Anggota DPRD Surabaya Dituntut Penjara 3 Thn Dalam Perkara Korupsi

<blockquote class="tr_bq"> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj66ZpzQJABOJCLqNZtTwYRs7tKTNLlPToPpDL8XpAuJOQqg1t00ZoCxZRHVcDaBSzwStUud5WFHMsFcEaA0J1ypZ1998zkq0ZJGh2YYKKVwGnbN1zjisINZPu_5bpzW05NrqJBnH7depQ/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj66ZpzQJABOJCLqNZtTwYRs7tKTNLlPToPpDL8XpAuJOQqg1t00ZoCxZRHVcDaBSzwStUud5WFHMsFcEaA0J1ypZ1998zkq0ZJGh2YYKKVwGnbN1zjisINZPu_5bpzW05NrqJBnH7depQ/s640/6.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU M. Fadil :</b></u> Proposal itu diterima terdakwa Binti Rochmah dan juga suami terdakwa dikantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya. Artinya sama dengan terdakwa</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 10 Maret 2020, Terdakwa Binti Rochmah adalah anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dalam perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) bagian dari kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU M. Fadi dan JPU Suryanta Christiani dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Dr. Sudiman Sidabuke dkk<br /> <br /> Binti Rochmah dalah terdakwa ke 3 (Jilid IV) yang sudah menjalani tuntutan dari 6 anggota DPRD Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus ini. Sebelumnya adalah Sugito (Jilid II), dan sudah divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.<br /> <br /> Kemudian terdakwa H. Darmawan (Jilid III), dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa H. Darmwan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada tanggal 13 Maret 2020<br /> <br /> Dan Tiga terdakwa lainnya (Jilid V) adalah Dr. Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti masih menunggu tuntutan dari JPU Kejari Tanjung Perak yang akan dibacakan pada persidangan yang akan datang (Selasa, 17 Maret 2020)<br /> <br /> Sedangkan Jilid I dalam kasus ini adalah Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak dibidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya.<br /> <br /> Terdakwa Agus Setiawan Jong sudah Vonis dengan pidana penjara selama 6 tahun, serta hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milliyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) dengan subsidair pidanna penjara  selama 2 tahun. Dan saat ini terdakwa Agus Setiawan Jong menunggu putusan Kasasi.<br /> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU terhadap terdakwa Binti Rochmah mengatakan, bahwa proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Dea Winnie kemudian dikumpukan rumah Agus Setiwan Jong, di JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br />  Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan sebahagian diterima langsung oleh suami terdakwa yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdglWnWD48PCsGayKfMZ5uqPs42wJXZ3KVWB2EZlUhgOshJCp_I94zy93i6x-4q3p7A_hV_0Ae2w3wJp-Uq7jdMknhdWCdbJc7iuTOWPWAbJt4OeN8DWDG-TfxE4BBLUCiDrVcFKGIgl8/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Binti Rochmah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <br /> 2 (Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Binti Rochmah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratu juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap JPU M. Fadil dikahir tuntutannya<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /> <br /> "Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Seusai persidangan. Kepada wartawan JPU M. Fadil mengatakan, bahwa proposal-proposal permohanan dana Jasmas diterima terdakwa dan suami terdakwa di kantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya).<br /> <br /> “Proposal itu diterima terdakwa dan juga suami terdakwa di kantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya). Suaminya TU disana (Ubaya). Artinya sama dengan terdakwa,” jawab JPU M. Fadil.<br /> <br /> Namun saat ditanya, apakah penyidik Kejari Tanjung Perak akan melakukan penyidikan baru terhadap suami terdakwa, kalau dikatakan ‘sama’ atas proposal yang diterima suami terdakwa ?. Terkait pertanyaan ini, JPU M. Fadil enggan untuk menjwabnya.<br /> <br /> Tidak hanya itu. JPU juga tak menjawab saat ditanya terkait 4 pejabat Pemkot yang diduga terlibat dalam kasus ini yang disebutkan dalam hasil audit BPK RI, diantaranya Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya. BPK RI menyebutkan, bahwa Edi Kristianto diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku (Perwali No 25 Thn 2016).<br /> <br /> Kemudian Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah, diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Dan Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /> <br /> Terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /> Perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /> <br /> Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLgMAaY30FbMjCgYXhAB4KYGlZVN3GvdXRQZcPKRfUANlpBoIVgeDjeKTroz89WXXdUqpuKw1tb9IPwb5logyEck8huCrs62U0w1ZqSY2O3KHJzJE_88RkG7ZHZ3rJXFT4WDOL-CMbElA/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /> <br /> Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /> <br /> Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /> <br /> Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /> <br /> Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah<br /> Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /> <br /> Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /> <br /> Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /> <br /> Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGsRGe_kygHkfpBVFP-_-tt2Jj9V46vNCzpKvtwUs1Jt9XwjWXp9vSbZ9pY7gcbtOrWNczT6LZoioiYPM5u9UeDtdrttt028xA5jBTNmsN1rkXveCtU6yKd8NCd0EEceNt67AIH6gbF4U/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /> <br /> Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br />  Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /> <br /> Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /> <br /> Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /> <br /> Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /> <br /> Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;<br /> <br /> Selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWmEoGPP48vi_Cq0gPgbVg6dSSH3i2jJ0YbLh47E8U9Ml4cQy7OZgWNZQ17_7vZ5L8RN3TlYDZOh8zZkTi8u4qJAUOpVraOjvHWulZ2WA7ijcKYmrKh9yzQTtXMUjukqapSibv5r2YYgA/s640/ab.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;<br /> <br /> Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Anggota DPRD Surabaya Dituntut Penjara 3 Thn Dalam Perkara Korupsi

JPU M. Fadil : Proposal itu diterima terdakwa Binti Rochmah dan juga suami terdakwa dikantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surab...

»

Saksi Seperti Terdakwa Dalam Sidang Perkara Korupsi PT DPS

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFVD1wTYYvDCrsjrb5QGarvTgS1od711pGsB8B34wM8Mox9LJ0u7GvkswXj3lcqrP0bYVAyNVG_7bs6kPAHaquj52OyQ-JLO8WTJDuAyECzuNXl9HcrDfCm_QExgSV-bq-n_qCp9YbeWo/s640/Riry3.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi Riry Syeried Jetta, mantan Dirut PT DPS</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"> #Pengadaan Floating Dock oleh PT DPS telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP#</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> BERITAKORUPSI.CO – Senin, 9 Maret 2020, Tim JPU Kejati Jatim menghadirkan mantan Dirut PT DPS (Dok Pekapalan Surabaya) Riry Syeried Jetta sebagai saksi untuk terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia dalam perkara kasus dugaan Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Untuk diketahui, dalam kasus ini Kejati Jatim sudah menyeret 3 terdakwa, yaitu Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd (penyedia barang/jasa yang berkedudukan di Singapur). Terdakwa Antonius Aris Saputro sudah divonis penjara selama 16 tahun dan membayar uang pengganti sebanyak Rp613 M subsidair 8 tahun penjara oleh Majelis Hakik Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 14 Agustus 2019<br /> <br /> Terdakwa kedua adalah Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS. Pada Kamis, tanggal 26 September 2019, Tim JPU Kejati Jatim menuntut terdakwa ini dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp132 juta subsidair 6 (enam) penjara. <br /> <br /> Menurut JPU, terdakwa Riry Syeried Jetta dianggap bersalah dalam pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 karena A&C Trading Network Pte Ltd Singapura  tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero) dan tidak melibatkan tim teknis<br /> <br /> Namun pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Riry Syeried Jetta divonis bebas. Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa Riry Syeried Jetta tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU yang dianggap melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim adalah, karena pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS telah melibatkan Tim Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dan Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur.<br /> <br /> Kali ini (Senin, 9 Maret 2020), Tim JPU mengahadirkan Riry Syeried Jetta sebagai saksi untuk terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia dalam perkara kasus dugaan Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim JPU, diKetuai Majelis Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yani M. Mahin dan Sangadi serta Panitra Panegganti (PP) Sikan, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Dalam persidangan, Tim JPU menanyakan terkait uang yang diberikan terdakwa kepada pihak PT DPS sebaahai biaya perjalanan untuk melakukan survey Flotting Dock ke Singapur dan Rusia. Namun menurut saksi, bahwa itu dibicarakan sebulum penandatanganan surat kontrak dan atas permintaan penyedia.<br /> <br /> “Itu dibicarakan sebelum penandatanganan kontrak dan atas permintaan penyedia,” kata Riry menjawab pertanyaan JPU Lili. Namun saksi Riry merasa diperlakukan sebaga terdakwa atas beberapa pertanyaan JPU. <br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co, seusai persidangan Riry Syeried Jetta mengatakan, bahwa pertanyaan Jaksa seperti memperlakukan terdakwa. Menurut Riry, bahwa dokumen yang ditunjukan JPU dianggap palsu<br /> <br /> “Saya diperlakukan sebagai terdakwa bukan saksi. Dokumen yang ditunjukan saya bilang kalau itu palsu,” kata Riry.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOaTuc5BbyLKoTCMv4GtIATJWCA-fhWM1zs4Kgw2k8bHpGmbNFnm2rYtf0KVUmsqbUIt4-zXGXkOXVwg3-QNJOSlVnMUgxbZs-L_nprGVDODYjxnsu2Lb7g5aDEkhs5KnT7ozqbBkkYTM/s640/Riry2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya, Riry menceritakan, baha pengadaan Flotting Dock sejak awal sudah melibatkan Kejaksaan dan BPKP atas permintaan saksi selaku Dirut.<br /> <br /> “Saya yang meminta kepada Kepala BPKP agar ikut mengawasi. Bahkan ada dua pegawai BPKP yang berkantor di DPS,” kata Riry.<br /> <br /> Riry melanjutkan. “Kalau dikatakan ada kerugian negara, kan masih ada jaminan yang belum dicairkan. Siapa yang tidak mencairkan. Saya dan Pak Imam (Dirut yang menggantikan saksi sebelum terjadi kasus. Dan Imam digantikan Bambang Soedjaswono hingga saat ini) memperpanjang dokumen perjanjian jaminan. Setelah Pak Bambang, itu dihentikan,” kata Riry.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada bulan Desember 2014, Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).<br /> <br /> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kali pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ).<br /> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Doniarsal Nurdln dan pihak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln.<br /> <br /> Bahwa untuk blaya Akumudasi serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Trading Network selaln ltu Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi maslng-maslng diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura Wilayah lndonesia senilai USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syeried Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.<br /> <br /> Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak,<br /> <br /> Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014).<br /> <br /> Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.<br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.<br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500<br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta.<br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501).<br /> <br /> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm7MQE_IveDDuaBgCxzvB6UdKOJp2cCX48XGamrBLO-wyvEBIuJpRkd_nO9aB-sC0DPxNqlF4EWPIXLbrotGO61mAum7Kr8cjk7ztvqGfRYAqHJkLjYhG42ciuMJVGNcTW8rcasOpC5q4/s640/1.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Andri dan Aris (kanan)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.<br />                         <br /> Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya :<br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock.<br /> <br /> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura.<br /> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)<br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura.<br /> <br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ).<br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan)<br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd.<br /> <br /> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGmI3qan4z7MihJbGm3mU5yPDOfGFrcs203VfKXm99EsqZgbjx_XJkGeyJry9bAlke57mlSsHex963AnyxECv8ARdgi7H0DgNFDG_1lb2RvNAgjmCNTfT2Ii9LqgRzvYRKwR_-zEk_Vs/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGmI3qan4z7MihJbGm3mU5yPDOfGFrcs203VfKXm99EsqZgbjx_XJkGeyJry9bAlke57mlSsHex963AnyxECv8ARdgi7H0DgNFDG_1lb2RvNAgjmCNTfT2Ii9LqgRzvYRKwR_-zEk_Vs/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati '<br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta.<br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.<br /> <br /> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut :<br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015).<br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.<br /> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05.<br /> <br />  Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.<br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhieRoJRwYYsdIoC4kpeUPOezsknCj9eFrZKOBqPGymp-WzGwLUDcSfRd92lNwWDGCW8g8-Wrru1u-YHWECYLATXEY93LWuPD9xqUzE0_L2GPc7QK72k7o-ChQ0rbMmoFhZswIln5pMX-4/s640/IMG20190710150415.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /> <br /> Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;<br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP.<br /> <br /> 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :<br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br />  Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen)</div>

News Tipikor Saksi Seperti Terdakwa Dalam Sidang Perkara Korupsi PT DPS

saksi Riry Syeried Jetta, mantan Dirut PT DPS  #Pengadaan Floating Dock oleh PT DPS telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP# BERITA...

»

Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Divonis Berbeda

<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX_Pgy4yr1gLngtqOFUh05two4DdMbrlWF25Z84b818m6jUlqV9f3I7q8_-Vq9HX7_NDs5dokuVrTk9qsheJvALmMM6_pTNwMU8Mws-WVTnNX_aFtbC0aVCY-0A6tn8XJDgdhfMlZHvaI/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Senin, 9 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 4 terdakwa, yakni Nanang Lukman Hakim, mantan Associate Account Officer (AAO) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dan Tiga Debitur Fiktif, antara lain Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak, Agus Siswanto, SE dan Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos (dengan perkara masing-masing terpisah) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif Modal Kerja di Bank BRI Kantor Cabang Surabaya Manukan pada tahun 2016 – 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9.683.807.747, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Hukuman pidana pnjara terhadap ke- 4 terdakwa (masing-masing terpisah) tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby atas nama terdakwa Agus Siswanto, SE,; Nomor  121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos dan 122/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Nanang Lukman Hakim serta Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby untuk terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_2XOO9fBFtLfgLqh-oCai3iiVM8keMKbnUVJ4WyvwW_ePRaI5rTg8Bo6w3ayC0obj4ojy30jYBr4BhBIcJgQ0-dr8QYenh27b9NpPs7j925s_PJC24noHn81yUvYw1hJS2p5-Ga7p9Ec/s640/4.jpg" width="640" /></div> Surat putusan itu dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana dan Kusdarwanto serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Keempat terdakwa didampingi Penasehat hukmunya masing-masing<br /> <br /> Dalam surat putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap ke- 4  terdakwa dengan pidana penjara yang berbeda-beda, sama dengan tuntutan dari JPU dari Kejari Surabaya. <br /> <br /> Tuntutan JPU terhadap terdakwa Nanang Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 2.6 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Putusan Hakim, 1.8 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp152.500.000 dikurangkan dengan uang yang sudah dibayar kepada Jaksa untuk disetorkan ke Bank BRI Cabang Manukan Surabaya<br /> <br /> Sedangkan terdakwa Agus Siswanto, SE dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp121.220.000 subsidair 1 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim dengan pidana penjara 1.6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp121.220.000 subsidair 2 bulan  penjara<br /> <br /> Dan untuk terdakwa Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan krungan. Putusan Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan<br /> <br /> Serta untuk terdakwa Lanny Kusmumawati Harmono dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Lanny Kusmumawati Harmono juga dituntut pidana barupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.909.603.677,60 (dua milliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /> <br /> Sedangkan putusan Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 3 denda Rp50 juta subsidair 1 bulan penjara. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.106.667,60 subsidair 5 bulan penjara. <br /> <br /> “Mengadili : Menyatakan terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3  (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan penjara ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp2.106.667,60 subsidair 5 bulan penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim dikhir putusannya<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Agus Siswanto dan Yano Oktafianus Albert Manopo menyatakan menerima. Sedangkan terdakwa Nanang Lukman Hakim dan Lanny Kusumawaty Hermono mengtakkan piikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU Raden Harwiadi</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcffG_1FYa5ShJXeWs17usyq0wX2ep02Ey6CrPgi6PX06J9LqnCpm3ESkv_K39lYAPZR2WR8iDyLvtToqEYO5mPWMftJ-S4aPctKURQKHcbFubonSOSzKBufgWNLZ20Qk9KhJzxVSy0CY/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak, selaku debitur kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan atas nama CV. Metra Jaya Sejati dan selaku perantara kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat lndonesia (BRI/Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan atas nama Idam Loh  Aribowo, Ja'is Sundava, Linda Cintia Carolien, Eko Setijowanto, Nyamin, Agus Siswanto, Hanifah, Djulil Abruri, bersama-sama dengan Nanang Lukman Hakim, SE selaku pegawai BRI, yang ditugaskan di BRI Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Surabaya Nokep : 318-KW-IX/SDM/12/2016 tanggal 5 Desember 2016 sebagai Account Officcer Bank BRI Cabang Kanca Surabaya Manukan, Nanang Lukman Hakim, SE juga sekaligus sebagai Pejabat Kredit Lini dalam hal ini sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit, Nur Choiifah, SE, selaku penyiap dokumen fiktif, dan kordinator dalam pengajuan kredit modal kerja pada BRI Cabang Surabaya Manukan dengan menggunakan dokumen fiktif.<br /> <br /> Agus Siswanto, SE, selaku debitur fiktif kredit modal kerja pada Bank BRI Cabang Surabaya Manukan atas nama Agus Siswanto, Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos, selaku debitur fiktif kredit modal kerja atas nama Dquil Abruri (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah).  <br /> <br /> Pada kurun waktu antara bulan September 2016 sampai dengan November 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan, Jl. Manukan Tama No. 208, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan katentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,  yaitu bahwa Bank BRI Cabang Surabaya Manukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menyalurkan Kredit Ritel Modal Kerja<br /> <br /> Penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut, tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dan pihak external.<br /> <br /> Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain : 1. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. 2. Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi. 3. Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yangjelas. 4. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah. 5. Tidak melakukan monitoring kredit.<br /> <br /> Modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah. 2. Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah. 4.Agunan Tambahan berupa rumah bukanlah milik dari nasabah. 5. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukanya. Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan saat ini statusnya macet (col. 5).<br /> <br /> Perbuatan yang dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hermono, Nanang Lukman Hakim, Nur Cholifah, Agus Siswanto dan Yano Oktafianus Albert Manopo adalah dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian,  dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional. Sehingga Bank BRI Cabang Surabaya Manukan menggucurkan dana kredit<br /> <br /> Dan setelah dana tersebut cair, ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada Bank BRI Cabang Surabaya Manukan.bahwa hal itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu ;<br /> <br /> 1. Undangundang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; 3. Surat Keputusan Direksi Bank lndonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ; 4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nokep : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd4Prt7Uj7G6dokWaKgIORLjtRGDj5S0S_6dQZ4kkzsNFjDuVveFrVfotEhv2G8VvTDAR7gKtxKESB5NRS7IHdDVzFTBuUEM3TkWD40p5QHZVUK8_8H-f2m-AvuPAj9-f5Nto6USVjBlY/s640/6.jpg" width="640" /></div> Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu ; 1. Lanny Kusumawaty Hermono,; 2. Nanang Lukman Hakim,; 3. Nur Cholifah,; 4. Agus Siswanto,; 5. Yano Oktafianus Albert Manopo,; 6. Yoga Yanotama,; 7. Widjanarko,; 8. Dwi Wibowo Putra, 9. Ebenhelzer Yulianto Koreh Raga, dan 10. Agus Budiono<br /> <br /> Sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp9.683.807.747 (sembilan milliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujah ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Kepada 9 Debitur Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Manukan Tahun 2016 dan 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR. 692/PW13/5/2019 tanggal 12 September 2019. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Rl Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007. Pengumuman dalam Berita Negara RI sesual dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /> <br /> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan melayani Kredit Ritel Modal Kerja. Kredit Ritel Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan, dimana dalam setiap tahapan proses pemberian kredit ritel modal kerja, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.<br /> <br /> Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Aturan yang dijadikan dasar oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses pemberian Kredit Ritel Modal Kerja mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : 5.06-DIR/ADK/03/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /> <br /> Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi : 1. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama,; 2. Menyadari dan memahami sepenuhnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 (dua) UU dimaksud,; 3. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun, hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan.<br /> <br /> Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat Bank dalam penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektifitas dari analisa/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.<br /> <br /> Dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat Bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Bahwa peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat kredit, merupakan kebutuhan dan tanggung jawab pejabat kredit itu sendiri. Disamping itu, peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat kredit yang lebih yunior merupakan kewajiban dan tanggung jawab pejabat kredit yang lebih senior. Dan mengikuti praktek-praktek Good Corporate Governance yang berlaku di BRI.<br /> <br /> Yang menjadi Pejabat Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Satuan Kerja Perkreditan Ritel dikelola oleh pejabat kredit yang terdiri dari :<br /> a. Pejabat Kredit Lini (PKL). Pejabat Kredit Lini adalah pejabat kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut prakarsa atau putusan pemberian fasilitas kredit restrukturisasi dan penyelesaian kredit ritel bermasalah.<br /> <br /> Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Kredit Lini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit. Sedangkan berdasarkan fungsinya, Pejabat Kredit Lini terdiri dari PKL Bidang RM, yaitu : Pemimpin Wilayah/Wakil Pemimpin Wilaya,; Pincasus/Wapincasus,; Kabag Bisnis dan Trade Finance di KCK,; Account Officer/ Associate Account Officer KCK,; Account Officer/ Associate Account Officer Kantor Wilayah. i.6. Pemimpin Cabang,; Manajer Pemasaran,; Asisten Manajer Pemasaran,; Account Officer/Associate Account Officer Kanca,; Pemimpin Cabang Pembantu,; Account Officer/Associate Account Officer Kantor Cabang Pembantu.<br /> <br /> PKL Bidano CRM yaitu Group Head Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah,; Account Officer/Associate Account Officer Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah,; Pemimpin Cabang, Manajer Pemasaran, Asisten Manajer Pemasaran,; Account Officer/Associate Account Officer Kanca, Pincapem dan Account Officer/Associate Account Officer Kancapem (dalam hal ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah),; Pejabat Kredit Support</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbdEaJ6BnxJ6jNByF-KbmcXt8famJ5sA2HJmcUF9tJwktfJHNWegzOWVAPv7hcpA9eQwj3IM5-6MGuA_oSyZNm-IUZUysLrBqm2dFzrnguEJeq6vqsQEF3IMQFgAmtWsnrFdR9Sf27yiM/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pejabat Kredit Support adalah pejabat kredit di Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang merupakan pejabat pendukung bagi pejabat kredit lini dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prakarsa dan putusan kredit.<br /> <br /> Pejabat yang terlibat dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan yang memiliki limit putusan kredit sebesar Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus Juta rupiah), yaitu :<br /> <br /> Pejabat Kredit Lini Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pemimpin Cabang dan Account Offlcer/Assoclate Account Officer Kanca, Pejabat Kredit Lini Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dibagi menjadi 2 yaitu ; Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pejabat Pemrakarsa Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Account Officer/Associate Account Officer Kanca. Pejabat Pemutus Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pemimpin Cabang. Pejabat Support Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pejabat Kredit Support adalah pejabat kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yang merupakan pejabat pendukung bagi pejabat kredit lini dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prakarsa dan putusan kredit adalah bagian Administrasi Kredit.<br /> <br /> Selain itu, terdapat Credit Investigator (CI), akan tetapi karena Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tidak terdapat formasi Credit Investigator (CI), maka tugas Credit Investigator (CI) diserahkan pada Account Officer/Associate Account Officer.<br /> <br /> Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemrakarsa Kredit (Account Officer/Associate Account Officer Kanca) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja adalah melakukan on the spot (OTS) untuk ;  1. Melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut,; 2. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggungjawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan, yaitu ; <br /> <br /> a. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional.<br /> <br /> b. Melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari AO lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cash flow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari solusi yang tepat apabila terdapat tandatanda penurunan cash flow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).<br /> <br /> c. Melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND) dan ditatakerjakan dalam berkas pinjaman.<br /> <br /> d. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain, dan e. Tugas lainnya sebagaimana Daftar Uraian Jabatan (DUJ) sesuai ketentuan yang berlaku.<br /> <br /> Selain itu, karena Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tidak terdapat Credit Investigator (Cl) maka (Account thcer/Associate Account Officer Kanca) juga melakukan tugas Credit lnvestigator (CI) yaitu:Tugas dan tanggung jawab Credit Investigator (Cl) adalah : a. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan dan penilaian agunan secara, mandiri, jujur dan obyektif dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, serta menuangkannya dalam Laporan Penilaian Agunan. b. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan identitas, legalitas usaha, dan bukti kepemilikan agunan debitur/calon debitur yang diterima dari jajaran ADK. c. Memastikan bahwa setiap agunan kredit telah dilakukan pengikatan untuk melindungi kepentingan BRI secara yuridis dan telah diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku. d. Melakukan monitoring terhadap hal lain terkait dengan agunan. e. Bertanggung jawab atas penyimpanan barkas & register yang terkait dengan tugas CI (berkas Cl). Tugas dan Tanggung Jawab CI selengkapnya mengacu kepada DUJ dan Ketentuan lain yang berlaku,<br /> <br /> Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemutus Kredit (Pimpinan Cabang) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja adalah melakukan putusan kredit (baik menyetujui maupun menolak) sesuai limit yang telah ditetapkan secara obyektif, mandiri dan profesional setelah meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtRBeEUnS2zyrBGXFY8sC1KumodOvp3qqn4rzJ-qx4YM488SHWj0ioV57dF7VbbrzC0hAM6_nPJ7eV3DpjCcqds3ABWLYP9Rw_wkMLauKs2zydgN7OTNT3diVeu6wCLiUcAKB7kItOa9E/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Tugas dan tanggung jawab Pejabat Kredit Lini dalam proses pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu : a. Pembubuhan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit dan atau pemberian putusan melalui sistem aplikasi LAS merupakan bukti pemberian putusan kredit dan tanggung jawab Pejabat Kredit Lini. Oleh karena itu sebelum memberikan putusan kredit, Pejabat Pemutus Kredit harus : 1. Melakukan putusan kredit secara obyektif, mandiri dan professional. 2. Meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI dan PPK Ritel serta petunjuk pelaksanaannya. Meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<br /> <br /> Apabila hal-hal dalam butir a di atas sudah terpenuhi, namun karena faktor-faktor lain diluar kendali Bank dan atau yang bersifat force majeure sehingga kredit yang diberikan menjadi bermasalah, maka risiko tersebut adalah risiko bisnis dan pada dasarnya menjadi risiko bank.<br /> <br /> Dasar-dasar dalam pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. diatur sebagai berikut :<br /> a. Setiap pemberian kredit minimal melibatkan 2 (dua) Pejabat Kredit Lini yang berwenang berdasarkan prinsip Four Eyes Principle yang salah satunya mempunyai kewenangan yang cukup.<br /> <br /> b. Pemberian putusan kredit oleh pejabat pemutus harus dilakukan dalam aplikasi LAS dan menandatangani form PTK, atau untuk jenis kredit tertentu dapat dilakukan hanya dalam aplikasi LAS saja tanpa menandatangani form PTK. Ketentuan lebih lanjut tentang penandatanganan form PTK diatur dalam ketentuan tersendiri atau dalam ketentuan masing-masing produk. c. Pemberian putusan kredit oleh Komite Kredit harus memenuhi prinsip unanimous (setuju dengan suara bulat) yang ditetapkan dalam suatu rapat komite yang memenuhi quorum.<br /> <br /> Bahwa risiko atas pemberian dalam pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada prinsipnya risiko atas pemberian kredit dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu risiko bisnis dan risiko non bisnis, dengan penjelasan sebagai berikut :<br /> <br /> a. Risiko bisnis adalah risiko kredit yang disebabkan karena faktor-faktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debitur yang bersangkutan, dampak ekonomi secara makro, bencana alam, maupun faktor-faktor lainnya yang bersifat force majeure. Risiko bisnis tersebut tetap dapat terjadi walaupun rangkaian proses pemberian kredit sejak dari penetapan pasar sasaran sampai dengan pengawasan (monitoring) / pembinaan kredit telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, serta didukung adanya itikad baik dari Pejabat Kredit Lini yang terlibat dalam proses tersebut.<br /> <br /> b. Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain meliputi : Telah dilakukan analisis SCs; a. Proses pemberian kredit didasari oleh itikad baik dari seluruh pejabat kredit lini,; b. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen, memastikan seluruh dokumen masih berlaku, dan seluruh copy dokumen yang diterima telah dicocokkan dengan aslinya,; c. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar,; d. Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis,; e. Risiko non bisnis adalah risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain : i. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asasasas perkreditan yang sehat,; ii. Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi,; iii. Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas,; iv. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah,; v. Tidak melakukan monitoring kredit.<br /> <br /> Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan pada tahun 2016 dan tahun 2017 menyalurkan Kredit Ritel Modal Kerja, diantaranya yaitu :<br /> 1. Debitur Metra Jaya Plafon Rp2.250.000.000, Pejabat Pemrakarsa awal Juli Ardiansah, suplesi Nanang Lukman Hakim dan Pejabat Pemutus, Nur Azza Karim. 2. Debitur Idam Loh Aribowo, Plafon Rp1.000.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 3. Debitur Jais Sundava, Plafon Rp850.000.000, Pejabat Pemrakarsa Jais Sundava, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. Debitur Linda Cintia Carolien Rp650.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 5. Debitur Eko Setijowanto, plafon Rp1.000.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 6. Debitur Nyamin, plafon Rp750.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 7. Debitur Agus Siswanto, plafon Rp 1.800.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 8. Debitur Hanifah, plafon Rp750.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 9. Debituur Djulil Abruri, plafon Rp900.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim<br /> <br /> Penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh P Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan dan pihak external.<br /> <br /> Modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah,; 2. Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP),; 3. Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah,; 4. Agunan Tambahan bukanlah milik dari nasabah,; 5. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukanya.<br /> <br /> Bahwa kredit modal kerja atas nama CV. Metra Jaya di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tahun 2016 dan tahun 2017 dengan nomor rekening 0583.01.000301.30.1, statusnya macet (col. 5). Dokumen kredit fiktif berupa KTP, KK, SIUP, TDP, Surat Keterangan Kelurahan, Akta Pendiriaan Perseroan Komanditer, adalah fiktif dan disiapkan oleh Nur Cholifah, Yoga Yanotama dan Lanny Kusumawaty Hermono.<br /> <br /> Bahwa Kartu Tanda Penduduk Lani Hermono dan Sugianto Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, sedangkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasis dan Asmuntik adalah asli. Nama asli dari  Lani Hermono adalah lanny Kusumawaty Hermono, sedangkan Sugianto Hermono yang sebenarnya adalah adik dari Lanny Kusumawaty Hermono, akan tetapi dibuat seolah-olah menjadi suami dari Lanny Kusumawaty Hermono, dan foto yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Sugianto Hermono adalah Iwan era Prasti (suami Lanny Kusumawaty Hermono) bukan Sugianto Hermono.<br /> <br /> Bahwa Kartu Keluarga atas nama Sugianto Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, dimana Sugianto Hermono bukanlah suami Lanny Kusumawaty Hermono, melainkan adik dari Lanny Kusumawaty Hermono.<br /> <br /> Bahwa SIUP dan TDP atas nama CV. Metra Jaya Sejati dan UD. Cahaya Baru yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : SIUP dan TDP CV. Metra Jaya Sejati tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya. SIUP dan TDP UD. Cahaya Baru tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="395" data-original-width="640" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQOFOwS0X5Lw7tMV7UwHFjo6oowiwVA2T1sT-xXfTFjpyYxIm74qYO1WNxj-yMWyP2dhRaf0dEwBoVKxggWXsz-WSEpkFWbW7ktClbIEgpwyE-xpinD-PEtUYGAOvZ42udO46zqYYMffo/s640/download.png" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Lanny Kusumawaty Hermono bukanlah Direktur CV. Metra Jaya Sejati, CV. Metra jaya Sejati dikelola oleh Wasis dan Asmuntik yang dipinjam nama perusahaanya oleh Lanny Kusumawaty Hermono. Bahwa akta pendirian CV. Metra Jaya Sejati sebagaimana akta Pendiriaan Perseroan Komanditer CV. Metra Jaya Sejati No. 02 tanggal 06 Januari 2014 adalah palsu. Bahwa Lanny Kusumawaty Hermono bukanlah pemilik UD. Cahaya Baru, UD. Cahaya Baru adalah usaha sembako di Ds. Barengkrajan, Krian, Sidoarjo yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh Ratna.<br /> <br /> Bahwa Surat Keterangan Kelurahan Ngangel dan Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Barengkrajan atas nama Lani Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : Surat Keterangan Kelurahan Ngagel, Kop Surat berbeda dengan Kop Surat Kelurahan Ngagel, Stempel berbeda dengan stempel asli, hal ini dapat dilihat dari kehitaman tanda bintang, Kelurahan Ngagel tidak pernah membuat Surat Keterangan Nomor: 470/254/436.10.51/2016.<br /> <br /> Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Barengkrajan Nomor Register bukan merupakan Nomor Register Kantor Desa Barengkrajan dan Nomor tersebut tidak teregrister di buku register Kantor Desa Barengkrajan. Stempel berbeda dengan stempel asli. Tidak pernah ada kepala Desa Barengkrajan yang bernama Safari ataupun Hj. Silasih<br /> <br /> Agunan tambahan berupa SHGB. 104 an. Sugianto Hermono, adalah bukan milik Lani Hermono, dimana agunan tambahan tersebut adalah milik dari Sugianto Hermono yang sebenarnya. Agunan tambahan berupa rumah SHGB. 104 an Sugianto Hermono, telah dilakukan penilaian oleh kantor jasa penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan rekan dengan No. laporan : 2023/JIB-Best/L-PA/lV/2018 tanggal 24 April 2018, dengan hasil per tanggal 16 April 2018 nilai pasar Rp2.757.000.000, dan nilai likuidasi sebesar Rp1.930.000.000<br /> <br /> Pcnggunaan Dana Kredit Modal Kerja : Penggunaan dana kredit modal kerja atas nama CV. Metra Jaya Sejati dengan nomor rekening 0583.01.000301.30.1 digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, melainkan digunakan untuk kepentingan lain.  Dana kredit modal kerja atas nama CV. Mitra Jaya Sejati maupun UD. Cahaya Baru, karena baik Metra Jaya Sejati maupun UD. Cahaya Buru bukan milik dari Lany Kuwmowny Hermono. <br /> <br /> Pembayaran Kredit Modin Kerja : Bahwa pembayaran kredit modal kerja atas nama CV. Mitra Jaya Sejati di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hormono dengan total pembayaran sebesar Rp132.725.566<br /> <br /> Dokumen Kredit : Dokumen kredit fiktif berupa SIUP, TDP, KK dan Surat Keterangan Kelurahan disiapkan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama. Bahwa Idam Loh Aribowo tidak pernah menyerahkan dokumen kredit kepada Nanang Lukman Hakim selaku pejabat pemrakarsa Bank BRI Cabang Surabaya Manukan, dimana Nanang Lukman Hakim, jika ada kekurangan dokumen kredit akan memita kekurangan dokumen tersebut kepada Lanny Kusumawaty Hermono.<br /> <br /> Kartu Tanda Penduduk Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah asli. Idam Loh Aribowo adalah mantan pegawai Mega Finance, dimana yang bersangkutan sebagai orang yang digunakan namanya untuk mengajukan kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan. Idam Loh Aribowo hadir di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan saat realisasi kredit dan melakukan penandatanganan atas dokumen kredit. Kartu Keluarga atas nama Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu.<br /> <br /> Surat Keterangan Kelurahan Kutisari atas nama Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : Nomor Register bukan merupakan nomor register Kelurahan Kutisari dan nomor tersebut tidak teregrister di buku register Kelurahan Kutisari. Nomor NIP Sri Sukariati, SH, selaku Lurah Kutisari tidak sesuai, Nomor NIP asli Sri Sukariati, SH, adalah 196503051987032016,  sedangkan yang tertulis di Surat Keterangan adalah 196410191986031010. Tanda tangan bukanlah tanda tangan Sri Sri Sukariati, SH.<br /> <br /> SIUP dan TDP atas nama UD. Jeans Collection yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di P Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu :Usaha konveksi pakaian jadi, plastik, pecah belah, alat rumah tangga sebagaimana dalam dokumen kredit adalah bukan usaha milik Idam Loh Aribowo. SIUP dan TDP tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Alamat usaha yang tertuang dalam SIUP dan TDP adalah alamat rumah Idam Loh Aribowo dan tidak terdapat aktivitas usaha.<br /> <br /> Terdapat perbedaan pada Nama perusahaan yang tertulis pada SIUP dan TDP yaitu ”UD Jeans Collection" sedangkan dari foto tempat usaha di DTC lantai I blok 8-45 tertulis ”G-Jeans” dan di Royal Plaza blok 82-51 tertulis “Anugerah Baru”. Tempat usaha tersebut adalah milik dari Gianto dan Witono yang atas permintaan Lanny Kusumawaty hermono dibuat seolah-olah tempat usaha tersebut adalah milik Idam Loh Aribowo.<br /> <br /> Penilaian omset maupun penilaian persediaan dan legalitas usaha di DTC lantal I blok B-45  tertulis ”G-Jeans" dan di Royal Plaza blok 82-51 tertulis “Anugerah Baru", dilakukan hanya berdasarkan keterangan lisan tanpa didasarkan dokumen berupa kwitansi atau nota atau laporan pembukuan.<br /> <br /> Agunan : Bahwa terdapat agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo, adalah bukan milik Idam Loh Aribowo, dimana agunan tambahan tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Widjanarko. SHM 1565 an. Idam Loh Aribowo tersebut sebelum dljadikan agunan tambahan, sebelumnya telah digadaikan oleh Widjanarko kepada Joy Sanjaya melalui Yano Oktafianus Albert Manopo. Idam Loh Aribowo tidak pernah membeli rumah (SHM 1565) dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo tersebut.<br /> <br /> Agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo, telah dilakukan penilaian oleh kantor jasa penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan rekan dengan No. laporan : 2036/JIB-Best/L-PA/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dengan hasil per tanggal 18 Mei 2018 nilai pasar Rp892.000.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp624.000.000 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah). Hasil penilaian oleh kantorjasa penilai tersebut lebih rendah dari penilaian yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim pada tahun 2016, yaitu dengan nilai pasar Rp1.208.000.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp1.005.600.000<br /> <br /> Bahwa nilai agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo juga lebih rendah dari nilai pinjaman modal kerja Idam Loh Aribowo di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yaitu sebesar Rp1.000.000.000. Penilaian agunan tambahan berupa rumah (SHM 1565) dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan, Sidoarjo yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada RT, RW, Lurah maupun Camat setempat.<br /> <br /> Penggunaan Dana Kredit Modal Kerja : Penggunaan dana kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo dengan nomor rekening 0583.01.000329.30.9, digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, yaitu :<br /> 1. Penarikan Tunai oleh Lanni Hermono dengan Cek no. CFR 451330 di di BRI KCP Pucang Kanca Kertajaya Surabaya pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp175.000.000<br /> <br /> 2. Penarikan cek tunai berdasarkan atas unjuk Tatag Satriyo W dengan cek No. CFR 451326 di BRI Kanca Diponegoro tanggal 29 November 2016 dengan nominal Rp300.000.000, dan cek No. CFR 451327 dengan nominal Rp290.000.000 sebagai uang penjualan rumah Tatag Satriyo melalui Yoga Yanotama.<br /> <br /> Kemudian atas dana tersebut, di transfer kepada Arif Purwanto sebesar Rp160.000.000 dengan No. rekening 880-01-001295-50-5 dan RTGS an. Tatag Satriyo W di Bank BCA sebesar Rp430.000.000 No. rekening 4610211360.<br /> <br /> 3. Penarikan Tunai oleh Idam Loh Aribowo dengan Cek No. CFR 451329 di BRI Kanca Mulyosari tanggal 29 November 2016 sebesar Rp200.000.000 sebagai pembayaran hutang Lanny Hermono ke Mega Finance.<br /> <br /> 4. Penarikan Tunai oleh Choiron Amin dengan Cek No. CFR 451328 di di BRI Kanca Darmo Satelit tanggal 29 November 2016 sebesar Rp30.000.000 atas permintaan Adhirusa.<br /> <br /> Dana kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo dengan nomor rekening 0583.01.000329.30.9, sejak awal penggunaanya memang tidak ditujukan untuk modal kerja UD. Jeans Collection, karena UD. Jeans Collection adalah bukan milik dari Idam Loh Aribowo.<br /> <br /> Pembayaran Kredit Modal Kerja : Pembayaran kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hermono dengan total pembayaran sebesar Rp180.604.101.80<br /> <br /> Kredit Modal Kerja atas nama debitur Jais Sundava di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Tahun 2017 : Bahwa kredit modal kerja atas nama Jais Sundava di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tahun 2017 dengan nomor rekening 0583.01.000363.30.3, saat ini statusnya macet (col. 5).<br /> <br /> Karin Tanda Penduduk : SIUP dan TDP atas nama UD. Aremania Jaya Sentosa yang  dugunakan untuk melalukan kredit modal Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu Usaha bahan kimia farmasi dan kosmetik, konveksi pakaian jadi, plastik, pecah belah, alat rumah tangga sebagaimma dalam dokumen, bukanlah usaha milik Nyuwun. SIUP dan TDP tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.<br /> <br /> Bahwa penilaian omset maupun penilaian persedian dan legalitas terhadap parfum yang berlokasi di Jl. Raya Semolowaru Surabaya dilakukan hanya berdasarkan keterangan lisan tanpa didasarkan dokumen berupa kwitansi atau nota atau laporan pembukuan.<br /> <br /> Agunan : Terdapat agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya, dimana agunan tambahan tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Daniel Raga. SHM 2334 an. Daniel Raga tersebut sebelum dijadikan agunan tambahan sebelumnya telah digadaikan oleh Ebenheizer Raga, yang merupakan anak dari Daniel Raga kepada Yoga Yanotama.<br /> <br /> Saat dilakukan realisasi kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yang datang dan melakukan penandatanganan atas dokumen kredit adalah Nyamin palsu dan Daniel Raga sebagai pemilik agunan.<br /> <br /> Atas agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya, telah dilakukan penilaian oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan pada bulan Juli 2018, dengan hasil per tanggal Mei 2017 nilai pasar Rp570.000.000, dan nilai likuidasi sebesar Rp384.000.000<br /> <br /> Hasil penilaian tersebut lebih rendah dari penilaian yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim pada tahun 2017 yaitu dengan nilai pasar Rp944.000.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp827.000.000. Nilai agunan tambahan berupa rumah rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya juga lebih rendah dari nilai pinjaman modal kerja Nyamin di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yaitu sebesar Rp750.000.000<br /> <br /> Penilaian agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada RT, RW, Lurah maupun Camat setempat.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Divonis Berbeda

BERITA KORUPSI .CO – Senin, 9 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 4 terdakwa, yakni Nanang Lukman ...

»