BERITAKORUPSI.CO

Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

Pidana Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

Andry Ermawan., SH., MH (kemeja batik) berita korupsi .co - Sidang perkara kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam kasus pe...

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Dituntut 1.6 Tahun Penjara

06.58 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbiEo7Sc8yFmSL4xFCn3og_owiwihhoU0WyOrckvEDU7aWiNZfzq_JNFocMVG0_l5Qdd_mlvFgcqGHklaFqBGmSdGV0384t0l0CCPcaUWYeRZa7-QE-gJfjrpgRJH9GnlUa9STAFeNdqQ/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbiEo7Sc8yFmSL4xFCn3og_owiwihhoU0WyOrckvEDU7aWiNZfzq_JNFocMVG0_l5Qdd_mlvFgcqGHklaFqBGmSdGV0384t0l0CCPcaUWYeRZa7-QE-gJfjrpgRJH9GnlUa9STAFeNdqQ/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur besar kecilnya kerugian keuangan negara dan atau yang duit yang diterima oleh PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal dijaman Naw ini adalah ANS (Apratur Negara Spil), melainkan yang diatur adalah berat ringannya hukuman pidana penjara terhadap pelaku Korupsi, yaitu mulai dari yang paling ringan 1 tahun dan paling berat hukuman mati. Kerugian negara atau duit yang diterima oleh pelaku Korupsi alias suap, hanya hitungan juta atau puluhan juta, pelaku Korupsi haruslah tetap diproses hukum sesuia dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, walaupun negara harus mengeluarkan anggaran ratusan juta rupiah untuk biaya perkara. Namun yang menggelitik adalah, penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi yang terkesan tebang pilih, pada hal dalam fakta persidangan yang terungkap adalah hanya mempertegas atas surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik. Pada hal, pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maupun pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas mengatur tentang hukuman bagi para pihak yang turut serta dalam kasus tersebut, namun hingga “akhir hayat” para pelaku Korupsi tersebut tak juga tersenutuh hukum. Sementara pelanggar lalulintas sekalipun hanya karena lampu utama mati/putus dalam perjalanan, tak ada ampun haruslah tetap dihukum alias ditilang. Dan dalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi; Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Sementara dalam pasal 15 UU Korupsi No 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi; Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi. Hal itu pula yang terjadi dalam kasus Korupsi sebesar Rp29.750.000 dari hasil penarikan biaya Ilegal (tidak resmi), atau yang lebih tren dikenal dengan istilah pungutan liar (pungli) dari masyarakat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 dengan terdakwa Diki Candra Permana, selaku Kepala Desa (Kades). Terdakwa Diki Candra Permana “diseret” oleh JPU dari Kejari Sumenep ke Pangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, karena melakukan penarikan baiaya illegal yang jumlahnya sebesar Rp160.850.000 (Seratus Enam puluh juta Delapan ratus Lima pulu ribu rupiah) dari sebanyak 670 pemohon program PTSL di 4 Dusun, Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2017 masing-masing sebesar 400 ribu rupiah. Sementara dalam dakwaan JPU terungkap mapun dari keterangan sakasi, bahwa yang mentukan besarnya biaya untuk program PTSL oleh setiap pemohon adalah hasil rapat Rembug Desa yang dihadiri oleh perangkat Desa bersama dengan para pemohon. Dan rapat rembug Desa itupun dihadiri Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget 
 
 
 
 Ada yang menggelitik, bila terdakwa yang menyampaikan besaran rupiah yang harus dibayar oleh para pemohon yang saat itu didengar oleh aparat penegak hukum, mengapa tidak tidak ada teguran atau larangan, agar terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undanagan yang  yang sudah dibuat oleh pemerintah ? Tidak hanya itu, yang mengumpulkan uang dari setiap pemohon adalah perangkat Desa termasuk 4 Kepala Dusun (Kasun), yaitu Kepala Dusun Boom Masjuri,; Kepala Dusun Kerkop Saefudin,; Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman,; dan Kepala Dusun Baru kemudian dikumpulkan ke Sayuti. Sementara biaya yang diperbolehkan pemerintah untuk ditarik dari setiap pemohon Prona/PTSL adalah sebesar Rp150 ribu berdasarkan SK 3 Meneteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali). Namun yang diadili hingga saat ini hanyalah si Kades Dicky Candra Permana. Terdakwa Dicky Candra Permana pun dijerat dengan pengancaman dan atau pasal menerima “Sup” yang diatur  dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kamis, 20 September 2018, JPU dari Kejari Sumenep membacakan surat tuntannya terhadap terdakwa  Dicky Candra Permana, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryana dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Suyono Subagio dkk. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsOCxNweAsNMBM2FzUaoLjYGib17F0TPI2wOrwRS6sgQG1jsiyo9t7xWEjraWuDUTSJWvg2rzcxTf_ANph_ra-jDK9UGp8cuJGVx3vxlYZLp5Z42cLX2PviGYYPVaoCfpqP4MXsoLvAUQ/s1600/Siswo+Haryono%252C+Moh.+Sufwan+Hardy%252C+Hasan%252C+Sugih+Farah+Dillah%252C+Titi+Lestari%252C+Moh.+Endung%252C+Edy+Sunarto+dan+Sayuti.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsOCxNweAsNMBM2FzUaoLjYGib17F0TPI2wOrwRS6sgQG1jsiyo9t7xWEjraWuDUTSJWvg2rzcxTf_ANph_ra-jDK9UGp8cuJGVx3vxlYZLp5Z42cLX2PviGYYPVaoCfpqP4MXsoLvAUQ/s1600/Siswo+Haryono%252C+Moh.+Sufwan+Hardy%252C+Hasan%252C+Sugih+Farah+Dillah%252C+Titi+Lestari%252C+Moh.+Endung%252C+Edy+Sunarto+dan+Sayuti.jpg" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU Kejari Sumenep menyatakan, bahwa terdakwa Dicky Candra Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dan meminta Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan. “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili pekara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Dicky Candra Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata JPU diakhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya. Kasus ini bermula pada tahun 2017. Dimana BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000 Bahwa biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah dengan dana sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000 Bahwa Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Baru kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Kemudian pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah 669 pemohon. Bahwa kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Kemudian untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL Rembuk warga tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan BPD untuk membahas pelaksanaan program PTSL, dan besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget. Kemudian didapatkan keputusan rembuk warga pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir menyetujui, dan ada yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Dusun kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada. Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi. Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu, dan bahwa uang yang dari masing-masing Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000 dipegang oleh Sayuti sebagai Kasi Kesra pemerintahan Desa Kertasada. Uang yang terkumpul dari masing-masing Kepala Dusun dikumpulkan kepada Sayuti sebesar Rp160.850 juta. Dari jumlah uang itu,  Sayuti keluarkan untuk belanjakan dalam kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500 sehingga sisa sebesar Rp29.267.500. Bahwa kemudian sisa uang dari pemohon program PTS sebesar Rp29.267.500 diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana dan kemudian oleh terdakwa digunakan untuk biaya pribadi. “Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata R. Indra Hadi Niza diakhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU Kejari Sumenp ini, terdakwa pun tidak mengajukan nota keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi sebanyak 17 orang.  (Rd1)

News Tipikor Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Dituntut 1.6 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur besar kecilnya kerugian keuangan negara dan atau yan...

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Adalah Mantan Preman, Terungkap di Sidang Korupsi Suap Dua Kepala Daerah

06.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDgwh_SquisWv6ei4nCUi7Fdzg6zHJLM0i7WIsKSxerrEHTbj1I9LmWSgWhjgTDggtqKX3tw92I5kq2au80y4fsxheeQtP9BMNVSb6tSe7JJ23i8HMXIbIXRs-kqCyL5fkBkXoz6qDFMA/s1600/IMG20180920105406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDgwh_SquisWv6ei4nCUi7Fdzg6zHJLM0i7WIsKSxerrEHTbj1I9LmWSgWhjgTDggtqKX3tw92I5kq2au80y4fsxheeQtP9BMNVSb6tSe7JJ23i8HMXIbIXRs-kqCyL5fkBkXoz6qDFMA/s640/IMG20180920105406.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - “Siapa yang tidak kenal Samanhudi (Muh. Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar.Red), Dia adalah mantan Preman”. kata Bambang Purnomo alias Totok kepada Majelis Hakim, pada Kamis, 20 September 2018. Hal itu dikatakan Bambang Purnomo, saat dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, dalam kasus Korupsi “Suap” terhadap 2 Kepala Daerah yaitu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno oleh Susilo Prabowo alias Embun pemilik PT. Jala Bumi Megah yang tertangkap tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang ketuai Hakim Agus Hmzah, Tim JPU KPK Dodi Soekmono, Abdul Basri, Mahardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan menghadirkan 7 orang saksi, yaitu  1. Hendri Setiawan (Kepala BPKAD) Kabupaten Tulungagung,; 2. Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar,; 3. Turka Mandoko, Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemkot Blitar,; 4. Totok Robandio, Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekda Kota Blitar,; 5. Bambang Purnomo alias Totok, orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar sebagai perantara duit,; 6. Setyawiratna, Staf Bapeda Pemkot Blitar, dan 7. Avhisah Firul Yusuf alias Bolang, Anggota Sat Pol PP selaku penjaga Rumah Dinas Wali Kota Blitar Sekalipun pekerjaan Bambang Purnomo adalah seorang penjahit, namun Ia adalah orang dekat Samanhudi Anwar selaku orang Nomor 1 (Satu) di Kota Blitar. Selain itu saksi juga sangat kenal dengan terdakwa Susilo Prabowo. Kepada Majelis Hakim, Bambang Purnomo yang juga tersangka dalam kasus ini mengatakan, siapa yang tidak kenal dengan Samanhudi karena dia adalah seorang mantan preman sebelum Ketua DPRD. Hal itu dikatakannya menjawap pertanyaan JPU KPK, yang menanyakkan apakah saksi kenal dengan Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar. “Apa Preman, Prei makan ?,” tanya Ketua Majelis Hakim “Bukan Pak, Samanhudi memang mantan Preman, jadi saiapa yang nggak kenal dengan Samanhudi,” kata saksi. Saat JPU KPK menanyakan, apakah terdakwa pernah ditelepon Walikota Blitar Samanhudi Anwar untuk menemui terdakwa. Saksi Bambang mengatakan, pernah pada sekitar tanggal 5 Juni 2018 sepulang dari Jakarta bersama terdakwa Susilo Prabowo “Waktu itu sekitar tanggal 5 Juni 2018 sepulang dari Jakarta bersama Susilo. Sekitar jam 09.00 pagi, saya bangun dan melihat HP saya ada miscall, ternyata itu dari Samanhudi, kemudian saya telepon dan saya tanya, Kamu tadi telepon saya, ada apa?. Dia bilang enggak, Saya mau tanya Mbah ke mana, maksudnya Pak Susilo. Dia ingin ketemu dengan Pak Sus,” kata saksi Menurut saksi, dirinya di telepon oleh Samanhudi Anwar karena terdakwa Susilo Prabowo saat dihubungi oleh Samanhudi namun tak ada jawaban. “Katanya ingin ketemu aja  terus dia bilang, kalau jadi saya ajak ya, terus saya bilang ya nggak apa-apa,” kata saksi kemudian. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2muN9GB0unLCroZzq85R3ZFdzhQvUSjpRSz53HgMrL6DbT2Cqp2gBPZ20cSIz-_Hxly32V1Q2AebiUqCwLdjoUcRnD9pmPjJX5fC5vwZa87rMOZ32LGCvSooJCXSXwPfe97JUhTGazoc/s1600/IMG20180920105347.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2muN9GB0unLCroZzq85R3ZFdzhQvUSjpRSz53HgMrL6DbT2Cqp2gBPZ20cSIz-_Hxly32V1Q2AebiUqCwLdjoUcRnD9pmPjJX5fC5vwZa87rMOZ32LGCvSooJCXSXwPfe97JUhTGazoc/s640/IMG20180920105347.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Terkait uang sebesar Rp1.5 milliar dari terdakwa untuk Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar  melalui dirinya, tak disangkalnya. Menurut terdakwa, berpa jumlah uang yang dititipkan terdakwa untuk Wali Kota melalui dirinya, tak diketahuinya karena dibungkus dalam kardus. Saksi baru mengetahui jumlah uang sebear Rp1.5 milliar saat ditangkap KPK. “Saya tidak tau jumlahnya berapa. Saya tau saat dibuka KPK di rumah Pak Sus. Waktu ditanya uang itu untuk siapa, saya jawab untuk Wali Kota,” kata saksi. Namun karena keterangan saksi dalam persidangan dianggap tidak sesuai dengan BAP, JPU KPK pun membacakan isi keterangan saksi pada saat dipenyika KPK, yang mengatakan bahwa  Samanhudi Anwar menyampaikan terhadap Susilo Prabowo terkait proyek SMPN 3 Blitar, dengan mengatakan, saya butuh uang komplit. Dan oleh oleh Susilo Prabowo alias Embun menjawab, berapa totalnya. Kemudian oleh Muhammad Anwar menelepon Cholis selaku Kepala Dinas Kominfo yang menanyakan jumlah Pagu proyek SMPN 3 Kota Blitar. Kemudian menelepon Hermansyah Permadi Kepala Dinas PU Kota Blitar, dan Hermansyah mengatakan total 23 (23 milliar rupiah). Pak Samanhudi menelepon Sidik, Kepala Dinas Pendidikan dan menanyakkan anggaran, dan dijawab nggak itu keliru. Tepon yang dilakukan Samanhudi Anwar saat itu dispeaker sehingga saya dan Susilo Prabowo mendengar. Samanhudi Anwar menyampaikan terhadap Susilo, “betul ya 23 besok saya minta dulu ya yang 8 persen, sisanya terserah nanti untuk dibagi-bagi ke Kepala Dinas. Kemudian Susilo Prabowo mengatakan untuk yang tukar guling SPBU aja belum ditandatangani, dan dijawab Samanhudi ya besok saya tanda tangan. Samanhudi Anwar mengatakan kepada Susilo Prabowo bahwa uang yang yang besok supaya dititipkan ke Totok (maksudnya saksi Bambang Purnomo). “Sekitar pukul 07.00 saya dan Susilo Prabowo pulang dari rumah Dinas Wali Kota. Dalam perjalanan, Pak Sus mengajak saya makan malam. Selama dalam perjalanan Susilo Prabowo bercerita tentang tukar guling SPBU kebun rakyat.  Pada saat itu Pak Sus mengatakan dia bingung kenapa sampai saat ini surat itu belum ditandatangani oleh Samanhudi, pada hal semua sudah beres,” kata saksi Uang yang dititipkan Susilo Prabowo untuk Walikota Blitar Samanhudi Anwar melalui saksi, tidak langsung diserahkan. Karena atas permintaan terdakwa yang meh]gatakan kepada saksi, agar jangan diseraahkan dulu sebelum dihubungi. “PaK Sus mengatakan jangan diantar dulu kalau tidak ditelepon. Saya tunggu sampai jam 04.00 tidak ada telepon. Kemudian sekitar jam 06.00 saya ditelepon Pak Sus agar uang itu saya antar lagi ke dia katanya karena ada KPK,” Sementara dari keterangan saksi Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar terungkap, bahwa proyek jalan di Kota Blitar hampir seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa, karena perusahaan terdakwa dianggap salah satu terbear di Kota Blitar. Namun proyek yang didaptkan oleh terdakwapun sengaja dibuat dengan cara licik dan kotor, karena Kepala Dinas PU ini membuat spesifikasi yang hanya menguntungkan perusahaan terdakwa. “Kalau proyek jalan di Kota Blitar sebahagian dikerjakan oleh terdakwa. Penentuannya, saat kami menyusun spek, kami membuat persyaratan-persyaratan umum yang bisa memberi peluang kepada Pak Susilo untuk memenangkan proyek itu, karena Pak Susilo adalah kontraktor yang besar di Kota Blitar. Persyaratan itu adalah seperti peralatan teknis dan aspal, karena yang kami tahu hanya Pak Susilo yang punya. Misalnya Damp Track yang harus ukurannya sekian. Itu sudah berjalan sejak 2016 dan 2017. Kalau 2018 belum ada kegiatan,” kata saksi Keterangan saksi ini terlihat seperti orang bingung dan ketakutan. Apakah karena takut akan dijadikan tersangka atau karena memang benar-benar bingung ? Karena keterangan saksi Hermansyah Permadi terkesan berbelit-belit, JPU KPK pun menunjukkan buku catatan milik saksi yang disita oleh penyidik KPK kepada Majelis Hakim. Dalam buku tersebut ada catatan-catatan saksi terkait proyek-proyek yang diberikan terhadap terdakwa dengan membuat persyaratan umum untuk memberi peluang kepada terdakwa  memenangkan proyek yang dimasksud. Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah pun menanyakan terkait isi BAP saksi yang mengatakan, ada pengaturan proyek-proyek di Kota Blitar. Namun hal itu dibantah oleh sakis. "Tidak Pak, kita punya satu forum. Itu ketika di awal diinformasikan kepada rekanan mengenai pekerjaan 2016 dan 2017, supaya mereka siap melakukan kegiatan sesuai prosedur yang berlaku, jadi PU  tidak melakukan pengaturan sendiri,” jawab saksi. Saat ditanya terkait fee yang diberikan terdakwa kepada Wali Kota? Saksi ini mengatakan tidak tau, karena itu urusan terdakwa dengan Wali Kota. Saat JPU KPK kembali membacakan isi BAP saksi, saksi [un akhirnya mengakui. “Wali Kota pernah mengatakan disalah satu forum terbuka yang mengatakan, kalau nanti ada Untung kemudian ingin berpartisipasi silahkan.  Acara di kantor PU, yang hadir itu kebanyakan  penyedia jasa. Menurut saksi Hermansyah, para rekanan di Kota Blitar termasuk terdakwa sering membrikan bantuan berupa duit dalam acara ulang taahun Kota Blitar maupun saat Hari Kemerdekaan. Saksi selaku Kepala Dinas PU Kota Blitar ini mengatakan, bahwa yang mengerjakan SMP Negeri 3 Blitar pada tahun 2017 adalah terdakwa. Namun terdakwa menatakan tidak tau berapa anggarannya karena tidak melihat domumen.  Saat ketua majelis hakim menanyakan terkait fee yang diminta saksi terhadap terdakwa atas tanah urug gedung Stadion dan kesenian tahun 2018 agar diberikan terhadap saksi, dan jangan ke Wali Kota.  "Maksud saya seperti ini Pak, kalau ada yang berpartisipasi supaya langsung diserahkan terhadap kami untuk mendukung kegiatan, namun apa yang diminta oleh saksi belum diberikan oleh terdakwa,” kata saksi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8elyPJqWhz27R7OMDvZq6DSv6uWrREnuMG2LCVXn1g_CHt4e3afwwNG9VccMVq66BdEWICojZoGqY54b-IkXT_S5hcpAl1cpvt591KZK-f_xvlvqtq-Ia0qz-qLDILkmvYun-Xjf1QiA/s1600/IMG20180920105514.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8elyPJqWhz27R7OMDvZq6DSv6uWrREnuMG2LCVXn1g_CHt4e3afwwNG9VccMVq66BdEWICojZoGqY54b-IkXT_S5hcpAl1cpvt591KZK-f_xvlvqtq-Ia0qz-qLDILkmvYun-Xjf1QiA/s640/IMG20180920105514.jpg" width="360" /></a></div>
 
Terkait dengan uang pinjaman sebesar 250 juta rupiah yang dipinjam oleh saksi terhadap terdakwa, menurut saksi bahwa uang itu dipergunakan untuk biaya pembebasan lahan. Alasannya, karena anggaran belum turun sehingga dan juga saran dari Walikota. "Pemilik tanah waktu itu minta DP, sementara admistrasi kita saat itu masih dalam proses, masih lama itu juga atas petunjuk Walikota, sehingga saya berinisiatif untuk meminjam talangan pada Pak Susilo" kata saksi Saksi selanjutnya adalah Turka Mandoko, Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemkot Blitar sekaligus sebagai PPK pada proyek pekerjaan pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar tahun 2017. Dari keterangan saksi ini terungkap, bahwa pembangunan gedung SMPN 3 Blitar tidak sesuai dengan spesifikasi serta terdapat beberapa Item yang tidak dikerjakan oleh terdakwa, namun pembayaran sudah dilakukan 100 persen. Alasan saksi untuk membayar adalah atas keterangan dari Konsultan dan PPHP (Panitia Hasil Pekerjaan). “Ada temuan BPKP dan Insfektorat atas pekerjaan gedung SMPN 3 yang tidak sesuai dengan Spesifiks. sehinnga dalam rekomdasi Insfektorat maupun BPKP mengatakan, supaya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp150 juta dan denda sebesar Rp94 juta. Alasan saya untuk membayar 100 persen atas keterangan Konsultan dan PPHP,” kata saksi. Kasus ini bermula pada akhir tahun 2015, bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2016, Sutrisno atas perintah Syahri Mulyo, membuat pembagian proyek infrastuktur pada Dinas PUPR diberikan kepada beberapa penyedia barang/jasa  diantaranya ke terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra. Pembagian proyek tersebut, kemudian diberikan oleh Sutrisno kepada terdakwa Susilo Prabowo alias Embun dan Sony Sandra. Dan sebagai kompensasi atas pembagian proyek itu, terdakwa bersedia untuk memberikan fee kepada Sutrisno dan Syahri Mukyo. Pada saat pelelangan, terdakwa Susilo Prabowo dan Sony Sandra mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Sutrisno, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat, antara terdakwa dengan Sony Sandra, karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada Sony Sandra, demikian pula sebaliknya. Terdakwa Susilo Prabowo mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepadanya, dengan menggunakan perusahaan miliknya, disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Oleh karena itu, pada pelelangan tahun anggaran 2016,  terdakwa mendapatkan 6 (enam) proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp75.358.672.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu mpiah). Proyek tersebut yakni ; 1. Peningkatan jalan ruas jalan Sumberdadap-Apakbrondol, ruas jalan Apakbrondol-Plandirejo, ruas jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp18.795.455.000 berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas jalan Kidangan-Purworejo (lanjutan), ruas jalan Gambiran -  Penampihan, ruas jalan Gandong-Sanan, dan ruas jalan Pagerwojo-Bendungan senilai Rp18.298.273.000  berdasarkan kontrak tanggal 01 Juli 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi.  3. Kemudian peningkatan jalan (overlay) ruas jalan Srikaton-Kaliboto, ruas jalan Jelipicisan, ruas jalan Sanggrahan-Junjung, ruas jalan Gondang-Dukuh, ruas jalan Punqu-Picisan, jalan Oerip Soemoharjo, Jalan I Gusti Ngurah Rai Gg. 8, Pembangunan konstruksi hotmix kawasan Gor Lembu Peteng senilai Rp18.965.669.000 berdasarkan kontrak tanggal 04 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Overlay Jl.Hasanudin III, Jl.Pahlawan I-II-III & V, JI. P. Sudirman IV, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ringin Pitu, Jl. M. Sujadi I, ruas Jl. Bangoan Selatan, Jl. Mastrip I, ruas Jl. Plosokandang-Tunggulsari senilai Rp8.046.963.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi, 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczRVV1VCLX07aJrA_LeX-WIjI8zge5RXeQSI8H0NvUuljPJzGSW04grQcU047Q5MWvmhVduhu3db8brY1FgYCkpnqZcpNxzQqTn91ML3K-FoOFxWXEv5Qtz0-7HqqGER4UmsVDT6LVF8/s1600/IMG20180913114953.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="518" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczRVV1VCLX07aJrA_LeX-WIjI8zge5RXeQSI8H0NvUuljPJzGSW04grQcU047Q5MWvmhVduhu3db8brY1FgYCkpnqZcpNxzQqTn91ML3K-FoOFxWXEv5Qtz0-7HqqGER4UmsVDT6LVF8/s640/IMG20180913114953.jpg" width="431" /></a></div>
 
5. Proyek Overlay ruas jalan Karangrejo-Catut senilai Rp5.211.198.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 6. Overlay ruas Jl. Tunggangri-Betak, Jl. Tawang-Pagersari, JI. Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp6.041.114.000 berdasarkan kontrak tanggal 14 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. Bahwa pembagian proyek yang dilakukan oleh Sutrisno dan Syahri Mulyo pada tahun 2016, dilanjutkan juga untuk tahun 2017 dan 2018 yang diberikan untuk terdakwa Susilo Prabowo dan Soni Sandra sebelum proses lelang dimulai. Begitu juga dengan terdakwa, yang mengikuti prosese lelang di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun 2017 dan 2018, terlebihdahulu memberikan fee seperti tahun 2016. Dan terdakwa hanya mengajukan penawaran terhadap proyek pekerjaan yang didapatkannya dengan menggunakan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta lelang Pada tahun anggaran 2017, terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) proyek infrastruktur jalan dan jembatan, dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp40.393.643.000 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;  1. Peningkatan jalan ruas Jalan Cuwiri-Pagerwojo senilai Rp3.759.023.000  berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 Yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 2. Peningkatan jalan ruas Jalan Karangtalun-Ngubalan senilai Rp4.931.487.000 berdasarkan kontrak tanggal 07 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT . Tata Karunia Abadi. 3. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Jalan Pucanglaban-Molang senilai Rp3.364.903.000  berdasarkan kontrak tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 4. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Sambitan-Bono, ruas Jalan Besuki-Keboireng dan ruas Jalan Pakisrejo-Tumpakmergo senilai Rp6.089.714.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. 5. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Punjul-Picisan, ruas Jalan Gendingan-Boro, ruas Jalan Desa Sukowiyono dan ruas Jalan Jarakan Mojoarum senilai Rp4.773.500.000 berdasarkan kontrak tanggal 20 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi - PT. Roro Gendhis (KSO),; 6. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Plandaan, ruas Jalan BagoPlosokandang, ruas Jalan Supriadi IV (Pasar Pring), ruas Jalan Yos Sudarso III (lap. Pasar Pahing) dan ruas Jalan Gebang-Sanan senilai Rp5.214.146.000 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 7. Peningkatan jalan (hotmix) ruas Jalan Desa Tapan, Desa Tunggulsari, dan Desa Bangoan senilai Rp2.992.349.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 13 September 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3HzdWa1oYvMYwLhM0BMOPHtbVfCn9P8jhVJCMEiVb18jtcwnFfYYePpx7jyvUpV0Dg6ok77Qx0syqJL2QNYtzmOX4i1MG3dAaiFRb_GV3hhI46B_gK4DxtM7trdDxmbyx6aIpfDucT-I/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3HzdWa1oYvMYwLhM0BMOPHtbVfCn9P8jhVJCMEiVb18jtcwnFfYYePpx7jyvUpV0Dg6ok77Qx0syqJL2QNYtzmOX4i1MG3dAaiFRb_GV3hhI46B_gK4DxtM7trdDxmbyx6aIpfDucT-I/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" /></a></div>
8. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan KarangtaIun-Ngubalan(lanjutan), Jalan Desa Ketanon, ruas Jalan Bangoan-Tapan, dan Jalan Desa Ringinpitu senilai Rp4.820.168.000 berdasarkan kontrak tanggal 25 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Bumi Megah,; 9. Pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Bandung-Besuki dan ruas Jalan Tanggunggunung-Tumpakmergo senilai Rp4.448.353.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak tanggal 12 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa Susilo Prabowo mendapatkan 6 (enam) proyek Infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai kontrak seluruhnya Rp31.067.134.000,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1. Pelebaran jalan ruas Jalan Karangrejo-Sendang senllal Rp7.895.999.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunla Abadi,; 2. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Pulosari-Sumberejo Kulon, ruas Jalan Plosokandang-Tanjungsari, ruas Jalan Serut-Kepuh, ruas Jalan Hasanudin-Kapten Kasihin, ruas Jalan Desa Plandaan dan ruas Jalan Desa Ketanon senilai Rp5.265.440.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi. 3. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Kedungsoko-Gondang, ruas Jalan Panglima Sudirman Gg. I dan II, ruas Jalan Basuki Rachmad Gg. I, ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas Jalan Bulusarl senllai Rp4.271.026.000,00 berdasarkan kontrak tanggal 29 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah,; 4. Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Ngantru-Padangan senilai Rp4.767.800.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mel 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Jala Buml Megah. 5. Pelebaran jalan ruas Jalan Panjerejo-Selorejo senilai Rp3.936.866.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tata Karunia Abadi; 6.  Peningkatan jalan (overlay) ruas Jalan Karangtalun-Tumpaknongko senilai Rp4.930.003.000 berdasarkan kontrak tanggal 23 Mei 2018 yang dibicarakan oleh PT. Jala Bumi Megah. Sebagai kompensasi dari proyek-proyek tersebut, terdakwa Susilo Prabowo atas permintaan Sutrisno memberikan fee pada saat pembahasan anggaran diawal tahun, dengan rincian ;  1. Pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; 2. Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp500 juta,; 3. Pada November 2016 sejumlah Rp2.250 milliar, yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali,; 4. Dan pada tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp1.700 milliar,; 5. Serta pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp700 juta. Aatu sebesar Rp5.650 milliar sejak November 2015 hingga Desember 2016. Selanjutya Sutrisno menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Syahri Mulyo melalui Sukarji, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, dan Yamani selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sebesar Rp500 juta pada setiap pembahasan anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sehingga total duit “haram” yang diberikan ke Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp1.5 milliar sejak tahun 2016 hingga 2018 atau setiap tahunnya sebesar Rp500 juta. Duit “haram” sebesar Rp4.150 milliar lagi diberikan Sutrisno kepada anggota DPRD Kabupaten Tulungagung atas perintah Bupati Syahri Mulyo, guna memperlancar proses pembahasan anggaran APBD. Selain ke anggota DPRD, juga diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan dan aparat penegak hukum (APH) guna mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, serta sebahagian lagi dipergunakan Sutrisno untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, pada bulan Januari 2018, Syahri Mulyo meminta sejumlah uang kepada Sutrisno untuk kepentingan operasional persiapan mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)  Kabupaten  Tulungagung tahun 2018. Sutrisno pun memberikan uang sejumlah Rp1 milliar di Pendopo Tulungagung, yang bersumber dari terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1g_EFT0vKZOOm4Ad4R6Z0ub7qR6-szy1X9qPJNJNhDV-Txn5xoarr2IPiLpOQn1m3L2kuN3KUcaiYj3zI7Y0vUR8bSEigWHOGLocxUAN6OaaqW3ad3Ek0i1xfDIpmv981fFtQvizZbK8/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1g_EFT0vKZOOm4Ad4R6Z0ub7qR6-szy1X9qPJNJNhDV-Txn5xoarr2IPiLpOQn1m3L2kuN3KUcaiYj3zI7Y0vUR8bSEigWHOGLocxUAN6OaaqW3ad3Ek0i1xfDIpmv981fFtQvizZbK8/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div>
Pada sekira Bulan Maret-April 2018, Syahri Mulyo kembali memerintahkan Sutrisno untuk meminta uang sejumlah Rp4 milliar kepada terdakwa untuk biaya operasional kampanye Syahri Mulyo yang akan mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan untuk memudahkan penerimaan uang, Syahri Mulyo memerintahkan Sutrisno untuk memperkenalkan terdakwa dengan Agung Prayitno yang merupakan orang dekat Syahri Mulyo. Atas perintah Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018, Sutrisno menghubungi terdakwa sekaligus memperkenalkan Agung Prayitno kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari Syahri Mulyo untuk biaya  kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018. Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikannya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno untuk ke rumah terdakwa mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Sesampainya Agung Prayitno di rumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang kepada Agung Prayitno sejumlah Rp500 juta. Uang tersebut kemudian diberikan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo di rumahnya Pada tanggal 30 Mei 2018, terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Agung Prayitno guna mengambil uang permintaan Syahri Mulyo di rumah Terdakwa. Sesampainya Agung Prayitno dirumah terdakwa di Blitar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh Agung Prayitno kepada Syahri Mulyo dirumahnya. Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno dan diminta agar memberikan uang kepada Syahri Mulyo tidak secara bertahap karena Syahri Mulyo sedang membutuhkan banyak uang untuk Pilkada. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa dirinya kesulitan menarik uang dari bank dalam jumlah besar karena  diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun terdakwa tetap akan memberikan uang tersebut dengan keterangan transaksi (underlyng transaction) yang disamarkan ketika penarikan uang dari bank. Pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa dihubungi oleh Agung Sutrisno untuk mengambil uang permintaan Syahri Mulyo. Atas penyampaian Agung Sutrisno, terdakwa mengarahkan agar Agung Sutrisno datang ke rumah terdakwa pada sore hari, dan menitipkan uang sejumlah Rp1  miliar kepada Andriani yang merupakan istri terdakwa, untuk diberikan kepada Agung Sutrisno. Sesampainya dirumah terdakwa, Agung Sutrisno menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya sudah di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah dititipkan pada istrinya (terdakwa). Selanjutnya Andrinani  memberikan uang  sebesar Rp1  miliar tersebut kepada Agung Sutrisno. Selain memberikan “Embun” alias duit kepada Syahri Mulyo, terdakwa Susilo Prabowo alias Embun, juga memberikan “Fulus” terhadap Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, yakni ; Pada awal tahun 2016, Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Blitar membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Muh. Samanhudi Anwar. Selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar membuat pembagian atau pengalokasian proyek-proyek tersebut kepada beberapa penyedia barang/jasa diantaranya  terdakwa Susilo Prabowo alias Embun. Pembagian atau pengalokasian proyek tersebut kemudian diberitahukan kepada terdakwa dan memberikan pengarahan kepada Hemansyah Permadi terkait proyek yang akan diberikannya terhadap terdakwa dan penyedia barang/jasa lainnya. Arahan tersebut kemudian ditindaklanti oleh Hemansyah Permadi dengan memberikan tanda pada daftar proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu, Hemansyah Permadi juga mengundang beberapa penyedia barang/jasa diantaranya terdakwa, Henryn Mulat, Sukamto, Sukarso dan perwakilan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dalam pertemuan itu, Hemansyah Permadi membagi proyek-provek yang di Dinas PUPR kepada beberapa penyedia barang/jasa termasuk sendiri. Sehingga pengaturan pemenang lelang tidak perlu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena masing-masing penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, sebaliknya para  para penyedia barang/jasa tidak akan melakukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan kepada penyedia balang/jasa lainnya. Pada saat pelelangan, terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek-proyek yang telah ditentukan oleh Muh. Samanhudi Anwar dan Hermansyah Permadi, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat karena terdakwa tidak akan mengajukan penawaran terhadap   pekerjaan yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa lainnya. Terdakwa mengajukan penawaran terhadap proyek yang telah diberikan  kepadanya dengan menggunakan perusahaan miliknya disertai dengan peserta pendamping yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa sendiri. Pada awal tahun 2018, Muh. Samanhudi Anwar kembali melakukan pembagian atau pengalokasian proyek kepada terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Proyek yang dialokasikan kepada terdakwa adalah proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Blitar senilai Rp796.078.767,33 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Guna memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Muh. Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Muh. Samanhudi Anwar menunjuk terdakwa sebagai penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan proyek Pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018. Guna meyakinkan terdakwa, selanjutnya Muh. Samanhudi Anwar menghubungi Moch. Aminurcholis selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Mohammad Sidik selaku Kepala Dinas Pendidikan, menanyakan mengenai ketersediaan dan jumlah anggaran untuk pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018. Atas pertanyaan Muh. Samanhudi Anwar, selanjutnya Mohammad Sidik menginformasikan bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar menyerahkan uang sejumlah Rp1.5 milliar   kepada Muh. Samanhudi Anwar. Setibanya di rumah Bambang Purnomo alias Totok, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Bambang Purnomo alias Totok. Dan guna menghindari perbuatannya dipantau oleh aparat penegak hukum, terdakwa menyampaikan kepada Bambang Purnomom alias Totok,  agar tidak menghubungi Muh. Samanhudi Anwar dengan menggunakan sarana telepon atau Hand Phone. Pemberian uang oleh terdakwa, karena Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban Syahri Mulyo, Sutrisno dan Muh. Samanhud Anwar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur $le Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentEng Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang' Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terkait keterlibatan beberapa pihak dalam kasus ini, menurut JPU KPK akan mempelajarinya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sedang bergulir. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Adalah Mantan Preman, Terungkap di Sidang Korupsi Suap Dua Kepala Daerah

berita korupsi .co - “Siapa yang tidak kenal Samanhudi (Muh. Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar.Red), Dia adalah mantan Preman”. kata Bamb...

Para Terdakwa ANggota DPRD Kota Malang Mulai Mengakui Menerima Uang “Suap”

03.48 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNiRf-kiLNR5_gu6EpxHJ5xulq3BX3CTxumcKnXsrg07f0ao2GLzEAMWDqsA1LV7corwtjQCtJv9kFjNac_76ijKwi4EB1Vvz9XXBExhZYCj0G4c6DKWZJ6OJV4qomnU4aduCQhkfPkzk/s1600/IMG20180919160841.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="850" data-original-width="478" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNiRf-kiLNR5_gu6EpxHJ5xulq3BX3CTxumcKnXsrg07f0ao2GLzEAMWDqsA1LV7corwtjQCtJv9kFjNac_76ijKwi4EB1Vvz9XXBExhZYCj0G4c6DKWZJ6OJV4qomnU4aduCQhkfPkzk/s640/IMG20180919160841.jpg" width="359" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ya’quban Ananda Gudban</td></tr>
</tbody></table>
#JPU KPK Andi Kurniawan : Kami akan membuktikan pada saat pemeriksaan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban# 
bertakorupsi.co - Satu persatu para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang yang terjerat dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 mulai mengakui, telah menerima uang “suap” dengan istilah uang Pokir, uang sampah dan uang 1 persen dari total anggaran Pemkot Malang TA 2015 yang dalam pembahasannya pada November - Desember 2014, agar pembahasan APBD itu berjalan lancar dan cepat. Mengakui telah menerima uang “suap” itu kembali terucap Abdul Rahman dan Imam Fauji yang juga terdakwa, saat keduanya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya dalam Jilid IV ini (Jilid V sebanyak 22 anggota DPRD masih ditahanan KPK), pada persidangan yang berlangsung, pada Rabu, 19 September 2018.   
 
 Dan uang Pokir (Pokok pokok pikiran) inilah yang menjadi “tiket termahal semasa hidup” bagi 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang untuk masuk penjara, termasuk Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono yang sudah divonis beberapa bulan lalu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sumber uang “haram” yang diterima seluruh anggota DPRD Kota Malang ini ada 3, yaitu uang Pokir sebesar Rp700 juta yang masing anggota antara 12.5 juta hingga 17.5 juta, dan uang sampah Rp300 juta masing-masing sebesar Rp5-10 juta, diterima pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang berlangsung  pada Juni - Juli 2015. Sementara uang sebesar Rp5.5 milliar atau 1 persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2015 pada saat pembahasan sekitar bulan November - Desember 2014, Masing-masing Ketua menerima Rp125 juta sedangkan setiap anggota Rp100 juta. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcaxweiExIlijjmRmDAcrcs3mj2TNCy5xDhLOQeIGDMsxBKcYjOLBxMxqkm0Xm4R-pu8Ju5BuL7pIH12gXEo02u6yZHkwpJF8dZ2jtx3xeCL3pOVgPG8bli9Kn2lT4jRFe-eJ0_V0-eAs/s1600/IMG_20180920_025224.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="645" data-original-width="850" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcaxweiExIlijjmRmDAcrcs3mj2TNCy5xDhLOQeIGDMsxBKcYjOLBxMxqkm0Xm4R-pu8Ju5BuL7pIH12gXEo02u6yZHkwpJF8dZ2jtx3xeCL3pOVgPG8bli9Kn2lT4jRFe-eJ0_V0-eAs/s640/IMG_20180920_025224.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Abdul Rahman (juga terdakwa)</td></tr>
</tbody></table>
Sehingga total duit “haram” dari Pemkot Malang yang dibagi-bagi seluruh anggota DPRD Kota Malang (sebanyak 45 orang) periode 2014 - 2019 sejak pembahasan APBD murni tahun 2014, dan APBD Perubahan sebesar Juni 2015 Rp6.5 milliar. Tujuan Pemkot Malang memberikan ‘duait “panas” itu Kepada DPRD Kota Malang adalah, supaya pembahasan APBD dan APBDP berjalan lancar tanpa ada hambatan. Namun yang menjadi “Tiket VVIP” bagi 41 anggota DPRD Kota Malang ini untuk meringkuk di Penjara adalah uang Pokir dan uang sampah. Sementara uang yang Rp5.5 milliar itu terungkap dalam persidangan pada saat Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono  diadili. Namun hampir semua anggota DPRD Kota Malang itu tak mengakui telah menerima sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini menjadi terdakwa. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie-5kBUONqw0UreEOqg2Dac__Ss1ZzH9m3W3W4ZsxnaS5946k3MKJ-10DFHtH-OQRQCb3AhG4gGew5yfobwBMmaY7qcCRYHyal5suwv5I7ezIPE5vsUVuduVsQ1Vx1tqg_ix8rH7mtgRE/s1600/IMG_20180920_025034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="645" data-original-width="850" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie-5kBUONqw0UreEOqg2Dac__Ss1ZzH9m3W3W4ZsxnaS5946k3MKJ-10DFHtH-OQRQCb3AhG4gGew5yfobwBMmaY7qcCRYHyal5suwv5I7ezIPE5vsUVuduVsQ1Vx1tqg_ix8rH7mtgRE/s640/IMG_20180920_025034.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Imam Fauji (juga terdakwa)</td></tr>
</tbody></table>
Apakah karena “Fulus” itu sudah habis atau karena ada seseorang yang menyarankan, agar para politikus ini jagan berkata jujur atau jangan mengakui ? yang pasti KPK telah “mengantongi jawabannya.  Pada Rabu, 19 September 2018, persidangan yang berlangsung diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Metua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, digelar dalam 2 session. Session I, JPU KPK Andi Kurniawan dan Dameria Silaban menghadirkan 1 orang saksi, yaitu Abdul Rahman dari Fraksi PKB untuk 12 terdakwa (terdiri dari dua perkara kasus yang sama) yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara). Sedangkan session ke II, mendengarkan keterangan saksi Imam Fauji untuk 6 terdakwa (terdiri dari 1 berkas perkara), yaitu 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  2. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 3. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 4. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 5. Abdul Rahman (Fraksi PKB). dan 6. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2j-CDT_ojKd1VNCLOpowqe7gNJjPvI4epATw9v8oHA5oB_yOBM5f9a7EVNf9a4L_zjmG4UFuN7yYkJP6dv9OLKHGckNjLf3HPVWq5RXZaDSEv5SAsCFUuIzXGkdmxoGh7ay_FpLSul7I/s1600/Terdakwa+Sulik+Lestyowati%252C++Abd.+Hakim%252C+Bambang+Sumarto%252C+Imam+Fauzi%252C+Syaiful+Rusdi%252C+Tri+Yudiani%252C+Terdakwa+Sprapto%252C+Sahrawi%252C+Mohan+Katelu%252C+Slamet%252C+H.M.+Zainuddin+AS%252C+Wiwik+Hendri+Astuti.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="850" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2j-CDT_ojKd1VNCLOpowqe7gNJjPvI4epATw9v8oHA5oB_yOBM5f9a7EVNf9a4L_zjmG4UFuN7yYkJP6dv9OLKHGckNjLf3HPVWq5RXZaDSEv5SAsCFUuIzXGkdmxoGh7ay_FpLSul7I/s640/Terdakwa+Sulik+Lestyowati%252C++Abd.+Hakim%252C+Bambang+Sumarto%252C+Imam+Fauzi%252C+Syaiful+Rusdi%252C+Tri+Yudiani%252C+Terdakwa+Sprapto%252C+Sahrawi%252C+Mohan+Katelu%252C+Slamet%252C+H.M.+Zainuddin+AS%252C+Wiwik+Hendri+Astuti.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sulik Lestyowati,  Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Terdakwa Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS, Wiwik Hendri Astuti</td></tr>
</tbody></table>
Dari keterangan kedua saksi, JPU KPK Andi Kurniawan menjelaskan, bahwa keduanya (Abdul Rahman dan Imam Fauzi) mengakui telah menerima uang Pokir, uang sampah dan uang 1 persen. Menurut JPU KPK Andi, bahwa saksi Imam Fauzi lebih jujur dari pada Abdul Rahman. Menurut JPU KPK Andi, Imam Fauzi menyatakan itu 1 persen, itu Pokir dan kemudian uang sampah. “Imam Fauzi mengatakan, Dia menerima 100 juta, sedangkan Abdul Rahma mengatakan hanya menerima Rp50 juta. Padahal keduanya sama-sama satu Fraksi. Logikanya, berdua ini kan satu Fraksi Imam Fauzi dan Abdul Rahman. Tapi Abdul Rahman mengakui hanya menerima 50 juta sedangkan Imam Fauzi mengakui menerima 100 juta. Si Abdul Rahman sendiri adalah Komisi C yang membidangi masalah itu, masak yang membidangi hanya menerima lebih kecil daripada yang Imam Fauji, gak masuk akal kan,” JPU KPK Andi menjelaskan, dari keteraangan Abdul Rahman dan Imam Fauji dapat disimpulkan bahwa pembahasan APBD murni maupun APBD Perubahan itu sangat cepat sekali, berbeda dengan ketentuan pembahasan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 4 tahun 2015. “Yang pertama, untuk pembahasan APBD murni hanya 16 hari, padahal seharusnya 3 bulan 2 minggu belum termasuk ke provinsi, itu hanya pembahasan di Daerah atau Pemkot. Kemudian di APBD Perubahan yang selama ini kita istilahkan uang pokir, itu dipercepat hanya 8 hari, harusnya itu satu 2 bulan,” ucap JPU KPK Andi Saat ditanya, Apakah pembahasan itu lebih cepat atau dipercepat karena para anggota Dewan itu sudah menerima uang Pokir, uang sampah dan uang 1 persen? JPU KPK Andi mnejelaskan, ada kaitannya dan itu diperkuat percakapan antara Abdul Rahman dengan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD. “Ia, karena dari percakapan antara Abdul Rahman dengan Moch. Arif Wicaksono sudah jelas,  bahwa itu adalah percakapan untuk mempercepat persetujuan pembahasan APBD. Disitu juga dijelaskan, uang pokir juga uang sampah diterima yang tujuannya untuk mempercepat pembahasan,” kata JPU KPK Andi kemudian. “Dan realitanya memang pembahasan itu cepat sesuai keterangan saksi, yang harusnya untuk APBD murni ada 3 bulan 2 minggu menjadi 16 hari, dan untuk APBD Perubahan arusnya 2 bulan menjadi 8 hari,” lanjut JPU KPK Andi Ditanya lebih lanjut terkait dengan salah satu terdakwa, yaitu  Ya’quban Ananda Gudban yang dari awal bahkan sampai hari ini tidak menerima tak setia menerima titik dari saksi-saksi yang anda hadirkan Apakah dari keterangan saksi ini mengatakan 45 anggota DPRD menerima uang pokir dan uang sampah dan 1 persen itu ? 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg8zgVGqPbYPk83W-vZUY083WLvgNpqaYoFplc3TnQL4xMn7WsMnn5zMSPbDA5atmHRVWbu0iio-yBCfANU6FHXpWDX9jz9hQHHhojinZ4FpAC7i0ZfnaCNo_Y3oTeDYTy2iFgEG-_A10/s1600/IMG20180919120037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="850" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg8zgVGqPbYPk83W-vZUY083WLvgNpqaYoFplc3TnQL4xMn7WsMnn5zMSPbDA5atmHRVWbu0iio-yBCfANU6FHXpWDX9jz9hQHHhojinZ4FpAC7i0ZfnaCNo_Y3oTeDYTy2iFgEG-_A10/s640/IMG20180919120037.jpg" width="640" /></a></div>
Menanggapi hal itu, JPU KPK Andi Kurniawan menjelaskan, bahwa terkait persidangan yang berlangsung hari ini, JPU KPK hanya focus untuk pembuktian mengenai percepatan pembahasan APBD “Kami hanya fokus membuktikan bahwa pembahasan dipercepat tanpa ada yang protes, bahkan  kritikan-kritikan yang mereka sampaikan itu tidak ada saat kita menunjukkan barang bukti. Jadi tidak ada kritikan pada saat pembahasan itu karena semuanya menerima,” kata JPU KPK Andi. JPU KPK Andi menegaskan, terkait terdakwa Ya’quban Ananda Gudban akan dibuktikan pada saat pemeriksaan sebagai terdakwa. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4nrXkxaYHngRJshZT4D35Rr21CTtg3xDcDeWXJV6Mcr0_gwKZ5STJ7epkprbmOFfQDrQQqbysPm-oV8F23iR_Gz1I9OXhtwcjPfbcJmf6Qbqnx0x-D_cik-ObWelbItJmHWeT4C69Zk/s1600/IMG20180919120120.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="850" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM4nrXkxaYHngRJshZT4D35Rr21CTtg3xDcDeWXJV6Mcr0_gwKZ5STJ7epkprbmOFfQDrQQqbysPm-oV8F23iR_Gz1I9OXhtwcjPfbcJmf6Qbqnx0x-D_cik-ObWelbItJmHWeT4C69Zk/s640/IMG20180919120120.jpg" width="640" /></a></div>
ada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono. Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  Akibat dari perbuatan para anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam aksus ini,  JPU KPK menjeranya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (Rd1)

News Tipikor Para Terdakwa ANggota DPRD Kota Malang Mulai Mengakui Menerima Uang “Suap”

Ya’quban Ananda Gudban #JPU KPK Andi Kurniawan : Kami akan membuktikan pada saat pemeriksaan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban# berta ko...

Korupsi DD Rp174 Juta, Herry Suryanto Divonis 3 Thn Dari Tuntuntan 1.6 Thn

03.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaG7jLVdZw5AmZ2Ap9TLMOU1fTxKLEA2wP2f3KCN9iZzuuZafgEj25DeuMayNxVzwcnlgdtgg0oKTMiipmKxkY3Mv0UNfqQMwC82OxI36GkOxvB1GCcjrVsdVhtINPacHvhN4WRMcIpfA/s1600/IMG_20180919_225957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaG7jLVdZw5AmZ2Ap9TLMOU1fTxKLEA2wP2f3KCN9iZzuuZafgEj25DeuMayNxVzwcnlgdtgg0oKTMiipmKxkY3Mv0UNfqQMwC82OxI36GkOxvB1GCcjrVsdVhtINPacHvhN4WRMcIpfA/s1600/IMG_20180919_225957.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 19 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Korupsi lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan hal perlu mendapat apresiasi masyarakat penggiat anti Korupsi di Indonesia. Hukuman yang jatuhkan Majelis Hakim ini terhadap terdakwa Korupsi selaku Kepala Desa, akan menjadi contoh untuk memberikan hukuman pula terdahadap Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) maupun anggota Legislatif yang terjerat kasus Korupsi. Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock selaku anggota yaitu Dr. Lufsiana dan Samhadi.,SH.,MH, membacakan surat putusannya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Herry Suryanto, selaku Kepala Desa (Kades) Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam kasus Korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp174 juta tahun 2017. Terdakwa Herry Suryanto diadili karena menggunakan Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp174 juta untuk kepentingan pribadinya. Uang sebesar itu yang dinikmati terdakwa adalah berasal dari Anggaran APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2017 sebesar Rp 1,8 milyar yang terdiri dari Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Retribusi Pajak, yang seharusnya digunakan terdakwa sesuai peruntukkannya. Karena tak dapat mempertanggunjawabkan uang negara yang dikelola oleh terdakwa untuk pembangunan Desa, Kejari Sidoarjo pun menyeret terdakwa ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. Atas perbuatan terdakwa Herry Suryanto, JPU Kejari Sidoarjo menjeratnya dengan pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Pertimbangan JPU dalam surat tuntutannya, karena terdakwa Herry Suryanto telah mengembalikan semua kerugian negara sebesar Rp174 juta pada saat proses persidangan berlangsung. Selain itu, terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit. Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 19 September 2018) dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Herry Suryanto, membuat kaget terdakwa. Sebab tak mengira, kalau hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap dirinya jauh lebih berat ari tuntutan JPU. Dalam surat putusannya Majelia Hakim menyatakan, mengambil alih seluruh perkara atas nama terdakwa Herry Suryanto. Walaupun Majelis Hakim sepakat dengan JPU terkait pasal yang menjerat terdakwa. Namun Majelis Hakim dengan segala kewenangan dan keyakinan yang dimilikuNya, tak sependapat dengan JPU atas tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Herry Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupis sebagabaimana diancam pidana dalam pasal pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu yang memberatkan terdakwa Herry Suryanto menurut Majelis Hakim adalah, perbuatan terdakwa yang menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadinya, dan mengembalikan pada saat persidangan. Terdakwa pun dihukum 2 kali lebih berat dari tuntutan JPU yakni 3 tahun penjara. Sementara dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana selama 1 tahun dan 6 bulan. “Mengadili : Menyatakan terdakwa Herry Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupis sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; Menghukum terdakwa Herry Suryanto dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan dedan sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya maupun JPU, sama-sama menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Hakim Cokorda Gede Arthana kepada media ini mengatakan, Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuma tidak hanya berdasarkan surat dakwaa maupun surat tuntutan Jaksa. Namun menurut Cokorda, bahwa Majelis Hakim mempunyai keyakinan sendiri saat menjatuhkan hukuman yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. “Majelis Hakim mempunyai keyakaninan sendiri, yang bebas dari pengaruh manapun saat mengabil keputusan untuk menjatuhkan hukuman. Majelis Hakim tidak hanya perpedoman pada surat dakwaan maupun tuntutan Jaksa. Tetapi keyakinan Majelis Hakim bebas dari pengaruh manapun,” kata Hakim Cokorda tegas. (Rd1)

News Tipikor Korupsi DD Rp174 Juta, Herry Suryanto Divonis 3 Thn Dari Tuntuntan 1.6 Thn

berita korupsi .co - Rabu, 19 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdak...

Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) Dituntut 4 Tahun Penjara, Bagaimana 22 Anggota DPRD ?

05.01 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxkQpwdwpjzfIv2e4hKQ6xFGbgCv9SxJ9QLnWLhOqPEPbdpYilCpN5usB72-XZy01igETM53NzF3HoYylyoJ3AkPpUM0A2EnkTdH03f9SloHvsOoquzC4wKFBmvyA1AdmFfj3CqGNrjQU/s1600/Screenshot_2018-09-18-22-04-35-62.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxkQpwdwpjzfIv2e4hKQ6xFGbgCv9SxJ9QLnWLhOqPEPbdpYilCpN5usB72-XZy01igETM53NzF3HoYylyoJ3AkPpUM0A2EnkTdH03f9SloHvsOoquzC4wKFBmvyA1AdmFfj3CqGNrjQU/s640/Screenshot_2018-09-18-22-04-35-62.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Mas'ud Yunus</td></tr>
</tbody></table>
#JPU KPK : Semua anggota DPRD Kota Mojokerto menerima, tersangka atau tidak tergantung Pimpinan# 
beritakorupsi.co - Selasa, 18 September 2018, Terdakwa Mas’ud Yunus adalah Wali Kota Mojkerto periode 2013 - 2018 dituntut pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selam 4 tahun oleh JPU KPK, dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA)  2017, Pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018. Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu (Keempatnya sudah divonis pidana penjara) Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani Tertangkap Tangan KPK karena diketahui Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp26 millyar, serta tambahan komitmen fee besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto per  tahun, dengan realisasi per triwulan agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017 maupun APBD TA 2018. Kasus Korupsi Pembahasan APBD antara eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPR/D) yang mengatasnamakan demi masyarakat dan pembangunan daerah sepertinya hanyalah suatu pembodohan rakyat untuk menutupi “kebobrokan”, sebab dijadikan sebagai penambah penghasilan para dewan yang terhormat. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCAJY9OJqof5N97O_GHBI3-HZfX33zeYFfwiK3vjxvJHtK6zSwqVo_fus1QJTdlIp7kfBt-yMfTL-dc9jBphO7bDLbe0NSB4eVNqBCg5LEdGjC9sQmn2twMNF4HDgzfNHOSJDJKO34lCU/s1600/Terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCAJY9OJqof5N97O_GHBI3-HZfX33zeYFfwiK3vjxvJHtK6zSwqVo_fus1QJTdlIp7kfBt-yMfTL-dc9jBphO7bDLbe0NSB4eVNqBCg5LEdGjC9sQmn2twMNF4HDgzfNHOSJDJKO34lCU/s640/Terdakwa.png" width="640" /></a></div>
Anehnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) terkadang dianggap tebang pilih. Yang lebih anehnya lagi, para pelau Korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasan karena merugikan keuangan negara serta merusak perekonomian, banyak yang tak tersentuh hukum, yang justru pelanggaran hukum lainnya seperti pengendara lalulintas yang tidak membayar pajak tahunan yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah), justru dianggap lebih berbahaya sehingga dapat dipidana maupun ditilang oleh Kepolisian. Sementara kasus yang menyeret Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Kepala Dinas PUPR dan 3 Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Wali Kota Malang Moch. Anton, Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jaorot Edy Sulistyono dan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono termasuk 40 anggota DPRD Kota Malang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa (18 proses persidangan, dan 22 masih menunggu pelimpahan dari JPU ke Pengadila Tipikor Surabaya) karena semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang suap dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2017 dan pembahasan Perubahan APBD TA 2017. Dan bisa jadi, kasus yang menyeret 41 dari 46 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019,  akan “menular” ke DPRD Kota Mojokerto. Sebab, dalam dakwaan maupun tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa semua anggota DPRD Kota Mojokerto meneriam uang “haram” tersebut. Ketegasan lembaga anti rasuah ini pun kemali ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam penegakan hukum bagi pelaku Korupsi di Jawa Timur Khususnya di DPRD Kota Mojokerto yang disebutkan menerima uang “suap”. Sebanyak 25 orang anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 terdiri dari 8 Partai Politik  termasuk 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang sudah divonis terlebih dahulu, yaitu ; 1. PDIP (6 orang) : Purnomo (Ketua DPRD sudah divonis 4 tahun penjara), Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto,; 2. PKB (3 orang) : Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD sudah divonis 4 tahun penjara), Junaedi Malik,  Choiroiyaro,; 3. PAN (4 orang) : Umar Faru (Wakil Ketua DPRD sudah divonis 4 tahun penjara), Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi,; 4. DEMOKRAT (2 orang) : Deny Novianto, Udji Pramono,; 5. PKS (2 orang) : M. Cholid Firdaus Wajdi, Odiek Prayitno,; 6. PPP (2 orang) : Riha Mustafa, M. Gunawan,; 7. GOLKAR (3 orang) : Soni Basuki Rahardjo, Ardyah Santy, Anang Wahyudi,; 8. GERINDRA (3 orang) : Dwi Edwin Endra Praja,  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari, pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1p8FvQTB4X3ygfmF7f_6opk-Fvq4FC0YTbMjT5Q0x3zjeDrYqA9vN9zuQ5syV7ejpLuYysF6FPZ8lCVQbM9-DQYo7US4Xa90sC3z7LBoDuIxmVlSukaWOpYqog_oAgH4WmhtDmcxks_M/s1600/IMG20180918113843.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1p8FvQTB4X3ygfmF7f_6opk-Fvq4FC0YTbMjT5Q0x3zjeDrYqA9vN9zuQ5syV7ejpLuYysF6FPZ8lCVQbM9-DQYo7US4Xa90sC3z7LBoDuIxmVlSukaWOpYqog_oAgH4WmhtDmcxks_M/s640/IMG20180918113843.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam surat tuntutan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Ari karniasari,   Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat ( 1) ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Surat tuntutan untuk terdakwa Mas’ud Yunus dibacakan oleh JPU KPK diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu Paniytra Pengganti (PP) H. Tamjiz, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Mahfud., SH., MH. JPU KPK menyatakan, sehubungan dengan kedudukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Walikota Mojokerto periode Tahun 2013 - 2018 yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihan Kota Mojokerto, sudah barang tentu memiliki harapan besar agar terdakwa secara politis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat di wilayah Kota Mojokerto tersebut. Demikian juga dalam menjalankan amanah rakyat, terdakwa sebagai Walikota Mojokerto merupakan jabatan strategis, karena merupakan puncak kekuasaaan eksekutif di Kota Mojokerto terutama dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Kota Mojokerto yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance. Namun demikian, perbuatan terdakwa sudah barang tentu menciderai kepercayaan publik yang diberikan kepadanya, dan pada saat yang bersamaan semakin memperbesar “public distrust” kepada Penyelenggara Negara. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menghindarkan Pimpinan Daerah dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. “Dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami berpendapat tidak ditemukan adanya alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa (alasan pembenar), baik karena alasan undangundang ataupun hal-hal di luar undang-undang. Dengan demikian tidak terdapat alasan yang menghapus perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa syarat-syarat obyektif pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Pertama sebagaimana didakwakan kepada terdakwa Mas’ud Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,” kata JPU KPK.  JPU KPK menyatakan, adanya kesengajaan dari terdakwa bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang secara bertahap sebesar  Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaLQs6kLothyUgSq570oZ65kglNJ5vTblnCdRK40XQgba48UzYajq4Ix9sQSs_mu3vtXSqxAGsp9E1QJ0xU-mm-1RcJ2CveXlCYNtRRokFLLITUE8nlAB9iCPcMTgxr31X1ZXl58MgliM/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaLQs6kLothyUgSq570oZ65kglNJ5vTblnCdRK40XQgba48UzYajq4Ix9sQSs_mu3vtXSqxAGsp9E1QJ0xU-mm-1RcJ2CveXlCYNtRRokFLLITUE8nlAB9iCPcMTgxr31X1ZXl58MgliM/s640/IMG20170829101323_1.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa mengetahui, bahwa perbuatannya memberikan uang tersebut adalah terkait untuk memperlancar pembahasan KUA PPAS TA 2017, pembahasan APBD TA 2017, pembahasan APBD Perubahan TA 2017, maupun APBD TA 2018. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa diatas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016,  telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah) Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta Pada bulan Desember 2016, Terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq di rumah dinas Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26 miliar. “Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu,” ucap JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbSb3bltj4ygLk0GU4n-t89gm3U-wzmOaNdPXRIxJbIVNviiqzB2B0x3X8i-ALRSrUO_o5P2V5rEvbUfzN1ZurBCJA4UU9yVJftNit8ZPIfNU4HjzFmXh3Q9HjTtvptmnXbM_WFKUL12A/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbSb3bltj4ygLk0GU4n-t89gm3U-wzmOaNdPXRIxJbIVNviiqzB2B0x3X8i-ALRSrUO_o5P2V5rEvbUfzN1ZurBCJA4UU9yVJftNit8ZPIfNU4HjzFmXh3Q9HjTtvptmnXbM_WFKUL12A/s1600/1512527607286.jpg" /></a></div>
JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017 serta APBD TA 2018. “Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD,” kata JPU KPK Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta. “Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” kata JPU KPK mengungkapkan “Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017,” ungkap JPU KPK lagi JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdX1nWPqrSix0gtx0a3QfZzuzK4AMTlXUimxOYinJjiLxZe8ectzm0dUZasms-kx_UDsKDPs_HnJn75Sb8T_ib25RFP0Lew4tL2xxm9fdqyRAXgB0m_OYhf9tanqWVQh-4MXBco56K3B0/s1600/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdX1nWPqrSix0gtx0a3QfZzuzK4AMTlXUimxOYinJjiLxZe8ectzm0dUZasms-kx_UDsKDPs_HnJn75Sb8T_ib25RFP0Lew4tL2xxm9fdqyRAXgB0m_OYhf9tanqWVQh-4MXBco56K3B0/s640/Suyitno+Wakil+Wali+Kota+Mojokerto+%2528kanan%2529.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK membeberkan, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; 1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Deny Novianto, (Partai Demokrat), Udji Pramono (Partai Demokrat), M. Cholid Firdaus Wajdi (PKS), Odiek Prayitno (PKS), Riha Mustafa (PPP) dan M. Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica Maschur, Suyono, Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. 2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaedi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo  (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy, Anang Wahyudi Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat, Gusti Patmawati, Darwanto. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Dwi Edwin Endra Praja (Ketua Fraksi Gerindra), Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari “Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto,” ungkap JPU KPK Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut. Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari. “Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata JPU KPK Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.455.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), uang sejumlah Rp573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), uang senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya, apakah akan dilaksanakan atau tidak. sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. Bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat penanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana (recths vaar digings gronden maupun schuld uitsluitings gronden). Sehingga terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini, lanjut JPU KPK, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 tahun 1973 yang isinya, meminta agar untuk tindak pidana korupsi (sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana yang disebut dalam SE tersebut) dijatuhi hukuman yang berat. Dalam surat Edaran Mahkamah Agung mengharapkan, supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum, dan sejalan dengan kesimpulan Rapat Kerja Tehnis Gabungan (RAKERNISGAB) Mahkamah Agung yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogjakarta yang menyimpulkan “Penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia. Dengan demikian, untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi". Dan salahsatu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain adalah Tindak Pidana Korupsi. “Berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis di atas, maka kami selaku Penuntut Umum berkesimpulan; Bahwa terdakwa Mas’ud Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat ( 1) ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama,” kata JPU KPK JPU KPK melanjutkan, “Sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan yang sedang giat-giatnya melakukan upaya masyarakat pemberantasan korupsi ; Hal-hal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya. Mengenai perbuatan,  terdakwa berterus terang apa yang dilakukannya dan beIum pernah dihukum; Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan. “Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami Penuntut Umum dalam perkara ini, M E N U N T U T supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Mas’ud Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mas’ud Yunus berupa Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan; Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap terdakwa Mas’ud Yunus berupa pdncabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ucap JPU KPK diakhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya. “Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan atas tuntutan Jaksa,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede lalu menutup sidang, ayng akan dilanjutakan pada persidangan tanggal 25 September 2018. Usai persidangan, menurut PH terdakwa Mas’ud Yunus, Mahfud kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa tuntutan JPU KPK tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurutnya Nahfud, keterangan Wiwiet Febriyanto tidak dimasukkan JPU KPK sebegai keterangan saksi dalam surat tuntutan JPU KPK. “Tuntutan Jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan, diantaranya keterangan Wiwiet Febriyanto. Keterangannya dibawah sumpah,” kata Mahfud Wiwiet Febriyanto dalam kasus ini sudah divonis pidana penjara dan sudah berkeuatan hukum tetap. Sehingga keterangan saksi yang juga terpidana dalam kasus ini tidak mempengaruhi perbuatan terdakwa. Terpisah. Saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU KPK Iskandar, terkait keterlibatan 22 anggota DPRD Kota Mojokerto lainnya yang menerima uang “haram” itu, dan yang saat ini masih duduk di kursi Dewan kehormatan Kota Mojokerto. JPU KPK Iskandar mengakuinya, kalau semua anggota Dewan Kota Mojokerto menerima. Namun menurutnya, dijadikan tersangka atau tidak itu adalah tergantung Pimpinan KPK. “Semua menerima, tetapi apakah dijadikan tersangka atau tidak itu tergantung Pimpinan,” kata JPU KPK Iskandar. Saat ditanya lebih lanjut, apakah KPK akan menindaklanjuti keterangan terdakwa Mas’ud Yunus yang mengatakan, bahwa yang menyepakati adanya komitmen fee adalah Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto. Namun yang melaksanakan pemberian uang sebesar Rp1.4 milliar lebih adalah terdakwa, dengan alasan agar tidak ada sangsi dari pemerintah bila pembahasan APBD terlambat. Menanggapi hal itu, JPU KPK Iskandar megatakan, saat ini pihaknya hanya fokus pada perbuatan terdakwa. “Apakah KPK akan menindak lanjuti keterangan terdakwa?,” tanya wartawan media ini kemudian. Namun JPU KPK Iskandar hanya menjawabnya dengan senyuman. Apah senyuman itu pertanda ada penyidakan baru atau tidak ?. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) Dituntut 4 Tahun Penjara, Bagaimana 22 Anggota DPRD ?

Terdakwa Mas'ud Yunus #JPU KPK : Semua anggota DPRD Kota Mojokerto menerima, tersangka atau tidak tergantung Pimpinan# berita korup...

BERITAKORUPSI.CO

Akibat Pasal 55 KUHP Dalam Dakwaan JPU, PH Terdakwa Hadirkan Ahli Pidana

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Adalah Mantan Preman, Terungkap di Sidang Korupsi Suap Dua Kepala Daerah

Para Terdakwa ANggota DPRD Kota Malang Mulai Mengakui Menerima Uang “Suap”

Korupsi DD Rp174 Juta, Herry Suryanto Divonis 3 Thn Dari Tuntuntan 1.6 Thn

Wali Kota Mojokerto (Nonaktif) Dituntut 4 Tahun Penjara, Bagaimana 22 Anggota DPRD ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI