Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Dua Terdakwa dalam kasus Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022 yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) sudah dituntut pekan lalu#      <br /></span></b></span></h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAqL9s7kQPCWhpKwc9OG5j8cPn2Zt6SPcK3Z_PzsDIH9TPXGQ2G3c0ngMxLB7ZhHtd0uj8XIxxiJgJWjWQtau8oqSifFlyBB-l-3XiVb4WSek_eieg7NV7T_b88coFkB6u3X247AmjbeWfYx6LADZ9-h6bRYUSc557QmqKCATQGZ5KfmIvyOioGh5J/s1267/Hakim%20Itong.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1267" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAqL9s7kQPCWhpKwc9OG5j8cPn2Zt6SPcK3Z_PzsDIH9TPXGQ2G3c0ngMxLB7ZhHtd0uj8XIxxiJgJWjWQtau8oqSifFlyBB-l-3XiVb4WSek_eieg7NV7T_b88coFkB6u3X247AmjbeWfYx6LADZ9-h6bRYUSc557QmqKCATQGZ5KfmIvyOioGh5J/w364-h640/Hakim%20Itong.jpg" width="364" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Itong Hakim PN Surabaya</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 27 September 2022,  menuntut Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan pidana penjara selama Tujuh (7) tahun denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta Subsider 1 tahun penjara karena dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi Penerimaan Hadiah yang dianggap Suap bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) saat menangani perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby pada tahun 2021 lalu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span> Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br /><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span> Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span><br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  </i> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXE3RqRrglg7Z4vMe7hpsMZUqBuAXQDx1cnQi2xHREqoiI1BL4h7ejnSwkYb8QVNtGLsRp7ILEPEcLz5vw93PBLR20c-JPpHjcBG23NXnBmdTDAvPTqh6P7qvoF7rQ9kgGVlYyMFFPpKWy6tZ1o7zjjX6jxaojopLEbUP7ah7TuPkktryB4Z2J5gC8/s640/HAKIM%202.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXE3RqRrglg7Z4vMe7hpsMZUqBuAXQDx1cnQi2xHREqoiI1BL4h7ejnSwkYb8QVNtGLsRp7ILEPEcLz5vw93PBLR20c-JPpHjcBG23NXnBmdTDAvPTqh6P7qvoF7rQ9kgGVlYyMFFPpKWy6tZ1o7zjjX6jxaojopLEbUP7ah7TuPkktryB4Z2J5gC8/w640-h288/HAKIM%202.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto dalam layar monitor (atas) Terdakwa Hamdan dan Terdakwa Hendro (dua dari kiri)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Sebelumnya (Selasa, 27 September 2022), JPU KPK telah menuntut Dua Terdakwa dalam perkara yang sama, yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya serta Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika)<br /><br />Terdakwa Muhammad Hamdan, selaku penerima Suap dan Gratifikasi dituntut pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250.000.000 Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp76.000.000 Subsider pidana penjara selama satu (1) tahun<br /><br />Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dan Terdakwa Muhammad Hamdan sama-sama dijerta Pasal yang sama, yaitu Pasal Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</i><br /><br />Terdakwa RM. Hendro Kasiono dituntut pidana penjara selama Empat (4) tahun denda sebesar dua ratus juta rupiah Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan karen dianggap Terbuti menyuap Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim melalui Muhammad Hamdan selaku PP PN Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEida3KEFajxmfO7MYZgfQ_6xlSd_GDQigAS5SCKI0uaM4vUvniHTWQSzKhBJF6Im9MGvBGlVEpg04zxBdEhShqk4MIp9LZSmodLcX0wjrU-PZ_SW7rOLbZtZNOzhR0VvoXYJN3e-GGFt0iYSpkeVfzLIAGLbRFntON11rIzc7K-9AwGhghkXrjQiFVT/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEida3KEFajxmfO7MYZgfQ_6xlSd_GDQigAS5SCKI0uaM4vUvniHTWQSzKhBJF6Im9MGvBGlVEpg04zxBdEhShqk4MIp9LZSmodLcX0wjrU-PZ_SW7rOLbZtZNOzhR0VvoXYJN3e-GGFt0iYSpkeVfzLIAGLbRFntON11rIzc7K-9AwGhghkXrjQiFVT/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menurut JPU KPK, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi yang juga Terdakwa Hamdan maupun saksi-saksi lainnya bahwa uang sebesar 390 juta rupiah sudah diterim oleh Terdakwa walau tidak diakui </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Menurut keyakinan kami dan berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan Hamdan maupun lainnya bahwa uang sebesar 390 juta sudah diterima oleh terdakwa," ucap JPU KPK Wawan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait tuntutan jaksa terhadap terdakwa itom dengan pidana penjara selama 7 tahun yang tergolong ringan bila dikaitkan status terdakwa selaku Hakim adalah sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum khususnya perkara Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, JPU KPK Wawan menjelaskan, bahw perlu diingat, tuntutan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan aktif atau tidak dalam kasus tersebut</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dimana perbuatan Terdakwa tidak aktif," ujarnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">GPU APK bahwa perbuatan terdakwa itu dengan Hamdan berbeda di mana Hamdan adalah aktif yang selalu berhubungan dengan pihak-pihak lain dalam perkara ini, pun demikian Terdakwa Hamdan mengakui dengan terus terang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakatpun menanti-nanti akhir dari perkara ini setelah tuntutan dari JPU KPK terhadap Terdakwa Itong. Lalu berapa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kepada Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Terdakwa Mohammad Hamdan dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Sebab kasus Hakim Itong ini adalah “hadiah” dari Ketua PN Surabaya Dr. Joni, SH., MH kepada penggantinya Dr. Rudi Supramono, SH., MH dan sekaligus menjadi tanggung jawab berat bagi Ketua PN Surabaya Dr. Rudi Supramono, SH., MH bersama Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H selaku Wakil Ketua untuk mengembalikan nama baik PN Surabaya serta meraih kembali WBK (Wilayah Bebas Korupsi) untuk tahun ini dimana WBK tahun 2021 yang ditarik setelah Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH ditaangkap KPK<br /><br />Dua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya, yaitu Sujatmiko meninggalkan pembangunan Musolah yang terletak di belakang gedung Pengadilan Tipikor PN Suabaya kepada penggantinya Nursyam. Sedangkan Nursyam meninggalkan pembangunan ruang tahanan Terdakwa di Pengadilan Tipikor PN Suabaya dan meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) kepada Dr. Joni.<br /><br />Nah, disaat Dr. Joni hendak meninggalkan PN Surabaya dan menyerahkan tampuk pimpinnya kepada penggantinya Dr. Rudi Supramono, SH., MH, justru ‘memberikan hadiha buruk dan berat’ yaitu tertangkapnya Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan Muhammad Hamdan oleh KPK dan berbuntut ditariknya WBK “menjadi WTK alias wilayah termasuk Korupsi”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRYMpG55DlXm09snejuQobOgN6BEKwgwHpIIatbCJrYi4QHXMgxApoQ9xyPRh9caibZzU8g8UCdlszkCDebBrgHpDE-_NO0RSplKERSo3n1hyYHgk38BA1VLYu6UALTWL3vXwGQSRZXBeHlNnt9n3xGhqPPXsDd9f3FoVS_8i-bS3waySP3WXjHBcs/s640/KPK.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRYMpG55DlXm09snejuQobOgN6BEKwgwHpIIatbCJrYi4QHXMgxApoQ9xyPRh9caibZzU8g8UCdlszkCDebBrgHpDE-_NO0RSplKERSo3n1hyYHgk38BA1VLYu6UALTWL3vXwGQSRZXBeHlNnt9n3xGhqPPXsDd9f3FoVS_8i-bS3waySP3WXjHBcs/w640-h288/KPK.jpg" width="640" /></a></div>Mengingat pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara lebih berat dari tuntutan JPU yaitu dari 2 menjadi 4 tahun penjara terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi, SH., MH, salah satu Jaksa penyidik di Kejati Jatim yang Tertangkap tangan Tim Sabel Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) karena menerima suap sebesar Rp1.5 miliar saat menangani kasus dugaan Korupsi Dana Desa di Madura<br /><br />Sementara yang menyeret Hakim Itong, Hamdan dan Hendro ini berawal pada tanggal 17 November 2021. Saat itu Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNk4l48ciN9_UMzmIvdrkquJVMVntmLlJHdZwZLUNkiCpYhQrPIPLR5vnkNQydUuHn0Vw8C42R__wXgfocARXDnqqvwzBvkj9gGOd4GtrJ00aYRAY1PZ-9g9oHD52pp3NteXIMMGSPE-Ae03nhK8gs8q6Rll2X0TP5LL7MRqS8ns13hZtZTPYo2BA/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNk4l48ciN9_UMzmIvdrkquJVMVntmLlJHdZwZLUNkiCpYhQrPIPLR5vnkNQydUuHn0Vw8C42R__wXgfocARXDnqqvwzBvkj9gGOd4GtrJ00aYRAY1PZ-9g9oHD52pp3NteXIMMGSPE-Ae03nhK8gs8q6Rll2X0TP5LL7MRqS8ns13hZtZTPYo2BA/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya <br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-HsH0DfthMVstLWVYw6lHOcjvSbmrwXS5Na1bc1Fsasf5LDQZgtd-M_XRr5wyRRKlL5yK9DgCgOkde2WIDmCApDcVVtiZGBzhFPEfPceChUKxyUcd1sUefjeg1RKUnRc4TvtLTSeqgj5ZE_wk4K5X4FteOK97mT-Mj18kzmTOjM3kO_mJo9E08L-i/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-HsH0DfthMVstLWVYw6lHOcjvSbmrwXS5Na1bc1Fsasf5LDQZgtd-M_XRr5wyRRKlL5yK9DgCgOkde2WIDmCApDcVVtiZGBzhFPEfPceChUKxyUcd1sUefjeg1RKUnRc4TvtLTSeqgj5ZE_wk4K5X4FteOK97mT-Mj18kzmTOjM3kO_mJo9E08L-i/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan<br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />Sementara Tuntutan pidana terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dibacakan oleh Tim JPU Wawan Yunarwanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 27 September 2022) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Prasthana Yustianto, SE., SH yang dihadir Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Medaeng </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam tuntutannya JPU KPK Wawan Yunarwanto mengatakan, bahwa total uang sebesar Rp450.000.000 yang diterimaa Mohammad Hamdan dari RM. Hendro Kasiono, dengan maksud untuk mempengarhui Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. Hendro Kasiono dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8qg2YuFisK64-iFSTqMZkxrd_YeheFA5tRjUnZUcqpdSm0nvtk83_DrlSJ42itJ0MnmHNTnfMH9s6zmk-6hBoUHJSLTi_w8Vc98ifM2q-ER8s4U4mZfhJkaUJ3ZvAER44B2yrjRGOdSPCDBn5nXg03eyUrvH2UFc3J56d_j5rUkTnBsZ8l2uuF2Lo/s640/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8qg2YuFisK64-iFSTqMZkxrd_YeheFA5tRjUnZUcqpdSm0nvtk83_DrlSJ42itJ0MnmHNTnfMH9s6zmk-6hBoUHJSLTi_w8Vc98ifM2q-ER8s4U4mZfhJkaUJ3ZvAER44B2yrjRGOdSPCDBn5nXg03eyUrvH2UFc3J56d_j5rUkTnBsZ8l2uuF2Lo/w640-h288/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK mengatakan, perbuaatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <br /><br />“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Kesatu Pasal 12 c dan kedua, Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Hata benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama satu (1) tahu," ucap JPU KPK Wawan<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK

#Dua Terdakwa dalam kasus Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022 yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabay...

»

Dua Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp25 M Dituntut ’13.6 dan 20.6’ Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>"Perkara Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebesar Rp25.56 M belum terungkap secara terang benderang karena Tiga Tersangka sebagai saksi Kunci masih DPO yaitu Henrik Wahyono selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I ; Moch. Una Marnain selaku Supervisor PT. ACC Cabang Kediri dan Bambang Ariyanto, Pjs. Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Lalu sudah amankah Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus selaku Penyelia termasuk Rachmat Kusumo selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo? Bagaiaman pula dengan Lisa Mariam Branch, Manager PT ACC Cabang Surabaya I?"</i></span>    </span><br /></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnoWL5jngQuP9klNndAMJQTjz7b9ILDXZKQYE-TYmJ0vO-rnFZS4cHwxy7t-JjGsYVe6nAUmr3T1J72vxs3Hnae57BQ5qJO-N_AcCZ_lG94AZ4utQ-BPA0akzWNJvSykADA69v1iEiezjLoO9MuyEyWok2DcreYNLBwk_EOdR8v4FvQu7xVxhNA3b/s640/IMG20220607114619.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnoWL5jngQuP9klNndAMJQTjz7b9ILDXZKQYE-TYmJ0vO-rnFZS4cHwxy7t-JjGsYVe6nAUmr3T1J72vxs3Hnae57BQ5qJO-N_AcCZ_lG94AZ4utQ-BPA0akzWNJvSykADA69v1iEiezjLoO9MuyEyWok2DcreYNLBwk_EOdR8v4FvQu7xVxhNA3b/w640-h288/IMG20220607114619.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jumat, 23 September 2022, menuntut Dua Terdakwa kasus perkara Korupsi Kredit Fiktif Pembiayaan Multiguna oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance (PT ACC) Cabang Surabaya I pada tahun 2016 - 2018 yang merugikan keuangan negara senilai Rp25.356.820.524,74 dengan pidana penjara masing-masing selama ’13.6 dan 20.6’ tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembiayaan Multiguna Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tahun 2016 - 2018 kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance (PT ACC) Cabang Surabaya I yang merugikan keuangan negara senilai Rp25.356.820.524,74 sesuai hasil audit  yang dilakukan Bank Jatim Nomor SR-245 /PW13/5/2022 tanggal 25 April 2022<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Yuniwati Kusuwardani selaku Service Coordinator (SC PT ACC) Cabang Surabaya I dituntut pidana penjara selama tiga belas tahun (13) denda sebesar Rp750 juta Subsider enam (6) bulan kurugan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.3 miliar Subsider 7 tahun penjara atau total hukuman selama dua puluh tahun dan enam bulan (20.6 tahun), dan Terdakwa Ario Ardianzah selaku Staf Analisis Pembiyayaan (Account Officer) Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dituntut dengan pidana penjara selama tiga belas (13) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp750 juta Subsider enam (6) bulan kurugan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo Rp25 M, 2 Terdakwa Diadili dan 2 DPO - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kasus-korupsi-bank-jatim-cabang-syariah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kasus-korupsi-bank-jatim-cabang-syariah.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJoxqTcNiuce2ccnPmnrOFkGo9t0fMsGzoPCkvKGdgfuW-Ekmjg2bhqTAfNBx7os26u0lnNq7M7xFJm3sdEVt8KjR4OI8NHopTX8ptph1-OpQ7rKxOb1Ph5XwIT43hHDwbNfpIWO7kLqvMwjWMG6Km8BJqoOPRK_Vax9kr9Qm-xYfuOHEXk8OWOcIp/s640/IMG20220607114950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJoxqTcNiuce2ccnPmnrOFkGo9t0fMsGzoPCkvKGdgfuW-Ekmjg2bhqTAfNBx7os26u0lnNq7M7xFJm3sdEVt8KjR4OI8NHopTX8ptph1-OpQ7rKxOb1Ph5XwIT43hHDwbNfpIWO7kLqvMwjWMG6Km8BJqoOPRK_Vax9kr9Qm-xYfuOHEXk8OWOcIp/w640-h288/IMG20220607114950.jpg" width="640" /></a></div><span></span>Sebab dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa Terdakwa Yuniwati Kusuwardani menerima fee dari pihak Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) samapi dengan tahun 2020 sebesar Rp224.311.981 dengan cara transfer setiap bulan dari Chard of A Qount  Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo ke rekening 6202007574 atas nama Yuniwati Kusuwardani berdasarkan presentase (maksimal 2.5 % inklud dengan PPh dari angsuran Margin tiap bulan) atas pembayaran angsuran Nasabah PT. Astra Sedaya Finance Surabaya.<br /><br />Menurut JPU Kejari Surabaya, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa (Yuniwati Kusuwardani dan Ario Ardianzah) sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. <br /><br />Kasus inipun belum terungkap secara terang benderang, karena Tiga saksi kunci yang terlibat masih dipersembunyan alias DPO dan belum berhasil diringkus Kejaksaan Republik Indonesia hingga saat ini.<br /><br />Ketiganya adalah Henrik Wahyono selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance (PT ACC) Cabang Surabaya I dan Moch. Una Marnain selaku Supervisor PT. ACC Cabang Kediri serta Bambang Ariyanto, Pjs (Pejabat sementara) Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjoDs0Fy_SfDFAw9WZJxGV-25CXreRYq98KT172BP9bXicHem7bDZMgDHoCNXBbqlM_H5p0435N0BvxGv3E62DNWFpHry_vHzFVoJlFpB7bCYSpD25jqzrI4TA4k-RwUuzGhdg_N3PYZNitqBXpaVhS5iG_lJ00zfdyj-vI3_Hk2QgWc-gUAxvUIRQ/s640/IMG20220607121911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjoDs0Fy_SfDFAw9WZJxGV-25CXreRYq98KT172BP9bXicHem7bDZMgDHoCNXBbqlM_H5p0435N0BvxGv3E62DNWFpHry_vHzFVoJlFpB7bCYSpD25jqzrI4TA4k-RwUuzGhdg_N3PYZNitqBXpaVhS5iG_lJ00zfdyj-vI3_Hk2QgWc-gUAxvUIRQ/w640-h288/IMG20220607121911.jpg" width="640" /></a></div>Namun anehnya, dalam surat dakwaan JPU Kejari Surabaya tidak menyebutkan Nomor daftar Ketiga DPO dimaksud. JPU hanya hany menyebutkan “diajukan dalam penuntutan terpisah/saat ini Dalam Pencarian Orang”.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hanya ke Lima orang ini (Yuniwati Kusuwardani, Ario Ardianzah, Henrik Wahyono, Moch. Una Marnain dan Bambang Ariyanto) yangda terlibat dan tidak ada pihak lain? <br /><br />Lalu bagimana dengan Ninin Yusmianti, Yudha Prakosa dan M. Yunus selaku Penyelia Kredit, dan M. Pramudya Iskandar selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo serta Rachmat Kusumo, SE selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo periode 20 September 2019 - sekarang???<br /><br />Bagaiaman pula dengan Lisa Mariam Branch Manager PT ACC Cabang Surabaya I? Apakah pihak-pihak tersebut sudah aman atau memang benar-benar tidak tahu menahu atau tidak terlibat sama sekali?<br /><br />Anhenya lagi adalah, dalam surat dakwaan JPU Kejari Surabaya menyebutkan, pada tahun 2013, PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sidoarjo telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam PKS (perjanjian kerja sama) Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013, <br /><br />PKS tersebut ditanda tangani oleh M. Pramudya Iskandar mewakili Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan Lisa Maryam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance (PT ACC) Cabang Surabaya  I  Jl. Panglima Sudirman No. 24-30 Surabaya, perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak dilakukan penandatanganan PKS (14 Juni 2013 s/d 14 Juni 2018).<br /><br />JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, Surat Kuasa dari Direktur PT. Astra Sedaya Finance Jakarta Nomor : 027/SK-OH-ASF-BSBY-1/CL/VI/11 tanggal 10 Juni 2011, tidak memberikan wewenang kepada Lisa Mariam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I untuk menandatangani Perjanjian kerjasama terkait dengan Pembiayaan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Karyawan di lingkungan PT. Astra Sedaya Finance, <br /><br />Sehingga PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 tersebut ditandatangani oleh pihak atau orang yang tidak mempunyai wewenang dan legalitas untuk menandatanganinya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Wm5sQ47JeGKWGBDkOce4Or8HMW1tRmWzzfLribFSrCaRZRvWyvu9PZAb25yRzR_IWcti5hYaqzAiknOKa4vmBhbhjJjlaEyqAEfXdSMbrInd10z2b_ckBfTSmBzCYJReiXYE27JHFluawX-HHb1H3-lWGzjdr8tL1WmYpqBIbdiKZ3Fg17aQEGp5/s640/IMG20220607115142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Wm5sQ47JeGKWGBDkOce4Or8HMW1tRmWzzfLribFSrCaRZRvWyvu9PZAb25yRzR_IWcti5hYaqzAiknOKa4vmBhbhjJjlaEyqAEfXdSMbrInd10z2b_ckBfTSmBzCYJReiXYE27JHFluawX-HHb1H3-lWGzjdr8tL1WmYpqBIbdiKZ3Fg17aQEGp5/w640-h288/IMG20220607115142.jpg" width="640" /></a></div>Tidak hanya sampai disitu. JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Ario Ardianzah selaku Staf Analis (Account Officer) Pembiyayaan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan sepengetahuan atasannya yaitu Ninin Yusmianti (periode 2015-Agustus 2018), Yudha Prakosa (periode Agustus 2018 s/d tahun 2020) masing masing selaku Penyelia Pembiayaan dan M. Yunus (periode 04 Pebruari 2015 s/d Juni 2017),  M. Fachuruddin (alm), (periode 2017 s/d Maret 2018), Bambang Ariyanto (periode April 2018 s/d September 2019) dan Rachmat Kusumo, SE (periode 20 September 2019 s/d sekarang), masing-masing menjabat sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah menerima dan memeriksa berkas pengajuan Permohonan Pembiayaan Karyawan PT. Astra Sedaya Finance yang dikoordinir oleh Hendrik Wahyono dan Yuniwati Kusuwardani serta Moch. Una Marnain. <br /><br />Selanjutnya berkas Permohonan tersebut oleh terdakwa Ario Ardianzah serta Komite Pemutus Kredit pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam<br /><br />Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU Kejari Surabaya ini, apaka Ninin Yusmianti ; Yudha Prakosa ; M. Yunus ; M. Fachuruddin ; Bambang Ariyanto dan Rachmat Kusumo serta Lisa Mariam memang hanya sebagai saksi saja karena bebenar-benar tidak terlibat atau....?????<br /><br />Sementara tuntutan pidana terhadap Terdakwa Yuniwati Kusuwardani selaku Service Coordinator (SC PT ACC) Cabang Surabaya I dan Terdakwa Ario Ardianzah selaku Staf Analisis Pembiyayaan (Account Officer) Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dibacakan oleh Tim JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Harwiadi, SH.,  MH.Li dkk dari Kejari Surabaya dalam sidang yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Sari Lantai 2 gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 23 September 2022)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrOZjpYTGS14jzyoiBPZxxo9EzbhK56DMe0wdaEnZG7zpM-Vu7ldGzX9aSBUAPISn8g5Sd2CKVJuybNyq79Dj7FK1VuGnXMQ8E4aV70178p5hPXJd7bSPHp6YqO6wqHzG00QabBPoD7H4306tUJSNDrtZsDV_zWmhAsr3DGQ97wmmaK8o27_rAGSU/s640/IMG20220607115142.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrOZjpYTGS14jzyoiBPZxxo9EzbhK56DMe0wdaEnZG7zpM-Vu7ldGzX9aSBUAPISn8g5Sd2CKVJuybNyq79Dj7FK1VuGnXMQ8E4aV70178p5hPXJd7bSPHp6YqO6wqHzG00QabBPoD7H4306tUJSNDrtZsDV_zWmhAsr3DGQ97wmmaK8o27_rAGSU/w640-h288/IMG20220607115142.jpg" width="640" /></a></div>Surat tuntutan itu dicabakan JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH  dan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Sjarmiko, SH., MH dan Rudi Suparnadi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena dianggap masih kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Pada tahun 2013 PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sidoarjo telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya,  yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013, yang ditanda tangani oleh M. Pramudya Iskandar mewakili dari pihak Bank Jatim Cabang Syariah dan Lisa Maryam selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya  I  Jl Panglima Sudirman No,24-30 Surabaya, perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak dilakukan penandatanganan PKS (14 Juni 2013 s/d 14 Juni 2018).<br /><br />Bahwa Surat Kuasa dari Direktur PT. Astra Sedaya Finance Jakarta Nomor : 027/SK-OH-ASF-BSBY-1/CL/VI/11 tanggal 10 Juni 2011 tidak memberikan wewenang kepada LISA MARYAM selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya untuk menandatangani Perjanjian kerjasama terkait dengan Pembiayaan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Karyawan di lingkungan PT. Astra Sedaya Finance, sehingga PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 tersebut ditandatangani oleh pihak atau orang yang tidak mempunyai wewenang dan legalitas untuk menandatanganinya.<br /><br />Pada tahun 2018, HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13, tanggal 03 Juli 2013, telah mengajukan Permintaan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, kepada PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebagaimana Surat tanggal 04 Mei 2018, dan telah dilakukan perjanjian kerja sama Nomor: 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 - Nomor: 057/249/Sy.DA/PBY/PKS tanggal 27 Juni 2018 .    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicr4m5w5TwiP_Rrv6s9vv2Ksf1aevbA2wUJlB-t-4C2DVe7vynWN-GM_rnza2DweYRtYOeGV1S4slowS-Pi0MPk5mMpVpxWAp5RBhePQguFboZfP05GTLKAYjYqvYDOMS3ouz6LwGANTf2f-CjQohE4EchI06RWpS4fQPgfOq5tUvdjQ8-C8gU2qEy/s640/IMG20220607121259.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicr4m5w5TwiP_Rrv6s9vv2Ksf1aevbA2wUJlB-t-4C2DVe7vynWN-GM_rnza2DweYRtYOeGV1S4slowS-Pi0MPk5mMpVpxWAp5RBhePQguFboZfP05GTLKAYjYqvYDOMS3ouz6LwGANTf2f-CjQohE4EchI06RWpS4fQPgfOq5tUvdjQ8-C8gU2qEy/w640-h288/IMG20220607121259.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa HENDRIK WAHYONO bukan sebagai pihak yang secara definitif berwenang untuk mengajukan permohonan perpanjangan, maupun menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Multiguna Syariah tersebut, karena surat kuasa Nomor : 015/SK-BM-ASF-BSBY-I/CL/VII/13 tanggal 3 Juli 2013 yang menjadi lampiran Surat perjanjian Kerjasama tersebut, tidak memberikan KUASA atau tidak memberi WEWENANG kepada HENDRIK WAHYONO selaku Branch Manager Surabaya I, untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh pihak lain kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance, tetapi Kuasa dari Direksi PT ACC kepada Hendrik Wahyono selaku BM PT ACC Surabaya I untuk menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dari PT ACC kepada customer-nya.<br /><br />Selain itu, pada saat HENDRIK WAHYONO menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tanggal 27 Juni  2018, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Branch Manager dan digantikan oleh MOH. ADDIN ISWAHYUDI sebagaimana Surat Nomor : 158/HC-TPM/ACC/IV/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Surat  Keterangan Riwayat Jabatan Branch Manager Surabaya I yang ditanda tangani oleh Katarina Wulandari Tpm Head PT. Astra Sedaya Finance, yang menerangkan bahwa HENDRIK WAHYONO (NPK 06676) menjabat sebagai Branch Manager PT ACC Surabaya I terhitung sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 10 April 2018.<br /><br />Bahwa yang dihadirkan sebagai saksi dari pihak PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I dalam perjanjian tersebut adalah YUNIWATI KUSWARDANI dan TOMI WIDIATMOKO, namun pada saat perjanjian ditanda tangani YUNIWATI KUSWARDANI tidak lagi berstatus sebagai karyawan PT Astra Sedaya Fianance karena sejak tahun 2016 sudah pensiun dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQhrA4eN7wnjCLhGi1T6JFdgFDTvegizqrAWBl6Tzj55ebJC_HDUwMRl56kwLK_KTkoqmTuTPvkB-k1wULynbGUE-tjuUiNZjzamvT8sC88CWc5z3kei6RZ2XRMkdADtdUtr1WyMrTWR_T8u8pOp3NNs-RMwEOgkSh4SQILysdMqdlq4daY8Ytb38O/s640/IMG20220607121234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQhrA4eN7wnjCLhGi1T6JFdgFDTvegizqrAWBl6Tzj55ebJC_HDUwMRl56kwLK_KTkoqmTuTPvkB-k1wULynbGUE-tjuUiNZjzamvT8sC88CWc5z3kei6RZ2XRMkdADtdUtr1WyMrTWR_T8u8pOp3NNs-RMwEOgkSh4SQILysdMqdlq4daY8Ytb38O/w640-h288/IMG20220607121234.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa BAMBANG ARIYANTO selaku Pemimpin Cabang Syariah Sidoarjo mengambil kebijakan sendiri terkait maksimal plafond pembiayaan yang seharusnya dapat diberikan kepada calon debitur dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, tanpa memperhatikan hasil review Divisi Bisnis Syariah dan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola.<br /><br />Berkas pengajuan Pembiayaan Multiguna Syariah tidak disiapkan oleh karyawan maupun non karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I / calon nasabah sendiri, tetapi dibuat dan atau disiapkan oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI yang dibuat tidak sesuai dengan data sebenarnya sehingga seolah-olah karyawan / calon nasabah yang bersangkutan adalah orang yang berhak dan dapat diberikan pembiayaan dengan nilai sebagaimana yang dimohonkan.<br />  <br />Bahwa dengan mendasarkan pada perjanjian Kerjasama Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan Perjanjian  Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Astra Sedaya Finance Surabaya Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 / 057/249/Sy.DA/PBY/PKS telah diajukan permohonan Pembiayaan Multiguna Syariah atas nama karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I,     <br /><br />Namun dalam pengajuan permohonannya, karyawan atau calon nasabah hanya mengirimkan data data berupa copy KTP, KK, dan/atau NPWP, yang diserahkan kepada YUNIWATI KUSWARDANI, sedangkan dokumen persyaratan lainnya dilengkapi oleh HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI, dengan cara membuat persyaratan dokumen pembiayaan yang datanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya <br /><br />Bahwa dengan menggunakan data-data yang isinya tidak benar tersebut, seolah-olah karyawan / calon nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan Multiguna Syariah seperti yang dibuat dalam Permohonan Pembiayaan yaitu lebih kurang kisaran antara Rp. 40.000.000,- s/d Rp.  250.000.000,- bahkan ada bebarapa nasabah yang diberi Pembiayaan diatas Rp. 250.000.000,- yaitu atas  nama YOGA DWI HARTIAR dengan nilai plafond pembiayaan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan HENDRIK WAHYONO dengan nilai plafond Pembiayaan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tigaratus juta rupiah) dengan jaminan tambahan BPKB Mobil Fortuner.<br /><br />Komite Pemutus Kredit (Analis Pembiayaan , Penyelia Pembiayaan dan Pemimpin Cabang Syariah) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan (BPP) Multiguna Syariah PT. Bank Jatim Tbk.<br /><br />Terdapat Penyimpangan dalam Pelaksanaan atau realisasi Akad Pembiayaan, yang seharusnya berdasarkan BPP Multiguna Syariah Akad Pembiayaan Multiguna Syariah dengan Nasabah dilakukan dengan prinsip MURABAHAH sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. 051/074/KEP/DIR/UUS tanggal 21 Mei 2013 tentang BPP Pembiayaan Multiguna Syariah pada Lampiran Bab I Pendahuluan 1.4 Akad Pembiayaan<br /><br />“Pembiayaan Multiguna Syariah Menggunakan akad MURABAHAH yaitu akad pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pemilik barang sebesar harga pokok ditambah dengan imbalan (margin) yang disepakati“.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOyaR0GkbWIpgk1TJNgHdCKm1vKxlnB2DMAyl3LHLvef3TFW8SsSrFZGGV3LL4ZxxWVlUyBFkzB9fjmb9B2zu-nzMyqFw5CB7S70n4toyxDJP_fqDbANkWzNjAVmCKClEOZ6xGqLcfOLiQy12z40_y0QcC_YO5TRI9_4YBZJafF-mjWNySDLk0zorZ/s640/IMG20220607115019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOyaR0GkbWIpgk1TJNgHdCKm1vKxlnB2DMAyl3LHLvef3TFW8SsSrFZGGV3LL4ZxxWVlUyBFkzB9fjmb9B2zu-nzMyqFw5CB7S70n4toyxDJP_fqDbANkWzNjAVmCKClEOZ6xGqLcfOLiQy12z40_y0QcC_YO5TRI9_4YBZJafF-mjWNySDLk0zorZ/w640-h288/IMG20220607115019.jpg" width="640" /></a></div>Selain HENDRIK WAHYONO, khusus untuk karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, yang bertugas untuk mencari data karyawan yang dapat dipinjam namanya untuk diajukan pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah MOCH. UNA MARNAIN, yang selanjutnya copy identitas berupa KTP, KK dan/atau NPWP diserahkan kepada YUNIWATI KUSWARDANI, untuk diajukan ke Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo, <br /><br />Dan pada saat hendak realisasi / pencairan dana, karyawan yang bersangkutan diminta untuk datang ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo atau bank Jatim Jl. Raya Darmo Surabaya atau bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya untuk menandatangani kelengkapan berkas pembiayaan Multiguna Syariah secara sekaligus mulai dari permohonan, persetujuan pembiayaan, Akad Pembiayaan, Surat Aksep, surat kuasa/ Wakalah, pembukaan rekening di Bank Jatim  serta permohonan realisasi pembiayaan.<br /><br />Untuk karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Bandung, selain dijanjikan akan dijanjikan oleh Hendrik Wahyono akan diangkat menjadi pegawai tetap (bagi yang masih berstatus pegawai kontrak), mereka juga dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp2.500.000 dan diberikan tiket pesawat untuk datang ke Surabaya.<br /><br />Terdapat Nasabah yang tanpa sepengetahuannya digunakan data pribadinya ( KTP, KK, NPWP) oleh MOCH. UNA MARNAIN yang bekerja sama dengan HENDRIK WAHYONO dan YUNIWATI KUSWARDANI untuk diajukan sebagai pemohon pembiayaan ke Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.8. Terdapat Nasabah yang meminjam melalui YUNIWATI KUSWARDANI namun oleh YUNIWATI KUSWARDANI bersama dengan Hendrik Wahyono, identitas yang bersangkutan diajukan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dengan nilai yang lebih besar<br /><br />Terdapat Nasabah yang bukan karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I<br />Bahwa sesuai perjanjian kerjasama, yang berhak mengajukan dan menerima pembiayaan dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo adalah karyawan PT Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, dimana Hendrik Wahyono sebagai Branch Manager, tetapi ternyata Pemohon pembiayaan yang diajukan melalui YUNIWATI KUSWARDANI dan HENDRIK WAHYONO bukan hanya karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I, <br /><br />Akan tetapi Karyawan dari dari PT. Astra Sedaya Finance Surabaya II (Merr Surabaya), Cabang Surabaya III (Waru Sidoarjo), Cabang Kediri, Cabang Gresik, Cabang Bandung dan Cabang Cirebon, selain itu terdapat nasabah yang sudah tidak lagi bekerja (resign) dari PT. Astra Sedaya Finance.<br /><br />Adanya fee dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang diterima oleh YUNIWATI KUSWARDANI, sejak Juni 2018 (Perpanjangan PKS) s.d tahun 2020 sebesar Rp224.311.981 <br /><br />Pihak PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah memberikan fee kepada YUNIWATI KUSWARDANI ( yang diposisikan sebagai Bendahara Gaji PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya ) dengan cara transfer setiap bulan dari Chard of A Qount  Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo ke rekening 6202007574 atas nama YUNIWATI KUSWARDANI berdasarkan prosentase (maksimal 2.5 % inklud dengan Pph dari angsuran Margin tiap bulan) atas pembayaran angsuran Nasabah PT. Astra Sedaya Finance Surabaya.<br /><br />Bahwa PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tidak seharusnya memberikan fee kepada YUNIWATI KUSWARDANI, karena secara hukum yang bersangkutan bukanlah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah antara PT. Bank Jatim Cabang Syarian Sidoarjo dengan PT. Astra Sedaya Finance, Cabang Surabaya I mengingat YUNIWATI KUSWARDANI bukan “ BENDAHARA GAJI “ pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya, dan pada tahun 2016 yang bersangkutan sudah pensiun dari Perusahaan tersebut, sehingga sudah tidak ada hubungan hukum dan bukan karyawan dari PT. Astra Sedaya Finance  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwq8FsRd_CoJY9VvGSH-T-M84cG6cG57D5iFzIlZf5mWexx-NbpqWuBq1uf55oKDWFLjcpGy1nrXX67epPnaQf4Ke_roFycJwhsWo0XtBLBVR4XwTLYoDIeb8l9wFOVYFEU9AO36sMuyf0QWE_3SvrrXVptvXdsLQV9tiZSzmiuhJ4y4zOZsU6dBwr/s640/IMG20220607121744.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwq8FsRd_CoJY9VvGSH-T-M84cG6cG57D5iFzIlZf5mWexx-NbpqWuBq1uf55oKDWFLjcpGy1nrXX67epPnaQf4Ke_roFycJwhsWo0XtBLBVR4XwTLYoDIeb8l9wFOVYFEU9AO36sMuyf0QWE_3SvrrXVptvXdsLQV9tiZSzmiuhJ4y4zOZsU6dBwr/w640-h288/IMG20220607121744.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d 2020, PT. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya,  sebagaimana yang dituangkan dalam PKS Nomor : 051/241/BJS-CB/2013 tanggal 14 Juni 2013 masa berlaku Perjanjian selama 5 tahun sejak ditandatangani, yang berakhir tanggal 14 Juni 2018 <br /><br />Dan melaksanakan Perjanjian  Kerjasama Pembiayaan Multiguna Syariah dengan PT. Astra Sedaya Finance Surabaya Tanggal 27 Juni 2018 Nomor : 135/PKS-BJTM-SBY/VI/2018 / 057/249/Sy.DA/PBY/PKSBahwa perbuatan terdakwa ARIO ARDIANZAH selaku Analis Pembiayaan (Account Officer) pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, <br /><br />Sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yaitu saksi YUNIWATI KUSWARDANI, HENDRIK WAHYONO dan MOCH. UNA MARNAIN, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Sidoarjo) sebesar Rp25.356.820.524,74 (duapuluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus duapuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi  dalam penyaluran  Pembiayaan Multiguna Syariah oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada Karyawan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I,  Nomor SR-245 /PW13/5/2022 tanggal 25 April 2022 <br /><br />Perbuatan  terdakwa  Ario Ardianzah  (dan Terdakwa Yuniwati Kusuwardani) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Yuniwati Kusuwardani (dan Terdakwa  Ario Ardianzah) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Yuniwati Kusuwardani dengan pidana penjara selama tiga belas (13) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan,” ucap JPU<br /><br />Selain itu, JPU juga meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa Yuniwati Kusuwardani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.3 miliar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa  Ario Ardianzah dituntut pidana penjara selama tiga belas (13) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Kedua Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp25 M Dituntut ’13.6 dan 20.6’ Tahun Penjara

"Perkara Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sebesar Rp25.56 M belum terungkap secara terang benderang karena Tiga...

»

KPK OTT Hakim Agung Terkait Pengurusan Perkara di MA

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: left;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANJg9uUNYJ8QeO6lDBbs_ZRnq5VZUpSvbtpQjQox7OlxCF28ocisCaXn3TP9WFu6_yjKrMbQVDIwl_oDOvqTlL3O_Y-J-THRERD8C9IUm3giVcUxC9rnzvdRH-aOmKVc5g2bLhTSWc4EQ7l-jYYcydsa4nyW7Wxb8YZ3Pem5seSOt91llcsCbEebi/s400/A..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="345" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANJg9uUNYJ8QeO6lDBbs_ZRnq5VZUpSvbtpQjQox7OlxCF28ocisCaXn3TP9WFu6_yjKrMbQVDIwl_oDOvqTlL3O_Y-J-THRERD8C9IUm3giVcUxC9rnzvdRH-aOmKVc5g2bLhTSWc4EQ7l-jYYcydsa4nyW7Wxb8YZ3Pem5seSOt91llcsCbEebi/w345-h400/A..jpg" width="345" /></a></div></span></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Antara teori dan praktek tidaklah selalu sama”. Ungkapan inilah yang mungkin terjadi atas pengawasan perilaku Hakim dilingkungan Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri<br /><br />Atau ibarat Peribahasa, “kalau guru kencing berdiri murid kencing berlari”. Kalau Hakim Agung saja masih melakukan “praktek UUD (Ujung-Ujungnya Duit)” atau paktek KUHP (Kasihkan Uang Habis/Beres Pekara)” dalam menangani perkara, bagaimana Hakim di di bawahnya yaitu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi???<br /><br />Sebab, belum lama ini atau tepatnya Kamis, 20 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Itong Isnaini Hidayat dan Panitra PN Surabaya Muhammad Hamdan serta Pengacara RM. Hendro Kasiono selaku Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika (PT SGP)<br /><br />Dari kasus OTT KPK terhadap Hakim PN Surabaya, Mahkamah Agung melakukan pengawasan yang juga sudah dilakukan sebelum-sebelumnya atas terjadinya beberapa Hakim yang Tertangkap Tangan KPK di beberapa daerah. Namun ibarat ungkapan, antara teori dan praktek tidaklah selalu sama. Buktinya, walau MA sudah melakukan pengawasan dengan berbagai cara, masih ada salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang Tertangkap Tangan KPK, Rabu, 21 September 2022<br /><br />Penangkapan salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI dan beberapa pihak lain oleh KPK di lakukan pada Rabu (malam), 21 September 2022 karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Hadiah atau Janji terkait pengurusan Perkara di MA. Hal ini disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri  kepada beritakorupsi.co, Kamis, 22 September 2022<br /><br />Ali mengatakan, pada kegiatan tangkap tangan ini juga turut diamankan sejumlah barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang hingga saat ini masih di konfirmasi ke para pihak yang ditangkap tersebut tanpa menjelaskan secara rinci jumlah dan nama-nama pihak yang diringkus oleh lembaga Anti Rasuah itu.<br /><br />“Pihak-pihak dimaksud, saat ini sudah diamankan dan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk di mintai keterangan dan klarifikasi,” ucap Ali. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor KPK OTT Hakim Agung Terkait Pengurusan Perkara di MA

BERITA KORUPSI .CO - Antara teori dan praktek tidaklah selalu sama”. Ungkapan inilah yang mungkin terjadi atas pengawasan perilaku Hakim dil...

»

Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) di Vonis ’9.4’ Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Sebesar Rp46.1 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: x-large;"><u><b>JPU KPK Arif Suhermanto:</b></u> “KPK akan melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat karena dalam putusan juga disebutkan ada pihak lain sebagai penyerta”.  </span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6IS5aBw4C5uJIsKNHOpYVdoABLFCz3kN8J-IjNlHLKTAxoGRgCvDTId0CN20KYr8lOe3061DE6HMB2KVv9PPLKQnbJdFGD7YUj6XR3zW6_nmwvzBXUfnV4lscndTRq2_FsoUULq7uvqgTVHPOATp-Iz1KJ0_SeRSIglaH43jbXKRIs8zJbnxV-Yc3/s1212/MKP.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1212" data-original-width="922" height="570" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6IS5aBw4C5uJIsKNHOpYVdoABLFCz3kN8J-IjNlHLKTAxoGRgCvDTId0CN20KYr8lOe3061DE6HMB2KVv9PPLKQnbJdFGD7YUj6XR3zW6_nmwvzBXUfnV4lscndTRq2_FsoUULq7uvqgTVHPOATp-Iz1KJ0_SeRSIglaH43jbXKRIs8zJbnxV-Yc3/w433-h570/MKP.jpg" width="433" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 22 September 2022, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa yang juga Terpidana Koruptor Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto Periode tahun 2010 - 2015, dan 2016 - 2020 dengan pidana penjara selama enam tahun (6) denda sebesar lima miliar rupiah Subsider pidana kurungan selama satu (1) tahun dan empat (4) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp17.126.162.000 (Aset senilai Rp29.066.552.586 yang sudah di sita KPK diperhitungkan sebagai uang pengganti) Subsider pidana penjara selama dua (2) tahun atau total hukuman sembilan (9) tahun dan empat (4) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berupa menerima uang yang dianggap Suap sebesar Rp46.192.714.586 sejak tahun 2010 hingga 2018 semasa Terdakwa menjabat Bupati Mojokerto dan juga  terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berupa pengalihan/menyembunyikan sebahagian dari sejumlah uang yang diterimanya ke CV Musika milik orang tua Terdakwa, Hj. Fatimah sebesar Rp12.125.150.000 dan menyimpan uang sebesar Rp4.191.347.000 di rumah orang tua Terdakwa, Hj. Fatimah sedangkan uang sebesar Rp25 miliar lebih dipergunakan untum pembelian 50 unit mobil, 3 Sepada Motor, 1 Foto Copi dan 8 Jet sky<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">baca juga: Ada “Kriuk-Kriuk” Dalam Sidang Korupsi Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/ada-kriuk-kriuk-dalam-sidang-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/ada-kriuk-kriuk-dalam-sidang-korupsi.html</a><br /><br />baca juga: Nanda Hasan Solikin, Saksi Perkara Korupsi Mengaku Keluarga Pejabat Kejagung RI - http://www.beritakorupsi.co/2022/06/nanda-hasan-solikin-saksi-perkara.html</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoXm9hFoo3wsuOyjGrk8ED-awQMlFZYJRT7ZP4u4ZJ3NWfnWC1jnOo_jWg2Ti6LHw8ysIVyY7PaI7AjmeOjc-LzKBcHhXekIJ7leIFWKfJTaaGxyooET827MEEH_t5quSXAUQmSfppkdWG9Lj7E8pMPMaYdX95tdOaFy5MVt5O6yttw33FltKYHCfp/s639/jpu%20dan%20hakim.-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="639" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoXm9hFoo3wsuOyjGrk8ED-awQMlFZYJRT7ZP4u4ZJ3NWfnWC1jnOo_jWg2Ti6LHw8ysIVyY7PaI7AjmeOjc-LzKBcHhXekIJ7leIFWKfJTaaGxyooET827MEEH_t5quSXAUQmSfppkdWG9Lj7E8pMPMaYdX95tdOaFy5MVt5O6yttw33FltKYHCfp/w640-h288/jpu%20dan%20hakim.-.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim, terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dan juga terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang sebesar Rp46.192.714.586 yang diterima Terdakwa bai langsung maupun melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono (mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010); H. Much. Faroq alias Cndro (ajudan Bupati) dan Lutfi Arif Mustaqin adalah terdiri dari :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3mHnx-wK3d4NhE75I66FjymvrfcBVtGnGhwpuVNV_Uh6rvQLbdFSmPMgiLXF71BndzFVtV4vfJQ9gxFKjOMKko4N7CNb3fMmP9HGe6yBCfHk_IPiIOV1fASijew5m7dbCCUws7eO0X2VwqDP3xIVcYvEuafnr08qJmD2XjKAfGplBPov8y5moutfw/s640/Bupati%20-%20Wali%20Kota%20Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3mHnx-wK3d4NhE75I66FjymvrfcBVtGnGhwpuVNV_Uh6rvQLbdFSmPMgiLXF71BndzFVtV4vfJQ9gxFKjOMKko4N7CNb3fMmP9HGe6yBCfHk_IPiIOV1fASijew5m7dbCCUws7eO0X2VwqDP3xIVcYvEuafnr08qJmD2XjKAfGplBPov8y5moutfw/w640-h428/Bupati%20-%20Wali%20Kota%20Mojokerto.jpg" width="640" /></a></div><b>I. Penerimaan uang sebesar Rp31.872.714.586</b> berasal dari mutasai dan promosi jabatan di lingkungan Kabupaten Mojokerto; Pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA di wilayah Kabupaten Mojokerto; Pemotongan Dana Perjalanan Dinas; dan Uang Fee dari Pengurusan Perizinan<br /><br />Beberapa pejabat yang terlibata adalah H. Bunawi,; Bambang Eko Wahyudi, Teguh Gunarko, Ardi Sepdianto, Jarot Cayono, Bambang Sugeng, Noerhono, Ustadzi Rois, Suliestyawati, Abdulloh Muhtar, Subandi dan Dyan Anggraahini Sulsyowati selaku Kabag TU Setda Kabupaten Mojokerto<br /><br /><b>II. Penerimaan uang sebesar Rp16.320.000.000</b> yang berasalah dari Suyitno selaku Komanditer Aktif CV Dua Putri sebesar Rp3.750 miliar,; sebesar Rp3.770.000.000 dari Hendrawan (terpidana kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang) selaku Direktur PT Enfys Nusantara Raya (PT ENR) yang juga anak mantan JAMWAS (Jaksa Agus Muda Bidang Pengawasan),; dari Junaedi (Direktur CV Mutiara Timur) sebagai fee sebesar Rp5 miliar,;  dari Fadia Budi Cahyobo (Direktur Tenaga Muda) sesar Rp2.550 miliar;; dari Ayub Busono Listyawan (Direktur Prestasi Prima) sebesar Rp1.250 miliar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGaa1txX-RhzI2adow2QZF7XWp0dB31_o5ZKoSfq5f80hh5vU1UiCvFUZBa4_WRFkN6pObCGrhjsyvtL26QMuiPGlaVTn921fsLQk-Y1CVBlC3M_HeopPeLskcNJUY_6OJFw-x57fCk8Gst4Mu0dbOaqqpSIFzvUEgVgxRPe48t4xShApp2cN-Up1g/s1280/mkp%20-%20hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1109" data-original-width="1280" height="554" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGaa1txX-RhzI2adow2QZF7XWp0dB31_o5ZKoSfq5f80hh5vU1UiCvFUZBa4_WRFkN6pObCGrhjsyvtL26QMuiPGlaVTn921fsLQk-Y1CVBlC3M_HeopPeLskcNJUY_6OJFw-x57fCk8Gst4Mu0dbOaqqpSIFzvUEgVgxRPe48t4xShApp2cN-Up1g/w640-h554/mkp%20-%20hakim.jpg" width="640" /></a></div><b>Lalu uang sebesar Rp46.192.714.586 (Rp31.872.714.586 + Rp16.320.000.000)</b> yang diterima oleh Terdakwa dialihkan untuk operasional ke CV Musika milik Fatimah selaku orang tua Terdakwa Mustofa Kamal Pasa sebesar Rp12.125.150.000 dan uang sebesar Rp4.191.347.000 disimpan di rumah orang tua Terdakwa, Fatimah <br /><br /><b>Sedangkan uang sebesar Rp25 miliar dipergunakan</b> untuk membeli berupa tanah dan bangunan sebanyak 12 petak bidang (12 SHM) di 19 lokasi di Jawa Tengah dan 1 di Sumatra Selatan; Pembelian 50 unit mobil berbagai jenis dan merek ; Pembelian 3 unit Sepeda Motor ; Pembelian 1 unit Foto Copi dan Pembelian 8 unit Jet sky yang diatas namakan baik nama Terdakwa maupun orang lain diantaranya Nano Santoso Hudiarto alias Nono<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Lebih lengkap baca: MKP (Ex. Bupati Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Rp48.1 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/mkp-ex-bupati-mojokerto-kembali-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/mkp-ex-bupati-mojokerto-kembali-diadili.html</a><br /><br />Berita yang sama: Lanjutan..... MKP (Ex. Buapti Mojokerti) Kembali Diadili, Wali Kota Mojokerto Jadi Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/lanjutan-mkp-ex-buapti-mojokerti.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/lanjutan-mkp-ex-buapti-mojokerti.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbcNQvI3TZzh-F8NAU9u3sYgu5IIfDJ3ATFrlVWNfSlDtYld2NflsY0nG9wEm37rSW1a6vqAnrHe51U6M8O3CKoZrgIL-zFJqX9ODold8kDn_PGOgWaiqv2ZfmZNsf9rBO2TLERJqkSi4XNUZj8tPQq_18XOp_V7etruIXZ-lZgFjE8ie1lQdnDEbN/s1280/mkp%20-%20kpk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbcNQvI3TZzh-F8NAU9u3sYgu5IIfDJ3ATFrlVWNfSlDtYld2NflsY0nG9wEm37rSW1a6vqAnrHe51U6M8O3CKoZrgIL-zFJqX9ODold8kDn_PGOgWaiqv2ZfmZNsf9rBO2TLERJqkSi4XNUZj8tPQq_18XOp_V7etruIXZ-lZgFjE8ie1lQdnDEbN/w640-h288/mkp%20-%20kpk.jpg" width="640" /></a></div>Itulah sebabnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa uang sebesar Rp46.192.714.586 yang Terdakwa Mustofa Kamal Pasa selama menjabat Bupati Mojokerto tahun 2010 hingga 2018 adalah Gratifikasi yang dianggap Suap yang bersumber dari Pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA di wilayah Kabupaten Mojokerto; Pemotongan Dana Perjalanan Dinas; dan Uang Fee dari Pengurusan Perizinan<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang sebesar Rp12.125.150.000 yang disetorkan Terdakwa ke CV Musika milik orang tua Terdakwa dan uang sebesar Rp4.191.347.000 disimpan di rumah orang tua Terdakwa, Fatimah adalah perbuatan membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah maupun bangunan yang dilakukan Terdakwa sendiri maupun melalui orang lain dan diatasnamakan pihak lain, yaitu:<br /><br />Majejelis Hakim mengatakan, bahwa menempatkan uang sebesar Rp12.125.150.000 kedalam keuangan CV Musika milik Fatimah selaku orang tua Terdakwa dan menitipkan uang tunai sebesar Rp4.191.347.000 di rumah orang tua Terdakwa serta melakukan pembayaran atau membelanjakan atas pembelian 12 petak bidang (12 SHM) di 19 lokasi di Jawa Tengah dan 1 di Sumatra Selatan; Pembelian 50 unit mobil berbagai jenis dan merek ; Pembelian 3 unit Sepeda Motor ; Pembelian 1 unit Foto Copi dan Pembelian 8 unit Jet sky  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpYoYUsIuToXHcFhg5HOONgURqezMR02nfWnvijOn6hzafzzQ4uvT7415Bk32fLsIbWQQ4aMpR1El6_b9BVi9T_SNs7ad9oVPPFBykEyzBPurcStZxVcUnWfC2KMnKqZWKxWOE-0FX_j5ox3PzD75Ps9iRPrPEGS0MW1Eh3WFxBhy44RqCkKAvN874/s1280/PH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpYoYUsIuToXHcFhg5HOONgURqezMR02nfWnvijOn6hzafzzQ4uvT7415Bk32fLsIbWQQ4aMpR1El6_b9BVi9T_SNs7ad9oVPPFBykEyzBPurcStZxVcUnWfC2KMnKqZWKxWOE-0FX_j5ox3PzD75Ps9iRPrPEGS0MW1Eh3WFxBhy44RqCkKAvN874/w640-h288/PH.jpg" width="640" /></a></div>Dan  pembelian rumah di Caspia Blok A1/7 Bumi Serpong Damai Tangerang melalui Imam Syafii; Pembelian tanah beserta bangunan di The Icon Cluster Eternity, Blok L 01 No.26, Bumi Serpong Damai City, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten yang diatasnamakan PT Musika Purbantara Utama yang berdiri diatas 2 (dua) alas hak adalah diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 sampai dengan 2018<br /><br />Nah, Terdakwa Mustofa Kamal Pasa dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berupa penerimaan uang sebesar Rp46.192.714.586, dimana sejumlah uang tersebut diterima Terdakwa baik langsung maupun melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono (mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010); H. Much. Faroq alias Cndro (ajudan Bupati) dan Lutfi Arif Mustaqin dan Terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZYJLqBQDMHd2x9Gx4lOFuDGD6N8FKDvTu8PKqn4KstJuwKpYb-jxpd9deKfsksv1mJWUIp64b38E1xEH222o_7Ta3MWlafl4gtjp9eFSJvawvP5oanx8bIzoYd4lo_uDaSTZKDtNYu1K9loIoMzRH3AduVbOu46KiQ-i4PTsehu-9tvUFsHkq1O8/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZYJLqBQDMHd2x9Gx4lOFuDGD6N8FKDvTu8PKqn4KstJuwKpYb-jxpd9deKfsksv1mJWUIp64b38E1xEH222o_7Ta3MWlafl4gtjp9eFSJvawvP5oanx8bIzoYd4lo_uDaSTZKDtNYu1K9loIoMzRH3AduVbOu46KiQ-i4PTsehu-9tvUFsHkq1O8/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto: 1. Muhamah Malik (Camat Mojoanyar); 2. Muhammad Ridwan (Kadis Perijinan); 3. Dwiyatno (ASN); 4. Noerhono (Kadis Perpus); 5. M.Zaini (Pensiunan ASN); 6. Agus Subianto (Camat Pacet); 7. Dian Angraeni; 8. Yoi Arfida (Kepala BPBD); 9. Bejo (selaku Camat Kutorejo); 10. Alwarno; 11. Sutrisno Sajoko; 12. Abdulloh; 13. Ponari (Mantan UPTD) dan 14. Mashudi Mantan (Kepala Sekolah). <span style="color: black;">Foto Jen/BK</span><br /></span></span></td></tr></tbody></table>Uang haram sebesar Rp46.192.714.586 adalah sebahagian berasal dari mutasi dan promosi alias jual beli jabatan di lingkuna Pemkab Mojokerto yang diterima Terdakwa secara langsung maupun melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono (mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010); H. Much. Faroq alias Cndro (ajudan Bupati) dan Lutfi Arif Mustaqin<br /><br />Semenata Majelis Hakim menolak seluruh Pledoi atau Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terutama jumlah uang yang diterima Terdakwa adalah sebesar tujuh miliar dan saat ini Terdakwa sudah menjalani hukuman pidana   <span> </span></div><div style="text-align: justify;"><span> </span></div><div style="text-align: justify;">Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hanya Terdakwa Mustofa Kamal Pasa yang diadili? Sebab Korupsi itu ibarat asap dan api. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Uang haram sebesar Rp46.192.714.586 bukanlah datang begitu saja ke saku pakain atau masuk ke lemari milik Terdakwa dan bukan pula di terima Terdakwa seleuruhnya secara langsung<span>  </span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7jgUGixQ8bqX7V4DGs_Ime-HE0BCJDkyIQh5njSu7E5Cq6q5hk5D3XM8gX7HeAHNLdNeO74ilBhOwokk2jJeScs8qY0OK6EDd5DsTxqpQoA3B0_DI9UQpxfNeMAjfTP8OycaRSqBilCrNtuSXsRNUAHkx9E0q-olERuHjS9h2ocVyzp6Ukc_rO4V/s1040/jpu%20-%20hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7jgUGixQ8bqX7V4DGs_Ime-HE0BCJDkyIQh5njSu7E5Cq6q5hk5D3XM8gX7HeAHNLdNeO74ilBhOwokk2jJeScs8qY0OK6EDd5DsTxqpQoA3B0_DI9UQpxfNeMAjfTP8OycaRSqBilCrNtuSXsRNUAHkx9E0q-olERuHjS9h2ocVyzp6Ukc_rO4V/w640-h288/jpu%20-%20hakim.jpg" width="640" /></a></div>Nama Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Lutfi Arif Mustaqin bukanlah nama yang baru muncul dalam perkara Gratifikasi dan TPPU Terdakwa yang juga Terpidana Korupotor Mustofa Kamal Pasa, suami Bupati Mojokerto saat ini. Tapi kedua nama itu sudah terlibat dalam perkara yang pertama yaitu kasus Korupsi Suap Perijinanan Pembangunan 11 Tower tahun 2015<br /><br />Lalu apakah KPK akan menyeret Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Lutfi Arif Mustaqin serta pihak-pihak lain yang terlibat sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Terddakwa Mustofa Kamal Pasa???<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto seusai persidangan (Kamis, 22 September 2022) menjelaskan, bahwa peran mantan Kades itu dalam kasus yang menyeret MKP adalah  sangat berperan penting<br /><br />“Nama Nano Santoso Hudiarti alias Nono kan sudah disebutkan dalam perkara sebelumnya bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasa bersama-sama dengan Nano Santoso Hudiarti alias Nono,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />“Lalu apakah sudah ada Tersangka baru atau KPK akan melakukan pengembangan dalam kasu ini dan menyeret pihak-pihak yang terlibat?” tanya beritakorupsi.co lebh lanjut  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihC1Xrpeypcdk_XKe2qBOXoXGI1XTQKWRzx39OwFCzMCrz66r1MYCinp9a_IGAvAZBM8zcOYjYjWoLMhXXyP1hERG_URwQwGi-XA-BoxChXKD_2pNEiJ-IpdW3vDgBoQMlng9RpK-D1dQHLHXSr_7PFJHHluIUb4o_9kZcPbd7rgVvaBQ5kXTF4fcZ/s1280/kpk1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihC1Xrpeypcdk_XKe2qBOXoXGI1XTQKWRzx39OwFCzMCrz66r1MYCinp9a_IGAvAZBM8zcOYjYjWoLMhXXyP1hERG_URwQwGi-XA-BoxChXKD_2pNEiJ-IpdW3vDgBoQMlng9RpK-D1dQHLHXSr_7PFJHHluIUb4o_9kZcPbd7rgVvaBQ5kXTF4fcZ/w640-h288/kpk1.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada Tersangka baru, pun demikian KPK akan melakukan pengembangan <br /><br />“Tidak menutup kemungkinan KPK akan dilakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat karena dalam putusan juga disebutkan ada pihak lain sebagai penyerta,” katanya<br /><br />Terkait putusan Majelis Hakim JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan menerima. Alasannya karena apa yang diuraikan JPU KPK dalam surat dakwaan maupun Tuntutan adalah sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim kecuali uang pengganti dimana Subsidernya dari 4 tahun menjadi 2 tahun<br /><br />“Semua Tuntutan kami (KPK) menjadi pertimabangan Majelis Hakim. Semua sama kecuali uang pengganti Subsidernya dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Jadi kami menerima,” ucap JPU KPK Arif<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, termuat dalam Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 22 September 2022) yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang diikuti Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Dr. Sudiman Sidabuke, SH., MH dkk maupun JPU Arif Suhermanto dan Bernard Simanjuntak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1R921mvwDOHZKU2FD5gZQYaFawhIjxUuWrAZPnbZVcmqbH97B9klesLhm4yxeRwHvPpfPK1aROC_JaBOSAb3KC3bh0qlxdKwq_pFH-NiPN5UlVEx9juDThbohL_NMwTdAlgJReW9Ebq4ZFpw1JE2RvI13aok3AryNv0NhjJyI_L5pqcWOCArjN-oT/s1280/hakim%20-%20jpu%20kpk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="674" data-original-width="1280" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1R921mvwDOHZKU2FD5gZQYaFawhIjxUuWrAZPnbZVcmqbH97B9klesLhm4yxeRwHvPpfPK1aROC_JaBOSAb3KC3bh0qlxdKwq_pFH-NiPN5UlVEx9juDThbohL_NMwTdAlgJReW9Ebq4ZFpw1JE2RvI13aok3AryNv0NhjJyI_L5pqcWOCArjN-oT/w640-h338/hakim%20-%20jpu%20kpk.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang sebesar Rp46.192.714.586 yang Terdakwa Mustofa Kamal Pasa selama menjabat Bupati Mojokerto tahun 2010 hingga 2018 adalah Gratifikasi yang dianggap Suap yang bersumber dari Pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA di wilayah Kabupaten Mojokerto; Pemotongan Dana Perjalanan Dinas; dan Uang Fee dari Pengurusan Perizinan<br /><br />Majejelis Hakim mengatakan, bahwa menempatkan uang sebesar Rp12.125.150.000 kedalam keuangan CV Musika milik Fatimah selaku orang tua Terdakwa dan menitipkan uang tunai sebesar Rp4.191.347.000 di rumah orang tua Terdakwa serta melakukan pembayaran atau membelanjakan atas pembelian 12 petak bidang (12 SHM) di 19 lokasi di Jawa Tengah dan 1 di Sumatra Selatan; Pembelian 50 unit mobil berbagai jenis dan merek ; Pembelian 3 unit Sepeda Motor ; Pembelian 1 unit Foto Copi dan Pembelian 8 unit Jet sky<br /><br />Dan  pembelian rumah di Caspia Blok A1/7 Bumi Serpong Damai Tangerang melalui Imam Syafii; Pembelian tanah beserta bangunan di The Icon Cluster Eternity, Blok L 01 No.26, Bumi Serpong Damai City, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten yang diatasnamakan PT Musika Purbantara Utama yang berdiri diatas 2 (dua) alas hak adalah diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 sampai dengan 2018  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEdqvPw8ZXGPc1tYc01vR5K1TFXHi6DWvRhafM4KdcmPiVb1v2vWFPqkdRreW01Vt3YRkV6Bh7eCjDm4lq_wrlcL5hVYFuiH9udRQbScHv_JGZer83sKSUIFA9JOttWklmEVjNUjMCh-fxTz8-aJpVTDHwBE5Y3mjXSJu6kKhu82vRD1yhAGGXGj_w/s1212/MKP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1212" data-original-width="922" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEdqvPw8ZXGPc1tYc01vR5K1TFXHi6DWvRhafM4KdcmPiVb1v2vWFPqkdRreW01Vt3YRkV6Bh7eCjDm4lq_wrlcL5hVYFuiH9udRQbScHv_JGZer83sKSUIFA9JOttWklmEVjNUjMCh-fxTz8-aJpVTDHwBE5Y3mjXSJu6kKhu82vRD1yhAGGXGj_w/w486-h640/MKP.jpg" width="486" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, selain di hukum pidana penjara, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman untuk membaya denda dan membayar uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf B Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan Kedua, Pertama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Mustofa Kamal Pasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam (6) tahun dan denda sebesar lima miliar rupiah (Rp5.000.000.000) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) dan empat (4) bulan <br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17.126.162.000 (dengan memperhitungan aset senilai Rp29.066.552.586 yang sudah di sita KPK untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa mengatakan pikir-pikir sedangkan JPU KPK menerima. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) di Vonis ’9.4’ Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Sebesar Rp46.1 M

JPU KPK Arif Suhermanto: “KPK akan melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang...

»

Eksepsi Empat Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pemkot Pasuruan Dikabulkan?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><u><b>Dalam Eksepsi PH Terdakwa menjelaskan:</b></u> <i>“Dakwaan JPU Kejari Pasuruan terkait Pasal 55 (ayat 1) KUHP dalam perkara incasu “kurang pihak” karena tidak meminta pertanggung jawaban Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang seharusnya paling berkompeten dalam proyek JLU Kota Pasuruan sesuai Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan tertanggal 07 September 2015 No. 97/Kep-35.75/IX/2015 hal. keempat paragraph ke-2 huruf a. menyebutkan dengan jelas bahwa Pelaksana PengadaanTanah salah satunya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan selaku Anggota”.</i></span>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKALRI74e2qW8602lyWi7WPFCt00K5NuBKzS1-IwDwstcYxecSRlCt9TjQIQhbkvikGoOU181wp3bGWa0diGOyMxI87qo-pYczcF6wylTovlHKFc-9JN14zrFvqATPGiNDtTMdtqFaFF-AWFpujFKcNOAkJF3kj-Vlrz5crGtwG791NGCa5LbaPNka/s1600/hakim3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKALRI74e2qW8602lyWi7WPFCt00K5NuBKzS1-IwDwstcYxecSRlCt9TjQIQhbkvikGoOU181wp3bGWa0diGOyMxI87qo-pYczcF6wylTovlHKFc-9JN14zrFvqATPGiNDtTMdtqFaFF-AWFpujFKcNOAkJF3kj-Vlrz5crGtwG791NGCa5LbaPNka/w640-h288/hakim3.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> <br />Hari ini, Rabu, 21 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas. S.Sos., S.Pd., SH., MH akan membacakan Putusan Sela Perkara Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yaitu kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Uang Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan pada tahun 2015 lalu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp118.853.000 berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022<br /><br />Apakah Majelis Hakim akan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan? <br /><br />“Status "Terdakwa" P. Sugiarto, dkk. sekarang dipanggil jadi " Saksi" lagi setelah ada bocoran "Dakwaan Jaksa" akan dibatalkan pada sidang hari Rabu minggu depan..ini "Peradilan Sesat" bpk/ibu...mari kita lawan dan "viralkan (Status “Terddakwa” Pak Sugiarto dkk sekarang dipanggil jadi “Saksi” lagi setelah ada bocoran “Dakwaan Jaksa” akan dikabulkan pada sidang hari Rabu minggu depan..ini (hari ini, Rabu, 21 September 2022.red) “Peradilan Sesat” Bapak/Ibu...mari kita lwan dan “viralkan)". Kata Dr. John Sumarna, salah satu dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Jumat, 16 September 2022 sekitar pukul 15.18 WIB<br /><br />Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Pasuruan Ahmad Yusak Suyudi saat diminta tanggapannya (Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 17.12 Wib) mengatakaan, “putusannya kan  msh (masih.red)  besuk sehingga kami belum bisa memberi tanggapan, suwun (terimakasih.red)”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDeDCq7XzFBsF6uO6rFt8jM9afNyIL5bJnsTS09oeoJOePzH_QwP0tMM8arKRgbuzSxtXfGVvSYSO7fj01OFobODAJch_pQk-2skrf450v07GlnKyaKFkCpaAJEUHv7iHolkS5UMAGU13viT1fCPIKZIjMEE8Id8ngUxIVG-yw4vFIWcHOGzm-TsEd/s1600/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDeDCq7XzFBsF6uO6rFt8jM9afNyIL5bJnsTS09oeoJOePzH_QwP0tMM8arKRgbuzSxtXfGVvSYSO7fj01OFobODAJch_pQk-2skrf450v07GlnKyaKFkCpaAJEUHv7iHolkS5UMAGU13viT1fCPIKZIjMEE8Id8ngUxIVG-yw4vFIWcHOGzm-TsEd/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa yang dimaksud oleh Dr. John Sumarna adalah Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara); Terdakwa II Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ; Terdakwa III Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)<br /><br />Keempat Terdakwa ini diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan untuk diadili dalam parkara kasus dugaan Korupsi Penerimaan Uang Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan pada tahun 2015 lalu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp118.853.000 berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022<br /><br />Keempat Terdakwa ini didakwa melanggar Primer Pasal 2 ayat (1) Atau Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Dalam dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun 2011, Pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFszDNPbpOxozVHIh1dJDZeIBNBkO7MQTukvsWwnu-qogEyorWNYOp9nlGTcLKmbD4aQK7oflpLu9O5zBxpTAiDMyfiwoHhcbCOQ09J7UZ2NJ7eybeWD8Lvl9o9fbMRbswnUD1CvajUhukRmbMk_67uESPUG1chVbF04QOAZuErHP2138VLHrOBqlJ/s1600/jpu%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFszDNPbpOxozVHIh1dJDZeIBNBkO7MQTukvsWwnu-qogEyorWNYOp9nlGTcLKmbD4aQK7oflpLu9O5zBxpTAiDMyfiwoHhcbCOQ09J7UZ2NJ7eybeWD8Lvl9o9fbMRbswnUD1CvajUhukRmbMk_67uESPUG1chVbF04QOAZuErHP2138VLHrOBqlJ/w640-h288/jpu%202.jpg" width="640" /></a></div>Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-    <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />    <span>    </span>Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.<br /><br />Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;<br /><br />Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas    <span>    </span>:    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²; <br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas    <span>    </span>:    39.728 M² +<br /><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>Total    :    160.000 M²<br /><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal   September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAvbtnstPhu6Hbr85U6_Ns46WYIv4PhvBXGHaw3u80QHu-v4Gtl-37-_r7HjAlwgF_3HzHLcw_64ER3eL5eDN8ZOPaLizctlZdR4OQLtvxuYauN0F9EOVUfVNryJgZEYqcjb-aImRE9QRycVUPazy1x9VlBx81OeD46_rGaLQu_Z5p-Rv1wansbHmD/s1600/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAvbtnstPhu6Hbr85U6_Ns46WYIv4PhvBXGHaw3u80QHu-v4Gtl-37-_r7HjAlwgF_3HzHLcw_64ER3eL5eDN8ZOPaLizctlZdR4OQLtvxuYauN0F9EOVUfVNryJgZEYqcjb-aImRE9QRycVUPazy1x9VlBx81OeD46_rGaLQu_Z5p-Rv1wansbHmD/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:<br />a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.<br />b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br /><br />Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq0GDn4W_rDQaQjkben8Jy6dTC9tihSYDwWoIoBXq2rCbgd7F-sU9W0BMDVRoLz6aCCKJTFyRozHS2yv8UK6UHSsWT-I6IU0cFpvAMiGSh4PcqwhjAfbaaltxV5UEYuPOTCnRkPrry0AB64CK4pKHU09wQ_O7_8Zx9lD4eWtNrrDdxKNWKn7v9qyyP/s1600/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq0GDn4W_rDQaQjkben8Jy6dTC9tihSYDwWoIoBXq2rCbgd7F-sU9W0BMDVRoLz6aCCKJTFyRozHS2yv8UK6UHSsWT-I6IU0cFpvAMiGSh4PcqwhjAfbaaltxV5UEYuPOTCnRkPrry0AB64CK4pKHU09wQ_O7_8Zx9lD4eWtNrrDdxKNWKn7v9qyyP/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C), <br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkT9a_X2ThLJIMMB1KgAwtGtvv0kdLfDYKf7-orEWb52Z32lt3v3_n58kCxUtC11x62pAiisBRGAgCShRmKsuI6cligZVozXW1Tf63IIpI1iuoZmEFz8YspjnxBEPQ-An4jYfaXskhg7KkYVKMD4QhdJppCelgBs-dwLHenw-4w9oSLmYCxYInvcTT/s1600/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkT9a_X2ThLJIMMB1KgAwtGtvv0kdLfDYKf7-orEWb52Z32lt3v3_n58kCxUtC11x62pAiisBRGAgCShRmKsuI6cligZVozXW1Tf63IIpI1iuoZmEFz8YspjnxBEPQ-An4jYfaXskhg7KkYVKMD4QhdJppCelgBs-dwLHenw-4w9oSLmYCxYInvcTT/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div>Atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan. <br />  <br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBfovobUW7qDasQFHKhG3eWlpgBSChcyFHWkR2ud-8CIin4QSqgqc1TJY_uoWQaKAG3TpwP_C0Ql5MpuIi5dn-u7ztgDloAqELtweGizQBZHdASRjnpDfL84vL1RKZAyuTvl8_UiGl_NxqbbGlZq3ayy7OBl_mW8iM2zaiac9z0Jv5hgG9k05OMffn/s1600/hakim%20-%20jpu%20-%20ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBfovobUW7qDasQFHKhG3eWlpgBSChcyFHWkR2ud-8CIin4QSqgqc1TJY_uoWQaKAG3TpwP_C0Ql5MpuIi5dn-u7ztgDloAqELtweGizQBZHdASRjnpDfL84vL1RKZAyuTvl8_UiGl_NxqbbGlZq3ayy7OBl_mW8iM2zaiac9z0Jv5hgG9k05OMffn/w640-h288/hakim%20-%20jpu%20-%20ph.jpg" width="640" /></a></div>Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Saksi WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Terdakwa III selaku Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV selaku Staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan atas saran/solusi dari Terdakwa II;<br /><br />Terdakwa III yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) Huruf g Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya adalah diberi kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak atas tanah dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah yang telah ditentukan (vide Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);<br /><br />Dalam mempergunakan wewenangnya tersebut, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II seharusnya tidak memproses peralihan hak atas bidang tanah dari MATIM kepada Saksi CHRISTIANA, SE karena tidak ada bukti kwitansi peralihan hak yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1996 (fiktif), <br /><br />Dan berdasarkan Buku A (Peta Kretek Desa), Buku B (Peta Kerawangan Desa) dan Buku C Desa (Letter C) di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan setidak-tidaknya telah diketahui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV bahwa riwayat kepemilikan pertama sampai dengan pemilik terakhir atas bidang tanah berdasarkan Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV seluas 2.360 M² adalah atas nama MATIM selaku pemilik terakhir;<br /><br />Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II (masing-masing selaku Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan) telah mengeluarkan/memberikan tindakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena keputusan/tindakan yang diambil tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan, <br /><br />Sehingga mengakibatkan tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya dijadikan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHaoA5Fvy_CScDEVTALJwI9twp12DXjuIlzea5wffx-5sQescnz8dbR8pTIa5KUMSXTIRUxVFf_z9IssaqJ3LCYuojOAKZ3byWV9mjWn5qcUePsLsdv_4_e3hRhLlhMPR4w_UYPJKQMaV6Of0_PT2PkW5soDs23m--nnjJqu_hmJax18YTffKRHq5j/s1600/hakim3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHaoA5Fvy_CScDEVTALJwI9twp12DXjuIlzea5wffx-5sQescnz8dbR8pTIa5KUMSXTIRUxVFf_z9IssaqJ3LCYuojOAKZ3byWV9mjWn5qcUePsLsdv_4_e3hRhLlhMPR4w_UYPJKQMaV6Of0_PT2PkW5soDs23m--nnjJqu_hmJax18YTffKRHq5j/w640-h288/hakim3.jpg" width="640" /></a></div>Atas serangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Saksi CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022.<br /><br />Dakwaan itu dibacakan oleh JPU Wahyu Susanto, SH., MH dari Kejari Kota Pasuruan pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu 31 Agustus 2022. Sepekan kemudian, giliran Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU<br /><br />Dalam Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM dan Terdakwa II Eko Wahyudi menjelaskan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya hal 11 menyebutkan sebagai berikut:<br /><br />“Dengan demikian Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk telah memperkaya orang lain yakni Christiana, SE. sebesar Rp118.853.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.” <br /><br />Atas dasar apa sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan dengan seketika bahwa Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk telah memperkaya orang lain yakni sdri. Christiana, SE. <br /><br />Sedangkan pada saat ditetapkan sebagai status “Tersangka” dan “ditahan” oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan, dengan kesadarannya yang bersangkutan telah mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diklaim oleh Kejari Kota Pasuruan sebagai “Kerugian Negara” <br /><br />Namun karena kelalaian atau “kesengajaan” penyidik Kejari Kota Pasuruan tidak melaporkannya ke Pengadilan Negeri Kelas II Kota Pasuruan. Sehingga menyebabkan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dihukum harus mengembalikannya pada saat “Kalah Praperadilan” melawan sdri. Christiana, SE (Main Actor) dan sdr. Woe Chandra Xennedy Wirya, SE<br /><br />Harus dipahami, setelah dibebaskannya “Main Actor” yang sebelumnya juga dijadikan Tersangka dan Ditahan oleh Kejari Kota Pasuruan dalam perkara in casu yaitu sdri. Christiana, SE. selaku penerima ganti rugi (pemilik tanah) dan rekannya yang bernama sdr. Woe Chandra Xennedy Wirya, SE sesuai putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN. Psr. hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 dengan kewajiban Kejari Kota Pasuruan mengembalikan uang sebesar Rp.118.853.000 <br /><br />Maka Dakwaan atas pelanggaran Pasal 55 (ayat 1) KUHP kepada Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk semakin kabur dan tidak jelas siapa Pelaku Utama dan siapa Pelaku Penyertanya<br /><br />Bahwa jelas dalam kasus in casu baik Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk tidak menerima manfaat / keuntungan atas pembayaran ganti rugi dari Tim pembebasan Pemkot Pasuruan terhadap AJB tanah dimaksud karena pembayaran langsung diterimakan kepada sdri. Christiana, SE secara transfer pada tanggal 23 Desember 2015 ke rekening BNI Cabang Perak no. 0161897299 a/n Christiana, SE sebagai pemilik tanah.<br /><br />Kalau kemudian diketahui sejatinya AJB tanah yang dimaksud tidak termasuk dalam lokasi terdampak (trase) JLU Pasuruan mana yang lebih bertanggung jawab, pemilik tanah yang memaksakan diri untuk dapat ganti rugi atau Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk... (???)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhliPLvUSq7b9t5FTpNhbV3K7xYccpM45Z2pLsEb2rzRxDGGLcrEL__BsGCVBoKyH_cgfvNrl-L3QaxPCY8t0Yk4HnktPqFVcTF0ZgokfYcIjOoZgl1NKWQnUmqv-oOC8W97zQCXO12V7P351EBZ-fTNlBoIW-doTQM3LfNdIPeabf7Z_7rFH095rR9/s1600/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhliPLvUSq7b9t5FTpNhbV3K7xYccpM45Z2pLsEb2rzRxDGGLcrEL__BsGCVBoKyH_cgfvNrl-L3QaxPCY8t0Yk4HnktPqFVcTF0ZgokfYcIjOoZgl1NKWQnUmqv-oOC8W97zQCXO12V7P351EBZ-fTNlBoIW-doTQM3LfNdIPeabf7Z_7rFH095rR9/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaan berikutnya, apakah adil tetap menahan Drs. H. Sugiarto, MM., Eko Wahyudi juga Terdakwa lainnya sementara pelaku utama (Main Actor) perkara sudah “dibebaskan” oleh Pengadilan melalui Putusan Gugatan Praperadilan dan uang ybs yang ditengarai sebagai kerugian Negarapun telah dikembalikan ke yang bersangkutan atas perintah PN Kelas II Kota Pasuruan dan bukan karena kesalahan Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk... (???) <br /><br />Marilah kita memahami sebuah perkara dan terapkan pasal-pasal Dakwaannya tidak hanya menggunakan “Logika Hukum” dengan dalil-dalil “Sumir” namun juga harus menggunakan “Logika Akal Sehat”. Sederhananya Ibarat pepatah “tidak asap kalau tidak ada api, masak iya sih asap membumbung kemana-kemana tanpa sumber api..???”<br /><br />Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pasuruan terkait Pasal 55 (ayat 1) KUHP dalam perkara incasu “kurang pihak” karena tidak meminta pertanggung jawaban Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang seharusnya paling berkompeten dalam proyek JLU Kota Pasuruan sesuai Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan tertanggal 07 September 2015 No. 97/Kep-35.75/IX/2015 hal. keempat paragraph ke-2 huruf a. menyebutkan dengan jelas bahwa Pelaksana PengadaanTanah salah satunya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan selaku Anggota sesuai kompetensinya untuk melakukan pengawasan, pengawalan dan penegakkan hukum agar tidak timbul “Kerugian Negara” karena pembayaran secara transfer dari Pemkot Pasuruan ke rekening BNI Cabang Perak no. 0161897299 a/n Christiana, SE sebesar Rp118.853.000 (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015,<br /><br />Jadi ada jeda waktu yang cukup (3,5 bulan) untuk ikut melakukan verifikasi atas penentuan<br />nominasi dan lokasinya. Sesuai asas “Equality Before The Law” seperti yang tersirat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dapat ditegakkan sebagai wujud “Imparsialitas dan Independensi” Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan.<br /><br />Surat dakwaan tidak sempurna dan tidak cermat karena Jaksa Penuntu Umum keliru dalam merumuskan dakwaan <br /><br />Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2022 lalu, JPU memposisikan Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk sebagai orang yang berperan aktif dalam perkara incasu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, <br /><br />Padahal fakta dilapangan adalah sebaliknya. Sdri. Christiana, SE. selaku pemilik tanah diluar peta Terdampak Trase JLU Kota Pasuruan memaksakan dirinya agar mendapatkan “Ganti Rugi” dari Pemkot Pasuruan secara “Melawan Hukum” dengan memaksakan kehendak yang disertai ancaman yang dilakukan bersama-sama dengan sdr. Woe Chandra Xennedy Wirya, SE yang mengaku-ngaku sebagai Pengacara dengan membawa petugas Kepolisian dari Polres Kota Pasuruan yang disebutkan sebagai Anggota Kepolisian Subdit II Harda Bangtah Polda Jatim sambil berujar “kalau kamu nggak selesaikan akan saya pidanakan dan borgol kamu”. Ucapan tersebut didengar dan ditujukan kepada Terdakwa I Drs. H. Sugianrto, MM Bin Alm. Patah dan Terdakwa II Eko Wahyudi Bis Alm Slamet, dkk. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Eksepsi Empat Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pemkot Pasuruan Dikabulkan?

Dalam Eksepsi PH Terdakwa menjelaskan: “Dakwaan JPU Kejari Pasuruan terkait Pasal 55 (ayat 1) KUHP dalam perkara incasu “kurang pihak” kare...

»