalan Periode 2018 - 2023 R. KH. Abd. Latif Amin Imron sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi Suap “jual beli jabatan dan fee proyek ABPD” di Kabupaten Bangkalan<br /><br />“Oh, sebetulnya enggak hanya lelang jabatan. Penyidik bisa saja menemukan kasus lain seperti pengadaan barang dan jasa. Kasus lain yang mungkin bisa ditemukan adalah dugaan korupsi terkait penerbitan perizinan.,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dikutip dari OMPAS.com (Jumat, 28 Oktober 2022)<br /><br />Menurut Alex, KPK telah mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan pencegahan supaya R. KH. Abd. Latif Amin Imron tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan<br /><br />Sementara sumber beritakorupsi.co menyebutkan, selain Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron, kemungkinan ada 5 Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan yang akan jadi Tersangka selaku pemberi suap terhadap Bupati<br /><br />“Ada enam termasuk Bupati dan Lima Kepala Dinas,” kata Sumber beritakorupsi.co<br /><br />Kelima Kepala Dinas yang dimaksud, sebelumnya sudah diperiksa bersama Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron, yaitu “Kadis DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Bangkalan, Kadis Disperinaker (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan), Kepala Dinas PU Bina Marga, Kadis BKD  (Badan Kepegawaian Daerah) Bangkalan beserta dan Kadis Ketahanan Pangan”<br /><br />Bupati Bangkalan Periode 2018 - 2023 R. KH. Abd. Latif Amin Imron ini, sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Kabupaten Bangkalan, sedangkan Bupati dijabat saudaranya yaitu  R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon<br /><br />Dan yang menarik dari kedua orang penting di Kabupaten Bangkalan ini adalah terkait kasus Korupsi ‘Kambing Etawa’ tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) <br /><br />Sebab R. KH. Abd. Latif Amin Imron yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan dan R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon yang saat itu menjabat sebagaai Bupati Bangkalan diduga terlibat<br /><br />Kasus Korupsi ‘Kambing Etawa’ tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427, ada rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes yang dipergunakan untuk pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se-Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan. Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD<br /><br />Anehnya, Kejaksaan Negeri Bangkalan hingga hari ini “tak berani menyeretnya”. Yang diseret dalam perkara ini untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hanya dua Tersangka yang kini berstatus Terpidana, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Padahal, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menjelaskan, kemungkinan besar akan melakukan penyidikan baru bagi pihak-pihak yang diduga terlibat mulai dari proses penyusunan anggaran ABPD, pelaksanaan kegiatan  hingga laporan pertanggungjawaban. Hal ini seperti yang disampaikan Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Bangkalan yang saat itu dijabat Iqbal <br /><br />“Kemungkinan besar akan ada penyidikan baru tapi setelah kami menerima dan membaca putusan Majelis Hakim secara lengkap, yang rencanaya hari Senin (4 Mei 2020) baru bisa peroleh,” kata Iqbal, Kamis, 30 April 2020  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqdJxgaankNvZN8ceL2A9zp0k_ABnzV06uon2xH4s68N68mWakRGvpRBfeL9CO5JIJD0ICmfbl-zABBkBRbIlrFIpTEjKSxerIrNxvxuURfBbk0t8kDbaJ-nCARiJgeRCLddIK--bY-6WKNi70ygHP0RfzFRun1V-VujaX4E4KmOAJnto3A0-onPPR/s640/Dari%20kiri,%20R.%20KH.%20Makmun%20Ibnu%20Fuad%20atau%20Momon%20dan%20Bupati%20Bangkalan%20saat%20ini.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqdJxgaankNvZN8ceL2A9zp0k_ABnzV06uon2xH4s68N68mWakRGvpRBfeL9CO5JIJD0ICmfbl-zABBkBRbIlrFIpTEjKSxerIrNxvxuURfBbk0t8kDbaJ-nCARiJgeRCLddIK--bY-6WKNi70ygHP0RfzFRun1V-VujaX4E4KmOAJnto3A0-onPPR/w640-h480/Dari%20kiri,%20R.%20KH.%20Makmun%20Ibnu%20Fuad%20atau%20Momon%20dan%20Bupati%20Bangkalan%20saat%20ini.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dari kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dan </span>R. KH. Abd. Latif Amin Imron</span></td></tr></tbody></table>Bahkan saat ditanya, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, mantan Ketua DPRD R. KH. Abd. Latif Amin Imron termasuk tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Tim Banggar (Badan Anggaran) PPRD, para Kepala Desa selaku penerima, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E (mantan pegawai Bank BRI yang sekarang di Bank Mega) bisa jadi tersangka?<br /><br />Dan dengan tegas saat itu Iqbal selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan mengatakan, semua yang terlibat termasuk Bupati dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan termasuk Bupati. Dalam persidangan kan sudah terungkap jelas, dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk menjelaskannya, Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Jadi untuk penyidikan baru, saya jawab, kemungkinan besar ada,” jawab  Iqbal dengan tegas. (Jnt)<br /></div>

News KPK Tetapkan Bupati Bangkalan R. KH. Abd. Latif Amin Imron Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Suap

“Sebuah Sumber menyebutkan, selain Bupati Bangkalan, kemungkinan ada 5 Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan yang akan jadi Tersangka selaku pemb...

»

Tri Atmoko, Staf PT PP (Persero) Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Restitusi Pajak KPP Pare, Jatim Sebesar Rp1 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus perkara ini tidak hanya menyeret Terdakwa Tri Atmoko. Sebab Dua Tersangka Selaku Penerima Suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare dan Suheri selaku orang kepercayaan Abdul Rachman akan segera menyusul untuk diadili termasuk Wang Yuqiang selaku financial manager China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan bisa jadi bisa jadi akan terseret juga#</span></span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4Hb1aHXX1GHriRZxJvkmiouIGMSw24yp4cpQulZxalWj3XDKQ-eaE5LE3RGfjJ1rQUOHOhrV-wrIVN5g5ZXsq_7-xXw7pg9TBf93GNqDrzi1ui1zLsdmKRMkJx_C4ThKzQsN3ICvpzxDenW8PrLh1N687PEudaJ6nSvvLie6CflXtZusN4yUwRJ7/s1202/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1202" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4Hb1aHXX1GHriRZxJvkmiouIGMSw24yp4cpQulZxalWj3XDKQ-eaE5LE3RGfjJ1rQUOHOhrV-wrIVN5g5ZXsq_7-xXw7pg9TBf93GNqDrzi1ui1zLsdmKRMkJx_C4ThKzQsN3ICvpzxDenW8PrLh1N687PEudaJ6nSvvLie6CflXtZusN4yUwRJ7/w576-h640/h.jpg" width="576" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartn, NN Gina Saraswati, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratomo dan Arif Rahman Irsady, menyeret Tri Atmoko selaku pegawai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ke muka persiangan hadapan di Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 27 Oktober 2022 untuk diadili sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar Rp 1 miliar kepada Abdul Rachman, Prabowo Arie Kristyanto dan Hernowo Yuswanto selaku selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare), Jawa Timur melalui Suheri (orang kepercayaan Terdakwa Tri Atmoko) untuk Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono pada September 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018<br /><br />Kasus perkara ini tidak hanya menyeret Terdakwa Tri Atmoko. Sebab Dua Tersangka Selaku Penerima Suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare dan Suheri selaku orang kepercayaan Abdul Rachman akan segera menyusul untuk diadili termasuk Wang Yuqiang selaku financial manager China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan bisa jadi bisa jadi akan terseret juga<br />Terdakwa Tri Atmoko selaku pegawai PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang juga Kuasa Joint Operation CRBC (China Road and Bridge Corporation) dan PT WIKA (Wijaya Karya), ditetap sebagai Tersangka pemberi Suap oleh KPK pada awal Agustus 2022 bersama dua Tersangka lainnya selaku penerima suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare dan Suheri selaku orang kepercayaan Terdakwa Tri Atmoko<br /><br />Kasus yang menyeret Terdakwa Tri Atmoko ini berawal pada sekitar Januari 2017. Saat itu, Joint Operation China Road and Bridge Corporation (JO CRBC) - PT Wika (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mengajukan restitusi pajak (pengembalian atas kelebihan pembayaran) untuk tahun 2016 ke KPP Pare, Jawa Timur<br /><br />Sebab JO CRBC - PT Wika - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk adalah sebagai pelaksana pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono yang terdaftar sebagai salah satu wajib pajak (WPP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgal4vXg_ZkSDsL5bYfT4pT3DgpJRTcfPSrc7rUtbEKNIz8H4BGCiHdspV0TWJ45tuyZCGj4-g5982LTkOS2lsqR0TfPoF6qx9iqjRc2ZICigIAd_qWmrKrfF458gnOrgNFEBe7qH8MVwuDVgfAj0Noun1DlQ6muc2OVLEO51hWONStOajQZ4ZSEBLL/s1080/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgal4vXg_ZkSDsL5bYfT4pT3DgpJRTcfPSrc7rUtbEKNIz8H4BGCiHdspV0TWJ45tuyZCGj4-g5982LTkOS2lsqR0TfPoF6qx9iqjRc2ZICigIAd_qWmrKrfF458gnOrgNFEBe7qH8MVwuDVgfAj0Noun1DlQ6muc2OVLEO51hWONStOajQZ4ZSEBLL/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Tri Atmoko di tunjuk sebagai salah satu dari Tim Pemeriksa dengan posisi Supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari JO CRBC, PT WIKA, PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak.<br /><br />Kemudian sekitar Agustus 2017, KPP Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada JO CRBC, PT WIKA, PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Pajak. Merespon surat pemberitahuan tersebut, Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management JO CRBC, PT WIKA, PT PP menunjuk Terdakwa Tri Atmoko sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak JO CRBC, PT WIKA, PT PP di KPP Pare, Jawa Timur<br /><br />Dari keseluruhan restitusi pajak sebesar Rp13,2 Miliar yang diajukan dan diduga ada inisiatif Terdakwa Tri Atmoko untuk memberikan sejumlah uang pada Abdul Rachman dan Tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui.<br /><br />Abdul Rachman kemudian menyetujui keinginan Terdakwa Tri Atmoko dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan fee 10 % atau setidaknya Rp1 miliar. Terkait pemberian uang, Abdul Rachman kemudian memperkenalkan Suheri selaku orang kepercayaannya kepada Terdakwa Tri Atmoko dan meminta Terdakwa Tri Atmoko agar nantinya penyerahan uang melalui perantaraan Suheri dan tempat penyerahan dilaksanakan di Jakarta.<br /><br />Sekitar Mei 2018, Terdakwa Tri Atmoko menghubungi Abdul Rachman untuk membicarakan kelanjutan dimana penyerahan uang dengan istilah “apelnya kroak” sebesar Rp850 juta yang disiapkan Terdakwa Tri Atmoko dari total permintaan Abdul Rachman sebesar Rp1 miliar<br /><br />Kemudian Abdul Rachman sempat meminta dan mengarahkan Terdakwa Tri Atmoko agar penyerahan uang Rp895 juta melalui Suheri dilakukan di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta namun kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan dan uang tersebut kemudian diterima Abdul Rachman melalui Suheri<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa Tri Atmoko, JPU KPK menjeratnya sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxiEDPLZxj7U18QJIfOhRFpEhel7ZkUR2Ip7eVKZK24WFM_LIU8chR_Z3eg4Z9bTSUP-UwglWMyO9FYNf5x7AbNfQH7ipU98CfSBjmRtf2J9UBhfMiMlIaQZ2lUPhl2qFIuVn0LZgNGuCP1rVy6-Wi2ofZghfHR4LmpeHdONJu9ALB8u5KAhInV05/s1080/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuxiEDPLZxj7U18QJIfOhRFpEhel7ZkUR2Ip7eVKZK24WFM_LIU8chR_Z3eg4Z9bTSUP-UwglWMyO9FYNf5x7AbNfQH7ipU98CfSBjmRtf2J9UBhfMiMlIaQZ2lUPhl2qFIuVn0LZgNGuCP1rVy6-Wi2ofZghfHR4LmpeHdONJu9ALB8u5KAhInV05/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Terangka Abdul Rachman dan Suheri selaku penerima, di jerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara surat dakwaan terhadap Terdakwa Tri Atmoko, dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartn, NN Gina Saraswati, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratomo dan Arif Rahman Irsady secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 27 September 2022) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Merah Putih milik KPK di Jakarta<br /><br />Dalam dakwaaan JPU KPK dijalaskan, bahwa Terdakwa TRI ATMOKO selaku pegawai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bersama-sama dengan WANG YUQIANG selaku financial manager pada China Road and Bridge Corporation (CRBC), pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanudin No 16 Dandangan Kota Kediri, di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Nganjuk, di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya, di Hotel Grand Surya Jalan Dhoho No 95 Kemasan Kota Kediri, di Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan <br /><br />Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang penyerahannya melalui SUHERI dengan maksud supaya pegawai negeri <br /><br />Atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan Joint Operation (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO, dan HERNOWO YUSWANTO s  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj03eIxBGzH_qI-UOZSJnGn1Kc7QYkYFKS25qfnLVtumEA77Oz5WUuKtCZHNqgoiie43LIKZchA6MPTT4sWNJESkQ61C3mg0iTmvFMaAGlIybeYOlkm3oiqGWKjOacJpUHhOusL02WKzpk2EPNJ25eoVlfT0Yze-qbeLIvid2aUN4xb7Zzbpts_se73/s1080/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj03eIxBGzH_qI-UOZSJnGn1Kc7QYkYFKS25qfnLVtumEA77Oz5WUuKtCZHNqgoiie43LIKZchA6MPTT4sWNJESkQ61C3mg0iTmvFMaAGlIybeYOlkm3oiqGWKjOacJpUHhOusL02WKzpk2EPNJ25eoVlfT0Yze-qbeLIvid2aUN4xb7Zzbpts_se73/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Terdakwa diangkat sebagai pegawai dengan jabatan staf perpajakan pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Nomor: 081/SK/DIR/PP/2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap atas nama TRIATMOKO, Nrp. 30100.<br /><br />Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 dibentuk kerja sama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu (Non-Integrated Joint Operation Agreement) antara Perusahaan China Road And Bridge Corporation, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (CRBC-WIKA-PP JO) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 37 km dengan porsi pembagian tugas masing-masing yaitu : <br />. China Road And Bridge Corporation (CRBC) mengerjakan sebanyak 60% (enam puluh persen) ;<br />. PT. Wijaya Karya (WIKA) mengerjakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) ;<br />. PT. Pembangunan Perumahan (PP) mengerjakan sebanyak 15% (lima belas persen).<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp13.205.157.718,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan restitusi pajak dari CRBC-WIKA-PP JO tersebut, kemudian AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :<br />1). ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.<br />2). PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim. <br />3). HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tahun 2016, dengan nilai restitusi pajak sebesar Rp13.205.157.718,- (tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74zwfOT9igBMg3-eMOcSd-jU2IePaQhpPXiCQlC7sQ_v8SJnSFGNdymzRM9SESC1S-LthLhMmq6kyxIyQVuJCnWHyDWDiABYZxokAbs2qlRK9pTB8-CwhpjehCq1wHwEA-OVu4Jzo5TaXscZwwhTvTshQ-edlnJFPEF6xO_XX6S49mZ-jQwYXNeEG/s1080/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74zwfOT9igBMg3-eMOcSd-jU2IePaQhpPXiCQlC7sQ_v8SJnSFGNdymzRM9SESC1S-LthLhMmq6kyxIyQVuJCnWHyDWDiABYZxokAbs2qlRK9pTB8-CwhpjehCq1wHwEA-OVu4Jzo5TaXscZwwhTvTshQ-edlnJFPEF6xO_XX6S49mZ-jQwYXNeEG/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 3 Agustus 2017, ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO.<br /><br />Bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan fee sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada WANG YUQIANG.<br /><br />Pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<br /><br />Pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta fee sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sebagai tindak lanjut atas penawaran fee sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa. <br /><br />Atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG menegosiasikan agar fee diturunkan dan akhirnya disepakati fee yang akan diberikan kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibebankan secara proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya bertempat di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa dari fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfqvVP47axIfDbsWDzQ7QoIjlAchgKpc-VLCnJWYZYCRzTXy4H49ZFDMBz7XU4Jd25pQK1H5Yx9_DU5HeopTKFU7Olp753ODJd2Djg6Codfe2IU3cpBUdKPfwpDAXgKkKuDAOdFoe31Hki3pLId2ZFQhoa3gshE1coYJaDrhDNA2MzbSHoSTxV51b-/s1080/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfqvVP47axIfDbsWDzQ7QoIjlAchgKpc-VLCnJWYZYCRzTXy4H49ZFDMBz7XU4Jd25pQK1H5Yx9_DU5HeopTKFU7Olp753ODJd2Djg6Codfe2IU3cpBUdKPfwpDAXgKkKuDAOdFoe31Hki3pLId2ZFQhoa3gshE1coYJaDrhDNA2MzbSHoSTxV51b-/w640-h288/i.jpg" width="640" /></a></div>Masih di bulan November 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16, Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bertemu dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan penyerahan fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar penyerahannya dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:<br /><br />1). Tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada saat proses pemeriksaan sedang berjalan ;<br /><br />2). Tahap kedua sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan setelah pengajuan restitusi dicairkan. Atas penyampaian ABDUL RACHMAN tersebut, Terdakwa menyanggupi.<br /><br />Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing Joint Operation yaitu dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sejumlah Rp52.591.235,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp33.071.383,00 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dari CRBC melalui ROFIQOTUL JANNAH sebesar Rp214.337.382,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Setelah terkumpul selanjutnya uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dititipkan kepada ROFIQOTUL JANNAH.<br /><br />Pada bulan Desember 2017, tim pemeriksa melaporkan kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO, dari laporan tersebut pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), selanjutnya tim pemeriksa menyerahkan SPHP tersebut kepada wajib pajak.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare, Terdakwa bersama dengan WANG YUQIANG melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya WANG YUQIANG menyetujui dan menandatangani risalah pembahasan pemeriksaan dan berita acara pembahasan akhir pemeriksaan. <br /><br />Pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).<br /><br />Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama, selanjutnya pada bulan Februari 2018 bertempat di kantor CRBC, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ROFIQOTUL JANNAH, kemudian keesokan harinya bertempat di Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO bermaksud menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRxushpQFrbiTTUZs_DF9H1dCxmh8yb9uWLKfi-FKD3O7ZiqdSq2A0PIm41qipA525clMsTC1R0ZE4FgNkHXzsuhy9eaojiohHa4EbV9PM5e8bDx3jKJNCoIyT0812euqqGeUAGVB18sExj28d8K5Tvshj86JETt6TMeGC8MbAk9-kBme2RjWVWr4Z/s1080/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRxushpQFrbiTTUZs_DF9H1dCxmh8yb9uWLKfi-FKD3O7ZiqdSq2A0PIm41qipA525clMsTC1R0ZE4FgNkHXzsuhy9eaojiohHa4EbV9PM5e8bDx3jKJNCoIyT0812euqqGeUAGVB18sExj28d8K5Tvshj86JETt6TMeGC8MbAk9-kBme2RjWVWr4Z/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Namun ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menolak menerima uang tersebut dengan alasan takut karena menggunakan mobil dinas, kemudian ABDUL RACHMAN memerintahkan HERNOWO YUSWANTO untuk menghubungi SUHERI selaku orang yang dipercaya tim pemeriksa untuk menerima uang dan disepakati bahwa penyerahan uang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada SUHERI di Jakarta. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Muamalat Cabang Nganjuk dengan nomor rekening 5010059889. <br /><br />Untuk merealisasikan penyerahan tahap kedua sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 bertempat di Hotel Grand Surya Kediri, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing Joint Operation yaitu dari CRBC melalui WANG YUQIANG sebesar Rp500.120.558,00 (lima ratus juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp77.166.561,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sebesar Rp122.712.881,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), <br /><br />Kemudian pada tanggal 26 April 2018 uang tersebut oleh Terdakwa disimpan ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Nganjuk Nomor Rekening 1410007644552 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga keseluruhan uang yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa guna diberikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />Selanjutnya pada 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta.<br /><br />Pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1oQroMZGzQ1NJ5bf8nIpH-W8ZOkAprpzcdhHoYoT4ILBJ_KXF02lIrWmzsSGi3yVx6qWzPare3eYdQuApU5k27kQ5c7NRn3PEH_eeqGkypgr73w34r0TLcc-Z4yU_JHP26WOOfb2Dy2716tNnqk7DGGDkuMEiTf2-A2VL25k7_YTrDyNVfWxGPdD/s1080/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1oQroMZGzQ1NJ5bf8nIpH-W8ZOkAprpzcdhHoYoT4ILBJ_KXF02lIrWmzsSGi3yVx6qWzPare3eYdQuApU5k27kQ5c7NRn3PEH_eeqGkypgr73w34r0TLcc-Z4yU_JHP26WOOfb2Dy2716tNnqk7DGGDkuMEiTf2-A2VL25k7_YTrDyNVfWxGPdD/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Dari uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan diberikan kepada tim pemeriksa melalui SUHERI, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan. <br /><br />Sesampainya di kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI.<br /><br />Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diserahkan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak melalui SUHERI dengan maksud agar ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak Joint Operation CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO, dan HERNOWO YUSWANTO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Kedua Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tri Atmoko, Staf PT PP (Persero) Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Restitusi Pajak KPP Pare, Jatim Sebesar Rp1 M

#Kasus perkara ini tidak hanya menyeret Terdakwa Tri Atmoko. Sebab Dua Tersangka Selaku Penerima Suap yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor ...

»

Dua Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp25 M Dinyatakan Bersalah dan Dihukum Berbeda

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;">#Dua Terdakwa selku suami istri yaitu Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur di Vonis 8,6 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp60.178.180.725,18 Subisder 5 tahun penjara dan istrinya, Ria Komsatun Bin Jasmun Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur di Vonis 4.6 tahun penjara# </span>  </span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbi6uKPnZzRSJC5z7rD4izBju-4elANYsbxUJyzApWIs3BAdkSyF300a9Mj6LHt63BfEXPbRDnmUQJo6vPRTi4Ke4hCpLl0JEKA0Xxhf5w2oHOiur9DpD-AWJuqvr8GfOUhyzVooGCZAl4Z_smjXLRvMo_sOWuz0ugby7GK8NOZ_K_zugSXBLB-_sM/s697/Majelis%20Hakim.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="697" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbi6uKPnZzRSJC5z7rD4izBju-4elANYsbxUJyzApWIs3BAdkSyF300a9Mj6LHt63BfEXPbRDnmUQJo6vPRTi4Ke4hCpLl0JEKA0Xxhf5w2oHOiur9DpD-AWJuqvr8GfOUhyzVooGCZAl4Z_smjXLRvMo_sOWuz0ugby7GK8NOZ_K_zugSXBLB-_sM/w640-h414/Majelis%20Hakim.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 19 Oktober 2022, menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap Dua Terdakwa Kasus Korupsi Kredit fiktif pemberian fasilitas kredit oleh Bank Jatim Pusat kepada PT Hazzel Karya Makmur (PT HKM) pada tahun 2014 - 2018 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp60.178.180.725,18 berdasarkan Laporan hasil audit Bank Jatim Nomor :09/LHP/XXI/04/2022 Tanggal : 14 April 2022 <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp60.1 M, Debitur Pasutri Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-fiktif-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-fiktif-bank-jatim.html</a><br /><br />Berita yang sama: Dua Terdakwa Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Pusat Diadili, PH Terdakwa Eksepsi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/dua-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-macet.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/dua-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-macet.html</a>  </span></span><br /><br />Kedua Terdakwa dimaksud (disidangkan dalam perkara terpisah) adalah Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku  Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur dan istrinya, Ria Komsatun Bin Jasmin Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijGTjSR9HT7w6v-dovQ0GQCZuOf-MmOdiRxnZX6AVqbEQzZk1d1m-gftFckz9ohFF9SLQjfJoeydbPDHjev04iT9icx-_pVNp17y-9DDKj8zZacjXVGmcJvmOvIQcTfrodQ7dzuPCBDLCHFVE_NkJD30VdI3yo-zeTNiKQ2X5uh36fxY1S49YkG57X/s640/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijGTjSR9HT7w6v-dovQ0GQCZuOf-MmOdiRxnZX6AVqbEQzZk1d1m-gftFckz9ohFF9SLQjfJoeydbPDHjev04iT9icx-_pVNp17y-9DDKj8zZacjXVGmcJvmOvIQcTfrodQ7dzuPCBDLCHFVE_NkJD30VdI3yo-zeTNiKQ2X5uh36fxY1S49YkG57X/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Kedua Terdakwa ini dinyatakan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatr dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow di Vonis pidana penjara selama delapan (8) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp400 juta Subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp60.178.180.725,18 Subisder pidana penjara selama lima (5) tahun<br /><br />Dan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun di Vonis pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti<br /><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Rp60.1 M, PH Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH: Tidak Ada Kerugian Negara Karena 32 SHM Aguanan di Bank Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-macet-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-macet-bank-jatim.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJaVwLGLzAlVuSpxZkBslFg7fUcIoOb-vD7XJdaFtc32MLTw4mjhuV1UEpBqoQkwI-JiBHpLppmsU0wqqIP6qXbh_r5XgHPx3XD-diHsPDenPkvqSgwfM_HTsFSa7ALdJYBplukrx7bpGhzaWWLiufJYwe7wFHIUCjkua4synOHqOuBZX5soFWVXcv/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJaVwLGLzAlVuSpxZkBslFg7fUcIoOb-vD7XJdaFtc32MLTw4mjhuV1UEpBqoQkwI-JiBHpLppmsU0wqqIP6qXbh_r5XgHPx3XD-diHsPDenPkvqSgwfM_HTsFSa7ALdJYBplukrx7bpGhzaWWLiufJYwe7wFHIUCjkua4synOHqOuBZX5soFWVXcv/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa yang juga pasangan suami istri ini termuat dalam putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 26 Oktober 2022) dengan Ketua Majelis Hakim A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya Herwindo, SH., MH (dan Muliani Buraera, SH) dengan dihadiri Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Tim Penasehat Hukum Kedua Tedakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH, Moch. Ysuron Marzuki, SH., MH, Sayu Indah Samawati, SH., MH dan dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019<br /><br />Persidangan berlangsung dalan dua sesi, yang pertama adalah putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow, dan kemudian dilanjutkan dengan putusan terhadap Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtMj-fNxnhd3i37UJLxk6T7I_hxluiGQ19tRUC1lvj4OC8EtOGudk5XjK-JedxGkcZvllN7Qhj7Inhuew304TEvur9t9sFvcYrjdt-vwcTqXinD-LSbrUA2lsUDt_k-JGWIQmIsPN1CXog8PeXJ5DrFqTNzzDRsE1kmTWEDZGebuh4JFLzczPBd5M1/s635/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="292" data-original-width="635" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtMj-fNxnhd3i37UJLxk6T7I_hxluiGQ19tRUC1lvj4OC8EtOGudk5XjK-JedxGkcZvllN7Qhj7Inhuew304TEvur9t9sFvcYrjdt-vwcTqXinD-LSbrUA2lsUDt_k-JGWIQmIsPN1CXog8PeXJ5DrFqTNzzDRsE1kmTWEDZGebuh4JFLzczPBd5M1/w640-h294/13.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun tahun 2014, PT. Hazzel Karya Makmur (PT. HKM) mengajukan Permohonan Kredit menengah dan Korporasi kepada Bank Jatim (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) Tbk, untuk pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik berdasarkan Surat Permohonan Kredit Nomor : 008/PH/HKM/SL/XI/2014 tanggal 25 November 2014 kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Total Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) yang di tandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama dan di buat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW<br /><br />Pengajuan pinjaman oleh Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku selaku  Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmin Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur adalah untuk :1. Pembayaran Pinjaman /Take Over Kredit di Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) dan, 2. Penambahan Modal pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik sebesar Rp38.600.000.000 (Tiga Puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah) dengan menyerahkan dokumen berupa ; 1. Legalitas Perusahaan; 2. Data Pekerjaan; 3. Legalitas Usaha; 4. Laporan keuangan PT. Hazzel Karya makmur <br /><br />Namun dokumen pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh Kedua Terdakwa kepada Bank Jatim ternyata dokumen dan informasi yang tidak benar atau fiktif atau palsu agar permohonan kreditnya di setujui oleh Bank Jatim, diantaranya;<br /><br />1. Kebutuhan Dana Investasi (Cash Outflow) dalam pembangunan konstruksi Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti - Gresik sebesar Rp96.504.640.567 dengan rincian:<br />Tanah Pergudangan                         : Rp 18.900.000.000,00<br />Pekerjaan Konstruksi 31 Gudang    : Rp 57.776.403.296,00<br />Pekerjaan Konstruksi Ruko              : Rp 04.371.118.271,00<br />Pekerjaan Infrastruktur Gudang       : Rp 08.740.069.000,00<br />Pekerjaan Fasilitas Umum                : Rp 01.793.400.000,00<br />Pekerjaan Elektrikal Mekanika        : Rp 04.922.750.000,00<br />                                      TOTAL        Rp 96.504.640.567,00<br /><br />Padahal faktanya, kebutuhan Anggaran Pekerjaan Proyek business Central 99 di luar dari Tanah, PT. Hazzel Karya Makmur hanya membutuhkan Anggaran sebesar Rp27.197.000.000 sebagaimana Perjanjian Antara PT. Hazzel Karya Makmur dan PT. Jaya Alumindo Perkasa selaku Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan Proyek business Central 99;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpbnEKI8g6DkSEAI3MQcZTUz6Mp2LyKH_aHP4Xij2mYgtCo5pZZMrbo3-Gn9O6BAJqmEX9pbuWNB9NE1Xdh0MlF6FG6esPDXpPE5AoJTXygD5SvG6lyRLWPCsBarDoXTpUbXTf3jY7BwmvJxZdvMApRbhXB-SzFTLoTpdJLFMVnjGgKhVrSHeLjGVx/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpbnEKI8g6DkSEAI3MQcZTUz6Mp2LyKH_aHP4Xij2mYgtCo5pZZMrbo3-Gn9O6BAJqmEX9pbuWNB9NE1Xdh0MlF6FG6esPDXpPE5AoJTXygD5SvG6lyRLWPCsBarDoXTpUbXTf3jY7BwmvJxZdvMApRbhXB-SzFTLoTpdJLFMVnjGgKhVrSHeLjGVx/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Untuk meyakinkan pihak Bank Jatim, PT. Hazzel Karya Makmur melampirkan Kontrak dengan Pihak Ketiga berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/SPK/HKM/II/2014 dengan nilai sebesar Rp77.603.740.000 yang ditandatangani Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dengan Saksi JOHN LIM selaku Pimpinan PT Jaya Alumindo Perkasa.<br /><br />Padahal kontrak tersebut adalah kontrak Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang merupakan Suami dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan meminta Saksi  JOHN LIM menandatangani dengan alasan agar dapat melakukan Pelunasan terhadap tagihan PT. Jaya Alumindo Perkasa<br /><br />Hal ini dilakukan RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW agar mendapatkan jumlah kredit yang besar dan melebihi kebutuhan pembangunan gudang, karena RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengetahui bahwa Bank hanya menyetujui maksimal 70 % dari Permohonan Kredit,<br /><br />Sehingga berharap akan mendapatkan kredit sebesar Rp50.000.000.000, karena berdasarkan Perhitungan RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW, pembangunan proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp50.000.000.000 (lima Puluh Milyar) dengan rincian: 1. Pembangunan Fisik 31 Gudang Rp27.197.000.000,; 2. Pembangunan Fasum Sebesar Rp13.000.000.000,; 3. Biaya Oprasional Sebesar Rp4.000.000.000,; 4. Biaya Pembayaran Bunga selama setahun sebesar Rp5.000.000.000<br /><br />2. Nilai Perolehan (Cash Inflow) dari Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- gresik dari Hasil Penjualan 31 Unit Gudang sebesar Rp138.903.987.575<br /><br />3. PT Hazzel Karya Makmur juga menyerahkan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik yang mana dalam Laporan tersebut, PT Hazzel Karya Makmur  menyampaikan bahwa seluruh tanah dan bangunan berupa gudang telah laku terjual sehingga dalam laporan keuangan KAP Drs Arief, H.P tersebut menyajikan Piutang Usaha Rp133.922.594.867 yang berasal dari Penjualan Gudang, Pendapatan diterima di muka (DP) sebesar Rp4.981.392.708, dan Saldo laba sebesar Rp84.666.3555.026,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpXxn-mASOSlXRy5rwV_BypvLfFYYB6trgA2N8f1FJ2bFIsV50J5VP0gdWq8ojddaY0n54-JE0Z0KVujmmDzUYWZc36s8d55UxoO4LX7jJQ05ED99YNQRGmLMIwS64anpkgW7UHvSjvIS7yBIXgm__DpLaOjjcITLCYr7tdfQb3NBh2HA9olEXk92/s466/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="466" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpXxn-mASOSlXRy5rwV_BypvLfFYYB6trgA2N8f1FJ2bFIsV50J5VP0gdWq8ojddaY0n54-JE0Z0KVujmmDzUYWZc36s8d55UxoO4LX7jJQ05ED99YNQRGmLMIwS64anpkgW7UHvSjvIS7yBIXgm__DpLaOjjcITLCYr7tdfQb3NBh2HA9olEXk92/w640-h498/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Padahal dalam Pemberian data dan Keterangan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW telah memberikan data yang tidak benar.  Hal ini dilakukan agar pernyataan tentang seluruh Unit Gudang telah laku terjual bisa lebih di yakini oleh Pihak PT. Bank Pembanguna Daerah Jawa Timur, Tbk.<br /><br />4. Bahwa Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dalam mengajukan Kredit menyampaikan telah memiliki Pengalaman dengan pernah mengerjakan proyek pembangunan Perumahan “New City Graha Cemerlang” di Maros Sulawesi selatan, telah memiliki lahan 1,6 H di tangerang yang akan di bangun Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk,  <br /><br />Padahal Pembangunan Perumahan tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan PT Hazzel Karya Makmur, karena Pekerjaan tersebut hanya Pekerjaan salah satu Pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur  yakni Saksi Sutrisno dan Rencana Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk juga tidaklah benar;<br /><br />5. Bahwa Terhadap Permohonan Kredit PT. Hazzel Karya Makmur, PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Hasil Penjualan Tanah dan Bangunan Baik Secara Tunai/In House ataupun melalui Kredit Kepemilikan Gudang (KPG) Pergudangan Business Central 99 Tahap I dengan Total Nilai penjualan Gudang sebesar Rp. 138.903.987.575 (THU) dan Rp. 111.123.190.060 (THLS) sebagai Agunan Utama dan Agunan Tambahan berupa Tanah seluas 21.001 m2 yang berlokasi di Jalan Putat Lor No 99 Kel Putat Lor Kec Menganti Kabupaten Gresik sesuai dengan SHGB No 394 An PT Hazzel Karya Makmur dengan Nilai Rp. 22.051.050.000,- (THU) dan Rp. 17.640.840.000,- (THLS) yang disetujui oleh Anggota kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Surabaya padahal terhadap tanah dan bangunan tersebut belum laku terjual. <br /><br />Bahwa terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk, selanjutnya Pada tanggal 1 Desember 2014 di disposisi oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO ke Bank Jatim Cabang Utama Surabaya karena melebihi limit kewenangan Capem dalam Lembar Disposisi Agenda Nomor 606 pada tanggal 1 Desember 2014 dengan isi disposisi: “penyelia kredit. Untuk diajukan ke Kantor Pusat (KP)” ;<br /><br />Pada tanggal 04 Desember 2014, Kantor Cabang Utama Surabaya meneruskan Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur ke Kantor Pusat melalui Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Dengan Surat pengantar dari Cabang Utama Nomor 052/1308.1/Oprs.Krd/CU tanggal 4 Desember 2014 perihal Penerusan Permohonan Kredit a.n. PT Hazzel Karya Makmur.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBcYVjjY2PItemwCXSqTrQnwLyBmjQH2fxQ6Jyv2Nf9g_tmUXHYU7fbuxSxnvvypdZG8eEb4MF78b2MVkF6Mw2PQGM6Al5_WTFqhtLKh_DApGg153QRnk87jAU45_YViIJVdLqHLXubwI0UB5D5jhDIC_eBDEae7fV9P0dDWTPsvocUxYbfxJ_5RB/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBcYVjjY2PItemwCXSqTrQnwLyBmjQH2fxQ6Jyv2Nf9g_tmUXHYU7fbuxSxnvvypdZG8eEb4MF78b2MVkF6Mw2PQGM6Al5_WTFqhtLKh_DApGg153QRnk87jAU45_YViIJVdLqHLXubwI0UB5D5jhDIC_eBDEae7fV9P0dDWTPsvocUxYbfxJ_5RB/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi TRI UDJI ARTI selaku Pgs. (Pejabat Pengganti Sementara) Pemimpin Cabang Utama dan Saksi THONTHOWI JAUHARI selaku Penyelia Operasional Kredit Korporasi Cabang Utama dan ditujukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.<br /><br />Di dalam surat dinyatakan bahwa Kantor Cabang Utama menyampaikan 1 (satu) berkas permohonan kredit dan SID a.n. PT Hazzel Karya Makmur cq. Terdakwa RIA KOMSATUN sebesar Rp75.000.000.000 karena permohonan kredit tersebut melebihi wewenang Cabang Utama untuk memutus.<br /><br />Pada tanggal 10 Desember 2014, terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Saksi TITIK HARYATI mendisposisi ke Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI Selanjutnya Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI menunjuk Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit;<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2014, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk melakukan kunjungan/On The Spot ke kantor PT Hazzel Karya Makmur  di Jalan Abdul Wahab Siamin RC.3A Villa Bukit dan Lokasi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik yang dihadiri oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO selaku Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung, Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi, Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit dan diterima oleh Saksi RIA KOMSATUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW <br /><br />Berdasarkan Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh PT Hazzel Karya Makmur dijadikan dasar Hasil Analisa kemudian di tuangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) BPD 1.1 Tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya Tim Analis Mengusulkan kepada Bank BPD Jatim Cabang Utama memberikan Fasilitas Kredit ke PT Hazzel Karya Makmur  sebesar Rp50.000.000.000 (Lima puluh milyar) dengan jenis fasilitas plafon kredit KMK Konstruksi Properti, dengan suku bunga 12,75% per-annum efektif floating rate Dengan Tujuan pengajuan kredit adalah untuk tambahan modal kerja untuk pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZ9zr_nSPRTLVDjX1PC2mjiTFlPj-GhyCO-xotuL0N9QBIYtig9qSHoitpdYIHvwdCOqy6N22rDPwCw9blezNm9Mf2kfPvPHjSL58hg6QC-SIZAXkBqSDeo3cYR7z9bZnbP-t38ocPJPIoXBemnbcpD_UaLwkaHJz74E74oGDi5BCZxd9KM-0f1ls/s536/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="536" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfZ9zr_nSPRTLVDjX1PC2mjiTFlPj-GhyCO-xotuL0N9QBIYtig9qSHoitpdYIHvwdCOqy6N22rDPwCw9blezNm9Mf2kfPvPHjSL58hg6QC-SIZAXkBqSDeo3cYR7z9bZnbP-t38ocPJPIoXBemnbcpD_UaLwkaHJz74E74oGDi5BCZxd9KM-0f1ls/w640-h454/11.jpg" width="640" /></a></div>Pada Tanggal 06 Maret 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberitahukan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) konstruksi Properti a.n PT Hazzel Karya Makmur berdasarkan Surat Nomor : 053/082/KRD Kepada Saksi Ria Komsatun Bin Jasmun selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur;  <br /><br />Pada tanggal 9 Maret 2015, dilakukan pengikatan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang antara PT Hazzel Karya Makmur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dimuat dalam Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 dengan Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal 9 Maret 2015  sampai dengan 9 Maret 2016 yang di tandatangani oleh Saksi Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Saksi Sutrisno selaku Direktur PT Hazzel Karya Makmur ;<br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap I dengan nomor surat  020/HKM/SP/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp36.400.000.000<br /> <br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap I dengan nomor : 053/121/KRD Tanggal 09 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening AC100153005 an PT. Hazzel Karya Makmur di Bank Windu Surabaya untuk take over kredit sebesar Rp36.400.000.000,00. <br /><br />Ternyata terhadap Pencairan dari Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000, PT Hazzel Karya Makmur hanya melakukan Pembayaran kepada PT. Jaya Alumdo Perkasa (JAP) sebesar Rp23.548.204.168. Sehingga sisa uang yang diterima oleh PT Hazzel Karya Makmur dari Bank Windu sebesar Rp12.851.795.832, tidak di pergunakan sebagaimana mestinya.<br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap II dengan nomor surat  022/PH/HKM/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp8.600.000.000, dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa dengan nomor 011/JAP/INC/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, perihal invoice tagihan progres 75% senilai Rp.9.138.820.000,- Surat kuasa dari saksi John Lim selaku Direktur Utama PT Jaya Alumindo Perkasa kepada saksi Tjahyadi Widyarto selaku Manager Wilayah Timur PT Jaya Alumindo Perkasa<br /><br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap II dengan nomor : 053/132/KRD Tanggal 10 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO sebesar Rp. 8.600.000.000,- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjJgeXIhPxW6Rcto0jwQyXXF_dIVyTAZi0a-q6Z_utsPEVztyksr4jE_0WDnc1aPZCqlhfGCw5v_AMZuFOnBsVP28vhmilUTUZIzLd1M-6Hfdsc9K0LLDUOwjpIs0hW0FXOm0UMX_00W1emtb19Ui94vmRxfAVuYcqHjyydbOzzVA7v6e3OzCG5ceM/s640/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjJgeXIhPxW6Rcto0jwQyXXF_dIVyTAZi0a-q6Z_utsPEVztyksr4jE_0WDnc1aPZCqlhfGCw5v_AMZuFOnBsVP28vhmilUTUZIzLd1M-6Hfdsc9K0LLDUOwjpIs0hW0FXOm0UMX_00W1emtb19Ui94vmRxfAVuYcqHjyydbOzzVA7v6e3OzCG5ceM/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 11 Maret 2015, dilakukan pencairan Tahap II sebesar Rp8.600.000.000 ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO.<br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke II, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengajukan surat permohonan perihal Rencana Penggunaan Dana (RPD) nomor 022/PH/HKM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat sendiri oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan saksi CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW.   <br /><br />Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat surat kuasa Palsu seolah pencairan pembayaran Tahap ke II di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO yang disebut sebagai manajer PT Jaya Alumindo Perkasa Wilayah Timur Indonesia.<br /><br />Padahal Saksi TJAHYADI WIDYARTO bukan merupakan pegawai PT Jaya Alumindo Perkasa akan tetapi merupakan pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi TJAHYADI WIDYARTO untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur.  <br />Bahwa Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi JOHN LIM selaku Direktur PT Jaya Alumindo Perkasa. Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Jaya Alumindo Perkasa.<br /><br />Terhadap Pencairan Tahap II ke rekening Bank BCA dengan nomor 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO langsung di Tarik Tunai berdasarkan Perintah dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dan di masukkan ke rekening Bank BCA milik Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dengan nomor rekening 02130311108 sebesar Rp. 5.700.000.000,00 dengan keterangan seolah-olah setoran tunai dari PT PHILLIPS PERKASA INDONESIA dan sisanya diserahkan secara cash kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRiZ7ve8__1Q2-jhuZF_WhF_LOZPsfVXzViB1-lAVkdopOUnSlYQdGk3g1MAEpfxccuKtgYrYDZfBBzo2G1IKYhGHLz6IpjsS_oI14fkAwL3CqJDGKmGaGEmyGev9Dczcf-wlGKZo30Hwr5fMHas6d2Q95SG7N-Bc5CfqHgZ9nBtPPEj1hTAtMleSf/s700/HAKIM1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="700" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRiZ7ve8__1Q2-jhuZF_WhF_LOZPsfVXzViB1-lAVkdopOUnSlYQdGk3g1MAEpfxccuKtgYrYDZfBBzo2G1IKYhGHLz6IpjsS_oI14fkAwL3CqJDGKmGaGEmyGev9Dczcf-wlGKZo30Hwr5fMHas6d2Q95SG7N-Bc5CfqHgZ9nBtPPEj1hTAtMleSf/w640-h458/HAKIM1.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 03 Juni 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap III dengan nomor surat  037/HKM/PD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp5.000.000.000 dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa tanggal 03 Juni 2015, berita acara tagihan pekerjaan nomor : 021/JAP/BAPP/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 dengan NB : pembayaran melaluin BCA KCP Undaan Surabaya Nomor Rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY, kuitansi tanda terima dari PT. Hazzel Karya Makmur ke PT. Jaya Alumindo Perkasa;<br /><br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap III dengan nomor : 053/239/KRD Tanggal 08 Juni 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY sebesar Rp5.000.000.000,-<br /><br />Pada Tanggal 9 Juni 2015, dilakukan Pencairan Tahap III sebesar Rp5.000.000.000 ke rekening Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY.<br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke III Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang membuat sendiri seluruh dokumen pencairan.<br /><br />Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat Notabene/catatan seolah pencairan pembayaran Tahap ke III di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY. <br /><br />Padahal Saksi JEFFRY tidak memiliki hubungan dengan PT Jaya Alumindo Perkasa dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi JEFFRY untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur.<br /><br />Bahwa terhadap Pencairan Tahap ke III sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 9 Juni 2015  langsung di tarik tunai sebesar Rp. 4.250.000.000,00 dan diserahkan kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW  dan sisanya sebesar Rp. 750.000.000 di transfer ke rekening Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN Bank BCA dengan nomor rekening 02130311108; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-6MYC2c1Ftg0smKrMcS_08aiY1k5lfXMmeAhenkZ6k1REMj1AnKDdZHHaSmIczm-xb914hOx0s9sBlc0_DQygngXKBo7A97WYHR3ERCNK2AXTUHef9CCLwhamicyafaiScDsVF9WXrxYTnq-ZTlyCDgvlShtwfeC-s12CtXwKNNs5jnbYJ3tgFkI/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-6MYC2c1Ftg0smKrMcS_08aiY1k5lfXMmeAhenkZ6k1REMj1AnKDdZHHaSmIczm-xb914hOx0s9sBlc0_DQygngXKBo7A97WYHR3ERCNK2AXTUHef9CCLwhamicyafaiScDsVF9WXrxYTnq-ZTlyCDgvlShtwfeC-s12CtXwKNNs5jnbYJ3tgFkI/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, PT Hazzel Karya Makmur baru melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 3.343.325.690,00 sehingga masih memiliki sisa pokok kredit sebesar Rp. 46.656.674.310,00 dan Pada Tanggal 18 Januari 2016 Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim mengirimkan Surat Nomor 054/050/Krd tanggal 18 Januari 2016 kepada PT Hazzel Karya Makmur yang berisi permintaan penjelasan dari PT Hazzel Karya Makmur dan penawaran perpanjangan kredit beserta persyaratannya yaitu melakukan penyetoran tunggakan bunga sebesar Rp. 1.100.000.000,-<br /> <br />Pada Tanggal 29 februari 2016 PT Hazzel Karya Makmur mengajukan permohonan perpanjangan kredit melalui Surat Nomor 049/KHM/SP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan pada tanggal 7 Maret 2016 PT. Hazzel Karya Makmur menyetorkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 ke rekening PT Hazzel Karya Makmur Nomor 1021001232 pada Bank Jatim yang digunakan untuk pembayaran tunggakan bunga untuk menjaga kolektibilitas PT Hazzel Karya Makmur menjadi kolektibilitas 1 (lancar).<br /><br />Dan Pada tanggal 8 Maret 2016, Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim membuat Surat Nomor 054/159/KRD Perihal Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon KMK Konstruksi Properti a.n. PT Hazzel Karya Makmur yang ditandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN, Saksi HADI SANTOSO (Alm.) dan Saksi PRIHANTANTO.<br /><br />Pada tanggal 08 Maret 2016 dilakukan Penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon Kredit Nomor 66 dihadapan Notaris Yatiningsih. Pada tanggal 24 Agustus 2016 PT Hazzel Karya Makmur melakukan pelunasan dan menarik sertifikat SHGB Nomor 422 atas gudang Unit B-02 dengan melakukan pembayaran sebesar Rp1.671.662.845 sehingga total  pembayaran Rp5.014.988.535,-<br /><br />Pada bulan Desember 2016, Kredit PT Hazzel Karya Makmur di Bank Jatim kemudian mengalami kemacetan (Coll 5) dan proyek Pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99 tidak selesai dan terhadap Kredit PT Hazzel Karya Makmur telah dihapusbuku berdasarkan SK Direksi Nomor 057/388/DIR/PPK/SK tanggal 28 Desember 2018;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-0__a5hPK2gutLiyBARqdXIcFBRDcWEf2ioKAFriup_e1qZvZao4OHn_vRbnXaHIFrXUsgsJxIvjcGI-I-O4MO3xNwZKTdlzHDtIQrLj2L7l3QFIQW6D7ZPKY0nj7zDlu8WzYA1jvawjDW3nXPgWE-dKcBA4Cv4NY0l21yuZYc1LvX1112OLaLV1f/s466/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="466" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-0__a5hPK2gutLiyBARqdXIcFBRDcWEf2ioKAFriup_e1qZvZao4OHn_vRbnXaHIFrXUsgsJxIvjcGI-I-O4MO3xNwZKTdlzHDtIQrLj2L7l3QFIQW6D7ZPKY0nj7zDlu8WzYA1jvawjDW3nXPgWE-dKcBA4Cv4NY0l21yuZYc1LvX1112OLaLV1f/w640-h498/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Selama Proses kredit, PT Hazzel Karya Makmur telah terjadi pembayaran Pembelian 3 Unit Ruko oleh Saksi Christin, Saksi Soni Isdianto dan Saksi Uci FLowdea dan PT Hazzel Karya Makmur tidak melakukan Penyetoran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk terhadap hasil Penjualan terhadap 3 Unit Gudang yang telah di bayar secara In House dengan total Rp10.416.126.925 dan uang penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Bahwa Kredit dari PT Pokok    : 44.985.011.465,13,-<br />Bunga                                        : 15.193.169.260.05,-<br />Biaya Notaris                            : 300.000.000,-<br />Biaya Apresal Lelang                : 119.750.000,-<br />Asuransi Kebakaran                  :37.000.000,-<br />                                            Tota Rp60.634.930,725,-<br /><br />Bahwa kredit PT Hazzel Karya Makmur di PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk sudah mengalami macet/ memiliki kolektibilitas 5 dengan Posisi Outstanding per 02 Maret 2021 sebesar Rp60.178.180.725,18<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, atas perbuatan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW (dan RIA KOMSATUN Bin JASMUN) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum. <br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow dengan pidana penjara selama delapan (8) tahun dan enam (6) membayar denda sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan kurungan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow untuk membayar uang pengganti sebesar Rp60.178.180.725,18 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama lima (5),” ucap Ketua Majelis Hakim A. GD. Agung Pranata, SH., CN<br /><br />Seusai membacakan putusan terhadap Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow, Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmun dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan kurungan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim A. GD. Agung Pranata, SH., CN<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Sehingga Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari kalender untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp25 M Dinyatakan Bersalah dan Dihukum Berbeda

#Dua Terdakwa selku suami istri yaitu Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur di Vo...

»

Kasus Korupsi “TKD” Desa Warungdowo, PH Terdakwa, Nizar Fikkri, SH: Mengungkap Bukti-Bukti Dari JPU Tanpa Ada Aslinya

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Pada Sidang Sebelumnya, Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 Atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Yang Diklaim Sebagai Tanah Kas Desa Berdasarkan Letter C Desa Warungdowo Mengunkap Identitas Saksi Palsu Dalam BAP dan di Persidangan# </span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IWuCo2ciLqfiCPc0OZRXvfWhPk8fe0tdgEiIdjnFN_I0YsOf640j2d_ofJ86l-BqRYa8y-BtHC8VCnjweBgmlm335u6P9iyyR-OEF1pCBhKBrbW9t2EvijJwBhJTWeM9wfxsS7EovkhGBF437qR8fOhg65hlqd7zW-snzSAEYrw6dxBurzu7XaQ_/s640/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IWuCo2ciLqfiCPc0OZRXvfWhPk8fe0tdgEiIdjnFN_I0YsOf640j2d_ofJ86l-BqRYa8y-BtHC8VCnjweBgmlm335u6P9iyyR-OEF1pCBhKBrbW9t2EvijJwBhJTWeM9wfxsS7EovkhGBF437qR8fOhg65hlqd7zW-snzSAEYrw6dxBurzu7XaQ_/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Nizar Fikkri, SH., MH dkk, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Moch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang diadili karena membuka usaha bengkel di lahan kosong tanah negara bekas RVO (Recht Van Opstal) atau Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 mengungkap bukti-bukti yang ditunjukan oleh JPU (Jaksa Penunt Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam persidangan ‘hanya foto kopy’ tanpa ada aslinya dan tidak diperiksa Majelis Hakim dalam persidangan<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br />Baca juga: Ada Saksi “Palsu” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD, Ketua Majelis Hakim Menyarankan Lapor - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.htm">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.htm</a> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><br />Hal itu sampaikan oleh Nizar Fikkri, SH., MH dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim yang berlasung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Oktober 2022) dengan agenda Duplik dari Tim Penasehat Hukum dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH yang dihadiri JPU Dimas Rangga dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada sidang sebelumnya (Selasa, 23 Agustus 2022), Terdakwa Moch. Romli mengungkap identias saksi “palsu” dalam dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maupun dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 18 Oktober 2022    <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOD_YmJ2OLURd_KlXqv75VfGlsUe34H4j206chVpDDUjda8NBCWVurTN81fuZKGQNlT37-z6Z_Zdxv2ECTbMRGDch4oSb4ZefC6_Fse-uV2TGhSrX85ntNMBJb1rAgfvzHFpfU59WV2O_TBcpqXfnq1kgEv5ZBZLfiRUeNzIK9k24HFKuZcOHffcC/s600/lely%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOD_YmJ2OLURd_KlXqv75VfGlsUe34H4j206chVpDDUjda8NBCWVurTN81fuZKGQNlT37-z6Z_Zdxv2ECTbMRGDch4oSb4ZefC6_Fse-uV2TGhSrX85ntNMBJb1rAgfvzHFpfU59WV2O_TBcpqXfnq1kgEv5ZBZLfiRUeNzIK9k24HFKuZcOHffcC/w640-h534/lely%201.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan yang berlangsung, Selasa, 23 Agustus 2022, JPU Dimas dari Kejari Kabupaten Pasuruan memanggil nama saksi Chori Sa’adah namun yang hadir dan disumpah serta memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim adalah Khafidhotul laily<br /><br />“Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang saya yakini adalah saksi palsu yaitu Chori Sa’adah bertempat tinggal di Desa Warungdowo RT 02 RW 05, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan umur 58 tahun pekerjaan guru. Akan tetapi yang dihadirkan dan memberikan keterangan pada saat di BAP (berita acara pemeriksaan) oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah Chori Sa’adah melainkan Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah begitu pula pada sesi persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada bulan Agustus 2022 di sesi pemeriksaan saksi yang kedua adalah Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah,” ungkap Terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br />Baca: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></span></span><br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Moch. Romli yang membuka usaha bengkel mobil di tanah kosong seluas kurang lebih 300 meter dari total luas tanah 9000 meter tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 lalu, yang di klaim sebagai tanah kas desa (TKD) didakwa sebagai Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengunaan Tanah Kas Desa yang merugikan keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejari dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan ‘menggunakan metode penghitungan rencana pembangunan lapak oleh Kepala Desa yang belum terlaksana’ dan Terdakwa Moch. Romli pun dituntut pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000 Subsider pidana penjara selama 45 bulan atau sekitar tiga (3) tahun dan tujuh (7) bulan dan lima (5) hari  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsjjwswCdAZQALjHhjc6w9Sc1WjMawDR6Bx2MnupkKKoxdJN9DR4fV29jNsz9dkVI6BWOEV3VJIr9iBQpcTyM9Nw_Th1RWC_0XbfvFnynAdYR7RM4ip3OGhrmlOH82n9AFtcosHVGGASMr5xKfwB-zdqB7xAmDWtt_zdSulA6g__sH56xusHHHgJM/s600/xx.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsjjwswCdAZQALjHhjc6w9Sc1WjMawDR6Bx2MnupkKKoxdJN9DR4fV29jNsz9dkVI6BWOEV3VJIr9iBQpcTyM9Nw_Th1RWC_0XbfvFnynAdYR7RM4ip3OGhrmlOH82n9AFtcosHVGGASMr5xKfwB-zdqB7xAmDWtt_zdSulA6g__sH56xusHHHgJM/w640-h534/xx.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 25 Oktober 2022) Nizar Fikkri, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa seluruh bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak diikuti dengan aslinya dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim “sesuai dengan aslinya”.<br /><br />“Kecuali “Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa pada GOR Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Nomor x.700/AI.V.06.01/424.060/2022 tanggal 15 Juni 2022,” ungkap Fikri<br /><br />Fikri menjelaskan, alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa telah dicocokkan dan dinyatakan “sesuai dengan asli”. Apabila mengacu pada asas pembuktian berimbang yang dianut dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, maka sudah sepatutnya, untuk sahnya alat bukti surat, maka terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum juga dicocokkan dan dinyatakan “sesuai dengan aslinya”.<br /><br />“Apakah adil apabila dalam perkara aquo, Terdakwa dinyatakan bersalah merugikan keuangan desa? Mohon Kebijaksaan Majelis Hakim dalam menilai pertanyaan ini,” ucap Fikri dengan nada bertanya<br /><br />Lebih lanjut Fikri menjelaskan, Penuntut Umum mendasarkan dalilnya atas dasar Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT.SBY jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 terhadap Terdakwa Samut serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tanggal 16 Maret 2020 atas nama Yudono.<br /><br />“Bahwa putusan yang menjadi dasar dalil Penuntut Umum tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga belum dapat menjadi dasar suatu argumentasi hukum yang sah, karena tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan lain dari judex yuris terkait perkara tersebut,” kata Fikri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XJVK1SvYu77dVyRYpUp5p7_pzZ43jPlvteI-w3iJZlgYoZlBqlhc1vU1nQxtkiPv_hgzuAVfTqE1epu7o_KbvkeBFqhucod2dARfL6tSsPhpiJ2eKU_TILZMX8RbYlJpHzL6DZlimKzRCFaoCpCqOwiCH-OGFY7IdzgHrqY4mt7vBbzn1OsSsnca/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XJVK1SvYu77dVyRYpUp5p7_pzZ43jPlvteI-w3iJZlgYoZlBqlhc1vU1nQxtkiPv_hgzuAVfTqE1epu7o_KbvkeBFqhucod2dARfL6tSsPhpiJ2eKU_TILZMX8RbYlJpHzL6DZlimKzRCFaoCpCqOwiCH-OGFY7IdzgHrqY4mt7vBbzn1OsSsnca/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Fikri mengatakan, dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, dugaan tindak pidana terjadi atas tindakan pengerukan dan penjualan Galian C di wilayah Tanah Kas Desa yang tidak disetorkan ke Kas Desa, dalam arti tindakan pengerukan dan penjualan tersebut telah terjadi dan telah timbul kerugian nyata yang dialami oleh desa.<br /><br />“Sedangkan dalam perkara a quo: 1. lapak belum terbangun dan jikalau terbangun, maka pembangunan sepenuhnya tidak menggunakan dana desa, karena bersumber dari dana swadaya masyarakat. 2. Tidak terdapat pengalihan tanah oleh Terdakwa kepada pihak manapun. Sehingga tidak terdapat sepeserpun dana desa yang hilang dan/ atau aset desa yang berkurang dalam perkara aquo<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi???- <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a>   </span></span><br /><br />Lebih lanjut Fikri menjelasakna, terkait Tanah Lapangan GOR Warungdowo Bukan Merupakan Tanah Kas Desa. Bahwa dalam mendalilkan tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo sebagai Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Warungdowo, Penuntut Umum telah mengesampingkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa hingga saat ini belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh KantorPertanahan/ BPN setempat atas tanah Lapangan GOR Warungdowo. Proses penerbitan Sertipikat atas Tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo dihentikan atas permintaan dari Pemerintah Desa Warungdowo sendiri<br /><br />Fikri membeberkan, terhadap Tanah Lapangan GOR Desa Warungdowo belum terbit Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang artinya bahkan belum ditetapkan ke dalam pendaftaran sistematis kantor pertanahan atau dengan kata lain, belum terdaftar di kantor pertanahan, sehingga tanah tersebut merupakan tanah bebas yang dikuasai oleh negara. Pencatatan tanah Lapangan GOR Warungdowo sebagai aset desa hanya didasarkan pada Letter C, sedangkan Letter C secara yuridis bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Terdapat klaim dari PT KAI bahwa terdapat tanah milik PT KAI di dalam wilayah Lapangan GOR Warungdowo;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqT4_b5eF1zn-aWSKyzNqvWLlH-3qhCm9kBj2vPdOPezazWMiEGsUHMVf59g_fd91Dn-6VoKNnQ5gHuzYy3XAzklcJhXER6vZdZHwPdl64d27E6K-V-aUgqr4fwnxtw017pdUxs1DBSuLoAQ1V8Vjd5QzhPKCC05NG5uuDF6NgKx8mhJsp4__YXHS/s600/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="600" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqT4_b5eF1zn-aWSKyzNqvWLlH-3qhCm9kBj2vPdOPezazWMiEGsUHMVf59g_fd91Dn-6VoKNnQ5gHuzYy3XAzklcJhXER6vZdZHwPdl64d27E6K-V-aUgqr4fwnxtw017pdUxs1DBSuLoAQ1V8Vjd5QzhPKCC05NG5uuDF6NgKx8mhJsp4__YXHS/w640-h452/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" width="640" /></a></div>“Objek Perkara masih menjadi Objek Sengketa dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terregister dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Bil yang saat ini dalam proses menunggu putusan akhir. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa klaim Pemerintah Desa Warungdowo yang menyatakan bahwa tanah Lapangan GOR Warungdowo merupakan Tanah Kas Desa Warungdowo merupakan klaim yang premature, sehingga seluruh dalil Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan juga merupakan dalil-dalil yang premature, dari dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Kami,” ucap Fikri.<br /><br />Apapun yang di ungkap oleh Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya terkait fakta persidangan, “sepertinya” Majelis Hakim “akan tetap menghukum” Terdakwa. Hal itu terlihat pada saat Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada Selasa, 23 Agustus 2022 mengatakan kepada JPU, agar membuat surat tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan keyakinannya apakah itu Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya.<br /><br />“Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH saat itu (Selasa, 23 Agustus 2022). (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi “TKD” Desa Warungdowo, PH Terdakwa, Nizar Fikkri, SH: Mengungkap Bukti-Bukti Dari JPU Tanpa Ada Aslinya

#Pada Sidang Sebelumnya, Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (R...

»

Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022) yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika)#      </span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/s640/Hakim%20Itong.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUGS6JjSLVOlHA4iOrru4gghFiGdToj2hFm09XLWkS6xFZEjEdDl-EDhwvfuz9RaWGUJlAdwYXApAt4V5M81-baijeIQlzrZoanIpFSuotM8TPvupugF1XOInvCufBaDmRkq3nD3k_Lne_WtVFE42bxC5P6yeZn1QUscJFN1Q2mBQKIs-lweDlqjW-/w364-h640/Hakim%20Itong.jpg" width="364" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Ibarat buah Simalakama, dimakan mati Ibu tidak di makan mati Bapak”. Kalimat inilah yang mungkin dihadapi Ketiga Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Sebab, bila Terdakwa dihukum ringan apalagi bebas, mungkin banyak orang lain termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menilai, karena sesama hakim. Seperti Jaksa menuntut Jaksa dengan tuntutan pidana ringa. <br /><br />Dan bila di hukum atau di Vonis berat, mungkin juga banyak orang lain apalagi Terdakwa yang menilai bahwa Majelis Hakim tidak punya tepo seliro atau solidaritas untuk sesama Hakim. Ibarat ungkapan, <i>“tidak ada tali rotan pun jadi, kalau sesasama profesi harus punya empati”<br /></i><br />Namun yang jelas, hal itu tidaklah berlaku bagi Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sejak mengadili perkara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Tetapi mungkin yang ada dihati dan pikiran Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya ini berkata <i>“Maaf kawan, kami tidak dapat menolongmu karena fakta berkata lain, kamu bersalah”.</i><br /><br />Profesional, adil dan bertindak tegas tanpa pandang bulu demi tegaknya hukum serta menjaga nama banik Hakim Khususnya Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang meliputi Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) untuk menepis pandangan negatif di masyarakat umum<br /><br />Dan nyatanya, Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya sepakah untuk menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta Subsider enam (6) bulan penjara karena dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap dan Gratifikasi Penerimaan Hadiah yang dianggap Suap bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) saat menangani perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby pada tahun 2021 lalu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita yang sama: Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html</a><br /><br />Berita yang sama: M. Hamdan, Panitra Pengganti PN Surabaya Yang Ditangkap KPK Di Vonis 4 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/m-hamdan-panitra-pengganti-pn-surabaya.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid56lUg21jqEZzYL7dqJg-UmIwQMmeFIjs-CLtMlB813uTo7E49WqYmuNTDtt3J8c0cxGFjpg9btUZMNvdNLSGNkxL7SJWeXivblFy-ajjaJFRWyr6l-y4F9615cWrqsb0WKRvzaHl_zJSl9kqIwaUYpXa09tiXmUQTLDHhtKYgtyVdjESgDZ2rVDn/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  </i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br />Berita yang sama: Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4xRbfrFvldqsXoQSk5uoQDvRxlIvz2r347xIN0aMedl5QO5s1JwF4f9u4mH7AISP9HcLR6TXojBeYb7zJAXeLcT217CjNOJFl6VyGdr1PTPtcnM79V7YCUDSOzkp6LFPrDV1aRPuHiCSu6FXbJwUJMjHLBJLuCvinpTeUaj_7qGhuvmSuH0jLhLMA/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar monitor, Terdakwa M. Hamdan (atas) dan Terdakwa RM. Hendro (bahwa sebelah kiri)</span></span></td></tr></tbody></table>Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dan Terdakwa Muhammad Hamdan sama-sama dinyatakan bersalah melannggar Pasal yang sama yaitu Pasal Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</i><br /><br />Terdakwa Muhammad Hamdan dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono sama-sama dituntut dan di Vonis pidana penjara yang sama yaitu masing-masing selama Empat (4) tahun denda sebesar dua ratus juta rupiah Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan pidana tambahan terhadap Terdakwa Muhammad Hamdan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp76 juta Subsider pidana penjara selama lima (5) bulan<br /><br />Menurut Majelis Hakim, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi yang juga Terdakwa Hamdan maupun saksi-saksi lainnya bahwa uang sebesar 390 juta rupiah sudah diterim oleh Terdakwa walau Terdakwa tidak mengakuinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/s640/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9A9CTK9_vOLLqanvlc_8oUdO3Itj_cPt-5unfk0DO040FOivrJQeznY8h9zU-XETFmWhzp_6PpJ81d6v4vM-akHv07bc0bG61sX_aKhbxacb3SRb4Yh6a22s5E-h5Swf2iqmslbRRlEp8Mg1SzmAXkO260MBsPoHVPsgCX5KWiMkW7QOJ2Qv24AzU/w640-h288/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang yang menyeret Hakim Itong, Hamdan dan Hendro ini berawal pada tanggal 17 November 2021. Saat itu Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan <br /><br />Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/s640/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn8yRv38e5SaiSQ964xzyxeicSDQ1RGyL92dEpf-iZXo5e7wWWqPlfotOuPCgcoXSOAyJkE9PLr2RgHgNNbrhAq26z4jwqux17O7bVgAvIQNFVGecht-isg7_yy053RbGvrFSC8Zdb7TqeGU1lZRyZuhnm9-xT5WVJS1UByZj-xR2C4VTiQjrLf0Z7/w640-h288/Keterangan%20Foto%20dalam%20layar%20monitor,%20Terdakwa%20M.%20Hamdan%20(atas)%20dan%20Terdakwa%20RM.%20Hendro%20(bahwa%20sebelah%20kiri).jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan<br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 25 Oktober 2022) yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH  dan dibantu<br />anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Prasthana Yustianto, SE., SH yang dihadir Tim JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Medaeng<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa total uang sebesar Rp450.000.000 yang diterimaa Mohammad Hamdan dari RM. Hendro Kasiono, dengan maksud untuk mempengarhui Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. Hendro Kasiono dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby  <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, perbuaatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgagDep6ieCklxu9SUWtwVXUYQwZ-CzeHU6FpYeXPPsh7DQdT9LhEC1pKYORNDBq6e3I-mEJ4kZFIvrQ1_-Y_FuhVEGa44WTFR6ZQA7DtRP9xuA_fD1xzVJtqnQfPtdSKkXw--5kUcw4cBSt8v_urMOyKLfpDXW3pt4YGdVl_UqDuFtmq_aqxQ5lYbj/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 12 c dan Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Hata benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama enam (6) tahun," ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Itong Isnaini Hidayat langsung mengatakan banding, sementara JPU KPK pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Opini Tipikor Hakim Tipikor Mem-Vonis Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat selama 5 tahun Penjara

#Dua Terdakwa sebelumnya sudah di Vonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dalam kasus yang sama (Tangkap Tangan KPK pada tanggal 2...

»