Mobil Dinas Ketua PN Surabaya Ditarik Pemkot Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjEbEDtE-2l29384zc2iUxMZ-92XesQFmMHL03OIKH9p67HQBX73z5A1b-5M6Qn7O91O4T39MqfouxwcLkeLfFKKX21rEQQxGkBDMBOizGewEyR7FQOKO1cXBFVfMrF7cloEP-PF_ZiDM/s1600/Ilustrasi+Mobil+Sedang+Diderek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjEbEDtE-2l29384zc2iUxMZ-92XesQFmMHL03OIKH9p67HQBX73z5A1b-5M6Qn7O91O4T39MqfouxwcLkeLfFKKX21rEQQxGkBDMBOizGewEyR7FQOKO1cXBFVfMrF7cloEP-PF_ZiDM/s640/Ilustrasi+Mobil+Sedang+Diderek.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> <i>Pengalaman adalah guru yang paling berharga.</i> Ungkapan ini barangkali tepat bagi Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia Khususnya Surabaya, agar tidak terulang untuk yang kedua kalinya saat menerima bantuan hibah berupa kendaraan dinas yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota.<br /><br />Pasalnya, Wali Kota Surabaya menghibahkan 3 (Tiga) unit kendaraan dinas untuk Pengdilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya diantaranya,  Mobil Pajero Sport type terbaru tahun 2017 untuk Ketua PN, Sudjatmiko, yang diserahkan sekitar tiga minggu yang lalu. Dan tak lama dari situ,  Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, melalui Biro Hukum Pemkot Surabaya mengajukan gugatan kepada PT Gala Bumi Prima (GBP) terkait polemik Pasar Turi Baru.<br /><br />Sementara Dua unit mobil lagi dipergunakan sebagai mobil dians Wakil Ketu PN yang dihibahkan pada tahun 2015 serta 1 unit  Mobil Izuzu Panther untuk operasionla umum dihibahkan 2013 lalu.<br /><br />Sialnya, Ketiga kendaraan yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut ditarik dua hari setelah sidang putusan gugatan Pemkot Surabaya kepada PT GBP pada Kamis, 23 Maret 2017.<br /><br />Penarikan kendaraan yang dihibahkan Pemkot Surabaya tersebut diduga berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim PN Surabaya atas gugatan Pemkot kepada PT GBM yang dalam putusan Majelis menyatakan bahwa, gugatan tidak dapat diterima. <br /><br />Sehari setelah putusan itu (21 Maret 2017), Wali Kota Surabaya, Tri Rimaharini, mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terkait akan ditariknya kenadaraan yang dihibahkan pada Rabu, 22 Maret 2017. Dan pagi harinya.<br /><br />Hal itu diakui oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum  PN Surabaya, Rully, saat dihubungi media ini. hal senada juga diakui oleh Humas PN Surabaya, Hakim Sigit.<br /><br />"Suratnya kemarin kita terima, tadi pagi sudah ditarik. Saya tidak mau menilai latar belakangnya, tapi kita menyadari itu bukan mobil kita dan sudah diminta lagi, kita kembalikan," kata Hakim Sigit.<br /><br />Sekedar untuk diketahui. Berdasar informasi dari PN Surabaya, gugatan yang dilayangkan Pemkot Surabaya terkait hak Pengelolah Pasar Turi Baru adalah untuk yang ketiga kalinya, dan dua kali kalah. Sementara untuk yang ketiga kalinya, gugatan Pemkot Surabaya kepada PT Gala Bumi Prima juga kandas.<br /><br />Sebab, Hakim PN Surabaya Mangapul Girsang, yang mengaadili perkara tersebut mengembalikan ke penggugat (Pemkot) dengan pertimbangan, bahwa gugatan tidak dapat diterima. Alasannya, bahwa para pihak dalam gugatan tersebut kurang.  (Redaksi)<br />

Regional Mobil Dinas Ketua PN Surabaya Ditarik Pemkot Kembali

beritakorupsi.co – Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ungkapan ini barangkali tepat bagi Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia ...

»

Tersangka Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8enR6tIh26e7Qlnu1a9aDtpU5kLtlKsfIJ0HaTWH5z8_b_6nIBdCOt6GOiy5nxURmHohGHf3U-ykj1loE6QvYxshhlDUSZpraDUrwUTqJRixew0bcnL0tMEvU3ZPSFnHj3xhQcnqVGk/s1600/IMG-20170320-WA00012.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8enR6tIh26e7Qlnu1a9aDtpU5kLtlKsfIJ0HaTWH5z8_b_6nIBdCOt6GOiy5nxURmHohGHf3U-ykj1loE6QvYxshhlDUSZpraDUrwUTqJRixew0bcnL0tMEvU3ZPSFnHj3xhQcnqVGk/s1600/IMG-20170320-WA00012.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bambang Irianto, saat masih aktif menjabat Wali Kota Madiun</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya, setelah penyidik KPK melimpahkan perkara tahap Dua, pada Selasa, 21 Maret 2017.<br /> <br /> Pelimpahan tahap Dua berkas perkara tersangka BI sekaligus dipindahkannya tempat penahanan bagi tersangka yang semula tahanan KPK di Jakarta ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Penasehat Hukum (PH) tersangka BI, Indra Priangkasa kepada media ini di Pengadilan Tipikor, seusai mengikuti sidang perkara Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan.<br /> <br /> “Ia hari dipindah, perkara pelimpahan tahap II. Diperkirakan sekitar Jam 3 (Jam 3 sore.red) tiba di Surabaya dari Jakarta dan penahanannya di Medaeng. Sidangnya di sini (Pengadilan Tipikor Surabaya.red),” kata Indara.<br /> <br /> Ditanya terkait beberapa pejabat Forpida (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun yang ikut diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga “menerima kue” hasil kejahatan Korupsi dari tersangka BI (Bambang Irianto.red) selama dua periode menjabat Wali Kota, Indra mengatakan, seharusnya jadi saksi. <br /> <br /> “Harusnya jadi saksi,” kata Indra singkat.<br /> <br /> Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun.<br /> <br /> Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun). Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang.<br /> <br /> Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. <br /> <br /> Pasalnya, beberapa pejabat Forpida diantaranya beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang sempat menjabat sebagai Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan sejumlah anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun itu pun turut di periksa penyidik KPK.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan masyarakat. Sekiranya yang menagani kasus ini dari pihak Kepolisian atau dari Kejaksaan, apakah akan memeriksa mantan pejabat Forpida seperti mantan Kapolres dan mantan Kajari ?<br /> <br /> Dan tidak hanya itu memang. Masyarakat juga menunggu, apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Madiun seperti mantan Kajari sebagai saksi alam dalam persidangan ?   (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

Bambang Irianto, saat masih aktif menjabat Wali Kota Madiun beritakorupsi.co – Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lam...

»

Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7pV2I6_7Fj07Td7HUW26kCojsG-5Du8K86UiYjt-F88H0rzEYr1hGslU0ersglprkkM5zr10CSR1-T9Zx-WHxqHbQBWWItXLLH8Ymr7wc54GoyOxHUsRF1qp1TeT6864fehMx2FQ_co/s1600/24e5822a3b9df0393066203a3bd206d7_XL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7pV2I6_7Fj07Td7HUW26kCojsG-5Du8K86UiYjt-F88H0rzEYr1hGslU0ersglprkkM5zr10CSR1-T9Zx-WHxqHbQBWWItXLLH8Ymr7wc54GoyOxHUsRF1qp1TeT6864fehMx2FQ_co/s1600/24e5822a3b9df0393066203a3bd206d7_XL.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi – </b>Tak ada yang mengira kalau gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Suarabaya terhadap PT Gala Bumi Perkasa (GBP) terkait polemik pembangunan Pasar Turi Baru, “kandas” di “Palu” Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Ironisnya, Pasar Turi Baru yang diharapkan menjadi asset Pemkot Surabaya ini pun lepas dari “ditangan” Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.<br /><br />Terkait hal tersebut, salah satu anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, polisiti asal Partai Nasdem ini mengaku, sangat prihatin dengan berbagai kegagalan Pemkot Surabaya dalam mempertahankan asset di ranah Pengadilan.<br /><br />Menurutnya, tak sedikit asset Pemkot Surabaya yang berpotensi bakal lepas ke pihak Ketiga di tingkat Pengadilan, jika Pemkot Surabaya tidak mempersiapkan dan membekali diri sejak awal.<br /><br />Awey menilai, bahwa kabar soal tidak diterimanya gugatan Pemkot Surabaya kepada PT Gala Bumi Perkasa (GBP) terkait polemik pembangunan Pasar Turi baru, harusnya dijadikan pembelajaran yang baik bagi Pemkot Surabaya, untuk kasus-kasus lainnya.<br /><br />“Pemkot Surabaya memang harus mulai mendata secara detil seluruh asset yang tercatat, terutama soal kronologis (sejarah-red) kepemilikan dan kekuatan hukumnya. Agar kesiapannya maksimal jika sewaktu-waktu mendapatkan gugatan dari pihak Ketiga. Ini berlaku untuk seluruh asset. Yang saya dengar, ada 7 kasus dan ditambah lagi 2, jadi ada 9 kasus yang sudah masuk ke ranah hukum,” ucapnya, Rabu, 22 Maret 2017<br /><br />Menanggapi kekecewaan Walikota, Awey menyarankan, agar Pemkot Surabaya berjibaku (berjuang keras-red) mempertahankan seluruh asset yang sudah tercatat, salah satunya dengan cara memakai kuasa hukum yang berkompeten dibidangnya dengan kelas nasional yang Plus, meskipun resikonya harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.<br /><br />“Tidak bermaksud merendahkan kualitas Kuasa Hukum Pemkot yang kemarin itu, tetapi kasus sengketa tanah itu bukan perkara perdata biasa. Ini memerlukan penanganan Khusus, dan memerlukan praktisi hukum yang khusus pula. Maka saya sarankan, untuk memakai jasa pengacara yang kompeten dibidang sengketa lahan dengan kelas nasional, yang tentu didukung oleh track record yang jelas, berapapun nilai jasanya, saya kira masih bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.  (Redaksi)<br />

Pemerintahan Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey beritakorupsi – Tak ada yang mengira kalau gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Suarabaya te...

»

Pieter Talaway : Kasus Terdakwa Chin Chin Berawal Dari Gugatan Cerai

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3K3HxlSq34SPSdBwyyI8RHgmdExXZ8W6vMrbSk3RaH048GYTTvfhtmHMC6Q2GwWUQu79yec3dimSiGpo8UlfKEqzIAFJ6Z6gVl8-b3chyphenhyphenuG1CftGSLxgEZcrmSzB0mLKDvxSNNCVljw/s1600/Pieter.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3K3HxlSq34SPSdBwyyI8RHgmdExXZ8W6vMrbSk3RaH048GYTTvfhtmHMC6Q2GwWUQu79yec3dimSiGpo8UlfKEqzIAFJ6Z6gVl8-b3chyphenhyphenuG1CftGSLxgEZcrmSzB0mLKDvxSNNCVljw/s640/Pieter.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pieter Talaway (tanda panah) saat di Pengailan Timpikor (Dok)</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> <i>“Lihatlah tanda, merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan, bila kau marah menutupi salahmu”</i> ini adalah sebahagian dari syair lagu dengan judul “Hati Yang Luka” yang dinyanyikan oleh Artis Betharia Sonatha.<br /><br />Barangkali ini pula yang dialami oleh Trisulowati alias Chin Chin bersama suaminya, Gunawan Angka Widjaja (Gunawan), hingga Chin Chin mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta gono-gini terhadap suaminya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sebagai jalan terbaik diantara keduanya, karena mungkin <i>rasa Cinta sudah terasa “hambar” janji pernikahan sehidup semati sudah tak lagi melekat diingatan.</i><br /><br />Namun sayang, sidang gugatan perceraian itu belum berakhir dengan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, kini Chin Chin harus “menelan Pil pahit” dari suaminya, yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. <br /><br />Pasalnya, Gunawan Angka Widjaja (Gunawan) melaporkan istrinya ke Polisi dengan tuduhan penggelapan dokumen perusahaan, diamana Chin Chin menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace, sementara Gunawan adalah sebagai Komisiaris, yang notabene adalah milik keduanya. <br /><br />Dan saat ini, wanita cantik itu menyandang gelar sebagai terdakwa, dan sedang menjalani proses persidangan di PN Suarabaya, dalam perkara penggelapan dokumen perusahaan atas laporan suaminya sendiri. Memang, dalam urusan rumah tangga, kedaunya adalah sebagai suami istri. <br /><br />Namun, dalam sebuah bisnis atau perusahaan yang didirikan bersama, dimana istri sebagai Dirut dan suami sebagai Komisiaris, apakah hilang begitu saja dan hanya mengenal antara bawahan dan pimpinan ?<br /><br /><br />Menurut salah satu Penasehat Hukum (PH) terdakwa Chin Chin, Pieter Talaway, yang berkantor di Jalan Raya Arjuna Surabaya, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor mengatakan bahwa, kasus yang menimpa kliennya berawal dari gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini yang diajukan terdakwa terhadap suaminya di PN Suarabaya. Dan untuk menghindari pembagian harta itu, suami terdakwa melaporkan Chin Chin kepihak Kepolisian dengan tuduhan penggelapan doukumen perusahaan.<br /><br />“Ada perkara awal yaitu gugatan perceraian termasuk pembagian harta gono gini yang diajukan oleh Chin Chin terhadap suaminya. Chin Chin tidak kuat atas sikap suaminya yang sering memukuli. Makanya Chin Chin mengajukan gugatan cerai,” kata Pieter, Selasa, 21 Maret 2017.<br /><br />Pieter menjelaskan, untuk menghindari pembagian harta gono gini dalam gugatan perceraian yang diajukan Chin Chin, Gunawan pun membuat laporan. Pada hal, kata Pieter, dokumen perushaan yang dimaksud bukan dihilangkan atau digelapkan, meliankan dipindahkan atas permintaan Akuntan terkait akan dilakukannya audit terhadap perusahaan.<br /><br />“Ini kan status keduanya sebagai suami istri. Chin Chin memang sebagai Direktur di perusahaan itu, tetapi tidak digaji sama sekali. Karena perusahaan itu adalah milik mereka atau perusahaan keluargalah,” ujar Pieter.<br /><br />Pieter justru mempertanyakan, Apakah status mereka bisa terpisah sebagai suami istri dalam perusahaan milik mereka ?<br /><br />“Kan nggak. Dokumen itu dipindahkan atas permintaan Akuntan yang akan melakukan audit. Akuntan meminta agar dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Kalau disitu kan kurang luas. Bayangkan dokumen sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dan itu pun diketahui Gunawan. Tapi untuk menghindari pembagian harta gono gini, Gunawan melaporkan Chin Chin,” ungkap Pieter.<br /><br />Saat dsinggung terkait laporan balik Chin Chin terhadap Gunawan ke Polisi, Pieter mengatakan, saat ini masih proses di penyidik. “Sudah mulai di proses, tinggal menunggu aja,” pungkasnya.<br /><br />Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea, yang juga Penasehat Hukum terdakwa, kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya pada minggu lalu mengatakan, kalau klienya Chin Chin sudah melaporkan Gunawan ke Polda Jatim.<br /><br />“Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin, dan sudah di BAP termasuk Dua saksi dari pihak Bank. Kami mendengar, sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidik, sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman<br /><br />Sebagai Dirut, lanjut Hotman, berhak untuk memindahkan dokumen perusahaan termasuk memindahkan uang serta membuka rekening perusahaan.<br /><br />“Kalau ada orang yang mengatakan lupa, anda sendiri tau, memang selamanya agak lupa kalau ada masuk duitnya puluhan milliaran, tapi ini ratusan milliar. Jadi intinya begini. Dokumen cuma brosur-brosur dibilang itu pencurian karena dipindahkan. Tapi uang hampir 400 milliar masuk ke rekening Dia (Gunawan), itu apa namanya. Artinya, memang ini kan keluarga. Chin Chin sebagai Dirut dengan kewenangan penuh dan tidak digaji. Dalam Anggaran Dasar (AD) disebutkan, bahwa ijin Komisiaris hanya diperlukan kalau untuk meminjam uang apabila menjaminkan asset perusahaan, itu standart dalam sebuah Akte,” ungkap Hotman<br /><br />Lebih lanjut pengacara asal Jakarta ini menjelaskan bahwa, dokumen yang diduga digelapkan terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis. <br /><br />“Yang dilaporkan bahwa, seolah-olah Ibu Chin Chin ini menggelapkan dokumen-dokumen yang secara nilai ekonomisnya nggak ada, karena sebahagian besar hanya brosur-brosur. Dia bilang, memindahkan dokumen itu oleh Dirut ke gedung lain itu salah. Ia, memindahkan dokumen salah, dimana-mana yang berwenag adalah Dirut. Jangankan memindahkan dokumen, memindahkan uang dan membuka rekening itu kewengan Dirut. Jadi uang tidak boleh masuk ke rekening komisiaris karena uang itu kewenngan Dirut. Jadi kalau bisa masuk 400 milliar, apa salahnya kalau cuma dokumen yang tidak ada nilainya ekonomisnya bisa dipindahkan oleh dia (Chin Chin),” ujar Hotman<br /><br />Lebih lanjut Hotman mengatakan, Itu dipindahkan gara-gara mau diaudit oleh Akuntan publik. Dan untuk mengaudit sebegitu kan tidak mungkin tidak dihilangkan. Ini aja sudah pusing kita melihatnya (sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sengaja dibawa dalam persidangan).  Itulah makanya, Akuntanya Marwadi sudah ketemu Gunawan. Mau diaudit, Gunawan yang minta, surat ke Dia. Karena mau diaudit saya butuh dokumen, kita hilangkan. Dokumen itu tidak bisa dijual tidak ada nilai ekonomisnya,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, Kuasa Hukum Gunawan, belum berhasil dihubungi.   (Redaksi)

Pidana Pieter Talaway : Kasus Terdakwa Chin Chin Berawal Dari Gugatan Cerai

Pieter Talaway (tanda panah) saat di Pengailan Timpikor (Dok) beritakorupsi.co – “Lihatlah tanda, merah di pipi, bekas gambar tanganmu,...

»

Kasus Korupsi Ditangani APH Yang Berbrda, Tuntutanpun Berbeda ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzYsHPbNQkKsGFMS-JnSCGBlyeYdXPFwG2KeTZ8FYB_aDCPwRjZ6mVPTqAFqMdOUHjL8GEWAcEdql5SfbMUiZBghPqACZfJ-fJo7bPix5ekKcr5Yj43rnLkrilmMf_pwCk1ZydqVDnxMM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzYsHPbNQkKsGFMS-JnSCGBlyeYdXPFwG2KeTZ8FYB_aDCPwRjZ6mVPTqAFqMdOUHjL8GEWAcEdql5SfbMUiZBghPqACZfJ-fJo7bPix5ekKcr5Yj43rnLkrilmMf_pwCk1ZydqVDnxMM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b> beritakorupsi.co –</b> <i>“Lain ladang, lain ikannya!”</i> ungkapan ini sepertinya tepat dalam penanganan suatu kasus Korupsi pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Dua Instansi yang berbeda yaitu Kepolisian dan Kejaksaan di Jawa Timur.<br /><br />Apakah penyidikan kasus Korupsi yang ditangani Dua instansi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berbeda yakni, Kepolisian dan Kejaksaan, dan tuntutan pidananyapun harus berbeda ? atau karena jabatan si terdakwa ? atau dari perbuatan si terdakwa itu sendiri yang membedakan ?<br /><br />Namun entahlah ! Yang jelas, masyarakat dapat melihat beberapa kasus Korupsi yang ditangani oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, jauh berbeda dengan kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK sendiri.<br /><br />Hal itu terlihat dalam Dua kasus perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda, pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 21 Maret 2017.<br /><br />Kedua kasus perkara Korupsi tersebut yaitu, kasus Korupsi Jasa Retribusi Sewa Perairan antara PT Smelting dengan Pemkab Gresik pada tahun 2006 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.376.873.600 dengan terdakwa, mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, DR. Khusnul Khuluq dan Dua petinggi PT Smelting yakni, Dukut Imam Widodo dan Saiful Bacri. Dan kasus Korupsi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang tahun 2010 Jilid II, terkait proses perijinan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pertambangan, yang dimiliki PT IMMS yang di wakili oleh Konsultan AMDAL dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyeret terdakwa mantan Plt. DLH, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih, (Konsultan), Wakil Direktur CV Lintas Sumberdaya Lestari.<br /><br />Dalam persidangan, JPU Ido Luksito, dkk dari Kejati Jatim, membacakan tuntutannya dihadapan Majelis Hakim terhadap Ke Tiga terdakwa yakni, DR. Khusnul Khuluq, Dukut Imam Widodo dan Saiful Bachri. Penyidikan dalam kasus ini ditangani oleh Tim Penyidik Polda Jatim.<br />Dalam tuntuntutannya, Tiga terdakwa ini dituntut ringan yaitu 1 tahun dan 6 bulan pidan penjara denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan dengan pasal yang sama pula yakni, pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap JPU Ido.<br /><br />JPU juga menyebutkan bahwa uang sebesar Rp 1.373.440.000 termasuk 773.440.000 juta rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa DR. Khusnul Khuluq dan sisanya dari terdakwa Saiful Bachri disita untuk negara.<br /><br />Sementara, dalam kasus Korupsi dengan Dua terdakwa yaitu, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih, dituntut jauh lebih berat dari mantan Sekda Gresik ini yakni, dengan pidan penjara masing-masing selama 5 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan tanpa pindana tambahan berupa uang pengganti. <br /><br />Sebab ke Dua terdakwa ini tidak menikmati kerugian negara, karena hanya kesalahan administrasi dalam proses pengurusan ijin AMDAL. Kasus ini ditangani Penyidik Kejati Jatim, setelah mencuatnya kasus meninggalnya ‘alm. Salim Kancil’ tahun 2015 lalu.<br /><br />Namun tuntutan pidan penjara yang dijatuhkan JPU dari Kejati Jatim ini terhadap terdakwa berbeda. Apakah karena penyidikan yang ditangani Dua Lembaga Aparat Penegak Hukum yang berbeda yaitu Kejaksaan dan Kepolisian dalam kasus Korupsi, sehingga tuntutannya berbeda, atau karena jabatan dari terdakwa sendiri ?<br /><br />Pada hal, terdakwa Ninis dan Abdul Rahem Faqih tidak menikmati hasil Korupsi melainkan kesalahan dalam proses pengurusan Ijin AMDAL, karena kerugian negara sebesar Rp 79 M sudah dibebankan kepada terdakwa WNA (Warga Negara Asing) Hong Kong, Lam Chong San. <br /><br />Berbeda dengan terdakwa mantan Sekda Gresik ini. Terdakwa mengembalikan uang yang diduga dari hasil kejahatan alias Korupsi setelah beberapa tahun dinikmati dan kemudian dikembalikan setelah adanya penyelidikan ?<br /><br />Terkait dengan tuntan JPU terhadap para terdakwa ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan 2 hari untuk membuat Pledoi (Pembelaan)-nya.<br /><br />“Hari Jumat sore pembelaan,” kata Hadi Mulyo Utomo selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Khusnul Khuluq, maupun Dr. Sudiman Sidabuke, PH terdakwa lainnya.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kasus Korupsi Ditangani APH Yang Berbrda, Tuntutanpun Berbeda ?

 beritakorupsi.co – “Lain ladang, lain ikannya!” ungkapan ini sepertinya tepat dalam penanganan suatu kasus Korupsi pada saat penyidika...

»

“Gerakan MAPALA se-Surabaya Untuk Hari Air Sedunia”

<b><i><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIwPT8GWkbdkeC4hU38ZsVTtcbUyrtql9cVE2EFseOjWtud8NcLJY2fgDmJCfEWCmGTYBJPlDwZ3z1jWOAw81v8jK-JLZChBU0AESv8vNvHR-kyVYkpETjsxztRJZoVFQcdljkQX2Wvg/s1600/Kali+Mas+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIwPT8GWkbdkeC4hU38ZsVTtcbUyrtql9cVE2EFseOjWtud8NcLJY2fgDmJCfEWCmGTYBJPlDwZ3z1jWOAw81v8jK-JLZChBU0AESv8vNvHR-kyVYkpETjsxztRJZoVFQcdljkQX2Wvg/s640/Kali+Mas+Surabaya.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kali Mas Surabaya<i><b><br /></b></i></td></tr> </tbody></table> </i></b><br /> <b> </b><b><i> FASHION SHOW DIATAS AIR -</i></b><br /> <br />  <b>beritakorupsi.co – </b>Pencemaran air bersih saat ini sangat memprihatinkan dan mengancam kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya. Pemerintah maupun masyarakat luas sudah saatnya bergandengan tangan untuk menanggulangi sebelum terlambat.<br /><br />Salah satu aksi nyata yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya pantut mendapat dukungan dari pemerintah Daerah maupun pusat.<br /><br /> Isu tentang krisis dan pencemaran air bersih sudah bukan masalah baru di berbagai negara  dunia, permasalahan air perlahan namun pasti menjadi masalah serius yang diangkat oleh berbagai forum lingkungan , baik berskala nasional maupun Internasional.<br /><br />Peringatan Hari Air Sedunia akan dilaksanakan setiap 22 Maret dengan mengajak seluruh masyarakat untuk sadar akan krisis air yang mengglobal. Berangkat dari permasalahan itu Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya memutuskan untuk melaksanakan aksi bertema “Gerakan Pencinta Alam Untuk  Negeri”. <br /><br /> Kegiatan yang diikuti langsung oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan  dilakukan pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 08.00 – 17.15 WIB di sungai Kalimas Jasa Tirta  Wonokromo sebagai titik start dan kalimas skatepark Embong Kaliasin, Genteng sebagai titik finish.<br /><br />Beberapa bentuk kegiatan yang akan dilakukan MAPALA se- SURABAYA adalah peragaan 50 MODEL FASHION SHOW DIATAS AIR MEMAKAI KOSTUM SAMPAH DAUR ULANG, BERSIH BERSIH SUNGAI, PENYULUHAN MEGENAI DAMPAK DAN  PENANGGULANGAN BANJIR. <br /><br />Aksi solidaritas MAPALA se-Surabaya ini secara umum bertujuan untuk mengajak dan  menyadarkan setiap elemen masyarakat terhadap pentingnya fungsi air sebagai penyangga  kehidupan dan secara khusus ingin menjadikan sungai di Surabaya menjadi bersih. Dari kegiatan<br /> <br />ini diharapkan bermanfaat sebagai media komunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya  menjaga lingkungan, mengembalikan fungsi ekosistem di air, serta meningkatkan kesadaran  masyarakat terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai agar tidak lagi membuang sampah di sungai. <br /><br /> Kegiatan ini juga terlaksana atas hasil forum bersama Silaturahmi dan Diskusi MAPALA se-Jawa di MAYAPALA kampus STMIK AMIKOM Yogyakarta 12 frebruari 2016 lalu. Saat itu diputuskan salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah mengadakan “AKSI SERENTAK  PERINGATAN HARI AIR” dihari yang sama dengan konsep masing-masing disetiap daerah.  Tanpa ada perubahan nyata, baik dalam perilaku sehari-hari maupun dunia industri dengan  kebijakan pemerintah yang tepat, pada 2030 kebutuhan air akan lebih besar 40 persen dari jumlah yang tersedia untuk itu semoga kegiatan ini menjadi salah satu peringatan yang memeperingatkan kita akan krisis air dunia.<br /><br />Susunan Acara Peringatan Hari Air Sedunia 2017 "Peringatan Hari Air Sedunia" Forum Mapala se-Surabaya Bersih Sungai Kalimas start Jasa Tirta, Wonokromo <br /><br />Pkl. 08:00 - 09:00 : Persiapan <br />Pkl. 09:00 - 09:15 : Pembukaan bersih sungai <br />Pkl. 09:15 - 13:00. : Pengarungan hingga finish <br />Pkl. 13:00 - 14.00. : Ishoma <br /><br />Penyuluhan dan Pameran Baju Daur Ulang Kalimas Skatepark, EmbongKaliasin, Genteng <br />Pkl. 08:00 - 13:00 : Persiapan dekorasi <br />Pkl. 13:00 - 14:00. : Ishoma <br />Pkl. 14:00 - 14:15. : Pembukaan <br />Pkl. 14:15 - 17:00. : Acara Puncak <br />Pkl. 17.00 - 17:15. : Penutupan.<br /> <br /> *Sumber : Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya.   (Redaksi)<br />

Regional “Gerakan MAPALA se-Surabaya Untuk Hari Air Sedunia”

Kali Mas Surabaya   FASHION SHOW DIATAS AIR -   beritakorupsi.co – Pencemaran air bersih saat ini sangat memprihatinkan dan menganca...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Dituntut 3,3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIY4zP2ApKkn-d1JppU0Bp9KTfk0C-u1gfd46ouYWQYaVbSleP4ACEDeQzvMdGha8uXcypD479zodq3PUFk10Ube8_0pDQeepayQDI4RGP05gOD7yeuSPdhghVFlt67EPM35rbrz2N5s/s1600/Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIY4zP2ApKkn-d1JppU0Bp9KTfk0C-u1gfd46ouYWQYaVbSleP4ACEDeQzvMdGha8uXcypD479zodq3PUFk10Ube8_0pDQeepayQDI4RGP05gOD7yeuSPdhghVFlt67EPM35rbrz2N5s/s640/Bawaslu.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Setelah 4 terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim Jilid I dan 3 terdakwa dalam Jilid II di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun lalu, saat ini giliran 3 terdakwa Jilid III menunggu “suara Palu” Majelis Hakim setelah ke Tiganya di tuntut pidana penjara oleh JPU, pada Senin, 20 Maret 2017.<br /><br />Ketiga terdakwa dalam Jilid III ini adalah sesama rekanan yang CV-nya dipinjam oleh pejabat Bawaslu sendiri untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2013 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 142 Millair dari NPHD APBD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Jatim diantaranya, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Teresia dan Dona.<br /><br />Sementara untuk terdakwa dalam Jilid IV, yakni Arifin dan Samudji Hendrik Susilo Bali (Pejabat Pengadaan) yang “meminjam” Bendera (CV) para rekanan sekaligus sebagai pelaopr dalam kasus ini,  masih menunggu “antrian” di Polda Jatim yang hingga sejak 2015 samapai sekarang belum dilimpahkan ke Kejati Jatim.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endriyanto dan JPU Agung dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyatakan bahwa, terdakwa Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHPidana.<br /><br />Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan bahwa para terdakwa meminjamkan CV-nya kepada Bawaslu untuk mengikuti lelang pengadaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu dan menerima keuntungan. Sehingga terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. <br /><br />Tidak hanya pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang yang dinikmati oleh para terdakwa dari hasil meminjamkan CV-nya yang besarnya berbeda.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama Dua tahun denda sebesar Lima puluh ribu rupiah subsidair Tiga bulan kurungan,” ucap JPU Endriyanto.<br /><br />Masing-masing terdakwa juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 8.503.000 (untuk terdakwa Firdaus) untuk terdakwa ochmat Budi Utomo Rp 38 juta dan terdakwa Ali Sodikin sebesar Rp 89 juta. Dan apa bila terdakwa tidak membayar dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang. Dan apa bila tidak mencukupi, amka diganti hukuman pidana penjara selama Satu tahun. Sehingga total keseluruhan lamanya penjara yang di tuntut ke masing-masing terdakwa selama 3 tahun dan 3 bulan.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersbut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan Pembelaannya (Pledoi) dalam persidangan yang akan datang. “Majelis memberikan waktu Satu minggu untuk menyampaikan pembelaannya,” kata Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, terkait tersangka lain yakni Samuji Hendrik yang hingga saat ini belum dilimpahkan perkaranya dari penyidik Polda Jatim ke Kejati Jatim, JPU Endriyanto, mengatakan masih menunggu. “Masih menunggu, sudah P21,” kata JPU Endri singkat<br /><br />Sebelumnya, Tujuh terdakwa dalam perkara ini sudah divonis pada tahun lalu dan Tiga diantanya bebas. Empat terdakwa dalam Jilid I yaitu, Amru (Sekretaris di Vonis 4 thn) Gatot Sugeng Widodo (Bendahara, di Vonis 5)  Ahmad Khusaini (1 thn) dan Indroyono (2 thn) (keduanya rekanan)<br /><br />Dan 3 terdakwa dalam Jilid II yang divonis bebas yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner yakni, Andreas Pardede dan Sri Sugeng. <br /><br />Terkait bebasnya Ketiga terdakwa ini, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur, tidak jujur. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Fakta dalam Persidangan Sebelumnya</span></b><br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya bisa jadi ada benarnya. Sebab, sesuai fakta persidangan dari hasil audit BPKP seperti dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa (Dr. Sufyanto, Andreas Pardede dan Sri Sugeng) tidak dapat mempertanggung jawabkan dana perjalan dinas sebesar Rp.127,5 juta yang berasal dari dana hibah NPHD Pilgub Jatim 2013 lau. Pada hal, seluruh biaya perjalanan dinas sudah di SPJ kan, dan telah disita oleh penyidik Polda Jatim.<br /><br />Dalam fakta persidangan, dana perjalanan dinas berubah menjadi uang THR sesuai keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim. Anehnya, dokumen SPJ perjalanan dinas yang disita penyidik, tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan jilid I maupun jilid II. Yang lebih aneh lagi, bahwa keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim yang menyatakan bahwa, yang dibagikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 2013 lalu adalah uang THR. <br /><br />Ternyata, keternagan para saksi di BAP pada saat pemeriksaan di penyidik Polda Jatim karena diarahkan oleh penyidik sesuai keterangan saksi di persidangan. Ironisnya, dana perjalanan dinas yang seharusnya adalah milik para saksi karena sudah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta berjalan dengan sukses, ikut juga disita oleh penyidik saat itu<br /><br />sementara saksi Ahli R. Wahyudi, dari BPKP yang melukan penghitungan atas kerugian negara, setelah menerima data-data dari penyidik Polda Jatim, namun tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa dengan alasan, karena keterbatasan waktu. Namun R. Wahyudi mengakui di persidangan Jilid II ini, dia diminta oleh penyidik Polda untuk memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita penyidik.<br /><br />Tidak hanya itu. Ahli dari BPKP perwakilan Jatim ini pun tidak melakukan konfirmasi ke pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan oleh Inpektorat, sebab dana perjalanan dinas yang dipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan.<br /><br />Sementara, ada hasil audit BPKP jauh sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas permintaan Amru, selaku Sekretaris Bawaslu kepada BPKP, tanggal 25 Juli 2013. Dan saran yang dianjurkan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu dalam hasil audit tersebut, menyarankan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, agar mengintruksikan kepada Sekretaris Bawaslu untuk ; Melaporkan kembali kepada Gubernur Jatim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun hal itu dibantah juga oleh R. Wahyudi. Saksi Ahli dari BPKP ini justru merasa yakin dan mengatakan kepada Majelis Hakim saat itu, bahwa hasil audit dan saran BPKP tidak ada. <br /><br />Pada hal, tindakan yang dilakukan oleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah, untuk mengamankan keuangan Negara. Alasannya, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiri terjerat oleh kwitansi. Sementara yang diserahkan bendahara ke penyidik Polda jatim adalah kwitansi sementara yang sudah di SPJ dan tidak berlaku lagi.<br /><br />“Kita akan pikirkan lebih dahulu, sehubungan dengan keterangan palsu dipersidangan dan pemalsuan dokumen oleh saksi ahli. Dia (R.Wahyudi dari BPKP Jatim) dalam persidangan menyatakan sudah melakukan klarifikasi, pada hal tidak pernah ada. Tanda tangan para terakwa itu tidak pernah ada ditanda tangani oleh para terdakwa,” ujar Pane, saat itu.<br /><br />Tidak hanya itu, lanjut Pane, harusnya ada tindakan ekseminasi terhdap penyidik dari lembaga diatasnya terkait putusan Majelis Hakim kepada terdakwa hari ini. <br /><br />“Ini putusan sesuai fakta persidangan. Bukti dokumen perjalanan dinas yang disita oleh penyidik tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan. Itu dana perjalanan dinas bukan THR,” kata Pane.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Dituntut 3,3 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Setelah 4 terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim Jilid I dan 3 terdakwa dalam Jilid II di Vonis oleh Majelis Hakim Penga...

»

Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s1600/IMG-20170318-WA00001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="519" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s640/IMG-20170318-WA00001.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b> Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK</b></i></span><br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,6 Triliun dengan dua terdakwa yakni, terdakwa Irman (60 thn) mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI) / mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik dan terdakwa Sugiharto (57 thn) mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, yang menyeret sejumlah nama pejabat di negeri ini, kini muncul lagi kasus yang hampir sama yakni kasus dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun dan kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.<br /> <br /> Semula, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bambang Irianto yang menjabat Wali Kota Madiun sejak 2010 hingga sekarang, terkait dugaan Korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 76,5 miliar yang dikabarkan menerima dana tanpa prosedur alias gratifikasi. Pada hal, kasus ini dikabarkan telah di SP3 alias dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> Dan pada tanggal 17 Oktober 2016, KPK menetapkan Bambang Irianto menjadi tersangka, sejumlah barang bukti telah disita termasuk beberapa asetnya berupa mobil maupun tanah dan bangunan.<br /> <br /> Penetapan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka “berbuntut” panjang. Sejumlah mantan pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun tak bisa tidur nyenyak menikmati sejuknya udara yang keluar dari celah-celah Air Conditioner (AC) di ruang tidurnya, sebab mimpi buruk bisa jadi menghantuinya bila malam hari tiba.<br /> <br /> Sabtu, 18 Maret 2017, Tim Penyidik KPK pun memeriksa aparat penegak hukum yaitu mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun, Isno Ihsan di Markas Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur di Kota Madiun. Dan masyarakat Kota Madiun Khusunya, menunggu apakah penyidik KPK secara terbuka dan transparan dalam penanganan kasus ini ? <br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Kota Madiun, Budi Santoso, saat hubungi media ini, Minggu, 19 Maret 2017.<br /> <br /> Budi mengatakan, kasus Korupsi BI (Bambang Iranto) merupakan bukti, bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menyangkal Korupsi di Kota Madiun yang sangat memalukan, walaupun pada akhirnya mereka telah mengembalikakan. Sebanyak 30 anggata DPRD dan sejumlah pejabat Forpinda ikut menikamti manisnya kue Bambang Irianto dari hasil Korupsi.<br /> <br /> “Kasus korupsi BI (Bambang Irianto) merupakan bukti bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menangkal Korupsi di Kota Madiun. Buktinya, 30 orang anggota DPRD dan sejumlah pejabat Forpimda ikut menikmati manisnya kue BI hasil Korupsi. Walaupun akhirnya dikembalikan, namun WKR menilai bahwa selama ini ada kongkalikong yang luar biasa yang dilakukan semua pejabat di Madiun yang tak mampu menangkal Korupsi apabila diciprati. Ini sangat memalukan. Sharusnya pejabat daerah setingkat Kapolres, Kajari kalau diberi titipan uang harusnya dipertanyakan lebih dulu ini uang apa,” kata Budi melalui teleponnya.<br /> <br /> Saat ditanya Media ini terkait sejumlah Perwira Polisi yang turut dperiksa penyidik KPK, Budi membenarkan dan mengatakan bahwa beberapa Perwira Polisi itu pernah menabat Kapolres Kota Madiun saat Bambang Irianto menjadi Wali Kota Madiun sejak 2010 lalu hingga sekarang.<br /> <br /> “Iya. Yang dipriksa itu semua mantan Kapolres selama BI memimpin di Madiun sejak tahun 2010 sampai sekarang,” ungkapnya.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut, apakah Kepala Kejaksaan (Kajari) Madiun, turut diperiksa termasuk mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Madiun ?. Ketua LSM WKR yang bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus Korupsi Khususnya di Madiun ini menjelaskan, Paris Pasaribu, belum diperiksa tetapi sudah ada namanya dalam daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN.<br /> <br /> “Paris Pasaribu belum diperiksa tapi memang sudah ada daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN. Jadi semua pernah menikmati uang hasil dari kejahatan BI, misalnya dengan dalih uang THR (Tunjungan Hari Raya), uang tahun baru dan lain-lain. Saya heran , baru kali ini 1 (Satu) tersangka bisa menyeret hampir 200 orang yang diperiksa KPK mulai dari OPD, pengusaha, Forpimda, maupun pihak-pihak lain yg masuk pusaran itu, misalnya seorang perempuan yang diduga istri siri BI,” ungkap Budi kemudian.<br /> <br /> Namun Budi mengakui, KPK bisa jadi memeriksa pejabat Kejati Jatim. Alasannya, karena kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) di SP3 kan dengan alsan masih terlalu dini.<br /> <br /> “Kejati Jatim Sepengetahuan saya belum ada. Tapi saya yakin nantinya ada. Karena saya curiga, kasus PBM di SP 3 kan oleh Kejati dengan alasan masih terlalu dini utk dilanjutkan. Alasan apa itu,” ujarnya dengan nada bertanya.<br /> <br /> Nyatanya, lanjut Budi,  ketika kasus itu ditangan KPK bisa terurai semua. Tidak hanya kasus korupsi PBM saj, tetapi ada gratifikasi proyek selama BI berkuasa maupun TPPU yg melibatkan orang-orang penting.<br /> <br /> “Tahun 2016 nihil. 2015 hanya mengani kasus proyek Embung Pilangbango. Itupun karena kami desak, kita demo. Menurut analisa saya ada pihak yang “diselamatkan”. Sangat janggal yang dijerat hanya PA (Pengguna Anggaran) dan perencana. Sedangkan disini ada pengawas, pelaksana proyek tapi aman-aman saja. WKR berencana, kasus Embung Pilangbango akan kita bawa ke KPK agar semua bisa terang benderang termasuk pihak-pihak yang menyelamatkan supaya bisa diusut tuntas,” pungkasnya.<br /> <br /> Terkait kasus perkara korupsi proyek pembangunan Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar Rp 19 milliar, salah satu terdakwa dalam persidangan menyebut nama Kajari Madiun Paris Pasaribu menerima aliran dana termasuk Bambang Irianto, mantan Kajari Madiun, mantan Kasi Kasi Pidsus dan anak Wli Kota Madiun yang menjabat selaku Sekretaris PD Jatim.<br /> <br /> “Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sedang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untuk membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi (Kasi Pidsus) di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah, menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari),” ucap terdakwa dalam persidangan, 7 Maret 2016<br /> <br /> Menurut terdakwa, “Pada pertemuan antara terdakwa dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun,”<br /> <br /> Dalam pembelaannya, terdakwa merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama, karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. <br /> <br /> “Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000,” ungkap terdakwa dihadapan Majelis Hakim, pada, 7 Maret 2016 lalu.<br /> <br /> Terpisah. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa mengatakan, belum mengetahui, terkait nama Kajari Madiunm Paris Pasaribu, yang masuk dalam daftar nama pejabat yang akan diperiksa penyidik KPK.<br /> <br /> “Nggak tau aq Mas, dr media katanx mantan2 Kajari disana (Nggak tau aku Mas, dari media katanya mantan-mantan Kajari disana),” kata Suarbawa, melalui SMS-nya.<br /> <br /> "Tdk tau Mas, tp media mengatakan bgt, sumbernya mana sy tdk tau, baikx dikonfik ke Febriansyah jubir KPK Mas (Tidak tau Mas, tapi media mengatakan begitu, sumbernya mana saya tidak tau, baiknya dikonfirmasi ke Febriansyah juru bicara (Jubir) KPK, Mas," lanjut Suarbawa kemudian <br /> <br /> Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hingga berita ini ditulis, tak mau menanggapi pertanyaan wartawan media ini yang dikirimkan melalui Nomor WhatsAppnya ke Nomor 08527224XXXX.  (Redaksi)

News Tipikor Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

 Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK beritakorupsi.co – Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang...

»