PH Terdakwa, Zamroni, SH., MH : Sebelum Penyelidikan Dan Penyidikan Kerugian Negara Telah Dikembalikan Sebesar Rp175 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9O17SVj9-QiRsjc8qyxqWaUEbT4THCyVOO5C3d-Zszwuxf9gKKHL86UQugCgSM1YIyi7L9-IJXn3ir0-DZXODz4GfPOvH24MeqD9_2j7cvVXfAEfnMb-X28_nyawdssTaAu686WscZZA/s800/x.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="800" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9O17SVj9-QiRsjc8qyxqWaUEbT4THCyVOO5C3d-Zszwuxf9gKKHL86UQugCgSM1YIyi7L9-IJXn3ir0-DZXODz4GfPOvH24MeqD9_2j7cvVXfAEfnMb-X28_nyawdssTaAu686WscZZA/w640-h560/x.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Zamroni, SH., MH, Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, membacakan Pledoi atau Pembelaannya di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 25 Mei 2021, atas tuntutas Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan terhadap terdakwa atas perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp230.000.000 untuk Pembangunan Kantor Desa yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />Dalam perkaraa ini, JPU Kejari Kabupaten Bangkalan menuntut terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidaan Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4p0vDS-N3I7aKIg9yDyrviPFcFZhwYkShtb64ACzcCiMrDAsi-OlYxwUUn4B9Eoq7upFDjmeJb6T4xiHPEe1C6xw9zEG0WS5u1i4mucDO9jCxZ0jp1QrRTtotO0uhx7hJud1IzgfnMXM/s1023/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="1023" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4p0vDS-N3I7aKIg9yDyrviPFcFZhwYkShtb64ACzcCiMrDAsi-OlYxwUUn4B9Eoq7upFDjmeJb6T4xiHPEe1C6xw9zEG0WS5u1i4mucDO9jCxZ0jp1QrRTtotO0uhx7hJud1IzgfnMXM/w640-h362/2.jpg" width="640" /></a></div>Sementara peridangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual, Selasa, 18 Mei 2021 adalah agenda pembacaan surat Pledoi atau Pembelaan dari PH terddakwa atas Tuntutan JPU terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwandto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH, yang dihadiri JPU dari Kejari Kabupaten Bangkalan. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ada Dua hal yang disampaikan Zamroni, SH., MH selaku Penasehat Hukum (PH) Terdakwa dalam pembelaannya, yaitu mengenai kerugian negara dan pihak lain yang terlibat dalam perkara ini sesuai pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam surat tuntutan JPU<br /><br />Terkait kerugian keuangan negara, Zamroni mengatakan, bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, yaitu mengambil dan menggunakan untuk kepentingan pribadi dan sebelum penyelidikan / penyidikan dimulai, Terdakwa dengan itikad baik serta dengan kesadaran akan kesalahannya sendiri telah mengembalikan ke negara sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) <br /><br />Zamroni mengatakan, fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa Saiful Anam telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hal tersebut diakui secara jelas oleh Terdakwa<br /><br />“Sebelum penyelidikan dan penyidikan atas perkara a-quo dimulai, Terdakwa dengan itikad baik dan dengan kesadaran akan kesalahannya sendiri telah mengembalikan dana Desa/uang negara sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Negara,” kata Zamroni<br /><br />Terkait keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, Zamroni dalam pemebelaannya menanyakan staus saksi Hobir selaku Kepala Desa, Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sesuai pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam surat tuntutan JPU<br /><br />Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Omue6iamdny9dlnOhHsbkkJONWbCuPQoz1QwloPKPvs3jOkW8ckqW005QckikY1t3mRNfkO79vxJGHClM1RkZ_QCY18YlCw3Y-RYPC1j0gozm-v-BlHiT_AKRH7ag0yS5DCClSEeHGA/s1126/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="613" data-original-width="1126" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Omue6iamdny9dlnOhHsbkkJONWbCuPQoz1QwloPKPvs3jOkW8ckqW005QckikY1t3mRNfkO79vxJGHClM1RkZ_QCY18YlCw3Y-RYPC1j0gozm-v-BlHiT_AKRH7ag0yS5DCClSEeHGA/w640-h348/a..jpg" width="640" /></a></div>“Dalam dakwaan Penuntut Umum kurang lengkap terkait dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tidak dijelaskan apa peran Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut,” ucap Zamroni<br /><br />Zamroni mengatakan, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Hobir telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), sedangkan dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum tidak dijelaskan apa peran Hobir<br /><br />“Apakah saksi Hobir telah ditahan atas perkara yang sama dengan Terdakwa ataupun tidak, atau minimal menyebutkan progres atau tahapan penyidikan yang masih dijalani oleh saksi Hobir tersebut. Serta apa peran saksi Hobir sehingga menyebabkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merigikan negara?,” tanya Zamroni dalam pembelaannya. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Zamroni mengatakan, terkait dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Penasihat Hukum dalam hal ini akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 dalam angka 5 disebutkan, Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (Swasta) yang mengembalikan kerugian Negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari<br /><br />“Dalam angka 6 SEMA tersebut disebutkan juga, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain itu. Zamron juga mempertanyakan tentang Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa uang sebesar Rp175.000.000 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bangkalaan pada tanggal 4 Februari 2021. Menurutnya, hal ini perlu dipertanyakaan kepada Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Bangkalan<br /><br />“Apakah Dinas PRKP pernah memberitahukan kepada Kepala Desa Tanagura Barat atau tidak, sehingga keberlakuan SEMA No. 4 tahun 2016 tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum?,” tanya Zamroni dalam Pledoinya<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBfMM3LjdjLp-3KoqQsIMZq6qGe02Y_y-ZhJHNFA8MX8veO6c4mqUJ7CEFQPqqU9MnNVyqEEWHblQ3g8EcxFJW3yC8Fx7DQ4vIuhv5JE26AK4f8o-4QiVBS_pwE7WCeGPHBPmZeDOP9Bo/s638/IMG20210518123428.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="260" data-original-width="638" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBfMM3LjdjLp-3KoqQsIMZq6qGe02Y_y-ZhJHNFA8MX8veO6c4mqUJ7CEFQPqqU9MnNVyqEEWHblQ3g8EcxFJW3yC8Fx7DQ4vIuhv5JE26AK4f8o-4QiVBS_pwE7WCeGPHBPmZeDOP9Bo/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. Jaksa Penuntu Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Mei 2021,, menuntut Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dengan Pidanna Penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidaan Korupsi (TPK) dana Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp230.000.000 untuk Pembangunan Kantor Desa yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Anam dibacakan oleh JPU Hendrik Merbawan, SH dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Selasa, 18 Mei 2021 dalam agenda pembacaan surat Tuntutan JPU terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwandto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zamroni, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, termasuk diantaranya Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes (Pemerintah Desa) Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTuE_XKL5mNFI_Sq_RiuCNDvaQZRwueqgAqgMbV0oC0iixeYwZ8h_KhND3DVzeuDNlwi_un02ZEPzoQF4-3hFXxKvfxtPw46_viywcxeC9GCqxu1c2NsP1yRoczAvgp4DKJuzXjvc1skk/s824/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="824" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTuE_XKL5mNFI_Sq_RiuCNDvaQZRwueqgAqgMbV0oC0iixeYwZ8h_KhND3DVzeuDNlwi_un02ZEPzoQF4-3hFXxKvfxtPw46_viywcxeC9GCqxu1c2NsP1yRoczAvgp4DKJuzXjvc1skk/w640-h516/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian setelah melakukan penarikan uang sebesar Rp230.000.000, dan seluruh uang tersebut langsung dibawa pulang oleh terdakwa ke rumaahnya, dan terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi Hobir selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp230.000.000, dan terdakwa hanya mempergunakan sebesar Rp55.000.000 untuk membeli bahan matrial pembangunan kantor Desa diantaranya batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng. Sehingga terdapat selisih kekurangan Uang sebesar  Rp174.416.000 berdasarkan Hasi penghitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />“MENUNTUT : 1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Saiful Anam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan pidana hukuman terhadap terdakwa Saiful Anam dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Hendrik<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pemebelaan atau Pledoi pada persidangan berikutnya. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dijelaskaan, bahwa erdakwa SAIFUL ANAM selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanagura Barat No1 13 tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi HOBIR selaku Kepala £ Tanagura Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/019/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 pada hari yang tidak dapat diingat lagi den pasti dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten  Bangkalan<br /><br />Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful Anam dan saksi Hobir dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi HADOR selaku Camat Sepulu mengumpulkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Sepulu termasuk saksi HOBIR selaku Kepala Desa Tanagura Barat untuk diberi arahan terkait bantuan keuangan pembangunan kantor Desa di Kantor Kecamatan Sepulu yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebu, saksi HOBIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa perihal bantuan keuangan untuk pembangunan Kantor Desa dan memerintahkan terdakwa untuk membuat proposal pembangunan Kantor "Desa dengan dilampiri SPPT, PBB tanah, Fotoc opy buku leter C, Sketsa peta dan Foto copy KTP Kepala Desa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNih1i42fjvwvnT6XuPvF5zy69D8PBfkG8i5NKPL3zvGjLzLy7fc7Eocw8N22zd3ur-BBW-3hryKBzdAb4se3meOBgYlYO0ZHGWQTyCJNfsOs6faZ1xYVWcSkDS7yMmLsQKLnuEWsPKu0/s640/IMG20210518123453.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="640" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNih1i42fjvwvnT6XuPvF5zy69D8PBfkG8i5NKPL3zvGjLzLy7fc7Eocw8N22zd3ur-BBW-3hryKBzdAb4se3meOBgYlYO0ZHGWQTyCJNfsOs6faZ1xYVWcSkDS7yMmLsQKLnuEWsPKu0/w640-h280/IMG20210518123453.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat Tahun Anggaran 2017 diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan Kepada Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor : 450/237 433.308.13/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Permohonan Bantuan Kantor Desa beserta lampirannya.<br /><br />Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Menyusun Desain prototype (model awal), selanjutnya Desain protorype tersebut diinformasikan ke pihak Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 140/3046 433.110/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihai RAB Pembangunan Kantor Desa<br /><br />Setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017, Bupati Bangkalan mengedarkan pemberitahuan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 412.2/3396/433.110/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, dan selanjutnya Desa diminta mengalokasikan bantuan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017.<br /><br />Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Penerima Bantuan Keuangan melalui Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/169/Kpts/433.013/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembanguan Kantor Desa diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, dan menetapkan juga Desa Tanagura Barat, Kecapatan Sepulu sebagai salah satu Desa yang menerima Bantuan Keuangan senilai Rp230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2u216O8u2Xbr5Yw8v7Hd6YR6qYyUqYsnnx4N3pSUJK3Ak2WSmEKWSdrGzUh1o8kUr52-HDpvwkx4H6hUOC52FezCn_QYRnpZZt3L0E892CLHAUKwwT8bbZuWJvgKDk0_FRju0u-8Unu8/s640/IMG20210518123306.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="640" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2u216O8u2Xbr5Yw8v7Hd6YR6qYyUqYsnnx4N3pSUJK3Ak2WSmEKWSdrGzUh1o8kUr52-HDpvwkx4H6hUOC52FezCn_QYRnpZZt3L0E892CLHAUKwwT8bbZuWJvgKDk0_FRju0u-8Unu8/w640-h290/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses permohonan pencairan dana bantuan pembangunan kantor Desa, pemerintahan Desa harus melampirkan persyaratan yang diantaranya ; 1. Surat permohonan pencairan dari kepala Desa, 2. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, 3. Rencana anggara biaya (RAB), 4. Kwitansi bermaterai Rp6.000 rangkap 3 dengan nilai besaran dana sesuai dengan yang diterima, 5. Foto copy rekening kas pemerintah Desa dari bank yang ditunjuk, 6. Foto copy keputusan kepala Desa tentang rekening kas Desa, 7. Foto copy keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara Desa, 8. Foto copy KTP kepala Desa dan bendahara Desa:, 9. Foto copy NPWP bendahara Desa: 10. Surat pernyataan tanggung jawab terhadap penggunaan dan penyusunan dana kantor Desa bermaterai Rp6.000, 11. Surat pernyataan dari kepala Desa mengenai status tanah Desa yang akan di bangun, 12. Surat kelengkapan perihal status tanah sebagai tanah kas Desa secara legal, 13. Foto tanah kas Desa.<br /><br />Kemudian untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana bantuan pembangunan Kantor Desa, terdakwa membuat Perdes APBDes (Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Kecamatan Sepulu dengan cara mengedit format Perdes yang didapatkan dari Staf kecamatan Sepulu yang diantaranya tahun, nilai dana dan nama Desanya saja lalu diprint/cetak sekaligus, diantaranya Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes Tanagura Barat TA 2017, dan Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 beserta lampirannya diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Daftar hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).<br /></div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya dokumen Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017 beserta lampirannya, diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan kepada saksi HOBIR selaku kepala Desa untuk ditandatangani,<br /><br />Tetapi untuk semua tanda tangan perangkat Desa pada Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes TA 2017, Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada pada Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya dan dalam penetapan Perdes Nomor 2 Tahun 2017 ataupun Perdes nomor 8 Tahun 2017 tentang APBDes Tanagura Barat TA 2017 tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanagura Barat<br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan termasuk diantaranya<br /><br />Selanjutnya berdasar buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat.<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3IoDsc_iieTc_AveOyVmnTpC_5dEvuVWBZXkB2K6dwX_SPxhl4d9MEnINsXvAVKFkpkxwc55UR1vyCABuSK1qxyAF-B-YBNQlYTHJQPoF9aXUngbsYlJKufSo2Rqx0HIzKzeNV1vstHE/s1013/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="727" data-original-width="1013" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3IoDsc_iieTc_AveOyVmnTpC_5dEvuVWBZXkB2K6dwX_SPxhl4d9MEnINsXvAVKFkpkxwc55UR1vyCABuSK1qxyAF-B-YBNQlYTHJQPoF9aXUngbsYlJKufSo2Rqx0HIzKzeNV1vstHE/w640-h460/5.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang, terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya keseleruhan dana bantuan keuangan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa berangkat ke Surabaya lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi HOBIR selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Pada awal tahun 2018, terdakwa ditegur oleh saksi HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat) terkait pelaksanaan pembangunan kantor Desa yang belum selesai. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, terdakwa membelikan beberapa material untuk pembangunan kantor Desa yaitu batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng dengan anggaran sekitar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUBAIRI (tukang bangunan) untuk membangun kantor Desa tersebut, lalu terdakwa meninggalkan Desa Tanagura Barat dengan membawa dana bantuan keuangan tersebut dan belum menyelesaikan pembangunan kantor Desa<br /><br />Berdasarkan Laporan Perhitungan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh saksi Jonny Kurniawan, ST.MT selaku Tim Penilai dalam pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat, realisasi pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat adalah sebesar Rp55.584.00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Hobir tersebut di atas bertentangan dengan : 1. Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakari Bersama Badan Permusyawaratan Desa”. 2. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa”.<br /><br />3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lam Rencana Anggaran Biaya”. 4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.<br /><br />5. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, 6. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”<br /><br />8. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebutkan; “Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalu PPKD dan SKPD Bagian yang bersangkutan”.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM bersama-sama dengan saksi Hobir telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp174.416.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Bantuan Keuangan Tahun 2017 Atas Pembangunan Kantor Tanagura Barat Kecamatan Sepulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019 terkait atas Penggunaan dana Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan Rp230.000.000,00 dicairkan oleh SAIFUL ANAM (Bendahara Desa), 2 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang digunakan oleh Rp55.584.000,00 HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat), 3 Jumlah selisih poin 1 dan 2 sebagai kekurangan Uang Rp. 174.416.000<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor PH Terdakwa, Zamroni, SH., MH : Sebelum Penyelidikan Dan Penyidikan Kerugian Negara Telah Dikembalikan Sebesar Rp175 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Zamroni, SH., MH, Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kab...

»

Korupsi Rp15.3 Juta, Dua Terdakwa Pejabat Diskominfo Pasuruan Dituntut 4 Thn Penjara

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><b>#Kelebihan Bayar atau Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK, tetapi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kajari terbit tanggal 20 November 2020. Dan hasil Audit Inspekorat tanggal 8 Januari 2021, ada yang belum dikembalikan senilai Rp15.300.000. Siapa diberlakang kasus ini?# </b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-HPir4QpayN9_km0VQzIWJgmhAT3LhqlKUd8iQOzRVvIStIFS7pGCxCzatyxInLbGXdlTCmV-3eLFdOs0tTYxqpLFa0wO-YtF28TrkCVWAl7xjq2jnWc5rw6As-HGk5hshwrtfrZT6-0/s700/aa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="700" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-HPir4QpayN9_km0VQzIWJgmhAT3LhqlKUd8iQOzRVvIStIFS7pGCxCzatyxInLbGXdlTCmV-3eLFdOs0tTYxqpLFa0wO-YtF28TrkCVWAl7xjq2jnWc5rw6As-HGk5hshwrtfrZT6-0/w640-h504/aa.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</b></span><br />Siapa dan ada apa dibalik kasus duggan Korupsi Pembuatan Aplikasi  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019 ?. Pertanyaan inilah yang datang dari berbagai masyarakat khususnya dari pihak terdakwa <br /><br />Dan pertanyaan inipun tidak ada salahnya, mengingat adanya dugaan kerugian negara dalam pengadaan/pembuatan 5 Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Diskominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 yaitu ; 1. Sistem Perhitungan Suara (SITURA), 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA), 3. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 4. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 5. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) yang menelan anggaran masing-masing Aplikasi senilai Rp75 juta atau total sebesar Rp37 juta yang berasal dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2019 sudah dikembalikan, jauh sebelum adanya penyidikan yang dilakuan oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan.<br /><br />Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 26 Juni 2020, kelebihan bayar atau kerugian negera dalam pengadaan/pembuatan 5 Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Diskominfotik Kota Pasuruan tahun 2019 sudah dikembalikan ke Kas Daerah Pemkot Pasuruan atas rekemondasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP RI) Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020<br /><br />Dalam perkara ini, jumlah kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 adalah sebesar Rp289.539.742,73 dari total anggaran sebesar Rp375.000.000 untuk pembuatan 5 Aplikasi yaitu; 1. Sistem Perhitungan Suara (SITURA), 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA), 3. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 4. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 5. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) dengan biaya  untuk masing-masing Aplikasi senilai Rp75.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy7Y8gp2aYw2KGrSTyuv7P_MY1Tg3Dz4VczGpsnPmAZywTtK4yPUBnh-ksO4IG3Tx1rq5v9TTMvTe6iIy5RexUTCtbTIXYpxwU_NkDGEHhUzDVCdmS9sDsHjA5LHsu2ftOpzB0QvwlZSM/s1074/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="629" data-original-width="1074" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy7Y8gp2aYw2KGrSTyuv7P_MY1Tg3Dz4VczGpsnPmAZywTtK4yPUBnh-ksO4IG3Tx1rq5v9TTMvTe6iIy5RexUTCtbTIXYpxwU_NkDGEHhUzDVCdmS9sDsHjA5LHsu2ftOpzB0QvwlZSM/w640-h374/b.jpg" width="640" /></a></div>Hasil audit BPK BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang ditujukan kepada Wali Kota Pasuruan dijelaskan, BKP merekomondasikan kepada Wali Kota Pasuruan agar : a. Memberikan teguran kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran), PPkom, Kabid ee-Goverment (sebagai PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran) dan Ppkom untuk memproses kelebihan pembayaran atas Lima Pengadaan Sistim Aplikasi OPD pada Diskominfo sebesar Rp289.539.742,73<br /><br />Dalam laporan BPK BPK RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 menjelaskan, atas rekomendasi tersebut pemerintah Kota Pasuruan melalui Kepala Diskominfotik Kota Pasuruan telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 26 juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dengan rincian: <br />a. PT PIU (PT Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah;<br /><br />e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan;<br /><br />f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcSkWTLfACvWGSq1C_zrTX0GHqtBBrWglO6kuTYg0KNZxz0nkXzmNdszLmCraV15zl8shpzDvhnidThruOAUSH4hzjrDULA9JGe6DykP8OsnFdvOeI73cT6iI2i22K__MsMvc9OeDFobU/s640/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcSkWTLfACvWGSq1C_zrTX0GHqtBBrWglO6kuTYg0KNZxz0nkXzmNdszLmCraV15zl8shpzDvhnidThruOAUSH4hzjrDULA9JGe6DykP8OsnFdvOeI73cT6iI2i22K__MsMvc9OeDFobU/w640-h282/1...jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, pada tanggal 20 November 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020, dengan melibatkan Inspektorat Kota Pasuruan untuk menghitung Kerugian keuangan negara.<br /><br />Dalam laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) dikurangi pengembalian ke Kas Daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000<br /><br />Namun dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, kerugian negara sebesar Rp108.136.366, sementara laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 adalah sebesar Rp15.300.000<br /><br />Dan laporan kedua oleh Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnl51iR5EZHQKEuZIfkDLGemGd0lccjX6VXhfhERA7mp-6dxmS7fxTKGlHuS7GKSY9XtMj6DXjhS6Cy1qQQKgvlWk0_i0SwJTiCjI4pdOrXeJ4D147wShdTUBaO2bKJ4Dj_WV9ndkhjvQ/s640/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnl51iR5EZHQKEuZIfkDLGemGd0lccjX6VXhfhERA7mp-6dxmS7fxTKGlHuS7GKSY9XtMj6DXjhS6Cy1qQQKgvlWk0_i0SwJTiCjI4pdOrXeJ4D147wShdTUBaO2bKJ4Dj_WV9ndkhjvQ/w640-h288/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, kerugian negara sebesar Rp200.903.377, sementara laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 adalah sebesar Rp15.300.000<br /><br />Kemudian penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menetapkan 3 orang tersangka/terdakwa yang dibagi dalam Dua perkara penuntutan, yaitu Pertama ; Dengan Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan juga sebagai PA (pengguna anggaran) bersama Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br /><br />Kedua. Dengan Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggantikan jabatan Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas. <br /><br />Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M sudah dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.00 subsidairpidana penjara selama 2 tahun (sidang pada Senin, 10 Mei 2021)<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Widodo, Djoni Samsuri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan, Kamis, 20 Mei 2021, dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan juga sebagai PA (pengguna anggaran) bersama Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pengembalian Kerugian Negara masing-masing sejumlah Rp15.300.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Pembuatan 2 Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 dan merugikan keuangan negara senilai Rp15.300.000 (bagian dari Rp298 juta yang sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK) berdasarkan penghitungan Inspektrat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T) dibacakan oleh JPU Widodo, Djoni Samsuri dari Kejari Pasuruan dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melalui Virtual (Vidio Conference), Kamis, 20 Mei 2021 dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa I, yaitu Samuel dkk dan Penasehat Hukum Terdakwa I yakni Dr. Solahuddin dkk. Sementara Ke- 2 Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />JPU mengtakan, bahwa perbuatan Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw8XSEtIvvtxtEA3toaMkORBGER1PP4ErQXC5kyMSdMEF8sE4GSuVJVvvwItjdmybQYDGBRtoXMkaZZGsNL5QqOhIlCecijRVFLDKz5SWpBY6qgg3kCA7wkO-hWh88Nd42HvlnAXfo8EA/s1133/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1133" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw8XSEtIvvtxtEA3toaMkORBGER1PP4ErQXC5kyMSdMEF8sE4GSuVJVvvwItjdmybQYDGBRtoXMkaZZGsNL5QqOhIlCecijRVFLDKz5SWpBY6qgg3kCA7wkO-hWh88Nd42HvlnAXfo8EA/w640-h352/f.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, perbuatan Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan  Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan tindak pidana korupsi” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair :<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T dengan Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp15.300.000 (Lima belas juta Tiga ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU diakhir pembacaan Surat Tuntutannya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWGw6rqes2qwERwRifaDkNrR2qmT26QrRwqUst9TDDHOwZcxCcLsU7Ktipz2wycGQneqO43MlLGOiHmeF_xAYyxhnxIOLlYqPISMGWY4g8_KQvFcG-viU07W3R0mdvBOaWfxMrb33vfPc/s720/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="720" height="526" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWGw6rqes2qwERwRifaDkNrR2qmT26QrRwqUst9TDDHOwZcxCcLsU7Ktipz2wycGQneqO43MlLGOiHmeF_xAYyxhnxIOLlYqPISMGWY4g8_KQvFcG-viU07W3R0mdvBOaWfxMrb33vfPc/w640-h526/e.jpg" width="640" /></a></div>Atas surat Tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan dalam waktu 2 pekan kepada Kedua Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya untuk membaut Pledoi atau Pembelaan.<br /><br />Ada yang menggelitik dari tuntutan JPU terkait kerugian negara yang harus dibayar oleh Kedua Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.300.000. Andaikan Kedua Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp15.300.000, berarti ada keuntungan negara dalam perkara ini sebesar Rp415.300.000 atau setidaknya Rp15.300.000<br /><br />Namun JPU Widodo kepada beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa hasil penghitungan Jaksa atas kerugian negara dalam perkara ini dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T adalah sebesar Rp108.136.366 dan kerugian negara dalam perkara ini dengan terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M adalah sebesar Rp200.903.377<br /><br />JPU Widodo menambahkan, fakta persidangan dan hasil penghitungan Inspektorat Kota Pasuruan adalah sebesar Rp15.300.000<br /><br />“Penghitungan Jasa segitu, tapi fakta persidangan dan hasil penghitungan Inspektorat Kota Pasuruan adalah sebesar Rp15.300.000. Biar Hakim nanti yang memutuskan,” kata JPU Widodo <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrda3RUVKgmQzs7WQw9oRuPWnMDkAS8XNyK9lVYihWz6qp1oY3maDMHluvxFrHD_DTWaEYfwhpeWoV6f13dIHXtflgele5SRfUESaLRkrcDTOfSgPL3Uma_WqH4uzV7VWjRh5z3tIOKow/s1280/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrda3RUVKgmQzs7WQw9oRuPWnMDkAS8XNyK9lVYihWz6qp1oY3maDMHluvxFrHD_DTWaEYfwhpeWoV6f13dIHXtflgele5SRfUESaLRkrcDTOfSgPL3Uma_WqH4uzV7VWjRh5z3tIOKow/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom.<br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGZ0dONCLxHWj5cnNKMKFmvxKsQ7TlHw9n7EgUsIDm2cK8oIZlpTnKDHR3-o4dmMbyDN9jX9sPXcb8f2LlhwdGYfOz8GlkYV9PVOYh9chiHWDwuZqJMoBdm4oE6_fbU3VzP7FlrguVrRI/s638/IMG20210510125103.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="638" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGZ0dONCLxHWj5cnNKMKFmvxKsQ7TlHw9n7EgUsIDm2cK8oIZlpTnKDHR3-o4dmMbyDN9jX9sPXcb8f2LlhwdGYfOz8GlkYV9PVOYh9chiHWDwuZqJMoBdm4oE6_fbU3VzP7FlrguVrRI/w640-h256/IMG20210510125103.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang dengan Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M dalam perkara yang sama (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table>Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.<br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan<br /><br />Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.<br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrcm9rVkpFZNXU0eR4aKZfVDm9QiEDA9xX_212ZsXvZA0eD9ecvLZlXLdyZIqx00bqj_xQJrbqA_faBnZWkxGDpK7jHNSzhwodstPjfeBSytSA5636hfw_ZasBPl6pjkSnTXRa15IeyE/s632/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrcm9rVkpFZNXU0eR4aKZfVDm9QiEDA9xX_212ZsXvZA0eD9ecvLZlXLdyZIqx00bqj_xQJrbqA_faBnZWkxGDpK7jHNSzhwodstPjfeBSytSA5636hfw_ZasBPl6pjkSnTXRa15IeyE/w474-h640/1.jpg" width="474" /></a></div>Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).<br /><br />Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019 <br /><br />Akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /> <br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8fs7l8CoYPuoC6G_YYeq6O4MBf4jYZ3poxn5Ub0kP5ncuMZWLZGEWW_OnQRSNhDxm9xJaC2fL67JGYymwHlsm2_H8pByeJqjqLC1Jf9iHDAKKK9iXuTUFYy_KYWPQZ-zLsvAmHI4lGqA/s640/IMG20210225140838.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8fs7l8CoYPuoC6G_YYeq6O4MBf4jYZ3poxn5Ub0kP5ncuMZWLZGEWW_OnQRSNhDxm9xJaC2fL67JGYymwHlsm2_H8pByeJqjqLC1Jf9iHDAKKK9iXuTUFYy_KYWPQZ-zLsvAmHI4lGqA/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK<br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019<br /><br />Bahwa para Tenaga Harian Lepas (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br /><br />Berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk:<br /><br />a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.<br /><br />Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK<br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL<br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:<br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut: 1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019 ; 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7LdtmfpvXVaPcDzLo0vp7vJ1vkBpLm7zHOnR4TtHDELV_q3Y5RypQqH_uksCko6QTWbTgetSZRRt3pLPh7o-y94M2KQP1W9ZBPsF-OSlx-kTcy4wOGAyWU_aXwM87rmZcoV-kZmoo3pc/s951/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="951" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7LdtmfpvXVaPcDzLo0vp7vJ1vkBpLm7zHOnR4TtHDELV_q3Y5RypQqH_uksCko6QTWbTgetSZRRt3pLPh7o-y94M2KQP1W9ZBPsF-OSlx-kTcy4wOGAyWU_aXwM87rmZcoV-kZmoo3pc/w640-h452/a.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.<br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.<br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /><br />Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br /><br /> Yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan<br /><br />Uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"<br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,<br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.<br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal  12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp15.3 Juta, Dua Terdakwa Pejabat Diskominfo Pasuruan Dituntut 4 Thn Penjara

#Kelebihan Bayar atau Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK, tetapi Surat Perintah...

»

Korupsi Rp173 Juta (Sudah Dikembalikan), Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Dituntut 4.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpB2ZMpBrIValqDTmQZuysHoemlc0sHLFlQTi4Vr039robh6ApCpGDAVmwYeOMu8lzHGkI5WdGQv4_81_ZBUp4Isum7bVGwimpjdSx-SC2rkfa_mZwj1E-Xkx2gDA9jPMszTs9LqBD5u4/s1177/IMG20210518123306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1177" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpB2ZMpBrIValqDTmQZuysHoemlc0sHLFlQTi4Vr039robh6ApCpGDAVmwYeOMu8lzHGkI5WdGQv4_81_ZBUp4Isum7bVGwimpjdSx-SC2rkfa_mZwj1E-Xkx2gDA9jPMszTs9LqBD5u4/w640-h290/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntu Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Mei 2021,, menuntut Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dengan Pidanna Penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidaan Korupsi (TPK) dana Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp230.000.000 untuk Pembangunan Kantor Desa yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Anam dibacakan oleh JPU Hendrik Merbawan, SH dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Selasa, 18 Mei 2021 dalam agenda pembacaan surat Tuntutan JPU terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwandto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zamroni, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, termasuk diantaranya Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes (Pemerintah Desa) Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGoux9FrA4tFcB1DejdtciS2q7RAi94eR4C0XwPkzNQPkzx63C6Zv6nH9RU-OcGLHXKPstkhNjLDaX5bKP3IpMfaG0FLXdIoIHcuDWCbzsmhdIHVE7PI4wVDncA_RJRfL8QLLAPpJKH4/s1366/IMG20210518123428.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="1366" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGoux9FrA4tFcB1DejdtciS2q7RAi94eR4C0XwPkzNQPkzx63C6Zv6nH9RU-OcGLHXKPstkhNjLDaX5bKP3IpMfaG0FLXdIoIHcuDWCbzsmhdIHVE7PI4wVDncA_RJRfL8QLLAPpJKH4/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang sebesar Rp230.000.000, dan seluruh uang tersebut langsung dibawa pulang oleh terdakwa ke rumaahnya, dan terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi Hobir selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp230.000.000, dan terdakwa hanya mempergunakan sebesar Rp55.000.000 untuk membeli bahan matrial pembangunan kantor Desa diantaranya batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng. Sehingga terdapat selisih kekurangan Uang sebesar  Rp174.416.000 berdasarkan Hasi penghitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />“MENUNTUT : 1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Saiful Anam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan pidana hukuman terhadap terdakwa Saiful Anam dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Hendrik<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pemebelaan atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Dari surat tuntutan JPU, Terdakwa tidak dituntut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp174.416.000, karena memang terdakwa sudah mengebalikannya sebelum terdakwa diserer ke Pengadilan untuk diadili. Hal ini juga disampaikan Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Terdakwa sudah mengembalikannya tapi tuntutannya Empat tahun denda Dua ratus juga,” kata Zamroni <br /><br />Memang, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus sanksikan dipidananya, terlebih pengembalian itu dilakukan setelah penyidikan atau saat proses persidangan<br /><br />Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCtJquDp5SH0CrYloWdGDhwtUhTbq6rXSyiBf2qUPNppP-60xun42xsCat4gTr2hFTdR3yhbjrjzlErYmNj42xcyl92lYiWsy3iHIiSG1g6ps_vKYi6kh5D-qtUL6Flp3K1fTngKEz9y8/s1203/IMG20210518123453.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1203" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCtJquDp5SH0CrYloWdGDhwtUhTbq6rXSyiBf2qUPNppP-60xun42xsCat4gTr2hFTdR3yhbjrjzlErYmNj42xcyl92lYiWsy3iHIiSG1g6ps_vKYi6kh5D-qtUL6Flp3K1fTngKEz9y8/w640-h280/IMG20210518123453.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun disisi lain, pakar hukum Pidana maupun beberapa JPU saat membacakan surat tuntutannya, begitu juga saat Majelis Hakim membacakan putusannya dalam beberapa kasus perkara Korupsi terkait Pengembalian kerugian keuangan negara  adalah sebagai salah satu hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa<br /><br /> Hal ini tidak berlaku bagi Terdakwa Saiful Anam yang sudah mengembalikan uang sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp174.416.000. <br /><br />Buktinya, Terdakwa Saiful Anam dijerat dalam 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Dalam Pasal 2 ayat (1), hukuman pidana paling singkat adalah 4 tahun. <i>Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i><br /><br />Sementara PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1/2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan 7<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rpl.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Ayat (2) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampa1 dengan Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah); dan e. kategori paling rmgan, sampai dengan Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).</i><br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-nKo4VN3Wk55nrfiSwRvvIGOO2cvMIRHaP1j94TSfR7NV9iUQoce90Nc9fwrpUiNOHa3tNfC7iEwNqIb1SIKUfrnGIaUVN_cicF0DKuU25G-9ZLqdoScIzic4wGpVVHgu-kjeDLHnNf0/s1160/IMG20210518123349.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1160" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-nKo4VN3Wk55nrfiSwRvvIGOO2cvMIRHaP1j94TSfR7NV9iUQoce90Nc9fwrpUiNOHa3tNfC7iEwNqIb1SIKUfrnGIaUVN_cicF0DKuU25G-9ZLqdoScIzic4wGpVVHgu-kjeDLHnNf0/w640-h290/IMG20210518123349.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa erdakwa SAIFUL ANAM selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanagura Barat No1 13 tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi HOBIR selaku Kepala £ Tanagura Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/019/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 pada hari yang tidak dapat diingat lagi den pasti dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten  Bangkalan<br /><br />Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful Anam dan saksi Hobir dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi HADOR selaku Camat Sepulu mengumpulkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Sepulu termasuk saksi HOBIR selaku Kepala Desa Tanagura Barat untuk diberi arahan terkait bantuan keuangan pembangunan kantor Desa di Kantor Kecamatan Sepulu yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebu, saksi HOBIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa perihal bantuan keuangan untuk pembangunan Kantor Desa dan memerintahkan terdakwa untuk membuat proposal pembangunan Kantor "Desa dengan dilampiri SPPT, PBB tanah, Fotoc opy buku leter C, Sketsa peta dan Foto copy KTP Kepala Desa.<br /><br />Selanjutnya Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat Tahun Anggaran 2017 diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan Kepada Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor : 450/237 433.308.13/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Permohonan Bantuan Kantor Desa beserta lampirannya.<br /><br />Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Menyusun Desain prototype (model awal), selanjutnya Desain protorype tersebut diinformasikan ke pihak Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 140/3046 433.110/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihai RAB Pembangunan Kantor Desa<br /><br />Setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017, Bupati Bangkalan mengedarkan pemberitahuan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 412.2/3396/433.110/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, dan selanjutnya Desa diminta mengalokasikan bantuan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017.<br /><br />Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Penerima Bantuan Keuangan melalui Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/169/Kpts/433.013/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembanguan Kantor Desa diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, dan menetapkan juga Desa Tanagura Barat, Kecapatan Sepulu sebagai salah satu Desa yang menerima Bantuan Keuangan senilai Rp230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-5Vl1i3Y-zipZMi26jTw251fZH9spoyJTvnuQZbCsEfLwB3Tj9kb_83OmCE6iJPQdtHorSUM7tltcw-WQwyZtEHfXQgB9IJz18gqejK9TRO63QejDyjwgXnsqVCjkIgMni2xYfyjbIQs/s1366/IMG20210518123428.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="1366" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-5Vl1i3Y-zipZMi26jTw251fZH9spoyJTvnuQZbCsEfLwB3Tj9kb_83OmCE6iJPQdtHorSUM7tltcw-WQwyZtEHfXQgB9IJz18gqejK9TRO63QejDyjwgXnsqVCjkIgMni2xYfyjbIQs/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam proses permohonan pencairan dana bantuan pembangunan kantor Desa, pemerintahan Desa harus melampirkan persyaratan yang diantaranya ; 1. Surat permohonan pencairan dari kepala Desa, 2. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, 3. Rencana anggara biaya (RAB), 4. Kwitansi bermaterai Rp6.000 rangkap 3 dengan nilai besaran dana sesuai dengan yang diterima, 5. Foto copy rekening kas pemerintah Desa dari bank yang ditunjuk, 6. Foto copy keputusan kepala Desa tentang rekening kas Desa, 7. Foto copy keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara Desa, 8. Foto copy KTP kepala Desa dan bendahara Desa:, 9. Foto copy NPWP bendahara Desa: 10. Surat pernyataan tanggung jawab terhadap penggunaan dan penyusunan dana kantor Desa bermaterai Rp6.000, 11. Surat pernyataan dari kepala Desa mengenai status tanah Desa yang akan di bangun, 12. Surat kelengkapan perihal status tanah sebagai tanah kas Desa secara legal, 13. Foto tanah kas Desa.<br /><br />Kemudian untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana bantuan pembangunan Kantor Desa, terdakwa membuat Perdes APBDes (Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Kecamatan Sepulu dengan cara mengedit format Perdes yang didapatkan dari Staf kecamatan Sepulu yang diantaranya tahun, nilai dana dan nama Desanya saja lalu diprint/cetak sekaligus, diantaranya Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes Tanagura Barat TA 2017, dan Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 beserta lampirannya diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Daftar hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).<br /><br />Selanjutnya dokumen Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017 beserta lampirannya, diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan kepada saksi HOBIR selaku kepala Desa untuk ditandatangani,<br /><br />Tetapi untuk semua tanda tangan perangkat Desa pada Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes TA 2017, Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada pada Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya dan dalam penetapan Perdes Nomor 2 Tahun 2017 ataupun Perdes nomor 8 Tahun 2017 tentang APBDes Tanagura Barat TA 2017 tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanagura Barat<br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan termasuk diantaranya<br /><br />Selanjutnya berdasar buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat.<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ74ClmM91jWlqYMGygF3DVirA71IBLJ2GejiWlVG8GJRN2Tz_g6XrQkHOifV4UGTrx_HbKppHszF_BXGx9ggcXZsah60i3JzSrsqZ9pyqO0bvJC4tC_-CzpzL6AV0EAyq9jf0vLfBxPs/s1177/IMG20210518123306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1177" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ74ClmM91jWlqYMGygF3DVirA71IBLJ2GejiWlVG8GJRN2Tz_g6XrQkHOifV4UGTrx_HbKppHszF_BXGx9ggcXZsah60i3JzSrsqZ9pyqO0bvJC4tC_-CzpzL6AV0EAyq9jf0vLfBxPs/w640-h290/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang, terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya keseleruhan dana bantuan keuangan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa berangkat ke Surabaya lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi HOBIR selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Pada awal tahun 2018, terdakwa ditegur oleh saksi HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat) terkait pelaksanaan pembangunan kantor Desa yang belum selesai. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, terdakwa membelikan beberapa material untuk pembangunan kantor Desa yaitu batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng dengan anggaran sekitar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUBAIRI (tukang bangunan) untuk membangun kantor Desa tersebut, lalu terdakwa meninggalkan Desa Tanagura Barat dengan membawa dana bantuan keuangan tersebut dan belum menyelesaikan pembangunan kantor Desa<br /><br />Berdasarkan Laporan Perhitungan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh saksi Jonny Kurniawan, ST.MT selaku Tim Penilai dalam pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat, realisasi pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat adalah sebesar Rp55.584.00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Hobir tersebut di atas bertentangan dengan : 1. Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakari Bersama Badan Permusyawaratan Desa”. 2. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa”.<br /><br />3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lam Rencana Anggaran Biaya”. 4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.<br /><br />5. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, 6. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”<br /><br />8. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebutkan; “Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalu PPKD dan SKPD Bagian yang bersangkutan”.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM bersama-sama dengan saksi Hobir telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp174.416.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Bantuan Keuangan Tahun 2017 Atas Pembangunan Kantor Tanagura Barat Kecamatan Sepulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019 terkait atas Penggunaan dana Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan Rp230.000.000,00 dicairkan oleh SAIFUL ANAM (Bendahara Desa), 2 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang digunakan oleh Rp55.584.000,00 HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat), 3 Jumlah selisih poin 1 dan 2 sebagai kekurangan Uang Rp. 174.416.000<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div></div>

Opini Tipikor Korupsi Rp173 Juta (Sudah Dikembalikan), Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Dituntut 4.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Jaksa Penuntu Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pen...

»