BERITAKORUPSI.CO

Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/s4160/IMG20250603140504.jpg" imageanchor="1" style="font-size: x-large; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfUof97392P0aTLlR4EVcuBegvnZuTMb4IKaZlP2axMExxEsl_KRCnndfk2PnJGUWRqYyNIMIN_ujp-a8DZQJWvUngNW-5EgpQHpo1bNUG6Wimm0CrX4CgRKgo2hmKWl1AdeI2ZHbK5E5UceFdXBkq1kuS7ozHIAADG4v6MTa7BNZJFqsYvHi_DNLLdfY/w400-h180/IMG20250603140504.jpg" width="400" /></a>Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember Untuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Karena Ahli Dari Inspektorat Tidak Dapat Menjelaskan Atas Pertanyaan Majelis Hakim</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO -</div>
<div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 3 Juni 2025, memerintahkan JPU Kejari Jember untuk menghitung ulang kembali jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus perkara Korupsi proyek Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tahun 2022 dan 2023 yang menyeret Suwandi selaku Kepala Desa sebagai Terdakwa</div>
"Saudara Jaksa, silahkan hitung jumlahnya mulai dari satu persen sampai seratus persen," kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan 
Perintah Majelis Hakim kepada JPU Jember dalam persidangan, setelah mendengar keterangan atau pendapat Ahli yang dihadirkan JPU yakni dari Inspektorat Kabupaten Jember yang menghitung kerugian keuangan negara 
Namun apa yang dijelaskan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Jember justru membuat kecewa tiga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dugaan Korupsi dengan Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember 
Akibatnya, Ahli dari Inspektorat yang dihadirkan JPU itupun dibuat terdiam oleh ketiga Majelis Hakim karena apa yang ditanyakan tidak dapat dijelaskan
Majelis Hakim pun membandingkan Ahli yang menghitung Silpa dalan perkara Korupsi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dengan sidang perkara Korupsi dari Kejari Sidoarjo dan Nganjuk yang begitu jelas dalam menyampaikan keterangannya dalam persidangan tentang hasil penghitungan kerugian keuangan negara 
Terseretnya Terdakwa Suwandi selaku Kepala Desa Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember dalam perkara kasus dugaan Korupsi, bermula pada tahun 2024 
<div style="text-align: justify;">Pada tahun 2024, penyidik Polres Jember melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 5 proyek Desa Tanggul Wetas yang didanai dari</div>
<div style="text-align: justify;">dana kas desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BGHPR) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanggul Wetan, tahun anggaran 2022 dan 2023</div>
Dari hasil penyidikan penyidik Polres Jember menemukan sejumlah bukti bahwa proyek Desa seolah-olah dikerjakan oleh Terdakwa namun kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, diantaranya rehab balai Desa, pengerasan jalan, tunjangan perangkat desa yang tidak diserahkan, pemeliharaan saluran air, dan pembangunan jalan. (Jen)

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Jember U n tuk Menghitung Ulang Proyek Desa Dalam Perkara Korupsi Kar ena A h l i D a r i I n s p ...

Empat Terdakwa Korupsi Kredit BNI Cab. Jember Sebesar Rp133,961 M Dituntut 18 Tahun Penjara

17.24 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4HE2NUfE5Vb1G9zKzWSa1jsWwuY9Ug_B1NJWUbUQkQ2opt1s9ECWVqEspHQZ8SujMeokvtAZjQwnnZEMVk0kYN0XFZvBrRhM0BMFk0GKpuVJ2Vtx57NvfviAC4JUcOzyTSuvrqA5J_4C2CDUGfybfcfud4xfcVEkqjRXi-I6VFAdXZhDXqKrAZsEs_rQ/s4160/IMG20250527153559.jpg" imageanchor="1" style="font-size: large; font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4HE2NUfE5Vb1G9zKzWSa1jsWwuY9Ug_B1NJWUbUQkQ2opt1s9ECWVqEspHQZ8SujMeokvtAZjQwnnZEMVk0kYN0XFZvBrRhM0BMFk0GKpuVJ2Vtx57NvfviAC4JUcOzyTSuvrqA5J_4C2CDUGfybfcfud4xfcVEkqjRXi-I6VFAdXZhDXqKrAZsEs_rQ/w640-h288/IMG20250527153559.jpg" width="640" /></a>BERITAKORUPSI.CO -</div></div><div style="text-align: justify;">JPU Kejari Jember bersama JPU Kejati Jatim, Selasa, 257 Mei 2025, menuntut Empat Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 tahun dan denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit Wirausaha oleh Bank BNI Kantor Cabang Jember kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro (KSP MUMS) Tahun 2021-2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp133.961.127.150</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ke- 4 Terdakwa tersebut adalah; 1. Septadi selaku Ketua KSP MUMS, ; 2. Ika Anjarsari Ningrum selaku Manager KSP MUMS,; 3. Dheka Junis A selaku Manager Umum KSP MUMS, dan 4. M. Fardian Harbani selaku Kepala Bank BNI Cabang Jember tahun 2018 - 2023 </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain tuntutan pidana penjara dan denda, Tiga dari Empat Terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya berbeda, yaitu untuk Terdakwa Septadi dituntut  membayar uang pengganti sebesar Rp24.126.889.999, dan Terdakwa  Ika Anjarsari Ningrum  dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.736.108.851 serta Terdakwa Dheka Junis A  dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp42.358.142.350 dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQYtfiiG8foAHwFCRaV3D65YWJcYrl4XG2wr65KuNZzENXVATDpv16spBnzJU8KpZhIL0S2j-A6f8q_z9TtiDIfXosHArVZScOOPxmdqJnGg0_6vOlpGHLVLeNAZh51BiaIdQu3FD6AxTc6YzENu3sjgdLUlH1yJy_e42nFtrR_PRkIdDWJ68FCUhPSw/s4160/IMG20250527132216.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfQYtfiiG8foAHwFCRaV3D65YWJcYrl4XG2wr65KuNZzENXVATDpv16spBnzJU8KpZhIL0S2j-A6f8q_z9TtiDIfXosHArVZScOOPxmdqJnGg0_6vOlpGHLVLeNAZh51BiaIdQu3FD6AxTc6YzENu3sjgdLUlH1yJy_e42nFtrR_PRkIdDWJ68FCUhPSw/w640-h288/IMG20250527132216.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">"Apabila Terpidana (Septadi, Ika Anjarsari Ningrum dan Dheka Junis A) tidak membayar uang pengganti tersebut maka Jaksa dapat merampas harta bendanya berupa tanah dan rumah yang sudah disita berdasarkan penetapan Ketua PN Jember. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun," ucap JPU saat membacakan surat tuntutannya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana terhadap Keempat Terdakwa dibacakan JPU Kejari Jember dalam persidanganyang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa,, 27 Mei 2025 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) yaitu Rizky, AH., MH, Irawan Djatmiko, SH., MH, Romauli Ritonga, SH., MH dan Sika.In, S.Sos., SH dengan yang  langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukum-nya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkASFiibpYr20H39DJTm3JTnZ_DGJVaaL7ecXuq1K3yOvbVE48ojt6G2nrC3cseajhtSqDVavqRZ8Dbs6Z-lZsEzYQ1PlvK-0aE-fdemWy1bJTM_wCNDWYPNgKEh30RrS2BWQokfp0GeobJ1e4G-fqaONPt2QMLhys5-NXuE64h16PiPFKmpAH96v8t9U/s4160/IMG20250527132308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkASFiibpYr20H39DJTm3JTnZ_DGJVaaL7ecXuq1K3yOvbVE48ojt6G2nrC3cseajhtSqDVavqRZ8Dbs6Z-lZsEzYQ1PlvK-0aE-fdemWy1bJTM_wCNDWYPNgKEh30RrS2BWQokfp0GeobJ1e4G-fqaONPt2QMLhys5-NXuE64h16PiPFKmpAH96v8t9U/w640-h288/IMG20250527132308.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini bermula pada tahun 2021 -2023 lalu, saat Bank BNI cabang Jember menyetujui permohonan kredit Wirausaha yang diajukan oleh KSP MUMS dengan mengatasnamakan khusus petani tebu di wilayah Jember dan Bondowoso</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Salah satu syarat pengajuan kredit adalah, petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Semboro dengan kerjasama kontrak giling dan adanya Surat Keterangan pengelolaan lahan tebu dalam bentuk Rencana Kerja Usaha (RKU).</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian RKU ini diajukan oleh pengurus KSP MUMS ke BNI Cabang Jember dengan mengatasnamakan petani tebu dengan lahan masing-masing seluas 40 Ha. Namun kenyataannya banyak petani tebu yang tidak memiliki lahan dan bahkan bukan sebagai petani tebu.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Bw_4UPTjBhuwKJ3lalg0mrbu_fJ-GRIxsAXMXQACQSzPALQGRyJopikN2nG1XsEfKBk7TRwdvhLnOGj02B_hjaIHZ-7Zitvc9WN0t1ZGe1PTkqlJrQcBzoSK11B7RDevZ2TaM_ilo_5c9QADFFELrzS9jA6lj5GCkZvMZQ12h2ztnuPKAPuQKdVRZS0/s4160/IMG20250527132159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Bw_4UPTjBhuwKJ3lalg0mrbu_fJ-GRIxsAXMXQACQSzPALQGRyJopikN2nG1XsEfKBk7TRwdvhLnOGj02B_hjaIHZ-7Zitvc9WN0t1ZGe1PTkqlJrQcBzoSK11B7RDevZ2TaM_ilo_5c9QADFFELrzS9jA6lj5GCkZvMZQ12h2ztnuPKAPuQKdVRZS0/w640-h288/IMG20250527132159.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan ketentuan, bahwa penyaluran kredit fasilitas Wirausaha adalah ditunjukan untuk petani tebu yang bermitra dengan PG Semboro</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun faktanya, rekomendasi atas calon debitur diterbitkan oleh KSP MUMS yang ditandatangani ketua dan sekretaris dan identitas pemohon dan petani tebu menggunakan identitas/KTP yang dipinjam oleh pengurus KSP MUMS (para Terdakwa)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun faktanya, pengajuan kredit Wirausaha oleh Pengurus KSP MUMS yang mengatasnamakan petani tebu sebesar 1 miliar rupiah untuk masing-masing pemohon menggunakan KTP milik orang lain atau pinjam nama justru disetujui oleh Bank BNI Cabang Jember</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Akibatnya negara cq. Bank BNI Cabang Jember mengalami kerugian sebesar Rp133.961.127.150, dan itulah sebabnya keempat Terdakwa diadili dan dituntut  pidana penjara, pidana denda dan pidana membayar uang pengganti sesuai perbuatan masing-masing Terdakwa. </div><div style="text-align: justify;">Penulis : Sit</div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Kredit BNI Cab. Jember Sebesar Rp133,961 M Dituntut 18 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - JPU Kejari Jember bersama JPU Kejati Jatim, Selasa, 257 Mei 2025, menuntut Empat Terdakwa dengan pidana penjara masing-...

Lima Terdakwa Korupsi Dana BKKD Untuk )engadaan Mobil Siaga Desa Di Bojonegoro Dituntut dan Divonis Ringan

19.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1HXpLH_El7PpOUc0IPvi7l6EVUBIG6LlSMuw8B5wAGnaIENnrb-FaR0TkFb998P9nNuDDPEpJmdgtVN8_GMlJvJ0EmvVLAueBLgSChA6d8FlDJuz4ozkRH3n54jornt4X2fMLu-Mqn69qclQ2cvjHcdsdG7Zoth1ocai9qQ0Z0FsK0Mj2Dm5P_jKSdFo/s1920/IMG20250526112303_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1HXpLH_El7PpOUc0IPvi7l6EVUBIG6LlSMuw8B5wAGnaIENnrb-FaR0TkFb998P9nNuDDPEpJmdgtVN8_GMlJvJ0EmvVLAueBLgSChA6d8FlDJuz4ozkRH3n54jornt4X2fMLu-Mqn69qclQ2cvjHcdsdG7Zoth1ocai9qQ0Z0FsK0Mj2Dm5P_jKSdFo/w640-h360/IMG20250526112303_01.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO -</div><div style="text-align: justify;">Kasus korupsi di negeri ini sepertinya tidak akan membawa oerubahan untuk menekan angka penurunan tapi bisa jadi sebaliknya mengingat hukuman berupa tuntutan pidana oenjara dari JPU maupun  Vonis dari Majelis Hakim masih tergolong ringan seperti yang diterima Lima Terdakwa dalam kasus Korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan mobil siaga Desa se-Kabupaten Bojonegoro </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebab JPU Kejari Bojonegoro maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penjara ringan terhadap Lima Terdakwa dalam perkara Korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa di 386 Desa, 28 Kecamatan  tahun 2022 sebesar Rp96.500.000.000 dengan Cashback kepada para Kepala Desa yang totalnya sebesar  Rp5.355 miliar yang dianggap sebai hasil Korupsi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kelima Terdakwa tersebut adalah Ivonne selaku Branch Manager PT. Sejahtera Buana Trada (SBT)divonis 1,6 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan, dan Terdakwa Heny Sri Setyaningrum divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLimsjUjieKA55kHKrowCpZnGTcCfhq6vQZbKqD4QuGkgbeCbavZODziHzHeJdmlLkZ5a0pnGzjDVGKspM5tcfn7QlzKk1dF0HBA-Yx3oUecrSr0oJf7SsFcmp9XYuLnDgaMSQNjTULKOiiMuKlXWNdxuDmf_vHEmcBVkIl867zEVFjTQaUOrWmnpfZlQ/s4160/IMG20250526110737.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLimsjUjieKA55kHKrowCpZnGTcCfhq6vQZbKqD4QuGkgbeCbavZODziHzHeJdmlLkZ5a0pnGzjDVGKspM5tcfn7QlzKk1dF0HBA-Yx3oUecrSr0oJf7SsFcmp9XYuLnDgaMSQNjTULKOiiMuKlXWNdxuDmf_vHEmcBVkIl867zEVFjTQaUOrWmnpfZlQ/w640-h288/IMG20250526110737.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara Terdakwa Syafa’atul Hidayah selaku Sales PT. United Motors Centre (UMC) di Jalan Basuki Rahmad Surabaya divonis 1,6 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan, dan  Terdakwa Indra Kusbianto selaku Branch Manager PT. United Motors Centre (UMC) Bojonegoro divonis lebih ringan yaitu 1,4 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Anam Warsito selaku Kepala Desa Wotan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro  divonis 1,6 tahun penjara denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Kelima Terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 26 Mei 2025 dengan Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Athoillah, SH dan Ibnu Abas Ali, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) yang dihadiri oleh JPU Kejari Bojonegoro, Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUM-XTiRM2EQGE63g83JmZC8OTUwEjkuXELfcGF3TKrTXj_YqzcbcdnCIz4nGKN3brBapJZvFAytIcqLVAN6BT7RRVRjMllea-9EigO5JaH8oxEVuRxDjKjDubF_1VOC-l44NfqLxB2GLAKgXwUgY4wK8fvrc8PqFSJqvUfbiPFdxbgKPBVzmVomUimI/s4160/IMG20250526110705.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjUM-XTiRM2EQGE63g83JmZC8OTUwEjkuXELfcGF3TKrTXj_YqzcbcdnCIz4nGKN3brBapJZvFAytIcqLVAN6BT7RRVRjMllea-9EigO5JaH8oxEVuRxDjKjDubF_1VOC-l44NfqLxB2GLAKgXwUgY4wK8fvrc8PqFSJqvUfbiPFdxbgKPBVzmVomUimI/w640-h288/IMG20250526110705.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada sidang sebelumnya, Kelima Terdakwa juga dituntut ringan oleh JPU Kejari Bojonegoro. Empat Terdakwa yaitu Ivonne, Syafa’atul Hidayah, Indra Kusbianto dan Anam Warsito dituntut pidana penjara masing-masing selama 1,6 tahun </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Terdakwa Heny Sri Setyaningrum dituntut lebih berat yakni dengan pidana penjara selama 2,6 tahun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam tuntutan maupun putusan disebutkan, bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Kelima Terdakwa maupun JPU sama-sama menyatakan "pikir-pikir". Sehingga Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2xey0QerMd8exO5DxwBQwQYhsL1mEDp3Zt79f3RWxXXj_oKoDuHu7QUSAM7TuapmwviMd0EHWq6fUoHc3DBLKm_2xj5eUttHJVhE1iWFj1qMuScl0e1FkcMHQO6r8YsdH_ZXe5AxhPZCe2pm1F1b-sMF4f2b2Ay7yI-3C035CGa2mo299-VLR3R5yws/s1920/IMG_20250526_19521839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR2xey0QerMd8exO5DxwBQwQYhsL1mEDp3Zt79f3RWxXXj_oKoDuHu7QUSAM7TuapmwviMd0EHWq6fUoHc3DBLKm_2xj5eUttHJVhE1iWFj1qMuScl0e1FkcMHQO6r8YsdH_ZXe5AxhPZCe2pm1F1b-sMF4f2b2Ay7yI-3C035CGa2mo299-VLR3R5yws/w640-h360/IMG_20250526_19521839.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret kelima Terdakwa ini adalah berawal pada tahun 2022, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan hibah berupa dana bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp96,500 miliar yang bersumber dari APBD-Perubahan untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa berdasarkan SK Bupati No: 1888/483/ΚΕΡ/412.013/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan atas SK Nomor: 188/415/KEPJA12.013/2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari APBD-P Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dana sebesar Rp96,500 miliar ini akan dipergunakan untuk pembelian Mobil Siaga di 386 Desa, 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi dengan jumlah dana masing-masingsebesar Rp250 juta</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYaV5gEubtkDvRs-bpE74Q4ti7h9yEd6cpinWNs0hWVDML249axPK7AD3QOpYNpMH7XznZZCi-Xgt1vYV3EgCziV5HcCOTJEX2jAoVmxYZrllgi5Wdk_VLl_mNzn4UKOrNl1CKLpP4oHMKZcs0F81ZJSRhEnB6a52ZD9P9Hy81ll8owlf_Pk4gkJWWz_M/s1920/IMG20250526111856_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYaV5gEubtkDvRs-bpE74Q4ti7h9yEd6cpinWNs0hWVDML249axPK7AD3QOpYNpMH7XznZZCi-Xgt1vYV3EgCziV5HcCOTJEX2jAoVmxYZrllgi5Wdk_VLl_mNzn4UKOrNl1CKLpP4oHMKZcs0F81ZJSRhEnB6a52ZD9P9Hy81ll8owlf_Pk4gkJWWz_M/w640-h360/IMG20250526111856_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pemenang lelang dalam proses pengadaan barang/jasa Pengadaan Mobil Siaga Desa adalah PT United Motors Centre (PT UMC) dan PT Sejahtera Buana Trada (PT SBT), namun ternyata dalam proses lelang tersebut menyalahi prosedur tentang pengadaan barang dan jasa</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian, dalam pelaksanaan ada cashback sebagai potongan harga yang harusnya dikembalikan atau disetorkan ke  kas daerah, namun oleh pemenang lelang atau penyedia barang yaitu PT United Motors Centre dan PT Sejahtera Buana Trada diberikan kepada para Kepala Desa masing-masing sebesar Rp15 juta. (J.Sit)</div>

News Pemerintahan Pidana Tipikor Lima Terdakwa Korupsi Dana BKKD Untuk )engadaan Mobil Siaga Desa Di Bojonegoro Dituntut dan Divonis Ringan

BERITA KORUPSI .CO - Kasus korupsi di negeri ini sepertinya tidak akan membawa oerubahan untuk menekan angka penurunan tapi bisa jadi sebali...

Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

04.30 beritakorupsi 2

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCWY__7vmfNhMbiWsVB5kXAXYyXIkw0htXGMTYXOxwQd6xjTdyNgv4T4VgJIW1f9-6pBQaftjzt2veuKsPF3bnfh8zAkgtmQJivWOSE0467PErrSzfvZ7caYrn3wtYIuCLNni5IACIS8SVZbnePQ3Z7NqbSBh6IzEH3Moyb__elUi65IzvR4GEHD6oioE/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCWY__7vmfNhMbiWsVB5kXAXYyXIkw0htXGMTYXOxwQd6xjTdyNgv4T4VgJIW1f9-6pBQaftjzt2veuKsPF3bnfh8zAkgtmQJivWOSE0467PErrSzfvZ7caYrn3wtYIuCLNni5IACIS8SVZbnePQ3Z7NqbSBh6IzEH3Moyb__elUi65IzvR4GEHD6oioE/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Putusan Ringan Hakim PT Terhadap Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Adalah Bentuk Dukungan Terhadap Koruptor Dan Layok Dicopot</h3>BERITAKORUPSI.CO – “Rambut sama hitam, namun cara berpikir setiap orang tidaklah sama. Atau sekalipun pendidikan setiap orang sama, namun belum tentu sama cara memahami dan menyelesaikan setiap masalah yang ada”. Mungkin kalimat diatas saat ini terjadi dalam putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi yang dianggap suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp147.687.236.500 dengan Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode tahun 2013 – 2018 dan 2018 – 2023, dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan 2008- 2013 serta mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Sebab kedua Terdakwa sebagai pasangan suami istri ini, sama-sama tertangkap tangan oleh Tim penyidik KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 lalu, dan sekaligus sebagai akhir dari kekuasannya di Kabupaten Probolinggo, serta menjadi awal perjalanan hidupnya untuk beberapa tahun jauh dari hiruk pikuk keramaian kota maupun dari canda ria bersama anak-anak ataupun keluarga karena tinggal di Hotel Prodeo alias rumah tahanan negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam surat dakwaan maupun tuntan JPU KPK diuraikan, bahwa perbuatan pidana pasangan suami sitri ini selama memegang kekuasaan di Kabupaten Probolinggo sejak puluhan tahun lamanya adalah sama. Sekalipun sang suami bukan sebagai Kepala Daerah melainkan kepala rumah tangga walaupun anggota DPR RI, ternyata juga ikut berperan mengambil kebijakan/keputusan membantu sang istri ibarat dalam rumah tangga.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNx8wyB3ITqqjCz2SQCLV2Xdz_mujyYy0QIhxXFqDNJkdwp7kqtiUuhm_Po6JCtYmtpyh8rCKhUQgU_vVinZQUQ4dtrTbMUB0sGrXww_EOfxWyCD16lgiCpu0Ih6Ofu6mo-JmEwKfmHwGhmBUI72fj_RDEm3jEtMkzG610uVZCTQqTq_WzIYrTJrL964g/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNx8wyB3ITqqjCz2SQCLV2Xdz_mujyYy0QIhxXFqDNJkdwp7kqtiUuhm_Po6JCtYmtpyh8rCKhUQgU_vVinZQUQ4dtrTbMUB0sGrXww_EOfxWyCD16lgiCpu0Ih6Ofu6mo-JmEwKfmHwGhmBUI72fj_RDEm3jEtMkzG610uVZCTQqTq_WzIYrTJrL964g/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, apa yang diuraikan oleh JPU KPK dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait perbuatan pidana kedua Terdakwa selaku pasutri ini, ternyata tidak demikian dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya apalagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Sebab dalam tuntutan JPU KPK, kedua pasutri ini sama-sama dituntut pidana penjara selama 6 tahun dendan masing-masing sebesar 1 miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan hukuman tambahan terhadap sang suami selaku Terdakwa II Hasan aminuddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 subsider pidana penjara selama 3 tahun serta hukuman tambahan terhadap kedua Terdakwa berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara badan. Anehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sependapat dengan dengan JPU KPK, kecuali hukuman pidana tambagan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 untuk Terdakwa II Hasan Aminuddin. Sehingga dikurangi menjadi Rp52.093.127.914,15 dengan subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan Anehnya lagi adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Disatu sisi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur mengatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang lebih anehnya lagi adalah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait hukuman pidana penjara selama 6 tahun terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi69yMl6peX02hcGFkjFcs9LPM1KNxkJJSqTZbf6kAqPoAEHQGf18FZu7hSE9L9gv7WVBJiPnFUvmzvb_0KrLkSUveLtIdvpyBDcFhro8pljDcDTp3hw3QEzILAEAxZ0GZLBLHEhqcP_SElSXteUnDo1jObGN5U-6AANs6odSZyJV4i_rtocoXkhHx6XmQ/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi69yMl6peX02hcGFkjFcs9LPM1KNxkJJSqTZbf6kAqPoAEHQGf18FZu7hSE9L9gv7WVBJiPnFUvmzvb_0KrLkSUveLtIdvpyBDcFhro8pljDcDTp3hw3QEzILAEAxZ0GZLBLHEhqcP_SElSXteUnDo1jObGN5U-6AANs6odSZyJV4i_rtocoXkhHx6XmQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Alasannya bahwa hukuman itu terlalu berat karena Terdakwa II Hasan Aminuddin memiliki anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya mengingat isteri Terdakwa II Hasan Aminuddin yang bernama Puput Tantriana Sari juga menjadi Terdakwa dalam kasus/ perkara yang sama yakni sebagai Terdakwa I, selain itu juga bahwa Terdakwa II Hasan Aminuddin telah banyak memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Probolinggo semasa menjabat Dengan alasan itulah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur memperingan hukuman Terdakwa II Hasan Aminuddin menjadi 4 tahun penjara agar lebih dulu bebas daripada istrinya, Puput Tantriana Sari Menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur (LSM LIRA DPW Jatim) Samsudin, SH mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur yang memvonis ringan hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU yang juga mantan narapidana Korupsi Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari F-Nasdem periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 menjadi 4 tahun penjara adalah bentuk dukungan kepada Koruptor khususnya di Jawa Timur dan layak dicopot. Hal itu disampaikan Samsudin,SH kepada Jurnalis beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib dengan mengirimkan memori putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025 “Hukuman Hasan menjadi empat tahun di PT. Ini adalah bentuk dukungan Hakim PT kepada para Koruptor khususnya di Jawa Timur maka layak dicopot oleh Ketua MA. Kalau para koruptor dihukum ringan oleh hakim, maka Koruptor tidak akan berkurang tetapi sebaliknya,” kata Samsudin, SH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT_ZScql4D4yuc8w5mMq55SE7dt_wPGUyhA-9m58z5Mfk-Jct0mvUOrI37_TvydfDqgJGX-c3R4ivZbBEt3ZcrCeiDAa1VyAWNgWqy3o8sDcZyn9llhPsmD1ov63HoYbW1w8ICn_zBNysnuPhBew0l__gpJtl7i7elJegrts1KE1AqQcnISwoKTWDq4Gs/s433/Hasan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="323" height="595" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT_ZScql4D4yuc8w5mMq55SE7dt_wPGUyhA-9m58z5Mfk-Jct0mvUOrI37_TvydfDqgJGX-c3R4ivZbBEt3ZcrCeiDAa1VyAWNgWqy3o8sDcZyn9llhPsmD1ov63HoYbW1w8ICn_zBNysnuPhBew0l__gpJtl7i7elJegrts1KE1AqQcnISwoKTWDq4Gs/w444-h595/Hasan.jpg" width="444" /></a></div>Samsudin, SH menambahkan, alasan Hakim PT mengurangi hukuman Terdakwa yang juga mantan narapidan Koruptor Hasan Aminuddin hanya karena memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya, sementara Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupti Probolinggo adalah istri Terdakwa II Hasan Aminuddin sudah menerima putusan 6 tahun penjara “Inikan pertimbangan konyol. Padahal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa I menerima putusan itu. Terdakwa II banding. Hakim PT tidak mempetimbangkan perbuatan Terdakwa apalagi Si Hasan ini kan sudah dua kali diadili dalam perkara Korupsi. Kasus ini kan sebagai pengembangan dari kasus OTT KPK tahun 2021 lalu,” ucap Samsudin,SH dengan nada kecewa “Dalam waktu dekat ini, kami dari LSM LIRA DPW Jatim akan bersurat kepada Ketua MA dan KY terkait putusan ringan Hakim PT terhadap Terdakwa Koruptor dan kami akan melakukan aksi,” lanjut Samsudin, SH Gubernur LSM LIRA DPW Jatim Samsudin, SH menambahkan, sejak KPK melakukan OTT terhadap Puput (Puput Tantriana Sari) selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI di OTT KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021, Lira selalu aktif mengikuti dan mengawal sidang perkaranya sekalipun kami mendapat perlawanan dan ancaman dari orang-orangnya Hasan baik di Kabupaten Probolinggo maupun di Pengadilan Tipikor Surabaya “Kami tau perbuatan Terdakwa ini karena kami selalu aktif mengikti dan mengawal sidang perkaranya bahkan kami yang melaporkan. Ini Hakim PT malah menghukum ringan. Kalau begini putusan Hakim terhadapa para Koruptor, apakah mereka tidak tertawa bahagia?. Lalu pakah Hakim PT mendukung program Presiden Prabowo untuk menghukum berat para Koruptor?,” ucap Samsudin, SH dengan nada tanya. Terkait dengan putusan Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur terhadap Terdakwa yang juga mantan narapidan Hasan Aminuddin, hingga saat ini belum ada tanggapan dari KPK kepada Jurnalis beritakorupsi.co, apakah KPK akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5yKf4hpgXCPmmxlf2AKYJRQG6eD05LJqiydfroO-B5dKcww7vaG_m318pfLxuKrqpebx2Qk9gi4Yl3zjNBW3SKD9qp9Ff95cECL1F-Hr9gtX6aS73iYuacyu6EOOiqAshn9PpQQK0B3aEsnQXOkybw8jaQ-0oMx0blNNJVgDqI1kvXxba_92ZXsygVM/s640/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-5yKf4hpgXCPmmxlf2AKYJRQG6eD05LJqiydfroO-B5dKcww7vaG_m318pfLxuKrqpebx2Qk9gi4Yl3zjNBW3SKD9qp9Ff95cECL1F-Hr9gtX6aS73iYuacyu6EOOiqAshn9PpQQK0B3aEsnQXOkybw8jaQ-0oMx0blNNJVgDqI1kvXxba_92ZXsygVM/w640-h360/1..jpg" width="640" /></a></div>Mengingat JPU KPK melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terkait hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin berupa membayar uang pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15 subsider piada penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam tuntutan JPU KPK, yaitu agar Terdakwa II Hasan Aminuddin membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 subsider pidana penjara selama 3 tahun Sementara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025 menyebutkan, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJGHaEegojuERoqemB6R7klOD6zCMvq9yBt8whMWT4cDdDm1bYyhxFY6Y_bvcGbMpmtHD_YUQvfJKk5ulg9ezdlQ_9Rp9j6frYZqUa-BUI_7JoiH9-5FkaeE1flnpQBwurc-l5-P253VQA9l8PcbpCk9pTxByKLTmvZIlRMkYf7_yqDQXsKUBSehuVf-I/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJGHaEegojuERoqemB6R7klOD6zCMvq9yBt8whMWT4cDdDm1bYyhxFY6Y_bvcGbMpmtHD_YUQvfJKk5ulg9ezdlQ_9Rp9j6frYZqUa-BUI_7JoiH9-5FkaeE1flnpQBwurc-l5-P253VQA9l8PcbpCk9pTxByKLTmvZIlRMkYf7_yqDQXsKUBSehuVf-I/w640-h360/2...jpg" width="640" /></a></div>Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSADMqxnKrUpa0Gcp6-uDZKsg03DiT08lAbIeIDKj9UUptYhw-XpxrG8evs4yUX4upbsqr6FHTKBtb57iI_OrfCLHRSqIyEAhM9HeHTf0YmDqVzUj-E4iKKF7aPPwwlFuARBqAFOKqCgWsSgMU2JObDfVG_PG0fIjrTN12rSZpCnnmC4fKlZz-6SyM46A/s640/17.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSADMqxnKrUpa0Gcp6-uDZKsg03DiT08lAbIeIDKj9UUptYhw-XpxrG8evs4yUX4upbsqr6FHTKBtb57iI_OrfCLHRSqIyEAhM9HeHTf0YmDqVzUj-E4iKKF7aPPwwlFuARBqAFOKqCgWsSgMU2JObDfVG_PG0fIjrTN12rSZpCnnmC4fKlZz-6SyM46A/w400-h228/17.jpg" width="400" /></a></div> Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda masingmasing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Dan menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masing-masing berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya, dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberat kan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN selama 6 (enam) Tahun,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfDV14cWV4amqM8WFGgQrgyOeXvT8nT-npgYtg02bGIfGvMhgLu19U7O7vFYCIb2_QBfCdIRLNeL9BIJS1-t9GTGSa22sesf9zb_VMIeWQ2kpVa4VeCmSAgCJZj-mo3pcWETaj9h4Raw_Xp14_ZGf41GjISuE0vs-AKOpSaakmUtKPPCjIcSbMM43-3Ps/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfDV14cWV4amqM8WFGgQrgyOeXvT8nT-npgYtg02bGIfGvMhgLu19U7O7vFYCIb2_QBfCdIRLNeL9BIJS1-t9GTGSa22sesf9zb_VMIeWQ2kpVa4VeCmSAgCJZj-mo3pcWETaj9h4Raw_Xp14_ZGf41GjISuE0vs-AKOpSaakmUtKPPCjIcSbMM43-3Ps/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masih memiliki tanggungan keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya mengingat isteri Terdakwa II HASAN AMINUDDIN yang bernama PUPUT TANTRIANA SARI juga menjadi Terdakwa dalam kasus/ perkara yang sama yakni sebagai Terdakwa I, selain itu juga bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah banyak memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Probolinggo semasa menjabat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN, sehingga harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; MENGADILI; </div><div style="text-align: justify;">Mengingat Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7p2P5mYHyK5LUkir3HOG4Wn_Jy1seibVl8y6CmT0DIy2lM9FMIpNJ3FoCoPRpAY6CBYCvpBimrWWaPMeUuThHdIrobV2P45Wca4XhPJti3K5v6f14WjFUD4DeSD9EZ1RvW1ianSM5Mj1zAY0Icx6TNguLMl25BDkxaa-wV7Z4Tm2w4xrpYvfh_ZjXYR8/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7p2P5mYHyK5LUkir3HOG4Wn_Jy1seibVl8y6CmT0DIy2lM9FMIpNJ3FoCoPRpAY6CBYCvpBimrWWaPMeUuThHdIrobV2P45Wca4XhPJti3K5v6f14WjFUD4DeSD9EZ1RvW1ianSM5Mj1zAY0Icx6TNguLMl25BDkxaa-wV7Z4Tm2w4xrpYvfh_ZjXYR8/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>MENGADILI; I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan                permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tersebut; II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor             42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar         mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar             putusan selengkapnya sebagai berikut: <ol><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN olehkarena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li><li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li><li>Menetapkan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap berada dalam tahanan;</li><li>Menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp.52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidaknmembayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;</li><li>Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;</li><li>Menetapkan barang bukti berupa:</li><li>Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li></ol>Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Hj. Sri Herawati, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.,MH., dan UGO, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Syarifuddin, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. (Jen) </div>

Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

News Tipikor Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Putusan Ringan Hakim PT Terhadap Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapida...

Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

04.25 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82eiwvUpsPgRheAy7XeF3zhe6COC-svniQ8qgOf1Fdi_xTFilOZf6pFODWKD94tcFoFca1MsQAdYeZTJGFFQO8juzsbq6kYX5EAMu5LAeDAXs2F6pcJxLSc6O6sfArABIXoU_t35nPsuwza_4YwAPvmrVASeiyoc7N1Qr-YfYaneL55oXW6gVFDOr76A/s433/Hasan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="323" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82eiwvUpsPgRheAy7XeF3zhe6COC-svniQ8qgOf1Fdi_xTFilOZf6pFODWKD94tcFoFca1MsQAdYeZTJGFFQO8juzsbq6kYX5EAMu5LAeDAXs2F6pcJxLSc6O6sfArABIXoU_t35nPsuwza_4YwAPvmrVASeiyoc7N1Qr-YfYaneL55oXW6gVFDOr76A/s320/Hasan.jpg" width="239" /></a></div></h3><div>#Hakim PT Memperingan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR RI Dari F-Nasdem Periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 Menjadi 4 Tahun Penjara dengan alasan karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya# </div><div> </div><div>BERITAKORUPSI.CO – </div><div> Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur (LSM LIRA DPW Jatim) Samsudin, SH mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur yang memvonis ringan hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU sebesar Rp147.687.236.500 yang juga mantan narapidana Korupsi Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari F-Nasdem periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 menjadi 4 tahun penjara adalah bentuk dukungan kepada Koruptor khususnya di Jawa Timur dan layak dicopot. Hal itu disampaikan Samsudin,SH kepada Jurnalis beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib dengan mengirimkan memori putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025</div> “Hukuman Hasan menjadi empat tahun di PT. Ini adalah bentuk dukungan Hakim PT kepada para Koruptor khususnya di Jawa Timur maka layak dicopot oleh Ketua MA. Kalau para koruptor dihukum ringan oleh hakim, maka Koruptor tidak akan berkurang tetapi sebaliknya,” kata Samsudin, SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBs_rY2FPCkT9VL0VcGBX4zgZJP6KjI6hrXa0zRYb2YVN1E-9m86tfd8u7EaNUC2PAHEi082vfEN5ktgd7PPu-5PEVWBmK_o_Cj7-N9XmBYGDyY4rcmvnLQKqg2uoyCBIEzzkaA-4mh7Ey5MGBeRCiszXnFk7Ftx5RmJVfylmFZxmw4UWXK9Y2Otzo7ro/s664/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="664" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBs_rY2FPCkT9VL0VcGBX4zgZJP6KjI6hrXa0zRYb2YVN1E-9m86tfd8u7EaNUC2PAHEi082vfEN5ktgd7PPu-5PEVWBmK_o_Cj7-N9XmBYGDyY4rcmvnLQKqg2uoyCBIEzzkaA-4mh7Ey5MGBeRCiszXnFk7Ftx5RmJVfylmFZxmw4UWXK9Y2Otzo7ro/w640-h480/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" width="640" /></a></div>Samsudin, SH menambahkan, alasan Hakim PT mengurangi hukuman Terdakwa yang juga mantan narapidan Koruptor Hasan Aminuddin hanya karena memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya, sementara Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupti Probolinggo adalah istri Terdakwa II Hasan Aminuddin sudah menerima putusan 6 tahun penjara “Inikan pertimbangan konyol. Padahal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa I menerima putusan itu. Terdakwa II banding. Hakim PT tidak mempetimbangkan perbuatan Terdakwa apalagi Si Hasan ini kan sudah dua kali diadili dalam perkara Korupsi. Kasus ini kan sebagai pengembangan dari kasus OTT KPK tahun 2021 lalu,” ucap Samsudin,SH dengan nada kecewa “Dalam waktu dekat ini, kami dari LSM LIRA DPW Jatim akan bersurat kepada Ketua MA dan KY terkait putusan ringan Hakim PT terhadap Terdakwa Koruptor dan kami akan melakukan aksi,” lanjut Samsudin, SH Gubernur LSM LIRA DPW Jatim Samsudin, SH menambahkan, sejak KPK melakukan OTT terhadap Puput (Puput Tantriana Sari) selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI di OTT KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021, Lira selalu aktif mengikuti dan mengawal sidang perkaranya sekalipun kami mendapat perlawanan dan ancaman dari orang-orangnya Hasan baik di Kabupaten Probolinggo maupun di Pengadilan Tipikor Surabaya “Kami tau perbuatan Terdakwa ini karena kami selalu aktif mengikti dan mengawal sidang perkaranya bahkan kami yang melaporkan. Ini Hakim PT malah menghukum ringan. Kalau begini putusan Hakim terhadapa para Koruptor, apakah mereka tidak tertawa bahagia?. Lalu pakah Hakim PT mendukung program Presiden Prabowo untuk menghukum berat para Koruptor?,” ucap Samsudin, SH dengan nada tanya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSooaZ6hxcW_vNrkTp0O_ZIvAh6z812JIel0LiPxgSd62pTEKv6CtEKwXPSl9O6hvHu5uLOzZbXZT6_pF4UwviPEVUWHm_O3eUGtmDCrwNLpVdVOP7txEa__KrNYeF0NKND3ZeYnHNIfruoMvoAoft9px-eTYEbaMAxg0Vhb0b706NNulCL9czaNG3voI/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSooaZ6hxcW_vNrkTp0O_ZIvAh6z812JIel0LiPxgSd62pTEKv6CtEKwXPSl9O6hvHu5uLOzZbXZT6_pF4UwviPEVUWHm_O3eUGtmDCrwNLpVdVOP7txEa__KrNYeF0NKND3ZeYnHNIfruoMvoAoft9px-eTYEbaMAxg0Vhb0b706NNulCL9czaNG3voI/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Terkait dengan putusan Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur terhadap Terdakwa yang juga mantan narapidan Hasan Aminuddin, hingga saat ini belum ada tanggapan dari KPK kepada Jurnalis beritakorupsi.co, apakah KPK akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI Mengingat JPU KPK melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terkait hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin berupa membayar uang pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15 subsider piada penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam tuntutan JPU KPK, yaitu agar Terdakwa II Hasan Aminuddin membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 subsider pidana penjara selama 3 tahun Sementara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025 menyebutkan, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4dTmTssVlMZbMykUXQX2skUkJgTo7jvn4HkIlYmESGx7OuXgRhh8gsWTD3U0UJ_5T3dRritEFbGIsP-fmPlVypa50fWbROb5xVCvryD88feF1_fF5qJf6JYoaJfKed8ipfUTEy0H2qkur98cmW0tjAoY2ldOb3b1BRiNSKr5bsiJ0PlMZ70kBofGw95I/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4dTmTssVlMZbMykUXQX2skUkJgTo7jvn4HkIlYmESGx7OuXgRhh8gsWTD3U0UJ_5T3dRritEFbGIsP-fmPlVypa50fWbROb5xVCvryD88feF1_fF5qJf6JYoaJfKed8ipfUTEy0H2qkur98cmW0tjAoY2ldOb3b1BRiNSKr5bsiJ0PlMZ70kBofGw95I/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>Tapi anehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur tidak sependapat dengan hukuman pemidaan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin yaitu dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil. Hal itu termuat dari putusan yang sebagian dikutip, menyebutkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWi765jPtRge30natlCX938LU6w1fs6jQO1Se9eA0h2DXEaKtj2VEu3ONYwdbtnDTgNbJxYov18AD98WLNUtj33POgne-hFusLWP1Kl1Xw99z3-8xj8BNUTjIS51SeoHVUET0FTQlkWhZYQNEaVqDaGqZ6KE82Eljr2sGmWhsEfv3aOK9yUb6W4JRRng/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWi765jPtRge30natlCX938LU6w1fs6jQO1Se9eA0h2DXEaKtj2VEu3ONYwdbtnDTgNbJxYov18AD98WLNUtj33POgne-hFusLWP1Kl1Xw99z3-8xj8BNUTjIS51SeoHVUET0FTQlkWhZYQNEaVqDaGqZ6KE82Eljr2sGmWhsEfv3aOK9yUb6W4JRRng/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda masingmasing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Dan menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masing-masing berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya, dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberat kan dan keadaan yang meringankan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyQ8W2tc5cpRlcFVUqPzSd5C5VTGdcJIHfSY4okUifgoGkcyvIwny6Y9ol4dMmoHgGDQJMlT_r9rCfgwy9fOBWNwN2-dRuEhe6gDNQ2HXFEbesvl2ZGni-4bg9FXTILHT0s_oDVYy5-JBd6Cx8-VpCtg1PB4LOToG97hYcaFv-qlDI8nj70l5PgfxPEg/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyQ8W2tc5cpRlcFVUqPzSd5C5VTGdcJIHfSY4okUifgoGkcyvIwny6Y9ol4dMmoHgGDQJMlT_r9rCfgwy9fOBWNwN2-dRuEhe6gDNQ2HXFEbesvl2ZGni-4bg9FXTILHT0s_oDVYy5-JBd6Cx8-VpCtg1PB4LOToG97hYcaFv-qlDI8nj70l5PgfxPEg/w640-h360/2...jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN selama 6 (enam) Tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masih memiliki tanggungan keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya mengingat isteri Terdakwa II HASAN AMINUDDIN yang bernama PUPUT TANTRIANA SARI juga menjadi Terdakwa dalam kasus/ perkara yang sama yakni sebagai Terdakwa I, selain itu juga bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah banyak memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Probolinggo semasa menjabat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN, sehingga harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUj0_rqn9yEJA2OgJkJXaPHkxGUDN_qzUXmXxQGvYFTx6u9tD4QYXGQPxIAMgQWQ7TD8_6tHlOsLhtTCT-MxUyb_dOzFWHkCKD8RbKJ9v79bJDmAGMUecdnFKySvosNsQgLE6phlMBkUXzIYDvNz50FIXVo0NhPjNpFY8aWxgv3iOZKMAJ976_5S9SZDw/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUj0_rqn9yEJA2OgJkJXaPHkxGUDN_qzUXmXxQGvYFTx6u9tD4QYXGQPxIAMgQWQ7TD8_6tHlOsLhtTCT-MxUyb_dOzFWHkCKD8RbKJ9v79bJDmAGMUecdnFKySvosNsQgLE6phlMBkUXzIYDvNz50FIXVo0NhPjNpFY8aWxgv3iOZKMAJ976_5S9SZDw/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>MENGADILI; Mengingat Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI; I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan               permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tersebut; II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor            42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar        mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar            putusan selengkapnya sebagai berikut: <ol><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN olehkarena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li><li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li><li>Menetapkan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap berada dalam tahanan;</li><li>Menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp.52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidaknmembayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;</li><li>Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;</li><li>Menetapkan barang bukti berupa:</li><li>Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li></ol>Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Hj. Sri Herawati, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.,MH., dan UGO, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Syarifuddin, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. (Jen) </div>

News Tipikor Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

#Hakim PT Memperingan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR ...

Putusan Dilmilti III Surabaya Merubah Putusan Dilmil III-12 Subaya Mejadi 5 Bulan Penjara Dalam Perkara KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya

19.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDw1X8q-Y3pWVC2nM-tGT_tvYgoJMWux42HoWeuyK23dJJOeMinweSsw9mGZZxrGv1xeORbSlH1YZgc6KnwDO1GO3WBOcx-c-Y1czrvfc3ERKFa7uGGljc3jjy5jCHqk7FDc9vQO0IiEwjR13h2m8BH7_mMgl3av88INncrR0lZlvJv4z0n0bB6fVCF8g/s640/A2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDw1X8q-Y3pWVC2nM-tGT_tvYgoJMWux42HoWeuyK23dJJOeMinweSsw9mGZZxrGv1xeORbSlH1YZgc6KnwDO1GO3WBOcx-c-Y1czrvfc3ERKFa7uGGljc3jjy5jCHqk7FDc9vQO0IiEwjR13h2m8BH7_mMgl3av88INncrR0lZlvJv4z0n0bB6fVCF8g/w640-h360/A2.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Perkara KDRT di Dilmil III-12 Surabaya. Foto. Dok. BK</td></tr></tbody></table>#Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Menghukum Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Selama 6 Bulan Penjara Dengan Percobaan 8 Bulan. Majelis Hakim Juga Menolak Seluruh Permohonan Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje Terkait Restitusi Ganti Rugi Sebesar Rp158 Juta Kepada Suaminya Selaku Termohon Juga Terdakwa. Dan Majelis Hakim Menyatakan Bahwa Apa Yang Dialami Korban (dr. Maedy Christiyani Bawolje) Bukan Hanya Akibat Dari Perbuatan Dari Terdakwa Tetapi Dari Perkwinan Sebelumnya (Suami Pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje Adalah AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH Sedangkan Terdakwa Adalah Suami Ketiga)#</h3></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III Surabaya Nomor : 15-K/PM.III/BDG/AL/II/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang dibacakan pada Rabu, 9 April 2025, mengubah Putusan Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Nomor : 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 9 Januari 2025 dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dari pidana penjara selama 6 bulan dengan percobaan 8 bulan menjadi pidana penjara selama 5 bulan Kasus perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, dan kedua anak tiri Terdakwa, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 lalu di Jalan Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Surabaya, menarik perhatian beberapa pihak dikalangan TNI khusunya TNI AL        <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGknKFdP3cBJBBx-62yBTF5Va_qmAlSkQJZ-Sq0TtcG2GIvaxmU0WblUX-iRIap09c-KmEfMNTDDHZ13lBsNAYtkVERXkPNeNauRdGhuu55hePtg80bfU5AnhxLTXe5zKnZUgARNa8kQ69iI0NK1JXbXkAPJC-BJ7t68rt-959cP0LJHRlVInj27eySAY/s640/odmil.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGknKFdP3cBJBBx-62yBTF5Va_qmAlSkQJZ-Sq0TtcG2GIvaxmU0WblUX-iRIap09c-KmEfMNTDDHZ13lBsNAYtkVERXkPNeNauRdGhuu55hePtg80bfU5AnhxLTXe5zKnZUgARNa8kQ69iI0NK1JXbXkAPJC-BJ7t68rt-959cP0LJHRlVInj27eySAY/w640-h360/odmil.jpg" width="640" /></a></div>Menarik perhatian beberapa pihak dikalangan TNI khusunya TNI AL, karena korban dalam perkara KDRT ini adalah bukan kalangan masyarakat spil biasa, melainkan dari keluarga TNI AL. Sebab dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah anak Alm. Laksamana TNI Ismail Bawolje, mantan Danlantamal III Surabaya atau sekarang Lantamal V Surabaya (Terdakwa dan istri serta kedua anak tirinya tinggal bersama Hidayati, ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje di rumah milik orang tua dr. Maedy Christiyani Bawolje) Dan bisa jadi, akibat dari kasus KDRT yang dilakukan oleh Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terhadap istri dan kedua anak tirinya, Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pun terlebih dahulu ditangkap/diamankan oleh beberapa anggota Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pada malam hari dan langsung dilakukan penahanan selama 35 hari, Dan barulah dikeluarkan setelah Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra mendapatkan Penasehat Hukum dari TNI AL. Hal ini seperti yang disampiakan oleh Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra saat didampingi Ti Penasehat Hukum-nya dan kedua orang tua serta dua adik kandung dari mertua Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdCt8EhtbySc469fqCuifddle0fEe8wDIfCNv577WhyphenhyphenTta_Bn4fP2apzPjhxvFZUXBuwxXmuicCYLDba4MrbJ0b3mKonPdbvc-5_nKd6mYC-213P3gK6lKn3HmAerF7UJ8E1Jqs81KKVtturbITuIqfNY9lFvI2dzaKYJEf-LJY7OQovu2ytNcvXPW4uA/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdCt8EhtbySc469fqCuifddle0fEe8wDIfCNv577WhyphenhyphenTta_Bn4fP2apzPjhxvFZUXBuwxXmuicCYLDba4MrbJ0b3mKonPdbvc-5_nKd6mYC-213P3gK6lKn3HmAerF7UJ8E1Jqs81KKVtturbITuIqfNY9lFvI2dzaKYJEf-LJY7OQovu2ytNcvXPW4uA/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Tak heran, yang semula Hidayati, mertua Terdakwa bersedia menjadi saksi yang meringankan di Pengadilan (tidak dijadikan sebagai saksi oleh penyidik Pomal Lantamal V Surabaya), tiba-tiba berubah, sedangkan dua adik kandung Hidayati tetap menjadi saksi yang meringankan Terdakwa   Tujuh (7) hal menarik Terseretnya Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam kasus perkara KDRT yang berawal pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sebagaimana dalam surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya       1.    Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Ibu mertua Terdakwa (ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje yakni Hidayati) untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan) Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje) sedang ada kegiatan. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 2 (Christia Sanika Putri Aprilia/24 thn) untuk mengantar neneknya Namun Saksi- 2 menjawab "tidak diijinkan oleh mama (Saksi-1)", kemudian Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan Saksi- 2 mengantar neneknya karena hubungan Saksi- 2 dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan Saksi- 1 berusaha menjaga mental Saksi- 2. Pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi- 2 untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr Ramelan Surabaya, namun Saksi- 1 tetap tidak mengijinkannya. Kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan lalu. Sekira pukul 18.30 WIB (29 April 2024), Terdakwa pulang kerja masuk rumah di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dan langsung menuju kekamar Terdakwa dilantai atas, Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa dengan Saksi- 1 cekcok mulut terkait Saksi- 1 melarang Saksi- 2 mengantar neneknya. Lalu Saksi- 1 mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu Saksi- 1 dari pada Saksi- 1  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WgyfhyphenhyphenZtK55CtqNdgD8pRDLEKRNQ_o5lli61Uex3M8ZOKtw8MsfI8MnVLbI3DmuOJt3VpUp298_fC5p-BlAiwIoZnvRxkFIsx9Cx6FNePEGnRozKedW6XDRgOzH30pK0_TDm24tmZmkBy5ssQt4dVD-SKphY1OHfCEXvrFEoSJu2buiOGXsbaXxH-Fo/s640/b%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WgyfhyphenhyphenZtK55CtqNdgD8pRDLEKRNQ_o5lli61Uex3M8ZOKtw8MsfI8MnVLbI3DmuOJt3VpUp298_fC5p-BlAiwIoZnvRxkFIsx9Cx6FNePEGnRozKedW6XDRgOzH30pK0_TDm24tmZmkBy5ssQt4dVD-SKphY1OHfCEXvrFEoSJu2buiOGXsbaXxH-Fo/w640-h360/b%20-.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa melempar guling kearah muka Saksi- 1 dan percekcokan tersebut terdengar Saksi- 2, lalu Saksi- 2 masuk ke kamar Saksi- 1 dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi- 2 tidak terima melihat Terdakwa seolah-olah akan menyerang Saksi- 1 sambil mengatakan "aku tidak terima, kamu begituin mamaku". Kemudian Terdakwa mengatakan "kamu anjing, anak bangsat", lalu Terdakwa emosi dan memukul Saksi- 2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi- 2; Kemudian Saksi- 1 berusaha menjauhkan Saksi- 2 dari Terdakwa, namun keributan tersebut terdengar Saksi- 3 (Adisha Satya Putri Aprilia/21 thn), lalu Saksi-3 masuk kekamar Saksi- 1. Melihat Saksi- 3 masuk kamar lalu Saksi- 1 langsung menarik tangan Saksi- 3 agar mendekat ke Saksi- 1 dan Saksi- 2 karena Saksi- 1 takut Saksi- 3 juga ikut dipukul oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 2 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali namun Saksi- 1 dan Saksi- 3 menghalangi dan melindungi Saksi- 2 dengan merangkul Saksi- 2 sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu sebelah kiri Saksi- 2, Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 bersamaan ke pinggir tempat tidur, selanjutnya Saksi- 1 berusaha mengamankan dan membawa Saksi- 2 dan Saksi- 3 menuju ke ruang tengah, namun tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan memukul kepala Saksi- 2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta meludahi Saksi- 2;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ5KUXTjey0CCyR9SqphulDg0awO7dlVHQI2onisbSArO1lIA9_p5Zbth8gAMzJ0wNRzcmvUWNizMYQywY1a2qErvs3fNQdPeQV1NH0EU-hu2lq1oiwzeKB2Dk-_BzC3sTMztX6BVzXVEmvGfqpvymlVFAWu0_GbCrGVM3r3PzeizBJGojj48mNRookws/s640/5....jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ5KUXTjey0CCyR9SqphulDg0awO7dlVHQI2onisbSArO1lIA9_p5Zbth8gAMzJ0wNRzcmvUWNizMYQywY1a2qErvs3fNQdPeQV1NH0EU-hu2lq1oiwzeKB2Dk-_BzC3sTMztX6BVzXVEmvGfqpvymlVFAWu0_GbCrGVM3r3PzeizBJGojj48mNRookws/w640-h360/5....jpg" width="640" /></a></div>Setelah Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 berada di ruang ruang tengah, kemudian Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 dan Saksi- 3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu kearah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, Selanjutnya diruang tengah, Saksi- 2 menghubungi Sdri. Nathalia Christiyana (Saksi-4) untuk meminta tolong datang kerumah dengan mengatakan "Ma tolong, saya dipukul dan diludahi Raditya, mama tolong kesini", lalu Saksi-4 jawab "kamu kenapa Chrisa, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu". Sedangkan Saksi- 3 menghubungi ayahnya AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH memberitahukan kejadian tersebut, lalu AKBP Pol. Hendrik berkoordinasi dengan Pom Lantamal V, Tidak lama kemudian, Terdakwa mendatangi Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 diruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengedar- gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga,     </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian Terdakwa menuju pintu belakang, dan saat lewat lorong ruang 
tamu bertemu Ibu Saksi- 1 dan bertanya kepada Terdakwa "ada permasalahan
 apa kok ribut-ribut", namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur,  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8WKGpSAtg1M8Ihb2-xzV_QTEX-GIh1naVz-weJnK1HUPLknKBNJ5hFFfCs954jVuzNStOho4QM_sxt_ML9_WzOXLR8gkOGT9nMNphDijEzNINnwoQY5rbA5NKsKIRum26r6qvxURnt7lS7hvnr4j-FCM4acTlSeW8zddfZWD2nZmpQmx23h_zEDCFvU/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8WKGpSAtg1M8Ihb2-xzV_QTEX-GIh1naVz-weJnK1HUPLknKBNJ5hFFfCs954jVuzNStOho4QM_sxt_ML9_WzOXLR8gkOGT9nMNphDijEzNINnwoQY5rbA5NKsKIRum26r6qvxURnt7lS7hvnr4j-FCM4acTlSeW8zddfZWD2nZmpQmx23h_zEDCFvU/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa didapur mengambil pisau dapur lalu mendobrak pintu belakang untuk masuk ke ruang tengah, setelah Terdakwa masuk keruang tengah lalu mengambil pistol mainan anak di ruang tengah dan membantingkan pistol mainan tersebut di depan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur mengancam Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan mengatakan "kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua" karena ketakutan, Kemudian Saksi- 2 diam-diam menghubungi temannya, Sdri. Risma yang menjadi Kowal (Wanita Angkatan Laut) meminta tolong datang kerumah Saksi- 2 karena Terdakwa marah-marah. Tidak lama kemudian Ibu Saksi-1 masuk ruang tengah lalu Terdakwa berhenti marah-marah, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya kearah perutnya sendiri sambil berkata "kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja" dan mengancam Saksi- 2 dengan mengatakan "kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya"; Kemudian Saksi- 4 datang dan langsung menegur Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas Pomal Lantamal V, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal IV untuk dimintai keterangan dan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 juga pergi ke Pom Lantamal V dengan didampingi petugas Pom Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami ganguan depresi sedang, Saksi- 2 mengalami ganguan Post-traumatic stress disorder dan depresi sedang, sedangkan Saksi- 3 mengalami ganguan Post-traumatic stress disorder dan depresi berat sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor :VER/14/V/2024, Nomor :VER/15/V/2024 dan Nomor :VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan jiwa dr. I.Ketut Tirka Nandaka, Sp. Kj.(K) (Saksi- 5).    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FhLuI24oL5UkuhaM2B-NgXDarv1q6FPd2FmXOaO8HUZBF8vtZJf7ZhRL6ovf5Jbdal1DOhj4YSrGny-9Bttl0jOyGgXEZp2klCNuiTzOMyeHpkHfKk697gQjYL-OzVkPziHSWzMpvL9I43t0XLx2CUEeuB9oYAGgd1hlrC_ZnntrjWqHylS51xVjtEw/s640/b%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FhLuI24oL5UkuhaM2B-NgXDarv1q6FPd2FmXOaO8HUZBF8vtZJf7ZhRL6ovf5Jbdal1DOhj4YSrGny-9Bttl0jOyGgXEZp2klCNuiTzOMyeHpkHfKk697gQjYL-OzVkPziHSWzMpvL9I43t0XLx2CUEeuB9oYAGgd1hlrC_ZnntrjWqHylS51xVjtEw/w640-h360/b%20-.jpg" width="640" /></a></div>        2. Tuntutan Oditur Militer III-11 Sby (Sidang 19 Nopember 2024) Dalam surat tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya menyebutkan, bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam pasal 44  ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa pun dituntut pidana penjara selama 8 bulan </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">     3. Ketua Majelis Hakim Memerintahkan Odmil III-11 Sby </div><div style="text-align: justify;">         Untuk Merevisi Tuntutannya (sidang  Selasa, 26 November 2024)</div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung pada Selasa, 19 Nopember 2024, adalah pembacaan surat tuntutan dari Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Suarabaya setelah melalui tahapan proses persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan, Eksepsi, Replik, Duplik, pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan barang bukti. Usai pembacaan surat tuntutan pada Selasa, 19 Nopember 2024, kemudian Ketua Majelis Hakim menetapkan persidangan selanjutnya, yaitu pada Selasa, 26 November 2024 untuk agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Namun pada Selasa, 26 November 2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan dan persidangan dibuka kembali oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian ditunda oleh Ketua Majelis Hakim dan memerintahkan Odmil III-11 Surabaya untuk merevisi kembali tuntutannya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9lcQ_w5QK_NiVWExEbWxqpgfNuwdfI-RnOeRW8eq0oWRLX4ij6_n9kTuiwXJCZIfidaD0Y7izg9khRJambnlisYoNKzsy05fnruPoYiZikwX_dkmhO2SDk0Km0etFcm4u23tKNuPp-rvbSYWNEt20Ek_-vyjGDN-qLWNYLskzPTdNkiiCmvLKA69Jg/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9lcQ_w5QK_NiVWExEbWxqpgfNuwdfI-RnOeRW8eq0oWRLX4ij6_n9kTuiwXJCZIfidaD0Y7izg9khRJambnlisYoNKzsy05fnruPoYiZikwX_dkmhO2SDk0Km0etFcm4u23tKNuPp-rvbSYWNEt20Ek_-vyjGDN-qLWNYLskzPTdNkiiCmvLKA69Jg/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Alasan Ketua Majelis Hakim, karena pada persidangan saat itu (Selasa, 26 November 2024), sebelum Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH membacakan Pledoi atau Pembelaannya, Tim Kuasa Hukum dr. Maedy Christiyani Bawolje menyerahkan surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Termohon yaitu Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim Permohonan Restitusi Ganti Rugi oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje kepada suaminya, yaitu Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra selaku Termohon dalam perkara Tindak Pidana KDRT, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim kepada Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi pada persidangan Selasa, 26 November 2024 “Tuntutannya untuk di revisi terkait dengan rsetitusi ganti rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi sepertinya terlihat bingung sehingga memanyakkan Ketua Majelis Hakim. “Apakah permohonannya terpisah,” tanya Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi. Dan dengan tegas Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menjelaskan isi PERMA RI No. 1 Tahun 2022 “Dalam Perma ini perintahnya jelas, penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjaEdLGz0RuZQBYkS49uW_jjWajbRC1TTtkhUU-ArjHpl5O2fLPG3cx2UT2-HYVg7Grhl_jvWyVXPMuP0WP6yDGxqxCbkvMmWFg3rY6Khwhbe-zGTdvk9nVLiihbORGZ9wgc4yYXn-hnllZ2SYIxF5pWhFw8UiWMZs11ui2ANtU7RawpW6Pkdy26G2Efk/s640/a...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjaEdLGz0RuZQBYkS49uW_jjWajbRC1TTtkhUU-ArjHpl5O2fLPG3cx2UT2-HYVg7Grhl_jvWyVXPMuP0WP6yDGxqxCbkvMmWFg3rY6Khwhbe-zGTdvk9nVLiihbORGZ9wgc4yYXn-hnllZ2SYIxF5pWhFw8UiWMZs11ui2ANtU7RawpW6Pkdy26G2Efk/w640-h360/a...jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, yang diucapkan Ketua Majelis Hakim adalah Pasal 8 ayat (10) PERMA RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Sedangkan ayat sebelumnya dalam Pasal yang sama berbunyi; Pasal 8 ayat (2) berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana. Pasal 8 ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Dan Pasal 8 ayat (4) berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglyjgRnwySQu3Q_anN3f5ct0_w8d6qw2Zv63GEcDi_pw1DsR_NDWLALGC_1jl93SFmaE05kceNCSGyPJImlnVE9qj9YgdzKqBQi4Ym0ArMAzqDFwFnsIWMQhSGK99cqatCpBfxjEAohixnt60ny_WpXzAmR7uzqZzAq88fzpPX-yWbpaIdGbJtaMvQOsA/s640/e.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglyjgRnwySQu3Q_anN3f5ct0_w8d6qw2Zv63GEcDi_pw1DsR_NDWLALGC_1jl93SFmaE05kceNCSGyPJImlnVE9qj9YgdzKqBQi4Ym0ArMAzqDFwFnsIWMQhSGK99cqatCpBfxjEAohixnt60ny_WpXzAmR7uzqZzAq88fzpPX-yWbpaIdGbJtaMvQOsA/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div>Padahal, dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer sudah diatur, yaitu ; Angka 3. Persidangan a. Acara Pemeriksaan Biasa 6). Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana. 7). Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan Tuntutan. 8). Atas pengajuan permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi (Formulir Model : 10). Hal ini sebagaimana dilansir dari  : https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf       4. Sidang Pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi,</div><div style="text-align: justify;">       Tanggapan Pemohon dan Jawaban Termohon Serta </div><div style="text-align: justify;">       Pembuktikan Permohonan Restitusi (Sidang  4 Desember 2024) Setelah persidangan tertunda sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 November dan 2 Desember 2024, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya kembali melanjutkan persidangan pada Rabu, 4 Desember 2024 dengan agenda pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj yang diwakili Pengacaran-nya, lanjut pemeriksaan atau mendengarkan pendapat ahli dari LPSK yang dihadirkan oleh Pemohon yang menghitung kerugian yang dialami Pemohon/Korban, dan selanjutnya jawaban Termohon serta pemeriksaan barang bukti dari Pemohon  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVJjytiaTET87dCx3wkESAq_DC5DXyCTstUJ4gjSKJnUt4G8vnqxUb8rGaVw9ivfzoK-NRMZHeKnz7zziFuVeIxGGo7ROcjXmHTJHfx4B8Z0ieQXn-aFFHr4pZER3HMTzx8_lUYOiHOT7Pj7Lp6utom-HZMLZiMGoyE6ZfO72498wSRjp-oCaFGZIi9o/s640/b%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVJjytiaTET87dCx3wkESAq_DC5DXyCTstUJ4gjSKJnUt4G8vnqxUb8rGaVw9ivfzoK-NRMZHeKnz7zziFuVeIxGGo7ROcjXmHTJHfx4B8Z0ieQXn-aFFHr4pZER3HMTzx8_lUYOiHOT7Pj7Lp6utom-HZMLZiMGoyE6ZfO72498wSRjp-oCaFGZIi9o/w640-h360/b%20-.jpg" width="640" /></a></div>        5. Pembacaan Revisi Tuntutan Oleh Odmil III-11 Sby </div><div style="text-align: justify;">              (Sidang pada Selasa, 10 Desember 2024) Pada selasa, 10 Desember 2024, ada beberapa ageda sidang, yaitu yang pertama Pembuktian terkait bukti yang diajukan Pemohon dalam  sidang perkara Permohonan Restitusi Ganti Rugi, dan yang kedua pembacaan tanggapan dari Pemohon atas Jawaban Termohon terkait isi Permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Termohon membayar ganti rugi yang dilami Pemohon sebesar Rp158 juta lebih Setelah sidang Pembuktian dan pembacaan tanggapan dari Pemohon, sidang selanjutnya adalah pembacaan hasil revisi tuntutan dari Odmil III-11 Surabaya yang sudah dibacakan pada tanggal 19 November 2024. Hasil revisi tuntutan Odmil III-11 Surabaya hanya menambah tuntutan terhadap Terdakwa terkait  nilai ganti rugi kepada Korvan sebesar Rp158 juta lebih     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPqTPu6ef-D_mnIEflHX9meKiGmqwcxfhMkzFVL2UYevpc2QU2q3v3zNlzs8_p6XR8oSFs0NkNsp-ewXSM-4XpQoG3-PWiglvWkqJ11DveX0fGeNtP0SnzrM2V2GzJChQH1uSCjMnVbXTwB07iHElNWXNqL1naO5cXEsLA1G5kKJe-99G7rm82gK8R3g/s640/A1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPqTPu6ef-D_mnIEflHX9meKiGmqwcxfhMkzFVL2UYevpc2QU2q3v3zNlzs8_p6XR8oSFs0NkNsp-ewXSM-4XpQoG3-PWiglvWkqJ11DveX0fGeNtP0SnzrM2V2GzJChQH1uSCjMnVbXTwB07iHElNWXNqL1naO5cXEsLA1G5kKJe-99G7rm82gK8R3g/w640-h360/A1.jpg" width="640" /></a></div>      6. Pledoi PH Terdakwa Mengejutkan Karena Mengungkap </div><div style="text-align: justify;">          Fakta Dalam Persidangan (sidang, 17 Desember 2024) Dalam Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH mengejutkan dan mengungkap fakta dalam persidangan, yaitu bahwa keterangan Saksi- 1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje) pada urut nomor 1 sampai dengan nomor 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 (Christia Sanika Putri Aprilia, 24 tahun/10 Mei 2000/Mahasiswa) dan Saksi- 3 (Adisha Satya Putri Aprilia, 20 tahun/ 15 Mei 2003/Mahasiswa) patut diragukan kebenarannya karena tidak mungkin ada dua pernyataan yang saling bertentangan dianggap benar semua, sehingga keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 harus diabaikan.   Keterangan 2 orang ahli yaitu dr. I.K. Tirka Nandaka, Sp. KJ, Subsp. For., SH., MM, dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Subspesialis Foresik (Konsultan) dinas di RSPAL dr Ramelan Surabaya dan ahli dari LPSK yaitu Riza Wahyuni, S. Psy., M.Si, Psikolog (tidak ada dalam BAP, dan pada persidangan saat itu bersamaan dengan penyerahan surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje yang diwakili Kuasa Hukum-nya kepada Termohon Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo2CqDTZPaS1M1ZY-VwTlSvOmsdArTAApK8AyxTZanGpEbLHc6UOQsUjrH2lXasYK2jXlnd81fAoSpopUvuYNWYYV-_myJmKtRmZqIxmxCgCk0vnNk6EEJ-TA_B2npIyD_MGgZBBb86zTsxk4Ij5dLouQWTDKVQQ33oJsBA46lAM50TYm7blgzekIK4gM/s640/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo2CqDTZPaS1M1ZY-VwTlSvOmsdArTAApK8AyxTZanGpEbLHc6UOQsUjrH2lXasYK2jXlnd81fAoSpopUvuYNWYYV-_myJmKtRmZqIxmxCgCk0vnNk6EEJ-TA_B2npIyD_MGgZBBb86zTsxk4Ij5dLouQWTDKVQQ33oJsBA46lAM50TYm7blgzekIK4gM/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Kedua Ahli, dalam hal ini psikolog, tidak mempertimbangkan latar belakang Terperiksa secara menyeluruh. Harus dicatat bahwa korban juga pernah mengalami kekerasan fisik dan psikis pada pernikahan dengan suami pertamanya, perceraian dengan suami kedua serta hubungan yang tidak haronis antara Ibu dengan Anak dan Nenek dengan cucu-cucunya yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan persepsi Terperiksa terhadap hubungan yang ada saat ini. Tesimoni dari saksi ahli seharusnya mencakup analisis menyeluruh terhadap riwayat psikologis para Terperiksa agar tidak menimbulkan kesimpulan yang sepihak yang hanya menekankan pada perbuatan Terdakwa saja. Kesimpulan yang diambil dari data-data yang tidak akurat maka hasilnya bisa sangat menyesatkan sehingga dalam hal ini keterangan Ahli tersebut harus dikesampingkan Dalam proses pembuktian, saksi fakta yang berada di lokasi kejadian sangat penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai peristiwa yang sebenarnya. Namun dalam perkara ini, Oditur tidak menghadirkan saksi fakta. Saksi fakta yang dimaksud adalah Hidayati, ibu dari dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Korban atau metua Terdakwa    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAJ8Ceyj44ZDnwzZUR1GC9Gf16bvV_SzobXxSanuTj716zrqvMI1xyRkLq9Zpyo8W86FkAX7a3L2F4Arqv5smFUHVpdF3ZI-0QOgYLuA4NqbYgITpjoQ-zbJz4SBllTuDSU67MNwvLX4m-0s91eB5rzCEmf9AKbmEeA-1qChov1lN40vZq5ZfUTHNmmBY/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAJ8Ceyj44ZDnwzZUR1GC9Gf16bvV_SzobXxSanuTj716zrqvMI1xyRkLq9Zpyo8W86FkAX7a3L2F4Arqv5smFUHVpdF3ZI-0QOgYLuA4NqbYgITpjoQ-zbJz4SBllTuDSU67MNwvLX4m-0s91eB5rzCEmf9AKbmEeA-1qChov1lN40vZq5ZfUTHNmmBY/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Tidak adanya saksi yang menyaksikan langsung kejadian pada saat peristiwa berlangsung, menunjukkan lemahnya upaya pembuktian Oditur. Demikian juga dengan Pelapor yang tidak menghadirkan saksi yang relevan. Hal ini semakin memperkuat bahwa dakwaan hanya didasarkan pada klaim pelapor tanpa pendukung fakta yang kuat Dalam berkas perkara, keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam hal ini Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4, cenderung berpihak kepada Pelapor/korban, yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje. Namun hasil pendalaman lebih lanjut terhadap keterangan para saksi menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian yang terungkap dan adanya bias yang perlu dipertanyakan Yang mengejutkan dari Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa adalah, bahwa saksi korban dr. Maedy Christiyani Bawolje telah punya anak pada tahun 2000, sebelum dr. Maedy Christiyani Bawolje menikah dengan suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH pada Tahun 2001, dan ketidak harmonisan antara Korban dan Ketiga anaknya dengan Hidayati (ibu Korban) sebelum menikah dengan Terdakwa, serta sumpah profesi dokter menurut Kode Etik Kedokteran Anak pertama Saksi- 1 dilahirkan pada tanggal 10 Mei 2000, sedangkan Saksi-1 menikah dengan suami pertamanya pada tanggal 19 November 2001 sesuai yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang. Hal ini dapat menunjukan bahwa Saksi- 1 telah melanggar kesusilaan dengan hamil diluar nikah.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJYsb63z4MR_MRcKCzqrNCfpneXPr7QYiYvUNgKxUV1GdkqWuNRDbdyIa_RSGPIaywmBCux2T1xmeRgGxSwwjp958rBsPMh_UuZC4Scugaw89OPSgstEv19WimjUCPhcZKzMjjbhnOnnt6WzTatqn1r6lZNqerQwmWYuKn1hAEKyACq7Zi5i11TmlUXTY/s640/6..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJYsb63z4MR_MRcKCzqrNCfpneXPr7QYiYvUNgKxUV1GdkqWuNRDbdyIa_RSGPIaywmBCux2T1xmeRgGxSwwjp958rBsPMh_UuZC4Scugaw89OPSgstEv19WimjUCPhcZKzMjjbhnOnnt6WzTatqn1r6lZNqerQwmWYuKn1hAEKyACq7Zi5i11TmlUXTY/w640-h360/6..jpg" width="640" /></a></div>Yang melatarbelakangi permasalah ini adalah masalah kesehatan Hidayati (Ibu Kandung Saksi- 1), dimana yang bersangkutan meminta untuk diantar berobat ke RSAL. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 2 sebanyak 2 kali untuk mengantarkan berobat ke RSA namun dilarang oleh Saksi- 1 dengan alasan, hubungan Saksi- 2 dengan neneknya tidak baik. Hal inilah yang memicu terjadinya percekcokan dan emosi dari Terdakwa, sehingga berlanjut dengan dilaporkannya Terdakwa ke Pom Lantamal V. Saksi- 1 sebagai seorang dokter seharusnya mengesampingkan urusan pribadi, dan menganggap Ibu Kandungnya sebagai seorang pasien. Hal ini tentu melanggar kode etik kedokteran dan sumpah profesi seorang dokter. Perhimpunan Dokter Indonesia telah mengeluarkan Kode Etik kedokteran dengan Surat Keputusan Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.        7. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Sby Membacakan</div><div style="text-align: justify;">        Putusan/Vonis (sidang pada Kamis, 09 Januari 2025) Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan percobaan 8 (delapan) bulan Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyebutkan, bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam pasal 44  ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHU3UYjzjvrkPJdlTDHIrizDqXWYV9Indp7I7Twc1jsOvTzOanTFb9eKx8xjTqRPkDJOWE7W9iLiVaqqadtzG3gYx6I3HSUcjOybdTjQpI9XLOpfF-4mS3NgNh5rHtYrTwD4N_Hd1R0qrUYplrC6wgl019gpPi2P0Z8INZUaVPW_h1DQZbQJISoM9xDx8/s640/A1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHU3UYjzjvrkPJdlTDHIrizDqXWYV9Indp7I7Twc1jsOvTzOanTFb9eKx8xjTqRPkDJOWE7W9iLiVaqqadtzG3gYx6I3HSUcjOybdTjQpI9XLOpfF-4mS3NgNh5rHtYrTwD4N_Hd1R0qrUYplrC6wgl019gpPi2P0Z8INZUaVPW_h1DQZbQJISoM9xDx8/w640-h360/A1.jpg" width="640" /></a></div>Hal inipun sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 06 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024, saksi- 1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje) mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 07 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 30 April 2024, dan saksi- 3 (Adisha Satya Putri Aprilia) mengalami luka memar di punggung, dada dan lengan sesuai Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 08 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024. Namun saksi- 1, saksi- 2 dan saksi- 3 tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Majelis Hakim mengatakan bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (bulan) terlalu berat, karena apa yang dialami Korban bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi disebabkan multi factorial (banyak faktor) dan adanya kekerasan dalam rumah tangga dari perkainan sebelumnya Majelis Hakim juga menolak seluruh Permohonan Restitusi Ganti Rugi sebesar Rp158 juta lebih yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon kepada suaminya, Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra selaku Termohon yang juga Terdakwa   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSSWezc4lsrm8X3dRKIEOcmPEql_FF-h0T-EMmW5ynZ8CSdLBaEwIqKSGzZxv2k-_0nqXnTMpsPU35kljLP5-m0V3E0dRbfiZfakWZRceRjXhteD_HtxOMS6mlfnLqK_pCN1tmgPeQN9FNkVZpgOOtg2AUsf9xFXEwbxqyyOoVoO4b9bNkDxpZzGNB7Q4/s640/A2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSSWezc4lsrm8X3dRKIEOcmPEql_FF-h0T-EMmW5ynZ8CSdLBaEwIqKSGzZxv2k-_0nqXnTMpsPU35kljLP5-m0V3E0dRbfiZfakWZRceRjXhteD_HtxOMS6mlfnLqK_pCN1tmgPeQN9FNkVZpgOOtg2AUsf9xFXEwbxqyyOoVoO4b9bNkDxpZzGNB7Q4/w640-h360/A2.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim menjelaskan dalam pertimbangan putusannya, terkait pendampingan hukum sudah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut Hal itu dikatakan oleh Majelis Hakim, sebab faktanya yang terungkap dalam persidangan, bahwa pendampingan Hukum terhadap dr. Maedy Christiyani Bawolje bukan dari lingkungan TNI AL melainkan dari Kumdam V Brawijaya Malang dan dari Kantor Pengacara lainnya Majelis Hakim juga menjelaskan dalam pertimbangan putusannya, terkait pemeriksaan kesehatan oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje dan anak-anaknya ke Rumah Sakit yang ditentukannya, sementara dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah berstatus PNS (Pegawai Negeri Spil) Atau ASN (Aparatur Negeri Spil), dan selain itu juga terdafar dalam tanggungan Terdakwa selaku Anggota TNI AL dan terdaftar dalam Kartu Keluarga TNI AL, dan Pemohon masih menerima gaji dari Terdakwa Selain itu, salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah terkait kesehatan Terdakwa dalam kondisi mengidap pembengkakan pembuluh jantung sesuai hasil pemeriksaan dari dokter rumah sakit RSAB Harapan kita pada tahun 2018 s.d. sekarang, dan sakit kelenjar getah bening terdeteksi 2019 s.d. sekarang, dan sudah 6 (enam ) kali menjalani kemoterapi di rumah sakit Siloam Jakarta dan sampai dengan sekarang masih memerlukan perhatian khusus secara medis. (Jnt) </div>

Putusan Dilmilti III Surabaya Merubah Putusan Dilmil III-12 Subaya Mejadi 5 Bulan Penjara Dalam Perkara KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya

News Pemerintahan Pidana Regional Putusan Dilmilti III Surabaya Merubah Putusan Dilmil III-12 Subaya Mejadi 5 Bulan Penjara Dalam Perkara KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya

Sidang Perkara KDRT di Dilmil III-12 Surabaya. Foto. Dok. BK #Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Menghukum Te...

BERITAKORUPSI.CO

Suwandi Selaku KadesTanggul Wetan, Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp400 Juta Lebih

Empat Terdakwa Korupsi Kredit BNI Cab. Jember Sebesar Rp133,961 M Dituntut 18 Tahun Penjara

Lima Terdakwa Korupsi Dana BKKD Untuk )engadaan Mobil Siaga Desa Di Bojonegoro Dituntut dan Divonis Ringan

Hakim PT Peringan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin Menjadi 4 Tahun Penjara

Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

Putusan Dilmilti III Surabaya Merubah Putusan Dilmil III-12 Subaya Mejadi 5 Bulan Penjara Dalam Perkara KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI