Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk Dituntut 6 Thn Penjara Karena Perkara Gratifikasi dan TPPU Rp25 M

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b></u> Siapapun yang terlibat sesuai fakta  persidangan akan dipertimbangkan dan akan kami laporkan ke Pimpinan</span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhppvm1KClsLmzFxQfHvzJ1ZRfCBf-HlXkoLLBsslL_6nenyW5ImOKuREoWOikFpLb1I4pr4xl-hT9_c3axJgs8hxj61EFCLIDZR2gX_xHLo-g1nEPye2Tm_JsT3wNVpcnxirzfy1GU0oM/s1334/IMG20210517133612.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhppvm1KClsLmzFxQfHvzJ1ZRfCBf-HlXkoLLBsslL_6nenyW5ImOKuREoWOikFpLb1I4pr4xl-hT9_c3axJgs8hxj61EFCLIDZR2gX_xHLo-g1nEPye2Tm_JsT3wNVpcnxirzfy1GU0oM/w640-h258/IMG20210517133612.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 17 Mei 2021, menuntut terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2008 – 2018 dengan pidanna Penjara selama 6 Tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) subsidair 4 tahun penjara karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp25.657.163.915 sejak tahun 2013 – 2016, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan untuk membeli sebindang tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk seharga Rp9.536.061.138 <br /><br />Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Taufiqurrahman dibacakan JPU KPK Arif Suhermant dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference) dihapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa. Sementaara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman selama 7 tahun sebagai terpidana dalam kasus Korupsi Suap dan juga karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhixOJx1kDwXZ8-FS2uuiWgGUeKj3U6eHh28qeJzt9XwAq4cr08lpa3XVNZt6d2Spow8fyeJlTLs09mz2pbFKVkpSCiprLbux4DtivLBuj8aBA6Wok3sYzseBLK3ltfLJr-oVplzrTRn5o/s981/IMG20210517133627.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="529" data-original-width="981" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhixOJx1kDwXZ8-FS2uuiWgGUeKj3U6eHh28qeJzt9XwAq4cr08lpa3XVNZt6d2Spow8fyeJlTLs09mz2pbFKVkpSCiprLbux4DtivLBuj8aBA6Wok3sYzseBLK3ltfLJr-oVplzrTRn5o/w640-h346/IMG20210517133627.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutan JPU KPK menyebutkan, terdakwaTaufiqurrahman didakwa melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana terkait penerimaan Hadiah Berupa Uang yang totalnya sebesar Rp25.657.163.915</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain melanggar Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), terdakwaTaufiqurrahman juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, terkait pengalihan uang sebesar Rp9.536.061.138 untuk pembelian sebidang tanah seluas 30.665m2 dan 2 unit mobil yaitu Jeep Wrangler Sahara Artic 4D dan Mercy Smart Fortwo warna Abu-abu Tua serta pemberian uang untuk dana kampanye H. Amis sebagai Calon Bupati Ponorogo tahun 2015 sebesar Rp 1,2 miliar<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang yang diterima Terdakwa Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari fee proyek, melainkan dari beberapa pegawai yang lulus CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil atau yang sekerang disebut ASN atau Aparatur Spil Negara) yang nilainya bervariasi antara 50 juta bagi lulusan SMA, sebesar Rp60 juta untuk D4 (Diploma Empat) dan Rp 70 juta bagi Ijazah S1 (Strata Satu)<br /><br />Selain uang dari pegawai yang lulus CPNS, ada juga uang hasil jual beli jabatan yang nilainya juga bervariasi dilihat dari jabatan. Untuk jabatan Camat, antara 100 – 200 juta rupiah, untuk Kepala Dinas antara 400 juta dan untuk jabatan Sekda (Sekretaris Daerah) seharga 1 miliar rupiah<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5npQx22m5gLr8dbBFEwky9a6LhFosGLl8wOv7niAhv9VNmVJTHoNu8-_Mnmh_Dm2gMB_a7Ah9zBSUEz_4_scMoPXzwAbnu2SaU5wC86Jr95_HwVIe89K3fwg5UrtNSsYRj0eLBJgcZrw/s1334/IMG20210517133619.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5npQx22m5gLr8dbBFEwky9a6LhFosGLl8wOv7niAhv9VNmVJTHoNu8-_Mnmh_Dm2gMB_a7Ah9zBSUEz_4_scMoPXzwAbnu2SaU5wC86Jr95_HwVIe89K3fwg5UrtNSsYRj0eLBJgcZrw/w640-h260/IMG20210517133619.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari fakta persidangan juga terungkap (Senin, 1 Januari 2021), ternyata uang ‘haram’ itu juga ‘mengalir’ ke Polres, Kejaksaan Negeri, BPKP, LSM dan Wartawan termasuk pemberian proyek ke beberapa anggota DPRD Kabupaten Nganjuk diantaranya Tatit Heru Tjahjono, M.Md dari F-PDIP (saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk peeode 2019 – 2024) melaui Agus Subagio dan Sri Widyastuti atas perintah Terdakwa Taufiqurrahman <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kasus Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang dan TPPU yang menyeret Taufiqurrahman ke penjara untuk kedua kalinya, berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017. <br /><br />Karena fakta yang terungkap dalam persidangan,  bahwa terdakwa Taufiqurrahman ternyata tidak hanya menerima uang dari M. Bisri dan Hariyanto (Keduanya sudah terpidana), melainkan dari para Kepala Dinas, Camat maupun pegawai dilingkungan Pemda Kab. Nganjuk termasuk dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek APBD di Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Sementara perkara yang menyeret Tufiqurrahman, ibarat Peribahasa, “Sudah jatuh tertimpa tangga, terinjak pula”. Bayangkan. Jabatan Bupati berakhir dengan “tragis” karena tertangkap tangan KPPK, masuk penjara. Selain dipenjara selama 7 tahun dalam kasus Korupsi Suap, Hak Politik Tufiqurrahman juga divabut selama 3 tahun.<br /><br />Belum selesai menjalani hukuman penjara selama 7 tahun sebagai terpidana Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Tuafiqurrahman kembali dituntut pidana penjara selama 6 tahun atas 2 (dua) perkara sekaligus yaitu Gratifikasi dan TPPU</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XYkZ5smVs2_EfL8BipHdo1wqfUynf83Jo60CcArZhnjo9gK0ql-eX1nSSLOnIYWYafAjJfWCrLs_tar0TiXBuCNLCLacLyGSH9JqcjfC0cWbe4iscdl7xZ2iITSFlE2ceapEQF4vU7U/s640/IMG20210215144235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="640" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XYkZ5smVs2_EfL8BipHdo1wqfUynf83Jo60CcArZhnjo9gK0ql-eX1nSSLOnIYWYafAjJfWCrLs_tar0TiXBuCNLCLacLyGSH9JqcjfC0cWbe4iscdl7xZ2iITSFlE2ceapEQF4vU7U/w640-h560/IMG20210215144235.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Peribahasa yang berbunyi, “Berakit-rakit ke Hulu, berenang-renang ke Tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian” inipun sepertinya tak berlaku bagi Taufiqurrahman yang sudah bersusah payah untuk menduduki jabatan Bupati Nganjuk selama 2 Periode (2008 – 2018). Apa dikata, ‘nasib berkata lain, sebab nikmat membawa sengsara”<br /><br />Bayangkan. Pada tahun 2008, Taufiqurrahmman sukses menduduki jabatan Bupati Nganjuk hingga 2 periode (2008 – 2013 dan 2013 - 2018). Yang paling sukses diraih Taufiqurrahman adalah pada tahun 2016 saat KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi. <br /><br />Taufiqurrahman lewat Tim Pengacaranya, sukses mengalahkan KPK melalui Pra Peradilan pada awal tahun 2017. Namun apa dikata, ‘nasib berkata lain, Taufiqurrahman akhirnya harus masuk penjara secara memalukan’ setelah KPK ‘meringkusnya’ pada tanggal 24 Oktober 2017 di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan mengamnakan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon (HP)<br /><br />Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang di dua tempat, yakni di Jakarta sejumlah 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan Harian Radar Jawa Pos Group, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang  saat itu menjabat Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver atau supir. KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon dari. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF7PvP1oTYxqQ775CnU5bIxRbTDSAE7aUE0gAlrHJACGCG-hoJe8y8KkaCFq9dlq_-PSI-4C5jmbCIUe4JU5eiW4yMDQopQTgYUEjT-pdmOhZ5qWeC0Spu5UnR6IN3jjgK8R9TULqrZlg/s640/Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF7PvP1oTYxqQ775CnU5bIxRbTDSAE7aUE0gAlrHJACGCG-hoJe8y8KkaCFq9dlq_-PSI-4C5jmbCIUe4JU5eiW4yMDQopQTgYUEjT-pdmOhZ5qWeC0Spu5UnR6IN3jjgK8R9TULqrZlg/w640-h640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div>Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Kabupaten Nganjuk, dantaranya Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa barang bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yang berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />Namun kemudian, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka/terdakwa yang saat ini sudah terpidana, yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU terhadap Terdakwa Taufiqurrahman yang dibacakan oleh JPU KPK Arif Suhermanto di persidangan (Senin, 17 Mei 2021) mengatakan, selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa Taufiqurrahman telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan yang mengerjakan proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah)<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto membeberikan uang yang diterima oleh Terdakwa Taufiqurrahman, yaitu ; 1. Tahun 2013 – 2016. Penerimaan uang sebesar Rp14.205.000.000 dari fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016 melalui Masduqi selaku mantan Kepala Dinas; 2. Tahun 2014, penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sebesar Rp330.000.000 melalui Agoes Soebagio dan Hanif ; 3. Tahun 2014 – 2015. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk sebesar Rp2.225.000.000 melalui Agoes Soebagio ; 4. Tahun 2014 -2017. Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono sebesar Rp2.980.163.915 ; <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWkYvXWeJ43j_YyTBOY7SaoK52wVXuuJvGYv4y7ByW3ePX6xd0Am6h4tngWDAlTodJYCpJ9Lbtc7Xq4y6THnvAenhVt45hkKJinIdwmcCg4GHSlcJtQavYNDlXypErSx5mTxEUB1y8xIE/s1366/IMG20210517150755.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="1366" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWkYvXWeJ43j_YyTBOY7SaoK52wVXuuJvGYv4y7ByW3ePX6xd0Am6h4tngWDAlTodJYCpJ9Lbtc7Xq4y6THnvAenhVt45hkKJinIdwmcCg4GHSlcJtQavYNDlXypErSx5mTxEUB1y8xIE/w640-h256/IMG20210517150755.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2017, penerimaan uang dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.367.500.000 ; 6. Tahun 2017, penerimaan uang dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.720.000.000 ; 7. Tahun 2014 – 2016, penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk sebesar Rp464.500.000 ; 8. Tahun 2017, penerimaan uang dariHarjanto dan Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp265.000.000 ; 9. Pada tanggal 27 Desember 2015. Penerimaan uang dari Harsono dan Achmad Sulkan sebesar Rp2.000.000.000 dan 10. Pada bulan April 2017. Penerimaan uang dari Tri Basuki Widodo dan Feeri Hendro Warsono sebesar Rp100.000.000<br /><br />“Sejak Terdakwa Taufiqurrahman menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alasan atau hak yang sah menurut hukum,” ujar JPU KPK<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK Arif Suhermanto dalam surat tuntutannya mengatakan, bahwa Terdakwa Taufiqurrahman telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut. Lanjut JPU KPK Arif Sehermanto, untuk pembelian tanah seluas 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk (126.558m2), di Dusun Puhtulis, Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk (34.649m2) dan di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos,  Kabupaten Nganjuk<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnO8R6vvynOHO4cTt_KI-gynEmf9u9r3UQRibuu7jveOyfuUfqcUceqKYsECkO72ko1yIBIki_nH_uc3xBZ-_C4zrskWT4b-KueSe0NAB2Md6D2f5RIHyvTYx6m4dzCUdi4lhEaJ_22o/s640/IMG20210201141910.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnO8R6vvynOHO4cTt_KI-gynEmf9u9r3UQRibuu7jveOyfuUfqcUceqKYsECkO72ko1yIBIki_nH_uc3xBZ-_C4zrskWT4b-KueSe0NAB2Md6D2f5RIHyvTYx6m4dzCUdi4lhEaJ_22o/w640-h288/IMG20210201141910.jpg" width="640" /></a></div>Selain pembelian sebidang tanah, terdakwa juga membeli 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna Abu-abu Tua, Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. Amin sebagai Bupati Ponorogo periode 2015 – 2020 (tapi kalah.Red)<br /><br />“Bahwa uang tersebut, diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” pungkas JPU KPK Arif<br /><br />Terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU terdakwa yang juga terpidana Taufiqurrahman, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, siapapun yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pertimbangan untuk disampaikan ke Pimpinan KPK<br /><br />“Siapapun yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pertimbangan untuk disampaikan ke Pimpinan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pimpinan KPK akan benar-benar mengusut tuntas kasus ini hinga ke ‘akar-akarnya’ <i>atau “akan tuntas begitu saja seiring bergantinya watu?</i>”<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVey53vtLY0wHQqNuIl7ayec2of-4fjKRKsdiWwBdlW4FmPLwluOtWvFT4zwhdY_0pORaVG784nZc0Nbcld735uS2e0JeiPtT-s84kf6EG5-MpzAp_Y4u2fMOxkgbtSgHs4r-zFqhbLs/s640/IMG20210215172655.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVey53vtLY0wHQqNuIl7ayec2of-4fjKRKsdiWwBdlW4FmPLwluOtWvFT4zwhdY_0pORaVG784nZc0Nbcld735uS2e0JeiPtT-s84kf6EG5-MpzAp_Y4u2fMOxkgbtSgHs4r-zFqhbLs/w640-h288/IMG20210215172655.jpg" width="640" /></a></div>Sebab, kasus Perkara Korupsi yang masih <i>“meninggalkan noda”</i> karena belum tuntas ditangani KPK sejak <i>abad 20</i> (2017) hingga<i> abad 21</i> (tahun 2021) adalah kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B bersama 2 Kepala Dinas Pemprov Jatim, dan kasus Perkara Korupsi yang menyeret 14 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur, yaitu ; <br /><br />1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Suapm Gratifikasi dan TPPU, status terpidana), ; <br />2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana), ; <br />3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana dan terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU saat ini menunggu Vonis), ; <br />4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana)<br />5. Wali Kota Mojokerto (Alm) Mas’ud Yunus (lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, semuanya berstatus terpidana)<br />6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, status terpidana)<br />7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Penyidikan KPK  terkait kasus suap pembasan APBD terhadap seluruh anggota DPRD Kota Malang, 45 torang sudah berstatus terpidana) <br />8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha bersama Wakil Bupati Malang A. Subhan (penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower sudah berstatus terpidana dan Mustofa Kamal Pasha kembali berstatus tersngka dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU)  <br />9. Bupati Bangkalan (Alm) Fuad Amin (Kasus Tangkap Tangan KPK)<br />10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana),;<br />11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana),;<br />12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, status terpidana dalam 2 perkara, yaitu Korupsi Suap dan Gratifikasi),;<br />13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, status terpidana)<br />14. Bupati Sidoarjo Saifil Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, status terpidana)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWhfOUYBINWbrRL-HziN0YVymPxCrK5slYfnxNtOSI9fhGrV8oJnOLrHXa07CaJldmO1tclADCUxH2_hUW178sboGKxIUBwRNdmse8xTkCYez5I_cPkvccWOETFvBrvYF_-cdgZJdbsww/s639/IMG202012211352381.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWhfOUYBINWbrRL-HziN0YVymPxCrK5slYfnxNtOSI9fhGrV8oJnOLrHXa07CaJldmO1tclADCUxH2_hUW178sboGKxIUBwRNdmse8xTkCYez5I_cPkvccWOETFvBrvYF_-cdgZJdbsww/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div>Sementara kasus dugaan Korupsi proyek Pembangunan Rumah Sakit Unair tahun 2007 – 2010 yang menelan anggaran sebesar Rp 300 miliar yang diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 85 miliar, dimana KPK telah menetapkan mantan Rektor periode 2006 – 2015 hingga saat ini belum juga jelas, apakh sudah dihentikan (SP3) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, <br /><br />Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, <br /><br />Di suatu tempat di Kota Surabaya, di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv3Q4Tfa6KKMykHF6qWbe9WBKexwmWE2hN3aB4iwDE4drkxHF54SZ9ZAYzfUC-1NBaXC4e6b8aDDaEUmQ-TY5IpbgGWi2lLmtuWU4DvWlSzuLXTcOxoT_0AIR_qZvB7t1_RyF_lrnivA/s640/IMG20210215132354.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv3Q4Tfa6KKMykHF6qWbe9WBKexwmWE2hN3aB4iwDE4drkxHF54SZ9ZAYzfUC-1NBaXC4e6b8aDDaEUmQ-TY5IpbgGWi2lLmtuWU4DvWlSzuLXTcOxoT_0AIR_qZvB7t1_RyF_lrnivA/w640-h288/IMG20210215132354.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau sekitar jumlah itu (Rp25.657.163.915) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczW_dSIn4NM0JB6DSp6yLYA2pkn9Ifklx-lEbYE1FDgZXIP2RiM-riUxhcfrZNk3OQ1WfCxVGIKqpVd4axYWSuYHejzAIWdKWjZO9Ap8zq4HcyeWqp86tVGCE-qcb40ZI1prxfGtLh9I/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczW_dSIn4NM0JB6DSp6yLYA2pkn9Ifklx-lEbYE1FDgZXIP2RiM-riUxhcfrZNk3OQ1WfCxVGIKqpVd4axYWSuYHejzAIWdKWjZO9Ap8zq4HcyeWqp86tVGCE-qcb40ZI1prxfGtLh9I/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: large;">1.</span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp14.205.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, dengan rincian sebagai berikut :</b></span><br /> <br /><b><span style="font-size: medium;">a.</span></b> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :<br /><br />- Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HANY ADI NUGROHO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9zOZtz2hCgRB8169Kg61OKv2yza4zlWXN1SACggGM_vX2qdhhyGo6W8t8Ydu3VEL95Nmm65uH5Ab-BzBaYe-CGoFxzUdGPywH4BhJXuMmbzlYq6ksc2mXmzN0zZLIJ_mAE3CDvUC-uhA/s640/IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9zOZtz2hCgRB8169Kg61OKv2yza4zlWXN1SACggGM_vX2qdhhyGo6W8t8Ydu3VEL95Nmm65uH5Ab-BzBaYe-CGoFxzUdGPywH4BhJXuMmbzlYq6ksc2mXmzN0zZLIJ_mAE3CDvUC-uhA/w640-h378/IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tanggal 12 Februari 2018, Sidang terdakwa/Terdpidana Ibnu Hajar dan Suandi</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> b. </b>Pada bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk </span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>c. </b>Pada tahun 2014, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>d</b>. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<b><br /></b></span><br />- Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:<br /><br />- Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br />- Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1jc794eda6wtj3ucctfXmOBM2xoP51-6Fz_XANSjP3LhKLoBBOgHuI7b5yMnSw5wqRJoysiDH_u7aQEIGpsnW6QtV44bTUW352qYZiy-x2wOF5cV-Wrqeu3bhrohMx-ttQFbAG-DHapY/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1jc794eda6wtj3ucctfXmOBM2xoP51-6Fz_XANSjP3LhKLoBBOgHuI7b5yMnSw5wqRJoysiDH_u7aQEIGpsnW6QtV44bTUW352qYZiy-x2wOF5cV-Wrqeu3bhrohMx-ttQFbAG-DHapY/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">e. </span></b>Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />-Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXq2Ytmp3qVWQn-I_Y2swzMKx-7W74NE_PaXhigbthNyhQioSTsc7lXMRjtgoq-5qV0CqD6gvRWmiImwB1AdspRE7IPDM_h-g_9SMfL2Pwjrw5FehhBRdqVi2BRmmhPm3RlElPuKltfgc/s640/IMG20210215172637.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXq2Ytmp3qVWQn-I_Y2swzMKx-7W74NE_PaXhigbthNyhQioSTsc7lXMRjtgoq-5qV0CqD6gvRWmiImwB1AdspRE7IPDM_h-g_9SMfL2Pwjrw5FehhBRdqVi2BRmmhPm3RlElPuKltfgc/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>f.</b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />-Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />Foto 12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa Harjanto dan tedakwa Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>2.    Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikIpu6bq_gku2CNYIwqJC1CTZLwaZoziyceGUTpPDn8IX7xAn5xkNGHF67LojNPAXnR6TbBl5de2OXLEDmmCgkhh2Zb8E6aWIqi3PLGd1ffCX-X66eQDzr2NppWbXZe-sGC0WBYV337kw/s639/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikIpu6bq_gku2CNYIwqJC1CTZLwaZoziyceGUTpPDn8IX7xAn5xkNGHF67LojNPAXnR6TbBl5de2OXLEDmmCgkhh2Zb8E6aWIqi3PLGd1ffCX-X66eQDzr2NppWbXZe-sGC0WBYV337kw/w400-h225/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="400" /></a></div>- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000 dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000, Rp100.000.000 dan Rp50.000.000 yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF QOYYIM.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>3. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:</b></span><br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Foto 12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa/Terpidanna Harjanto dan tedakwa/terpidana Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>4.    Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:<br /></b></span><br /><span style="font-size: medium;"><b>a.</b></span> Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWEmdd1aaOBbLwk8Ts3fXA4qKWB-g-kVEw0bPAQjDBonRRgHtGl32HBCwjb-gFMWhlZ_91OZuqo129PgjicJMyqsGRsJX8ME6SliVMibYcaAOty6OwDRCIxmt9dnzEKrJB_itVTUat2Y/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWEmdd1aaOBbLwk8Ts3fXA4qKWB-g-kVEw0bPAQjDBonRRgHtGl32HBCwjb-gFMWhlZ_91OZuqo129PgjicJMyqsGRsJX8ME6SliVMibYcaAOty6OwDRCIxmt9dnzEKrJB_itVTUat2Y/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>b.</b></span> Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>c.</b></span> Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>5.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</b></span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>a.</b></span> Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :<br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>b</b></span>.    Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :<br />- Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.<br /><br />- Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).<br /><br />Foto Terdakwa/Terpidana Ibnu Hajar<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>6.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b></span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>a. </b></span>Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>b. </b></span>Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<span style="font-size: medium;"><b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnuFUfyTDu2zaiNa4VNto2yXwEqCViKFGTlbm18oXVVx6-lu1F6HBjAKvfoxC1bS9m8HcT5UbUIzFGyzWB70wbKKvaFW1z1fv3aIh-HxIH3fWPK070lCPYjeXIMTlh_BeozklImEj55A/s640/IMG20210215172631.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnuFUfyTDu2zaiNa4VNto2yXwEqCViKFGTlbm18oXVVx6-lu1F6HBjAKvfoxC1bS9m8HcT5UbUIzFGyzWB70wbKKvaFW1z1fv3aIh-HxIH3fWPK070lCPYjeXIMTlh_BeozklImEj55A/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div>7. Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b></span><br /><br />- Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>8. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berikut :</b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">- Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br />- Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVjqdA_-4iSz04AO_JLvZMMKI4fNMo9HZC3Jt1XpwRRU3I7jiVSeAUcao_dElKDwF21F-2pu0TVuENFHDHShRpp0SzWD39iR_OBSUEN7uc2EzqFMKh1mEaHpkGaViU34GpURIAENxKZXk/s640/IMG20210215154238.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVjqdA_-4iSz04AO_JLvZMMKI4fNMo9HZC3Jt1XpwRRU3I7jiVSeAUcao_dElKDwF21F-2pu0TVuENFHDHShRpp0SzWD39iR_OBSUEN7uc2EzqFMKh1mEaHpkGaViU34GpURIAENxKZXk/w640-h288/IMG20210215154238.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>9.    Pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN. <br /> <br />10.    Pada bulan April 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.</b></span><br /><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Terkait Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</b></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj37VG1ZHyMYksIx8CKIoUEmGfKMKrQy4HDg1ga0v6NXffLQpfWL2l31_iMqBeT5YuFW5PhZI8V84TvYYTTQ_4AHs6oUk_Ugj1cQsFunlfg6LWLjAtQK4U-_z-JGOenJw8Ahsk_4HYpa2A/s1366/IMG20210517150755.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="1366" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj37VG1ZHyMYksIx8CKIoUEmGfKMKrQy4HDg1ga0v6NXffLQpfWL2l31_iMqBeT5YuFW5PhZI8V84TvYYTTQ_4AHs6oUk_Ugj1cQsFunlfg6LWLjAtQK4U-_z-JGOenJw8Ahsk_4HYpa2A/w640-h256/IMG20210517150755.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, <br /><br />Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gIcxWCGd34sjhNteRmD2gSHiB42tqcYLElTXFZraePRE_w5t5cftSi1XMp6xaWhHV3n8WR3skTPg0xMunpfzouKpWANOYbZZwrh9pSULy7Ji1EEX3rHkuAzwr1f7KiRC9-rGMv3_0vY/s981/IMG20210517133627.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="529" data-original-width="981" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gIcxWCGd34sjhNteRmD2gSHiB42tqcYLElTXFZraePRE_w5t5cftSi1XMp6xaWhHV3n8WR3skTPg0xMunpfzouKpWANOYbZZwrh9pSULy7Ji1EEX3rHkuAzwr1f7KiRC9-rGMv3_0vY/w640-h346/IMG20210517133627.jpg" width="640" /></a></div>Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br /> <br />Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><br />a. Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah); b. Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); c. Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br /><br />Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPConGxrykXXjJ3clQ5XrRRxjoHuvtgqE9jce0jQdLoUH75tY98d6_w9Wzza-89DIWlYhvKC67-Dr3rtwH2Z5QGAwZLCW5nw5hsFe9qOUWcF0KbEqaE2TvJTYykxG6t_rDclPaCdWoIM/s640/IMG20210215172631.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPConGxrykXXjJ3clQ5XrRRxjoHuvtgqE9jce0jQdLoUH75tY98d6_w9Wzza-89DIWlYhvKC67-Dr3rtwH2Z5QGAwZLCW5nw5hsFe9qOUWcF0KbEqaE2TvJTYykxG6t_rDclPaCdWoIM/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div>a. 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);<br />b. 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);<br />c. 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);<br />d. Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).<br />e. Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /><br />Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. </b></span>Antara bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian ;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNgSjR92iWc9PhwtyccYF27XIGU3y7pkaDa9zSn4uyh7kxxry_NJt2lLWtidPD35vkBaUenp4wSeAs_AB9YmxbgINJendLcbgNuaM7Q_Crpurxp5sPwBlGS6pg9DkRyIHoM0F1bIa3ntc/s640/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNgSjR92iWc9PhwtyccYF27XIGU3y7pkaDa9zSn4uyh7kxxry_NJt2lLWtidPD35vkBaUenp4wSeAs_AB9YmxbgINJendLcbgNuaM7Q_Crpurxp5sPwBlGS6pg9DkRyIHoM0F1bIa3ntc/w640-h424/A.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6ebUtVzcKDImL9tURDpvkf2kycNOJDobl_jx3JUaDy3KnPlehAUD1ZjKIOwwtD8pJxUYJWi5vaLCsTGcc0DKVGXjDDhzNivfQRXIRBF4oqRda6QAIK7VmosACYDia4b2g58rXHwPsHtE/s640/B.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="477" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6ebUtVzcKDImL9tURDpvkf2kycNOJDobl_jx3JUaDy3KnPlehAUD1ZjKIOwwtD8pJxUYJWi5vaLCsTGcc0DKVGXjDDhzNivfQRXIRBF4oqRda6QAIK7VmosACYDia4b2g58rXHwPsHtE/w477-h640/B.jpg" width="477" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.</div><div style="text-align: justify;"> <br /><b><span style="font-size: large;">B.</span></b> Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian: Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2yhsL8PEV74Emzo1eBJyAbGoG0PZUm3G98rQeRF92Tf_4JEfHBN-h4ADggitys5-PiIm_Sm6exg5oDSTmRKKX3ZC9-JR_bXtgJqHGNS-t2GiyCoRkVCdhyphenhyphen9tcJrLZNvX_sbGGGDSOp3M/s640/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="510" data-original-width="640" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2yhsL8PEV74Emzo1eBJyAbGoG0PZUm3G98rQeRF92Tf_4JEfHBN-h4ADggitys5-PiIm_Sm6exg5oDSTmRKKX3ZC9-JR_bXtgJqHGNS-t2GiyCoRkVCdhyphenhyphen9tcJrLZNvX_sbGGGDSOp3M/w640-h510/C.jpg" width="640" /></a></div>C. Sekitar awal tahun 2016 bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br /><br />Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /><br />D. Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br />E. Pada tahun 2016 bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br />F. Pada bulan November 2015 Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk Dituntut 6 Thn Penjara Karena Perkara Gratifikasi dan TPPU Rp25 M

JPU KPK Arif Suhermanto : Siapapun yang terlibat sesuai fakta  persidangan akan dipertimbangkan dan akan kami laporkan ke Pimpinan BERITA K...

»

Direktur CV. Bhadra Raya Diadili Karena Dugaan Korupsi Proyek Rp500 Juta

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Adakah rekayasa dalam perkara ini? Mengapa hanya terdakwa yang diadili dalam proyek APBD? Bagaimana tanggungjawab PPK/PA, PPTK, PPHP, Konsulan Pengawas, Pejabat Pengadaan termasuk Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) yang terlibat dalam pemalsuan dokumen bersama Yeti Prabandari?”</span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge4taD_7-O1zI64B6JpSAJvNmKsVhCIsIry3b300D8I_KF4kD-bzgBO9iDdDjB3_d8bgfWHgmd5QrfnkHO_XtMIfrl_2DDcuTYZhxCax0B1EI_fHm7i1ja4rL_RxBMZIP0Q8R2BnBhMw0/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge4taD_7-O1zI64B6JpSAJvNmKsVhCIsIry3b300D8I_KF4kD-bzgBO9iDdDjB3_d8bgfWHgmd5QrfnkHO_XtMIfrl_2DDcuTYZhxCax0B1EI_fHm7i1ja4rL_RxBMZIP0Q8R2BnBhMw0/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></span></b></div><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV Bhadra Raya adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana pembangunan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang menelan dana sebesar Rp6.939.000.000 yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Binam Marga dan Penataan Ruang (DPUPPR) Kabupaten Bojonegoro yang merugikan keuangan negara senilai Rp500.982.903,20 Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Akibatnya, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono “diseret” oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegor ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas duggan Tindak Pidana Korupsi dana pembangunan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang merugikan keuangan negara senilai Rp500.982.903,20 Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Senin, 10 Mei 2021, pada persidangan yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya melalu Virtual (Vidio Conference) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Tarjoni, SH dkk terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV Bhadra Raya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Gatra. Sementara Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjon mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono didakwa melanggar pasal Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3 atau Pasal 7) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgasxNAoMtNB1lDu4WIXAw24a45dFTRkmTewiOkOnVsAJkc1fV9QChXx26h3_-WDbLMGf8Jc7mrxiUgYlgSCm7_FyXtdNdgHzPYtkmSzdrIrXsOVYlEQKERqobb0rAp5XkWyaxdT0lnyxk/s871/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="871" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgasxNAoMtNB1lDu4WIXAw24a45dFTRkmTewiOkOnVsAJkc1fV9QChXx26h3_-WDbLMGf8Jc7mrxiUgYlgSCm7_FyXtdNdgHzPYtkmSzdrIrXsOVYlEQKERqobb0rAp5XkWyaxdT0lnyxk/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa mengikuti Persidangan melalui Vidcon<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Kasus inipun menggelitik dan menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya terkait dokumen penawaran yang ditunjukan oleh terdakwa pada saat diadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) dengan Pokja I BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa) yang dihadiri PPK dan Tim Teknis pada tanggal 30 April 2019, berbeda dengan yang diupload ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Alasannyapun sepertinya ‘tidak masuk diakal’ yang menyebutkan, bahwa pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya<br /><div style="text-align: justify;"> </div>Anehnya, dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE dengan yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas Nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT (Sertifikat Kerja Terampil) Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . <br /><br />Pertanyaannya adalah, dokumen apa saja yang diperiksa oleh Pokja I, PPK dan Tim Teknis dalam rapat tersebut? Apakah pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis tidak bertanggung jawab dalam perkara ini hanya dengan alasan tidak mengetahui adanya perubahan dokumen penawaran yang berbeda antara yang ditunjukan dengan yang diupload di LPSE oleh terdakwa? Ada apa???<br /><br />Anehnya lagi adalah terkait surat dakwaan JPU yang menyebutkan, dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB, yaitu  jumlah seluruhnya agregat A berat 1.000,61 Ton 769,70 M3, agregat B berat 182,10 Ton 140,08 M3, yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak yaitu Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 \<br /><br />Selain itu. JPU mengatakan, bahwa Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI) dan dari PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV, Bhadra Raya sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu beton terpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />JPU mengatakan, Perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Pertanyaannya. Jika volume matarial Agregat A dan B tidak sesuai dengan kontrak, mengapa pekerjaan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan tetap berjalan hingga pembayaran 100 persen tanpa ada tindakan dari pejabat terkait seperti PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas maupun dari pihak lainnya?<br /><br />Lalu siapa yang bertanggungjawab dalam pengawasan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegor ? Apakah hanya terdakwa tanpa ada pihak lain? Mengapa setelah pekerjaan selesai baruah diketahui adanya perubahan dokumen lelang, volume matrial yang tidak sesuai dengan RAB?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, lolosnya ‘dokumen palsu’ yang dibuat oleh terdakwa bersama Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) dan Yeti Prabandari untuk memenuhi proses persyaratan pembayaran, yaitu berupa tandatangan dan stempel Konsultan pengawas<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah PPK/PA, PPTK, PPHP, Konsulan Pengawas, Pejabat Pengadaan termasuk Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) yang terlibat dalam pemalsuan dokumen bersama Yeti Prabandari tidak ikut bertanggung jawab? Mengapa ?<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor: 1.03.01.37.01.5.2 tertanggal 31 Desember 2018, mengelola dan melaksanakan program Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp609.416.371.779,29. <br /><br />Anggaran program kegiatan sebesar Rp609.416.371.779,29 tersebut diperuntukkan Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten Lokal, salah satunya adalah Peningkatan Jalan Taji Bakalan di wilayah Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp6.939.000.000,; Belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp166.536.000; Belanja Jasa Konsultansi pengawasan sebesar Rp138.780.000. Total anggarann sebesar Rp7.244.316,000.<br /><br />Sesuai ketentuan pelaksanaan program kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut dilakukan melalui Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang proses tahapannya mulai dari tahap Persiapan, Perencanaan, Pemilihan Penyedia Jasa s/d Pelaksanaan Kontrak dan Pembayarannya.  </div><div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNBXom3DUpf0_88Rt3DzLjLJqK4g1vf3cfYsfS3p9of9cR6NghkwhONW9dWlSc3X9zz327HRr6c8OIgswR7xiDtoFmEgxFhrEOrUnsyWQh66rV4dMjsC7H3GCexSyrznyumUzAts9Opw/s877/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="877" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNBXom3DUpf0_88Rt3DzLjLJqK4g1vf3cfYsfS3p9of9cR6NghkwhONW9dWlSc3X9zz327HRr6c8OIgswR7xiDtoFmEgxFhrEOrUnsyWQh66rV4dMjsC7H3GCexSyrznyumUzAts9Opw/w640-h390/5.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">Pada tahap Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bojonegoro menunjuk CV. Mandalika sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/160.9/SPPBJ.APBD/PRC/PJPL/412.203/2019, tanggal 04 Pebruari 2019 dengan biaya Kontrak sebesar Rp88.297.000<br /><br />Sementara untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menunjuk CV. Mulia Karya sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa ( SPBJ) Nomor : 620/757.23/SPBJ.APBD/ PGWS.PJ-L/412.203/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. : 620/17/SP.PJ-PGWS/APBD/412.203/2019. tanggal 12 Juni 2019 dengan Biaya kontrak Rp128.920.000 <br /><br />Untuk membuat perencanaan Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro lebih dulu menyerahkan spekteknis dan besaran harga Satuan per item pekerjaan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, sehingga CV. Mandalika selaku konsultan perencana tinggal melakukan perhitungan Volume atau Quantity pekerjaan dan Pembuatan gambar Kerja. <br /><br />Adapun Spekteknis Perencanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut yaitu : Panjang Beton Rigid (beton mutu K-350) : 1.594 M/ Perkerasan kaku Lebar : SM Tebal : 0,20M (20cm) “Panjang pekerjaan Aspal AC WC (Oprid) : 161 M Lebar : 5 meter, Tebal : 4cm Panjang pekerjaan bahujalan : 1.594 M1 Lebar : 1 meter (kanan-kiri), Tebal (Lapis pondasi Agregat A) : 30 Cm Panjang pekerjaan lantai kerja : 1.594 M1, Lebar :5,20 M Tebal : 10cm Peninggian Existingjalan dengan agregat A : tebal 15 cm. Normalisasi bahujalan dengan agregat B : tebalnya menyesuaikan kondisi. <br /><br />Hasil Perencanaan yang dibuat CV. Mandalika untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan biaya konstruksi sebesar Rp6.939.000.000 tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB ) <br /><br />Selanjutnya, untuk kepentingan proses pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang dilakukan oleh Pokja Badan layanan Pengadaaan Barang Jasa ( BLPBJ ) Kab. Bojonegoro, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp6.938.982.104,02<br /><br />Setelah itu saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menyerahkan dokumen Pemilihan ke Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Bojonegoro dan melakukan input data Spesifikasi Teknis Umum dan Spesifikasi Teknis Bahan dan Peralatan ke LPSE untuk proses pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019. <br /><br />Pada tahap proses lelang tanggal 22 April 2019, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro mengumumkan lelang /tender Pascakualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan Jalan Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut : Ijin Usaha; SBUJK klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil); klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil Memiliki NPWP Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018); <br /><br />Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; Tidak masuk dalam daftar hitam; Mempunyai pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir  baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalanan subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil atau SKT bidang sipil dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa SKT dan bukti setor pajak PPh pasal 21 form 1721 atau form 1721-AI1. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXrVnMd3Ym6fqU01kYyZNh4LYC3tmMYxLuH7lgWCQU0ZDfqkn8ZM2v4emcanfavhA1mwaEDjLu00EURKMC6YdTKx6MZZigJMWcukbz0QG1czL26-Rh8_WwHcm6j2hq4esHkshd-vxhFDU/s1272/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="1272" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXrVnMd3Ym6fqU01kYyZNh4LYC3tmMYxLuH7lgWCQU0ZDfqkn8ZM2v4emcanfavhA1mwaEDjLu00EURKMC6YdTKx6MZZigJMWcukbz0QG1czL26-Rh8_WwHcm6j2hq4esHkshd-vxhFDU/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">.Selain harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan, peserta lelang/ calon penyedia harus menyampaikan dokumen persyaratan teknis dalam Dokumen Panawarannya sesuai yang sudah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Dokumen peryaratan Teknis yang harus dipenuhi diantaranya adalah Daftar personil beserta bukti sesuai yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dari pengalaman maupun kompetensinya, tujuan dari pemenuhan syarat data personil inti dari pengalaman maupun kompetensinya adalah untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar memiliki kompetensi pada bidangnya, sehingga pada saat pelaksanaan kontrak output yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat memberikan manfaat pada Negara <br /><br />Pada tanggal 30 April 2019, saat Pokja I Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Kab. Bojonegoro melakukan kegiatan pembukaan penawaran, terdapat 10 penyedia yang memasukkan dokumen penawaran Paket pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan,  diantaranya adalah CV. Bhadra Raya yang berada pada urutan Nomor 2 dengan nilai penawaran terendah sebesar Rp5.558.792.324,14 yang selengkapnya sebagai berikut : 1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5,; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14,; 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82,; 4. CV. Alba Jaya : Rp5.803.362.389,; 5. CV. Pengestu : RP5.956.562.400,59,; 6. CV. Mliwis putih : Rp6.213.321.288,14,; 7. CV. Janur Kuning : Rp6.465.284.213,82,; 8. PT. Alfita Teknik : Rp6.587.319.056,15,; 9. CV. Gama Citra Mandiri : Rp6.657.167.524,92 dan 10.CV. Yudistira jaya : Rp6.724.820,589,9 <br /><br />Bahwa Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro selanjutnya melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga terhadap 3 peserta penawar terendah yaitu :1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5 ; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14  dan 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82. Hasil dari Evaluasi dokumen penawaran tersebut, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro menyatakan CV. Hikmah, gugur. Sementara CV. Bhadra Raya dinyatakan lolos dan memenuhi syarat menjadi penawar terendah No. 1. Kemudian di lanjutkan dengan pembuktian kualifikasi yang menyatakan CV. Bhadra Raya Lolos dan memenuhi syarat<br /><br />Pada tanggal 15 Mei 2019, Pokja l BLPBJ Kab. Bojonegoro melalui sistem LPSE menetapkan CV. Bhadra Raya sebegai pemenang lelang pekerjaan konstruksi Paket pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.558.792.324,14. <br /><br />Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Bojonegoro mengadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) pekerjaan Konstruksi peningkatanjalan Taji Bakalan dengan tujuan untuk mencocokkan dan kesesuaian dokumen kualifikasi Asli CV. Bhadra Raya seperti yang diapploud dalam LPSE . <br /><br />Dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja 1, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . Aneh bukan ?<br /><br />Setelah dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia ( RPPP), saksi Jafar Sodig selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menunjuk CV. Bhadra Raya dan Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/842/SPPBJ.APBD/PJ-L/412.203/2019, tanggal 31 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak yaitu saksi Jafar Sodig ST.MM jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Bidang Jalan dan Prasarana Dinas pekerjaan Umjum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, dengan harga kontrak sebesar Rp5.558.792.324,14, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_II_k_wMH_WDQPyp2pYDTMXVk0zNGJ9UybAy27pS-1ai61t382bV0SvK6qPLW07YLi5XPHzcsKxjgEqZIWYGZ_lnVmNFBxHT7OHWdThJi75IBhQqMKKFGCzPFJFprayHlLRKDkuhdJwU/s871/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="871" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_II_k_wMH_WDQPyp2pYDTMXVk0zNGJ9UybAy27pS-1ai61t382bV0SvK6qPLW07YLi5XPHzcsKxjgEqZIWYGZ_lnVmNFBxHT7OHWdThJi75IBhQqMKKFGCzPFJFprayHlLRKDkuhdJwU/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div>Dan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 620/16.1/ SPMK.PJ/APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019. <br /><br />Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620 / 16 / SP.PJ/ APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai kontraktor / penyediajasa pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di wilayah Tambakrejo, Kab. Bojonegoro mempunyai Tugas dan berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki dan melakukan perawatan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sesuai yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan yang telah disepakati yaitu, “Harga borongan: Rp5.558.792.324,14“ Jangka waktu pelaksanaan : 120 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terhitung Mulai 12 Juni 2019 s/d 09 Oktober 2019. “Masa Pemeliharaan : selama 180 hari kalender sejak tanggal Penyelesaian pekerjaan (BAST I). Cara pembayaran : <br /><br />1. Pembayaran uang muka : 30% Sebesar Rp5.558.792.324, 14 x 30% = Rp.1.667.637.697,24 ; 2. Pembayaran Termin 1: 30 %, setelah fisik mencapai 35% Sebesar : Rp5.558.792.324,14 x 35%= Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka  30 % Rp500.21.309,17 - Rp1.667.637.697,24,<br /><br />3. Pembayaran Termyn II : 40 % Setelah fisik mencapai 75% Rp5.558.792 324,14 x 40% = Rp2.223.516.929,66, Pengembalian uang muka 40%, Rp667.055.078,90 – Rp1.556.461.850,76 dan <br /><br />4, Pembayaran Termyn III 30 % Setelah fisik mencapai 100%,  Rp5.558.792.324,14 x 30 % = Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka 30 % = Rp1.667.637.697,24 - Rp500.291.309,17 = R1.167.346.388,07<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, bahwa Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a. Pelaksanaan kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan dan e. Ketepatan tempat penyerahan <br /><br />Oleh karena kapasitas dan kedudukan serta tanggungjawab penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan paket Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang telah disepakati, <br /><br />Sehingga Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan pasal 4 huruf a Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang jasa/ Pemerintah untuk memberikan Value for Money menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dapat tercapai sesuai dokumen kontrak harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yang telah disepakati adalah sebesar Rp5.558.792.324,14 <br /><br />Untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Kontraktor/penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menugaskan dan menempatkan personil sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya yang dipersyaratkan dan ditawarkan dalam dokumen penawaran di lokasi proyek untuk melaksanakan pekerjaan<br /><br />Tenaga personil yang dibutuhkan untuk ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang telah dipersyaratkan kompetensi dan pengalamannya dalam dokumen pengadaan pakrejaan peningkatan jalan Taji Bakalan dengan maksud personil /dan Tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut mampu melaksanaan/melakukan pekerjaan dengan baik dan mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan baik kwantitas dn kualitas yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak<br /><br />Namun saat melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sengaja tidak menempatkan tenaga personil yang dibutuhkan sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut. <br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Minggarjono dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah tenaga kerja yang lebih murah , menempatkan personil diluar data personil ditawarkan. yaitu : tenaga Freeland bernama Haris Miftahudin, Juwari dan M. Syifa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan dilapangan. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlCMr77G0NXgMp4W2vbyMz-RML1aagSSzrNSTmR4vX7C01ZYBbCBnJCgqowcrsJcH9LbhjHlLG501GpaUwX52aRhhayGTu6KpfDE0K9GzGO2iC6PABfTvAD-QbNPOpG00kswxQL7P81EA/s1272/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="1272" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlCMr77G0NXgMp4W2vbyMz-RML1aagSSzrNSTmR4vX7C01ZYBbCBnJCgqowcrsJcH9LbhjHlLG501GpaUwX52aRhhayGTu6KpfDE0K9GzGO2iC6PABfTvAD-QbNPOpG00kswxQL7P81EA/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div>Penempatan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut seharusnya mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) sesuai yang ditentukan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang disebutkan; syarat-syarat umum Kontrak pada huruf C Angka 54.1.b “bahwa penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum menunjuk personil Managerial yang namanya tidak tercantum dalam Lapiran A SSKK ,“ dan Angka 54.2.c “Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum mengubah personil Managerial dan atau peralatan utama“. <br /><br />Penempatan tenaga personil dilapangan untuk melaksaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai orangnya, pengalaman maupun kompetensinya tersebut menyebabkan personil tersebut tidak bisa memahami dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan secara utuh,  sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang mengakibatkan output / atau hasil pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan yang dihasilkan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak baik kuantitas dan kualitasnya . <br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang mengganti dan menempatkan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 . <br /><br />Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mempunyai tanggungjawab melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak Pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan <br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB yaitu : Dari CV. Sari Bumi (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Agregat A :40Truk : berat : 569,06 Ton AgregatB :1 Truk :berat : 19,18 Ton. Dari PT. Asli Indo Raya (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Basecourse : 13 Truk : berat : 119,06 Ton. Basecourse : 7 Truk : berat : 61,27 Ton. 180,33 Ton Dari Koperasi Serba Usaha Kusuma Karya Bersama Bojonegoro . BasecouseA:20 Truk : berat : 251,22 Ton Base Course B: 13 Truk : berat : 162,92 Ton Jumlah seluruhnya agregat A berat : 1.000,61 Ton 769,70 M3 Jumlah seluruhnya agregat B berat : 182,10 Ton 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak : Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 <br /><br />Untuk menambah volume lapis pondasi Agregat A pada pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya melalui pelaksana pekerjaan di lapangan M. Syifa, membeli material tanah liat dari Saksi Suryono dan digunakan untuk menguruk pekerjaan bahu jalan pada pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan , setelah diurug dengan tanah liat baru diatasnya diberi Base course / Agregat A. <br /><br />Untuk pelaksanaan pekerjaan Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda berdasarkan dokumen kontrak perjanjian pengadaan Barang /Jasa pekerjaan kosntruksi peningkatan jalan Taji Bakalan, ditentukan spekteknis pekerjaan perkerasan Rigid Beton semen ditentukan kualitas mutu beton terpasang sesuai dokumen kontrak (gambar Kerja dan Analisa Harga Satuan) pekerjaan Perkerasan beton Semen dengan anyaman tulangan ganda (Rigid Beton) adalah beton mutu K-350 dengan panjang 1.594 M , tebal 20 cm , lebar 5 meter, dan sesuai dokumen penawaran material beton Rydemix untuk pekerjaan perkerasan beton semen bersumber dari PT. Asia Beton, <br /><br />Dalam pelaksanaannya, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, untuk pekerjaan perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan ganda pada pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan membeli beton Rydemix di luar dokumen penawaran tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), <br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI), dan PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV, Bhadra Raya sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu betonterpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />Perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Sehingga pada tanggal 02 Oktober 2019, saat dilakukan pengambilan sampel benda uji inti (Coredril) Rigid beton semen untuk diujikan di lembaga Independen sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa sampel benda uji ke Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBVGJeoFQiNmGXEOlWDM1BtDMHAgFENEtGY1V1i5o5r5WgyjwwwYppdULhkHtYbu-8TcOeIwdM2cle6b4Q1apyIrHTMNL10W6o3V6mde95MZ4q2Y2PzIdvTFLEvgSL3QP1-VGGDlkxijI/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBVGJeoFQiNmGXEOlWDM1BtDMHAgFENEtGY1V1i5o5r5WgyjwwwYppdULhkHtYbu-8TcOeIwdM2cle6b4Q1apyIrHTMNL10W6o3V6mde95MZ4q2Y2PzIdvTFLEvgSL3QP1-VGGDlkxijI/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Dari hasil pengujian kuat tekan beton terhadap sampel Rigid Beton semen terpasang, tidak sesuai spekteknis mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dokumen kontrak yaitu: 1. Berdasarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X/VLBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 = K-219,232 = 17,832 MPa.,; 2. Berdaarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 228,679 kg/cm2 K-228,679 = 18,601 MPa. <br /><br />Pada akhir kontrak tanggal 09 Oktober 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku direktur CV. Bhadra Raya tidak dapat menyelesaikan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan 10094 , progres fisik pekerjaan sesuai Laporan Mingguan, dari konsultan pengawas baru mencapai 89,034%.<br /><br />Aadapun pekerjaan yang belum selesai adalah : Pekerjaan pelebaran bahujalan fisik masih 054. Pekerjaan perkerasan beton volume kurang 0,1549 Panjang 6 meter. Saksi Jafar Sodig selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya selama 14 hari Kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan Perungkatan Jalan Taji Bakalan yang dituangkan dalam Adenddum Perjanjian Kontrak Nomor : 620/16/SP.PJ.ADD.01/PAPBD/412.203/2019 tanggal 8 Oktober 2019. <br /><br />Pada tanggal 17 Oktober 2019, sebelum batas akhir kontrak tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana melakukan Monitoring dan pemeriksaan pekerjaan sekaligus pengambilan sampel benda uji Rigid beton semen sesuai Spekteknis mutu K-350 sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin III (100%).<br /><br />Sesuai hasil pemeriksaan dalam Lembar Kertas Kerja tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bambang Sigit selaku Kontraktor, Konsultan Pengawas (Kadarman) dan Tim Teknis (Ilham dan Budi) terkait dengan pekerjaan Bahu jalan yang dikerjakan oleh CV. Bhadra Raya ditemukan pekerjaan bahu jalan tidak sesuai speksifikasi dan volume dalam RAB yaitu : Bahujalan ada agregat yang tidak sesuai RAB dan gambar, Lebar bahu jalan kurang dari gambar dan RAB, Hasil pengukuran dari total panjang jalan 1.594 setelah diukur dari 6 Sekmen diperoleh panjang total 1.590,5. <br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono mengajukan surat permohonan Nomor : 052/CV-BR/SDA/X/2019 perihal permohonan pemeriksaan penambahan pekerjaan, namun pada akhir kontrak tanggal 23 oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya belum menyelesaikan progres fisik pekerjaan Peningkatan jalan TajiBakalan 10090 akan tetapi hanya dikerjakan 92, 076 Yo, Progres pekerjaan tersebut sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas. <br /><br />Adapun Pekerjaan yang tidak / belum diselesai yaitu : pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan sesuai Dokumen Kontrak volume 1.067,07, M3 (lebar 1 meter dan dalam / tebal 30 cm) namun hanya dikerjakan dengan volume 371,23 M3 (lebar hanya 0,5 meter dan dalam /tebal 30 cm). Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat dari PPK Nomor : 620 / 2412/PJ.412.203/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang dimohonkan terdakwa dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Teknis tanggal 17 Oktober 2019. <br /><br />Dari hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan dilapangan, ternyata saat itu hasil pekerjaan fisik belum mencapai 100%. Hal tersebut berdasarkan Temuan pemeriksaan Sesuai dengan catatan / Instruksi lapangan dari Tim Teknis adalah : Pekerjaan Beton Rigid mengalami retak Rambut / halus , harus diberi Sika Grout Pekerjaan Beton Rigit mengalami pecah retak di Jack dril dan diberi sika Grout Pekerjaan bahujalan yang tidak sesuai dengan spek diganti dengan agregat A dan dipadatkan . <br /><br />Pekerjaan harus sesuai dengan spekteknis dan sepengetahuan pengawas. Catatan / Instruksi Konsultan Pengawas adalah : Pekerjaan bahujalan harus dipenuhi 1005 dan menggunakan agregat kelas A. Akan tetapi, Instruksi dari Tim Teknis dan Konsultan pengawas hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan. Dan sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas progres fisik, tetap senilai 92, 076 %. <br /><br />Dari pengambilan sampel benda uji inti (coredril ) terhadap pekerjaan perkerasan Rigid beton semen mutu K-350 yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn I (30%) dan II (70%) , dan pengambilan tanggal 17 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan Termyn III (100%) yang yang dilakukan oleh Tim Teknis pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan bersama kontraktor pelaksana pekerjaan dan Konsultan Pengawas, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SUmZbV-HNbelWMItVmFQfblTZOYt_QXbBnq9bBKIm54jyMMWm528-oXu_lXdWrHTR0diIGuLFq0VTOTVPrhJ3Y15QzQxb3qLwWa8xSZGtZG5MNC9gXMXdedhtDD8VL6iVqSwr7v2Wno/s1257/IMG20210510115712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="1257" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SUmZbV-HNbelWMItVmFQfblTZOYt_QXbBnq9bBKIm54jyMMWm528-oXu_lXdWrHTR0diIGuLFq0VTOTVPrhJ3Y15QzQxb3qLwWa8xSZGtZG5MNC9gXMXdedhtDD8VL6iVqSwr7v2Wno/w640-h276/IMG20210510115712.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu membawa Sampel benda wyji Rigid Beton untuk dilakukan uji mutu di Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dari hasil pengujian diperoleh mutu beton sebegai berikut : 1. Berdasarkan hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X//LBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Hasil yang diperoleh : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 =  K-29,232 = 17,832 Mpa,; 2. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 adalah sebagai berikut : Hasil yang diperoleh : ah Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah 228,679 kg/cm2 = K-228,679 = 18,601 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 237,797kg/cm2 = K-237,797<br /><br />Mengetahui hasil uji mutu beton Rigid pekerjaan perkerasan beton semen tidak mencapai Mutu K-350 sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan tujuan agar hasil pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak mencapai mutu beton K-350 dapat dibayar oleh PPK Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro sesuai mutu beton K-350 yang disyaratkan dalam dokumen kontrak, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selanjutnya merekayasa 3 (tiga) hasil pengujian kuat tekan Beton yang dikeluarkan Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dengan cara : <br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa Hasil pengujian kuat tekan beton tersebut ke tempat foto copy untuk discan kemudian terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono merubah data yang ada dalam hasil uji Lab yaitu : Hasil Tekanan Hancur (KN) Hasil Teg. Hancur riil (Mpa) Hasil Teg. Hancur riil ( Kg/cm) dengan data yang sudah disiapkan sehingga hasilnya rata-rata kuat tekan beton menjadi memenuhi mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak <br /><br />Telanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menandatangani hasil pengujian kuat tekan beton yang telah direkayasa tersebut dengan meniru tandatangan Mohammad Erfan ST,MT pejabat Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang. Begitu pula dengan stempel ITN Malang. Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono memesannya sendiri di Bojonegoro untuk digunakan cap stempel Hasil uji kuat tekan beton yang telah direkayasanya. <br /><br />Setelah selesai merekayasa dokumen hasil uji kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyerahkan dokumen hasil kuat tekan beton yang sudah direkayasa tersebut kepada Sdri. Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) untuk diserahkan kepada Dinas PU. Bina Marga Kab. Bojonegoro. Namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro karena ada kesalahan yang mestinya hasil tes beton tertulis Cordrill bukan Silinder. <br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali merekayasa hasil uji lab kuat tekan beton yang semula benda uji tertulis Silinder menjadi Coredrill, sehingga hasil pengujian kuat tekan beton hasil rekayasa menjadi : 1. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.04.IX/I/LBK/2019 tanggal 09 September 2019 adalah: hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384 89 kg/Cm = K-394 2 = 35,34 Mpa,; 2, Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 029.04.X//LBK/2019 tanggal 07 Oktober 2019 adalah sebagai berikut ; hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384,89 kg/Cm = K-384,896 = 33,19 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah Hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan : 382, 93 Kg/cm2 = K-382,93 <br /><br />Terdakwa kemudian kembali menyerahkan hasil rekayasa pengujian kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang kepada Saksi Sdri. Eni Noviana untuk diserahkan ke petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro, <br /><br />Dan berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton yang sudah direkayasa dan sesuai spesifikasi mutu beton yang dipersyaratkan selanjutnya Dinas PU Dinas Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menggunakan Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton tersebut sebagai dasar membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% sebagai syarat kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan . <br /><br />Selanjutnya Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% tersebut diterima oleh saksi Sdri. Eni Noviana dan padatanggal 23 Oktober 2019 waktunya malam hari sekira pukul 21.30 WIB langsung diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang saat itu datang bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) bertempat di Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro untuk ditandatangani kontraktor dan konsultan pengawas, <br /><br />Saat itu terdakwa Ir bambang Sigit Minggarjono merekayasa tandatangan Ali Imron Direktur CV. Mulia Karya selaku Konsultan Pengawas dalam Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan . <br /><br />Setelahitu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono kembali bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kembali Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada saksi Sdri . Eni Noviana yang sudah ditanda tangani Direktur CV. Bhadra Raya Bambang Sigit Minggarjono selaku kontraktor, dan Direktur CV. Mulia Karya Ali Imron selaku Konsultan Pengawas, namun tidak ada Cap stempel dari CV. Mulia Karya selaku konsultan pengawas , <br /><br />Selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyampaikan “Mbak Novi kan kemarin sudah saya suruh buat stempel konsultan toh ...Mbak Novi stempel aja“. Selanjutnya saksi Sdri. Eni Noviana menggunakan stempel CV. Mulia Karya yang sebelumnya dipesan atas perintah terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFw75oqpTHaD9Z2ogSdONpVjPnkOMVpJM3SmTfnHLyhDHlaoJCsSjJ9cBXYvPZuHokOgoAsMLaMjMST-qP2S-QRkjOECoFgkH7wYO6t_kB25kFyKZHjdVzNJMLAmDdRLg0HoWVmbmnELM/s871/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="871" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFw75oqpTHaD9Z2ogSdONpVjPnkOMVpJM3SmTfnHLyhDHlaoJCsSjJ9cBXYvPZuHokOgoAsMLaMjMST-qP2S-QRkjOECoFgkH7wYO6t_kB25kFyKZHjdVzNJMLAmDdRLg0HoWVmbmnELM/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div>Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada Tim Teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan. <br /><br />Untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn III dengan (fisik 100%), terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono juga memanipulasi dokumen seolah-olah pekerjaan peningkatan Jalan Taji, bakalan sudah mencapai 100% <br /><br />Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas , terdakwa membuat sendiri Data Pendukung Mutual Check ( MC-100%) pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan yang terdiri dari : Daftar Hadir Mutual Check 100% (MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100% ( MC-100), Hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan <br /><br />Untuk membuat dokumen tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyuruh saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti), selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) meminta tolong kepada saksi Afri untuk membuat dokumen tersebut tanpa dokumen pendukung . Dokumen MC-100% pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut, seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, namun setelah dokumen tersebut selesai dibuat selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui saksi Sdri . Yeti Prabandari ( Bu. Yeti) menyerahkan kepada saksi Eni Noviana ,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu menyuruh saksi Sdri . Eni Noviana ( admin) untuk memalsu/ menembak semua tandatangan dalam data tersebut sesuai yang diperintahkan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono sebelumnya melalui pesan WA ke saksi Eni Noviana Pada tanggal 25 Oktober 2019 yang mengirim pesan WA kesaksi Eni Noviana yang isinya “Tolong yang bukan dinas ditembak sj“ dan saksi Sdri . Yeti Prabandari Pada tanggal 8 Nopember 2019 mengirim pesan WA ke saksi Sdri. Eni Noviana “MC-0 yang bener untuk yang atas minta tolong sampeyan print terus TTD konsultan , kontraktor bisa sampeyan tembak“ . <br /><br />Pada tanggal 08 Nopember 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali mengirim pesan WA melalui HP No. 08113400813 ke saksi Sdri . Eni Noviana yang isinya “Sm data2 tembakan yang dari bu Yeti di print terus sampeyan tembak semua “. Pada tanggal 09 Nopember , Sdri Yeti atas perintah terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Sdri Eni Noviana yang isinya “ sampeyan tid seperti biasa “, <br /><br />Untuk memalsukan/atau menembak tandatangan konsultan pengawas, pelaksana lapangan, kontraktor pelaksana, dan pengawas lapangan dalam dokumen dafttar hadir MC-100?o, Berita Acara MC-100%, Hasil Pengukuran MC-100% dan Perhitungan Volume pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui pesan WA tanggal 8 Nopember 2019 mengirim contoh tandatangan milik kepala proyek kontraktor pelaksana atas nama Haris Miftahudin, Konsultan pengawas atas nama Suryanto, St dan Kadarman, St, <br /><br />Selanjutnya berdasarkan contoh tandatangan yang sudah diberikan oleh terdakwa Ir.Bambang Sigit Minggarjono tersebut, saksi Sdri Eni Noviana menembak tandatangan Kontraktor An. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, Tanda tangan Konsultan Pengawas An. Suryanto , Tandatangan Pengawas Lapangan An. Kadarman ST Tandatangan Pelaksana Lapangan An. Haris Miftahudin, Amd. <br /><br />Dalam dokumen Daftar Hadir Mutual Check 100% ( MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100 (MC-100), hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, <br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen dokumen tersebut ke saksi Sdr. Ari petugas Admin Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin HI (100%). yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran (PA) dipergunakan untuk proses pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan. <br /><br />Selanjutnya berdasarkan dokumen hasil pengujian kuat tekan beton dan dokumen data proyek yang dibuat oleh terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan di Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro tahun 2019 tersebut diatas, maka pada tanggal 12 Desember 2019 Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran selanjutnya memproses dan melakukan pembayaran biaya prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan TajiBakaian sebesar Rp. 5.558.792.324,14 dengan rincian :<br /><br />1. Termin I (30%) sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.637.697,24 sesuai SP2D No. 8841/LS-BJ/2019, Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 16 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />2. Termin I1 (40%) sebesar Rp2.223.516.929,6 dikurangi pengembalian uang muka Rp667.005.078,90. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.556.561.850,76 sesuai SP2D No. 8788/LS-BJ3/2019 , Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgi. 16 Desember 2019 di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />3. TerminIII (30%) fisik 100% sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.346.388.07, Sesuai SP2D No. 12971/LS-BJ/2019, Tgl.31 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 31 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />Berdasarkan Laporan Analisis Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegoro dari Ahli Konstruksi ITN Malang tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Ir. A. Agus Santosa , MT, deperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil perkerasan untuk beton kurus (mutu B-0) secara umum dapat diterima karena memenuhi syarat rata-rata kekutan tekannya » 85% dari yang disyaratkan .<br /><br />2. Pekerjaan Rigid Pavement Section 1 tidak memenuhi syarat karena nilai kuat tekannya «8596 dari yang disyaratkan , yaitu 297,5 Kg/cm2.<br /><br />3. Pekerjaan Rigid Pavement Section 2 tidak diterima walau nilai kuat tekan rataratanya » 85% dari yang disyaratkan , tetapi ada 3 benda uji yang nilai kuat tekannya 75% dari yang disyaratkan .<br /><br />4. Pekerjaan Rigid Pavement Section 3 tidak diterima karena nilai kuat tekan rataratanya « 85% dari yang disyaratkan, dan ada 1 benda uji yang nilai kuat tekannya “75% dari yang disyaratkan.<br /><br />5. Pekerjaan Rigid Pavement Section 4 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya ? 8596 dari yang disyaratkan, dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />6. Pekerjaan Rigid Pavement Section 5 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya 85% dari yang disyaratkan , dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />7. Pekerjaan Rigid Pavement Section 6 tidak dapat diterima karena ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />8. Lapis Pondasi agregat bahu jalan tidak memenuhi syarat sebagai lapis pondasi Agregat A baik secara ayakan maupun uji CBR.<br /><br />9. lapis pondasi agregat leveling badan Jalan sebelah kiri memenuhi syarat agregat B dan sebelah kanan tidak memenuhi syarat agregat B.<br /><br />Kesimpulan Umum hasil pekerjaan <br />1. Secara kualitas Bahwa hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi kualitas /mutu yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak .<br /><br />2. Secara Kuantitas. Pekerjaan Rigid beton pavement dengan lebar 5,0 meter , tebal 20 cm dan didapatkan panjang 1589,80 Meter dari 1.594,0 Meter yang ditentukan dalam kontrak sehingga ada kekurangan panjang 4,20 Meter.<br /><br />Adapun kekurangan volume pekerjaan sepanjang 4,20 meter, meliputi pekerjaan lapis pondasi agregat A dan B pada ( devisi 5), pekerjaan struktur ( Devisi 7), pekerjaan lapis pondasi bawah beton kurus ( Devidi 5) , pekerjaan perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda ( devisi 5) dan pekerjaan lapis pondasi agregat A pada bahu jalan ( devisi 4). <br /><br />3. Fungsi. Secara fungsi, pekerjaan jalan beton Rigid Pavement masih dapat digunakan walaupun secara kualitas ada yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak, akibat tidak dipenuhinya kualitas sesuai dengan yang disyaratkan akan menyebabkan umur jalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. <br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan manipulasi /atau merekayasa dokumen : <br /><br />Hasil pengujian kuat tekan beton pekerjaan Rigid Beton dari ITN Malang; - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100%; Daftar Hadir Mutual Check 10046 (MC-10044); - Berita Acara Mutual Check 100% (MC-100), Hasil pengukuran MC-100 % serta Perhitungan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan. <br /><br />Untuk persyaratan kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan hingga menerima pembayaran prestasi pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan senilai 100% sebesar Rp5.558.792.324,14 bertentangan / menyimpang dari ketentuan : <br /><br />1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah a) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa pengadaan barang jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas , jumlah , waktu biaya , lokasi dan penyedia. b) Pasal 17 (1) yang menyatakan “ Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a) Pelaksanaan kontrak b) Kualitas barang/jasa c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume d) Ketepatan waktu penyerahan dan e) Ketepatan tempat penyerahan c) Pasal 27 (4) huruf b yang menyatakan kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas ralisasi volume pekerjaan . <br /><br />2. Lampiran Peraturan Lembaga Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia Angka 7.12 Pembayaran Prestasi pekerjaan ; a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.,; b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang . tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan . <br /><br />3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi. Pasal 3 “Pembayaran bulanan / termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak “. <br /><br />4. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019. Pasal 13 ayat 2angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran termin (angsuran) Ketiga sebesar 3096 setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik selesai 100%. <br /><br />Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investifatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan pada Dinas Pekerjaan Umum Binam Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2019 Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 , diperoleh nilai kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi surat perjanjian <br /><br />Sehingga dari harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kab. Bojonegoro sebesar Rp5.558.792.324,14 yang dibayarkan dan diterima oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, seharusnya berdasarkan hasil pekerjaan terpasang sesuai ketentuan pasal 4 huruf a, Pasal 17 (1), Pasal 27 (4) huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pemerintah <br /><br />Ketentuan Angka 7.12 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia, Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi dan Pasal 13 ayat (2 ) angka 3 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro hanya membayar pekerjaan peningkatan jalan Taji -Bakalan sebesar : Rp5.558.792.324,14 – Rp500.982.903,20 = Rp5.057.809.420,94  <br /><br />Dengan demikian, kelebihan harga pembayaran sebesar Rp500.982.903,20 tersebut tidak seharusnya diterima dan menjadi hak terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya tersebut diatas, Keuangan Negara / Daerah Kabupaten Bojonegoro dirugikan sebesar Rp500.982.903,20 (lima ratus juta sembilan ratus delapan pulu dua ribu sembilan ratus tiga rupiah koma 20 sen). <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3 atau Pasal 7) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Direktur CV. Bhadra Raya Diadili Karena Dugaan Korupsi Proyek Rp500 Juta

“Adakah rekayasa dalam perkara ini? Mengapa hanya terdakwa yang diadili dalam proyek APBD? Bagaimana tanggungjawab PPK/PA, PPTK, PPHP, Konsu...

»