BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M Dari Total Rp23 M : Tiga Terdakwa Diadili, Satu Perkara Sedang Berlangsung, Satunya Segera Menyusul dan Satu Telah Inckrah

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPblqs1pupk7p2NckfGXCixNqzWqJUwsowrlkaq9bOF1l3QWFh8FjTTiuAshQpjiZ1gItGMnsS27BhvMCclTXNy1y11xyXZh38j_5j9vHNmpigsHZKc0YujxhuLlERzvHF2oDui1N1U9uJpOn6NLhIfO2GDTXueLa0ib4LFMxTqPxDgExEcEQJYOtkwxg/s1599/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPblqs1pupk7p2NckfGXCixNqzWqJUwsowrlkaq9bOF1l3QWFh8FjTTiuAshQpjiZ1gItGMnsS27BhvMCclTXNy1y11xyXZh38j_5j9vHNmpigsHZKc0YujxhuLlERzvHF2oDui1N1U9uJpOn6NLhIfO2GDTXueLa0ib4LFMxTqPxDgExEcEQJYOtkwxg/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Setelah sempat bebas karena Eksepsi Ketiga Terdakwa (Djunaidie, Joko Supriyono dan Eling Djatmiko) dikabulkan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat, 20 November 2026 karena ada kekeliruan penerapan Pasal, Kejari Bangkalan kembali melimpahkan Berkas Perkaranya setelah ada perbaikan dan saat ini kembali diadili. Ketiga Terdakwapun melalui Tim Penasehat Hukum-nya juga melakukan perlawanan atau Eksepsi untuk kedua kalinya. Akankah dikabulkan akan ditolak?. </span></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />“Kemenangan sesaat di ruang sidang hanyalah ilusi; ketika eksepsi mereka dikabulkan dan pintu sel terbuka, ternyata itu bukan akhir dari badai, melainkan jeda singkat sebelum ombak hukum yang lebih besar menghantam kembali."<br /><br />Mungkin kalimat diataslah yang tepat dalam perjalanan hukum bagi Djunaidie Bin H. Zuhri selaku Pemilik/Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dan Joko Supriyono, S.H., M.M. Bin Alm Wadji selaku Pelaksana Togas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 serta Eling Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 2020 yang sempat bebas menyandang gelar terdakwa kasus dugaan Korupsi penyalah gunaan dana Penyertaan Modal Usaha Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. PDSD BUMD  Pemkab Bangkalan sebesar Rp1.350.000.000 dan ketiganyapun keluar dari penjara setelah Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mengabulkan perlawanan (Eksepsi)-nya pada Jumat, 20 November 2026<br /><br />Ternyata hal itu bukanlah akhir dari perjalanan hukum bagi Djunaidie, Joko Supriyono dan Eling Djatmiko melainkan hanyalah sesaat. Sebab saat ini telah kembali menyandang gelar non akademik yaitu Terdakwa dalam perkara kasus dugaan Korupsi penyalah gunaan dana Penyertaan Modal Usaha Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. PDSD BUMD  Pemkab Bangkalan sebesar Rp1.350.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiW_SEPLvlT79Il0M5ycsypalPbHl07BKFLfgT5_tnSYHb-sHGUSNmV8w6npIyHiPz1SCP0nhmjHmPfej1-3X7J3Wr8CFREAQUwmeVQZ6B6PB17H2fpFXiFA2zyyREACmpI-Mh_7YrNnLGf7l-wfXgigaStQwYBU6-SpyKwan4gbp4IW9jsczFHOV49kA/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiW_SEPLvlT79Il0M5ycsypalPbHl07BKFLfgT5_tnSYHb-sHGUSNmV8w6npIyHiPz1SCP0nhmjHmPfej1-3X7J3Wr8CFREAQUwmeVQZ6B6PB17H2fpFXiFA2zyyREACmpI-Mh_7YrNnLGf7l-wfXgigaStQwYBU6-SpyKwan4gbp4IW9jsczFHOV49kA/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Rabu, 15 April 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Umu Lathiefah dan rekan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, kembali menyeret Djunaidie, Joko Supriyono dan Eling Djatmiko ke Pengdilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sebagai Terdalwa dalam perkara dugaan  Korupsi penyalah gunaan dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha Milik Daerah (PDSD BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. PDSD BUMD  Pemkab Bangkalan sebesar Rp1.350.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025<br /><br />Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 15 April  2026 adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap Ke- 3 Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum-nya masing-masing, yaitu Risang dan rekan. Kemudian Rateh serta Habibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya<br /><br />Kasus yang menyeret Terdakwa Djunaidie, Terdakwa Joko Supriyono dan Terdakwa Eling Djatmiko ini bermula pada tahun 2023, saat DPRD Kabupaten Bangkalan Membentuk Pansus BUMD Karena Uang sebesar Rp23 miliar raib yang mengalir ke beberapa perusahaan dan hasilnya direkomondasikan ke Kejari Bangkalan agar dilakukan memeriksa terhadap pihak PDSD BUMD, Pemda Bangkalan dan Notaris. <br /><br />Lalu Kejari Bangkalan pun menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan dan menetapkan beberapa orang Tersangka yang terdiri dari 4 perkara yang saling berkaitan, yaitu ;<br />Yang Pertama, kerugian negara sebesar Rp1,450 miliar dengan Tersangka yang saat ini sudah berstatus Terpidana 6 tahun dan 6 bulan penjara, yakni Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) milik BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinNKqJd-ZtFLo1C2-6M9emzXmfwB2FSrXrVlsPVCtPtu8JZl8gkjIWJl7EYCEV6McFKpIQ-crXNihiWG-YTmH49Haxh2RaEYHP-08UYhCelMx78UgArDAGVH0rfhRZkfFBQenym6nlgdI_KzOUXXKDuWuv4O1fjeGS7_87UpEI7OAGscNRDY0DHp2_F9E/s640/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinNKqJd-ZtFLo1C2-6M9emzXmfwB2FSrXrVlsPVCtPtu8JZl8gkjIWJl7EYCEV6McFKpIQ-crXNihiWG-YTmH49Haxh2RaEYHP-08UYhCelMx78UgArDAGVH0rfhRZkfFBQenym6nlgdI_KzOUXXKDuWuv4O1fjeGS7_87UpEI7OAGscNRDY0DHp2_F9E/w640-h288/3.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terpidana yang juga Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd</span></td></tr></tbody></table>Yang kedua, kergian negara sebesar Rp15 miliar dengan Tersangka atau 
Terdakwa (saat dalam proses hukum di pengadilan Tipikor Surabaya) 
sebanyak 4 orang, yaitu Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Plt. Direktur Utama
 Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) milik BUMD,; Sofiulloh Syarip, 
S.Pd.I, Direktur Umum PDSD Bangkalan 2019–2021 sekaligus Komisaris PT. 
Tonduk Majeng Madura; Abdul Kadir, Direktur Utama PT. Tonduk Majeng 
Madura, dan Uftori Wasit, Direktur PT. Tonduk Majeng Madura.<br /><br />Lalu
 yang ketiga dengan kerugian negaara sebesar Rp1,350 miliar dengan tiga 
Tersangka/Terdakwa, yaitu Djunaidie Bin H. Zuhri selaku 
Pemilik/Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dan Joko Supriyono, S.H., M.M. 
Bin Alm Wadji selaku Pelaksana Togas Direktur Utama Perusahaan Daerah 
Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 serta Eling 
Djatmiko, S.H., M.M. Bin Marwi (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas 
Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 
2020<br /><br />Dan keempat, masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan 
Negeri Bangkalan. Yang menurut JPU, masih menyidangkan perkara yang 
kedua dan ketiga terlebih dahulu.<br /><br />Namun yang menjadi 
pertanyaannya adalah; bagaimana dengan nasib Notaris Mohammad Komarul 
Arifin,; Zainul Hidayatul Kabir Selaku Kepala Divisi Perencanaan dan 
Keuangan Perusahaan Daeah Sumber Daya (PDSD),; Hj. RA. Sri Roeslinah 
Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman,; Abdul Hadi selaku Ketua Badan
 Pengawas PDSD,; Kamaruddin Sekretaris Badan Pengawas PDSD,; Ainul 
Hidayatul Ilma,; Nur Rudiansyah, dan Komariyah dalam perkara ini?<br /><br />Skandal
 Korupsi ini belum berakhir. Sebab Moh. Kamil dipastikan akan kembali 
diadili untuk ketiga kalinya dalam perkara korupsi penyertaan modal PDSD
 BUMD Bangkalan. Dalam perkara lanjutan tersebut, ia akan menjadi 
Terdakwa bersama dua Tersangka lain yang kini masih ditahan di Kejaksaan
 Negeri Bangkalan. <br /><br />Rentetan perkara ini menegaskan satu hal: 
kerusakan tata kelola BUMD Bangkalan bukan kesalahan tunggal, melainkan 
kegagalan sistemik yang memungkinkan korupsi dilakukan berulang kali, 
bahkan oleh pelaku yang sama karena kurangnya pengawasan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya kini, siapa saja pihak yang membiarkan, mengetahui, atau 
ikut menikmati aliran dana yang totalnya Rp23 miliar tersebut? Dan 
sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Bupati sebagai 
pemilik modal BUMD?<br /><br />Apakah KH. R. Abdul Latif Imron atau Ra 
Latif  mantan Bupati Bangkalan periode 2018-2023 yang saat ini menjalani
 hukuman pidana selama 9 tahun penjara di Lapas Sukamiskin Jawa Barat 
dalam kasus Korupsi jual beli jabatan akan terseret atau hanya 
dihadirkan sebagai Saksi?<br /><br />Sebab, salah satu pemilik saham 
terbesar di PT. Tonduk Majeng Madura adalah R. Abdul Latif Amin Imron 
sebanyak 51% saham (Rp510.000.000). Kemudian Siti Masnuri Rozali, S.Pd 
sebanyak 20% saham (Rp200.000.000); Abdul Kadir sebanyak 19% saham 
(Rp190.000.000); Uftori Wasit sebanyak 5% saham (Rp50.000.0 00), dan 
Sofiullah Syarip sebanyak 5% saham (Rp50.000.000); <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMx7zmmfxBYe29KB2RnGr3zapmLso9cjvZrgdhpxVLnlNA2ABf5QC2boavD9hjwgf2zEVxOSL7Ixd9mFTqF-m3W55MaGWZfz5hWuOHYrECV5vBrio6mXcQ34C_mTYdMjM2QhTLwd0chesSvEjJB8D8WJhYj6h65pXIlwRipDG7KD7T8r5OWMkLbYcA0Ak/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMx7zmmfxBYe29KB2RnGr3zapmLso9cjvZrgdhpxVLnlNA2ABf5QC2boavD9hjwgf2zEVxOSL7Ixd9mFTqF-m3W55MaGWZfz5hWuOHYrECV5vBrio6mXcQ34C_mTYdMjM2QhTLwd0chesSvEjJB8D8WJhYj6h65pXIlwRipDG7KD7T8r5OWMkLbYcA0Ak/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam surat dakwaan JPU diuraikan, bahwa Terdakwa JOKO SUPRIYONO, S.H., M.M. Bin Alm WADJI selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/1061/433.202/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bersama-sama dengan Saksi ELING DJATMIKO, S.H., M.M. Bin MARWI (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d April 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/130/Kpts/433.013/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2017-2020 dan Saksi DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) UD. Mabruq RMS dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 13230000306 tanggal 10 Oktober 2017 (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), <br /><br />Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dan hari Senin tanggal 18 Maret 2019, yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /> </div><div style="text-align: justify;">Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan Tindak Pidana, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum<br /><br />Bahwa Terdakwa JOKO SUPRIYONO, S.H., M.M. telah menyalahgunakan dana PD. Sumber Daya Kab. Bangkalan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang diberikan kepada Saksi DJUNAIDIE, kemudian dibuat seolah-olah untuk penyertaan modal kerjasama antara Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dengan Saksi DJUNAIDIE selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS, yang disetujui oleh Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, meskipun telah diketahui kerjasama tersebut dilaksanakan tanpa prinsip kehati-hatian bahkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bupati Bangkalan selaku KPM ataupun RUPS luar biasa, yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjobIhnSMWbSRjrW4xld5ny7Yg1QXu8pYilvylMlUSCdnJB3LKyXyM2mbM7Pffks_IJJDU2rMtg8g4kDrqjcHfIYRcP6KW1roMSxvdVe59al_RzsdIo9FYBp2VF5JHYdl2TvzL4Lhb9NGh6Sfq_yEUGSqa_6tUZxdqMjgnssRsOhHIUO68kjuwiHWgrjn0/s640/11..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjobIhnSMWbSRjrW4xld5ny7Yg1QXu8pYilvylMlUSCdnJB3LKyXyM2mbM7Pffks_IJJDU2rMtg8g4kDrqjcHfIYRcP6KW1roMSxvdVe59al_RzsdIo9FYBp2VF5JHYdl2TvzL4Lhb9NGh6Sfq_yEUGSqa_6tUZxdqMjgnssRsOhHIUO68kjuwiHWgrjn0/w640-h360/11..jpg" width="640" /></a></div>1.    Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 pencairan pertama sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dilakukan dengan cara Saksi ELING DJATMIKO menyerahkan cek beserta Form Transfer yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana, selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 Atas Nama PD. Sumber Daya, setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana tersebut ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS;<br /><br />2.    Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pencairan kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mekanisme sama seperti sebelumnya yakni Saksi ELING DJATMIKO menyerahkan cek beserta Form Transfer yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana, selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana melalui Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 An. PD. Sumber Daya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana tersebut ke Rekening BRI Nomor rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS;<br /><br />3.    Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pencairan ketiga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan cara Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE, dikarenakan saat itu Saksi Mariyatul Kiptiyah tidak masuk dan Saksi Zainul Hidayatul dan Saksi Nabila Putri belum bisa menggunakan MIB (Mandiri Internet Bisnis), sehingga saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan MIB (Mandiri Internet Bisnis) ke rekening An. DJUNAIDIE;<br /><br />Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa JOKO SUPRIYONO, S.H., M.M. kembali menyalahgunakan dana PD. Sumber Daya sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diberikan kepada Saksi DJUNAIDIE kemudian dibuat seolah-olah untuk penambahan modal kerjasama antara Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dengan Saksi DJUNAIDIE selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS, yang disetujui oleh Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, meskipun telah diketahui penambahan modal tersebut dilaksanakan tanpa prinsip kehati-hatian bahkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bupati Bangkalan selaku KPM ataupun RUPS luar biasa, yang dicairkan dengan cara awalnya pada hari Jum’at tanggal 15 Maret 2019 Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjzxoepdMNYvjrLipMOqCCnGvldaM7wxX7gqE181iKY_MlaZ8LY0xN67ioUSh9YIE1o9Vb5Dh2bZ3NRJe0G5RoqaoDkj6rPEZLSiuia2D0lng2u3UIS8b7QyEscfvLSeRW59qc2utupeozJL-1deTl1QF8mcOnIuQCc6Y5uu4mytTra30xEZfHuBvtjBI/s640/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjzxoepdMNYvjrLipMOqCCnGvldaM7wxX7gqE181iKY_MlaZ8LY0xN67ioUSh9YIE1o9Vb5Dh2bZ3NRJe0G5RoqaoDkj6rPEZLSiuia2D0lng2u3UIS8b7QyEscfvLSeRW59qc2utupeozJL-1deTl1QF8mcOnIuQCc6Y5uu4mytTra30xEZfHuBvtjBI/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Saksi Ainul Hidayatul diminta tolong oleh Saksi ELING DJATMIKO untuk mengkonfirmasi apakah uang tersebut sudah masuk atau belum, dan berdasarkan konfirmasi Saksi DJUNAIDIE mengatakan uang tersebut belum masuk sehingga Saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD Sumber Daya ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS atas dasar perintah dari Saksi ELING DJATMIKO, yang kemudian dana tersebut masuk ke rekening UD. Mabruq RMS pada tanggal 18 Maret 2019; yang bertentangan dengan:<br /> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:</div><div style="text-align: justify;">•   Pasal 4, yaitu :<br />-   Ayat (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,   </div><div style="text-align: justify;">    efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,  </div><div style="text-align: justify;">    kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;<br />-  Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola <span>    </span></div><div style="text-align: justify;"><span>    </span>secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat <span>    </span><span>    </span> </div><div style="text-align: justify;">    dipertanggungjawabkan.<br /><br />2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik </div><div style="text-align: justify;">    Daerah:<br />   • Pasal 3 Ayat (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau </div><div style="text-align: justify;">     pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan<br />-    Ayat (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat  </div><div style="text-align: justify;">     dilimpahkan  kepada pejabat perangkat daerah;<br />-   Ayat (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: huruf c </div><div style="text-align: justify;">      kerjasama.<br /><br />•    Pasal 7, pendirian BUMD bertujuan untuk :<br />     a.  Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;<br />     b.  Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu  </div><div style="text-align: justify;">       bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang </div><div style="text-align: justify;">       bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan<br />c.    Memperoleh laba dan/atau keuntungan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtdlIo6D1cOwvpbxhrtB_pqy4OOFF_PwRWWPRRg5-SxjcD6NaiIhct3oZFUWWc8hZflOfYSWPqsPxgx3PMR-5t4JUn9aSVdM9z93Vegln4TPmv0hy_ypMVmCw94dD6874uVFBplDNbWoI1u5XJD14sI2dVYpj-Utfr17DxuOO8H0gVJtXWJat8Cku9uwU/s1600/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtdlIo6D1cOwvpbxhrtB_pqy4OOFF_PwRWWPRRg5-SxjcD6NaiIhct3oZFUWWc8hZflOfYSWPqsPxgx3PMR-5t4JUn9aSVdM9z93Vegln4TPmv0hy_ypMVmCw94dD6874uVFBplDNbWoI1u5XJD14sI2dVYpj-Utfr17DxuOO8H0gVJtXWJat8Cku9uwU/w640-h360/3..jpg" width="640" /></a></div>•    Pasal 92, yaitu :<br />-    Ayat (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;<br />-    Ayat (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip <br />a.    Transparansi;<br />b.    Akuntabilitas;<br />c.    Pertanggungjawaban;<br />d.    Kemandirian; dan<br />e.    Kewajaran<br />•     Pasal 94, yaitu :<br />-     Ayat (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;<br />-     Ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan </div><div style="text-align: justify;">      melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama;<br />-    Ayat (6) kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :<br />a.    Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;<br />b.    Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;<br />c.    Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan </div><div style="text-align: justify;">       modal Daerah, dan<br />d.    Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.<br /><br />3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah :<br />•    Pasal 22 yaitu :<br />-    Ayat (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;<br />-    Ayat (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip<br />a.    Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br />b.    Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;<br />c.    Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan<br />d.    Melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.<br /><br />•    Pasal 25 Ayat (3) bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :<br />a.    Disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;<br />d.    Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.<br />•    Pasal 26, yaitu :<br />-    Ayat (1) Kerjasama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan </div><div style="text-align: justify;">      dokumen persyaratan<br />-    Ayat (2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :<br />a.    Proposal kerja sama;<br />b.    Studi kelayakan kerja sama;<br />c.    Rencana Bisnis pihak ketiga; dan<br />d.    Manajemen resiko pihak ketiga dan kerja sama. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2daBqDMIYttp0I03ABk73Eeo71rkG76iP6wmeTApc2H60srOeWDzk4kzWjeDG9ZLdzse2zt2UK1XJsl0KOZyPM4KH_fF3fk9xuLMa4eTAvbzxzyWVpZuz9QQeqRygEJAFqeGtGVBrvFs45Jl8PZ4C4fy4RLgkpT4PNzUwDovuHBQJowPUjseEUe0srsU/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2daBqDMIYttp0I03ABk73Eeo71rkG76iP6wmeTApc2H60srOeWDzk4kzWjeDG9ZLdzse2zt2UK1XJsl0KOZyPM4KH_fF3fk9xuLMa4eTAvbzxzyWVpZuz9QQeqRygEJAFqeGtGVBrvFs45Jl8PZ4C4fy4RLgkpT4PNzUwDovuHBQJowPUjseEUe0srsU/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>4.  Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya :<br />• Pasal 4 PD. Sumber Daya dalam melaksanakan tugasnya berazaskan demokrasi ekonomi, dan penjelasannya yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;<br />•    Pasal 24 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :<br />a. Mengadakan perjanjian usaha dana atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Sumber Daya;<br />c.    Penyertaan modal dalam perusahaan lain.<br /><br />5.  Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya:<br />•    Pasal 6, yaitu:<br />-    Ayat (1) PD. Sumber Daya merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah yang ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan :<br />a.    Usaha skala besar; dan<br />b.    Usaha skala kecil.<br />-    Ayat (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi ;<br />a.    Persewaan gedung dan tanah;<br />b.    Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;<br />c.    Perhotelan;<br />d.    Distributor obat;<br />e.    Usaha supermarket;<br />f.    Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.<br />-    Ayat (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br />a.    Usaha percetakan;<br />b.    Penjualan bahan pokok;<br />c.    Usaha foto copy;<br />d.    Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK);<br />e.    Usaha lain dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.<br /><br />6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan :<br />•    Pasal 8 ayat (2) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:<br />a.  Menghimpun rencana kegiatan tahunan yang disusun oleh masing-masing Divisi dilingkungan PD. Sumber Daya guna dijadikan sebagai rencana kegiatan tahunan Perusahaan;<br />b.  Mengusulkan rencana kegiatan tahunan perusahaan;<br />c.  Menyusun dokumen program kerja tahunan dan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan perusahaan<br />d. Melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di lingkungan PD. Sumber Daya sesuai ketentuan;<br />•    Pasal 10 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar mempunyai tugas :<br />b. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;<br />c.  Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;<br />d.  Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;<br />e.  Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;<br />j.  Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala besar.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxCykM4A9RKtIVyDYQ9M2d52n2h2JRnx9vyzPSJ_t2iqgBXSYJpOSdX8skYRw7fekR3W0ih74aMRztIESNNmo5-cGCWkPAhrhbktA05ZIpmwPlkA0xPebocq5N1AqnwpDp4YUn3DzBQnH4CnXdBTBSmxVp3xOvrgcq7FSM4VBlurFb9RebWtsUjLG2FE4/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxCykM4A9RKtIVyDYQ9M2d52n2h2JRnx9vyzPSJ_t2iqgBXSYJpOSdX8skYRw7fekR3W0ih74aMRztIESNNmo5-cGCWkPAhrhbktA05ZIpmwPlkA0xPebocq5N1AqnwpDp4YUn3DzBQnH4CnXdBTBSmxVp3xOvrgcq7FSM4VBlurFb9RebWtsUjLG2FE4/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>•   Pasal 11 ayat (2) Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil mempunyai tugas:<br />b. Mencari pihak lain yang bersedia melakukan kerja sama serta menentukan kelayakan terhadap kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;<br />c.   Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak lain;<br />d.  Menyusun dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain dan menentukan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa;<br />e.  Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati;<br />j.  Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana kegiatan dilingkungan Divisi Pemasaran usaha skala kecil<br /><br />•    Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lintas unit internal PD. Sumber Daya maupun eksternal PD. Sumber Daya;<br />•    Pasal 17 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, Direktur Utama, Direktur dan Kepala Divisi wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 :<br />•    Pasal 2 Rincian atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.<br /><br />8.    Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 :<br />•    Pasal 2 Rincian atas Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Serta Program Kerja PD. Sumber Daya Tahun Buku 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgukbS1vhrwrOh-jui03wvEZ0f4g9n0zW6JeKGt0bdqrxS-g6Zc_xLNiESyCkbHkQZrO8fgNqZm81rFkTYA22W8PJqql7fGNvEEbVL6O6gWv_PUHBO7OcXabH3Mttj6E4u8TkvQV9RRJPoyGx53OzGJcO2hIhrZClG_NscgiEjmgYHy7ywPBkr6Ampt2dI/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgukbS1vhrwrOh-jui03wvEZ0f4g9n0zW6JeKGt0bdqrxS-g6Zc_xLNiESyCkbHkQZrO8fgNqZm81rFkTYA22W8PJqql7fGNvEEbVL6O6gWv_PUHBO7OcXabH3Mttj6E4u8TkvQV9RRJPoyGx53OzGJcO2hIhrZClG_NscgiEjmgYHy7ywPBkr6Ampt2dI/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu memperkaya diri Saksi DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI  senilai Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ELING DJATMIKO dan Saksi DJUNAIDIE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:<br /><br />Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula pada tahun 2018 Saksi DJUNAIDIE Bin H. ZUHRI selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS diminta oleh Alm. Fuad Amin (Mantan Bupati Bangkalan) untuk berkoordinasi dengan Terdakwa JOKO SUPRIYONO, S.H., M.M. Bin Alm WADJI selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan karena saat itu Alm. Fuad Amin memerlukan uang, kemudian untuk mengakomodir permintaan Alm. Fuad Amin tersebut Saksi DJUNAIDIE melakukannya dengan cara membuat Perjanjian Kerjasama Usaha antara PD. Sumber Daya dengan UD. Mabruq RMS, dikarenakan secara Legalitas Saksi DJUNAIDIE telah mempunyai ijin usaha;<br /><br />Selanjutnya Saksi DJUNAIDIE membuat Neraca Perusahaan UD. Mabruq RMS lalu diserahkan  kepada PD. Sumber Daya sebagai bahan untuk pembuatan dokumen proposal yang materi lengkapnya dibuatkan oleh staf PD. Sumber Daya yang sudah tidak ingatnya lagi sehingga seolah-olah terdapat pengajuan proposal dari Saksi DJUNAIDIE kepada PD. Sumber Daya sebagaimana Proposal Kerjasama Usaha tanggal 20 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), <br /><br />Lalu pada tanggal 27 Desember 2018 Saksi ABU SUBER selaku Pejabat Pengadaan seolah-olah telah melakukan Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga berdasarkan Berita Acara Nomor : 019.2/88/433.503/XII/2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi DJUNAIDIE dan Saksi ABU SUBER, dengan kesimpulan kedua belah pihak sepakat untuk dibuatkan Surat Perjanjian kerja sama usaha (SPKU) yang diketahui oleh Bupati Bangkalan dengan modal senilai Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah), padahal Saksi ABU SUBER tidak pernah melaksanakannya;<br /><br />Setelah itu pada tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa menyampaikan rencana kerjasama modal penjualan beras kualitas premium kepada Saksi R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor : 050/92/433.503/2018 perihal Rencana Kerjasama Modal Penjualan Beras Kualitas Premium dengan pembagian keuntungan sebesar 65% pihak UD. Mabruq RMS dan 35% untuk PD. Sumber Daya yang diterima pada tanggal 7 Januari 2019,  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhibJhvwmoTxH6r4p9oxno_oLGSMsbSq2PqAj6LKp-4PnXNgVLKvtsxkBgvVw1aMRStz6VVZ51HKYAM8TqE2Je8Wa5woLkDJs-_HpvPq6wPugAaMafYeFOjrbzHXOe3AJTFPYYX3hQfI1ax0vQPICwg2mZfdHPempZQW0Fa87NuZ9H7oNwrNA1WrH6U6zk/s640/12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhibJhvwmoTxH6r4p9oxno_oLGSMsbSq2PqAj6LKp-4PnXNgVLKvtsxkBgvVw1aMRStz6VVZ51HKYAM8TqE2Je8Wa5woLkDJs-_HpvPq6wPugAaMafYeFOjrbzHXOe3AJTFPYYX3hQfI1ax0vQPICwg2mZfdHPempZQW0Fa87NuZ9H7oNwrNA1WrH6U6zk/w640-h360/12.jpg" width="640" /></a></div>Namun pada waktu yang bersamaan dengan diterimanya surat tersebut, Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian kerja sama usaha (SPKU) dengan Saksi DJUNAIDIE selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS dengan nilai penanaman modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang diketahui oleh Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan, walaupun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Saksi R. Abdul Latif Amin Imron selaku KPM ataupun RUPS luar biasa, dan bahkan untuk mendapatkan dana dari PD. Sumber Daya tersebut, perjanjian kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan UD. Mabruq RMS dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian, karena dilaksanakan tanpa :<br />1.    Studi Kelayakan Kerja Sama;<br />2.    Menentukan Kelayakan Terhadap Kapabilitas pihak lain sebelum melakukan kerja sama;<br />3.    Rencana Bisnis Pihak ketiga; <br />4.    Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama;<br />5.    Menghitung dan menelaah kelayakan keuntungan perusahaan sebelum dilakukan kerjasama;<br /> </div><div style="text-align: justify;">Terlebih lagi tidak terdapat rapat pembahasan kerjasama antara Direksi dengan Divisi pada PD. Sumber Daya terkait kerjasama antara PD. Sumber Daya dengan UD. Mabruq, dan bahkan Divisi Pemasaran Usaha Skala Kecil ataupun Direktur Pemasaran tidak pernah mengusulkan rencana kerja untuk melakukan kerja sama dengan UD. Mabruq RMS, dengan demikian Divisi Perencanaan dan Keuangan PD. Sumber Daya dalam menyusun rencana kegiatan tahunan PD. Sumber Daya juga tidak mencantumkan kegiatan kerja sama dengan UD. Mabruq RMS sebagai rencana kegiatan PD. Sumber Daya pada tahun 2019;<br /><br />Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dan Saksi ELING DJATMIKO telah menandatangani cek serta Form Transfer, yang kemudian cek beserta Form Transfer tersebut diserahkan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana kepada UD. Mabruq RMS, <br /><br />Selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 Atas Nama PD. Sumber Daya, setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD. Mabruq RMS; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7r8jrKbHScS0rwuPDrNBPnpK1slT9gnFVe0GFG-RGayx6AkbCArUgs7XVM3AtVauXhtPrXeKKVP7dPU4_3aTogAj3dy43kRY4ur9a-k4ONjTvdJPyEmlOFpLdRmk2nbxmBv4WRC2JJgPdie7GAow6ANrZfMcezUz2FAfpA4A0cI8HGW_I_ZUjQX1En1o/s1599/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7r8jrKbHScS0rwuPDrNBPnpK1slT9gnFVe0GFG-RGayx6AkbCArUgs7XVM3AtVauXhtPrXeKKVP7dPU4_3aTogAj3dy43kRY4ur9a-k4ONjTvdJPyEmlOFpLdRmk2nbxmBv4WRC2JJgPdie7GAow6ANrZfMcezUz2FAfpA4A0cI8HGW_I_ZUjQX1En1o/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi DJUNAEDI selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS baru menandatangani perjanjian Kerjasama Pengadaan Beras di Kantor Notaris Mohammad Komarul Arifin, S.H., M.Kn sesuai dengan Salinan akta notaris nomor 04 dengan nilai penanaman modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) meskipun Terdakwa telah mengetahui sertifikat tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut bukan atas nama pribadi Saksi DJUNAEDI, bahkan Saksi DJUNAEDI tidak pernah menyerahkan asli sertifikat tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian itu kepada Terdakwa sehingga hanya sekedar formalitas saja, <br /><br />Akan tetapi Terdakwa tetap menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan beras begitupun dengan Saksi ELING DJATMIKO yang menyetujui perjanjian tersebut, dimana jaminan yang tercantum dalam perjanjian berupa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 00060, atas nama Mochtar Bin Haji Affan, seluas 9.870 M2 terletak di Desa/Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 27, atas nama Syaiful Kohhar, seluas 414 M2 terletak di Desa/Kelurahan Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya dan Saksi ELING DJATMIKO telah menandatangani cek serta Form Transfer, yang kemudian cek beserta Form Transfer tersebut diserahkan Saksi ELING DJATMIKO kepada Saksi Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PD. Sumber Daya untuk melakukan pencairan dana kepada UD. Mabruq RMS, <br /><br />Selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah bersama dengan Saksi Nabila Putri menuju Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana melalui Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0251012971 An. PD. Sumber Daya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), setelah dana berhasil dicairkan selanjutnya Saksi Mariyatul Kiptiyah segera melakukan transfer dana ke Rekening BRI Nomor rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmqyjYX-FiRADLpdr3r_ii8eCq6RVHBsye4YFEidtAJxesChBMNAtpPqnNKiM5ynQe70tcUHAY6sRMjIbKwGmBrSipZv_5gO0GvqfuudYmSYVVNmQOQeOxnTmjYDukQJXzfXMB_fZV6dE3MOART5FKI8WmR1J0RYr4PPjVXzQmx5HW0l2FUA8HNed27P8/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmqyjYX-FiRADLpdr3r_ii8eCq6RVHBsye4YFEidtAJxesChBMNAtpPqnNKiM5ynQe70tcUHAY6sRMjIbKwGmBrSipZv_5gO0GvqfuudYmSYVVNmQOQeOxnTmjYDukQJXzfXMB_fZV6dE3MOART5FKI8WmR1J0RYr4PPjVXzQmx5HW0l2FUA8HNed27P8/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE, dikarenakan saat itu Saksi Mariyatul Kiptiyah tidak masuk dan Saksi Zainul Hidayatul dan Saksi Nabila Putri belum bisa menggunakan MIB (Mandiri Internet Bisnis), sehingga saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan MIB (Mandiri Internet Bisnis) ke rekening An. DJUNAIDIE;<br /><br />Bahwa dana penyertaan modal yang diterima oleh Saksi DJUNAEDI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertangung jawabkan, dimana berdasarkan pengakuan Saksi DJUNAEDI uang tersebut telah diberikan kepada Alm. Fuad Amin secara bertahap serta sisanya diserahkan kepada Saksi Abdul Rohman sebesar Rp. 212.500.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai pinjaman;<br /><br />Bahwa kemudian, dikarenakan Alm. Fuad Amin masih memerlukan uang, maka pada tanggal 4 Maret 2019 dari Saksi DJUNAEDI selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS mengajukan permohonan untuk penambahan modal usaha sebesar Rp. 646.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) sebagaimana Permohonan Penambahan Modal Udaha No : 03/PTM/PD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 untuk kebutuhan biaya pembangunan gudang penampungan beras dengan luas 760 M2, dari permohonan tersebut Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya memberikan saran kepada Plt. Direktur Utama PD. Sumber Daya Bangkalan untuk penambahan modal ke UD. Mabruq RMS dapat disetujui kurang lebih sekitar 50% sesuai Surat Nomor : 510/03/433.503/2019 tanggal 13 Maret 2019, <br /><br />Selanjutnya atas Permohonan Tambahan Modal Usaha dan Saran Penambahan Modal UD. Mabruq RMS tersebut kemudian PD. Sumber Daya menyetujui penambahan modal usaha sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Nomor : 510/23/433.503/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi Abu Suber An. Direktur Utama PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan meskipun tanpa adanya persetujuan tertulis dari KPM ataupun RUPS luar biasa dan tanpa adanya rapat pembahasan antar Direksi dan Kepala Divisi pada PD. Sumber Daya; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFNGwib9SNIamlVVtYZMZ5GOWV0uG-LjustQx3I6ccg7nmcU-hldB_dw9Z68A8YoN9WYdzWus_QuDyIYveDgCdd8ctc3KKnTV7_y8hL8SfVDh-GlSVs9gTRsJQiGK2_6FvQ5-4PRY1wS_3vhJ9UyXxrG8ZmBW3beQBI6VD5Dc5AWskN7kmmDIATHGx1X0/s640/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFNGwib9SNIamlVVtYZMZ5GOWV0uG-LjustQx3I6ccg7nmcU-hldB_dw9Z68A8YoN9WYdzWus_QuDyIYveDgCdd8ctc3KKnTV7_y8hL8SfVDh-GlSVs9gTRsJQiGK2_6FvQ5-4PRY1wS_3vhJ9UyXxrG8ZmBW3beQBI6VD5Dc5AWskN7kmmDIATHGx1X0/w640-h288/3.png" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2019 tanpa melalui Divisi Perencanaan dan Keuangan yang memiliki tugas untuk melayani pencairan dana yang diusulkan oleh masing-masing Divisi di Lingkungan PD. Sumber Daya, Terdakwa dan Saksi ELING DJATMIKO yang telah mengetahui jika penambahan modal kepada UD. Mabruq RMS tersebut disetujui oleh PD. Sumber Daya tanpa adanya persetujuan tertulis dari KPM ataupun RUPS luar biasa dan tanpa adanya rapat pembahasan antar Direksi dan Kepala Divisi pada PD. Sumber Daya, namun Terdakwa dan Saksi ELING DJATMIKO tetap memberikan dana PD. Sumber Daya sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi DJUNAIDIE, </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang kemudian dibuat seolah-olah untuk penambahan modal kerjasama antara Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan dengan Saksi DJUNAIDIE selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS, yang dicairkan dengan cara awalnya pada hari Jum’at tanggal 15 Maret 2019 Saksi ELING DJATMIKO meminta tolong secara lisan kepada Saksi Ainul Hidayatul untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD. Sumber Daya ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400097000997 An. DJUNAIDIE, <br /><br />Kemudian Saksi Ainul Hidayatul diminta tolong oleh Saksi ELING DJATMIKO untuk mengkonfirmasi apakah uang tersebut sudah masuk atau belum, dan berdasarkan konfirmasi Saksi DJUNAIDIE mengatakan uang tersebut belum masuk sehingga Saksi Ainul Hidayatul melakukan transfer kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1400030060058 An. PD Sumber Daya ke Rekening BRI Nomor Rekening 000601000927561 An. UD Mabruq RMS atas dasar perintah dari Saksi ELING DJATMIKO lalu masuk ke rekening UD. Mabruq RMS pada tanggal 18 Maret 2019, yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi DJUNAIDIE dana tersebut dipergunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertangungjawabkan dimana uang tersebut telah diberikan kepada Alm. Fuad Amin melalui perantara;<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Sumber Daya bersama-sama dengan Saksi DJUNAIDIE selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Mabruq RMS bersama-sama dan Saksi ELING DJATMIKO selaku Ketua Badan Pengawas PD. Sumber Daya Bangkalan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha UD. Mabruq RMS atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM_PhnbocP8HvDDU3boh_Mt7kMmKaA_hDVCAK2Jawcnm3I8VgvjYynZCYdhaEdTDGe6DZHy6otOTmDVyGPBP1RbHnmOpD7kXk_CvYnBXfIsJz7P2Cs1YW1RWP8ti5sPkMdeTZXAz1F-qDTrW6tsQy6-wPRt1r86kPKEfIf6ZC2I8Quk1KXuGjyWi3LwWQ/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM_PhnbocP8HvDDU3boh_Mt7kMmKaA_hDVCAK2Jawcnm3I8VgvjYynZCYdhaEdTDGe6DZHy6otOTmDVyGPBP1RbHnmOpD7kXk_CvYnBXfIsJz7P2Cs1YW1RWP8ti5sPkMdeTZXAz1F-qDTrW6tsQy6-wPRt1r86kPKEfIf6ZC2I8Quk1KXuGjyWi3LwWQ/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi DJUNAIDIE dan Saksi ELING DJATMIKO sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar 1.350.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)  sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Sumber Daya Kabupaten Bangkalan Kepada UD. Mabruq RMS Tahun Anggaran 2019 Nomor : PE.03.03/SR-145/PW13/5.2/2024 tanggal 24 Maret 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; border: medium none; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid black; mso-border-insidev: .5pt solid black; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-anchor-horizontal: margin; mso-table-anchor-vertical: margin; mso-table-left: left; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-top: 11.05pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody><tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
  <td style="border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">No.</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Uraian</span></p>
  </td>
  <td style="border-left: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Nominal</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 1;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">1.</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Jumlah realisasi pencairan Penyertaan Modal PD. Sumber
  Daya kepada UD. Mabruq sesuai dengan SPKU awal : </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"> </span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 2;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"> </span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">a. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Pencairan Tahap 1 (ke Rekening BRI an. UD. Mabruq)</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Rp. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span>250</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">.000.000,00</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 3;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"> </span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">b. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Pencairan Tahap 2 (ke Rekening BRI an. UD. Mabruq)</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Rp. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span>500</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">.000.000,00</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 4;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"> </span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">b. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Pencairan Tahap 3 (ke Rekening Mandiri an. Djunaidie)</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Rp. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span>250</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">.000.000,00</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 5;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"> </span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Jumlah<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></b></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Rp. 1.</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">0</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">00.000.000,00</span></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 6;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">2.</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Jumlah realisasi pencairan Tambahan Penyertaan Modal
  PD. Sumber Daya kepada UD. Mabruq :</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"> </span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 7;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;"> </span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Pencairan seluruhnya (ke Rekening BRI an. UD.
  Mabruq)</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Rp. </span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span>350</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">.000.000,00</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 8;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">3.</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Jumlah seluruh realisasi pencairan Penyertaan Modal
  PD. Sumber Daya kepada UD. Mabruq (1+2)</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Rp. 1.</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">350</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">.000.000,00</span></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 9;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">4.</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Jumlah realisasi nilai pengembalian modal dari UD.
  Mabruq kepada PD. Sumber Daya </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">0,00</span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes;">
  <td style="border-top: none; border: 1pt solid black; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 28.5pt;" valign="top" width="38">
  <p align="center" class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: center;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">5.</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 251.25pt;" valign="top" width="335">
  <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)</span></p>
  </td>
  <td style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-color: currentcolor black black currentcolor; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-style: none solid solid none; border-top: none; border-width: medium 1pt 1pt medium; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 130.2pt;" valign="top" width="174">
  <p align="right" class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; mso-add-space: auto; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-top: 11.05pt; mso-element-wrap: around; mso-element: frame; mso-height-rule: exactly; text-align: right;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">Rp. 1.</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US;">350</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;">.000.000,00</span></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN;"></span></p>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (PRIMAER) Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>ATAU SUBSIDER</b></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 jo. Pasal 126  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (jEN)<br /></div>

Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M Dari Total Rp23 M : Tiga Terdakwa Diadili, Satu Perkara Sedang Berlangsung, Satunya Segera Menyusul dan Satu Telah Inckrah

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M Dari Total Rp23 M : Tiga Terdakwa Diadili, Satu Perkara Sedang Berlangsung, Satunya Segera Menyusul dan Satu Telah Inckrah

“Setelah sempat bebas karena Eksepsi Ketiga Terdakwa (Djunaidie, Joko Supriyono dan Eling Djatmiko) dikabulkan Pengadilan Tipikor pada PN Su...

Sidang Tuntutan Kasus Korupsi KUR BRI Unit Turus Kediri: Calo dan Mantri Dituntut 4 Tahun, Kemana Sang Kepala Unit Pemutus Kredit?

18.03 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoaKcSUcwTe-TNTpdraqcfNZj7yGYn02oGP5UWuLPNLGMNtZUw0QSsZKwcFsE2pBEmHPRRHEamoUxtei4Ge5l4fObNPzgUCSqep8c41VnDcIg1ENwrmz3v8YW8wMunVEmTp4dt0IAkrVRtCbDYnvOQbVhMszcrUts68GHEfQBs1vr0vYaA_8WhW_V24jk/s971/IMG_20260415_174931.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="971" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoaKcSUcwTe-TNTpdraqcfNZj7yGYn02oGP5UWuLPNLGMNtZUw0QSsZKwcFsE2pBEmHPRRHEamoUxtei4Ge5l4fObNPzgUCSqep8c41VnDcIg1ENwrmz3v8YW8wMunVEmTp4dt0IAkrVRtCbDYnvOQbVhMszcrUts68GHEfQBs1vr0vYaA_8WhW_V24jk/w474-h640/IMG_20260415_174931.jpg" width="474" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;">Surabaya, 15 April 2026 – Sidang tuntutan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Turus, Kabupaten Kediri, kembali memantik tanda tanya besar publik. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri telah membacakan tuntutannya di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, sorotan tajam kini mengarah pada rantai pertanggungjawaban yang terpotong. Mengapa hanya Calo dan Mantri yang diseret ke meja hijau dan dituntut pidana, sementara Kepala Unit selaku pemegang otoritas tertinggi dan penentu keputusan pencairan dana (approver) di level unit, seolah luput dari jeratan hukum?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Tuntutan Hukuman bagi Terdakwa</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang tersebut, JPU menuntut dua terdakwa utama:</div><div style="text-align: justify;">1.  Ratna Yuliatin (Calo/Pencari Nasabah): Dituntut pidana penjara 4 tahun, denda Rp120 juta subsider 64 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp328.500.000 subsider 1 tahun penjara. Ratna didampingi penasihat hukum Rateh dari LBH YLKI/LBH Legundi Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.  Riza Pramayoga (Mantri/Petugas Input & Proses): Dituntut pidana penjara 3 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan. Riza didampingi tim pengacara Andi dan rekan.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0sRp2lFU7kQJUVWa0d5c-wKF0hiLGC4AZibSO8czmAfvdHCPhcnfSstodH2HUBAac6dt8WmvboYv4jmsw8feRUG6BH1-oHHB_iG3FnmRCw9iNRJqlyG3Uj999xsPKH2SjJi_Bsivnm4ohGttEyQlHqXPEYvwxmK9gzMg2VTCrlYcMiEE6FK4kX6W-YqI/s1920/IMG20260415152830_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0sRp2lFU7kQJUVWa0d5c-wKF0hiLGC4AZibSO8czmAfvdHCPhcnfSstodH2HUBAac6dt8WmvboYv4jmsw8feRUG6BH1-oHHB_iG3FnmRCw9iNRJqlyG3Uj999xsPKH2SjJi_Bsivnm4ohGttEyQlHqXPEYvwxmK9gzMg2VTCrlYcMiEE6FK4kX6W-YqI/w640-h360/IMG20260415152830_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, satu calo lainnya, Hariati, telah meninggal dunia sehingga proses hukum terhadapnya dihentikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keduanya didakwa bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa data calon debitur fiktif, menyalahgunakan identitas pihak lain, dan mengajukan permohonan kredit KUR yang tidak memenuhi syarat (prinsip know your customer dan prudential banking). Akibat aksi ini, ratusan juta rupiah uang negara raib menjadi kredit macet (Non-Performing Loan).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Anomali Hukum: Di Mana Sang Pengambil Keputusan?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan mengungkap modus operandi yang sistematis: Ratna dan almarhumah Hariati mencari "tahanan KTP" atau orang yang bersedia meminjamkan identitas tanpa usaha riil. Data palsu ini diserahkan kepada Riza (Mantri) untuk diinput ke sistem. Namun, dalam hierarki perbankan, seorang Mantri hanyalah eksekutor awal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setiap pencairan kredit, apalagi yang bernilai ratusan juta secara akumulatif, wajib melalui proses verifikasi berjenjang dan persetujuan akhir (approval) oleh Kepala Unit. Kepala Unit memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau menyetujui rekomendasi kredit berdasarkan analisis kelayakan.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2uPOm8o1EEPeb02FCYMbkXK_lGE0s3I3O9djq-vnjJArVyKTazHGbC9N27fpWLBormWbOKKfaJuhzA-kXgiNiyQyS_6WfvDYczMZeo6070AgIdocp6Wl7ByZWvP5gbiGCmZ6vBWww00hj0-zCOwLqF2bfrD5qbXf3WBKTRbisNZ8QX0cyz2DX5mNEubI/s976/IMG_20260415_174948.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="976" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2uPOm8o1EEPeb02FCYMbkXK_lGE0s3I3O9djq-vnjJArVyKTazHGbC9N27fpWLBormWbOKKfaJuhzA-kXgiNiyQyS_6WfvDYczMZeo6070AgIdocp6Wl7ByZWvP5gbiGCmZ6vBWww00hj0-zCOwLqF2bfrD5qbXf3WBKTRbisNZ8QX0cyz2DX5mNEubI/w472-h640/IMG_20260415_174948.jpg" width="472" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan kritis muncul: Apakah prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagaimana mandated dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya beban bagi staf input data?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan secara tegas menyatakan bahwa anggota direksi atau pegawai bank yang sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dapat dipidana. Jika kredit fiktif ini lolos hingga cair, berarti ada kelalaian sistemik atau kesengajaan di level pengambil keputusan (Kepala Unit).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengapa figur sentral yang memegang stempel persetujuan ("the approver") ini belum tersentuh hukum? Apakah ada perlindungan implisit bagi pejabat struktural dalam kasus kerugian negara di BUMN perbankan, ataukah penyidikan memang sengaja dibatasi hanya pada pelaku lapangan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Skema Kerugian Negara</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRh6ftxJ1aTGajxEE9XSw7soMZ3h7CP17OnZLaTkAQOlX1GkkdoQ4IH8R7aVkGFOOAmS5aN36oOVvH2hZu2PfH2qJIjpbT7SMncL9CDBZbA7czObCGSJs84tzkhTh92_HCaVVZ2b71bPmKGoXEBBFk4xYeecnLQfelyhThCioTmOdgCwnKzfgOI1eYAZU/s4160/IMG20260415152601.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRh6ftxJ1aTGajxEE9XSw7soMZ3h7CP17OnZLaTkAQOlX1GkkdoQ4IH8R7aVkGFOOAmS5aN36oOVvH2hZu2PfH2qJIjpbT7SMncL9CDBZbA7czObCGSJs84tzkhTh92_HCaVVZ2b71bPmKGoXEBBFk4xYeecnLQfelyhThCioTmOdgCwnKzfgOI1eYAZU/s320/IMG20260415152601.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Alur kejahatan terungkap jelas:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Calo merekrut debitur bodong.</li><li>Mantri menginput data tanpa verifikasi faktual yang memadai.</li><li>Kepala Unit menyetujui dan menandatangani pencairan.</li><li>Dana cair dan dikuasai Calo; debitur hanya mendapat "upah" kecil.</li><li>Kredit macet, negara rugi Rp500 juta.</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Jika seluruh lapisan proses ini berlubang, maka menyalahkan hanya Mantri dan Calo ibarat menghukum pencuri ayam sementara pemilik lumbung yang membuka pintu gerbang dibiarkan bebas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Daftar Pertanyaan Kritis untuk Penyidik dan JPU</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut adalah sejumlah pertanyaan mendesak yang perlu dijawab oleh Kejari Kediri untuk menegakkan keadilan substansial:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Tentang Otoritas Persetujuan:</b> Siapa Kepala Unit BRI Unit Turus periode terjadinya kasus (2024-2025)? Mengapa yang bersangkutan tidak diperiksa sebagai saksi yang berpotensi menjadi tersangka, padahal tanpa tanda tangan/persetujuannya, kredit fiktif tersebut mungkinkah cair?</li><li><b>Tentang Prinsip Kehati-hatian: </b>Apakah JPU menganggap pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudential banking) hanya terjadi pada tahap input data oleh Mantri, sedangkan tahap analisis dan approval oleh Kepala Unit dianggap bersih dari unsur kesengajaan atau kelalaian yang dipersyaratkan dalam Pasal 49 UU Perbankan?</li><li><b>Tentang Pola Sistemik: </b>Apakah modus operandi serupa (kredit fiktif massal) bisa terjadi berulang kali tanpa sepengetahuan atau keterlibatan atasan langsung? Jika ya, apakah ini indikasi adanya pembiaran struktural (structural negligence) di lingkungan BRI Unit Turus?</li><li><b>Tentang Pemulihan Aset: </b>Dengan dituntutnya calo dan mantri membayar uang pengganti, apakah upaya pemulihan aset (asset recovery) juga menyasar kekayaan para pihak yang menikmati hasil kredit macet tersebut, termasuk potensi aliran dana ke oknum pengambil keputusan?</li><li><b>Tentang Kesetaraan Hukum: </b>Apakah ada perbedaan perlakuan hukum (selective enforcement) antara staf operasional (Mantri) dengan pejabat struktural (Kepala Unit) dalam kasus korupsi di perbankan plat merah? Mengapa "pemutus" kebijakan lolos dari dakwaan sementara "pelaksana teknis" dipenjara?</li><li><b>Tentang Peran Internal Audit: </b>Kemana peran fungsi pengawasan internal (Internal Audit dan Compliance) BRI Pusat/Wilayah saat kredit-kredit bermasalah ini mulai terdeteksi? Apakah laporan audit internal telah diteruskan ke penegak hukum sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menjerat jajaran pimpinan unit?</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menjadi ujian nyata bagi penegak hukum di Kediri: apakah mereka berani membongkar rantai korupsi hingga ke akar paling atas, atau hanya puas memotong dahan-dahan kecilnya saja? Publik menunggu kejelasan ini. (Jen)</div>

Sidang Tuntutan Kasus Korupsi KUR BRI Unit Turus Kediri: Calo dan Mantri Dituntut 4 Tahun, Kemana Sang Kepala Unit Pemutus Kredit?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Tuntutan Kasus Korupsi KUR BRI Unit Turus Kediri: Calo dan Mantri Dituntut 4 Tahun, Kemana Sang Kepala Unit Pemutus Kredit?

BERITA KORUPSI .CO - Surabaya, 15 April 2026 – Sidang tuntutan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit T...

Skandal Suap Massal Perangkat Desa Kediri: Rp13,1 Miliar Menguap, Tiga Kades Dituntut Hukuman Berat, Tapi Siapa “Raja Kecil” di Balik Layar?

23.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBuIj3WEiHX33VA_zAB7qVw0HowsAILdJ7rmL1ykBmqAMlL64nv2pCHcIaR4xmDtJZzg96G7rjAzNRhM0BlCpLXf35yTNNe9AxxQnpandjkCYYPMe6Hs_fb_c0cbYB8Okx8xijhh_nvAyF-A3bWo-g2OfG266_v2UCYQuHN_WWdIVqD2NzkI9xfp-Z5iQ/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBuIj3WEiHX33VA_zAB7qVw0HowsAILdJ7rmL1ykBmqAMlL64nv2pCHcIaR4xmDtJZzg96G7rjAzNRhM0BlCpLXf35yTNNe9AxxQnpandjkCYYPMe6Hs_fb_c0cbYB8Okx8xijhh_nvAyF-A3bWo-g2OfG266_v2UCYQuHN_WWdIVqD2NzkI9xfp-Z5iQ/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 20px; text-align: left;"><span style="color: #f02c1f;"><b>"Skandal Perangkat Desa Kediri: Ketika Perda, Perbup, dan MoU dengan UNISMA diduga dijadikan alat legalisasi korupsi. Apakah 320 SK pengangkatan perangkat desa sah secara hukum atau produk transaksi gelap yang harus dibatalkan?" </b></span></span><span style="text-align: left;"> </span><b style="text-align: left;">Oleh: Jentar S</b></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">KORUPSI</span></b></span><b><span style="font-size: 18px;">.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Surabaya, 14 April 2026 – Ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya kembali menjadi saksi bisu atas salah satu skandal korupsi terbesar di tingkat akar rumput tahun ini saat Tim JPU dari Kejari Kabupaten Kediri dan Kejati Jatim  membacakan tuntutan pidana terhadap tiga Kepala Desa (Kades) yang juga pengurus inti Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri menerima Suap atau  hadiah berupa uang senilai fantastis, Rp13,165 miliar, dalam kasus rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa di 163 desa 25 Kecamatan se-Kabupaten Kediri pada September 2023-Janjuari 2024</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, tuntutan penjara 7 hingga 9 tahun bagi ketiga terdakwa justru membuka kotak Pandora yang lebih besar: Kemana larinya sisa uang miliaran rupiah? Siapa pejabat Forkopimcam yang menikmati aliran dana haram ini? Dan mengapa nama-nama besar penyelenggara pesta demokrasi desa tersebut seolah "kebal" dari dakwaan?</p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><b><span style="color: red;">Tuntutan Neraca: Antara 7 hingga 9 Tahun Penjara</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRakUiiBHzlF7rf_76mIF9ESexAQ9OA_F8zGd0gF-O_0T51rdN1egz97kkMQVj-cD9ywPBV9vt_qZcU1h_Akf0NwpEMiTA-WtBUILcb7i-KZmAkDCJhdoo_ciwek7ndp261k9r0NXY-kXkhwN3oPyTNfAP-cM5NgNvYSWYyY99ku9rYx2eHA57MjQHEjE/s640/3%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRakUiiBHzlF7rf_76mIF9ESexAQ9OA_F8zGd0gF-O_0T51rdN1egz97kkMQVj-cD9ywPBV9vt_qZcU1h_Akf0NwpEMiTA-WtBUILcb7i-KZmAkDCJhdoo_ciwek7ndp261k9r0NXY-kXkhwN3oPyTNfAP-cM5NgNvYSWYyY99ku9rYx2eHA57MjQHEjE/w640-h360/3%20(1).jpg" width="640" /></a>Dalam berkas surat tuntutan terpisah, JPU menjerat ketiga terdakwa dengan pasal berlapis: Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau alternatifnya Pasal 606 Ayat (2) KUHP Baru jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana.</div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Ketiga terdakwa tersebut adalah:</b></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Imam Jamiin Bin Kalil (Kades Kalirong, Kec. Tarokan dan Ketua PKD Kediri).</li><li>Darwanto (Kades Pojok, Kec. Wates dan  Humas PKD Kediri).</li><li>Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kades Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih dan Bendahara PKD Kediri).</li></ol></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jaksa menuntut hukuman berat sebagai efek jera. Imam Jamiin dan Darwanto masing-masing dituntut 7 tahun penjara  denda masing-masing Rp600 juta subsider 150 hari kurungan. Kedua Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp108 juta subsider pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan untuk Terdakwa Jamiin. Dan sebesar Rp96 juta subsider 1 tahun penjara untuk Terdakwa Darwanto.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara itu, beban terberat ditimpakan kepada Sutrisno yang dianggap memegang kunci aliran dana, ia dituntut 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp3,516 miliar subsider pidana penjara selama 4 tahun.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Teka-Teki Rp8 Miliar dan Pejabat yang "Selamat"</span></b></span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaMphvzgxLwTsfafqoXJmmElR1jUteQAWDuxTL3A0kTFyl5rBmx3yKLbE-MoCyJwirb_NjG14sgobwTknTAdXspBZyLpmOvAccoa27NsLisXFvijKjKz7468HuNJQ2OoItitiga5ODXvShXE1PTn5bTa4b1CbY7lNcWiE7I0JzVLGxrzjAPh_EeNX50aw/s640/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaMphvzgxLwTsfafqoXJmmElR1jUteQAWDuxTL3A0kTFyl5rBmx3yKLbE-MoCyJwirb_NjG14sgobwTknTAdXspBZyLpmOvAccoa27NsLisXFvijKjKz7468HuNJQ2OoItitiga5ODXvShXE1PTn5bTa4b1CbY7lNcWiE7I0JzVLGxrzjAPh_EeNX50aw/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a>Meski tuntutan telah dibacakan, pertanyaan publik justru semakin memuncak. Dari total uang suap Rp13,165 miliar yang dikumpulkan dari 320 calon perangkat desa terpilih yang "dijagokan" masing-masing Kepala Desa, uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga terdakwa hanya berkisar Rp3,7 miliar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Lalu, kemana lari sisa uang sebesar kurang lebih Rp8-9 miliar?</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam persidangan, puluhan saksi selaku Kepala Desa maupun Terdakwa terdakwa secara terbuka mengakui bahwa uang tersebut tidak hanya masuk ke kantong pribadi mereka, melainkan dialirkan secara sistematis kepada pejabat Forkopimcam (Camat, Kapolsek, dan Danramil) di 25 kecamatan sebagai "biaya keamanan" agar proses rekrutmen berjalan mulus tanpa hambatan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika ketiga Kades ini dituntut sebagai penerima suap, lantas bagaimana nasib para pemberi suap dan penerima aliran dana di jajaran Forkopimcam? Apakah uang haram yang telah mereka nikmati akan dikembalikan? Ataukah ada skenario "kambing hitam" di mana hanya ketiga Terdakwa yang dikorbankan untuk menyelamatkan pejabat struktural yang lebih tinggi?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pertanyaan lain juga mengarah pada 161 Kepala Desa lainnya yang disebut dalam dakwaan turut serta dalam kongkalikong ini. Mengapa mereka belum dijadikan sebagai tersangka? Apakah ada perlindungan politik atau transaksi di belakang layar yang membuat mereka lolos dari jeratan hukum?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Dugaan Rekayasa Regulasi: Perda, Perbup, dan MoU Mencurigakan</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE_QFnnQXboJH8JQL71ivsmRAt7b8F8hElqnUngFeh3mL2wjkzPdfDQ_AE7w6OL-7a_TJYT05JKgJVG_6tZAmRshT62YdlBd_-mbnJP8p1-FU6pyeDxqStWuG0bi67A_tb1Djks7E_dDx2z_afBJt4mE77vMR7Q0_-XeH7W4xouEjqw6YY0vetZwvT418/s640/7.%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE_QFnnQXboJH8JQL71ivsmRAt7b8F8hElqnUngFeh3mL2wjkzPdfDQ_AE7w6OL-7a_TJYT05JKgJVG_6tZAmRshT62YdlBd_-mbnJP8p1-FU6pyeDxqStWuG0bi67A_tb1Djks7E_dDx2z_afBJt4mE77vMR7Q0_-XeH7W4xouEjqw6YY0vetZwvT418/w640-h360/7.%20(1).jpg" width="640" /></a>Kasus ini bukan sekadar soal transaksi uang tunai, melainkan indikasi kuat adanya  rekayasa regulasi untuk melegalkan praktik jual-beli jabatan perangkat desa. Tiga instrumen hukum diduga kuat menjadi "pintu masuk" legalisasi kejahatan ini:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><ol><li>Perda Kabupaten Kediri No. 4 Tahun 2023 tentang Desa (disahkan 7 September 2023).</li><li>Perbup Kediri No. 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (12 November 2023).</li><li>MoU dan Perjanjian Kerjasama Formilatas antara 163 Kepala Desa dengan UNISMA Malang serta LPPM universitas tersebut untuk uji kompetensi.</li></ol><p></p>

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Publik berhak bertanya: Apakah lahirnya Perda dan Perbup ini murni aspirasi rakyat dan mendesak atau hasil lobi terselubung para kepala desa untuk menciptakan celah hukum? Bagaimana proses kajian akademik dan pembahasan di DPRD sebelum aturan ini disahkan? </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lebih jauh, jika kerjasama dengan UNISMA Malang terbukti melanggar prosedur perundang-undangan dan hanya kedok untuk memungut biaya dari calon perangkat desa, maka legitasitas SK 320 pengangkatan desa tersebut patut dipertanyakan. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah ratusan aparatur desa yang kini menjabat adalah hasil seleksi meritokrasi, atau sekadar produk transaksi bisnis politik yang sah secara administrasi namun cacat moral?</p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 18px;">Pertanyaan Publik  yang mengemuka;</b></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSRSBk6KmAj5KKvujQv1tOEPdiYKuowmiwv6CAaiKuBDtyUxFwOJv-FJ0_iDfsUwZkEOlPdNdtsfGXe13_1ahDMG5NB0Q2zVLofOPpPe-uT9C9T2hqspIlnhBbHmZnQ-ZSFtbhgxIPTliYuS9h1PDfP5OXi849xqAkUrpkX70PVnNnAYfwAmy21rSomzM/s579/IMG_20260415_005019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="247" data-original-width="579" height="137" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSRSBk6KmAj5KKvujQv1tOEPdiYKuowmiwv6CAaiKuBDtyUxFwOJv-FJ0_iDfsUwZkEOlPdNdtsfGXe13_1ahDMG5NB0Q2zVLofOPpPe-uT9C9T2hqspIlnhBbHmZnQ-ZSFtbhgxIPTliYuS9h1PDfP5OXi849xqAkUrpkX70PVnNnAYfwAmy21rSomzM/s320/IMG_20260415_005019.jpg" width="320" /></a><br />1. "Mengapa hingga kini tidak ada satupun nama pejabat Forkopimcam yang muncul dalam surat dakwaan? Apakah uang yang mereka terima dianggap 'hadiah biasa' atau bagian integral dari skema suap sistematis?"</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. "Apakah uang ratusan juta hingga miliaran rupiah yang dinikmati pejabat kecamatan tersebut sudah dilacak oleh Penyidik dan diperintahkan untuk disita sebagai uang pengganti? Jika belum, apakah ini indikasi adanya 'tangan tak terlihat' yang melindungi mereka?"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Terhadap Tiga Regulasi (Perda, Perbup, MoU & Kerjasama UNISMA serta LPPM UNISMA)</b></span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Apakah Perda No. 4 Tahun 2023 dan Perbup No. 49 Tahun 2023 lahir dari kebutuhan riil masyarakat Desa di Kediri, atau merupakan hasil 'pesanan' segelintir elit kepala desa untuk menciptakan celah hukum bagi rekrutmen yang bisa dimonetisasi?"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Bagaimana proses kajian akademik dan pembahasan di DPRD Kabupaten Kediri saat itu? Apakah anggota dewan mengetahui bahwa aturan ini nantinya akan disalahgunakan untuk memungut uang dari calon perangkat desa?"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Terkait MoU dan Perjanjian Kerjasama Formilatas dengan UNISMA Malang dan LPPM UNISMA Malang: Apakah uji kompetensi yang dilakukan benar-benar memenuhi standar profesionalisme, atau hanya formalitas berbayar untuk melegalkan calon yang sudah ditentukan (dijagokan) sejak awal?"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Jika seluruh proses rekrutmen terbukti cacat hukum karena didasari suap dan regulasi yang direkayasa, apakah Pemerintah Kabupaten Kediri berani membatalkan 320 SK Pengangkatan Perangkat Desa tersebut? Ataukah mereka akan membiarkan aparatur desa yang 'terkontaminasi' korupsi ini terus menjabat?"<br /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Terhadap Komitmen Aparat Penegak Hukum (Polda dan Kejati Jawa Timur)</b></span></span></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyC8ZscCKrNqlh8ik_0ZhCHkzINqIld5Vz5Z1ZRU_7ecQzKMQU1EK2avrdGRLBnFMoKcC2vaGl87QrBh5VcozhUmrGBGrH-gsC4p0W_E47BIdwvEEBXOCca-tct0BmLt9BpgeNBfQurTud0wTfm2upfsV1SKjvYF1ibrJ1cniWn7OycPD0XW-zyjI3xcg/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyC8ZscCKrNqlh8ik_0ZhCHkzINqIld5Vz5Z1ZRU_7ecQzKMQU1EK2avrdGRLBnFMoKcC2vaGl87QrBh5VcozhUmrGBGrH-gsC4p0W_E47BIdwvEEBXOCca-tct0BmLt9BpgeNBfQurTud0wTfm2upfsV1SKjvYF1ibrJ1cniWn7OycPD0XW-zyjI3xcg/s320/2.jpg" width="320" /></a></div>"Apakah Kejati Jatim memiliki komitmen politik untuk 'menyapu bersih' kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menyeret nama-nama besar di Forkopimcam dan politisi di balik layar, ataukah kasus ini akan berhenti di tiga Kades saja?"<p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Mengingat besarnya nilai uang yang terkumpul dan dampak sistemiknya terhadap tata kelola pemerintahan desa di Kediri, apakah KPK perlu mengambil alih (take over) kasus ini untuk memastikan tidak ada lagi aktor yang diselamatkan?"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Publik menunggu: Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan penegak hukum di Jawa Timur untuk mengungkap peta lengkap aliran dana Rp13,165 miliar ini? Apakah masyarakat akan melihat gelombang OTT lanjutan terhadap pejabat kecamatan dalam waktu dekat?"</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Menanti Ketegasan Hukum</span></b></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini menjadi ujian nyata bagi penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menunggu apakah penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan serius mengusut tuntas aliran dana hingga ke hulu, termasuk menelusuri jejak uang di kalangan pejabat di Kabupaten Kediri?</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jangan sampai kasus ini berakhir dengan hanya menghukum "tikus-tikus kecil" sementara "tikus raksasa" yang merancang sistem dan menikmati hasil terbesar tetap bebas berkeliaran. Jika keadilan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kepercayaan publik terhadap institusi desa dan penegak hukum akan hancur lebur.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Seperti kata pepatah, "Uang suap mungkin bisa membeli jabatan, tapi tidak akan pernah bisa membeli ketenangan hati di balik jeruji besi." Kini, bola ada di tangan Majelis Hakim PN Surabaya: Apakah mereka akan berani mengungkap tabir gelap di balik angka Rp13,165 miliar ini?</p>

Skandal Suap Massal Perangkat Desa Kediri: Rp13,1 Miliar Menguap, Tiga Kades Dituntut Hukuman Berat, Tapi Siapa “Raja Kecil” di Balik Layar?

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Massal Perangkat Desa Kediri: Rp13,1 Miliar Menguap, Tiga Kades Dituntut Hukuman Berat, Tapi Siapa “Raja Kecil” di Balik Layar?

"Skandal Perangkat Desa Kediri: Ketika Perda, Perbup, dan MoU dengan UNISMA diduga dijadikan alat legalisasi korupsi. Apakah 320 SK pen...

Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

01.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizzd9fEL01sAMcl5DegbzFfvitIXbiylu-oHXP1k1wVXHwGyyzqCzuYhxomoRCKdQWkWgC9izsc4dwOF6Ojbhbbyx_H2r6UHiZarrVu2WiBFVIcDoAZg6Ka3lbFo1kfGyTowG_LlIzUwhHF3HrDYGfe4G7GiZgvixw7fNVRYurW7x2xLQWcjQgjIjU5XY/s1599/15.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizzd9fEL01sAMcl5DegbzFfvitIXbiylu-oHXP1k1wVXHwGyyzqCzuYhxomoRCKdQWkWgC9izsc4dwOF6Ojbhbbyx_H2r6UHiZarrVu2WiBFVIcDoAZg6Ka3lbFo1kfGyTowG_LlIzUwhHF3HrDYGfe4G7GiZgvixw7fNVRYurW7x2xLQWcjQgjIjU5XY/w640-h360/15.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">"Nama Indah Bekti Pertiwi absen dalam dakwaan KPK meski disebut sebagai sumber dana Rp500 juta. Pengacara Yunus Mahatma buka suara soal rencana pernikahan mereka di tengah tuduhan suap yang menyeret Bupati Ponorogo."</span>. </span><b><span style="font-size: small;">Oleh: Jentar S</span></b></h3></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><i>"Uang Rp500 juta mungkin cukup untuk membeli rumah atau merenovasi bangunan, tetapi tidak akan pernah cukup untuk menebus hilangnya kehormatan dan tahun-tahun berharga di dalam penjara."</i></div><div style="text-align: justify;">

<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: small; line-height: 150%;">Mungkin kalimat diataslah yang saat ini tepat dalam perjalanan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD dr Harjono S Ponorogo duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025</span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama 
Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, akhirnya
 bergulir di Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada Jumat, 10 April 2026. 
Namun, di balik jeruji besi dan tumpukan berkas dakwaan JPU KPK, 
tersimpan cerita rumit tentang asmara terlarang, uang tunai ratusan juta
 rupiah, dan sebuah pertanyaan besar: Mengapa nama "Indah Bekti Pertiwi"
 seolah dihapus dari peta kronologi kejahatan ini?</div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> </div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Kasus
 yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK pada 7 November 2025 
silam itu memang telah menjerat empat tersangka utama: Sugiri Sancoko 
selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah dan 
Sucipto, Direktur CV Cipto Makmur Jaya Sucipto, dan sang terdakwa, Yunus
 Mahatma<br /><br />Sucipto sudah terlebih dulu divonis 2 tahun penjara. 
Namun, sorotan publik kini tertuju pada peran wanita bernama Indah Bekti
 Pertiwi, yang dikabarkan merupakan "teman khusus" sekaligus calon istri
 baru Yunus Mahatma.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Hubungan Khusus yang Tak Terbantahkan</span></b></span><br />Konfirmasi
 mengenai hubungan istimewa antara Yunus Mahatma dan Indah Bekti Pertiwi
 akhirnya keluar dari mulut Rizky, Penasehat Hukum Terdakwa Yunus 
Mahatma. Dalam wawancara eksklusif, Sabtu malam, 11 April 2026, Rizky 
membenarkan isu yang selama ini menjadi desas-desus di kalangan pejabat 
maupun masyarakat Ponorogo.<br /><br />"Betul ada hubungan karena memang Pak Yunus akan menikahi Bu Indah," tegas Rizky.<br /><br />Namun,
 pengakuan ini memunculkan teka-teki hukum. Jika Indah adalah sumber 
dana dan pihak yang mengetahui aliran uang tersebut sekaligus sebagai 
pintu masuk terjadinya OTT, mengapa namanya tidak dicantumkan dalam 
surat dakwaan terhadap keempat terdakwa? Rizky berdalih bahwa framing 
kasus ini difokuskan pada motif mempertahankan jabatan, bukan pada 
asal-usul uang atau dinamika pribadi para pelaku.<br /><br />"Kenapa nama Bu
 Indah tidak disebut dalam dakwaan, karena framing yang dibawa adalah 
bahwa uang Rp500 juta itu digunakan untuk mempertahankan jabatan. 
Padahal dalam konteks ini tidak ada pembicaraan terkait mempertahankan 
jabatan," klaim Rizky, yang juga disebut Indah sebagai pengacaranya<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: medium;">Jejak Uang Rp500 Juta: Dari Deposito Indah ke Tangan Bupati</span></b><br />Narasi
 yang dibangun oleh Penasehat Hukum Terdakwa Yunus adalah seolah ingin 
memisahkan aspek romansa dari Tindak Pidana Korupsi. Namun, fakta di 
lapangan yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari dua narasumber kunci yang 
meminta anonimitas, menceritakan kisah yang sangat berbeda dan saling 
berkait kelindan.<br /><br />Menurut sumber pertama, pintu masuk OTT 7 
November 2025 bermula dari transaksi mencurigakan yang melibatkan Indah 
secara langsung.<br /><br />"Pada Jumat pagi tanggal 7 November 2025, Indah 
menarik uang depositonya sebesar Rp500 juta di Bank Jatim. Kemudian 
Indah dan Yunus mengantarkan uang itu ke rumah Nanik (Kepala Desa yang 
juga adik ipar Bupati Sugiri Sancoko). Uang itu diserahkan kepada Nanik 
untuk diteruskan ke Bupati Sugiri menjelang waktu salat Jumat," ungkap 
sumber tersebut dengan rinci.<br /><br />Setelah misi "pengantaran uang" 
selesai, keduanya reportedly melanjutkan perjalanan ke Madiun dan 
check-in di Hotel Merdeka atas nama Yunus Mahatma. Tragisnya, 
petualangan asmara mereka berakhir dramatis di sana.<br /><br />"Sekitar 
pukul 14.30 WIB, Indah pergi ke toko Matahari di sebelah hotel, 
sedangkan Yunus menunggu di kamar. Saat berada di Matahari, Indah 
ditangkap oleh tim KPK, lalu dibawa kembali ke kamar hotel di mana tim 
KPK sudah menunggu Yunus," lanjut sumber tersebut menggambarkan 
detik-detik penangkapan yang kini menjadi sejarah kelam bagi 
pemerintahan Ponorogo.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Aset Mencurigakan dan Status Pernikahan Ganda?</span></b></span><br />Keterlibatan
 Indah tidak berhenti pada peristiwa OTT. Penyelidikan lebih dalam 
mengungkap adanya aliran dana dan aset yang mengarah pada dugaan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sumber menyebutkan bahwa pada Agustus 
2025—tiga bulan sebelum OTT—Yunus membelikan sebuah rumah seharga Rp1,6 
miliar untuk Indah di Jalan Kalimosodo No. 45, Kota Madiun. Rumah 
tersebut sebelumnya milik Doni seorang anggota polisi berpangkat IPTU 
yang bertugas di Polda Papua.<br /><br />"Bukan hanya rumah, Yunus juga 
memberikan uang Rp450 juta kepada Indah untuk renovasi, yang dibayarkan 
langsung ke pemborong. Semua transaksi ini menggunakan uang Yunus, namun
 atas nama Indah," jelas sumber.<br /><br />Lebih parah lagi, terdeteksi 
adanya pembelian tanah seluas 4.000 meter persegi di Desa Panjeng, 
Kecamatan Jenangan, Ponorogo, atas nama Indah Bekti Pertiwi dengan 
sertifikat SHM 360. Aset ini kini telah diblokir oleh penyidik, meski 
Indah tidak mengakui memiliki begitu juga dengan Yunus<br /><br />Pertanyaan mendasar pun muncul: Bagaimana status pernikahan Indah Bekti Pertiwi saat transaksi-transaksi ini terjadi?<br /><br />Sumber
 kedua mengonfirmasi bahwa Indah sebenarnya masih memiliki suami.  
Namun, dinamika perceraian terjadi beriringan dengan kasus korupsi ini 
terungkap saat OTT berlangsung<br /><br />"Indah sudah menggugat suaminya 
pada Desember 2025, Sementara istri sah Yunus Mahatma juga menggugat 
cerai suaminya pada Februari 2026," papar sumber kedua.<br /><br />Kondisi 
ini memperkuat dugaan bahwa hubungan Yunus dan Indah bukan sekadar 
perselingkuhan biasa, melainkan sebuah kemitraan yang melibatkan 
pertukaran sumber daya finansial dan dukungan emosional di tengah badai 
hukum.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Dakwaan yang Dipertanyakan</span></b></span><br />Hingga
 saat ini, publik masih bertanya-tanya mengapa kronologi OTT yang begitu
 detail, termasuk peran sentral Indah Bekti Pertiwi dalam penyediaan 
dana Rp500 juta, tidak diuraikan secara gamblang dalam dakwaan JPU KPK. 
Apakah ada perlindungan khusus bagi Indah? Apakah Indah punya peran 
dalam kasus ini yang menyelamatkan diri sendiri namun mengorbankan calon
 suaminya?<br /><br />Ketika BERITAKORUPSI.CO mencoba mengonfirmasi langsung
 kepada Indah Bekti Pertiwi melalui telepon, ia menghindari pertanyaan 
substantif dan merujuk semua jawaban kepada tim hukumnya.<br /><br />"Tanyakan ke Pengacara saya saja, di BAP semua sudah ada," kata Indah singkat sebelum mengakhiri panggilan.<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Wawancara eksklusif</b></span><br />Pada
 Sabtu malam, 11 April 2026, Rizky selaku Penasehat Hukum Terdakwa Yunus
 Mahatma yang juga disebut Indah Bekti Pertiwi selaku Pengacaranya 
membenarkan adanya hubungan khusus antara Yunus Mahatma dengan Indah 
Bekti Pertiwi<br /><br />Dalam wawancara tersebut dengan Rizky  terungkap 
selain hubungan khusus, bahwa Yunus Mahatma selalu Direktur RSUD dr 
Harjono S Ponorogo akan menikahi Indah Bekti Pertiwi. Hasil wawancara 
lebih lanjut adalah:<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Kalau
 membaca dakwaan Jaksa KPK tidak menguraikan kronologis terjadinya OTT 
tanggal 7 November 2025. Apa tanggapan Anda terkait dengan dakwaan 
tersebut?.  Apakah ini OTT atau penyidikan karena di dakwaan itu tidak 
dijelaskan bagaimana Terdakwa ini bisa sampai disidangkan<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky :</u></span></b><br />Kalau
 menurut pendapat saya, dengan dakwaan itu sebetulnya poin OTT yang 500 
juta di tanggal 7 itu sebenarnya sudah dijabarkan oleh Jaksa dalam 
dakwaan tetapi konteksnya mereka bukan menarik dalam OTT tapi mereka 
menarik dalam dugaan Pak Yunus selaku pemberi suap dalam konteks 
mempertahankan jabatannya sebagai Direktur rumah sakit. Awalnya seperti 
itu.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya,;</span></u></span></b><br />Artinya di 
dakwaan itu dijelaskan terkait dengan uang 500 juta yang diberikan Yunus
 dan Indah ke Bupati Sugiri melalui adik Sugiri Sancoko yaitu Nanik 
seorang Kepala Desa di Ponorogo?<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky:</u></span></b><br />Iya
 betul, tapi konteksnya Jaksa itu menarik bahwa uang 500 juta itu 
merupakan lanjutan yang mana 400 juta sudah diberikan di awal tahun, 
gitu artinya Jaksa.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Artinya
 setelah uang itu diberikan oleh Yunus dan Indah sekitar jam 10.00 atau 
jam 11.00 ke Bupati Sugiri melalui adiknya yaitu Ninik barulah terjadi 
ott itu sekitar jam 03.00 sore<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky ;</u></span></b><br />Ya sore<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Benar nggak kalau Indah dan Yunus ditangkap di salah satu kamar Hotel Merdeka di kota Madiun?<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Kalau
 di Hotel sih nggak. Konteksnya itu begini, saya ceritain biar nggak 
putus-putus ya. Kenapa nama Bu Indah tidak disebut dalam surat dakwaan. 
Ini pertanyaan kan. Awal mulanya itu tanggal 3 November (2025) Bupati 
Sugiri tiba-tiba minta uang ke Pak Yunus. Pak Yunus bilang kalau segitu 
saya tidak ada tapi saya usahakan. Terus singkat cerita besoknya 
dipanggil lagi dan mengatakan nggak jadi saya butuh satu setengah M. 
Terus besoknya dipanggil kan dan mengatakan saya butuh 2 M. Tapi Pak 
Yunus bilang saya tidak bisa menyanggupi. Lalu Pak Yunus konsultasi 
ngobrollah dengan  Bu Indah. Saat itu Pak Yunus bilang  ada permintaan 
dari Bupati. Bu Indah bilang nggak usah dikasih. Lalu Pak Yunus bilang 
ya udah kalau gitu ke rentenir aja, ngomong gitu ke Bu Indah. Ngapain ke
 rentenir mahal bunganya, kata Bu Indah. Ya udah saya pinjam uangmu aja 
 nanti saya balikin ini soalnya Bupati sudah minta terus gitu kan, 
akhirnya dipinjamilah oleh Bu Indah sebesar 500 juta<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Bu
 Indah itu di OTT di mall apa dimana gitu ya saya lupa. Nah yang bikin 
kita semua kaget termasuk Pak Yunus sendiri adalah karena freming yang 
dibawa adalah bahwa uang itu digunakan untuk mempertahankan jabatan.  
Itu freming yang muncul di permukaan uang suap itu diberikan oleh Yunus 
Mahatma kepada Bupati untuk mempertahankan jabatan. Padahal dalam 
konteks ini tidak ada pembicaraan terkait mempertahankan jabatan karena 
memang Direktur rumah sakit itu usianya paling tua adalah 61 tahun. Jadi
 usia secara administrasi Pak Yunus nggak bisa diperpanjang<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Pertanyaan
 di awal, mengapa nama Indah Bekti Pertiwi tidak disebutkan dalam surat 
dakwaan. Sebab berdasarkan informasi  bahwa Indah dan Yunus sama-sama 
kerumahnya Ninik untuk menyerahkan uang sebesar 500 juta ke Ninik untuk 
kebutuhan Bupati Sugiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah uang itu 
diserahkan ke Ninik, Indah dan Yunus berangkat ke Madiun dan mampir ke 
Hotel Merdeka di Madiun. Indah diamankan KPK di Matahari yang berdekatan
 dengan Hotel Merdeka lalu dibawa kamar Hotel di mana Yunus ada di sana.
 Lalu Yunus dan Indah dibawa oleh KPK ke Ponorogo. Di Ponorogo KPK 
mengamankan Sucipto, Agus selaku Sekda lalu Sugiri selaku Bupati dan 
beberapa orang lainnya. Apakah hal itu benar?<br /><b><span style="font-size: medium;"><u> </u></span></b></div><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><u> </u></span></b><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky ;</u></span></b><br />Kalau
 di kamar nggak sebenarnya tidak lagi di kamar. Pak Yunus posisinya lagi
 berenang kalau menurut informasi. Kenapa ada di situ karena Pak Yunus 
mau olahraga. Bu Indah itu kalau nggak salah di mall ya lalu di bawa ke 
Ponorogo. Seingat saya waktu Bu Indah cerita itu, posisinya bukan hanya 
berdua tapi rame sama teman-temannya Pak Yunus di restoran<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Pertanyaan
 berikutnya. Benar nggak ada hubungan khusus antara Yunus Mahatma dengan
 Indah Bekti Pertiwi sehingga Indah menggugat cerai suaminya pada 
Desember 2025 sementara Yunus Mahatma digugat cerai oleh istrinya pada 
Februari 2026<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Oh kalau itu sebetulnya saya tahu sih ceritanya tapi maksud saya tidak bisa terlalu jauh kalau masalah pribadi.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Tapi benar ada hubungan khusus mereka berdua?<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Kalau hubungan betul karena Pak Yunus memang rencana mau menikahi Bu Indah<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya ;</span></u></span></b><br />Apakah
 Yunus atau Indah pernah cerita kalau Yunus Mahatma pernah membelikan 
satu unit rumah di kota Madiun senilai 1,6 miliar kemudian Yunus juga 
mentransfer uang sebesar Rp450 juta untuk renovasi rumah?. Iu yang 
pertama. Yang kedua, ada rumah di Ponorogo dimana SHM-nya atas nama 
Indah Bekti Pertiwi tetapi Indah maupun Yunus sama-sama tidak mengakui<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Kalau yang Madiun ya, setahu saya itu rumahnya Bu Indah bukan dibelikan Pak Yunus. Itu dibeli Bu Indah<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Itu
 dibeli Indah atas sepengetahuan suaminya atau tanpa sepengetahuan 
suaminya. Karena berdasarkan informasi bahwa rumah itu dibeli oleh Yunus
 dan rumah tersebut sudah atas nama Indah Bekti Pertiwi<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Kalau
 itu saya kurang paham. Karena kita tidak mengurusi urusan Bu Indah. 
Jadi saya kurang paham kalau itu. Kalau setahu saya itu rumahnya Bu 
Indah tapi saya kurang tahu itu atas nama siapa ya<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Lalu kalau rumah yang di Ponorogo apakah Indah juga pernah cerita?<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Itu atas nama siapa<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Berdasarkan
 informasi, bahwa SHM tersebut atas nama Indah Bekti Pertiwi dan SHM itu
 sudah disita namun Indah tidak mengakui kalau itu miliknya dan Yunus 
pun tidak mengakui kalau dia yang membeli. Apakah Indah pernah cerita?<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Kalau
 itu saya kurang paham, karena saya tidak mengetrack asetnya Bu Indah 
karena yang kita track adalah aset yang disita KPK atas nama Pak Yunus<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="color: red;">Ditanya;</span></u></span></b><br />Anda
 dipakai sebagai PH atau Advokat yang mendampingi Indah. Apa alasannya, 
apakah ada dugaan pengembangan dalam kasus ini atau bagaimana?. Karena 
pada tanggal 20 Januari 2026, Indah dan beberapa orang lainnya diperiksa
 KPK. Ada nggak kaitannya dalam hal itu?<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><u>Rizky;</u></span></b><br />Saya
 dijadikan kuasa pada April paska menurut keterangannya Pak Yunus 
setelah memberhentikan atau mencabut kuasa yang lama. Saya menerima 
kuasa dari Pak Yunus, saya belum menerima kuasa dari Bu Indah.<br /><br />Lalu
 bagaimana kasus ini selanjutnya, apakah JPU KPK akan mengungkap secara 
terang benderang seperti puluhan kasus Korupsi tangkap tangan KPK di 
Jawa Timur dimana kronologisnya diuraikan secara lengkap dalam dakwaan 
atau akan tetap tertutup rapat?<br /><br />Sidang terhadap Terdakwa Yunus 
Mahatma masih berlanjut. Apakah dalam persidangan selanjutnya akan 
menguak narasi "cinta yang tertunda" ini hanyalah drama sampingan, atau 
justru kunci utama yang membuka tabir bagaimana uang rakyat dialirkan 
melalui kantong-kantong pribadi demi melanggengkan kekuasaan dan 
hubungan terlarang.<br /><br />Satu hal yang pasti, nama Indah Bekti Pertiwi
 mungkin tidak tertulis di atas kertas dakwaan JPU KPK maupun putusan 
Majelis Hakim, namun jejaknya terpatri kuat dalam fakta persidangan yang
 sedang berlangsung maupun di masyarakat. <br /></div><i></i></div>

Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

"Nama Indah Bekti Pertiwi absen dalam dakwaan KPK meski disebut sebagai sumber dana Rp500 juta. Pengacara Yunus Mahatma buka suara soal...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Penyertaan Modal BUMD PDSD Kabupaten BangkalanRp1,350 M Dari Total Rp23 M : Tiga Terdakwa Diadili, Satu Perkara Sedang Berlangsung, Satunya Segera Menyusul dan Satu Telah Inckrah

Sidang Tuntutan Kasus Korupsi KUR BRI Unit Turus Kediri: Calo dan Mantri Dituntut 4 Tahun, Kemana Sang Kepala Unit Pemutus Kredit?

Skandal Suap Massal Perangkat Desa Kediri: Rp13,1 Miliar Menguap, Tiga Kades Dituntut Hukuman Berat, Tapi Siapa “Raja Kecil” di Balik Layar?

Yunus Mahatma Diadili Pasca-OTT KPK: "Skandal Cinta Terlarang" dan Uang Rp500 Juta dari Indah Bekti Pertiwi yang Hilang dari Dakwaan?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI