Niken Sulastri Terdakwa Kredit Fiktif Bank BRI Unit Pule Cabang Trenggalek Di Tuntut 5 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Gilang Rhamadhany Hadaning Putra selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek sudah di Vonis 4.6 tahun penjara (dari tuntutan 5 tahun)  denda dan membayar uang pengganti sebesar Rp363 juta Subsider 3 tahun#</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPmkUhQdmK7ULT8kLmZnICS1yA49-wqlq5m2jWjRhTeibA-NXjcxbjkCO7ynFjV2MkNLsYAdXJNAvHvhRo3yPn20eHm7k4NmK_l7js-OTry11rV9s6e7kFZpIY0hWVqTLdwIWNXo1V5RQZLYob69Kr7Z7QM4T2C1O6zPAOFgbh3V1TSbLwTrrAYuD/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPmkUhQdmK7ULT8kLmZnICS1yA49-wqlq5m2jWjRhTeibA-NXjcxbjkCO7ynFjV2MkNLsYAdXJNAvHvhRo3yPn20eHm7k4NmK_l7js-OTry11rV9s6e7kFZpIY0hWVqTLdwIWNXo1V5RQZLYob69Kr7Z7QM4T2C1O6zPAOFgbh3V1TSbLwTrrAYuD/w640-h480/9.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka dan Dody Novalita, SH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek dkk menuntut Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Fiktif Bank BRI Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek yakni Niken Sulastri (swasta) dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp91 juta Subsider pidana penjara selama satu (1) tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah dan pemanfaatan kredit yang dilakukan dengan cara meminjam nama nasabah dan mengumpulkan persyaratan  permohonan pengajuan KUR ke Bank BRI Unit Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan uangnya dinikamti oleh Terdakwa hingga merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp457.034.850 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian dari PT. BRI Kantor Wilayah Malang Nomor : R.1.e/KW-XVI/BRC/0177/20/2021 Tanggal 11 Oktober 2021<br /><br />Pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama (penuntutan terpisah), Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Prof. Dr. (Hc) Suparman, SH., MH telah menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap Gilang Rhamadhany Hadaning Putra selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek sudah di Vonis 4.6 tahun penjara (dari tuntutan 5 tahun)  denda dan membayar uang pengganti sebesar Rp363 juta Subsider 3 tahun<br /><br />Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Sementara menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Niken Sulastri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Kedua Terdakwa ini terseret ke lingkaran hitam kasus Korupsi adalah bermula pada tahun 2020. Dimana pada tahun 20020, pemerintah punya program untuk mengupayakan peningkatan kontribusi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan perekonomian dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM, PT Bank BRI Kantor Pusat menerbitkan Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dengan tujuan dalam rangka pengembangan pelayanan usaha berskala mikro sekaligus mengantisipasi persaingan serta mendukung program pemerintah.<br /><br />Kemuidan Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra bersama-sama dengan Terdakwa Niken Sulastri mempunyai mens rea atau niat untuk membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan dengan cara mengumpulkan persyaratan  permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat kemudian diajukan ke Bank BRI Unit Pule kecamatan pule Kabupaten Trenggalek,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzfyHv-D7w0jsQSE7TDIjA7qeIF6OZMMJdqGcDCpAZ12cx2mlOAnWAXEkneqMSYboy23tQSB6s7YcklXOKFa-odUCfN7nUfTTvW81f0ORyTJ0VrTwtS7w3P9TdRFd9-5lSV1zleG8tE8RpkqXnXFkcYrjJWDM2ke2xTfB7wynEVyswoiF-JqrDKgKQ/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzfyHv-D7w0jsQSE7TDIjA7qeIF6OZMMJdqGcDCpAZ12cx2mlOAnWAXEkneqMSYboy23tQSB6s7YcklXOKFa-odUCfN7nUfTTvW81f0ORyTJ0VrTwtS7w3P9TdRFd9-5lSV1zleG8tE8RpkqXnXFkcYrjJWDM2ke2xTfB7wynEVyswoiF-JqrDKgKQ/w640-h480/7.jpg" width="640" /></a></div>Lalu Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra melakukan survei kemampuan, permodalan dan prospek usaha calon Nasabah dan dengan inisiatif sendiri dan dibantu mencarikan target nasabah serta difasilitasi oleh Niken Sulastri dengan cara Topengan <br /><br />Yaitu mula-mula Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra meyakinkan nasabah untuk KUR Mikro BRI dengan alasan untuk investasi lalu menjelaskan pinjaman tersebut sekitar 5-6 bulan  (ada juga yang sampai jatuh tempo), ada kompensasi sekitar antara Rp3.000.000 - Rp.4.000.000 untuk para nasabah<br /><br />Atas penjelasan Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra tersebut, nasabah mengajukan KUR Mikro BRI dengan disertai jaminan berupa sertifikat atau BPKB. Setelah pengajuan KUR Mikro BRI sebagaimana yang telah disepakati jumlahnya, selanjutnya terdakwa Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra melakukan survey dan membuat analisa kredit untuk disetujui oleh KaUnit. <br /><br />Setelah pencairan, Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra mengambil semua uang yang cair tersebut pada nasabah dan  oleh Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra diberi kompensasi sebesar Rp3.000.000 - Rp.4.000.000. <br /><br />Kemudian oleh Niken Sulastri uang tersebut diambil semuanya dan pada saat sebelum adanya Kredit KUR atas nama Sutirah, Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra telah mengambil uang Nasabah Kupedes atas nama Hartini lalu terdakwa Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra seolah-olah bertanggung jawab terhadap Hutang Kredit atas nama Sutirah<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra bersama-sama Saksi Niken Sulastri yaitu dengan cara topengan (mengambil seluruh uang KUR dengan modus Pinjam Nama Nasabah), tempilan (mengambil sebagian uang KUR) dan pemakaian angsuran (angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun bulanan) tersebut, yang dinikmati oleh Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra bersama – sama dengan Saksi Niken Sulastri,  dalam kurun waktu 6 Bulan sampai 1 Tahun.<br /><br />Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Niken Sulastri dibacakan oleh JPU Eka dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 02 Maret 2023) dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya Herwindoo, SH., MH yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Nur Rochmad Aghani, SH., MH dan Gani<br /><br />Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa Terdakwa Niken Sulastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Niken Sulastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Niken Sulastri dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Niken Sulastri untuk membayar uang pengganti sebesar sembilan puluh satu juta rupiah (Rp91.000.000) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam wakti 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun,” ucap JPU Eka<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya, untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoR-I1YtHjgOQDhrfovHxZigz44GeuMzLx5yFu6_gLJMB8s3eIGLCm6c8dzaUNCUMvJ0_KwNE510wBZgUhLt3x1QZc4gF5rifyA5lHllA_o2BhbHkDMcmKUmmu-CowQf9xtiS0FPzeLGJE1Nhomk-0nfCv-11bgQM98AUtgo4IyffKM-TkhQFpLnO1/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoR-I1YtHjgOQDhrfovHxZigz44GeuMzLx5yFu6_gLJMB8s3eIGLCm6c8dzaUNCUMvJ0_KwNE510wBZgUhLt3x1QZc4gF5rifyA5lHllA_o2BhbHkDMcmKUmmu-CowQf9xtiS0FPzeLGJE1Nhomk-0nfCv-11bgQM98AUtgo4IyffKM-TkhQFpLnO1/w640-h480/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa ia Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 210/KW-XVI/SDM/09/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang dan selanjutnya pada Tahun 2020 hingga Tanggal 28 September 2021 Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH  ditempatkan sebagai Mantri Bank BRI Unit Pule kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, <br /><br />Atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Bank BRI Unit Pule kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, “ <br /><br />Bahwa Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH telah melakukan, menyuruh melakukan dan  turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebagai Mantri membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan para  nasabah dan tidak sesuai dengan pemanfaatan Kredit KUR, dengan cara mengumpulkan persyaratan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat kemudian diajukan ke Bank BRI Unit Pule <br /><br />Dan selanjutnya melakukan survei kemampuan, permodalan dan prospek usaha calon nasabah dengan inisiatif sendiri dan difasilitasi oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) untuk mencari dan merayu para nasabah dengan cara topengan (mengambil seluruh uang KUR dengan modus Pinjam Nama Nasabah), tempilan (mengambil sebagian uang KUR) dan pemakaian angsuran ( angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun angsuran bulanan) bertentangan dengan  Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan  Pasal 2 huruf g Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri <br /><br />Atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi  yaitu memperkaya Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.457.034.850 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) uang tersebut juga termasuk yang telah dinikmati oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) yang dapat  merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Sebesar Total Rp.457.034.850 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) <br /><br />Dengan rincian terdapat sisa angsuran sebanyak 15 nasabah, denga Nilai Total Plafond sebesar Rp.1.010.000.000 dimana terdapat 8 (Delapan) nasabah yang Penyimpangannya dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sendiri dengan Nilai Kerugian sebesar Rp.211.693.502, dan terdapat 7 (Tujuh) nasabah yang penyimpangannya terindikasi dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan Pihak Luar Bank BRI yaitu Saksi Niken Sulastri Binti SOEMARNO (Alm) sebesar Rp.245.341.348 (Dua Ratus Empat puluh lima Juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah), <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian dari PT. BRI Kantor Wilayah Malang Nomor : R.1.e/KW-XVI/BRC/0177/20/2021 Tanggal 11 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi DENNY PRASETYO selaku auditor Bank BRI Kanwil Malang. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia yang kemudian disingkat menjadi  PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara yang menyatakan Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.<br /><br />Bahwa pada tahun 2020 dalam rangka program Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kontribusi UMKM dan perekonomian dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM, PT BANK BRI Kantor Pusat menerbitkan Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dengan tujuan dalam rangka pengembangan pelayanan usaha berskala mikro sekaligus mengantisipasi persaingan serta mendukung program pemerintah.<br /><br />Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO sebagaimana Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO adalah sebagai berikut :<br />Calon nasabah mengajukan permohonan sesuai dengan formulir permohonan yang telah disiapkan oleh Bank BRI dengan melampirkan :<br />a.    Izin usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Lurah setempat.<br />b.    Foto copy KTP yang masih berlaku.<br />c.    Tanpa Agunan Tambahan<br />d.    Foto copy kartu keluarga<br /><br />Bahwa kriteria untuk dinyatakan sebagai calon nasabah Kredit KUR sebagaimana Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 sebagai berikut : <br />a.    Usaha mikro, kecil dan menengah; b. Usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/ karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia; c. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Luar Negeri; d. Usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; e.    Usaha mikro, kecil, dan menengah pensiun Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/ atau pegawai pada masa persiapan pensiun; f. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi :<br /><br />I.    Kelompok Usaha Bersama (KUBE)<br />II.    Gabungan Kelompok Tani dan nelayan (Gapoktan); atau<br />III. Kelompok Usaha Lainnya<br />g.    Usaha mikro, kecil dan m,enengah dari pekerja yang terkena Pemutusan hubungan Kerja.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin0bNIxerfWeoNrejAZ8Lv0CuIDdewR9mICAmaY4d3zjbqeEpVoUsals2PBXyWMuEH6lHDfNmcERCQI-i1GUYKklQXCHbL17Xw15HFI9UMV1lZszhdR6iQIqBx_HMeJQEkflPVOk-MURHp6oylcdVbbFfB-_Kw3I-1QfoiUngsbSI3JzFae-XS6Aq5/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin0bNIxerfWeoNrejAZ8Lv0CuIDdewR9mICAmaY4d3zjbqeEpVoUsals2PBXyWMuEH6lHDfNmcERCQI-i1GUYKklQXCHbL17Xw15HFI9UMV1lZszhdR6iQIqBx_HMeJQEkflPVOk-MURHp6oylcdVbbFfB-_Kw3I-1QfoiUngsbSI3JzFae-XS6Aq5/w640-h480/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH menjabat sebagai Mantri Bank BRI Sejak Tahun 2015  sebagaimana Surat Keputusan Nokep : 210/KW-XVI/SDM/09/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Malang, dan selanjutnya pada Tahun 2020 hingga tahun 2021, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH ditempatkan sebagai Mantri Bank BRI Unit Pule Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Bahwa tupoksi mantri adalah sebagai berikut :<br />1. Merencanakan dan melaksanakan aktifitas pemasaran KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan<br /><br />2. Menyiapkan aplikasi pinjaman, memeriksa kelengkapan dan masa berlaku dokumen pinjaman dari calon debitur sesuai kewenangannya untuk mendukung dan menganalisis pemberian KUR Mikro.<br /><br />3. Memprakarsa pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima agar target ekspansi kredit tercapai.<br /><br />4. Melaksanakan penagihan (colection) secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang berindikasi akan bermasalah sesuai kewenangannya, untuk mengendalikan timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka non performing loan (MPL) KUR Mikro dalam ukuran yang ditetapkan<br /><br />5. Menyusun laporan sesuai kewenangannya agar memenuhi ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit lain atau instansi terkait.<br /><br />6. Membina hubungan baik dengan calon nasabah, unit kerja lain, lembaga atau instansi lain atau pihak ketiga lainnya untuk mendukung proses pemberian fasilitas KUR Mikro, pencapaian target yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja sesaui kewenangannya<br /><br />7. Menyediakan dokumen atau data atau informasi terkait pelaksanaan audit dan memproses tindak lanjut di BRI unit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati.<br /><br />8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya dalam mencapai target atau standart yang ditetapkan secara fektif dan efisien, sepanjang tugas pokok sudah diselelsaikan.<br /><br />Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat  (KUR) Mikro Bank Rakyat Indonesia sampai dengan pencairan adalah nasabah datang ke kantor membawa berkas untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat Mikro ke BRI dengan melampirkan persyaratan KUR berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, kemudian Kepala Unit mendisposisi ke mantri pengelola wilayah untuk diproses dengan cara disurvey dan dianalisa, selanjutnya hasil survey dan analisa mantri dituangkan dalam aplikasi BRI Spot, lalu ketika diyakini kebenarannya maka data tersebut dikirim ke Kepala Unit untuk diputuskan pemberian kredit, ada kemungkinan permohonan KUR Mikro BRI ditolak ketika data tidak sesuai dengan survey mantri atau Kepala Unit tidak meyakini kebenaran data<br /><br />Namun faktanya menunjukkan :<br />Bahwa terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH selaku  Mantri Bank BRI Sejak Tahun 2015  sebagaimana Surat Keputusan Nokep : 210/KW-XVI/SDM/09/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Malang,yang selanjutnya pada Tahun 2020 hingga tahun 2021, Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH  ditempatkan sebagai Mantri Bank BRI Unit Pule Kabupaten Trenggalek yang mempunyai tugas melakukan survei dan memproses persyaratan Kredit Usaha Rakyat Mikro Nasabah <br /><br />Kemudian Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama-sama dengan saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mempunyai mens rea atau niat untuk membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan dengan cara mengumpulkan persyaratan  permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat kemudian diajukan ke Bank BRI Unit Pule kecamatan pule Kabupaten Trenggalek, <br /><br />Selanjutnya terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH melakukan survei kemampuan, permodalan dan prospek usaha calon Nasabah dan dengan inisiatif sendiri dan dibantu mencarikan target nasabah serta difasilitasi oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) mempengaruhi para Nasabah yaitu :<br /><br />A. Dengan cara Topengan : mula-mula terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH meyakinkan nasabah bahwa terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH pinjam nama untuk KUR Mikro BRI dengan alasan untuk investasi lalu menjelaskan pinjaman tersebut sekitar 5-6 bulan  (ada juga yang sampai jatuh tempo), ada kompensasi sekitar antara Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) - Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk para nasabah. <br /><br />Atas penjelasan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH tersebut nasabah mengajukan KUR Mikro BRI dengan disertai jaminan berupa sertifikat atau BPKB. Setelah pengajuan KUR Mikro BRI sebagaimana yang telah disepakati jumlahnya,selanjutnya terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH melakukan survey dan membuat analisa kredit untuk disetujui oleh KaUnit. <br /><br />Setelah pencairan, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengambil semua uang yang cair tersebut pada nasabah dan  oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH diberi kompensasi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) - Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Hal ini terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dilakukan terhadap saksi-saksi sebagai nasabah KUR sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWCx7BXcq-jV5wZH-5Z21CB95-doc2ZyLBOZyKIyzKhqxiEEXEqeoyLr8kJm_46DoC6HKYPV_zqJxP_Jhnqg_cZ_h7BrdnbsII1Y_35yOT3gkfH7eraJNACPESxTfBl6T7EJ8lV2m_2S30rrYalrv2IxsEz3pEGXJwk3uHUkrlZ1AaRpFLwAizlttq/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWCx7BXcq-jV5wZH-5Z21CB95-doc2ZyLBOZyKIyzKhqxiEEXEqeoyLr8kJm_46DoC6HKYPV_zqJxP_Jhnqg_cZ_h7BrdnbsII1Y_35yOT3gkfH7eraJNACPESxTfBl6T7EJ8lV2m_2S30rrYalrv2IxsEz3pEGXJwk3uHUkrlZ1AaRpFLwAizlttq/w640-h480/8.jpg" width="640" /></a></div>1. Saksi Amirah mengambil kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil semua oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dengan alasan hendak mengikuti lelang tanah didaerah mlinjon dan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH berjanji mengembalikan sertifikat selama 6 Bulan dan untuk meyakinkan Saksi Amirah diberikan sertifikat atas nama EKA NURHIDAYAH Nomor : 00552.<br /><br />2. Saksi Sumitro telah mengambil kredit sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian setelah dicairkan diambil seluruhnya Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH.<br /><br />3. Saksi Erol Sugita Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengatakan hendak meminjam nama dan sertifikat milik Saksi Erol Sugita yang dipergunakan untuk pinjaman KUR dengan janji 6 Bulan akan diangsur oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH kemudian Saksi Erol Sugita mengambil hutang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dinikmati seluruhnya oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH, setelah itu Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan sertifikat kepada Saksi Erol Sugita atas nama NOVITA DWI ASTUTI alamat Kembangan Nomor sertifikat Nomor : 01050 dengan tujuan meyakinkan Saksi Erol Sugita.<br /><br />4. Saksi Badi  mengambil kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian dinikmati oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sisanya merupakan tanggung jawab Saksi Badi dan istrinya (Saksi Katini).<br /><br />5. Saksi Setyo Budi mengambil kredit KUR Mikro Rp.50.000.000 (lima puluh rupiah) diserahkan kepada Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.47.148.542 berkurangnya karena terpotongnya angsuran  secara otomatis.<br /><br />6. Saksi Sutirah  telah mengambil Kredit KUR Mikro sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian diserahkan ke Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM)  Rp.46.015.103 (empat puluh enam juta lima belas ribu seratus tiga rupiah) karena sudah dipotong angsuran sebelumnya secara otomatis. <br /><br />Kemudian oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) uang tersebut diambil semuanya dan pada saat sebelum adanya Kredit KUR atas nama Sutirah terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH telah mengambil uang Nasabah Kupedes atas nama Hartini lalu terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH seolah olah bertanggung jawab terhadap Hutang Kredit atas nama Sutirah <br /><br />Padahal yang membawa semua uang Kredit KUR atas nama Sutirah adalah saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM), Karena Uang dari Kredit atas nama Sutirah tidak ada kaitannya dengan Kredit Kupedes atas nama Hartini sehingga uang sebesar Rp.46.015.103 dari kredit KUR atas nama Sutirah masih dibawa oleh saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) semuanya,<br /><br />7. Saksi Karti  Mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian diterima Saksi Karti sebesar Rp.44.755.192 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM)  dan dipergunakan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.44.755.192,( empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)<br /><br />B. Dengan cara TEMPILAN (mengambil sebagian uang KUR) :   mula-mula terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH meyakinkan calon nasabah bahwa terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH ikut  KUR Mikro BRI  calon nasabah dengan jumlah kompensasi yang disepakati sekitar antara Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) – Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk nasabah. Atas penjelasan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH tersebut nasabah mengajukan KUR Mikro BRI dengan disertai jaminan berupa sertifikat atau BPKB. <br /><br />Setelah pengajuan KUR Mikro BRI sebagaimana yang telah disepakati jumlahnya, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH melakukan survey dan membuat analisa kredit untuk disetujui oleh KaUnit. Setelah pencairan,  mengambil sebagian uang yang sudah disepakati tersebut pada nasabah dan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH  Hal ini terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH lakukan terhadap   saksi-saksi sebagai nasabah sebagai berikut :<br /><br />1. Saksi Wawan Yulianto terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengatakan  bahwa akan meminjam namanya guna mengambil kredit KUR sebagian dan akan membantu mengangsurnya kemudian Saksi wawan yulianto menandatangani dan mau dilakukan tempilan dengan menggunakan jaminan sertifikat milik saksi wawan Yulianto dengan Rincian kredit yang awalnya Saksi Wawan Yulianto hanya ingin mengambil kredit KUR sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) <br /><br />Namun oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dipengaruhi untuk mengambil sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisa Kreditnya sebesar Rp.19.000.000 ( sembilan belas juta rupiah) ditempil atau diambil oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan hingga saat ini belum pernah dikembalikan,<br /><br />2. Saksi Parman mengambil Kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian yang diterima oleh Saksi Parman sebesar Rp.45.436.400 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)  karena uang tersebut langsung dipotong 3 kali angsuran secara otomatis. Kemudian Rp.45.436.400 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) diserahkan oleh Saksi Parman kepada Saksi  NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) <br /><br />Dan kemudian diberikan kepada Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) sisanya sebesar Rp.11.436.400 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dibawa oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) kemudian terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengangsur sebesar Rp.3.785.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)<br /><br />3. Saksi Suisnan mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian diambil Saksi Suisnan sebesar Rp.48.500.000( empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BRI kemudian dipergunakan oleh Saksi Suisnan sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)  kemudian sisanya sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) lalu diserahkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp.35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah)<br /><br />4. Saksi Jemani mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu diterima Saksi Jemani sebesar Rp.45.436.400 ( empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) kemudian diambil oleh Saksi Jemani sebesar Rp.9.087.280 (Sembilan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sisanya Rp.36.349.120 (tiga puluh enam juta tiga ratus emat puluh Sembilan ribu serratus dua puluh rupiah) diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM). Kemudian oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) diserahkan dan dipergunakan oleh  terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.36.349.120.(tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)<br /><br />5. Saksi Sela Febriana mengambil Kredit Rp.44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi Mukahar (Orangtua saksi Sela Febriana) selanjutnya Saksi Mukahar menyerahkan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) selanjutnya saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) menyerahkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Sisanya dibawa oleh Saksi Mukahar  sebesar Rp.24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah).<br /><br />6. Saksi Arif Bin Subarni mengambil kredit Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />7. Saksi Agus Setiawan telah mengambil Kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)  dan Saksi Agus Setiawan menikmati Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp.35.000.000 (tiga uluh lima juta rupiah)  diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) kemudian oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) diserahkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.35.000.000.(tiga puluh lima juta rupiah).<br /><br />8. Saksi Nuryanto telah mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH pergunakan sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) selanjutnya sisanya dibawa oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.40.000.000,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9I7yZA5WcRfTH8b6UnNkQWGvRZQuyIp9BBPs6jwABWWtPHTt0_tpFefgpuIPar6DM4RmS2jOAghjl1EBtLv17-olLG1AAJelj7l5XT3BFiZbIhOqBPfl4zSRIwRo20IQWnBikBlawilkRAk7pNAbTiUz5alxDDK_6raeiZBl1Lfx1ceuxDlWx7e4k/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9I7yZA5WcRfTH8b6UnNkQWGvRZQuyIp9BBPs6jwABWWtPHTt0_tpFefgpuIPar6DM4RmS2jOAghjl1EBtLv17-olLG1AAJelj7l5XT3BFiZbIhOqBPfl4zSRIwRo20IQWnBikBlawilkRAk7pNAbTiUz5alxDDK_6raeiZBl1Lfx1ceuxDlWx7e4k/w640-h480/7.jpg" width="640" /></a></div>C. Dengan cara PEMAKAIAN ANGSURAN (angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun angsuran bulanan) dilakukan terhadap saksi-saksi sebagai nasabah KUR Mikro:<br /><br />1. Saksi Maryati telah mengambil kredit sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kemudian pernah mengangsur sebanyak 2 kali angsuran atau 2 Bulan yang dititipkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) namun angsuran tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa ke Bank BRI.<br /><br />2. Saksi Lindawati mengambil kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian dipakai oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Saksi Lindawati dan diangsur sebanyak 6 (enam) kali.<br /><br />Bahwa selain melakukan tempilan kepada para nasabah, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan imbalan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) karena telah mencarikan nasabah dan telah memfasilitasi tempat transaksi penyerahan uang kredit KUR tersebut, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap sertifikat yang diserahkan.<br /><br />Bahwa adapun Rinciannya fee yang Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH berikan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) adalah Sebagai Berikut :<br /><br />1. Untuk Nasabah atas nama Agus Setiawan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Agus Setiawan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />2. Untuk Nasabah atas nama Suisnan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Suisnan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />3. Untuk Nasabah atas nama Sutirah Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Sutirah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />4. Untuk Nasabah atas nama Karti Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Karti sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />5. Untuk Nasabah atas nama Jemani Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)<br /><br />6. Untuk Nasabah atas nama Sela Febriana Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).<br /><br />7. Untuk Nasabah atas nama Parman Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah). Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Karti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus  ribu rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />8. Untuk Nasabah atas nama Nuryanto Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) <br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama-sama Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) yaitu dengan cara topengan (mengambil seluruh uang KUR dengan modus Pinjam Nama Nasabah), tempilan (mengambil sebagian uang KUR) dan pemakaian angsuran ( angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun bulanan) tersebut, yang dinikmati oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM),  dalam kurun waktu 6 Bulan sampai 1 Tahun.<br /><br />Bahwa terhadap para Nasabah ditagih oleh juru tagih Bank BRI dan terdapat status tunggakan yang dialami oleh para  nasabah dan ditemukan fakta jika jumlah kredit yang diajukan nasabah dengan uang yang telah diterima tidak sesuai dengan pengajuan, <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa Bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan SE Direksi Bank BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk penerima manfaat dari dana Kredit Usaha Rakyat. <br /><br />Bahwa Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) bukan merupakan Calon nasabah atau penerima manfaat Kredit KUR, sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) telah menerima uang kredit KUR Mikro Bank BRI yang seharusnya tidak dikeluarkkan dari Bank BRI akan tetapi dikeluarkan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain <br /><br />Atau suatu korporasi  yaitu memperkaya terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.457.034.850 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) uang tersebut juga termasuk yang telah dinikmati oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) <br /><br />Bahwa  uang dari kredit KUR tersebut dipergunakan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH untuk ikut investasi Quotex dan Binomo dengan rincian sebagai berikut : investasi selama 4 (empat) bulan, yang bulan pertama sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di Binomo, bulan kedua Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Quotex, bulan ketiga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Binomo, bulan keempat Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ikut di Binomo dan hingga saat ini Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH tidak dapat mengembalikan uang tersebut ke Bank BRI.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sehingga tujuan dari pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu meningkatkan peran  UMKM dalam perekonomian tidak tercapai.<br /><br />Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) yang telah menikmati Kredit KUR padahal diketahuinya Kredit tersebut diperuntukan untuk Calon Nasabah yaitu memiliki Usaha mikro, kecil, menengah, namun tetap dilakukannya dengan tujuan memperkaya diri terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sendiri <br /><br />Atau menguntungkan orang lain yaitu Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM), telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan pasal 2 huruf g undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dimana kekayaan Negara Yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN ( Bank BRI Merupakan Badan Usaha Milik Negara) sehingga aset atau kekayaan Bank BRI merupakan lingkup keuangan negara,  Sebesar Total Rp457.034.850 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) <br /><br />Dengan rincian terdapat sisa angsuran sebanyak 15 nasabah, dengan Nilai Total Plafond sebesar Rp.1.010.000.000 dimana terdapat 8 (Delapan) nasabah yang Penyimpangannya dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH Sendiri dengan Nilai Kerugian sebesar Rp211.693.502, dan terdapat 7 ( Tujuh) nasabah yang penyimpangannya terindikasi dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan Pihak Luar Bank BRI <br /><br />Yaitu Saksi Niken Sulastri Binti SOEMARNO (Alm) sebesar Rp.245.341.348 (Dua Ratus Empat puluh lima Juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian dari PT. BRI Kantor Wilayah Malang Nomor : R.1.e/KW-XVI/BRC/0177/20/2021 Tanggal 11 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi DENNY PRASETYO selaku auditor Bank BRI Kanwil Malang.<br /><br />Perbuatan Terdakwa GILANG RAMADHANI HADANING PUTRA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jnt)  <br /></div>

News Tipikor Niken Sulastri Terdakwa Kredit Fiktif Bank BRI Unit Pule Cabang Trenggalek Di Tuntut 5 Tahun Penjara

#Gilang Rhamadhany Hadaning Putra selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggale...

»

Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) mengakui telah menyerahkan sejumlah duit sebanyak dua kali pada tahun 2017 kepada Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim dan di “Ia” kan Syahri Mulyo mantan Bupati Tulungagung (Terpidana 8 tahun penjara). Lalu bagaimana nasib Toni Indrayanto?#</span></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZSrxwnZwFItLTK4HQSQu8HlcwAztaV4NJKSiE3LiKEwbbGjZ2vmWnE_-9Ty467Lv6ehCe18jF_JbPstKzaP0yI16h-ArQzYs2pWVGOaBck5aGO8DAQB5nWL9OXmH07f-OrRLhWgyFPpisTpmrRM2H7FF-LucKIGyevrD5uwJE9rqYgag1E58ai5us/s1599/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZSrxwnZwFItLTK4HQSQu8HlcwAztaV4NJKSiE3LiKEwbbGjZ2vmWnE_-9Ty467Lv6ehCe18jF_JbPstKzaP0yI16h-ArQzYs2pWVGOaBck5aGO8DAQB5nWL9OXmH07f-OrRLhWgyFPpisTpmrRM2H7FF-LucKIGyevrD5uwJE9rqYgag1E58ai5us/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jawa Timur (Jatim) yang saat ini menjabat selaku Sekretaris, kepada Majelis Hakim mengakui di persidangan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 1 Maret 2023) telah menerima sejumlah duit sebanyak dua kali dari Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) dengan cara Toni Indrayanto menemui Sutrisno ke Tulungagung menggunakan mobil dinasnya dan duit itu lalui diserahkan ke Terdakwa Budi Setiawan selaku Kepala Bapeda Jatim dengan cara menyerahkan kunci mobil dinasnya<br /><br />Toni Indrayanto menjabat sebagai Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2017 menggantikan Budi Juniarto (alm) setelah Terdakwa Budi Setiawan menjabat Kepala Bapeda yang sebelunya Kepala BPKAD menggantikan Fatah Jasin yang mejabat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan setelah kalah dalam pelihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep<br /><br />“Kebetulan saya ada rapat di Madiun. Saya ke Tulungagung dengan mobil dinas yang biasa saya pakai. Bungkusan kardus saya masukan ke mobil. Kuncinya saya kasihkan ke Pak Budi (Terdawa Budi Setiawan),” kata Toni Indrayanto <br /><br />Toni Indrayanto sepertinya “lupa ingatan” akan kejadian sesuangguhnya, hingga beberapa klai JPU KPK membacakan isi BAP (berita acara pemeriksaan) untuk membantu ingatan Toni. Apakah memang benar-benar lupa atau hanya sekedar lupa?. Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim menanyakan pejabat Bapeda ini terkait bungkusan kardus yang diterimanya dari Kadis PUPR Tulungagung<br /><br />“Berapa kali saudara terima? Saudara tau nggak kalau itu uang?,” tanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Dua kali. Tau tapi saya tidak tau berapa jumlahnya,” jawab Sekretaris Bapeda ini   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmZDawzv-CMrYARRBBmR_zCGjK0zrxqsshRQPz0C_QUSUr1w63BqktqJh950OhTWD4yH-zFIDNt3qVc4Txc9Y3VJPdq-n6T_m2hgJVzcPNaQgmYKcjVP1LWfQknnqomtsxS6-AgXO3gEopfM-Wwu_wk8UWi2T65Rn44b9nY3wx6A3TcrxfMj2b2Pl8/s720/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="720" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmZDawzv-CMrYARRBBmR_zCGjK0zrxqsshRQPz0C_QUSUr1w63BqktqJh950OhTWD4yH-zFIDNt3qVc4Txc9Y3VJPdq-n6T_m2hgJVzcPNaQgmYKcjVP1LWfQknnqomtsxS6-AgXO3gEopfM-Wwu_wk8UWi2T65Rn44b9nY3wx6A3TcrxfMj2b2Pl8/w640-h626/1.jpg" width="640" /></a></div>Pengakuan pejabat Bapeda Jatim ini meng-ia kan keterangan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Tulungagung yang menjeaskan kepada Majelis Hakim, bahwa pada tahun 2017, telah menyerahkan sejumlah duit terbungkus dalam kardus sebanyak dua kali, dan penyerahan itu dilakukan di Tulungagung dan kemudian Sutrisno melaporaknnya ke Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung<br /><br />Penyerahan uang itu adalah sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD maupun APBD-Perubahan Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk pembangunan infrastruktur maupun ke beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk Kabupaten Malang dan Pacitan, Jombang, Pasuruan, Probolinggo, Pamekasan<br /><br />Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2017 dihadirkan oleh JPU KPK pada Rabu, 1 Maret 2023 dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD maupun ABPD-Perubahaan Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung), Suharto selaku Kepala BPKAD dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dengan Terdakwa Budi Setiawan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur 2016 - 2018 yang mengikti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDJVbnWROHgqXPST0uUitPUz7OQJ0S6BMa8eroWWcQRI6j6vc6a8G-O6DwMXxiYlxCSWOdMxeagCtenLEX-N2NLRXfaIb-9rOmq2UCTkolDBHDRQdKgJV8NiGynOgpi51i22i7XlqPrmIPeqHEQZjfp7aELeUcmu75739VF6jOCBX4Wy_WECjGgA2P/s720/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="720" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDJVbnWROHgqXPST0uUitPUz7OQJ0S6BMa8eroWWcQRI6j6vc6a8G-O6DwMXxiYlxCSWOdMxeagCtenLEX-N2NLRXfaIb-9rOmq2UCTkolDBHDRQdKgJV8NiGynOgpi51i22i7XlqPrmIPeqHEQZjfp7aELeUcmu75739VF6jOCBX4Wy_WECjGgA2P/w640-h616/2.jpg" width="640" /></a></div>Selain Toni Indrayanto, JPU KPK juga menghadirkan empat saksi lainnya, yaitu Sutrisno selaku Kepala (mantan)  Dinas PUPR Tulungagun (terpidana 10 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2108), Syahri Mulyo selaku Bupati (mantan) Tulungagung (terpidana 8 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2108) dan Hari Purwanto selaku Kasaubbid Bapeda Jatim yang saat ini menjabat sebagai Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim<br /><br />Hari Purwanto sebelumnya sudah dihadirkan sebagai saksi di persidangan pada Rabu, 1 Pebruari 2023 bersama Mohamad Yasin Kepala Bapeda tahun 2021 - sekarang dan Sukardi mantan Sekda Jatim tahun 2013 - 2018<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Sutrisno mengatakan, telah menyerahkan uang kepada Toni Indrayanto, namun berapa jumlahnya Sutrisno juga tidak mengetahuinya. Setelah diserahkan sejumlah uang yang terbungkus dalam kardus kepada Toni Indrayanto kemudian dilaporkan kepada sang Bupati Syahri Mulyo<br /><br />“Saya serahkan ke Pak Toni,” kata Sutrisno. Selain melalui Toni Indrayanto, sebelumnya juga telah terjadi beberapa kali penyerahan sejulah uang melalui Budi Juniato<br /><br />Semenara Syahri Mulyo tidak membatah keterangan Sutrisno terkait penyerahan uang karena Sutisno dkk langsung melaprkannya ke Syahri Mulyo<br /><br />“Saya dilapori staf saya kakalu sudah beres ke Pemprov,” kata Syahri Mulyo  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIYwHej0BELigezo8HYVO_xJ3IF3Em2-vl2Fh6MSZtd9rA9SxqxkNttjfyQ3d4qaKySWCe-agNN0yzvu_2JCzQq3VozDv91mFWQnbJ4CuOhftOR3Z5MVQiXhySX88odTgxq7vT7bCFKQSzmeCO8P_urXeW96YxsgkuntB0X0p8JbInUkekNAJJ6CFJ/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIYwHej0BELigezo8HYVO_xJ3IF3Em2-vl2Fh6MSZtd9rA9SxqxkNttjfyQ3d4qaKySWCe-agNN0yzvu_2JCzQq3VozDv91mFWQnbJ4CuOhftOR3Z5MVQiXhySX88odTgxq7vT7bCFKQSzmeCO8P_urXeW96YxsgkuntB0X0p8JbInUkekNAJJ6CFJ/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Saksi yang juga Terpidana Syahri Mulyo menjelaskan, bahwa awalnya pada tahun 2013 sekitar antara bulan Agustus - September setelah Syahri Mulyo dilantik menjadi Bupati Tulungagung. Saat itu Syahri Mulyo bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan Suharto selaku Kepala BPKAD menemui Fatah Jasin selaku Kepala Bapeda, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim, Budi Setiawan dan Toni Indrayanto<br /><br />Mmenurut Syahri Mulyo, pada pertemuan tersebut membicarakan dana bantuan ke Kabupaten Tulungagung dan di “ia” kan oleh Fattah Jasin. Dan kemudian Syahri Mulyo menyampaikan bahwa untuk selanjutnya akan di urus oleh stafnya yaitu Sutrsino dan Suharo.<br /><br />“pada pertemun itu belum ada pembicaraan mahar tapi saya dapat laporan dari staf saya,” kata Syahri Mulyo<br /><br />Ternyata “sakit amnesia” kepada seseorang akan tiba-tiba setelah duduk sebagai saksi maupun Terdakwa dalam perkara Korupsi. dan itulah yang terjadi kepada Toni Indrayanto, Syahri Mulyo, Sutrsino dan Suharo maupun beberapa saksi lainnya termasuk Sukari mantan Sekda Jatim itu.<br /><br />Terseretnya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan kemudian menjabat selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu (Ketiganya telah berstatus Terpidana)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxRYhAuqenAsxIja90EYus9eE-BoN17VEVYvpLanJTBAVstn8zJSUybXNC9Bq0YYEcIl3aV2K0fx9q6vETxmPo7cwWxXsdd_Mrkj1uhPDJrCsb0Y-VaI_AJ4bcd-e6NirHVZInCrMRFbA3GOtuta97R3PaPuM05Z0xbiXOAs5-V6SMNXiTsFNcCt_/s1599/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxRYhAuqenAsxIja90EYus9eE-BoN17VEVYvpLanJTBAVstn8zJSUybXNC9Bq0YYEcIl3aV2K0fx9q6vETxmPo7cwWxXsdd_Mrkj1uhPDJrCsb0Y-VaI_AJ4bcd-e6NirHVZInCrMRFbA3GOtuta97R3PaPuM05Z0xbiXOAs5-V6SMNXiTsFNcCt_/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan data maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayotno diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2018, terungkap adanya dana BK (Bantuan Keuangan) Pemrov Jatim ke 30 dari 38 kabupaten / Kota di Jawa Timur dan salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br />    <br />Pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 sebesar Rp130 miliar, TA 2017 sebesar Rp30 miliar dan TA 2018 sebesar Rp79 miliar    <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Cairnya dana BK ini berawal saat terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatah Jasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung. <br /><br />Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk  mengurus dana BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung<br /><br />“Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9V1dfrHXUVCaAZyKWEKShFUSSvO545UVoUE8U8kSKHsiBAjxF13HwqeKxRB5PmbbdcGsHAwS4eqI2YOqPrpH6aK40k3Ure2LsgDS9Il536KorcpcigkpNO4a47NbZOK8Igs6SPfkc1fdfejFcbW-TVjBSNoUJNEFIvB8gxphMYyfNUc4DSvSau04d/s397/Syahri%20Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9V1dfrHXUVCaAZyKWEKShFUSSvO545UVoUE8U8kSKHsiBAjxF13HwqeKxRB5PmbbdcGsHAwS4eqI2YOqPrpH6aK40k3Ure2LsgDS9Il536KorcpcigkpNO4a47NbZOK8Igs6SPfkc1fdfejFcbW-TVjBSNoUJNEFIvB8gxphMYyfNUc4DSvSau04d/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada unduhan atau istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.     <br /> <br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />“Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />Sutrisno, Syahri Mulyo dan Sukarji selaku Kabid PUPR Tulungagung pun membeberkan aliran duit haram itu  ke sejumlah pejabat termasuk Pemprov Jatim, aparat penegak hukum, Wartawan dan LSM  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH2HZaTXWByVx5B56MXa7bIfwhrByF9KHlsWJlGgcLY5jCcGmpDS1GQJ5a_hl6lL4cXMWvVcy3yGN82QwvUW86mcxfpy1ZnFF40inF8MybEwFfFe9qXOnNoMoQKTaDlaZrSlBB4ZcE5JkbzRTCQnhLtA6tOAJaD5XW0wT75xZdO1B14LrZFX07lVPX/s640/a.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH2HZaTXWByVx5B56MXa7bIfwhrByF9KHlsWJlGgcLY5jCcGmpDS1GQJ5a_hl6lL4cXMWvVcy3yGN82QwvUW86mcxfpy1ZnFF40inF8MybEwFfFe9qXOnNoMoQKTaDlaZrSlBB4ZcE5JkbzRTCQnhLtA6tOAJaD5XW0wT75xZdO1B14LrZFX07lVPX/w640-h360/a.jpeg" width="640" /></a></div>Pengakuan Budi Setiyawan dan Budi Juniarto, Selasa, 9 Juni 2020,<br />Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov (Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><br />“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh-9lOXrQyfHBIhDR7WhUtdDZw_a8oW7_fVErBhRW-fKzsbqRI8JPiH6sx9veNr_ty7v-0Ka26ZmIyAFnQC9W-rPC4R_Bgj-g0v7-QQ3lvrGXss8H4pBD_Eecy2lOHuWvF8mL0MJSQQ-Y-8wF4cGE8tfNzhMh8ZTZWCgA38nNPs4HwaLg95spTKyB/s633/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh-9lOXrQyfHBIhDR7WhUtdDZw_a8oW7_fVErBhRW-fKzsbqRI8JPiH6sx9veNr_ty7v-0Ka26ZmIyAFnQC9W-rPC4R_Bgj-g0v7-QQ3lvrGXss8H4pBD_Eecy2lOHuWvF8mL0MJSQQ-Y-8wF4cGE8tfNzhMh8ZTZWCgA38nNPs4HwaLg95spTKyB/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu<br /><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng<br /><br />Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagai mahar atas pencairan dana BK APBD Provinsi Jawa Timur hanya dinikmati Terdakwa atau mengalir keatasannya? Apakah KPK akan menghadirkan Sukarwo selaku Gubernur Jawa Timur tahun 2009 - 2018?<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret Budi Setiwan sebagai Terdakwa dalam perkara ini? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016 dan  Toni Indrayanto yang menerima sejumlah duit dari Sutisno di Tulungagung? Dan bagaimana dengan Kabupaten Kota lainnya yang juga menerima kucurann dana BK APBD Provinsi Jawa Timur?<br /><br />Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa saksai yang dihadirkan dipastikan untuk pembuktian di persidangan<br /><br />"Ikuti sj sidangnya. Saksi yg dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian," kata Ali melalui pesan WhastApp, Rabu, 18 Januari 2023. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit

#Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) mengakui telah menyerahkan sejumlah duit sebanyak dua kali pada tahun 2...

»

Lima Kepala Dinas Kab. Bangkalan Diadili Karena “Menyuap” Bupati

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red; font-size: large;">#“Rekayasa” pemilihan calon pengantin untuk istilah  Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan dengan memberikan Komitmen Fee alias duit melibatkan berbagai pihak, diantaranya Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD), R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Mohni (Wakil Bupati), Guntur Setiadi (Kabid Bina marga dan PUPR), Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dan Diana Kusumawati (kontraktor). Apakah hal ini berlaku juga di berbagai Kabupaten Kota di tanah air?</span></i>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUgxDyLkr_WJgDW__0u9rwZuF7Ds4twizneE4Qo6XJZxnTHmyUWz2oYwwjiZIzBCJAaPNdvIm1kzwQCx0U8pffwnbmSW_S57asd9CUtiN-x5nTd2UUJrqXA07dCUqwLPI5PvY7M2Q3JnH6k2qjoFd5KbuHKAg40CAN67WgtGVeROIzX0wYgVuN_9PQ/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1600" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUgxDyLkr_WJgDW__0u9rwZuF7Ds4twizneE4Qo6XJZxnTHmyUWz2oYwwjiZIzBCJAaPNdvIm1kzwQCx0U8pffwnbmSW_S57asd9CUtiN-x5nTd2UUJrqXA07dCUqwLPI5PvY7M2Q3JnH6k2qjoFd5KbuHKAg40CAN67WgtGVeROIzX0wYgVuN_9PQ/w640-h258/3.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zainal Abidin, Rikhi Benindo Maghaz, Lio Bobby Sipahutar, Gilang Gemilang dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret lima (5) Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 28 Februari 2023 untuk di adili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi ‘memberikan uang suap’ antara Rp50 - Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Tersangka sebagai penerima suap) dalam proses lelang jabatan antara tahun 2021 - 2022 agar terpilih menjadi Kepala Dinas<br /><br />Kelima Terdakwa tersebut adalah; 1. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 2. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati,; 3. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 4. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati dan 5. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati<br /><br />Kelima Terdakwa (Wildan Yulianto, Agus Eka Leandy, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili  dan Salman Hidayat) di dakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE6ARYwXw1hvd-_1lbEFIV5oSi4-KbPkmoWi4kVMr0cYIE_gTwoQcNatGtCud2IjJflHrk8za7lVmMeOz6sCHAKxLbDYqEYFfhpXZVAdnkM49yJ86cJXA1Frwy0cU2PqtjSkHbsmwndXdz8-qNRskBQb25zmhsafiSnqK6VkzvADOLKz9JhzTD_jZw/s1037/a.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1037" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE6ARYwXw1hvd-_1lbEFIV5oSi4-KbPkmoWi4kVMr0cYIE_gTwoQcNatGtCud2IjJflHrk8za7lVmMeOz6sCHAKxLbDYqEYFfhpXZVAdnkM49yJ86cJXA1Frwy0cU2PqtjSkHbsmwndXdz8-qNRskBQb25zmhsafiSnqK6VkzvADOLKz9JhzTD_jZw/w444-h640/a.jpg" width="444" /></a></div>Pemberin sejumlah uang oleh kelima Terdakwa kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron adalah melalui Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa “rekayasa” pemilihan calon pengantin untuk istilah  Kepala Dinas Kabupaten di Bangkalan dengan memberikan komitmen fee alias duit ternyata melibatkan berbagai pihak, diantaranya Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD), R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Mohni (Wakil Bupati), Guntur Setiadi (Kabid Bina marga dan PUPR), Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dan Diana Kusumawati (kontraktor)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tugas dari masing-masing yaitu;</b></span><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan adalah mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih<br /><br />R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan <br /><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA)<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit1l5rc-MAVJJqAQQSbrSv2pXIxJag168boe76ptE8ict23Zd2kFQIPirs0IU8LAilSBDCsIYfUMI7RUrQDPcan7vi-9A_I11LJG11b68td23AsdUnM1jkifmUQcD_PUMsJSpSgCZO__EvGyXYg9zEhm5f-zg7qGwBlDYON5Ta261avHJjXnTOaI84/s640/Tersangka%20R.%20KH.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="426" height="689" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit1l5rc-MAVJJqAQQSbrSv2pXIxJag168boe76ptE8ict23Zd2kFQIPirs0IU8LAilSBDCsIYfUMI7RUrQDPcan7vi-9A_I11LJG11b68td23AsdUnM1jkifmUQcD_PUMsJSpSgCZO__EvGyXYg9zEhm5f-zg7qGwBlDYON5Ta261avHJjXnTOaI84/w426-h689/Tersangka%20R.%20KH.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" width="426" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Tersangka R. KH. Abd. Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan (Dok. BK)<br /></span></td></tr></tbody></table><br />Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengusulkan Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,<br /><br />Dan Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan usuluan itupun diterima oleh sang Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Kab. Banglan itu<br /><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron. <br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR <br /><br />Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. <br /><br />Sedangkan Guntur Setiadi selaku Kabid Bina marga dan PUPR Kab. Bangkalan bertugas untuk mengambil uang sebesar Rp150 juta dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola Guntur Setiadi dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan atas perintah dari Wildan Yulianto<br /><br />Dan Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima uang dari “calon pengantin” untuk kemudian diberikan kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuYD-5EQYeVv6UyQC5Xt5S17c4gOE2fG4eYlQ2VrKRE43C5D2Tm1pSHHUgG8Ts6-CCc_zfemJcbwKeecq6r9UbR2iywaHUgPkJLwhg3rmEhGqkMd-JkZ3aCqHnKhJ7NQy74Smxge4HWIGwmqavd9KNPFcQBZ0Iz1X4qbKr5VBQ72mulVto5blqeNd-/s1114/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1114" data-original-width="720" height="662" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuYD-5EQYeVv6UyQC5Xt5S17c4gOE2fG4eYlQ2VrKRE43C5D2Tm1pSHHUgG8Ts6-CCc_zfemJcbwKeecq6r9UbR2iywaHUgPkJLwhg3rmEhGqkMd-JkZ3aCqHnKhJ7NQy74Smxge4HWIGwmqavd9KNPFcQBZ0Iz1X4qbKr5VBQ72mulVto5blqeNd-/w414-h662/6.jpg" width="414" /></a></div>Sementara Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor yang punya hubungan dekat dengan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron membantu Terdakwa Wildan Yulianto untuk memberikan komitmen fee kepada Bupati<br /><br />Sesuai usulan, akhirnya kelima-nya (Wildan Yulianto, Eka Leandy, Salman Hidayat, Hosin Jamili dan Achmad Mustaqim) pun dilantik sebagai Kepala Dinas<br /><br />Terpisah. Suryono Pane, SH., MH selaku Penasehat Hukum Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan)  saat dihubungi beritakorupsi.co melalu sambungan telepon dari App. WhastApp menjelasakan, bahwa Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron tidak menerima apapun dari kelima Terdakwa<br /><br />“Tidak ada (uang) ke Bupati, sama sekali tidaak ada,” kata Pane<br /><br />Menurut Pane, bahwa R. Abdul Latif Amin Imron dijadikan tersangka oleh KPK karenea R. Abdul Latif Amin Imron tidak memenuhi panggilan KPK pada saat penyidikan dan KPK tidak menjadikan tersangka Erwin Yoesoef yang menerima uang<br /><br />“Yang mengumpulan (calon kepala Dinas) adalah Plt. BKPSDA Taufan dan Sekda Roosli. Uangnya ke Erwin. Bupati dijadikan Tersangka karena tidak hadir saat dipanggil saat penyidikan. Jadi tidak ada uang ke Bupati. Justru yang menerima uang tidak dijadikan sebagai Tersangka,” ujarnnya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Roosli Soeliharjono selaku Plt. BKPSDA, R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda dan Mohni selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan mendapat jatah komitmen fee dari “calon pengantin yang diusulkan atau hanya sekedar mengusulkan tanpa mendapat jatah?<br /><br />Apakah KPK akan menyeret Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sebagai Tersangka yang menerima uang dari “calon pengantin”?<br /><br />Apakah KPK akan menyeret Diana Kusumawati selaku Kontraktor yang menjanjikan ke Terdakwa Wildan Yulianto untuk membantu komitmen fee kepada Bupati?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, apakah “rekayasa” proses lelang jabatan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Banngkan ini terjadi juga di berbagai Kabupaten Kota di tanah air? Atau karena “Sri Dewi” tidak berpihak kepada Bupati dan kelima Kepala Dinas di Kabupaten Bangkalan sehingga tercium oleh lembaga Anti Rasuah itu?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJSlFE0N8wcxExo_wxy6Jv-FGP8R6S9FrunQInqfm5FHia--BjZdSLj8aABA9lakwgSoyU3EREy5OimoCzNLX2CYPsRL7S4P3-6X8K-7GgJgLtPKuYQ8WYYPB2qx2eWMfzl7zr_MUIY_VkvJtSBvBJI96Me_XRhYWuTDyOYu6-oCZ3PMb-9ZHdAVmi/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1600" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJSlFE0N8wcxExo_wxy6Jv-FGP8R6S9FrunQInqfm5FHia--BjZdSLj8aABA9lakwgSoyU3EREy5OimoCzNLX2CYPsRL7S4P3-6X8K-7GgJgLtPKuYQ8WYYPB2qx2eWMfzl7zr_MUIY_VkvJtSBvBJI96Me_XRhYWuTDyOYu6-oCZ3PMb-9ZHdAVmi/w640-h258/3.jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat dakwaan terhadap Terdakwa Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan (dan empat Terdakwa lainnya dalam berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Tim JPU KPPK secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 28 Februari 2023) dengan agenda dakwaan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH, Prastana Yustianto, SE., SH., MH, Fitri Indriyaty, SH., MH dan Sikan, S.Sos., SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Baktiar dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta<br /><br />Dalam dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa WILDAN YULIANTO selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan <br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati Bangkalan masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018 dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpUG_WtIVuIhEV_fiQA0Hz5wECjKU22Gw4BJRURwpAjFPZzJSnWAo23_5pAF77Cs5HEI_-6zxTNQu4rCyRkMfGeRmvm3zsAOPbj4IAx9gCXqPZMFRpKvJ07NwPEuZVRRi2oEXcUEMjI46FhC7NTwjLNXA_InlpcgzrjEmFbkaYhNoUlTSwugwVEi5r/s1124/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1124" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpUG_WtIVuIhEV_fiQA0Hz5wECjKU22Gw4BJRURwpAjFPZzJSnWAo23_5pAF77Cs5HEI_-6zxTNQu4rCyRkMfGeRmvm3zsAOPbj4IAx9gCXqPZMFRpKvJ07NwPEuZVRRi2oEXcUEMjI46FhC7NTwjLNXA_InlpcgzrjEmFbkaYhNoUlTSwugwVEi5r/w640-h366/3..jpg" width="640" /></a></div>Atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memiilih, mengangkat dan melantik Terdakwa menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dengan cara mengatur proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022, <br /><br />Sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; <br /><br />Serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: <br /><br />Bahwa R. ABDUL LATIF AMIN IMRON adalah Bupati Bangkalan masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018. Dengan jabatan sebagai Bupati, maka  R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sekaligus juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang dapat memilih, mengangkat, melantik dan memberhentikan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzZW_iHyJQX2NRqAdVlwAneqdf8SFvj3eC61qzm0b4-DxlqHN2bxW4lQSSWJmtzyPKjgzRxTNv1KzqZokGWFjOysq3odDZF_nxMkbhPV74Am6QF4BxTrDb6ap1hVkhJpMux3RurvEffpg9d_2VhKX4Ae9H8xCbLN-VYceZUKh-DxEKI5m7Pn-7GWIj/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzZW_iHyJQX2NRqAdVlwAneqdf8SFvj3eC61qzm0b4-DxlqHN2bxW4lQSSWJmtzyPKjgzRxTNv1KzqZokGWFjOysq3odDZF_nxMkbhPV74Am6QF4BxTrDb6ap1hVkhJpMux3RurvEffpg9d_2VhKX4Ae9H8xCbLN-VYceZUKh-DxEKI5m7Pn-7GWIj/w640-h288/e.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Mei 2021  terdapat kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Bangkalan termasuk untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Terhadap kekosongan jabatan tersebut, ROOSLI SOELIHARJONO selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) beserta R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan melapor kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON agar dilakukan lelang jabatan atau seleksi JPT Pratama untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. <br /><br />Kemudian R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mempersiapkan proses pelaksanaan seleksi JPT Pratama, selain itu juga memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mencari “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih dalam seleksi JPT Pratama dan diangkat pada jabatan tersebut.<br /><br />Bahwa kemudian untuk melaksanakan seleksi JPT Pratama, pada tanggal 31 Mei 2021, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON membentuk Panita Seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/137/Kpts/433.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/170/Kpts/433.013/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dengan menetapkan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5QMqXKQKS4WznmV9biM2QaX-2IgeB6CiSzXQnxfesf0PhVjqPvz6MAutQbImRITgTAjC0c0VmXfnpTVxrP2KjCSRwKUi4K1WRJP28w5d2jySejzRELf741z_RLgrwrnT8bR8gNsVSthUBX7jm17wncG_A0Bw8Rk208AfICzlO1Rym_zkox7zZu81/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5QMqXKQKS4WznmV9biM2QaX-2IgeB6CiSzXQnxfesf0PhVjqPvz6MAutQbImRITgTAjC0c0VmXfnpTVxrP2KjCSRwKUi4K1WRJP28w5d2jySejzRELf741z_RLgrwrnT8bR8gNsVSthUBX7jm17wncG_A0Bw8Rk208AfICzlO1Rym_zkox7zZu81/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Karena adanya wabah Covid-19, proses persiapan pelaksanaan lelang jabatan untuk seleksi JPT Pratama tertunda. hingga kemudian pada sekitar awal Desember 2021, ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH melapor kembali kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON untuk melaksanakan kembali proses seleksi JPT Pratama di Pemkab Bangkalan karena pada saat itu terdapat kekosongan 6 (enam) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Bangkalan, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON meminta agar segera dilakukan seleksi JPT Pratama dan meminta untuk jabatan Kepala Dinas PUPR agar diisi oleh orang yang berlatar belakang Sarjana Teknik.<br /><br />Atas permintaan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON tersebut, kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO mengumpulkan nama-nama “calon pengantin” termasuk memasukan nama Terdakwa. <br /><br />Setelah nama-nama ”calon pengantin” tersebut dikumpulkan, selanjutnya R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghadap kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan membahas mengenai nama-nama calon yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDuy0e0o29gL8mRMBsEj3wsR4knirYi0tzCM4JqUy1eTqSrDua9GMN9C4OQ2E0ZPepx-V0oDYB5UMic5J6ksVbFqwYCQZf7L8OA4zhFueZfLM45xb9_EoDJsvqwjYy98t9d6yjx3XsSORIsQw2mW9k3hsyoZoFwquPGp1y2v_pJ360qt-a_GKZd42Y/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDuy0e0o29gL8mRMBsEj3wsR4knirYi0tzCM4JqUy1eTqSrDua9GMN9C4OQ2E0ZPepx-V0oDYB5UMic5J6ksVbFqwYCQZf7L8OA4zhFueZfLM45xb9_EoDJsvqwjYy98t9d6yjx3XsSORIsQw2mW9k3hsyoZoFwquPGp1y2v_pJ360qt-a_GKZd42Y/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH mengusulkan nama Terdakwa untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan juga menyampaikan usulan dari MOHNI selaku Wakil Bupati Bangkalan untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh ACHMAD MUSTAQIM, <br /><br />Lalu R. ABDUL LATIF AMIN IMRON mengusulkan nama SALMAN HIDAYAT untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan HOSIN JAMILI untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan ROOSLI SOELIHARJONO mengusulkan nama AGUS EKA LEANDY untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA). Atas nama-nama “calon pengantin” yang diusulkan tersebut, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menyetujuinya.  <br /><br />Kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi JPT serta kesiapan menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON. <br /><br />Agar memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi JPT Pratama, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Kemudian ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi Terdakwa untuk mencari calon pendamping dalam seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR sebagai syarat pemenuhan syarat formil peserta seleksi JPT Pratama, serta dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa memenangkan seleksi JPT Pratama tersebut. <br /><br />Atas arahan dari ROOSLI SOELIHARJONO, kemudian Terdakwa meminta ALIFIN RUDIANSYAH selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan IKHTIARINI MASISWANTI selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR. <br /><br />Agar ALIFIN RUDIANSYAH dan IKHTIARINI MASISWANTI bersedia sebagai calon peserta pendamping, Terdakwa kemudian menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan ALIFIN RUDIANSYAH dan IKHTIARINI MASISWANTI untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran mengikuti seleksi JPT Pratama tersebut. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlAV9gaherVzQYlltDfVgqL3vRnkqwE64-Xm9HOkyB2kmzpW3v2nNfjDM2uASul1KKv9QWh-ZWaUsE4NvqLJuBB8BdFCjh1Zv5DBsdFGH7BgIve410Y2NcrbPnK9RhTnXmzQtUwSN_CMY7aywHselvszTZ6-EcpjrPcRC6ZMqp4B0-hz8QDT0whRaJ/s1037/a.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1037" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlAV9gaherVzQYlltDfVgqL3vRnkqwE64-Xm9HOkyB2kmzpW3v2nNfjDM2uASul1KKv9QWh-ZWaUsE4NvqLJuBB8BdFCjh1Zv5DBsdFGH7BgIve410Y2NcrbPnK9RhTnXmzQtUwSN_CMY7aywHselvszTZ6-EcpjrPcRC6ZMqp4B0-hz8QDT0whRaJ/w444-h640/a.jpg" width="444" /></a></div><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021, Panitia Seleksi mengumumkan pelaksanaan pendaftaran seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangkalan Nomor:04/PANSEL-JPT/BKL/XII/2021. Kemudian berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana Surat Pengumuman Panita Seleksi JPT Pratama Nomor:09/JPT-BKL/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, <br /><br />Nama-nama yang dinyatakan lolos untuk masuk ke tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara pada seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR adalah sebagai berikut:<br />1. WILDAN YULIANTO (Terdakwa);<br />2. IKHTIARINI MASISWANTI;<br />3. ALIFIN RUDIANSYAH;<br />4. ARY SUHARJA;<br />5. MOHAMMAD HASAN FAISOL.<br /><br />Bahwa pada tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara, Panitia Seleksi JPT Pratama menentukan 3 nama yang akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk direkomendasikan sebagai calon 3 (tiga) peserta terbaik. <br /><br />Kemudian pada  tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh DIANA KUSUMAWATI selaku salah satu pengusaha/kontraktor yang biasa mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan serta mempunyai kedekatan dengan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON. <br /><br />Pada saat itu DIANA KUSUMAWATI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa calon peserta lainnya yakni ARY SUHARJA dan MOHAMMAD HASAN FAISOL juga siap untuk memberikan uang kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON agar dapat terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR, <br /><br />Sehingga DIANA KUSUMAWATI menyarankan kepada Terdakwa agar segera berkoordinasi dengan  R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk merealisasikan komitmen fee kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON.<br /><br />Atas penyampaian dari DIANA KUSUMAWATI tersebut, Terdakwa mempersiapkan uang komitmen fee dengan cara memerintahkan GUNTUR SETIADI selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000  (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola GUNTUR SETIADI dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa bersama dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menemui R. ABDUL LATIF AMIN IMRON di Pendopo Agung Bangkalan Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlC8bVLZIUOCGFgX57O3dLsOAgemkTtrn_V9Nhuak_vtiR_HXC71yNYPxGxkS1umLcYpoBlX2R3PBjZ-ZGqPYZN-nGnjntSnf0yMIKmIJwyf8kbhooQdchb9_9pmSpKKOWudTTmk5Ei0TwDKNdezExfqOnGo_vqdKiaro-Z8YbxkjFyqPC3Yx6qVvm/s1114/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1114" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlC8bVLZIUOCGFgX57O3dLsOAgemkTtrn_V9Nhuak_vtiR_HXC71yNYPxGxkS1umLcYpoBlX2R3PBjZ-ZGqPYZN-nGnjntSnf0yMIKmIJwyf8kbhooQdchb9_9pmSpKKOWudTTmk5Ei0TwDKNdezExfqOnGo_vqdKiaro-Z8YbxkjFyqPC3Yx6qVvm/w414-h640/6.jpg" width="414" /></a></div>Pada pertemuan tersebut, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menyampaikan bahwa Terdakwa sebagai calon Kepala Dinas PUPR dan menceritakan profil serta latar belakang Terdakwa. Selanjutnya R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menanyakan kesiapan Terdakwa untuk menjabat, termasuk kesiapan uang komitmen fee. Atas pertanyaan dari R. ABDUL LATIF AMIN IMRON tersebut, Terdakwa menjawab ”saya siap bapak”. <br /><br />Atas jawaban kesiapan dari Terdakwa, lalu R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menyampaikan agar uang komitmen fee dari Terdakwa diberikan melalui ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan.<br /><br />Setelah mendapatkan arahan dari R. ABDUL LATIF AMIN IMRON, kemudian pada hari yang sama, Terdakwa langsung menghubungi ERWIN YOESOEF dan menyuruhnya untuk menemui Terdakwa di ruang kerjanya pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Kemudian ERWIN YOESOEF langsung menemui Terdakwa bersama GUNTUR SETIADI. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam paperbag kepada ERWIN YOESOEF sambil berkata “ini Mas Erwin, titipan buat bapak 150”.<br /><br />Setelah menerima paperbag berisikan uang tersebut, selanjutnya ERWIN YOESOEF membawanya ke Pendopo Agung Bangkalan dan memberikannya kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Panitia Seleksi JPT Pratama menerima hasil rekomendasi hasil seleksi JPT Pratama dari KASN sebagaimana surat dari Ketua KASN nomor: B-131/KASN/1/2022 yang pada pokoknya menyetujui 3 (tiga) nama terbaik hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Bangkalan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Kepala Dinas PUPR, yakni WILDAN YULIANTO (Terdakwa), ARY SUHARJA dan MOHAMMAD HASAN FAISOL.  <br /><br />Setelah menerima hasil rekomendasi dari KASN, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,  R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bangkalan sesuai kewenangannya memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon peserta yang telah disetujui oleh KASN untuk diangkat sebagai Pimpinan JPT Pratama termasuk untuk jabatan Kepala Dinas PUPR. <br /><br />Atas dasar tersebut serta atas pemberian komitmen fee dari Terdakwa yang sudah diiterima, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memilih dan mengangkat Terdakwa selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON melantik Terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan nomor: 821.2/085/433.202/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 22 Februari 2022.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQrWGyOE393_2vSd3lFVocfzfZx8QW8LFP3PVuqnFa-2bi8_d5rok-gt6XqtmN1lr3PKL4Q3eU3-BzFYSfiJTmtXjhhPJckgKEFBoPTI4q44vKAUbwai-lW0xiKYNt89BVYdX0ret3sN0SQB1KnFzrEjnZqevan0oo6o1s7rcZIyLydynF6IGVxFsi/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1600" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQrWGyOE393_2vSd3lFVocfzfZx8QW8LFP3PVuqnFa-2bi8_d5rok-gt6XqtmN1lr3PKL4Q3eU3-BzFYSfiJTmtXjhhPJckgKEFBoPTI4q44vKAUbwai-lW0xiKYNt89BVYdX0ret3sN0SQB1KnFzrEjnZqevan0oo6o1s7rcZIyLydynF6IGVxFsi/w640-h258/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON adalah untuk menggerakkan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati Bangkalan sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemkab Bangkalan supaya memiilih, mengangkat dan melantik Terdakwa sebagai Pejabat Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan pada seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan Tahun 2021/2022, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; <br /><br />Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Lima Kepala Dinas Kab. Bangkalan Diadili Karena “Menyuap” Bupati

#“Rekayasa” pemilihan calon pengantin untuk istilah  Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan dengan memberikan Komitmen Fee alias duit melibatkan b...

»

Terdakwa Ari Kusumawati Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Proyek Rp2.4 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah penyedik Kejari Tulungagung akan ‘menyeret’Adiono Suswanto Permadi (Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo), Hendro Basuki (Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas) dan Dwi Basuki (Direktur CV. Nindya Krida) sebagai ‘Tersangka’ setelah Majelis Hakim menyebutnya dalam putusan? Lalu siapa yang dilaporan oleh Terdakwa ke Polres Tulungagung terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam perkaranya?#</span></h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip3AHYhZgzo9fN_fgfJXunWavVaPRdJTfSYecYFfWEeKLWLjdSy-9Y5y4NEqx0gv_GDUeeArwiBZl1IgiPGaVJmgXgUkMfdl2fWlPOB-pQNRwg1R3mSqBNdcZt2CCmmqtFIdZ9nbEAf_g8x8P8_WyTYudHvLEUZjbnBI3j5BvrXMsK4LErC_jz11VQ/s640/Ari%20Kusumawati.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="671" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip3AHYhZgzo9fN_fgfJXunWavVaPRdJTfSYecYFfWEeKLWLjdSy-9Y5y4NEqx0gv_GDUeeArwiBZl1IgiPGaVJmgXgUkMfdl2fWlPOB-pQNRwg1R3mSqBNdcZt2CCmmqtFIdZ9nbEAf_g8x8P8_WyTYudHvLEUZjbnBI3j5BvrXMsK4LErC_jz11VQ/w378-h671/Ari%20Kusumawati.jpg" width="378" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Ari Kusumawati (Foto Dok. BK)</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 24 Pebruari 2023, menghukum Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktris PT Kya Graha dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider dua (2) bulan kurungan tanpa dihukum untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyimpangan pekerjaan proyek pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua koma enam lima rupiah) sesuai Hasil Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-996/PW13/5/2021 tanggal 31 Desember 2021<br /><br />Sebelaumnya, JPU menuntut Terdakwa Ari Kusumawati dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta Subsider enam (6) bulan kurungan. Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentng pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Terdakwa Ari Kusumawati tidak dituntut maupun tidak dihukum (Vonis) untuk mengembalikan atau membayar uang pengganti sebesar Rp2.437.434.202,65 karena Terdaka Ari Kusumawati bersama Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo dan Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas serta Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sudah mengemabalikannya ke kas negara melalui Kejaksaan Negeri Tulungagung sebesar Rp2,5 miliar, sehingga Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya bahwa ada kelebihan sebesar Rp94 juta yang harus dikembalikan oleh JPU terhadap Terdakwa<br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a><br /><br />Baca juga:</span> Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html</a></span><br /><br />Hal itu disampaikan juga oleh Terdakwa Ari Kusumawati kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu. Menurut Terdakwa, bahwa total uang pengembalian melalui Kejari Tulungagung  sebesar Rp2.5 miliar itu adalah dari Terdakwa sendiri sebesar Rp760 juta yang harusnya Rp327 juta, namun karena Hendro Basuki hanya membayar Rp907 juta yang harusnya Rp1.3 miliar, sehingga 433 juta rupiah dibayar oleh Terdakwa dan pengemabalian dari Dwi Basuki  sebesar Rp196 juta serta dari Adiono Suswanto Permadi sebesar Rp572 juta<br /><br />“Totalnya 2.5 miliar. Dari saya 760 juta yang harusnya hanya 327 juta karena Hendro Basuki hanya membayar Rp907 juta yang harusnya Rp1.3 miliar jadi yang 433 juta itu saya bayar. Terus dari Dwi Basuki  sebesar 196 juta dan dari Adiono Suswanto Permadi sebesar 572 juta. Tapi bukti pengembaliannya tidak dilampirkan dalam barang bukti oleh JPU,” kata Terdakwa Ari   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiexMbboLZtjZNOIuSBXyTWZnSvNDOx0fP2gabNjdHB-vn5_RcOwiQRP5ddRIJ89l6dY7DbkQfIDtQCf1Rpj36mB3vz8GsnF_fyI11ytyJ_m1E8UgAamabz17XCo2vJylWf6vzB789TZU1KRrer_cVG5FCxTPvZpUBzVRROozb_nHhL1Oost6O7MsF2/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiexMbboLZtjZNOIuSBXyTWZnSvNDOx0fP2gabNjdHB-vn5_RcOwiQRP5ddRIJ89l6dY7DbkQfIDtQCf1Rpj36mB3vz8GsnF_fyI11ytyJ_m1E8UgAamabz17XCo2vJylWf6vzB789TZU1KRrer_cVG5FCxTPvZpUBzVRROozb_nHhL1Oost6O7MsF2/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Terkait statusnya yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kejaksaan, Terdakwa mengatakan karena hanya dirinya yang dijadikan Tersangka oleh Kejari Tulungagung padahal ada pihak lain yang mengerjakan fisik proyet itu<br /><br />“Saya bingung, kenapa hanya saya yang dijadikan Tersangka. Padahal ada pihak lain yang mengerjakan langsung proyek itu. Makanya saya lari karena saya bingung tidak tau harus giman,” kata terdakwa<br /><br />Saat disingung terkait laporannya (Terdakwa) ke ke Polres Tulungagung dengan Nomor Laporan, Nomor : STTLP/B/14/I/2023/SPKT /Polres Tulungagung/Polda Jawa Timur tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa belum bersedia menyebutkan nama-nama yang dimaksud. Namun menurt terdakwa, bahwa ada dugaan pemalsuan tandatangan dalam dukomen perkara yang menyeret dirinya sebagai Terdakwa Korupsi<br /><br />“Jangan dulu nanti saja. Ada dugaan pemalsuan tandatangan saya dalam dukomen perkara saya yang tidak pernah ditunjukan saat penyidikan maupaun dalam persidangan. Yang di duga dipalsu adalah surat keterangan tanggungjawab mutlak dari 4 paket pekerjaan itu yaang di tandtangani di depan Notaris Stya Yuwono karena saya tidak pernah tandatangan surat tersebut karena saya saat ada di Jakarta. Ini saya tau setelah tuntuntan,” kata Terdakwa Ari<br /><br />Terseretnya Terdakwa Ari Kusumawati dalam “lingkaran hitam” ini adalah berawal pada tahun 2018 lalu. Saat itu (tahun 2018), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang di transfer langsung ke APBD Kabupaten Tulungagung sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.01.03.1.01.03.01. 16.117.5.2 dengan formulir DPA-SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp422.576.115.173,39 untuk 4 (empat) paket pekerjaan yaitu;<br />1. Pelebaran jalan ruas jalan Boyolangu–Campurdarat dengan nilai kontrak Rp3.665.000.000<br />2. Pelebaran jalan ruas jalan Sendang-Penampean dengan nilai kontrak Rp2.940.000.000<br />3. Pelebaran jalan ruas jalan Tenggong-Puwodadi dengan nilai kontrak Rp3.710.000.000<br />4. Peningkatan jalan ruas jalan Jeli-Picisan dengan nilai kontrak Rp3.670.700.000<br /><br />Namun menurut penyidik dan JPU Kejari Tulungagung, bahwa 4 paket pekerjaan yang dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Kya Graha yaitu pekerjaan peningkatan jalan Tenggong – Purwodadi, Pelebaran Jalan ruas Boyolangu – Campurdarat, Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan dan pekerjaan pelebaran jalan ruas jalan Sendang – Penampean tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEADgRyDUg3bzq7bpgIItDDZhsHRX_Yi9BCbgyZ5-xC09bKuX_3ElPwqjvXUgyqba1snaqBYDLLNXukUNYpLE909dZy4vfi23RNH8iBBaxa_YoMF4YIsvLooCktiay5WVeJ5UlIFcvhtPwguRumhdRl9PqqAz2xTwdc_48JPXJBldbjmJXMkJh2p2J/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEADgRyDUg3bzq7bpgIItDDZhsHRX_Yi9BCbgyZ5-xC09bKuX_3ElPwqjvXUgyqba1snaqBYDLLNXukUNYpLE909dZy4vfi23RNH8iBBaxa_YoMF4YIsvLooCktiay5WVeJ5UlIFcvhtPwguRumhdRl9PqqAz2xTwdc_48JPXJBldbjmJXMkJh2p2J/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan adalah terkait dakwaan JPU yang menjelaskan, bahwa sekitar pertengahan bulan November 2017, empat (4) Direktur perusahaan yang berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan pelebaran jalan ruas Jeli-Picisan, Sendang-Penampean, Tenggong-Purwodadi dan Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018 memberikan uang succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid (Kepala Bidang) DPUPR yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam 4 (empat) pekerjaan tersebut dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Keempat pemilik perusahaan yang dimaksud adalah ;</b></span><br />1. Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia) Cabang Tulungagung memberikan uang sebesar Rp360.000.000<br /><br />2. Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi Askumindo (Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia) Cabang Tulungagung memberikan uang fee sebesar Rp294.000.000 untuk mendapatkan proyek pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang-Penampean. Dan Adiono Suswanto Permadi juga ada memberikan fee kepada Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha kurang lebih sebesar Rp58 juta karena Terdakwa Ari Kusumawati meminjamkan benderanya (PT. Kya Graha) kepada Adiono Suswanto Permadi<br /><br />3. Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas Cabang Tulungagung memberikan uang fee sebesar Rp367.070.000 untuk mendapatkan pekerjaan pelebaran jalan ruas Jeli-Picisan. Dan Hendro Basuki juga ada memberikan fee kepada terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha dikarenakan Hendro Basuki telah meminjam bendera dengan nilai kurang lebih sebesar Rp47.800.000<br /><br />4. Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida memberikan uang fee sebesar Rp370.000.000 untuk mendapatkan pekerjaan pelebaran jalan ruas Tenggong-Purwodadi, namun Dwi Basuki tidak ada memberikan uang fee kepada Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha karena Terdakwa Ari Kusumawati masih mempunyai hutang tagihan sebesar Rp764.250.000 kepada Dwi Basuki.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Selain itu, yang menarik lagi dama perkara ini sesuai dakwaan JPU yang menjelaskan; </b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQ_mNwfGti1GzsFwyuW-UWb_K_eWEMvwmoHA-eh8dD7Lesp1hJE1WJFexiZISUZcj92zlTaN2ZdvmZCyF9sVEfHg24dkROxavTtFvibZjazQScyeugYcd0BGg2RQ5oMAneOEQDAvmO-Mp_bM75O6uBjYUXJAh8G_o7J_TcH4fb1NBPPlEurJjxF6P/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQ_mNwfGti1GzsFwyuW-UWb_K_eWEMvwmoHA-eh8dD7Lesp1hJE1WJFexiZISUZcj92zlTaN2ZdvmZCyF9sVEfHg24dkROxavTtFvibZjazQScyeugYcd0BGg2RQ5oMAneOEQDAvmO-Mp_bM75O6uBjYUXJAh8G_o7J_TcH4fb1NBPPlEurJjxF6P/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Pertama.</b></span><br />Sekitar awal bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha telah menyerahkan uang succes fee sebesar 10 % dari nilai pagu anggaran setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 kepada Asosiasi dan memberikan uang succes fee lagi sebesar 5 % setelah pekerjaan dibayarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, sebelum pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan ruas Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018, <br /><br />Kemudian sekitar pertengahan bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati memberikan uang succes fee sebesar 10 % kepada Asosiasi pekerja konstruksi Kabupaten Tulungagung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid. Bina Marga yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji.  Namun untuk uang succes fee sebesar 5 % belum jadi diserahkan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kedua</b></span><br />Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi Aspekindo Kabupaten Tulugagung melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau perusahaan penyedia lain sebelum pelaksanaan pelelangan pekerjaan ruas Jeli-Picisan, Sendang - Penampean, Tenggong - Purwodadi dan Boyolangu - Campurdarat di Dinas PUPR Kab. Tulungagung tahun anggaran 2018,<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Ketiga</b></span><br />Dari 4 paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Kya Graha, ternyata PT. Kya Graha hanya melaksanakan 1 pekerjaan yaitu pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat dengan anggaran DAK (dana alokasi khusus) sebesar Rp3.665.000.0000. <br /><br /><b>Sedangkan 3 pekerjaan lainnya dilaksanakan pihak lain dengan (meminjam) bendera   PT. Kya Graha milik Terdakwa yaitu;</b><br /><br />1. Pelebaran Jalan ruas Tenggong – Purwodadi yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.710.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur <br /><br />2. Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.670.700.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas Cabang Tulungagung<br /><br />3. Pelaksanaan Pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang – Penampean yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp2.940.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur sekaligus Ketua Asosiasi Askumindo Cabang  Tulungagung <br /><br /><b>Dan JPU juga menjelaskan dalam surat dakwaan yaitu;</b><br />Berdasarkan temuan dari konsultan pengawas yang menyatakan, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak serta sesuai laporan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terhadap 4 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati, ST terdapat kekurangan mutu ataupun volume pekerjaan yang mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja<br /><br />Terhadap 4 paket pekerjaan yang sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati. Ternyata sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak<br /><br />Dan atas permohonan dari terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha terhadap ke 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, meminta pembayaran pelunasan 100 % bukan atas pertimbangan dari konsultan Pengawas melainkan dari hasil Uji Lab yang dilakukan pada Laboratorium yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sendiri, sehingga diragukan independensinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNI06opp7eUjN4XTjF1zE51c7W7RhQYW_yuVdsFvaqjNSoyR111sPcOWg_EVUiqXOhlcgwBJ4dv2BYFwc42rVNLc8i-9_EPtkOr2LfsWIXZpuxWDHMBaOEuRCyOmCt8n8bS3upS1edOaNPtFBsn62kYrjUQ7FPUmtOKLRFIj7bqeHiOShd6ZjdPFCg/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNI06opp7eUjN4XTjF1zE51c7W7RhQYW_yuVdsFvaqjNSoyR111sPcOWg_EVUiqXOhlcgwBJ4dv2BYFwc42rVNLc8i-9_EPtkOr2LfsWIXZpuxWDHMBaOEuRCyOmCt8n8bS3upS1edOaNPtFBsn62kYrjUQ7FPUmtOKLRFIj7bqeHiOShd6ZjdPFCg/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha tersebut sangatlah jelas bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya, yaitu : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur  PT. Kya Graha, ternyata 3 paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur, apakah hanya Terdakwa Ari Kusumawati sendiri yang bertanggung jawab dan diadili?<br /><br />Kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan (satu dikerjakan oleh Terdakwa dan 3 pekert pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain) tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, kemana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas ? Apakah tugas dan tanggung jawab PPK, PPTK, PPHP dan Konsultan Pengawas menjadi tanggung jawab hukum oleh Terdakwa Ari Kusumawati?<br /><br />Kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang termasuk 3 pekert pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur hanya menjadi tanggung jawab hukum oleh Terdakwa Ari Kusumawati untuk diadili?<br /><br />Apakah CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur yang mengerjakan 3 paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang tidak ikut diminta pertanggung jawaban hukum dan diadili?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penyidik dan JPU Kejari Tulungagung akan menyeret Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha dan Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas serta Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sebagai Tersangka dalam perkara ini ?<br /><br />Sebab Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Kepala Seksi Intlejen Kejari Tulungagung Agung Tri Radityo, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, akan menunggu putusan dari Majelis Hakim apakah ada pihak lain<br /><br />“Nanti kami pelajari jika sudah putusan apakah ada pihak lain yg dipertanggungjawabkan,” ucap Agung melalui pesan WastApp, Jumat, 20 Januari 2023    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivUxlBes3f0XqHDBb1iVOqs2JV55VO5RC0UFQQg7ZaPeGZaCMEcP7tSDDBYDa2_-wf_0wBUrjBkGEz0VfL9FMV2cO5Ll4kd7PsdNnSA0EA2bhqa888lPVuBATsGIWnmew_qBg5L4af1g3KT0zJWI4LOdPKFeSTIiUaqvLjRefkwUffl5XeRh7SJj7J/s640/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="640" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivUxlBes3f0XqHDBb1iVOqs2JV55VO5RC0UFQQg7ZaPeGZaCMEcP7tSDDBYDa2_-wf_0wBUrjBkGEz0VfL9FMV2cO5Ll4kd7PsdNnSA0EA2bhqa888lPVuBATsGIWnmew_qBg5L4af1g3KT0zJWI4LOdPKFeSTIiUaqvLjRefkwUffl5XeRh7SJj7J/w640-h436/Hakim.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam putusannya saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ari Kusumawati (Jumat, 24 Pebruari 2023) menyatakan, bahwa yang terlibat dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa Ari Kusumawati melainkan menyebut nama Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sebagai Tersangka<br /><br />Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa kerugian negara sebesar Rp2.437.434.202,65 bukan hanya tanggung jawab Terdakwa Ari Kusumawati melainkan bersama-sama dengan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida<br /><br />Lalu apakah penyidik Kejari Tulungagung menyeret Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida termasuk PPK, PPTK, PPHP dan Konsultan sebagai Tersangka?<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Kusumawati dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Jumat, 24 Pebruari 2023 yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum  yang dihadiri JPU Kejari Tulungagung maupun Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (Primer) dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Ari Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (Subsider) dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ari Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ari Kusumawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa Ari Kusumawati mengatakan “menerima” sedangan JPU masih pikir-pikir. <br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="color: #2b00fe;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></span></span><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html</a></span></span><br /><br />(Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Ari Kusumawati Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Proyek Rp2.4 M

#Apakah penyedik Kejari Tulungagung akan ‘menyeret’Adiono Suswanto Permadi (Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo),...

»