Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Dianggap Tidak Jujur dan tidak terus terang dalam persidangan, JPU dan Majelis Hakim mengingatkan saksi Andik Fadjar Tjahjono selau Sekretaris DPRD Jatim”</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ480itBe7RjEbmD2-4A42V7euhKeqpxVfa6HiWGJvttI_NstdxGujP_Sk3ZMc3ZmNARNzvaWIzRua8jINk5sBghlFWdsaQrZ6tgiN3uM0TA_wBBOkwwoQW_6TO4iftgso1rA3QJ9y83M1uW9hGn1DrUxdeGKL2XghN3tuVuzDlUNXcPu0W6JDNv8O/s4160/IMG20230404150147.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ480itBe7RjEbmD2-4A42V7euhKeqpxVfa6HiWGJvttI_NstdxGujP_Sk3ZMc3ZmNARNzvaWIzRua8jINk5sBghlFWdsaQrZ6tgiN3uM0TA_wBBOkwwoQW_6TO4iftgso1rA3QJ9y83M1uW9hGn1DrUxdeGKL2XghN3tuVuzDlUNXcPu0W6JDNv8O/w640-h288/IMG20230404150147.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan pejabat Pempemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Jatim serta beberapa saksi lainnya dalam sidang perkara Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim hingga dengan Terdakwa Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas selaku pemberi suap kepada Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim melalui Rusdi Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak (Keduanya sebagai Tersangka penerima suap) yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30<br /><br />Para saksi tersebut adalah Edy Tambeng Widjaja selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim, Baju Trihaksoro selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Alam Provinsi Jatim, B. Prijanggono dan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar dan Andik Fadjar Tjahjono selaku Sekretaris DPRD Jatim<br /><br />Saksi lainnya yaitu Aryo Dwi Wiratno PKK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Bina Marga Provinsi Jatim, Saiful Anam (Kasubid Perbendaharaan BKD Provinsi Jatim), dan Very Agung Aprilyanto selaku ajudan Sahat Tua P Simanjuntak <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga: </b></span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a><br /><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a></span><br /><br />Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 4 April 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK ke hadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Eliyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri langsung oleh oleh Kedua Terdakwa (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng) dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Jakarta   <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html</a></span><br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Edy Tambeng Widjaja dan Baju Trihaksoro serta Aryo Dwi Wiratno mengakui tidak melakukan survey terkait proposal yang diajukan oleh Pokmas ke Provinsi Jatim<br /><br />Sementara saksi Andik Fadjar Tjahjono selaku Sekretaris DPRD Jatim terkesan tidak jujur dan tidak berterus terang saat memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim terkait jumlah dana hibah pokir untuk masing-masing anggota DPRD Jatim. Karena dianggap tidak jujur, JPU KPK maupun Majelis Hakim mengingatkan Andik Fadjar Tjahjono. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Saudara jujur aja karena kita sudah memeriksa saksi lainnya," kata JPU KPK Arif Suheramnto.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Saudara pernah nggak mendengar ribut-ribut anggota Dewan? Kalau ini saudara tidak tau, itu keterlaluan," lanjut JPU KPK Arif Suhermanti menanyakan saksi Andik Fadjar Tjahjono</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Saksi Andik Fadjar Tjahjono mengatakan mendengar tetapi tidak begitu jelas. Menurut saksi bahwa keributan para anggota Dewan itu adalah terkait pembagian jatah. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan

“Dianggap Tidak Jujur dan tidak terus terang dalam persidangan, JPU dan Majelis Hakim mengingatkan saksi Andik Fadjar Tjahjono selau Sekreta...

»

Empat Terdakwa Korupsi Suap Bupati Bangkalan Dituntut 2.3 Tahun Penjara dan Satu Dituntut Lebih Berat

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan  Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan???”</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6svcj70PUbv4qPgF2Q0xT618Z-YOmPlB5etRSiNVKP1CT1Fvsxdl_AoGp2vPCya1afV0_tdrWuQAba22OoGUKbem6dG6qik3eRe_fi_n_qlPlkSPf7wZ9G1bKn-nIhQRtNzJP5tKSbbDBSA8b9D_TXkVOw8VQodSLfAB8pF98oP062BY5xbatuD1c/s678/Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="522" height="523" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6svcj70PUbv4qPgF2Q0xT618Z-YOmPlB5etRSiNVKP1CT1Fvsxdl_AoGp2vPCya1afV0_tdrWuQAba22OoGUKbem6dG6qik3eRe_fi_n_qlPlkSPf7wZ9G1bKn-nIhQRtNzJP5tKSbbDBSA8b9D_TXkVOw8VQodSLfAB8pF98oP062BY5xbatuD1c/w457-h523/Bangkalan.jpg" width="457" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) (JPU) Zainal Abidin, Rikhi Benindo Maghaz, Lio Bobby Sipahutar, Gilang Gemilang, Roni Yusuf dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 4 April 2023, pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menuntut Empat dari Lima Terdakwa “jual beli jabatan memberikan uang suap’ antara Rp50 - Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Tersangka sebagai penerima suap) dalam proses lelang jabatan antara tahun 2021 - 2022 agar terpilih menjadi Kepala Dinas dituntut pidana penjara masing-masing selam dua (2) tahun dan tiga (3) bulan dan satu Terdakwa dituntut lebih berat yaitu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan empat (4) bulan <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Lima Kepala Dinas Kab. Bangkalan Diadili Karena “Menyuap” Bupati - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/lima-kepala-dinas-kab-bangkalan-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/lima-kepala-dinas-kab-bangkalan-diadili.html</a><br /><br />Sekda Akui Menyerahkan Uang Rp150 Juta Ke Ketua KPU Kabuapaten Bangkalan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sekda-akui-menyerahkan-uang-rp150-juta.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sekda-akui-menyerahkan-uang-rp150-juta.html</a></span><br /><br />Keempat Terdakwa itu adalah; <br />1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />2. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />3. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />4. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan dituntut lebih berat yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan. alasan JPU KPK karena, Terdakwa Hosin Jamili tidak mengakui perbuatannya memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron sementara beberapa saksi dinatarnya Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan mengakui terus terang   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjssYTdsaMvIgtta4eM8hhbH63BFsUg4g78b6iTprp0ALWjdi1WRH3b8g-DMtNxeuGP7iXs2q1YARIbsgr10U_Ti6SHdvNhj30IbC-TNE1X5-RhfVbAt5DjPZRK5ZHxhpju8_BHxTWNy1WPv0-2ZIExIUtzjDHICEWixYmfZNEMWJxNwBquGluBBOYK/s1920/IMG20230404111453_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjssYTdsaMvIgtta4eM8hhbH63BFsUg4g78b6iTprp0ALWjdi1WRH3b8g-DMtNxeuGP7iXs2q1YARIbsgr10U_Ti6SHdvNhj30IbC-TNE1X5-RhfVbAt5DjPZRK5ZHxhpju8_BHxTWNy1WPv0-2ZIExIUtzjDHICEWixYmfZNEMWJxNwBquGluBBOYK/w640-h360/IMG20230404111453_01.jpg" width="640" /></a></div>Selain tuntutan pidana badan (penjara), Kelima Terdakwa juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 subsider 2 bulan kurungan serta membayar ongkos perkara masing-masing sebesar lima ribu rupiah<br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa kelima terdakwa (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto dan Hosin Jamili) ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap kelima Terdakwa (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto dan Hosin Jamili, dalam berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Tim JPU KPK secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 4 April 2023) dengan agenda tuntutan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH, Prastana Yustianto, SE., SH., MH, Fitri Indriyaty, SH., MH dan Sikan, S.Sos., SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, diantaranya  Baktiar dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpACZUIvn_gl8NYw-sd8_puY1BZF48kqw4_-jFFWpCijz4OlPO1gHDV0hbMzB6O25E5yvIEnSGkxBKafoFqFB0oWuwzwyJ4wwLmo6FIG2SgSrPxuSRVQ2JQcrOvN0iPP2zBQeCrJ6ppVDGP3dzm4V5T33aagTIy2o6Z_0szjZ25nMAq4Ts0ZyTTFKO/s640/sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpACZUIvn_gl8NYw-sd8_puY1BZF48kqw4_-jFFWpCijz4OlPO1gHDV0hbMzB6O25E5yvIEnSGkxBKafoFqFB0oWuwzwyJ4wwLmo6FIG2SgSrPxuSRVQ2JQcrOvN0iPP2zBQeCrJ6ppVDGP3dzm4V5T33aagTIy2o6Z_0szjZ25nMAq4Ts0ZyTTFKO/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div>Yang menjadi pertanyaan dari perkara ini adalah, bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan???<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan JPU bahwa Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, yang menyampaikan ada komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih<br /><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan Roosli Soeliharjono mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA)<br /><br />Dan Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan usuluan itupun diterima oleh sang Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Kab. Banglan itu<br /><br />Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengusulkan Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh78b52W6XmPLMdht19rtaCiYBytAC41wB01IZtSqP3hH6u6_AXrPZGotdEC-gVJ2xs8-sCD1ACZAFsVFj6wqw-Jh1K18o_6MdZ87hhWCDuyeG2tN7-FKVMvyt0ZvK2S3ZcpjkKY5EivHYi6L3c7v7dtbkGLKBsDV5gVI_mT1PIwEuw-E61iQ5M0Evr/s640/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh78b52W6XmPLMdht19rtaCiYBytAC41wB01IZtSqP3hH6u6_AXrPZGotdEC-gVJ2xs8-sCD1ACZAFsVFj6wqw-Jh1K18o_6MdZ87hhWCDuyeG2tN7-FKVMvyt0ZvK2S3ZcpjkKY5EivHYi6L3c7v7dtbkGLKBsDV5gVI_mT1PIwEuw-E61iQ5M0Evr/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.<br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR<br /><br />Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.<br /><br />Dan Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima uang dari para “calon pengantin” dan  kemudian diberikan kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. Hal ini diakui terus terang oleh Erwin Yoesoef dalam persidangan<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuYCu4BfAJgnPDfrIpKbWh8RtkPHf8S5cWG7hfLeQTOe7g5bKIW20CWA3Hwi8g9WB0puF6sp2eO3nB27VsKbUkOw6JYfz8ozEqPxGXaSidkSFhOmetVDyrwUAMMvi280VsjwaUfEh5qY241hhshdYVH5QTtZa92r8bYjvktMykxQhp-EBIHWYzFNgI/s4160/IMG20230317143758.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuYCu4BfAJgnPDfrIpKbWh8RtkPHf8S5cWG7hfLeQTOe7g5bKIW20CWA3Hwi8g9WB0puF6sp2eO3nB27VsKbUkOw6JYfz8ozEqPxGXaSidkSFhOmetVDyrwUAMMvi280VsjwaUfEh5qY241hhshdYVH5QTtZa92r8bYjvktMykxQhp-EBIHWYzFNgI/w640-h288/IMG20230317143758.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Mohni selaku Wakil Bupati</span></td></tr></tbody></table>Selain itu, pengakuan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda Kabupaten Bangkalan dalam persidangan (Jumat, 10 Maret 2023)  menjelaskan, telah menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bangkalan dan kemudian melaporkannya ke Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Dari berbagai sumber diperoleh, bahwa Ketua KPU Kabupaten Bangkalan adalah Zainal Arifin, SH., MH yang bergabung di KPU Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2014 sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan dan terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2024 dan kemudian dipercaya sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Menempuh pendidikan terakhir S2 (Strata dua)-nya di Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019.<br /><br />Uang sebesar Rp150 juta yang diserahkan Taufan Zairinsjah selaku Sekda Kabupaten Bangkalan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin, SH., MH, diterimanya dari Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA). <br /><br />Sedangkan uang yang diserahkan Roosli Soeliharjono ke Sekda berasal dari para Terdakwa (Wildan Yulianto, Agus Eka Leandy, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili  dan Salman Hidayat)<br /><br />“Saya serahkan ke Seka,” jawab Roosli Soeliharjono kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Lalu JPU KPK pun menanyakan ke Sekda Taufan Zairinsjah, kemana uang tersebut kandas yang di jawab oleh sang Sekda “ke Ketua KPU”<br /><br />“Ke Ketua KPU,” jawab Sekda Taufan Zairinsjah<br /><br />“O.. KPU tapi sudah lapor Bupati,” tanya JPU KPK kembali dan dijawab oleh Sekda Taufan Zairinsjah “sudah”.<br /><br />“Pak Bupati tau nggak uang itu dari mana?,” tanya JPU KPK dan dijawab oleh Sekda Taufan Zairinsjah “tau”.<br /><br />Sepekan kemudian, keterangan Mohni selaku Wakil Bupati Bangkalan saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan pada Jumat tanggal 17 Maret 2023 menjelaskan, ada aliran uang sebesar satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000) kepada Ketua DPRD atas permintaan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Mohni mengatakan kepada Majelis Hakim, atas perimintaan Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, lalu disampaikannya kepada 9 orang Kepala Dinas yang baru dilantik dan para Kepala Dinas itu mengumpulan uang dan menyerahkannya ke Ketua DPRD<br /><br />“Bupati mengatakan “saya butuh uang satu miliar untuk Ketua DPRD”. Lalu saya memanggil 9 Kepala Dinas yang baru dilantik dan saya sampaikan dan diserahkan,” kata Mohni  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuXnj_nOnlE7Yf73F03EIiCMsbgnthygxhqUzSCVd0ohPKieC2yAJI1drd5m1GnCQe0JTUZ2nkLlZGHbE_mrr5ElIiWpYq8w2SKrhA_nI7kXIXyhmgjfvSGe1LiH7soWnijS0E15lBbVqN_9SzKn8NUEh4QVSHfuFjXK7Vi9LOhX0WXgcrrjcpnfAj/s1920/IMG20230404111453_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuXnj_nOnlE7Yf73F03EIiCMsbgnthygxhqUzSCVd0ohPKieC2yAJI1drd5m1GnCQe0JTUZ2nkLlZGHbE_mrr5ElIiWpYq8w2SKrhA_nI7kXIXyhmgjfvSGe1LiH7soWnijS0E15lBbVqN_9SzKn8NUEh4QVSHfuFjXK7Vi9LOhX0WXgcrrjcpnfAj/w640-h360/IMG20230404111453_01.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal ini, JPU KPK Roni Yusuf kepada beritakorupsi.co mengatakan, saat ini Ketua KPU dan DPRD masih berstatus saksi dan langkah selanjutnya akan ditentukan setelah sidang<br />Perkara Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan di sidangkan<br /><br />“Sampai saat ini masih berstatus saksi. Ketua DPRD masih berstatus saksi tapi untuk Bupatinya. Kita lihat nanti kalau sudah cukup alat buktinya baru kita ini mungkin setelah persidangan kita bertahap dulu setelah sidang Bupati dulu baru untuk langkah selanjutnya,” JPU KPK Roni Yusuf<br /><br />Untuk informasi. Penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Selasa, 4 April 2023. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Suap Bupati Bangkalan Dituntut 2.3 Tahun Penjara dan Satu Dituntut Lebih Berat

“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kep...

»

Kasasi Ditolak, Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Kembali Di Penjara 7 Tahun Lagi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Akankah jadi Tersangka sejumlah orang pemberi uang “haram” terhadap Terpidana Eddy Rumpoko seperti  Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp4.1 M (dikembalikan 1 miliar rupiah),; Arif Setiodo, adik ipar Terpidana Eddy Rumpoko atau adik kandung istri Eddy Rompoko, Dewanti Rompoko, pemilik CV. Kalifa Muda sebesar Rp2.380 M,; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M,; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M,; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M,; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya???”</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMqWTC35uTG2lMbay_aN8NPvX2dO2bbhxxH08PK3-3IG5zM-oEriwQaz8hkpGs9weSoQpxFCC9usymnui7JHIrPPD-t7Dh5uGK56Bs45Rn0mU23W6LdQozzb6YWEWmwhrnJ5MOgjNmH5I57wvhhbFOa-jufUKunOJ1udZir1xK9YhFhWkjS0b3v2lD/s353/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="350" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMqWTC35uTG2lMbay_aN8NPvX2dO2bbhxxH08PK3-3IG5zM-oEriwQaz8hkpGs9weSoQpxFCC9usymnui7JHIrPPD-t7Dh5uGK56Bs45Rn0mU23W6LdQozzb6YWEWmwhrnJ5MOgjNmH5I57wvhhbFOa-jufUKunOJ1udZir1xK9YhFhWkjS0b3v2lD/w634-h640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" width="634" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>“Doa tak selalu terkabul, harapan tak selalu tercapai, mimpi tak selalu nyata”. Itulah yang barangkali ada dibenak para Terdakwa Korupsi untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara dengan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agus Republik Indonesia, tetapi apa dikata maksud hati mememluk gunung (bebas dari penjara) apa daya tangan tak sampai (Kasasinya dotolak oleh Mahkamah Agung RI), maksud hati memetik bintang (berkumpul dengan keluarga) manalah mungkin tak ada sayap (kasasi ditolak karena terbukti Korupsi), biarlah yang hitam menjadi hitam jangan harapkan jadi putih, </i>salah satunya adalah Eddy Rumpoko mantan Wali Kotabatu, Jawa Timur periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 yang juga suami mantan Walikota Batu Dewanti Rumpoko periode 2017 - 2022<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><span style="font-size: medium;"><br />Korupsi Rp45.9 M, Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Kembali di Vonis 7 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/05/korupsi-rp459-m-eddy-rumpoko-selaku.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/05/korupsi-rp459-m-eddy-rumpoko-selaku.html</a><br /><br />KPK Akan Melakukan Pengembangan Kasus Korupsi di Kota Batu - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-akan-melakukan-pengembangan-kasus.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-akan-melakukan-pengembangan-kasus.html</a><br /><br />KPK Kasasi, Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-kasasi-siapa-tersangka-baru-dalam.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-kasasi-siapa-tersangka-baru-dalam.html</a><br /><br />Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/salah-satu-aset-terdakwa-eddy-rumpoko.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/salah-satu-aset-terdakwa-eddy-rumpoko.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw8FU77x-gwtSRkHHKZoP3rOxS6vtTY_jYo4uSgvM-N75hbgGTjMBbChYQfC4S7W1UsayOoyGLEv1k5bKzA_Yrco2QyUvxuvYp8jRR4xVjHec3QCc7VLbzjKsRhwdvRBSvoDihfQmXDgwOe37B7Y9ExCMPErBA2ce4qbyikOi81pYhUh0J8XZ6jErJ/s640/s..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw8FU77x-gwtSRkHHKZoP3rOxS6vtTY_jYo4uSgvM-N75hbgGTjMBbChYQfC4S7W1UsayOoyGLEv1k5bKzA_Yrco2QyUvxuvYp8jRR4xVjHec3QCc7VLbzjKsRhwdvRBSvoDihfQmXDgwOe37B7Y9ExCMPErBA2ce4qbyikOi81pYhUh0J8XZ6jErJ/w640-h458/s..jpg" width="640" /></a></div>Eddy Rumpoko terjerat dalam dua kasus Korupsi. Yang pertama adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 16 September 2017. KPK meringkus Eddy Rumpoko yang saat itu menjabat Walikota Batu karena menerima uang sebesar Rp250 juta dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dari Filipus Djab pengusaha kontraktor di Kota Batu lalu mobil tersebut dibuat Nomor Polsis palsi yaitu N 507 BZ<br /><br />Dalam kasus perkara ini, Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu dinyatakan terbuti Korupsi namun Eddy Rompoko bernasib baik karena menerima diskon hukuman ringan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun (sidang pada Jumat, 27 April 2018). Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) adalah 8 tahun penjara<br /><br />Namun upaya KPK untuk mempertahankan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun terhadap Eddy Rumpoko sedikit berhasil karena Mahkamah Agung Republik Indonesi mengabulkan Kasasinya dan menambah hukuman terhadap Eddy Rumpoko menjadi lima (5) tahun dan enam (6) bulan. Dan Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko menjalani hukuman di Lapas Krobokan Semarang, Jawa Tengan. <br /><br />Itulah kasus yang pertama menyeret Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu. Jadi saat ini Terpidana Eddy Rumpoko mungkin sudah bebas dengan menyandang gelar mantan narapidana Koruptor. Bebas bukan berari bisa pulang keruma dan berkumpul dengan anak dan istrinya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 karena masih ada hukuman selama 7 tahun lagi yang langsung dijalaninya <br /><br />Lalu kasus yang kedua menyeret Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu ini adalah  pengembagan dari kasus yang pertama<br /><br />Dalam persidangan kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK atau OTT ini, sang Walikota Batu Eddy Rumpoko ternyata tidak hanya menerima sejumlah uang dan 1 unit mobil dari Filipus Djab, melainkan sang Walikota Batu ini juga menerima sejumlah uang dari beberapa pihak lainnya.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2AWRLoVyLRJzZmQyZ3PVFf8vD-wLL_cVB47pDmCCuEOwlypIFE7XlmyH601HpKKFDU61cnTuCBgFYatI8FScbWTqGOIgBms3eH6o4GCPeMf3Hfz0al8NMp2na6LxywcBlc6QXDgd1ACLCjr15qQ0-wLiHGf83q_wrSW7CQlDKez4f2uJftqNKSrHZ/s400/IMG_20180418_143711.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="377" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2AWRLoVyLRJzZmQyZ3PVFf8vD-wLL_cVB47pDmCCuEOwlypIFE7XlmyH601HpKKFDU61cnTuCBgFYatI8FScbWTqGOIgBms3eH6o4GCPeMf3Hfz0al8NMp2na6LxywcBlc6QXDgd1ACLCjr15qQ0-wLiHGf83q_wrSW7CQlDKez4f2uJftqNKSrHZ/w604-h640/IMG_20180418_143711.jpg" width="604" /></a></div>Dari fakta yang terungkap di persidangan saat Eddy Rumpoko ini diadili, ternyata duit ‘haram’ yang dinikmati suami mantan Walikota Batu periode 2017 - 2022 Dewanti Rompoko, semasa menjabat Eddy Rumpoko menjabat Wali Kota Batu bukan hanya dari Filipus Djab melainkan dari beberapa pengusaha di Kota Batu yang jumlahnya Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Diantaranya adalah Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp4.1 M (dikembalikan 1 miliar rupiah),; Arif Setiodo, adik ipar Terpidana Eddy Rumpoko atau adik kandung istri Eddy Rompoko, Dewanti Rompoko, pemilik CV. Kalifa Muda sebesar Rp2.380 M,; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M,; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M,; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M,; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya.      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBZ7fxaQIk4wzsqWuyvxnzLGTP5hidvgFVl5YtsRs9KmDdoqlNPx5j9DubpQoexEK2ODv-ONXhBR0p-rLIlUq7UPCmGsKxVIVoc_tH3FISH3ytLcR-JZGymn2fhZ6wqFjJGAc8GqrMWfkOOOjohUKeq_kOS87Dz0GL1ZsNWT9oiy8fTOtYZrpRiwVo/s640/eddy%20rompoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="640" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBZ7fxaQIk4wzsqWuyvxnzLGTP5hidvgFVl5YtsRs9KmDdoqlNPx5j9DubpQoexEK2ODv-ONXhBR0p-rLIlUq7UPCmGsKxVIVoc_tH3FISH3ytLcR-JZGymn2fhZ6wqFjJGAc8GqrMWfkOOOjohUKeq_kOS87Dz0GL1ZsNWT9oiy8fTOtYZrpRiwVo/w640-h398/eddy%20rompoko.jpg" width="640" /></a></div>Nah, menurut JPU KPK dalam dakwaan dan tuntutan maupun dalam putusan Majelis Hakim, bahwa sebahagian duit itu dipergunakan untuk keperluan kampanye istri Terpidana Eddy Romopok, Dewanti Rompoko yaitu pada bulan Juli 2015, uang senilai Rp100 untuk membeli Kaos, <br /><br />Dan pada bulan Nopember 2015, Terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan H. Moh. Zaini Ilyas untuk membayar transportasi kampanye Dewanti Rompko sebesar Rp500 juta serta pada tahun 2016 Terpidana Eddy Rompoko meminta uang sebesar Rp500 juta kepada H. Moh. Zaini Ilyas dan duit itu diberikan kepada istrinya, Dewanti Rumpoko<br /><br />Nah, dalam kasus Korupsi yang kedua ini Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu periode 2007 - 2017 dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara lebih ringan satu (1) tahun dari tntutan JPU KPK yaitu selama tujuh (7) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan kalau Eddy Rumpoko tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMC7DFXemfwLUJmN4VzTTnCfL6vBh6Mn2tybvsSKOEliDahDkNQZmWsi-Kzh9zqsgiVjWp9HMP1UBpWvs2Qp9BYogEI9BjP9-5aHKdiB7sJdYPzEW_-IK-LV0IHlAYq0ZFoXw99hKLFoFDbmG99_VVdckMmVnCkCiTunrbOR_peqZTwnOPzPrUjjjM/s640/IMG-20220930-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMC7DFXemfwLUJmN4VzTTnCfL6vBh6Mn2tybvsSKOEliDahDkNQZmWsi-Kzh9zqsgiVjWp9HMP1UBpWvs2Qp9BYogEI9BjP9-5aHKdiB7sJdYPzEW_-IK-LV0IHlAYq0ZFoXw99hKLFoFDbmG99_VVdckMmVnCkCiTunrbOR_peqZTwnOPzPrUjjjM/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">salah satu aset Terpidana Eddy Rumpoko yang di sita KPK di Kota Batu</span><br /></td></tr></tbody></table>Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Eddy Rumpoko untuk mengembalikan uang “haram” yang dinikmatinya sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)  dengan ketentuan jika Eddy Rumpoko tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Eddy Rumpoko tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun.   <br /><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tertuang dalam pada perkara Nomor 93/Pid.Sus - TPK/PN.Sby tanggal 19 Mei 2022<br /><br />Nah, karena tak terima dipenjara langi selama tujuh (7) tahun, Eddy Rumpoko banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timiur, namun bandingnya di tolak oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur yang tertuang dalam putusan Nomor 37/PID.SUS - TPK/PT.SBY tanggal 3 Agustus 2022<br /><br />Berharap bisa bebas atau paling tidak berkurang seperti kasus perkara yang pertama, Eddy Rumpoko Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan lagi-lagi usahanya gagal alias ditolak oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia<br /><br />Putusan Mahkamah Agung tertuang dalam putusan Nomor 304 K/Pid.Sus - TPK/2023 pada Senin, 27 Maret 2023 oleh Dr. Eddy Army, SH., MH selaku Ketua Majelis, Yohanes Priyana, SH., MH Hakim Agus serta Arizon Mega Jaya, SH., MH Hakim Ad Hoc masing-masing selaku anggota serta Panitra Pengganti (PP) Laurenz S Tampubolon, SH. Hal ini dijelaskan Panitra Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhmad Nur, SH.,, MH kepada beritakorupsi.co saat ditemui di ruang kerjanya.<br /><br />“Ini putusan MA. Kalau lengkapnya belum turun, berarti kembali ke putusan Pengadilan Tipikor yaitu tujuh (7) tahun penjara,” kata Akhmad Nur, SH.,, MH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieNpl2abLZ_6xTQipZT0g_12rBkJxE3PWCcH4HlqV1urU4luoKfSQCmy2csYf3o8XiU0BcGu1R0iOI7Grl_8iGHXY_B9kqqQHZWr1JFNfZLOgxXqlmHn8OT8uhSbar0iZzHQY-xGiSC9Svu9hhezMdSGEcIeUnY16ADlet05cuRe0f5c5LOm56FgSu/s638/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="638" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieNpl2abLZ_6xTQipZT0g_12rBkJxE3PWCcH4HlqV1urU4luoKfSQCmy2csYf3o8XiU0BcGu1R0iOI7Grl_8iGHXY_B9kqqQHZWr1JFNfZLOgxXqlmHn8OT8uhSbar0iZzHQY-xGiSC9Svu9hhezMdSGEcIeUnY16ADlet05cuRe0f5c5LOm56FgSu/w640-h286/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Nah, yang menjadi pertanyaan dari kasus Korupsi yang menjerat Eddy Rumpoko selaku Walkota Batu untuk kedua kalinya adalah, Apakah mantan narapidana Koruptor yang saat ini kembali menyandang gelar Terpidana Koruptor akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)???<br /><br />“Bisa jadi dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik," ucap JPU KPK Andri Lesmana<br /><br />Lalu bagaimana pula nasib atau proses hukum terhadap pihak-pihak yang lain selaku pemberi uang “haram” terhadap Eddy Rumpoko, yaitu Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp4.1 M (dikembalikan 1 miliar rupiah),; Arif Setiodo, adik ipar Terpidana Eddy Rumpoko atau adik kandung istri Eddy Rompoko, Dewanti Rompoko, pemilik CV. Kalifa Muda sebesar Rp2.380 M,; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M,; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M,; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M,; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya???<br /><br />Apakah KPK akan melakukan pengembangan atau akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Gratifikasi Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu seperti yang dilakukan KPK di Tulungagung???<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Andri Lesmana kepada beritakorupsi.co mengatakan, tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan kepada pihak-pihak yang terlibat<br /><br />“Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pemberiaan uang kepada Terdakwa tetapi butuh waktu,” kata JPU KPK Andri Lesmana menjawab. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasasi Ditolak, Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Kembali Di Penjara 7 Tahun Lagi

“Akankah jadi Tersangka sejumlah orang pemberi uang “haram” terhadap Terpidana Eddy Rumpoko seperti  Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Found...

»

Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Pegawai Kantor Pajak Kediri dan Makelar Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK:</b></u> “Ia, disebukan dalam putusan tadi. Kemungkinan ada penembangan dan kita akan  menyampaikan ke penyidik,”</span>      </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifoLurJnU-NIoeyKiC-jRYSp_5Zxfn-jXeRPwfOMMpJZ-lMRLSFw0vGzjMILaQ1yLdoaNpEOtAXXCRk84YDP3Hg2vYUDBMsLAv0pT4Ues2l73yXYqgXU7ND8XjzX67tKDzo2x8fXU6Ohl4PkWjhRBGEdqGhJKfZcJuBDq4VdvQZjzX1ioc31GUpZKh/s1202/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1202" data-original-width="725" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifoLurJnU-NIoeyKiC-jRYSp_5Zxfn-jXeRPwfOMMpJZ-lMRLSFw0vGzjMILaQ1yLdoaNpEOtAXXCRk84YDP3Hg2vYUDBMsLAv0pT4Ues2l73yXYqgXU7ND8XjzX67tKDzo2x8fXU6Ohl4PkWjhRBGEdqGhJKfZcJuBDq4VdvQZjzX1ioc31GUpZKh/w386-h640/5.jpg" width="386" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORRUPSI</span>.CO - </b></span><br />Para maling uang rakyat alias koruptor selalu pintar menciptakan istilah ung ‘haram’ yang diterimanya agar mungkin tidak ada yang mengetahuinya, misalnya di Komisi B DPRD Jatim tahun 2017 mengunakan istilah “undangan dan sarung”. Di DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menggunakan istilah “uang ketuk palu dan THR”. Di Bapeda Jatim dan Tulungagung tahun 2014 - 2018 menggunakan istilah “maha atau unduhan”. <br /><br />Di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 - 2022 menggunakan istilah “calon pengantin”, dan di DPRD Jatim tahun 2020 - 2023 menggunakan istilah “uang ijon”. Sedangkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur tahun 2017 - 2018 menggunakan istilah “apel kroak”. Dan masih banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan para pejabat yang menerima uang “haram” tergantung siapa dan di daerah mana<br /><br />“Apel kroak”, adalah istilah untuk uang pelicin pengurusan Restitusi pajak yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan  PT Wijaya Karya (PT WK) mewakili Perusahaan China Road And Bridge Corporation (CRAC) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur pada tahun 2017 - 2018 lalu<br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Abdul Rachman Pegawai KPP Pratama Pare Kediri Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html</a><br /><br />Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Abdul Rachman Pegawai KPP Pratama Pare Kediri Di Tuntut 4 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html</a></span></span><br /><br />Nah, “apel kroak” ini senilai satu miliar rupiah yang diminta oleh Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur agar proses restitusi pajak lancar<br /><br />Lalu “apel kroak” dari satu miliar rupiah hanya 865 juta rupiah yang diberikan oleh  PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan  PT Wijaya Karya (PT WK) mewakili Perusahaan China Road And Bridge Corporation (CRAC) melalui Tri Atmoko selaku pegawai PT. Pembangunan Perumahan (PT PP, Persero) Tbk kepada Abdul Rachman melalui Suheri, orang kepercayaan Abdul Rachman, selaku “makelar”. Sedangkan sisanya sebesar Rp135 juta dinikmati Tri Atmoko   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_55KxJoOjvEHoNV7Mr2tsqx0HK1k7A6eryLtigd5QL1HwagLruWgiVcRuHME34uT8CRZphCYquVOFWZupc_bh3Uwk1LOq1IOHx5IV35-Ku7-dRKq9kIswx9bl0pmBlPuJxdWkXBqQJ1CDvRm1c_eK5Zl9YoFeAbq_1Xv_Oe8EyJwH5uZER-zTPl5H/s1178/1..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1178" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_55KxJoOjvEHoNV7Mr2tsqx0HK1k7A6eryLtigd5QL1HwagLruWgiVcRuHME34uT8CRZphCYquVOFWZupc_bh3Uwk1LOq1IOHx5IV35-Ku7-dRKq9kIswx9bl0pmBlPuJxdWkXBqQJ1CDvRm1c_eK5Zl9YoFeAbq_1Xv_Oe8EyJwH5uZER-zTPl5H/w392-h640/1..jpg" width="392" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Nah, karena “apel kroak” inilah, akhirnya Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret Tri Atmoko, Abdul Rachman dan Suheri ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili<br /><br />Setelah melalui proses persidangan, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK menuntut Suheri dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp135 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan. Dan oleh Majelis Hakim, menjatuhkan hukuman (Vonis) selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama dua (2) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp135 juta subsider pidana penjara selama tiga (3) bulan<br />  <br />Terdakwa Tri Atmko terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Abdul Rachman dan Suheri dituntut berbeda, yaitu Abdul Rachman dituntut pidana penjara selama (4) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan. Sementara Suheri dituntut lebih berat yakni selama lima (5) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan<br /><br />Dan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Abdul Rachman dan Suheri juga di Vonis berbeda dan kebailikan dari dari Tuntutan JPU KPK. Karena Terdakwa Abdul Rachman di Vonis pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan, sedangkan Suheri di Vonis (4) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan<br />  </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Tri Atmoko, Staf PT PP (Persero) Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Restitusi Pajak KPP Pare, Jatim Sebesar Rp1 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/tri-atmoko-staf-pt-pp-persero-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/tri-atmoko-staf-pt-pp-persero-diadili.html</a><br /><br />Tri Atmoko, Staf PT PP Di Tuntut 2 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap Restitusi Pajak Sebesar Rp1 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tri-atmoko-staf-pt-pp-di-tuntut-2-tahun.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tri-atmoko-staf-pt-pp-di-tuntut-2-tahun.html</a>  </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"> </span></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"> Kasus perkara inipun sepertinya tidak berhenti disini saja, sebab Jaksa Penunut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan dan tuntutannya dalam putusan Majelis Hakim masih menyebutkan beberapa nama yang diduga terlibat yaitu Prabowo Arie Kristyawan selaku Ketua dan Hernowo Yuswanto anggota Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare Kediri   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa Suheri bersama-sama dengan Abdul Rachman, Prabowo Arie Kristyawan dan Hernowo Yuswanto selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari Tri Atmoko selaku kuasa dari Wajib Pajak China Road and Bridge Corporation (CRBC), PT. Wijaya Karya (WIKA) dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Joint Operation (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek Tol Solo - Kertosono tahun pajak 2016 dan Wang Yuqiang selaku Financial Manager CRBC  <br /><br />“Ia, disebukan dalam putusan tadi. Kemungkinan ada penembangan dan kita akan menyampaikan ke penyidik,” kata JPU KPK sesuai persidangan  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRe02hs_8fN6_5azh36RDSbRbvoVdoIQEX-mXW005ycqu1at1xfcHiDb529dDLjY09ohaRJBEt1Dd5ktLWMd9bHy67M0gSTsSn4_lulayGAGqHVLKvaQL0tW7kAV8KXjMeIn2WELuCk3ZOEcBp7FrsRJ2msE9sDntqLsP_fXzrWoIUlG7Sycsijmv0/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRe02hs_8fN6_5azh36RDSbRbvoVdoIQEX-mXW005ycqu1at1xfcHiDb529dDLjY09ohaRJBEt1Dd5ktLWMd9bHy67M0gSTsSn4_lulayGAGqHVLKvaQL0tW7kAV8KXjMeIn2WELuCk3ZOEcBp7FrsRJ2msE9sDntqLsP_fXzrWoIUlG7Sycsijmv0/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Rachman dan Terdakwa Suheri (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 30 2023) yang di ketuai Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Keuda Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Merah Putih milik KPK di Jakarta<br /><br />Dalam persidangan, Terdakwa Abdul Rachman dan Terdakwa Suheri tidak dituntut maupun tidak di hukum untuk mengembalikan “apel kroak” senilai Rp865 juta karena sudah dikembalikan sebelumnya sejumlah Rp895 juta, sehingga ada kelebihan sebsar 30 juta rupiah yang harus dikembalikan oleh JPU KPK terhadap Terdakwa <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Rachman dan Terdakwa Suheri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal asal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rachman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana sebagaaimana diatur dan dianccam pidana dalam Pasal asal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakawaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Abdul Rachman dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupaih) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Pegawai Kantor Pajak Kediri dan Makelar Di Vonis Berbeda

JPU KPK: “Ia, disebukan dalam putusan tadi. Kemungkinan ada penembangan dan kita akan  menyampaikan ke penyidik,”       BERITA KORRUPSI .CO...

»

Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Triyasmo Sugiyantoro, adik ipar Terdakwa Budi Setiawan mengaku sebagai pegawai PT Petro Gas Utama tahun 2014 dengan gaji sebesar Rp200 juta per bulan dan juga sebagai Subkon di PT Worley SEA Indonesia  tetapi saat di kronfrontir langsung dengan saksi dari PT Petro Gas Utama dan PT Worley SEA Indonesia  langsung dibantah. Lalu apakah KPK akan menetapkan Triyasmo Sugiyantoro sebagai Tersangka Sumpah Palsu sesuai Pasal 22 UU Tipikor???# </span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzUrtewFT_XjZU89T54D-uXm12MRGtZkdQgHKCLRQq3KQ-SynWEvMjzQ86TtTTpqGIwE5NGspDegN_kE1xoiL84C_4bOE55vddLozoVH3rToz-9DytLF2kseMh0bAgsGqdFaD1z2x0enl8HuOhLyO58fLa_sC_SorJ8oFXJ8b73wNUJql2x6qctWPX/s700/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="700" height="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzUrtewFT_XjZU89T54D-uXm12MRGtZkdQgHKCLRQq3KQ-SynWEvMjzQ86TtTTpqGIwE5NGspDegN_kE1xoiL84C_4bOE55vddLozoVH3rToz-9DytLF2kseMh0bAgsGqdFaD1z2x0enl8HuOhLyO58fLa_sC_SorJ8oFXJ8b73wNUJql2x6qctWPX/w640-h274/a.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Ketika seorang Saksi berbohong atau berkata tidak jujur dalam persidangan, mungkin saat itu Ia berpikir bahwa berbohong adalah salah satu “cabang olah raga bela diri” sekalipun tanpa pelatih dan latihan seperti yang dilakukan oleh Triyasmo Sugiyantoro di persidangan pada Rabu, 29 Maret 2023<br /><br />Padahal, seorang saksi yang berkata bohong atau tidak jujur di persidangan dalam perkara Korupsi saat memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim setelah disumpah, ada sangsi hukum pidana yang mengacamnya, yaitu Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Pasal 22 berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<br /><br />Masih ingatkan pada tahun 2017 lalu, ketika KPK menetapkan mantan anggota DPR RI dari Komisi II yaitu Miryam S Haryani sebagai tersangka karena memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan dalam kasus perkara Korupsi e-KTP dengan dua terdakwa yaitu  Irman dan Sugiharto.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga:</span></span><br /><span style="color: red;">Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Apakah Fattah Jasin Akan Terseret Sebagai Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Fattah Jasin Sepertiya Tidak Jujur Terkait Aliran Duit Yang Diterimanya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html</a><br /><br />Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a>  </span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh76-CRYAsXg2jLNbKKx8l5BqioQWWOAqHoUAeW3vVR5WuQdL08esraH3w4-zah3UZLkAnqK6br3E0ltea0mPAQYPy5bocXuqtrCBTHdfmHxfS0nlV5WHWP-sdxBLRE2vMOOx9OP4e4AIWq1gE2DXrbA0kH4QPg6tKukuEHcXVypZ6bKJBOZZ6jPsKt/s1599/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh76-CRYAsXg2jLNbKKx8l5BqioQWWOAqHoUAeW3vVR5WuQdL08esraH3w4-zah3UZLkAnqK6br3E0ltea0mPAQYPy5bocXuqtrCBTHdfmHxfS0nlV5WHWP-sdxBLRE2vMOOx9OP4e4AIWq1gE2DXrbA0kH4QPg6tKukuEHcXVypZ6bKJBOZZ6jPsKt/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Nah, Triyasmo Sugiyantoro pun tak jauh beda karena memberikan keterangan palsu dibahwa dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Triyasmo Sugiyantoro adalah adik ipar atau adik kandung dari istri Terdakwa Budi Setiawan mantan Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018<br /><br />Budi Setiawan adalah Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi suap sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) ke Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018<br /><br />Nah, dalam kasus perkara ini, JPU KPK mengahadirkan Triyasmo Sugiyantoro sebagai saksi di persidangan bersama beberapa saksi lainnya yaitu  Laode Maulidin dari PT Petro Gas Utama, Titi Purbo Hapsari dari PT Rekayasa Industri di Duri, Riau. Kemdian Dhimas Achmad Sidharta dari PT Worley SEA Indonesia, Tedjo Widjajatnanto dari PT Wonasis Indonesia dan Ferdinand Hutagalung dari PT Kurnia Propertindo Sejahtera serta Fransikus Afong dari PT Trans Icon <br /><br />Mengapa dan apa hubungannya Triyasmo Sugiyantoro dihadirkan JPU KPK sebagai saksi di persidangan? Karena pada tahun 2014, ada beberapa harta benda seperti aparteman dan tanah di Jawa Barat, Surabaya dan Mojokerto bernilaai dua milar lebih yang diduga dibeli dari hasil TPPU (Tinadk Pidana Pencucian Uang) oleh Terdakwa Budi Setiawan melibatkan adik iparnya, Triyasmo Sugiyantoro   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTUF0uuBfC8uJGf557cBy9AxWjMWkfCfFVRaZKims8iDEp84E2-naEty3fQlf2YMpZEXOl9NVZnRNh5yo7yhoAUtnRpBT-g--8XiITFmS-HPL_71A_aEhieAe9TxJ0CUXekbMlMJpl8H_9uiMsitg-Q5aJ8WYFm_MqIVPVGcILHPxNlIQXxDi1gGz/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="720" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTUF0uuBfC8uJGf557cBy9AxWjMWkfCfFVRaZKims8iDEp84E2-naEty3fQlf2YMpZEXOl9NVZnRNh5yo7yhoAUtnRpBT-g--8XiITFmS-HPL_71A_aEhieAe9TxJ0CUXekbMlMJpl8H_9uiMsitg-Q5aJ8WYFm_MqIVPVGcILHPxNlIQXxDi1gGz/w288-h546/1.jpg" width="288" /></a></div>Menurut Triyasmo Sugiyantoro saat memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim (Rabu, 29 Maret 2023) mengatakan, bahwa apartemen dan tanah itu adalah miliknya yang dibeli dengan uangnya sendiri sebagai pegawai PT Petro Gas Utama, salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan gaji sebesar Rp200 juta dan sebagai salah satu Suplayer<br /><br />Padahal, menurut JPU KPK, bahwa gaji Triyasmo Sugiyantoro di PT Petro Gas Utama adalah sebesar sembilan juta rupiah. Karena keterangan Triyasmo Sugiyantoro di persidaangan berbeda dengan yang ada di BAP (berita acara pemeriksaan), JPU KPK langsung mengkronfrontir dengan saksi-saksi lainnya yang hasilnya membantah keterangan Triyasmo Sugiyantoro<br /><br />Lalu apakah apakah KPK akan menetapkan Triyasmo Sugiyantoro sebagai Tersangka Sumpah Palsu sesuai Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Andy Bernard Desman S mengatakan, masih akan mengkronfrontir dengn keterangan Terdakwa Budi Setiawan dan akan dilihat dengan fakta-fakat persidangan<br /><br />“Nantilah, kita lihat dengan fakta-fakta di persidangan,” ucapnya sambil senyum penuh arti. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan

#Triyasmo Sugiyantoro, adik ipar Terdakwa Budi Setiawan mengaku sebagai pegawai PT Petro Gas Utama tahun 2014 dengan gaji sebesar Rp200 juta...

»

Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Dituntut Masing-masing 4 Tahun Penjara Karena Dugaan Dugaan Krupsi Rp 1 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana di Lapas Porong Sidoarjo Cabang Surabaya. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung di Vonis 8 Tahun Penjara dan Sutrisno Kepala Dinas PU Tulungagung di Vonis 10 tahun penjara, saat ini menjalani hukuman di Lapas Tulungagung#</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpeHZIkqSOHqxzqsCZn_5V_qJJwrVtApno1QGJwjjeRZ-VPUp9JzhqCupYtekgXR5OazznoKQTTA6NV5BqlHAEf0L33xCUKUTP0K8iEzOS0cTPO7TgWTauHIxXk3rlW9x5glW7Ztj_pVq9WuFWhdYvNS--XoB7jDqOvzHoB2od6kSpWjANBFTb1me/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpeHZIkqSOHqxzqsCZn_5V_qJJwrVtApno1QGJwjjeRZ-VPUp9JzhqCupYtekgXR5OazznoKQTTA6NV5BqlHAEf0L33xCUKUTP0K8iEzOS0cTPO7TgWTauHIxXk3rlW9x5glW7Ztj_pVq9WuFWhdYvNS--XoB7jDqOvzHoB2od6kSpWjANBFTb1me/w640-h278/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan S, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husein Madya, Ahmad Hidayat Nurdin, Ramaditya Virgiyansyah, Andi Bernard Desman dan Rido Sepputra dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 28 Maret 2023, pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menuntut Tiga (3) Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji berupa uang “Ketuk Palu” pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran (TA) 2015 - 2018 masing-masing sebesar Rp140 juta atau sejumlah Rp420 juta dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /><br />Ketia Terdakwa tersebut adalah Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi GERINDRA dan Adib Makarim selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024 serta Imam Kambali Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi HANURA yang juga sebagai anggota DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Diadili Karena Dugaan Menerima Gratifikasi Rp420 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamT_NuD6eZjHO6I6aZyVHtWwidulSat3anBna8qvRMgcFO4DQGv1RCTQm7hfOIhV7-7-Dj3WiPGvpj7gUmu-Oy5UcGtg3fL5uVhAcKzvlTzeXrHxO8iIFe81T79I7qawejfQjM6eIDLeE6qB0yQeHZ5CUaDENGU0E0GbJ8Bh8tPwPqVFuctOrldR_/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="319" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamT_NuD6eZjHO6I6aZyVHtWwidulSat3anBna8qvRMgcFO4DQGv1RCTQm7hfOIhV7-7-Dj3WiPGvpj7gUmu-Oy5UcGtg3fL5uVhAcKzvlTzeXrHxO8iIFe81T79I7qawejfQjM6eIDLeE6qB0yQeHZ5CUaDENGU0E0GbJ8Bh8tPwPqVFuctOrldR_/w640-h320/4.jpg" width="640" /></a></div>Selain tuntutan penjara badan, Ketiga Terdakwa juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama enam (6) bulan dan tuntuntan pidana berupa membayar uang pengganti untuk Terdakwa Agus Budiarto sebesar Rp349.500.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun<br /><br />Dan untuk Terdakwa Adib Makarim dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp284 juta subsider pidana penjara selama satu (1) tahun serta Terdakwa Imam Kambali sebesar Rp497.600.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam bulan<br /><br />Ketia Terdakwa (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali, berkas perkara penuntuta masing-masing terpisah) ini dituntut pidana penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana di Lapas Porong Sidoarjo Cabang Surabaya. Sedangkan sebelumnya, Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung di Vonis pidana penjara selama 8 tahun dan Sutrisno Kepala Dinas PU Tulungagung di Vonis 10 tahun penjara, saat ini menjalani hukuman di Lapas Tulungagung   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ5UmPJI-6OBvUF2Ruva4UBHhpVhrEzsawWLK1BOgKNON6KTyWtpkI9e8AymfZegX_2tIJVTtk1aT70bgoBa0_BS9K9r2VyQY60p9XrVs7dIov0_BaX3tC-pFuTrtoxBjCL3uGcqJhTXQzQCFr1cs57DLnkgTo414es24laRKC7SyYkNuqfbgWq4L2/s639/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="639" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ5UmPJI-6OBvUF2Ruva4UBHhpVhrEzsawWLK1BOgKNON6KTyWtpkI9e8AymfZegX_2tIJVTtk1aT70bgoBa0_BS9K9r2VyQY60p9XrVs7dIov0_BaX3tC-pFuTrtoxBjCL3uGcqJhTXQzQCFr1cs57DLnkgTo414es24laRKC7SyYkNuqfbgWq4L2/w640-h310/2.jpg" width="640" /></a></div>Terseretnya Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali (dan Supriyono) bermula dari ‘nyanyian merdu’ Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung sebagai Terdakwa Korupsi Suap dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pada tahun 2018 lalu   <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html</a></span><br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kab. Tulungagung - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html</a></span><br /></span><br />Pada tahun 2018, Sutrisno dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (keduaya saat ini sudah berstatus terpidana) bersama seorang pengusaha kontraktor yaitu Susilo Prabowo alias Embun Tertangkap Tangan KPK karena diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap sebagai fee proyek.   <br /> <br />Sutrisno dan Syahri Mulyo menerima uang suap yang totalnya sebesar Rp138 miliar dari Embun (mantan terpidana) dan Tigor Prakoso (sudah di adili dan) serta beberapa kontraktor lainnya, diantaranya Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat selaku pengurus Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, dan pengurus Asosiasi lainnya di Kabupaten Tulungagung termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghH3oj1V58lM6xz1abpKrE65kSDyvWom0A7YofDJzYQKkvlVjwkRI8KNkJsVbwYEtg3ajzwEjxNx6YMFt9MXpEh_ZPonrCjz1XwDhUFEHK0pc37I28vlSeVRgwKkPwboyoXD27FjY9e5H26amFUb_UuLStm6uEZTSQssR6kSAlJdDKzEX77s9GuX2V/s640/1.2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghH3oj1V58lM6xz1abpKrE65kSDyvWom0A7YofDJzYQKkvlVjwkRI8KNkJsVbwYEtg3ajzwEjxNx6YMFt9MXpEh_ZPonrCjz1XwDhUFEHK0pc37I28vlSeVRgwKkPwboyoXD27FjY9e5H26amFUb_UuLStm6uEZTSQssR6kSAlJdDKzEX77s9GuX2V/w640-h426/1.2.jpg" width="640" /></a></div>Pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Kepala Dinas PU dan Bupati Syahri Mulyo adalah sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen dari nilai anggaran pekerjaan yang didapat dan dikerjakan oleh para kontrakor di Tulungagung itu.<br /><br />Sedangkan duit ‘haram’ yang mengalir ke Terpidana Supriyono, Terdakwa Agus Budiarto, Terdakwa Adib Makarim dan Terdakwa Imam Kambali serta para nggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 lainnya adalah sebagai uang ‘ketuk palu’ pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018<br /><br />Selain itu, juga terungkap fakta hukum dalam persidangan terkait aliran uang haram ke beberapa pejabat lainnya melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PU-PPR) Kab. Tulungagung, diantaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Sudigdo (Kepala Bapeda), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan beberapa pejabat lainnya termasuk Aparat Penegak Hukum, LSM dan dan Wartawan di Tulungagung<br /><br />Uang suap yang diterima oleh Budi Juniarto dan Budi Setiyawan dari para kontraktor di Tulungagung adalah untuk pencairan dana BK (Bantuan Keuangan) Pemerintah Provinsi - Jawa Timur ke Kab. Tulungagung dan beberapa Kabupaten / Kota lainnya yang jumlahnya puluhan milliaran rupiah<br /><br />Dari 'nyanyian merdu’ Sutrisno inilah kemudian pada tahun 2020, KPK menyeret Supriyono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk di adili dan kemudian dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan (8) tahun dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.8 miliar subsider pidana penjara selama tiga (3) tahun)     <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyqf1a7s0_spxO73JTipVCzxXaVVv1xZIrsqxGMPCNQXdfTSV6IU6u0zceDYLfULy7NBbx2Yh2y5tQNh1w2Tyqfd8IU5rMe5dM5gKo64J1JwYeMfly2W8-IU0O-il6hDdWUHL_39V5V6kHa1hGHSesc194Gc4gYqLiIee6y_kJodDVyJgKLOAke0-/s640/1.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyqf1a7s0_spxO73JTipVCzxXaVVv1xZIrsqxGMPCNQXdfTSV6IU6u0zceDYLfULy7NBbx2Yh2y5tQNh1w2Tyqfd8IU5rMe5dM5gKo64J1JwYeMfly2W8-IU0O-il6hDdWUHL_39V5V6kHa1hGHSesc194Gc4gYqLiIee6y_kJodDVyJgKLOAke0-/w640-h288/1.1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terpidana Tigor Prakoso</span><br /></td></tr></tbody></table>Setelah Supriyono, kemudian pada tahun 2022, KPK menyeret Tigor Prakasa selaku pemilik perusahaan keluarga yaitu PT Tripel S Putra Kediri, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspal dan PT Kediri Putra yang bergerak di bidang jasa konstruksi<br /><br />Tigor Prakasa diadili sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14 miliar dan dinyatakan bersalah serta di jatuhi hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan<br /><br />Di tahun yang sama (tahun 2022), tepatnya Selasa, 2 Agustus 2022, KPK menetapkan status Tersangka kasus dugaan Korupsi uang ‘ketuk palu’ pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018 terhadap Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 dan menjebloskannya ke penjara<br /><br />Selain menetapkan status tersangka terhadap Ketiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Budi Setiawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim dalam kasus dugaan Korupsi Suap Dana BK (Bantuan Keuangan) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Ke Kab. Tulungagung (dan beberapa Kabupaten / Kota lainnya) Tahun 2014 - 2018 <br /><br />Dan kasus inipun bisa jadi akan menyeret beberapa pihak sebagai Tersangka yang diduga terlibat dalam proses pemberian dana Bantuan Keuangan Pemprov Jatim termasuk mantan pejabat Pemrov Jatim seperti yang disampaikan Plt. Jubir KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Jumat, 12 Juni 2020<br /><br />“Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK akan sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali. (Jnt)     <br /></div>

News Tipikor Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Dituntut Masing-masing 4 Tahun Penjara Karena Dugaan Dugaan Krupsi Rp 1 M

#Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan ...

»

Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Para Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mengaku tidak mengerti apa arti Pokmas, dan KTP-nya dipinjam oleh Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng dan diajak mencairkan uang di Bank Jatim dan hanya diberikan uang sebesar Rp 1 juta. Sedangkan Terdakwa Abdul Hamid mengatakan ada dana bantuan Keuangan dari Pemprov tetapi Terdakwa meminta 20 Persen dari anggaran#</span>   </h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirAhguw6NLa9KYqqOJyrIMcuJ6ePAWjqrAKLftgK_YLM4PhLZPcsxZtWRMoSYtC6VOJAT3oZgvqokMmHcNp319PEalDi_bvx2WXI1QKh3QGBBt8MHs6w-o00CDz6p4PEHcuAnULNMnvGuIXFd1U4q9EusJ-jAJhDp70s3hDMHp22LtNVo_PeXApzfI/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Keterangan foto dari belakang sebelah kiri Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat serta 13 Ketua Pokmas" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirAhguw6NLa9KYqqOJyrIMcuJ6ePAWjqrAKLftgK_YLM4PhLZPcsxZtWRMoSYtC6VOJAT3oZgvqokMmHcNp319PEalDi_bvx2WXI1QKh3QGBBt8MHs6w-o00CDz6p4PEHcuAnULNMnvGuIXFd1U4q9EusJ-jAJhDp70s3hDMHp22LtNVo_PeXApzfI/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Keterangan foto dari belakang sebelah kiri Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat serta 13 Ketua Pokmas</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”. Ibarat peribahasa inilah yang mungkin tepat dalam kasus perkara Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim hingga menyeret Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim melalui Rusdi Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak (Keduanya sebagai Tersangka penerima suap) yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30<br /><br />Bayangkan, dengan bekedok memberi bantuan keuangan ke Pokmas dari dana hibah Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, puluhan masyarakat di Kabupaten Sampang menjadi “Korban” sebagai Ketua Pokmas yang tidak mengerti apa dan bagaimana Pokmas yang dimaksud.<br /><br />Hanya karena saling percaya, puluhan masyarakat di Kabupaten Sampang inipun bersedia meminjamkan KTP miliknya atau bahkan meminjam KTP milik orang lain dan dijadikan sebagai Ketua Pokmas, lalu diajak ke Bank untuk mencairkan uang dana bantuan tetapi uang itu bukannya dimanfaatkan sendiri oleh masing-masing Ketua Pokmas, melainkan hanya menerima satu juta rupiah saja   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ldsEaYju4_tnyFnmUkLCytWe3XHcDIkrmYIZGP6-UhvBCRWAFjjNtBFmEZVE0lz0g-GiwPWLPtASbtqXf8Nw1V1F_i1wQlSSc2gtdTyX3-iiDhZl2iz1q9p5vSRQglqu7LnkIGqMMYdPYqNyncIxk_y-6pj_Eg6J7ucb43oRhyFwGc3i59E2PtQb/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ldsEaYju4_tnyFnmUkLCytWe3XHcDIkrmYIZGP6-UhvBCRWAFjjNtBFmEZVE0lz0g-GiwPWLPtASbtqXf8Nw1V1F_i1wQlSSc2gtdTyX3-iiDhZl2iz1q9p5vSRQglqu7LnkIGqMMYdPYqNyncIxk_y-6pj_Eg6J7ucb43oRhyFwGc3i59E2PtQb/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng (kemeja putih)</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a></span></span><br /><br />Hal inilah yang terungkap di persidangan (Selasa, 28 Maret 2023) dalam perkara kasus Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalu staf atau pendampingnya yaitu Rusdi denan Terdakwa Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmam<br /><br />Dalam persidangan kali ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 28 Maret 2023, menghadirkan saksi sebanyak 15 orang yang terdiri dari 2 pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas di Kabupaten Sampang<br /><br />Kedua pejabat Pemprov Jatim itu adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat dan Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1WTm1xDMiPgpb-l1ZCqB8NcUAgs3k_j4wErxeDJmGsMckhZxonPOIwJCakbVRcnfAMJCqv11pXE1coGx5hjEfjvhHe46oj79l-l2XybqH8w748QngbToPBt9MTti1lIG4fNNZyUPDBBaUSjb5-u3_Cg5TZuwPYYksFGBiVojWABoG9P0gXiE4KMFr/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1WTm1xDMiPgpb-l1ZCqB8NcUAgs3k_j4wErxeDJmGsMckhZxonPOIwJCakbVRcnfAMJCqv11pXE1coGx5hjEfjvhHe46oj79l-l2XybqH8w748QngbToPBt9MTti1lIG4fNNZyUPDBBaUSjb5-u3_Cg5TZuwPYYksFGBiVojWABoG9P0gXiE4KMFr/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan ke- 13 saksi selaku Ketua Pokmas dimaksud adalah; 1. Abdul Rahman, 2. Abdul Halim, 3. Musawi, 4. Mat Dasir, 5. Ruspandi, 6. Rubai, 7. Moch Awaludin Susanto, 8. Mat Hodari, 9. Supriyadi, 10. Nurul Huda Hidayat, 11. Musnawi alias Gondrong, 12. H. Samsuri, dan 13. Ahmad Firdaus,<br /><br />Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 28 Maret 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan 15 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK ke hadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Eliyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri langsung oleh Kedua Terdakwa (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng) dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Jakarta   <br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, para saksi selaku Ketua Pokmas mengatakan tidak mengerti apa itu Pokmas dan hanya mengenal Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng yang meminjam KTP para saksi dan dijadikan sebagai Ketua Pokmas lalu diajak ke Bank Jatim untuk mencairkan uang. Dan setelah uang dicairkan lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa sementara saksi hanya dieri uang sebesar satu juta rupiah<br /><br />Sementara salah satu selau pegawai Kantor Pemerintah Desa Kabupaten Sampang mengatakan, kalau dirinya menadapat informasi dari Terdakwa Abdul Hamid akan ada bantuan keuangan (BK) Pemprov Jatim tetapi Terdakwa meminta 20 persen<br /><br />“(Abdul Hamid) sebagai koordinator Kepala Desa. katanya akan mendapat bantuan tetapi diminta dua puluh persen,” kata saksi. Namun saat JPU KPK menanyakan kemana 20 persen itu, saksi menjawab tidak tau. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas

#Para Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mengaku tidak mengerti apa arti Pokmas, dan KTP-nya dipinjam oleh Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng...

»