Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">- Selain Kepala Cabang dan Penyelia, JPU juga menuntut Satu dari Dua Debitur yaitu Terdakwa Andi Pramono dengan pidana penjara yang totalnya selama ’25 tahun dan 6 bulan’<br /><br />- “Lalu adakah yang “terselamatkan” dalam perkara ini??? Bagaimana Nasib Ketiga Analisis Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab.Malang (Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra), dan bagaimana pula nasib Tiga Dibur lainnya, yaitu Hadi Pradjoko, Grouping saksi Imansyah Sofyan Hadi serta Made Raji Mahendra di tangan penyidik Kejati Jatim ???” <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkafObcpIL7sw0PamKJy6TlCw6dhk6dKlqNqe6WZlPdrng6S5kbCjMrI7I2UqvKrK4v9Th42iTaoOPDYv32u7HAf2vFPX_Cbr7EcK6sldWhhgv1jAfNFbFf1CYaN29U4NCJvDUOpp7o2Y/s1067/RIDHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkafObcpIL7sw0PamKJy6TlCw6dhk6dKlqNqe6WZlPdrng6S5kbCjMrI7I2UqvKrK4v9Th42iTaoOPDYv32u7HAf2vFPX_Cbr7EcK6sldWhhgv1jAfNFbFf1CYaN29U4NCJvDUOpp7o2Y/w640-h360/RIDHO.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (di layar monitor)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50 dan menyeret Kepala Cabang dan Penyelia Operasional Kredit serta Dua Debitur inti sebagai Terdakwa, tinggal menunggu Vonis (Putusan) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang telah membacakan Tuntutan pidana yang totalnya selama ’20 tahun dan 6 bulan’ terhadap Dua Terdakwa yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen) dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST (Penyelia Operasional Kredit) pada persidangan yang berlangsung, Selasa, 12 Oktober 2021<br /><br />Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, dituntut pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) untuk Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM sejumlah Rp4.508.536.472,17 dan UP untuk Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST sejumlah Rp3.583.104.847,60 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Kedua Terdakwa adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3463tnXh77s7s-jdBIOedq7qO9K0QqtD2UXDOK7IJTjmR7opRHW4HZ6y_9ULM04jJSH7BBpqUSG5M5bh2TtM1q91kWxGIjD3tFuvJ8JogwQ3ct4QPgSb5k8X1eK-Mx_8k_U7Moe8c9gw/s640/IMG20210727102530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3463tnXh77s7s-jdBIOedq7qO9K0QqtD2UXDOK7IJTjmR7opRHW4HZ6y_9ULM04jJSH7BBpqUSG5M5bh2TtM1q91kWxGIjD3tFuvJ8JogwQ3ct4QPgSb5k8X1eK-Mx_8k_U7Moe8c9gw/w640-h288/IMG20210727102530.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST (di layar monitor)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Selain Kedua Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Edhowin Farisca Riawan, ST), JPU juga menuntut Satu dari Dua Debitur yaitu Terdakwa Andi Pramono dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun denda sebesar Rp750 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan) dan membayar uang pengganti (UP) sebanyak Rp37.093.529.464,56 dengan Subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa Andi Pramno adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto selaku Debitur, ditunda sepekan. Alasannya, karena Tim JPU belum selesai membuat surat tuntutannya. Walau dalam persidangan, JPU meminta waktu 2 hari kepada Ketua Majelis Hakim, namun justru Ketua Majelis Hakim memberi waktu yang lebih lama dari permintaan JPU. Sepertinya agar Tim JPU lebih tenang menyusun surat tuntutannya terhadap Terdakwa <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Agak menggelitik memang. Sebab Keempat Terdakwa ini (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST dan Andi Pramono serta Dwi Budianto) disidangkan pertama kali pada hari yang sama, yaitu Selasa, 27 Juli 2021. Namun pada saat agenda tuntutan, tidak demikian karena JPU belum selesai membuat surat tuntannya terhadap Satu Terdakwa yaitu Dwi Budianto. Apakah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto ini dibawah tuntutan pidana Terdakwa Andi Pramono yang juga sesaama Debitur ??? <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6pfC70api_lIJ3XY8KPYaJhyphenhyphenq1JrdTjvKbYyH0raEUcJAnLMqrAT58qIyRyCb0tXSEDuUlrMxtn16Ed3hKHr9xJNlTg8Ndgd1CtvDFlSwzL4cnYhLCYiEZRnqGvIDQH8lYiTYTk6mis0/s1333/IMG20211012111514.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6pfC70api_lIJ3XY8KPYaJhyphenhyphenq1JrdTjvKbYyH0raEUcJAnLMqrAT58qIyRyCb0tXSEDuUlrMxtn16Ed3hKHr9xJNlTg8Ndgd1CtvDFlSwzL4cnYhLCYiEZRnqGvIDQH8lYiTYTk6mis0/w640-h288/IMG20211012111514.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar, dari kiri Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST - Terdakwa Andi Pramono - Terdakwa Dwi Budianto dan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM</span></span></td></tr></tbody></table>Anehnya adalah terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini namun belum terseret sebagai “Tersangka” yaitu Analisis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra serta para Debitur Inti<br /><br />Sebab JPU menyebutkan, meskipun mengetahui permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun (Terdakwa) M. Ridho Yunianto baik secara langsung maupun melalui (Terdakwa) Edhowin Farisca Riawan, ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit<br /><br />Sebab kasus perkara Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 melibatkan 10 Group Debitur Inti yang masing-masing Debitur Inti membawahi beberapa Debitur yang nama-namanya dipinjam dan tidak sesuai prosedur, diantaranya tidak dilakukannya On The Spot / Survey, Debitur tidak melengkapi bukti transaksi usaha, Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB (rencana anggaran biaya)<br /><br />Pengajuan dan pemberian/persetujuan Kredit kepada Dibitur yang tidak sesuai prosedur diakui oleh Terdakwa dalam persidangan. Alasannya adalah untuk memenuhi target sebesar Rp60 miliar penyaluran kredit kepada nasabah Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang. <br /><br />Ke- 10 Group Debitur Inti tersebut, termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, Terdakwa Andi Pramono, Terdakwa Dwi Budianto serta Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, Made Raji Mahendra dan I Gede Mastra (sudah almarhum)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnm3bmHd7tnqAvV-PRApLyWJKqB9EmUDjQFQverd8if2Fal7wj-gXdd5FFe_HVv11KlTaCKKwMFXbiOk3nsXml_KDFQDRTFH5O79iYBwOzid6hQkzs9W48aUUctexJrQtF-AIohZp4KY/s1334/IMG20210727102350.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnm3bmHd7tnqAvV-PRApLyWJKqB9EmUDjQFQverd8if2Fal7wj-gXdd5FFe_HVv11KlTaCKKwMFXbiOk3nsXml_KDFQDRTFH5O79iYBwOzid6hQkzs9W48aUUctexJrQtF-AIohZp4KY/w640-h288/IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div>Dari 10 Group Debitur Inti ini, 4 Debitur (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) berstatus Terdakwa. Sedangkan 2 Debitur yaitu AN dan CF yang diduga bernama ‘Abdul Nazib dan Chandra Febrianto’ berstatus Tersangka dan sudah tahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur beberapa minggu lalu. <br /><br />"Ibarat ungkapan, menghalakan segala cara untuk mencapai tujuan, namun nikmat membawa sengsara". Sebab Kepala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang semula sukses menyalurkan kredit sekitar Rp200 miliar harus dibayar dengan hidup dipenjara selama bertahun-tahun lamanya termasuk Debitur Andi Pramono <br /><br />Pertanyaannya adalah, adakah yang “terselamatkan” dalam perkara ini??? Bagaimana nasib Ketiga Analisis Bank Jatim Cabang Kepanjen Kab.Malang (Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra), dan bagaimana pula nasib Tiga Dibur lainnya, yaitu Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi serta Made Raji Mahendra di tangan penyidik Kejati Jatim ???”<br /><br />JPU pun menjelaskan, bahwa aliran uang kredit ke Chandra Febrianto sebesar Rp19.626.159.200,94,; Hadi Pradjoko sebesar Rp5.760.759.844,52,; Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp4.383.333.333,38,; Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33,;  Abdul Najib sebesar Rp11.196.639.693,19 dan Dwi Budianto,; sebesar Rp41.985.651.364,02 serta Andi Pramono, sebesar Rp33.199.116.119,68<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terkait hal ini, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sepertinya enggan untuk menanggapinya. Sebab, saat beriakorupsi.co menghubungi Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Kasindik Pidsus) Oja Miasta melalui Telepon Aplikasi WhatsApp, menyarankan untuk menanyakan ke Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Fathur Rohman. Kemudian mantan Kasi Intel Kejari Surabaya Fathur Rohman mengatakan kepada beritakorupsi.co melalui pesan Aplikasi WhatsApp, “akan menanyakan ke bidang yang menangani”. Namun hingga detik ini, tak ada tanggapan lagi<br /><br />Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur DR. M. Dofir, SH., MH, juga tak bersedia menanggapi pertanyaan beritakorupsi.co melalui pesan maupun telepon ke Nomor WhatsApp walau saat itu terlihat sdang Online (aktif) <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzUQKY0itidyaiIh85qxKtiJWZMUUkaMPhDF7P6zcwZwc5tUnmm5WGhYKRBKeuV8valzDigfFqb-apQlMhL7YssDd93oIICKvvYVEPK6XMuy6U-NfvMIxScHYq6ZLKTfqPhELeXoJm_1E/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzUQKY0itidyaiIh85qxKtiJWZMUUkaMPhDF7P6zcwZwc5tUnmm5WGhYKRBKeuV8valzDigfFqb-apQlMhL7YssDd93oIICKvvYVEPK6XMuy6U-NfvMIxScHYq6ZLKTfqPhELeXoJm_1E/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 12 Oktober 2021 adalah agenda pembacaan Tuntutan dari Tim JPU Terhadap Keempat Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) dalam Empat Sission yang di Ketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH, Sujarwati, SH, Budi Mulyono, SH dan Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, yaitu Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian. Sedangkan Alex Widyo Nugroho adalah PH Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, dan Antonia D.C.C.  Soares dkk selaaku PH Terdakwa Andi Pramono serta Miftaqurahman selaku PH Terdakwa Dwi Budianto<br /><br />Sementara Keempat Terdakwa (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) menghadiri persidangan secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam 4 Session dengan waktu sekitar 15 menit. Yang Pertama adalah Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto, namun karena JPU belum siap, persidanganpun ditunda atas permintaan JPU. Session Kedua adalah Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Andi Pramono, Session Ketiga Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan terakhir adalah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST. <br /><br />Dalam persidangan JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIyc4YNC_DAdkcN-S4MW8_RJEKYXsDE2pWbUDPz7IqYdOqSx-RDUIc9y0glIAbFz7B8HdzptI5xAvzend5ef80lIzClss8stwph4DPeLeXnL5qTuvNTB9Y2SRLAzzxJw-6G3Jsh1vlmTM/s1067/RIDHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIyc4YNC_DAdkcN-S4MW8_RJEKYXsDE2pWbUDPz7IqYdOqSx-RDUIc9y0glIAbFz7B8HdzptI5xAvzend5ef80lIzClss8stwph4DPeLeXnL5qTuvNTB9Y2SRLAzzxJw-6G3Jsh1vlmTM/w640-h360/RIDHO.jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp4.508.536.472,17 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh),” ucap JPU<br /><br />Kemudian JPU melanjutakan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST dengan tuntutan pidana yang sama persis. Yang membedakan hanya besar jumlah uang pengganti yang wajib dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp3.583.104.847,60<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan kembali digelar sepekan kemudian.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJEBJosE0RpcFlN_XK0H1qdQi-S0tIceaCwkSgm7PZYcKQuO2HEeu2CC2ztQftFnF3KzM3jEWnItCVx5c46wYkq9ImyWYz01xrGs6F-6k-a3w6cHgt_QXjXPcLRJ1a7dh6rHtHyWWDhf4/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJEBJosE0RpcFlN_XK0H1qdQi-S0tIceaCwkSgm7PZYcKQuO2HEeu2CC2ztQftFnF3KzM3jEWnItCVx5c46wYkq9ImyWYz01xrGs6F-6k-a3w6cHgt_QXjXPcLRJ1a7dh6rHtHyWWDhf4/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim  Tbk No. 292/KEP/DIR/SDM tanggal 21 Desember 2015 bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim Tbk, 056/049/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Maret 2017 Jo. Keputusan Direksi PT, Bank Jatim Tbk No. 057/095/DIR/HCT/KEP tanggal 27 Februari 2018, bersama dengan saksi Dwi Budianto dan saksi  Andi Pramono masing-masing selaku Debitur Inti/Key Person (diajukan dalam penuntutan terpisah)<br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Maret 2017, sampai dengan bulan September 2019 atau setidak tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo, Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019, bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen serta saksi Dwi Budianto dan saksi Andi Pramono ( masing-masing bertindak sebagai Debitur Inti / Key Person) telah memproses permohonan kredit grouping dari debitur inti/ key person yaitu grouping atas nama saksi M. Ridho Yunianto, grouping  Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, grouping saksi Dwi Budianto, grouping  saksi Andi Pramono, grouping saksi Chandra Febrianto, grouping saksi Abdul Najib, grouping  saksi Hadi Pradjoko, grouping  saksi Imansyah Sofyan Hadi,  grouping saksi Made Raji Mahendra dan grouping  I Gede Mastra (alm)<br /><br />Yang dalam prosesnya (mulai dari permohonan sampai dengan realisasi kredit) tidak memenuhi ketentuan tentang aturan Perkreditan yang ada di PT. Bank Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan dan mengabaikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) antara lain dengan meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman/debitur topengan) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon dan penerima kredit sebagaimana ketentuan perkreditan Bank Jatim<br /><br />Bahwa Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, selaku Penyelia Operasional Kredit dengan sepengetahuan saksi M. Ridho Yunianto selaku Pimpinan Cabang telah memerintahkan Analis (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh debitur grouping tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dalam ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta sesuai ketentuan yang berlaku padahal kenyataannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, antara lain :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfibL-Aq9UD3RT8sZI34pA9qxwi9QVKTYOl6Zox39E7LQOt2CTopBOObf2rwXjizhQj51a1a9F1QVbMHey0ZWu5cAdbXblitVZHqfqD661SOg0YC0o-lIzVQUx2AstiZIaACdHB_IEK5g/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfibL-Aq9UD3RT8sZI34pA9qxwi9QVKTYOl6Zox39E7LQOt2CTopBOObf2rwXjizhQj51a1a9F1QVbMHey0ZWu5cAdbXblitVZHqfqD661SOg0YC0o-lIzVQUx2AstiZIaACdHB_IEK5g/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>1. Dari 10 debitur yang dikategorikan sebagai debitur inti oleh Bank Jatim Cabang Kepanjen (debitur penikmat dana dari debitur topengan), 5 debitur yang permohonan maupun penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya (3 debitur inti tidak mengajukan kredit atas namanya sendiri). Disamping itu 10 debitur inti tersebut menggunakan nama pihak lain sebagai debitur topengan sebanyak 85 debitur dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pemimpin Cabang dalam memutus kredit sehingga plafon kredit dipecah-pecah pada debitur topengan;<br /><br />2. Analisa kredit yang dilakukan disesuaikan dengan permohonan kredit dan sebanyak 87 Perjanjian Kredit ( PK ) dari 100 Perjanjian Kredit atas 10 debitur inti  tidak dilakukan on the spot/survei terhadap kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta tidak didukung kelengkapan berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Jatim; 3. Agunan/jaminan kredit dinilai tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku (mark up). Terhadap agunan tersebut sebagian diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang oleh (KPKNL);<br /><br />4. Dilakukan  plafondering  (pelunasan kredit lama dengan membuat perjanjian kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL (Non Performing Loan) hampir mendekati 0%, yang mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (window dressing) karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatan bunga kolektibilitas 1 dan 2; 5. Adanya  komisi / fee yang diterima oleh Pemimpin Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;<br /><br />6. Pelanggaran prosedur dengan tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP/ Buku Pedoman Perkreditan terhadap debitur group antara lain : Tidak ada lembar tanda tangan petugas taksasi; Bukti pendukung taksasi hanya keterangan kelurahan saja; Tidak ada dokumentasi usaha & agunan; Ijin usaha tidak terdaftar, SIUP / TDP , Surat Keterangan Usaha Palsu.<br /><br />Bahwa oleh karena, adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit serta menimbulkan kredit Macet (Kolek 5).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJiy04UKaQ9cjUv_Wa0ikQws_-fGdOw8_iUmoRl0z5PgdTMQZWiWfJLicCeYS2T396CE1Ow2qEYC8VmyFaF0Ard0VC4nfKkiJuIvxAcgYbwC69T_3VCAH4kh-HqOF90EzRlGzyI35yWv4/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJiy04UKaQ9cjUv_Wa0ikQws_-fGdOw8_iUmoRl0z5PgdTMQZWiWfJLicCeYS2T396CE1Ow2qEYC8VmyFaF0Ard0VC4nfKkiJuIvxAcgYbwC69T_3VCAH4kh-HqOF90EzRlGzyI35yWv4/w640-h340/9.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  yaitu saksi M. Ridho Yunianto, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, dan saksi Made Raji Mahendra yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ,berdasarkan Laporan Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 – 2019  Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp. 179.372.617.545,50, ( seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen)<br />Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;<br /><br />Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk ) terdiri dari: Saham / Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak 51,17 %; Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak 28,38 %; Saham / Permodalan Masyarakat :Domestik sebanyak 9.10 % dan Asing sebanyak 11.35 %<br /><br />Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. 048/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnoW_F_qAaUDog8F043SJ6Ijq1k4oLzijI3wl6NUZ6VPSsj_eH3JO3ycxupQXznGK7azH7tw8rrIDy7lTd8nx-2EtSe5ngW-iapvUm8UKa8_F1BYd_xSWbglgR9P1Ncv9eZj_Dr4NoyE/s1334/EDHOWIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUnoW_F_qAaUDog8F043SJ6Ijq1k4oLzijI3wl6NUZ6VPSsj_eH3JO3ycxupQXznGK7azH7tw8rrIDy7lTd8nx-2EtSe5ngW-iapvUm8UKa8_F1BYd_xSWbglgR9P1Ncv9eZj_Dr4NoyE/w640-h288/EDHOWIN.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan, SK Direksi PT. Bank Jatim  No : 051/182/KEP/DIR/PRN , tanggal 25 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja , Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Bab XXIV, Cabang Kelas 3, Hal – 42, 43, 44 , Penyelia Operasional Kredit mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain sebagai berikut :<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br />Tugas dan Tanggung Jawa.<br />1. Menganalisis permohonan kredit Ritel dan Bank Garansi baik baru, penambahan plafond maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit Ritel yang telah diputus; 2. Mengajukan permohonan perkreditan serta Bank Garansi yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang kepada Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut; 3. Melakukan kunjungan lapangan (on the spot) sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rangka proses analisis kredit Ritel untuk memastikan kelayakan Debitur atas pemberian kredit Ritel dan/atau pembiayaan;<br /><br />4. Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untuk kredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati; 5. Memonitor pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah bagi Bank<br /><br />6. Menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan penjaminan definitif dan melaksanakan pengajukan penjaminan definitif; 7. Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit Ritel yang akurat sesuai dengan asas – asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan; 8. Melakukan kajian atas kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan;<br /><br />9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perkreditan Kantor Cabang, untuk kepentingan internal maupun eksternal, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; 10. Memantau kebutuhan Likuiditas Kantor Cabang, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kredit Likuiditas untuk kelangsungan kegiatan kredit Ritel Bank; 11. Mengendalikan ketaatan atas limit risiko kredit Ritel; 12. Monitoring perjanjian – perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur untuk permohonan kredit Ritel yang diproses di Kantor Pusat, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan;<br /><br />13. Melakukan pengawasan perjanjian kerja sama perkreditan sebagai usaha mengamankan kredit sebagai kekayaan Bank dengan memastikan kepatuhan penggunaan asumsi – asumsi dasar persetujuan kredit (terms of lending) terhadap kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan serta untuk memastikan keamanan isi perjanjian dari sisi hukum bagi Bank; 14. Menyelenggarakan administrasi kredit yang tertib, lengkap, efisien dan terkini sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pengawasan kredit dan dasar evaluasi realisasi Rencana Bisnis untuk bidang perkreditan; 15. Bekerjasama dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat dan lembaga/instansi terkait dalam lingkup Kantor Cabang sebagai upaya pencapaian target penyaluran kredit.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjowpTcXAhd8ybXBugZ9FYLDFQa7VuR5M6vAd8d4m71fdv3mP_Vf_bu8Sab5aoAliwccURPjCIW_z8A36025YWwhakPx9q8-Bc1pT9-YRboKWWtWyjYpwVzRHDcurp3xZOMjJ_Lj2tYv8/s640/saksi+analisis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjowpTcXAhd8ybXBugZ9FYLDFQa7VuR5M6vAd8d4m71fdv3mP_Vf_bu8Sab5aoAliwccURPjCIW_z8A36025YWwhakPx9q8-Bc1pT9-YRboKWWtWyjYpwVzRHDcurp3xZOMjJ_Lj2tYv8/w640-h288/saksi+analisis.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Wewenang, Merekomendasikan hasil analisa kelayakan permohonan kredit Ritel.<br />Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d September 2019 terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST selaku Penyelia Operasional Kredit bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen telah memproses, menyetujui dan memutuskan permohonan kredit grouping dari debitur inti yaitu atas nama grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, grouping saksi M. Ridho Yunianto, grouping saksi Dwi Budianto, grouping saksi Andi Pramono, grouping saksi Chandra Febrianto, grouping saksi Abdul Najib, grouping saksi Hadi Pradjoko, grouping saksi Imansyah Sofyan Hadi, grouping saksi Made Raji Mahendra, dan grouping  Gede Mastra (alm) yang dalam dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk, maupun Prinsip Kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)<br /><br />Bahwa sebagai Kantor Cabang, Bank Jatim Cabang Kepanjen, memiliki kewenangan memutus Kredit sebagaimana diatur dalam : a. SE Direksi Nomor 053/028/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit,” Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp2.500.000.000 “ ; b. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). “Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas III Rp3.000.000.000; c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC).<br /><br />Bahwa karena adanya batasan kewenangan dalam memutus kredit pada kantor Cabang Bank Jatim Kepanjen tersebut maka saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, memerintahkan Account Officer (AO) atau Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny Aryan Darma Putra, untuk menyampaikan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang nilainya melebihi batas kewenangan cabang dalam memutus kredit, agar mengajukan kredit dengan sistem grouping dengan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga dan teman) atau dikenal dengan nama debitur topengan untuk pengajuan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dan dijanjikan akan dibantu dipermudah dalam proses pengajuan kreditnya oleh pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dan hal tersebut disetujui oleh para Debitur Inti ( key person ) ;<br /><br />Bahwa dengan memecah kredit juga berdampak pada prestasi kinerja Pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang, Penyelia Operasional Kredit maupun Analis/ Account Officer, sedangkan bagi debitur inti akan memperoleh dan menggunakan/ memanfaatkan dana yang cair dari grouping kredit untuk kepentingannya dengan persyaratan yang sebetulnya tidak memenuhi ketentuan pengajuan kredit;<br /><br />Bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistem grouping adalah debitur inti meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga atau teman)/debitur topengan yang tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun sebagai penerima kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk. Adapun nama pinjaman tersebut digunakan sebagai nama pemohon kredit dan apabila kredit telah disetujui maka dana yang dicairkan dari bank Jatim Cabang Kepanjen digunakan oleh debitur inti;<br /><br />Bahwa meskipun mengetahui, permohonan kredit yang diajukan oleh debitur inti, menggunakan nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, namun saksi M. Ridho Yunianto baik secara langsung maupun melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcw1kA8LLEeMy25w8ityDjLhbKTr-VXkjxKazYfDmGlanECwo5EXH6X2Ss35y4MM7rjN2hjV-EKBtCX9tQLcmBueCab5kCoFCtcTKqH5YxO5k9gwaPIhsGKp6MDfYUkhFge_OUMzGF4yc/s1334/2+++++IMG20210727102350.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcw1kA8LLEeMy25w8ityDjLhbKTr-VXkjxKazYfDmGlanECwo5EXH6X2Ss35y4MM7rjN2hjV-EKBtCX9tQLcmBueCab5kCoFCtcTKqH5YxO5k9gwaPIhsGKp6MDfYUkhFge_OUMzGF4yc/w640-h288/2+++++IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah proses kredit selesai dan disetujui, dana yang dicairkan dari realisasi kredit tersebut digunakan oleh masing-masing debitur inti/ key person yaitu terdakwa Edhowin Farisca Riawan, saksi M. Ridho Yunianto, saksi Dwi Budianto, saksi Andi Pramono, saksi Chandra Febrianto, saksi Abdul Najib, saksi Hadi Pradjoko, saksi Imansyah Sofyan Hadi, saksi Made Raji Mahendra, dan Gede Mastra (alm) sehingga  pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan kreditnya;<br /><br />Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain:<br /><br />A. Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br />Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap Saar. melalui rekening korannya hingga plafond terientu dengan monggunakan cek atau bilyet giro; Persyaratan : Sesuai dengan SK Direksi No. 043/O3]./KEP/IJIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 temang BPP Kredit Menengah 81 Korporasi :<br /><br />1). Syarat umumt, Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif; Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembagajasa keuangan lain; Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan dengan rnutasi rekening aktif.jika nasabah take over bank lain maka pemohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir.<br /><br />2). Dokumen yang dipersyaratkan yaitu: Surat permohonan kredit, Pas poto terbaru 4x6 sebanyak 2 Iembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pas poto masing-masing pengurus; Fotocopy bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah; Fotocopy akta pendirian dan perubahan badan hukum; Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku; Bukti kepemilikan agunan tambahan; Surat persetujuan persero Iainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha; Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan; - RAB untuk kredit lnvestasi.<br /><br />B. Kredit Investasi Umum (KIU)<br />Adalah kreditjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pernbiayaan bungn dalam masa konstruksi (interest during construction), obyek yang dibinyai dan lain-lain yang perlunasnnnya dari hnsil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai, jangka waktu maksimal sampai dengan 15 tahun. Persyaratan Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br /><br />C. Kredit Property (KP)<br />Adalah kredit konsumsi yang terdiri atas kredit properti rumah tapak (kredit untuk pembelian rumah tapak), kredit properti rumah susun (kredit untuk pembelian rumah susun), dan kredit properti ruko rukan atau atau rukost (kredit untuk pembelian rumah toko atau rumah kantor atau rumah kost). Jangka kredit properti maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Sesuai dengan SE Direksi No. 0S4/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Mi 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP) : Surat permohonan kredit; - Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar<br /><br />Kemudian Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan NPWP; Surat kuasa mendebet rekening bermaterai; Surat pernyataan kesanggupan menyetor angsuran rutin tiap bulan; Surat pernyataan kesanggupan mengasuransikan minimal asuransi jiwa, PA plus PHK dan asuransi kebakaran; Bukti kepemilikan agunan tambahan; IMB dan PBB; Fotocopy mutasi rekening 6 bulan terakhir, Surat pernyataan kepemilikan fasiltas kredit properti; Untuk peminjam dengan gaji rutin: Fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap Iegalisir (untuk peminjam dengan gaji rutin); Surat keterangan gaji yang diketahui perusahaan/instansi; Rekomendasi kepala dinas/instansi.<br /><br />Untuk peminjam dengan penghasiian tidak rutin: SPT Tahunan terakhir, Surat pernyataan penghasilan perbulan yang diketahui suami atau istri; Copy neraca, laba rugi atau informasi keuangan terakhir, Copy akta pendirian perusahaan dan ijin-ijin usaha yang masih berlaku.<br /><br />D. Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP)<br />Adalah kredit di luar kredit pemilikan properti dengan agunan berupa properti. dapat dipergunakan "untuk pembangunan atau perbaikan/renovasi rumah tapak, ruko, rukan, rumah kost, homestay atau rumah cassa/guest house yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak dipegualbeiikan) dan keperluan konsumsi iainnya. Jangka kredit KKBP maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit; Persyaratan : Sama dengan Kreclit Property.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic0EvvwrRrtTnqxY04kL5Gw6EeRjPxPtRYLtHfgi6GOXV5o7vmrfwFW5zTpYz6TfpvnPJpv32CDguP4ycwuTfHaSDxkqcRl96ugMIxa9CB2hRmC91LurkfHRbGQHkGJQdxw_Z9NjcR7ZQ/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic0EvvwrRrtTnqxY04kL5Gw6EeRjPxPtRYLtHfgi6GOXV5o7vmrfwFW5zTpYz6TfpvnPJpv32CDguP4ycwuTfHaSDxkqcRl96ugMIxa9CB2hRmC91LurkfHRbGQHkGJQdxw_Z9NjcR7ZQ/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">E. Kredit Pundi Kencana (KPK)<br />Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak Iain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan jenis kredit yang diberikan adalah modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu maksimal untuk kredit Pundi Kencana adalah 3 tahun kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dengan tujuan penggunaan memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil yang mempunyai usaha produktif<br /><br />Persyaratan: Sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana: - Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 1 tahun; Tidak memilikl tunggakan kredit pokok dan bunga, Telah menjadi atau bersedia menjadi nasabah BankJatim;<br /><br />Bukti kepemilikanllahan pertanian atau perjanjian sewa-menyewa lahan yang diketahui Kepala Desa; Surat permohonan kredit; Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar, Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, Surat nikah dan NPWP;Bukti kepemilikan agunan tambahan; Copy rekening koran minimal 3 bulan terakhir; Laporan keuangan; Surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Pasar atau SIUP atau TDP yang masih berlaku.<br /><br />Terkait Agunan, Bank Jatim juga menerapkan aturan tentang jenis agunan, yaitu: 1. Agunan Utama (obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit) dan 2. Agunan Tambahan (dapat berupa deposito, tanah 8L bangunan, barang bergerak, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku)<br /><br />Selain itu, Bank Jatim jguga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :<br />a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No : 0S4/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit lvlenengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Perlenis Kredit “Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%<br /><br />b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. O56/116/DIR/KAR/SE tanggal O9 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut: Untuk Modal Kerja Agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120%dari plafond kredit atas dasar THSL ; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit."<br /><br />c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/D1R/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (loan to value) dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzNJncVaAUqRN9JMMfnHUbb0rwjfSQwhOkeiMFeX2JlzwkBPgd9HcMCxe0Kn28jqBEN1A88lnBNkI2mGvWf5SpuqL3dGoV2O9Wq8t0_4IqWruEv-UjsmAoeXQJ06-ZmbD61Ez1FrtsWZI/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzNJncVaAUqRN9JMMfnHUbb0rwjfSQwhOkeiMFeX2JlzwkBPgd9HcMCxe0Kn28jqBEN1A88lnBNkI2mGvWf5SpuqL3dGoV2O9Wq8t0_4IqWruEv-UjsmAoeXQJ06-ZmbD61Ez1FrtsWZI/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div>Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”<br /><br />Gambar<br /><br />Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:<br /><br />Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan Iangkah-langkahnya sebagai berikut:<br />l. Pengumpulan data Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang diiaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank Iain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatifl seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsihasi Modal dan Harta Tetap serta Analisa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umu<br /><br />1. Pengumpulan data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan Iainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Ana|isa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas. Kegiatan se|anjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kuaiitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian agunan.<br /><br />4. Perhitungan kebutuhan kredit. Untuk jenis kredit investasi dan kredit modal kerja aplofend dan kredit modal kerja konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti kredit modal kerja umum/rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja<br /><br />5. Pengukuran rating nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manalemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelorapokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan.<br /><br />6. Penetapan struktur kredit. Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenal Jems kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit Iainnya.<br /><br />7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). Harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, balk permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dol<umen—dokumen sebagai berikut : BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (FormulirAspek Umum 8L Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan); 8. Persetujuan kredit. Oleh Komite Pemutus Kredit dan 9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan persetujuan Pemberian Kredit) dan 10. Pengikatan kredit dan jaminan<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguv5IhWjyHF70VjRwFvws3_hKpG8dYeNEbppWUYIlbgV7puierHaOvyj2nCvFmug4_663htLPt4oKU1VmR3O_DJ573CUamZ-MdRjrpYjSkDpE9JCr-Sgzpgz7AJwnTfnaQgnZtYM-X7lM/s1067/IMG_20211012_113210.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguv5IhWjyHF70VjRwFvws3_hKpG8dYeNEbppWUYIlbgV7puierHaOvyj2nCvFmug4_663htLPt4oKU1VmR3O_DJ573CUamZ-MdRjrpYjSkDpE9JCr-Sgzpgz7AJwnTfnaQgnZtYM-X7lM/w640-h360/IMG_20211012_113210.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, telah memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Grouping dari Debitur inti yaitu atas nama saksi M. Ridho Yunianto, Grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Grouping Saksi Dwi Budianto, Grouping Saksi Andi Pramono, Grouping saksi Chandra Febrianto, Grouping  saksi Abdul Najib, Grouping saksi Hadi Pradjoko, Grouping  saksi Imansyah Sofyan Hadi, Grouping saksi Made Raji Mahendra dan Grouping Gede Mastra (alm), yang diajukan dalam berbagai jenis kredit yaitu Kredit modal kerja rekening Koran, Kredit investasi umum, Kredit property, Kredit konsumsi beragunan property dan Kredit Pundi Kencana<br /><br />Yang dalam prosesnya tidak mematuhi  ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk dan  terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan dana kreditnya antara lain sebagai berikut :<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS34bdrjWNVaDx1RZawzWnqkk27Xri-vFHYNOsR3cOijtvQeVw92sd4nEp9GIAzMDmio3DSbeze7ZrN7BGKFicAh2-8U2bBLt06oEqcDpIoF2-m0JPZrqb326ssOw0H2qB1NdWWfOQPV8/s640/Ridho.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS34bdrjWNVaDx1RZawzWnqkk27Xri-vFHYNOsR3cOijtvQeVw92sd4nEp9GIAzMDmio3DSbeze7ZrN7BGKFicAh2-8U2bBLt06oEqcDpIoF2-m0JPZrqb326ssOw0H2qB1NdWWfOQPV8/w640-h370/Ridho.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">1. Group Muhammad Ridho Yunianto. <br />Rincian kredit  Group M. Ridho Yunianto per 31 Maret 2021 sebagai berikut: <br /><br />Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada group  M. Ridho Yunianto antara lain: 1. Atas perintah M. Ridho Yunianto melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit  kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan  saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan repayment capacity (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti. Pemecahan kredit  tersebut dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, dan penggunaan dananya juga tidak sesuai peruntukannya;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group M. Ridho Yunianto tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan Group;<br /><br />4. Berkas kredit yang tidak lengkap dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit dan hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya  sebagai berikut:<br /><br />1. ANGKE SAPUTRA / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/   /SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, No. TDP / Penerbit132554753028 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. KARYA KITA, Tgl. Terbit21 Desember 2015, Tidak terdaftar di register Disperindag<br /><br />2. FARIS, No. SIUP / Penerbit 511/221/421.107,  No. TDP / Penerbit 13255525969, Nama Perusahaan FARIS JAYA UD, Tgl. Terbit 07 Maret 2007 (SIUP) 07 Maret 2017 (TDP), Tidak terdaftar di register Disperindag<br /><br />3. CANDRA YOGA / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/0549/SIUP-K/421.302/2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, SIUP a.n RUDI SUGI HANDAYANI, No. TDP / Penerbit 132534703885 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan SARI RASA, CV, Tgl. Terbit11 Juli 2014 (SIUP) 16 Juli 2014 (TDP), Terdaftar pada register Disperindag Beralamat di Jl. Raya Pakis Kembar 114 Rt.04 – Rw.14 Pakis<br /><br />4. SUPARIONO / M. RIDHO YUNIANTO, No. SIUP / Penerbit 470/884/361.012/2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 177850186308 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan BAROKAH, UD, Tgl. Terbit 09 April 2016, Tidak terdaftar di register Disperindag<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLz4_eQKhDfgnyy49C75wO9gftybSYb_pRwMb0ddswhGwDUc26XJt7lAFF_kxhpkgRpBd27wACVhBLNoJNaPB52y-ku5XQx8OOhS6XHcnhhdKECkQZoGdfBYrtjutKE2kMZPmrUiq0OkY/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLz4_eQKhDfgnyy49C75wO9gftybSYb_pRwMb0ddswhGwDUc26XJt7lAFF_kxhpkgRpBd27wACVhBLNoJNaPB52y-ku5XQx8OOhS6XHcnhhdKECkQZoGdfBYrtjutKE2kMZPmrUiq0OkY/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Sisa dari nilai kredit grouping  saksi M. Ridho Yunianto sebesar Rp. 9.679.730.472,17 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) dinikmati dan digunakan untuk kepentingan saksi sendiri.<br /><br />2. GROUP EDHOWIN FARISCA RIAWAN,ST. Rincian kredit  Group terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST per 31 Maret 2021 sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhMjiy09CExkeKVE3dW77hgxhdptzjChCbAXP29M25O9PrpqmmL92ZsQVjBU46EkIK9YVYr9zzbsL_uY7OisFK-Hk5uf8iXORDyw8FgAt0s7gT86NDgNGwG69_XlIuvjl4xVEIZ9kJ2vU/s640/Edhowin.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="640" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhMjiy09CExkeKVE3dW77hgxhdptzjChCbAXP29M25O9PrpqmmL92ZsQVjBU46EkIK9YVYr9zzbsL_uY7OisFK-Hk5uf8iXORDyw8FgAt0s7gT86NDgNGwG69_XlIuvjl4xVEIZ9kJ2vU/w640-h276/Edhowin.png" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Terdapat beberapa penyimpangan dalam analisa kredit pada Group terdakwa Edowin Farisca Riawan, ST antara lain : 1. Atas perintah saksi M. Ridho Yunianto baik secara langsung ataupun melalui terdakwa Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit kepada para Analis Kredit yaitu saksi Arif Afandi dan saksi Reza Pahlevi untuk menganalisa kredit dengan cara melakukan rekayasa terhadap pembahasan kredit seperti rekayasa laporan keuangan yang seakan-akan debitur memiliki usaha dengan repayment capacity (kemampuan membayar kembali) yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />2. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam nama istri/saudara karyawan Bank Jatim Kepanjen, teman/keluarga pegawai serta meminjam nama pegawai debitur inti, pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya;;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, dan seluruh debitur yang tergabung dalam group terdakwa Edhowin Farisca Riawan tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha maupun agunan group;<br /><br />4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah: Group AGUSTO ARIE FRIANTO / EDHOWIN FARISCA, No. SIUP / Penerbit 503/0144/SIUP-M/35.07.122/2017/P.I Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132537704694 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan AGUSTO,UD, Tgl. Terbit 21 JUNI 2017, Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Sisa dari nilai kredit grouping Edhowin Farisca Riawan,ST sebesar Rp. 3.583.104.847,60 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) dinikmati dan digunakan untuk kepentingan terdakwa Edhowin Farisca Riawan sendiri.<br /><br />3. GROUP DWI BUDIANTO. Rincian kredit  Group Dwi Budianto per 31 Maret 2021 sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGMMkJGiO1eQzlsD0O_jZ2Bvg4EO_OWAE_gAts3fESLQ5DI-Ig52C4PXSnBSLW1FRxwIZRs1UDMdq5JBIdSZwPV3zF10eFS58_GnCbiDqfmBb8TZ0FKX2jYRxYNczDBa9mciiAjDMG_sI/s640/Dwi+Budianto.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="640" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGMMkJGiO1eQzlsD0O_jZ2Bvg4EO_OWAE_gAts3fESLQ5DI-Ig52C4PXSnBSLW1FRxwIZRs1UDMdq5JBIdSZwPV3zF10eFS58_GnCbiDqfmBb8TZ0FKX2jYRxYNczDBa9mciiAjDMG_sI/w640-h494/Dwi+Budianto.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdapat penyimpangan proses permohonan, pemeriksaan administrasi, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group  Dwi Budianto antara lain : 1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang; 2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, debitur yang tergabung dalam Group saksi Dwi Budianto sebanyak 24 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey yaitu 16 PK, sedangkan sisanya sebanyak 8 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut: <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHFJOtU_QgdCx4gIjFtf1kuxiijtvdFyHjyAoc2zFBsbRmwaYrPKbLrilRteVz2ws4-FtGyNO21j0CSlUV2ZjQeiwY_iaEpoIY6O99VuZxHISQId5T9PNqYZax7q3Y0K4x1HLsDnjpSJY/s549/Gambar+A.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="549" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHFJOtU_QgdCx4gIjFtf1kuxiijtvdFyHjyAoc2zFBsbRmwaYrPKbLrilRteVz2ws4-FtGyNO21j0CSlUV2ZjQeiwY_iaEpoIY6O99VuZxHISQId5T9PNqYZax7q3Y0K4x1HLsDnjpSJY/w640-h302/Gambar+A.png" width="640" /></a></div>Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL). Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah:<br /><br />1. YULI TRISMIAMI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0830/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801448  Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD “ OERIP BERKAH” Tgl. Terbit 26 Agustus 2016, Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />2. DWI BUDIANTO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 510/118/421.107/2009 Disperindag Kab. Malang, No. TDP / Penerbit 132555255059 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan JRB INDONESIA (JAYA RAYA BERSAMA), UD Tgl. Terbit 03 Februari 2009 (SIUP) 04 Februari 2009 (TDP), Terdaftar di register Beralamat di Jl. Dsn. Karangduren - Pakisaji<br /><br />3. LUTFI ADI SANTOSO / DWI BUDIANTO    , No. SIUP / Penerbit 503/     / SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132554753030 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan MEBEL SINGAJAYA, Tgl. Terbit 21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />4. SAIPUL IKHROM / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/1006/SIUP-K/421.302/2016 Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132546452122 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. SRI REJEKI, Tgl. Terbit 10 Maret 2016 (SIUP) 10 Maret 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />5. IRMA SETYAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 510/954/431.107/2011 Disperindag Kab. Malang, No. TDP / Penerbit 132555255669 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. NINETY NINE TEXTSTILE, Tgl. Terbit 9 September 2011 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />6. PUJI ERNAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0835/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801482 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. UNGGUL, Tgl. Terbit 19 Agustus 2016 (SIUP) 25 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />7. SUDARMAJI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0833/SIUP-K/35.07.303/2016 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132516801422 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. DARMA AYAM, Tgl. Terbit 19 Agustus 2016 (SIUP) 22 Agustus 2016 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi Disperindag<br /><br />8. ELLYSSA PRAMESWARI NUR AZIZAH / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, No. TDP / Penerbit 9120309970666 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Perusahaan TOKO PRAMESWARI, Tgl. Terbit 6 September 2019 (SIUP) 6 September 2019 (NIB), TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS<br /><br />9. YUDA IRAWAN / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/0477/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Malang, No. TDP / Penerbit 132554753029 Disperindag Kab. Malang, Nama Perusahaan UD. DUA SEKAWAN, Tgl. Terbit 21 Desember 2015 (SIUP) 21 Desember 2015 (TDP), Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />10. WINARTI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 503/SIUP-K/35.07.303/2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132554752829 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan KARYA FAMILY ORGANISER, Tgl. Terbit 21 DESEMBER 2015, Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />11. FAJAR WIYONO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 180/0056/SIUP.K/421.302/2013/P.I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit 132535102632 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan JAYA RAYA INDONESIA,UD, Tgl. Terbit 05 APRIL 2015, Tidak terdaftar di registrasi<br /><br />12. SONY PRASETYO / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit - , No. TDP / Penerbit 132555054699 Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang, Nama Perusahaan 25 AGUSTUS 2016, Tgl. Terbit - . Tidak terdaftar di registrasi<br />13. TUTIN SETYORINI TISNAWATI / DWI BUDIANTO, No. SIUP / Penerbit 91200009460654<br />Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Malang, No. TDP / Penerbit - . Nama Perusahaan - , Tgl. Terbit - , TDP diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) / OSS<br /><br />1. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaikan kredit bermasalah dengan menggabungkan denda dan bunga kedalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL)<br /><br />Pada tanngal 26/08/2019, PK Baru KIU06086 an Ellysa Prameswari Plafon, PK Baru /Penarikan Rp2.000.000.000,  Penyetoran - ; Pada tanngal 26/08/2019, Pelunasan KIU06081 an Ellysa Prameswari Pokok  Rp1.982.703.764,31 Bunga Rp14.746.560,36, PK Baru /Penarikan - , Penyetoran Rp1.997.450.324,67<br /><br />Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit. Sisa dari nilai kredit grouping saksi Dwi Budianto sebesar Rp. 41.985.651.364,02 ( empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma dua sen) digunakan untuk kepentingan saksi Dwi Budanto sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. RidhoYunianto, Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Analis Kredit yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi,dan saksi Dhonny Eka Aryan, yang besarnya berkisar  10 % s/d 15 % dari tiap-tiap kredit yang direalisasikan<br /><br />4. GROUP ANDI PRAMONO. Rincian kredit  Group Andi Pramono per 31 Maret 2021 sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqQQN-iibZCxm0QaaMwxCU-A_HKmRdkOZEuhxqZZO8B_ZWmqPRKgdnKIr3o8u443bGCU4Trdkqp1KtMa7dYeVzmL17gtNt_UH7s8qnpERIDnhVFKuka9VODsJQ5nScLe7AikUSUgeH5BA/s598/Andi+Pramono.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="598" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqQQN-iibZCxm0QaaMwxCU-A_HKmRdkOZEuhxqZZO8B_ZWmqPRKgdnKIr3o8u443bGCU4Trdkqp1KtMa7dYeVzmL17gtNt_UH7s8qnpERIDnhVFKuka9VODsJQ5nScLe7AikUSUgeH5BA/w640-h472/Andi+Pramono.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdapat beberapa Penyimpangan dalam proses permohonan, analisa kredit, pengambilan keputusan dan realisasi kredit kredit Group saksi ANDI PRAMONO antara lain :<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, Debitur yang tergabung dalam Group Saksi ANDI PRAMONO sebanyak 17 PK, hanya sebagian yang dilakukan survey lokasi usaha/ijin usaha debitur, alamat debitur dan jaminan yaitu hanya dilakukan terhadap 5 PK, sedangkan sisanya sebanyak 12 PK tidak dilakukan survey, terinci sebagai berikut: sudah ada<br /><br />3. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa Kredit Modal Kerja, Investasi atau Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP) tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />4. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat mengajukan permohonan kredit semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi saja seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah :<br /><br />1. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, dan tidak terdapat analisa investasi dan RAB pada pembahasan; 2. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya; 3. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 4. Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa ; 5. Repayment capacity  hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti  saksi Andi Pramono; 6. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti  saksi Andi Pramono; 7. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);<br /><br />8. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu: 1. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari  saksi M. Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin Farisca Riawan ; 2. Adanya  komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9JslJoxTiXAD7jf8lcK8G5CIgmoY5VRMURABDd1FyI62NsiLQbd-Lct4x0y4bjUzN4ZYcgKlwY2bmj6L_L_0Z21pKEixM7-o95mXKOb5HiZOjL8rRxy6395DM6Q9lTuXC4QHHvL2kUYs/s640/Soares.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9JslJoxTiXAD7jf8lcK8G5CIgmoY5VRMURABDd1FyI62NsiLQbd-Lct4x0y4bjUzN4ZYcgKlwY2bmj6L_L_0Z21pKEixM7-o95mXKOb5HiZOjL8rRxy6395DM6Q9lTuXC4QHHvL2kUYs/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div>Sisa dari nilai kredit grouping Saksi Andi Pramono sebesar Rp. 33.199.116.119.68 digunakan untuk kepentingan saksi Andi Pramono sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit terdakwa Edhowin Farisca Riawan, dengan cara dipotong antara 7 % s/d 10 % dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan rincian :<br />Debitur atas nama  Enik Handayani (2 loan) 7% atau total     Rp140.000.000,-<br />Debitur atas nama  Agus (2 loan) 7% atau total                      Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Heri Wahyudi (2 loan) 7% atau total        Rp 70.000.000,-<br />Debitur atas nama  Rizal Anfi 7% atau                                   Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  M. Saroni 7% atau                                   Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Nurul Yaqin 7% atau                               Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Andri 7% atau                                         Rp210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Ahmad Rohim 7% atau                           Rp 210.000.000,-<br />Debitur atas nama  Ahmad Zakariya 7% atau                        Rp210.000.000,-<br /><br />Total keseluruhan pungutan fee sebesar Rp1.750.000.000. Total fee tersebut dibagi sama rata antara saksi Mohammad Ridho Yunianto dan terdakwa  Edhowin Farisca Riawan,ST masing-masing menerima sebesar Rp875.000.000<br /><br />5. GROUP ABDUL NAJIB. Rincian kredit  Group Abdul Najib per 31 Maret 2021 sebagai berikut ; <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-O6Cm41KwfbtQAOndFljIErufgzCGUptP6Y1P_ZQZo1gT1vVG8ndIyPIfFfsb5xG5rOCHpVcx7YN7MoDtV0k7kXuUuxq4Yf7g0Mt2tEHcAF2yP3rDgxigz8KV5JYOdFBOa-hXOgHe338/s638/Abdul+Nazib.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="218" data-original-width="638" height="218" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-O6Cm41KwfbtQAOndFljIErufgzCGUptP6Y1P_ZQZo1gT1vVG8ndIyPIfFfsb5xG5rOCHpVcx7YN7MoDtV0k7kXuUuxq4Yf7g0Mt2tEHcAF2yP3rDgxigz8KV5JYOdFBOa-hXOgHe338/w640-h218/Abdul+Nazib.png" width="640" /></a></div>Dari permohonan kredit Group saksi Abdul Najib tersebut, terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan berkas kredit tidak lengkap. Debitur yang tergabung dalam Group saksi Abdul Najib  sebanyak 5 PK dan hanya kredit atas nama Abdul Najib yang dilakukan Survey;<br /><br />3. Saksi Ridho Yunianto selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan terdakwa   Edhowin Farisca Riawan selaku Penyelia Operasional Kredit sudah mengetahui dari awal bahwa debitur Group saksi Abdul Najib tidak memiliki usaha, namun saksi Ridho Yunianto dan atau terdakwa Edhowin Farisca Riawan tetap memerintahkan saksi Reza Pahlevi selaku Analis untuk tetap memproses realisasi kredit dengan menggunakan nama debitur pinjaman/debitur topengan dengan plafon dan skim kredit yang sudah ditentukan oleh saksi Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin karena yang membawa dan menggunakan adalah saksi Abdul Najib;<br /><br />Penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tabel sebagai berikut: 1. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 2. Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPom9Zis9oVtuI_J1jzm-gUlTKPEIuZ_wrm2G65zwsfLGmWksqG-CBRQccptmfFaeVzJk6OQT8VAY3GEi5MAniCz4H_SiKWbzKCYXEmHQemcXPyIbQFBAMWvtT9CKyeC36MIkylvWxtUw/s640/5+++++IMG20210727102559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPom9Zis9oVtuI_J1jzm-gUlTKPEIuZ_wrm2G65zwsfLGmWksqG-CBRQccptmfFaeVzJk6OQT8VAY3GEi5MAniCz4H_SiKWbzKCYXEmHQemcXPyIbQFBAMWvtT9CKyeC36MIkylvWxtUw/w640-h288/5+++++IMG20210727102559.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sisa nilai kredit grouping saksi Abdul Najib sebesar Rp. 11.196.639.693,19 digunakan untuk kepentingan saksi Abdul Najib sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit terdakwa Edhowin Farisca Riawan,ST.<br /><br />6. GROUP CHANDRA FEBRIYANTO. </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZq2nOGtZDdRytZod8Qyq8bIOLsOakLx6eeVrky0pkQ8Px4K0aCW-1aq-IszrX53UagXAO0QOkBloEmEUbJjB-xOMT_x26QdfRm8W2xQ48layZ4MohFfYIP085k6lDn02uBT84AGXClCU/s640/Soares.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZq2nOGtZDdRytZod8Qyq8bIOLsOakLx6eeVrky0pkQ8Px4K0aCW-1aq-IszrX53UagXAO0QOkBloEmEUbJjB-xOMT_x26QdfRm8W2xQ48layZ4MohFfYIP085k6lDn02uBT84AGXClCU/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rincian kredit  Group Chandra Febriyanto per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat penyimpangan dalam proses permohonan, analisa, pengambilan keputusan sampai dengan realisasi kredit dalam Group  Chandra Febriyanto antara lain:<br />1. Penyalahgunaan wewenang dengan merealisasi kredit grouping dengan cara meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai, dan pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang;<br /><br />2. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, kecuali pengajuan kredit atas nama debitur Lina Antar negara dan Chandra Febriyanto yang dokumennya lengkap;<br /><br />3. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis atas instruksi dan/atau sepengetahuan  saksi M. Ridho Yunianto dan terdakwa Edhowin Farisca dengan cara merekayasa pembahasan kredit antara lain laporan keuangan dibuat seolah-olah debitur memiliki usaha dengan repayment capacity yang mencukupi sehingga kredit tersebut layak dibiayai;<br /><br />4. Terhadap debitur yang merupakan karyawan dan/atau saudara dari saksi Chandra Febriyanto  tidak dilakukan survey lapangan/on the spot  ke lokasi usaha debitur, alamat debitur dan jaminan debitur (bukti transaksi usaha tidak ada) tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa karena dapat dipastikan mereka tidak memiliki usaha;<br /><br />5. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, kredit investasi dilakukan pembahasan kredit modal kerja dengan tidak adanya kebutuhan RAB sebagai dasar pemberian kredit investasi ; <br /><br />6. Dalam analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya, kredit tidak disertai dengan bukti transaksi usaha sebagai dasar pertimbangan kemampuan bayar debitur tiap bulannya dan tidak dilakukan kunjungan ke lokasi usaha; <br /><br />7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti  saksi Chandra Febriyanto; <br /><br />8. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);<br /><br />9. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL<br />10. Terdapat penarikan dana dari debitur topengan yang disetor ke rekening debitur inti (saksi Chandra Febrianto) sebagai berikut: 1. Aset yang dibeli dengan menggunakan hasil realisasi kredit, yang sekaligus dijadikan sebagai jaminan / agunan kreditnya, pada Group Chandra Febrianto, dengan rincian sebagai berikut : 2. Adanya  komisi/ fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKwqAld0S49t7mnHdbllxjrblgzG6DpUOb2tlmCaoxk1Jj5nWlOGDbNEai3e0Nzt9KouEfWo4p05-OoP0cXinwULQJ_dZceDCSwmpffsY5QtAxofUi8rPXoPmb7uGlNRW_47jGICePQ-g/s640/saksi+analisis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKwqAld0S49t7mnHdbllxjrblgzG6DpUOb2tlmCaoxk1Jj5nWlOGDbNEai3e0Nzt9KouEfWo4p05-OoP0cXinwULQJ_dZceDCSwmpffsY5QtAxofUi8rPXoPmb7uGlNRW_47jGICePQ-g/w640-h288/saksi+analisis.jpg" width="640" /></a></div>Sisa kredit grouping Chandra Febriyanto sebesar Rp. 19.626.159.200,94 dipergunakan antara lain sebagai berikut : Debitur Chandra Febriyanto, sebesar Rp. 1.706.250.000,- digunakan membayar aset yang dijadikan agunan dan potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 285.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Debitur Teguh Mega Triawan, sebesar Rp. 2.575.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan , potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan  Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 350.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Debitur Baruna Fidyajaya, sebesar Rp. 2.775.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi<br /><br />Debitur Yuliardi, sebesar Rp. 1.425.000.000,- digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan  Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 250.000.000,- sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Jemmy Sakti, sebesar Rp. 2.395.833.333,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 350.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Eko Juli Subastian sebesar Rp. 2.941.509.092,28 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan, potongan oleh Pimpinan Cabang terdakwa  M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Suparman sebesar Rp. 2.880.993.993,96 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto dan Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 300.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Debitur Vicka Novianto, sebesar Rp. 2.926.572.781,35 digunakan untuk membeli aset yang dijadikan agunan ; potongan oleh Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, sebesar Rp. 400.000.000,-, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />7. GROUP IMANSYAH SOFYAN HADI. <br />Rincian kredit  Group Imansyah Sofyan Hadi per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Dalam pengajuan permohonan kredit Group Imansyah Sofyan Hadi terdapat penyimpangan sebagai berikut: 1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan) ;<br /><br />2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak seluruhnya dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan dari  5 PK yang diajukan, hanya 2 PK yang dilakukan survey sisanya 3 PK tidak dilakukan Survey, sesuai table berikut:<br /><br />3. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata hanya digunakan untuk kelengkapan Administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, diantaranya sebagai berikut : 1. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 2. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL;<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sisa dari nilai kredit grouping Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp. 4.383.333.333,38 dipergunakan untuk kepentingan pribadi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcJjo5pTwS8PNXbCU9y_E58NNAm8TfC22AWLQc4UVpf1yvxWNK2mkbyOJlwFP5o_XI1-j7zTBxEkCV1VPZGkMH4lIV6T7ZXy4iOfP_mndsHgSlNhIG5wicGauDAOJXiaWEEu_ISJux2v4/s1333/IMG20211012111514.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcJjo5pTwS8PNXbCU9y_E58NNAm8TfC22AWLQc4UVpf1yvxWNK2mkbyOJlwFP5o_XI1-j7zTBxEkCV1VPZGkMH4lIV6T7ZXy4iOfP_mndsHgSlNhIG5wicGauDAOJXiaWEEu_ISJux2v4/w640-h288/IMG20211012111514.jpg" width="640" /></a></div>8. GROUP HADI PRAJOKO. <br />Rincian kredit Group Hadi Prajoko per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat Penyimpangan dalam proses pengajuan, analisa dan penggunaan kredit utamanya pada kredit atas nama debitur CV. Java Trust (Kredit Investasi) dan debitur Abdurrahman Prawira Pamuji (Kredit Investasi) yang diproses oleh kantor Cabang Kepanjen  antara lain sebagai berikut:<br /><br />1. Dalam pembahasan kredit tidak diketahui secara spesifik tujuan pengajuan kredit investasi, tidak dilampirkannya dokumen pendukung seperti purchase order baik sebelum maupun setelah realisasi; 2. Analisa perhitungan kebutuhan kredit investasi tidak menggunakan metode payback period, net present value (NPV), dan internal rate of return (IRR) dengan memperhatikan proyeksi cashflow usaha debitur hingga jangka waktu kredit berakhir. Pembahasan yang dilakukan analis dalam penentuan plafond kredit investasi umum menggunakan analisa perhitungan kebutuhan modal kerja;<br /><br />3. Dalam berkas kredit tidak dilampirkan RAB sebagai salah satu dasar dalam penentuan plafond kredit investasi umum (maksimum 70% dari RAB); 4. Agunan utama yang diikat bukan merupakan objek yang dibiayai; 5. Tidak dilampirkan dokumentasi kunjungan Pimpinan cabang ke lokasi usaha; 6. Debitur belum memenuhi persyaratan yaitu menjadi nasabah PT.Jawa Timur. Tbk minimal 6 bulan dengan performance baik (rekening bank lain yang dilampirkan tidak berurutan terkesan hanya sebagian mutasi yang dilampirkan);<br /><br />7. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan Group  Hadi Pradjoko, sebagai berikut : Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL).<br /><br />9. GROUP MADE RAJI MAHENDRA.<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjik5ZhwgVMNQDp3wrVuIsoqMqLSEyQ-Bl2cIXMpIsMGm2JxekpspxY0-IOwqjCXV4wUP1dF_Kz8Mpu_4A64FyTRdTj0bywsCJTBjLKyDdHoGVZ1-qfznJkEcijIGqYMkDJQ8AKi1g2rPY/s640/Soares.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjik5ZhwgVMNQDp3wrVuIsoqMqLSEyQ-Bl2cIXMpIsMGm2JxekpspxY0-IOwqjCXV4wUP1dF_Kz8Mpu_4A64FyTRdTj0bywsCJTBjLKyDdHoGVZ1-qfznJkEcijIGqYMkDJQ8AKi1g2rPY/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rincian kredit  Group Made Raji Mahendra  per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat beberapa Penyimpangan dalam analisa kredit pada Group Made Raji Mahendra antara lain sebagai berikut: 1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan); 2. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa  kredit modal kerja, investasi, atau KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha; 3. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan; 4. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya;<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />5. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya; 6. Debitur yang kreditnya direalisasi namun tidak mempunyai Ijin Usaha ( SIUP / TDP / Surat Keterangan Usaha ) adalah : Romi Febrianton untuk Plafon kredit Rp. 2.500.000.000,- Wariadi untuk plafon kredit Rp. 2.500.000.000,- Gede Pardede Dibyantara untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,- I Made Artha Putra untuk plafon kredit Rp. 3.000.000.000,- Firman untuk plafon kredit Rp. 2.000.000.000,- Muhammad Hefni untuk plafon kredit Rp. 2.100.000.000,-<br /><br />1. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara rekayasa laporan keuangan, seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 2. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / Survey terhadap usaha dan agunan debitur; 3. Repayment capacity  hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti  Made Raji Mahendra; 4. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Group Made Raji Mahendra;<br /><br />5. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku  dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 6. Adanya praktik  plafondering  dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat NPL, yaitu: Adanya  komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pemimpin Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit, sebesar Rp500.000.000,- Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari  saksi M. Ridho Yunianto dan Terdakwa Edhowin Farisca. Sisa dari nilai kredit grouping Made Raji Mahendra sebesar Rp. 30.383.266.151,33 dipergunakan untuk kepentingan pribadi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibKiGNw3BbDpFjE5-BWB0FoFWKDlgH1TM0elltfL6VCkDrGmyoU0F2kbLFSgiOW5Ouhhum-mPj2pQcjiXFK91mOjXWoX8KToBYYPqlFR6LLekCaLix23v0cSElwh9falsvFYuH8HIdVj4/s1333/IMG20211012113802++++EDHOWIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibKiGNw3BbDpFjE5-BWB0FoFWKDlgH1TM0elltfL6VCkDrGmyoU0F2kbLFSgiOW5Ouhhum-mPj2pQcjiXFK91mOjXWoX8KToBYYPqlFR6LLekCaLix23v0cSElwh9falsvFYuH8HIdVj4/w640-h288/IMG20211012113802++++EDHOWIN.jpg" width="640" /></a></div>10. GROUP I GEDE MASTRA. <br /></div><div style="text-align: justify;">Rincian kredit  Group I Gede Mastra per 31 Maret 2021 sebagai berikut: Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit, analisa dan penggunaan kredit kepada Group I Gede Mastra sebagai berikut:<br /><br />1. Pemecahan kredit  dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang dengan mengajukan kredit secara grouping dengan meminjam nama istri/saudara/keluarga/teman/ pegawai (sebagai debitur topengan) dan penggunaan hasil realisasi dana kredit tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen kredit melainkan sebagian atau keseluruhannya digunakan untuk kepentingan  I Gede Mastra; 2. Analis yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan saksi Dhonny atas perintah dari Pimpinan Cabang Saksi M. Ridho Yunianto dan/atau Penyelia Operasional Kredit (Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST tidak melakukan on the spot /Survey terhadap usaha dan agunan Group; 3. Tidak melengkapi berkas kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam BPP dan penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, seolah-olah dokumen kredit lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;<br /><br />1. Terhadap agunan kredit dalam Group I Gede Mastra tidak dilakukan penilaian oleh KJPP; Bahwa semua kredit dalam Group ini telah lunas pada bulan Oktober 2019; Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang tanggal 2 Februari 2021, diperoleh keterangan bahwa Dr. I Gede Mastra,SH, MM.M.Kn telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021  (sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-21012021-0005 tanggal 21 Januari 2021).<br /><br />Bahwa  perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN selaku Penyelia Operasional Kredit saksi, ST bersama-sama dengan MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen serta para debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam  memproses dan menyetujui serta memutuskan Permohonan Kredit Grouping dari Debitur inti (key person) yaitu grouping atas nama saksi M. Ridho Yunianto, Grouping terdakwa Edhowin Farisca Riawan, Grouping Saksi Dwi Budianto, Grouping Saksi Andi Pramono, Grouping Chandra Febrianto, Grouping Abdul Najib, Grouping Hadi Pradjoko, Grouping Imansyah Sofyan Hadi,  Grouping Made Raji Mahendra dan Grouping I Gede Mastra (alm)<br /><br />Yang dalam prosesnya tidak memenuhi ketentuan tentang Kredit di PT. Bank  Jatim Tbk, maupun Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta mengabaikan tata kelola Perusahaan  yang Baik (Good Corporate Governance) dengan cara meminjam nama-nama orang lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk, menyebabkan kredit-kredit tersebut DI MACETKAN sesuai Peraturan POJK No. 32/POJK/03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum pasal 17 (1) dan ayat (2), karena telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan kredit dan beberapa debitur Group dalam kondisi kolek 5;<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0Rya9ompgWXtiRfT1cfPQndyA7vR3FGzcOOqQXxvF6vEn8gz9RZny_n7YOiCoA9tC5FINZFTop2kwCbhu__kSst-yi_fzE-ZVpn604T0NYueIp2VjNfmZ_SaxFrHqgS9iBHGAxP8PHo/s640/IMG20210727102623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG0Rya9ompgWXtiRfT1cfPQndyA7vR3FGzcOOqQXxvF6vEn8gz9RZny_n7YOiCoA9tC5FINZFTop2kwCbhu__kSst-yi_fzE-ZVpn604T0NYueIp2VjNfmZ_SaxFrHqgS9iBHGAxP8PHo/w640-h288/IMG20210727102623.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit bekerjasama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan para Debitur Inti (Key Person) sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br />l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Pasal 2 ayat (1), Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara Anak.<br /><br />Pasal 4 ayat (1), Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; C. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; konsolidasi dengan Perusahaan; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g, Risiko Stratejik; dan h. Risiko Kepatuhan;  ayat (2), Bank Umum Konvenslonal wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk Seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />2. Kodlflkasi Peraturan Bank Indonesia terkalt Managemen Good Corporat Governance : BAB I, Pasal 1 Peraturan 81 No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemlmpin kantor Cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern - Pasal 2 ayat(1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi.<br /><br />Pelaksanaan prlnsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.<br /><br />Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum<br /><br />3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;<br /><br />4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; 5. Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRAD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi No. 043/030/‘YEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan; bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnnD72iZi9SJrDtGgxiGR-yIgV5N-atJTw4y3UmnePNqK14qnpXbDirzgnHnCgtMrkyxQZ3KO3M9-HBV71oN98-aezQNz0OMZxMHTjy-4rDE1BXvJAgyzLYbtg1OK-i6QBtKggfqbfuXk/s640/IMG20210810103336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnnD72iZi9SJrDtGgxiGR-yIgV5N-atJTw4y3UmnePNqK14qnpXbDirzgnHnCgtMrkyxQZ3KO3M9-HBV71oN98-aezQNz0OMZxMHTjy-4rDE1BXvJAgyzLYbtg1OK-i6QBtKggfqbfuXk/w640-h288/IMG20210810103336.jpg" width="640" /></a></div>Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam : ”Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", mcliputi: 1. Kredilitas menajemaen yang ditunjang sub pilar yaitu ; kemampuan mengeloln usalm, kejujurrm dan itikad baik dari anggota manajemen debilur; 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar, yaitu hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasarahn dan tehnis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan peneglolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman; 3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkredrtian yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan ”Second Way Out” yang merupakan jalan terakhif penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;<br /><br />6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III, Proses Persetujuan Kredit. ”Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:<br /><br />- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya. - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit -Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI; - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit."<br /><br />7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal. 20 poin 2.9.3, Verifikasi Data ”Sebelum membuat PAK, data dan / atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan veririkas[/re- check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen." Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunun "Hal yang harus dilakukan menganalisa mengenai kondisi agunan besert yang antara Iain meliputi: kondisi dan lokasi agunan beserta dokumen-dokumennya yang antara lain meliputi ; kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash EqiwifalentValue, dokumen-dokumen kepemilikannya, status agunan dan jenis pengikatnya<br /><br />8. SE Direksi No. 054/183/XH/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. "<br /><br />9. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 2 : "Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif ”<br /><br />10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan ”Ha| yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi : kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9NfTQgaASXiKRZl527qwZcPmO9_rXE39mOryzJ602Z76D1i7rx19XsVKsKRzDxq5jKVIfhZHwZNKIJ2RR2szeSmj4e5fQnItEUB0Oyl1sXmRJlRmDJpVHrlLuQEBhf8ZIiW7Ug4VRJw/s1334/IMG20210727102350.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9NfTQgaASXiKRZl527qwZcPmO9_rXE39mOryzJ602Z76D1i7rx19XsVKsKRzDxq5jKVIfhZHwZNKIJ2RR2szeSmj4e5fQnItEUB0Oyl1sXmRJlRmDJpVHrlLuQEBhf8ZIiW7Ug4VRJw/w640-h288/IMG20210727102350.jpg" width="640" /></a></div>11. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No 054/182/XII/2016/SE./DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan PerJenis Kredit ”Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%."<br /><br />12. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 ”Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut : Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”<br /><br />13. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi; - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti."<br /><br />14. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 8L Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 1 : ”Memanipulasi data pengolahan hingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan<br /><br />15. SE Direksi Nomor 053/O28/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit/‘Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan ' non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III 5 Rp2.500juta."<br /><br />16. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas I11 Rp3.000juta<br />17. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No.054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC) poin 4 ”maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap group debiturnya sebagai berikut: a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja group debitur dari permohonan kredit,<br /><br />b. Untuk mengetahui kondisi group debitur dan risiko kredit, maka setiap group debitur harus dilakukan check SID – BL. c. Anaiis harus membuat perhitungan Total Relationship Concept (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Group sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui, d. Apabiia dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah 8L Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel."<br /><br />18. SK Direksi No. O58/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman' Pelaksanaan Reward 82 Punishment System hal. 61 Lam_piran I1 Bidang Kegiatan : Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur<br /><br />19. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 84 Punishment System Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 7 ”Merealisasi Kredit Fiktif”.<br /><br />20. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 59 Lampiran 11 No.6 ”Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi."<br /><br />21. SE Direksi No. OS4/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggai 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. ”Aktifitas tersebut di atas saiah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan clalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai."<br /><br />22. SE Direksi No. 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah dan  Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi No. 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa dan Pengusuian Kredit hal 33 ; " - Peniiaian agunan pada prinsipnyé diiakukan oleh minimai 2 (dua) petugas kredit / Analis Kredit dan diketahui atasan Iangsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya  untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugoYSTmDJFYbKWx6PCNiDl8WjOH10jaadcDNl7v0CkCE9ri_IeLS4EfMXVimvLHMq-ElPMExbjVbGNk9WKxwufblkUlrH1I7NtiVvSPMHHMl-6IHw9G_pP5CdKlltTx7qSLHOi4QjnH4/s640/IMG20210727102443.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugoYSTmDJFYbKWx6PCNiDl8WjOH10jaadcDNl7v0CkCE9ri_IeLS4EfMXVimvLHMq-ElPMExbjVbGNk9WKxwufblkUlrH1I7NtiVvSPMHHMl-6IHw9G_pP5CdKlltTx7qSLHOi4QjnH4/w640-h288/IMG20210727102443.jpg" width="640" /></a></div>23. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit - Verifikasi Data ”Da|am hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Plutang debitur sulit dilakukan, maka verlfikasi dapat dilakukan melalui bul<ti—bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)."<br /><br />24. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 "Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit"<br /><br />25. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005. Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi - poin 1.b.1 ”Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank'Jatim"<br /><br />26. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 ”Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interrest) dengan usaha bank."<br /><br />27. SE Direksi No. O49/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 "Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perusahaan. PT. Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”<br /><br />28. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System _hal. 59 Lampiran I No. 5<br />"Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank."<br /><br />29. SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang. BPP Kredit Menengah 8t Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi No. O43./O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit : "Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunantidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampal dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adil<, ipar, menantu dan mertua.”<br /><br />30. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No, 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan—l<elemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /><br />31. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan—kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioX0ZG7CwmlGhBm-7qWp7cJUwMTUhaIQ2Of4aguRed6zgXXwCA3_FlPNnPTG3ejhwtgk1aEwIcXBjV8yiPpuSL6jwcBImNlh5Eq3dPuJdxVPeOoZOKyUyxOEUC_05lW5qXrUDYhP7WLlk/s1333/IMG20211012111512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioX0ZG7CwmlGhBm-7qWp7cJUwMTUhaIQ2Of4aguRed6zgXXwCA3_FlPNnPTG3ejhwtgk1aEwIcXBjV8yiPpuSL6jwcBImNlh5Eq3dPuJdxVPeOoZOKyUyxOEUC_05lW5qXrUDYhP7WLlk/w640-h288/IMG20211012111512.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan terdakwa EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST selaku Penyelia Operasional Kredit bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen dan para Debitur Inti (Key Person) sebagaimana yang diuraikan diatas, telah memperkaya terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST,sendiri sebesar Rp3.583.104.847,60 dan atau orang lain  yaitu :<br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi M. Ridho Yunianto sebesar Rp9.679.730.472,17;<br /></div><div style="text-align: justify;">Saksi Dwi Budianto,; sebesar Rp41.985.651.364,02,;<br />Saksi Andi Pramono, sebesar Rp33.199.116.119,68,;<br />Saksi Chandra Febrianto, sebesar Rp19.626.159.200,94<br />Saksi Abdul Najib, sebesar Rp11.196.639.693,19<br />Saksi Hadi Pradjoko, sebesar Rp5.760.759.844,52<br />Saksi Imansyah Sofyan Hadi, sebesar Rp4.383.333.333,38<br />Saksi Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33<br /><br />Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) sebesar Rp. 179.372.617.545,50 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma lima puluh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019  Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah / PT. Bank Jatim Tbk.  Per 31 Maret 2021 sebesar Rp179.372.617.545,50, (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima koma lima puluh sen)<br /><br />Perbuatan  terdakwa  EDHOWIN FARISCA RIAWAN, ST  (dan Terdakwa MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E,M.M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

News Opini Tipikor Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M

- Selain Kepala Cabang dan Penyelia, JPU juga menuntut Satu dari Dua Debitur yaitu Terdakwa Andi Pramono dengan pidana penjara yang totalnya...

»

Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Dituntut 7.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp4.1 M

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQ3-pFh8t7RdebxVh1Vqz1SkcoeEIxgN_HFZvWGZoUaUdOoMUqG1vZDuKZlOeiLLgVY5abBIwUUtHWWeuFIld_5ZwnpK7-hMeic7YQwF6p1FbiKQwXjY6_7R0R3O_bHHI3cpbhIEmOc8/s640/IMG20210924132021-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQ3-pFh8t7RdebxVh1Vqz1SkcoeEIxgN_HFZvWGZoUaUdOoMUqG1vZDuKZlOeiLLgVY5abBIwUUtHWWeuFIld_5ZwnpK7-hMeic7YQwF6p1FbiKQwXjY6_7R0R3O_bHHI3cpbhIEmOc8/w640-h576/IMG20210924132021-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Wiwid, SH., MH.Li serta JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya (Jumat, 08 Oktober 2021) menuntut Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H pegawai Bank BRI Kanwil Surabaya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp350 juta subsidair 9 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.230.390.667 subsidair pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Perjalanan Dinas sebanyak 653 kali pada tahun 2019 – 2021 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp4.196.964.667<br /><br />Kasus perkara ini menggelitik dan mengundang berbagai pertanyaan. Sebab, seorang pegawai Bank BRI milik Negara (BUMN) di Kantor Wilayah Surabaya dapan melakukan perjalanan dinas sebanyak 653 kali selama 3 tahun (2019 – 2021) yang menghabiskan anggaran sebesar 4 miliar rupiah lebih tanpa ada tanggungjawab pimpinan<br /><br />Lalu bagaiamana laporan pertanggungjawan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Bank BRI Kantor Wiliyah (Kakanwil) Surabaya terkait kinerja dan anggaran yang dikeluarkan bagi seorang pegawai Bank BRI yang melakukan Perjalanan Dinas? Apakah Kepala Kontor Bank BRI Wilayah Surabaya tidak menanyakan hasil dari Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H selama taahun 2019 hingga 2021 sebanyak 653 kali?<br /><br /><br />Anehnya, disaat nasabah hendak <i>melakukan clearing (kliring) atau bembukaan blokir kartu ATM</i>, berbagai persyaratan wajib dilengkapi. Padahal, data-data nasabah sudah ada sebelumnya di Bank tersebut<br /><br />Anehnya lagi adalah, sekelas Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya milik negara yang begitu besar bisa kecolongan duit sebesar 4 miliar rupiah lebih untuk biaya perjalanan dinias fiktif yang dilakukan Terdakwa. Dan tak heran, beberapa kasus perkara Korupsi di Bank BRI juga terjadi dan sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRRizYjSF4I6-l3GfPNNJtYB_UEtUel_F0vyfNuovAyUwyreHg9jKqPfjrvyV0mxguaQNvTQh5LMOKZyy-ZQgl7hddgs7T0BkI2xwpWmq71dsc1sFp__5K7RV1_Y8LziaEbFvaIJFT6Mc/s1333/IMG20210924131244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRRizYjSF4I6-l3GfPNNJtYB_UEtUel_F0vyfNuovAyUwyreHg9jKqPfjrvyV0mxguaQNvTQh5LMOKZyy-ZQgl7hddgs7T0BkI2xwpWmq71dsc1sFp__5K7RV1_Y8LziaEbFvaIJFT6Mc/w640-h288/IMG20210924131244.jpg" width="640" /></a></div>Dan tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat, 8 Oktober 2021 dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam persidangan JPU mengatakan, bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021, terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4LTr0DQwjGGhzfFsmRhrXgAzfBR0pnQyl80xHZzmMHIdemRmQPmXErOtrJzEEtZ3sOpC4NPAbMmkE3Kli4bTo97W1px6L1zCjLlexGsa_HKJrvIu2ubNdXjKsHY95VVPSgOxaFmmQg5k/s1333/IMG20210924132021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4LTr0DQwjGGhzfFsmRhrXgAzfBR0pnQyl80xHZzmMHIdemRmQPmXErOtrJzEEtZ3sOpC4NPAbMmkE3Kli4bTo97W1px6L1zCjLlexGsa_HKJrvIu2ubNdXjKsHY95VVPSgOxaFmmQg5k/w640-h288/IMG20210924132021.jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan kurungan;<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp3.230.390.667 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />4. Uang sebesar Rp460.000.000, uang sebesar Rp430.000.000 dan uang sebesar Rp1,500.000 dirampas untuk negara,” ucap JPU daikhir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian.<br /><br />“Itu tuntutan JPU, tujuh tahun dan enam bulan. Kita akan menyampaikan Pledoi minggu depan,” kata Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Terpisah. JPU R. Widi menjelasakan, bahwa ada pengembalian uang dari terdakwa sekitar sembilan ratus juta lebih. <br /><br />“Pengembalian sekitar sembilan ratus jutaan. Jadi masi ada kerugian negara sebesar 3 miliar lebih yang harus dibayar oleh Terdakwa,” ucap JPU Widi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqH16B_t_kbJke_RuxoqF5MQX4vZlGCai3WX-EbYAblo3wCevjj0O6Lj7UZOaSf0-VUkmro3nF8yWjLjdVsdSDQ8UCgPKjbMlFvPxuETfYGVe29JvynEl8iGw9lCQDG3ZDoBjsgNJ2gnw/s638/IMG20210831141344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqH16B_t_kbJke_RuxoqF5MQX4vZlGCai3WX-EbYAblo3wCevjj0O6Lj7UZOaSf0-VUkmro3nF8yWjLjdVsdSDQ8UCgPKjbMlFvPxuETfYGVe29JvynEl8iGw9lCQDG3ZDoBjsgNJ2gnw/w640-h288/IMG20210831141344.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto,<br /><br />Pada bulan Juli 2019 sampai dengan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI   Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara melawan hukum, yaitu :<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, dijelaskan mengenai prosedur operasional dan petunjuk penggunaan aplikasi perjalanan dinas versi 2.0, prosedur penerbitan dan penggunaan Surat Perjalanan Dinas Jabatan.<br /><br />Bahwa setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. Bahwa perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain<br /><br />Atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp. 4.196.964.667,- (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007.  Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfZLVvmt1IBlCeXAcSHkyG9mL7QNQV1cr4Jvysi1cKTXCvfZfNwEIkUtcpU4u7RKc18DkUayU8J9Hf6O6jDKRkKTFIPOLU6-xkznqLruNx3o8WiutjbquGHJYehGAkh-ZgfmA63tlMDyA/s1330/IMG20210924131749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfZLVvmt1IBlCeXAcSHkyG9mL7QNQV1cr4Jvysi1cKTXCvfZfNwEIkUtcpU4u7RKc18DkUayU8J9Hf6O6jDKRkKTFIPOLU6-xkznqLruNx3o8WiutjbquGHJYehGAkh-ZgfmA63tlMDyA/w640-h288/IMG20210924131749.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya adalah salah satu kantor wilayah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /> <br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto. Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2021 ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya sebagaimana :<br /><br />1. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Human Capital Nomor : R.2707.e-KHC/PKR/05/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Rotasi Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Operasional, Jaringan, Layanan Dan Performance Management Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />2. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.1242.e-KW-IX/HCP/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Fungsi Regional Corporate Development Bagian OJL Dan PM Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />3. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.315.e-KW-IX/HCP/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />4. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nokep : 025-KW-IX/HCP/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Rotasi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., memiliki sistem BRISTARS yaitu sistem yang dapat diakses oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dimana didalam sistem tersebut terdapat beberapa menu  layanan internal, salah satunya adalah aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0 yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas jabatan/dinas pendidikan yang terdiri dari beberapa fungsi, yaitu : 1. Pengajuan perjalanan dinas ; 2. Perhitungan lumpsum perjalanan dinas ; 3. Approval perjalanan dinas ; 4. Pembayaran lumpsum perjalanan dinas ; 5. Pelaporan perjalanan dinas<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., mendapatkan fasilitas perjalanan dinas jabatan, yaitu  perjalanan di dalam negeri yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan suatu tugas tertentu untuk kepentingan perusahaan dari satu kota/unit kerja perusahaan ke kota/unit kerja lain perusahaan atau ke suatu tempat atas dasar surat penugasan dan atau surat perintah jalan dari pejabat yang berwenang.<br /><br />Mekanisme terkait perjalanan dinas jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk diatur dalam Surat Keputusan Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, yaitu :<br /><br />1. Pekerja mengajukan perjalanan dinas melalui Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br />2. Pekerja melakukan pengisian/input data perjalanan dinas. Data yang diinput meliputi kota keberangkatan dan kota tujuan, tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan, jenis trasnportasi (ditentukan oleh Aplikasi berdasarkan pilihan kota perjalanan dinas).<br />3. Pekerja mengajukan perjalanan dinas ke atasan/pimpinan unit kerja.<br />4. Pemimpin unit kerja melakukan approval, apabila tidak disetujui maka pekerja menginput lagi data-data dari awal.<br />5. Aplikasi melakukan pembayaran lumpsum perjalanan dinas pekerja (masuk ke delam rekening gaj/payroll pekerja).<br />6. Unit kerja tujuan perjalanan melakukan konfirmasi kedatangan pekerja.<br />7. Pemimpin unit kerja pekerja melakukan konfirmasi kepulangan pekerja.<br />8. Monitoring dan pelaporan hasil pembayaran lumpsum perjalanan dinas oleh fungsi SDM.<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 658 (enam ratus lima puluh delapan) perjalanan dinas jabatan, dengan perincian :<br /><br />1. Perjalanan Dinas Jabatan fiktif sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan.<br />2. Perjalanan Dinas Jabatan yang benar-benar dilaksanakan ada 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke Bali, 1 (satu) kali ke Jakarta dan 1 (satu) kali ke Pandaan.<br />3. Pengajuan Perjalanan Dinas Jabatan yang unsuccessfull (transaksi gagal) sebanyak 2 (dua) kali.<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa 653 perjalanan dinas jabatan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., adalah sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivXI2y2I4xu6L6kUvgXU_6rDhyEexG9KevzIkEt4eT5s8jFNWciSLAC43KPRr6lWOf3PKFSnopCEWyrhv24qLea_nKb9mwIJWvKZYjluA_v5YoClqBtVcmhK7ipcJdDdjha7dJ8kmxuVA/s640/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivXI2y2I4xu6L6kUvgXU_6rDhyEexG9KevzIkEt4eT5s8jFNWciSLAC43KPRr6lWOf3PKFSnopCEWyrhv24qLea_nKb9mwIJWvKZYjluA_v5YoClqBtVcmhK7ipcJdDdjha7dJ8kmxuVA/w640-h376/BRI.jpg" width="640" /></a>Setelah uang biaya perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu rekening BRI nomor rekening 020601070271506, dengan total sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) uang biaya perjalanan dinas fiktif tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br />1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />Pasal 49 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa ”Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br /><br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada tahap penyidikan telah melakukan pengembalian uang  sebesar Rp891.500.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp75.074.000 (tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).<br /> <br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Dituntut 7.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp4.1 M

BERITA KORUPSI .CO – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Wiwid, SH., MH.Li serta JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H...

»

Diduga Korupsi Dana “Ponpes” Rp110 Juta, Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum, Kepala Sekolah Al Maksum dan Ustadz Dituntut 1.3 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I (Plt. Kemenag Kota Pasuruan) juga dituntut pidana penjara selama 1.3 tahun dalam perkara yang sama. Sementara 2 Terdakwa lainnya antri karena masih proses persidangan, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners # </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZPg7ud7TrU2Uu-Z4E8gdydrZIcPj_R6WOLjkN0LuyXaw0B8SWpvxw9ZVK0miU4qkl5KGEbJSDV8Zp_0t6aIYDb0AzwX169mLLnAK-0YBQX_r5wsfRxaLvirzYV0Q5gTVwKUh75tc7lY/s2643/IMG20211004122643.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZPg7ud7TrU2Uu-Z4E8gdydrZIcPj_R6WOLjkN0LuyXaw0B8SWpvxw9ZVK0miU4qkl5KGEbJSDV8Zp_0t6aIYDb0AzwX169mLLnAK-0YBQX_r5wsfRxaLvirzYV0Q5gTVwKUh75tc7lY/w640-h288/IMG20211004122643.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />"T<i>inggi rendanhnya pendidikan seseorang, ternyata tidak menjadi salah satu penyebab terjerat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi. Sebab ada yang lulusan SMP maupun sarjana Strata 3 (S3) juga sama-sama terseret dalam perkara Tindak Pidana Korpsi"</i><br /><br />Misalnya saja Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun  2014 – 2020, terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp292.046.368,78 sesuai hasil penghitungan Tim audit dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021 dan di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan (Senin, 04 Oktober 2021)<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWMHplgziKkrjCLlKkX94taJdGm1j4B9OcpwVCUPEzlmWaQjFDe0y1n4bVP7o7aNQ3L4kuT3CZ8DHoY-3Nm_RJgAmVLC-kuylxVF5bPD95Zd-M3mbPzISLIXHn1T4v6CLxoBVznpNljw0/s2643/IMG20211004125648.jpg" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWMHplgziKkrjCLlKkX94taJdGm1j4B9OcpwVCUPEzlmWaQjFDe0y1n4bVP7o7aNQ3L4kuT3CZ8DHoY-3Nm_RJgAmVLC-kuylxVF5bPD95Zd-M3mbPzISLIXHn1T4v6CLxoBVznpNljw0/w400-h180/IMG20211004125648.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">  <span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Rujito (mantan Kades)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu DR. Drs. Munif, S.Ag.I adalah pejabat Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan. Pria berpendidikan Strata 3 (S3) ini terseret dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi ‘Suap’ menerima uang sebesar Rp15 juta dari Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribu Patners dan Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA. Dan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I sudah dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan pada Senin, 27 September 2021, tinggal menunggu putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br /><i>“Pendidikan tinggi rendahnya seseorang tak lagi berarti ketika moral dan akhlak sudah rusak, tak peduli dalam kondisi apapun, selagi ada kesempatan maka akan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri”. Kalimat inikah yang merasuki para pejabat atau orang-orang hingga masuk dalam lingkaran Korupsi?”</i> <br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7lYoN0MsyuNjVOQE5-t1pVFMkpO8_sCX7tqzqUFJt_lro5z3rBheDLzacJ6ufE5qstiFuVgWVEVKB3g5fNia7eh3NYhYJOhbHhRzwlP8cn01-pswmLvNvYMBOuzdXj9fO6i1uAneQlzQ/s1152/IMG20211004122053-1.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="672" data-original-width="1152" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7lYoN0MsyuNjVOQE5-t1pVFMkpO8_sCX7tqzqUFJt_lro5z3rBheDLzacJ6ufE5qstiFuVgWVEVKB3g5fNia7eh3NYhYJOhbHhRzwlP8cn01-pswmLvNvYMBOuzdXj9fO6i1uAneQlzQ/w400-h234/IMG20211004122053-1.jpg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: red;">Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I</span></span></td></tr></tbody></table>Kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi juga menyeret Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Probolinggo, yaitu Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri yang juga berprofesi sebagai guru, dan Kepala Sekolah Madrasah Diniyah (Madin) Al Maksum yakni Akhmad Sukari Alias Suher serta Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) selaku Ustadz/Mubaligh<br /><br />Samsul Khoiri (perkara tersendiri), dan Abdul Wahid serta Akhmad Sukari (satu berkas perkara) terseret dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madin (Madrasah Diniyah) se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp110.000.000<br /><br />Uang sebesar Rp110.00.000 ini adalah hasil pemotongan dari dana BOP untuk Pondok Pesantren selaku Lembaga Penerima bantuan masing-masing sebesar Rp25.000.000 yang dipotong sejumlah Rp10.000.000 dari setiap lembaga penerima<br />          <br />Akibatnya, Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari diseret oleh JPU Kejari Kota Pasuruan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam Madrasah Diniyah dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp110.000.000 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCqWSaYnZRCfEGZFL_qzA6o7cVdLo8xIm91XnNWleY-1JhTns6pMJxjMY8S70eWWNRfULj1CG7hv9xTyTrksWBNUpkDleCzIY-nC9y8a5OTvca5-WKMElwgBPpn73BnW41KYSEgN1ebXE/s2643/IMG20211004122749.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCqWSaYnZRCfEGZFL_qzA6o7cVdLo8xIm91XnNWleY-1JhTns6pMJxjMY8S70eWWNRfULj1CG7hv9xTyTrksWBNUpkDleCzIY-nC9y8a5OTvca5-WKMElwgBPpn73BnW41KYSEgN1ebXE/w640-h288/IMG20211004122749.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, tidak hanya Ketiga Terdakwa (Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari) ini yang diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili. Melainkan ada 3 terdakwa lainnya, yaitu DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo dan sudah lebih dahulu dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan pada Senin, 27 September 2021, tinggal menunggu putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br /> Dan 2 Terdakwa lainnya adalah Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners<br /><br />Menurut Jaksa, Terdakwa Samsul Khoiri mendapat bagian duit “haram” sebesar Rp90 juta, sedangkan Terdakwa     Abdul Wahid memperoleh Rp2.500.000 serta Terdakwa Akhmad Sukari sebesar Rp17.500.000. Dan duit “haram” yang diterima Ketiga Terdakwa inipun sudah dikembalikan.<br /><br />Menurut Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, sesuai fakta persidangan, saksi dan bukti-bukti, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa (Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari) adalah penyalahgunaan jabatan atau kewenangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Subsidair<br /><br />Dan atas perbuatan Ketiga Terdakwa (Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari) ini, Tim JPU Kejari Kota Pasuruan menuntut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa dibacakan oleh JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin, 4 Oktober 2021 dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan  dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Alarico De Jesus, SH dan Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Ketiga Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakan) Kota Probolinggo karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbo0sjYwCFG9r1RYjHrJahZWMXLE-hdQl8RifKxSR3dIen0ZZXftHHZWF_LvVt-01qoAnfbnxfSHdqQQpJNLOV7_wuy7ECBenxAvf6jWUg95h-jMwKyq_8oFfWX5Eh7c1mLr8j43DoMQU/s2643/IMG20211004122643.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbo0sjYwCFG9r1RYjHrJahZWMXLE-hdQl8RifKxSR3dIen0ZZXftHHZWF_LvVt-01qoAnfbnxfSHdqQQpJNLOV7_wuy7ECBenxAvf6jWUg95h-jMwKyq_8oFfWX5Eh7c1mLr8j43DoMQU/w640-h288/IMG20211004122643.jpg" width="640" /></a></div>Dalam tuntutannya dihapan Majelis Hakim, JPU mengatakan bahwa Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (serta Terdakwa Samsul Khoiri,) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Subsidair<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN : <br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari selama 1 (satu)  tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang yang dikembalikan Terdakwa Akhmad Sukari sebesar Rp17.500.000 dan Terdakwa Abdul Wahid memperoleh Rp2.500.000 dirampas untuk negara,” kata JPU<br /><br />Kemudian pada sidang session Kedua, JPU melanjutkan tuntutannya terhadap Terdakwa Samsul Khoiri. Tuntutan pidana terhadapa Terdakwa Samsul Khoiri sama persis dengan tuntutan pidana terhadap Dua Terdakwa rekannya yakni Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari<br /><br />“Menyatakan barang bukti berupa uang yang dikembalikan Terdakwa Samsul Khoiri sebesar Rp90 juta dirampas untuk negara,” kata JPU diakhir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Ketiga Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ygMuNYfTlJwc5FBj0RfRwR0QJPWWPw3v3zuqN_TAjc_bLMh07uuLuLOdtIhiA3M-Yu3-nuyebOqE9UD-GWexcTOxlo3wmNY7o2p-UmrVEcfJQHKJpr1Fic0JWMFokCQtSZ6V-rGTwfI/s2643/IMG20211004122248.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ygMuNYfTlJwc5FBj0RfRwR0QJPWWPw3v3zuqN_TAjc_bLMh07uuLuLOdtIhiA3M-Yu3-nuyebOqE9UD-GWexcTOxlo3wmNY7o2p-UmrVEcfJQHKJpr1Fic0JWMFokCQtSZ6V-rGTwfI/w640-h288/IMG20211004122248.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Sebagaimana dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara mufakat bersama-sama dengan saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Oktober tahun 2020, dalam Petunjuk Teknis tersebut diatur sebagai berikut :</div><p style="text-align: justify;">A. Pemberi Bantuan adalah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama,<br /><br />B. Penerima Bantuan adalah, 1. Pesantren dengan kategori Kecil, Sedang dan Besar. 2. Madrasah Diniyah Takmiliyah. 3. Lembaga Pendidikan Al' Ouran<br /><br />C. Persyaratan Penerima Bantuan: 1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 2. Terdaftar pada Kementrian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga/Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kemenag<br /><br />D. Bentuk Bantuan<br />1. Bentuk bantuan berupa bantuan uang yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 (Bagian AnggaranBendahara Umum Negara /BA-BUN)<br /><br />2. Nominal BOP Pesantren Kecil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), BOP Pesantren Sedang sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluhjuta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). :<br /><br />E. Pemanfaatan Bantuan<br />Bahwa bantuan operasional tersebut dapat dimanfaatkan antara lain :<br />1. Pembiayaan operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Isiam seperti membayar listrik, air, keamanan dan lainnya,; 2. Membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.,; 3. Pembiayaan kebutuhan protocol Kesehatan, seperti membeli sabun handsanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan disinfectan, washtafel, alat kebersihan dan lainnya.<br /><br />Sekira bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bertemu dengan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER di Warung Kopi yang berada disekitaran pintu keluar tol Grati Kabupaten Pasuruan, saat itu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER bertanya kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm), “Saat ini sedang banyak bantuan, apakah memiliki kenalan yang dapat menghubungkan?” oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dijawab “nanti coba saya liat kalo ada”<br /></p><div style="text-align: justify;">Seusai Pertemuan tersebut Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumahnya di daerah Probolinggo melalui panggilan telephone menghubungi ACHMAD SARJONO (Alm) yang saat itu menjabat selaku Kasi PD Pontren Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan dan menanyakan “apakah ada SK/bantuan yang mau disalurkan", </div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian ACHMAD SARJONO (Alm) menyampaikan “jika mau ada bantuan, tapi di wilayah kota Pasuruan”, ACHMAD SARJONO (Alm) juga menyampaikan “tapi nanti akan ada sesuatunya” yang oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) mengerti maksud “sesuatu” adalah menyangkut uang komisi. Menurut Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dalam pembicaraan itu ACHMAD SARJONO (Alm) juga menyampaikan bahwa ada Surat Keputusan Penerima Bantuan yang didapatkan dari Rumah aspirasi salah satu anggota DPR, </div><p style="text-align: justify;">Bahwa dua minggu setelah pembicaraan telephone tersebut, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menemui ACHMAD SARJONO (Alm) di Rumah Makan Bu Anis di daerah Warungdowo Kabupaten Pasuruan, saat itu ACHMAD SARJONO (Alm) menyerahkan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan untuk Pondok Pesantren di Kota Pasuruan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm).<br /><br />Setelah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menerima Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan tersebut, Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) langsung menghubungi Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk memberitahukan bahwa Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sudah mendapat 17 (tujuh belas) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan untuk Pondok Pesantren<br /></p><div style="text-align: justify;">Kemudian meminta Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk menyampaikan Surat pemberitahuan Bantuan tersebut kepada masing-masing Pondok Pesantren dan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Aim) mengatakan ada potongannya dengan jumlah terserah. Kemudian Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) menyuruh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER untuk mengambil SK Pemberitahuan Penerima Bantuan di rumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) di daerah Probolinggo.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhXMRxkpcJPu7szlHPbZMoSGBAzkp-XrHdJ0EzI9wF3IkBWE6cIko3lrkl6hpqCxWPPjJ1o34CnOlNMc1hQq-WGwECkewGQc_ZKRyispnipILzCsCiH62_xKLdiiG6fcc-2T2FPUIosY/s2643/IMG20211004122145.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhXMRxkpcJPu7szlHPbZMoSGBAzkp-XrHdJ0EzI9wF3IkBWE6cIko3lrkl6hpqCxWPPjJ1o34CnOlNMc1hQq-WGwECkewGQc_ZKRyispnipILzCsCiH62_xKLdiiG6fcc-2T2FPUIosY/w640-h288/IMG20211004122145.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada sekira awal September 2020, Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER mendatangi Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) Jl. Sunan Giri RT/RW 005/005 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo untuk mengambil SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan,<br /><br />Pada saat itu Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dengan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER sepakat besaran potongan dari masing-masing Pondok Pesantren Penerima Bantuan adalah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah diterima oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) adalah sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) adalah untuk Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER :<br /><br />Masih sekitar awal September 2020, Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang telah membawa SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan, kemudian mendatangi Saksi ABDUL WAHID Bin ABD QODIR (Alm) selaku Pimpinan Madrasah Nurul Hidayah dirumahnya di Jl. Sriwijaya RT. 06 RW. 03 Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.<br /><br />Saat itu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER mengaku sebagai orang dari Kabupaten yang akan menyampaikan SK Pemberitahuan Penerima Bantuan bagi Pondok Pesantren di Kota Pasuruan kepada Pondok Pesantren penerima bantuan akan tetapi tidak mengetahui alamat lembaga Penerima sehingga Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER meminta tolong kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) untuk membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan kepada Pondok Pesantren di Kota Pasuruan dan mengatakan, bahwa nanti ada potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari bantuan yang diterima Pondok Pesantren<br /><br />Dan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) akan mendapat bagian/komisi sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap Pondok Pesantren, sehingga Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) bersedia membantu Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER.<br /><br />Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) kemudian menerima 17 (tujuh belas) lembar SK Surat pemberitahuan Penerima Bantuan dari Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER, selanjutnya pada sekira akhir September 2020, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) mendatangi tiap-tiap Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Bantuan, kemudian menyampaikan kepada masing-masing Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren dengan kata-kata ;<br /><br />“Ini ada bantuan operasional untuk Pondok Pesantren dari pusat, sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi nanti ada potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kalau mau besok bisa diambil, tapi kalau tidak maka bantuan tersebut akan hangus atau akan dialihkan kepada lembaga lainnya”. <br /><br />Setelah mendengar perkataan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) tersebut, para Pimpinan Pondok Pesantren merasa keberatan terhadap potongan sebesar Rp10.000.000, sehingga dari 17 (tujuh belas) lembaga Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam Surat pemberitahuan Penerima Bantuan, ada sekitar 6 (enam) Pondok Pesantren yang menolak bantuan, sedangkan 11 (sebelas) Pondok Pesantren bersedia memenuhi permintaan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) tersebut, yaitu :<br /><br />1). Pondok Pesantren AL ARGHOB Jl. KH Abdul Hamid (dengan pimpinan Saksi Ust. SAIFUL SELAMET, S.Pd.I.). 2). Pondok Pesantren BUSTANUL HUDA (dengan pimpinan saksi Ust. H. HASANI). 3). Pondok Pesantren ROUDLOTUL SALAFIYAH (dengan pimpinan saksi Ust. MOCHAMMAD ROJI). 4). Pondok Pesantren RIYADLUL JANNAH (dengan pimpinan Ust. YUSUF HADI SANTOSO). 5). Pondok Pesantren A. WAHID HASIM (dengan pimpinan saksi Ust. MUHAMMAD MAULUDIN). 6). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl Panglima Sudirman (dengan pimpinan saksi Ust. A. ROHMAN). 7). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl KH Mansyur (dengan pimpinan Ust. DAHLAN). 8). Pondok Pesantren ROUDLOTUL HASANAH (dengan pimpinan saksi Gus FAUZI SISWANTO).. 9). Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM ALGHOFURY (dengan pimpinan saksi Ust. CHOIRUL ANAM). 10). Pondok Pesantren AL MUTTAOIN (dengan pimpinan saksi Ust. IMAM). 11). Pondok Pesantren TA'LIMIL OURAN (dengan pimpinan saksi GUS AKHMAD UMAR).</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCb2FBt088l2Ms0V2thJRDo2PrmE8i-W3MtYb8n0GpbRBjFnnNzr-fqk-K1HewOARtF5uyjpSlLUYIuz4vPJQhIXLR3BzmShRFXtB3SJvVl7-4yp7WDyq_K59XUQbJ1zlr9lBZgArrDgQ/s640/Keterangan+Foto.+Layar+monitor+sebelah+kiri+adalah+Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCb2FBt088l2Ms0V2thJRDo2PrmE8i-W3MtYb8n0GpbRBjFnnNzr-fqk-K1HewOARtF5uyjpSlLUYIuz4vPJQhIXLR3BzmShRFXtB3SJvVl7-4yp7WDyq_K59XUQbJ1zlr9lBZgArrDgQ/w640-h360/Keterangan+Foto.+Layar+monitor+sebelah+kiri+adalah+Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap kesebelas Pondok Pesantren tersebut, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) selanjutnya menyerahkan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang diperolehnya dari Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER, kemudian mengatakan ;<br /><br />“Tidak perlu mengajukan apa-apa, cukup membawa Surat Pemberitahuan, KTP, Ijin Operasional  lembaga dan Stempel Pondok Pesantren, sedangkan yang lain-lain nanti Saya yang akan mengurusnya”.<br /><br />Kemudian pada awal bulan Oktober 2020, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR  (Alm) menghubungi 11 (sebelas) Pondok Pesantren dan menyampaikan agar segera mengambil dana Bantuan di Bank Negara Indonesia Cabang Pasuruan di Jalan Balaikota No. 21 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sehingga para Pimpinan Pondok Pesantren kemudian mencairkan dana bantuan yaitu sebagai berikut ;<br /><br />1). Saksi SAIFUL SELAMET, S.Pd.I. selaku pimpinan Pondok Pesantren AL ARGHOB Jl. KH Abdul Hamid mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020<br /><br />2). Saksi H. HASANI selaku pimpinan Pondok Pesantren BUSTANUL HUDA mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020<br /><br />3). Saksi MOCHAMMAD ROJI selaku pimpinan Pondok Pesantren ROUDLOTUL SALAFIYAH mengambil dana bantuan pada tanggal 7 Oktober 2020<br /><br />4) Saksi YUSUF HADI SANTOSO selaku pimpinan Pondok Pesantren RIYADLUL JANNAH mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />5) Saksi MUHAMMAD MAULUDIN selaku pimpinan Pondok Pesantren A. WAHID HASIM mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />6) Saksi A. ROHMAN selaku pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Ji Panglima Sudirman mengambil dana bantuan pada tanggal 9 Oktober 2020<br /><br />7) Saksi DAHLAN selaku Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Jl KH Mansyur mengambil dana bantuan pada tanggal 9 Oktober 2020<br /><br />8) Saksi FAUZI SISWANTO selaku pimpinan Pondok Pesantren ROUDLOTUL HASANAH mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />9) Saksi CHOIRUL ANAM selaku pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM ALGHOFURY mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />10) Saksi IMAM selaku Pimpinan Pondok Pesantren AL MUTTAOIN mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />11) Saksi AKHMAD UMAR selaku pimpinan Pondok Pesantren TA'LIMIL OURAN mengambil dana bantuan pada tanggal 8 Oktober 2020<br /><br />Bahwa ke 11 (sebelas) Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren menerima dana Bantuan Operasional setelah menyerahkan persyaratan pencairan yaitu, Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang diterima dari Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm), menunjukkan KTP, surat-surat legalitas Lembaga kepada bagian Customer Service di Bank BNI KC Pasuruan<br /><br />Setelah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya, kemudian menuju Bagian Teller untuk menerima uang tunai sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa di potong pajak.<br /><br />Setiap kali para Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren berada didalam Bank BNI KC Pasuruan untuk mengambil dana Bantuan Operasional, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) sudah menunggu di luar Kantor BNI Cabang Pasuruan,<br /><br />Kemudian Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) mengajak para Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren yang telah menerima dana BOP untuk masuk kedalam mobil yang sudah terparkir dipinggir jalan depan Bank BNI Kantor Cabang Pasuruan untuk menyerahkan uang potongan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana keinginan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan diterima langsung oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) bersama Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang saat itu berada didalam mobil.<br /><br />Terhadap Pondok Pesantren yang setelah mengambil dana Bantuan, belum menyerahkan uang potongan, Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) menghubungi melalui telephon dan menagihnya untuk segera menyerahkan dan mengantarkan kerumah Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) atau Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) yang datang ke Pondok Pesantren untuk mengambil uang potongan tersebut<br /><br />Bahwa jumlah uang potongan dana BOP yang dikumpulkan oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dari 11 (sebelas) Lembaga Pondok Pesantren adalah sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5Q9nCqsMIknBAGsS2sexpYasTHswwsUJlmaAaNcZzsOfoh9EIP1KRs8F0hf7mJ5SPe01iQJPQzVjwRwY1_o3-xQpzqauC7XUZBnl4hfy_eDHaUYmHDHyh_dBWwtTAMcj2d6gGvaS66GU/s640/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5Q9nCqsMIknBAGsS2sexpYasTHswwsUJlmaAaNcZzsOfoh9EIP1KRs8F0hf7mJ5SPe01iQJPQzVjwRwY1_o3-xQpzqauC7XUZBnl4hfy_eDHaUYmHDHyh_dBWwtTAMcj2d6gGvaS66GU/w640-h576/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" width="640" /></a></div>Pada sekira pertengahan bulan Oktober 2020 , uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER yang oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER dari uang itu diberikan bagian/komisi kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Lembaga Pondok Pesantren sehingga jumlah yang diterima oleh Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) untuk 11 Lembaga adalah sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp107.800.000 (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER.<br /><br />Dari uang potongan dana BOP sebesar Rp107.800.000 tersebut, selanjutnya oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER diserahkan kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) dirumah Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) di Jl. Sunan Giri RT/RW 005/005 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, dengan total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) adalah sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER sebagai upah/komisi baginya, sekaligus untuk biaya pembuatan Surat pertanggungjawaban (SPJ)<br /><br />Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER membuatkan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan dana Bantuan Operasional bagi Lembaga Penerima Bantuan seolah-olah Pondok Pesantren Penerima Bantuan Operasional di Kota Pasuruan adalah benar-benar menerima bantuan utuh sebesar Rp25.000.000 dan membuatkan Surat Pernyataan bermaterai yang berisi Penerima Bantuan tidak memberikan sesuatu kepada Pemberi bantuan dan pihak lain dan menggunakan bantuan sesuai petunjuk teknis dan Surat Pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pondok Pesantren penerima Bantuan,<br /><br />Padahal surat pernyataan tersebut tidak benar karena Dana Bantuan Operasional yang diterima masing-masing Pondok Pesantren dipotong sebesar Rp10.000.000 dan diserahkan kepada Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp90.000.000 yang diserahkan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER kepada Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) selanjutnya oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) disimpan dan rencananya akan diberikan kepada ACHMAD SARJONO (Alm) Kasi PD Pontren Kemenag kabupaten Pasuruan,<br /><br />Namun sebelum Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sempat menyerahkan uang tersebut, ACHMAD SARJONO (Alm) menderita sakit hingga kemudian meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-13012021-0016 tanggal 13 Januari 2021.<br /><br />Olehkarena ACHMAD SARJONO (Alm) telah meninggal dunia, uang potongan sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tetap disimpan/berada dipenguasaan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm), dan atas penguasaan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) Bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. OODIR (Alm) dan saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan tujuan Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membantu Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang terdampak Pandemi Covid-19 tidak bisa tercapai, akibatnya Pondok Pesantren tidak maksimal dalam memanfaatkan bantuan Operasional dan pemenuhan peralatan pencegahan Covid-19 sesuai sasaran.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bertentangan dengan :<br /><br />1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan perubahannya sebagaimana BAB I Huruf B angka 2 dan BAB II Huruf e dan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5134 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.<br /><br />2. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor BB0S/1J/PS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Eariy Warning atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren kemudian diteruskan dengan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : B-4527/Kw.13.3.3/PP.00.7/09/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Early Warning Atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren, sebagai berikut :<br /><br />1. Pelaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 3. Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya :<br /><br />Tidak melakukan persekongkolan/kolusi,; Tidak mengandung unsur penyuapan,; Tidak mengandung unsur gratifikasi,; Tidak mengandung unsur benturan kepentingan,; Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi,; Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat,; Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.<br /><br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyaluran Bantuan Operasional Pesantren (BOP Pesantren) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren se-Kota Pasuruan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 di masa Pandemi Covid-19 yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2021,<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID Bin ABD. QODIR (Alm) dan Saksi AKHMAD SUKAERI alias SUHER (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAMSUL KHOIRI Bin ABDUL MUKTI SUHERI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Dana “Ponpes” Rp110 Juta, Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum, Kepala Sekolah Al Maksum dan Ustadz Dituntut 1.3 Tahun Penjara

#Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I (Plt. Kemenag Kota Pasuruan) juga dituntut pidana penjara selama 1.3 tahun dalam perkara yang sama. Sementa...

»

Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex.Kades Trojalu Kab. Bojonegor di Vonis 3.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj48P3YSR1SnXioS_4KowQatN6JcZDNsCTqeKTkopA39DNw_sFd0hGlsoadOVbO_YDSZrRyN4i_tHFpmTe6QTikKIQoM3mLNr6X1zT7fsOGokadyST2Y9TRil0QcPk15P58XnXo8hNvqb0/s2643/IMG20211004131832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj48P3YSR1SnXioS_4KowQatN6JcZDNsCTqeKTkopA39DNw_sFd0hGlsoadOVbO_YDSZrRyN4i_tHFpmTe6QTikKIQoM3mLNr6X1zT7fsOGokadyST2Y9TRil0QcPk15P58XnXo8hNvqb0/w640-h288/IMG20211004131832.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun  2014 – 2020, terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp292.046.368,78 sesuai hasil penghitungan Tim audit dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021<br /><br />Akibatnya, Rujito kini harus mendekam di penjara selama kurang lebih 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan serta mengembalikan duit APBDes yang dinikamtinya sejumlah Rp292.046.368,78 atau diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Sehingga total lamanya Rujito mendekam di penjara sekitar 4 tahun dan 10 bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Rujito, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menilai sesuai fakta, bukti dan keterangan saksi dalam persidangan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana APBDes Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode TA 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya sejumlah Rp292.046.368,78<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Rujito dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) pada Senin, 04 Oktober 2021 yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu dua hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim JPU Marindra Prahandi F, SH., MH dari Jaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dan Widya Ruchiatna Heriani, SH dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya selaku Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadiri Terdakwa Rujito secara Virtual (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakan) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, JPU Kejari Kabupaten Bojonegoro menuntut Terdakwa Rujito dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsiair 6 bulan pidana kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp292.046.368,78 Subsidair pidana penjara selama 3 tahun<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito yang dianggap tertbukti menyalahgunakan dana ABPDes Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode TA 2018 sebesar Rp292.046.368,78 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfNtSdibaY8Igqz-LfMxZ9FonfvBN68Lg93myNWtchQWD4cQrUwHQijtQ5CkXGyeqTWQjLThvbeq-cSq6uilm0Mni7hD0iUv2-HRNwhvwMMl6TWJ09fgf-x2Ga3HkflXkF0oO4oQIOaI/s2643/IMG20211004125648.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcfNtSdibaY8Igqz-LfMxZ9FonfvBN68Lg93myNWtchQWD4cQrUwHQijtQ5CkXGyeqTWQjLThvbeq-cSq6uilm0Mni7hD0iUv2-HRNwhvwMMl6TWJ09fgf-x2Ga3HkflXkF0oO4oQIOaI/w640-h288/IMG20211004125648.jpg" width="640" /></a></div>Namun Majelis Hakim dalam pertimabangannya menyatakan, tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rujito adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi menurut Majelis, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya selaku Kepala Desa<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa, hanya menunjuk secara lisan pelaksana kegiataan pembangunan infrastruktur yaitu saksi Gunoto selaku LPMD (yang merupakan saudara ipar dari terdakwa). Kemudian saksi Gunoto berkoordinasi dengan saksi Ahmad Rifa’i selaku PTPKD Bidang Pembangunan<br /><br />Meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018<br /><br />Namun pada kenyataannya Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh Terdakwa Rujito bin Supatmo selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi Nurvai’ida, SE binti Kasto selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Rifa’i selaku Kasi Kesejahteraan, <br /><br />Sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi Noviana Suparmi yang merupakan istri Terdakwa. <br /><br />Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa Rujito bin Supatmo, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa, Terdakwa Rujito bin Supatmo mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Rujito bin Supatmo sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair<br /><br />“MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Rujito bin Supatmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair.<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Rujito bin Supatmo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Rujito bin Supatmo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp292.046.368,78 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir Putusan<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa mengatakan “menerima”, sedangkan JPU masih pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir karena tuntutan kita Lima (5) tahun dan enam (6) bulan, Pasal 2,” kata JPU Marindra Prahandi F, SH., MH kepada beritakorupsi.co beberapa saat seusai persidangan.<br /><br />Sementara Widya Ruchiatna Heriani, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan, bahwa itu adalah fakta persidangan menurut Majelis Hakim<br /><br />“Itu fakta persidangan menurut Hakim. Terdakwa menerima,” kata Widya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsGqfEKIiPcdCvBafKoXsobKih1WJ4fEnlOtOwErtrumMlULfmpoOjT3L04lPEiK8I_45jSsiOmYaGsjJqTFoxT1DLFxAo7MK8KW-kh4nle9Hdhcx02gPeDwEbc_QlS_cUalBZge0ts0/s2643/IMG20211004131758.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsGqfEKIiPcdCvBafKoXsobKih1WJ4fEnlOtOwErtrumMlULfmpoOjT3L04lPEiK8I_45jSsiOmYaGsjJqTFoxT1DLFxAo7MK8KW-kh4nle9Hdhcx02gPeDwEbc_QlS_cUalBZge0ts0/w640-h288/IMG20211004131758.jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tanggal 29 Desember 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno telah menetapkan Peraturan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu, Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Trojalu Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Sehingga rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) a. Hasil eks bengkok121.500.000. b. Sewa parkir kendaraan12.000.000,-<br /><br />2. Pendapatan Transfer: a. Dana Desa (DD) 718.749.000,- b. Bagi Hasil Pajak Daerah18.648.500,- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah5.5053.600,- d. Alokasi Dana Desa (ADD) 433.486.000,- e. DAK Pendidikan116.500.000,- f. Bantuan pendistribusian SPPT PBB1.285.000. Total sebesar Rp1.427.222.100<br /><br />Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan Desa Rp542.769.500,- 2. Bidang Pembangunan Desa Rp449.799.000,- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp218.153.600,- 4. Bidang Pembinaan Rp116.500.000,- 5. Pembiayaan BUMDes Rp100.000.000. Jumlah Rp1.427.222.100<br /><br />Bahwa terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut  terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018,<br /><br />Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, semestinya terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, namun pada kenyataannya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, <br /><br />Terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa namun hanya menunjuk secara lisan yaitu yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah saksi GUNOTO selaku LPMD ( yang merupakan saudara ipar dari terdakwa) yang ditunjuk langsung oleh terdakwa selaku kepala desa, yang mana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan saksi GUNOTO berkoordinasi dengan saksi AHMAD RIFA’I selaku PTPKD Bidang Pembangunan.<br /><br />Bahwa meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018, <br /><br />Namun pada kenyataannya terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi NURVAI’IDA, S.E. binti KASTO selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi AHMAD RIFA’I selaku Kasi Kesejahteraan, <br /><br />Sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu turut Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi NOVIANA SUPARMI yang merupakan istri terdakwa. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIwHk0dipoBjfJeAMwC4eyEGKGxsygqL4J6lmc_QmJxLtCrcRgnt_L117T3P_c10lEgnWxhGfA1hvJhmBD-_84F-QP0ESaPvTAn8Fjq5jSu7_A51t_mOSOXdfP41z9bdDCRbKnZXJ0YIQ/s2643/IMG20211004131812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIwHk0dipoBjfJeAMwC4eyEGKGxsygqL4J6lmc_QmJxLtCrcRgnt_L117T3P_c10lEgnWxhGfA1hvJhmBD-_84F-QP0ESaPvTAn8Fjq5jSu7_A51t_mOSOXdfP41z9bdDCRbKnZXJ0YIQ/w640-h288/IMG20211004131812.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa RUJITO bin SUPATMO, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa terdakwa RUJITO bin SUPATMO mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Bahwa selanjutnya Kecamatan Baureno pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaran pemerintahan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan hasil temuan sebagai berikut :<br /><br />Dana Desa (DD).<br />a. Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu senilai Rp. 50.000.000,- ( + 50% ).<br />b. Pembangunan jalan paving makam Rt. 03 senilai Rp. 92.000.000,- ( + 67%).<br />c. Pembangunan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 16.500.000,- (masih 0%).<br />d. Pembangunan cek dam Dsn. Njuwet senilai Rp. 40.874.000,- (masih 0%).<br />e. Pembangunan Gedung PAUD Bougenville senilai Rp. 105.000.000,- ( + 55% ).<br />f. Rehab jalan paving poros desa senilai Rp. 45.805.000,- ( + 50% ).<br />g. Pembangunan jamban sehat 6 titik senilai Rp. 60.000.000,- ( masih 0%).<br />h. Penyertaan modal BUMDes senilai Rp. 100.000.000,- (belum realisasi / 0%).<br /><br />Alokasi Dana Desa (ADD).<br />a. Pembangunan pagar kantor desa senilai Rp. 32.000.000,- ( + 50% ).<br />Bahwa  hasil monev tersebut sudah disampaikan oleh Camat Baureno kepada Pemerintah Desa Trojalu melalui Surat Nomor: 140/93/412.51.6/2019 tanggal 08 Februari 2019 dan hasil monev dari Tim Kecamatan Baureno tersebut  sudah diterima oleh terdakwa dan sudah ada beberapa yang tindaklanjuti oleh terdakwa pada sekira tahun 2019, namun masih ada beberapa yang belum ditindaklanjuti,<br /><br />Bahwa kemudian Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juni 2020 dan atas pemeriksaan tersebut sudah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat Kab. Bojonegoro Nomor: 700/523/412.100/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan salah satu hasil pemeriksaannya adalah dalam bidang pembangunan <br /><br />Adapun atas temuan Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut direkomendasikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu untuk:    <br />a. Mempertanggunajawabkan atas pungutan pajak kegiatan APBdes Desa Trojalu TA. 2018 sebesar Rp. 12.961.000,- untuk disetorkan ke kas negara.    <br /> </div><div style="text-align: justify;">b. Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan APBDes TA. 2018 yang tidak terdapat SPJ sebesar Rp. 217.744.000,- untuk disetorkan ke Rekening Kas Des Trojalu.<br /> </div><div style="text-align: justify;">c. Mengembalikan uang kegiatan APBDes Desa Trojalu TA. 2018 yang lebih bayar sebesar total Rp. 175.291.808,65 ke Rekening Kas Desa Trojalu.<br /><br />Bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut, sudah diterima terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu namun terhadap LHP dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa.    <br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugiaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021 tentang Perhitungan Kerugiaan Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018, dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3ogLfDx-HOpIKEsdaCbfl1BV_y82Tzn7DweKebk56NUyNdSBwtiBae1goGFM5v-u7QkLo1YX_ZPdIo6uIOQX9Lr-SiMYVvmVF0kvcdZusZshg7Ctq8JTupRFNrCdkioEr4NQReKJWnmw/s2643/IMG20211004131736.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="2643" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3ogLfDx-HOpIKEsdaCbfl1BV_y82Tzn7DweKebk56NUyNdSBwtiBae1goGFM5v-u7QkLo1YX_ZPdIo6uIOQX9Lr-SiMYVvmVF0kvcdZusZshg7Ctq8JTupRFNrCdkioEr4NQReKJWnmw/w640-h288/IMG20211004131736.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa RUJITO bin SUPATMO selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :<br />a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”. Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.<br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”  Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : <br />a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; <br />b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; <br />c.    melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; <br />d. menetapkan PPKD; <br />e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; <br />f.  menyetujui RAK Desa; dan <br />g. menyetujui SPP”.<br /><br />Pasal 3 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 4 : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan.<br /><br />Pasal 6 ayat (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Ayat (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. <br /><br />Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 27 ayat (3) : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.<br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa : Pasal 52 ayat (1) : Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”. Pasal 52 ayat (4) : Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pasal 56 ayat (2) : Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.<br /><br />3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 18 ayat (1) : Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal  20 ayat (1) :  Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali<br /><br />4. Peraturan  Bupati Bojonegoro  Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : Pasal 21 huruf c : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah<br /><br />5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 11 ayat (3) :  Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa. Pasal 12 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas perbuatan terdakwa RUJITO bin SUPATMO  selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya diri terdakwa RUJITO bin SUPATMO sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen).sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: x.700/589/412.100/2021 tanggal 26 April 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.<br /><br />Perbuatan Terdakwa RUJITO bin SUPATMO  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (Primair) 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex.Kades Trojalu Kab. Bojonegor di Vonis 3.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Rujito Bin Supatmo, pria lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini adalah mantan Kepala Desa Trojalu, Kecamatan Bauren...

»