Korupsi KUR Rp5.4 M, Mantan Anggota DPRD Jombang Dituntut 6 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="637" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggfDsNDcm8RMI3ZskJLqPl9UEg4mK303dRSx5wFE4MZs4f6_MuAMCt3sWbso1JJaztvZi_LuLdWsBg_fZNO36qzd4k-c8IImISKIpS7Rvr16iqC3P_BTYUjhrb_-xI1V1dl_p2dOxyhPw/s640/jombang+2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="636" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, semakin menambah jumlah anggota (aktif/mantan) DPRD  di Jawa Timur yang terjerat dalam lingkaran “hitam” kasus Korupsi, dan sepertinya akan lebih lama mendekam dibalik jeruji besi alias penjara untuk menyusul puluhan terpidana dalam perkara ini termasuk rekan sejawatnya di DPRD Jombang, yaitu Siswo Eriana<br /> <br /> Sekedar diingat. Kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang ini ditangani penyidik Polda Jatim sejak tahun 2015/2016. Pada saat penyidikan tahun 2016, JPU Kejati Jatim memasukan nama Siswo Eriana selaku anggota DPRD dalam P16. Namun, Siswo Eriana bari diadili pada tahun 2019. Dan bisa jadi masih ada terangka lain yang “nyangkut” di penyidik Polda Jatim hingga saat ini.<br /> <br /> Wulang Suhardi, terjerat kasus perkara Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang cabang Jombang pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai sebesar Rp5.400.000.000 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp19.388.656 900,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) sesuai laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang sudah dibebankan kepada terpidana Bambang Waluyo (mantan Kepala Cabag Bank Jatim Jomabang) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017.<br /> <br /> Dalam kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang cabang Jombang jilid III ini, terdakwa Wulang Suhardi “mengajak kawannya” Supaim selaku orang kepercayaannya </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEkb5j5qUn7CHRdPfE_xOh6Th3jYzbODtNLflf5Qh9VO_zF7DgdCGh9OXpGs7sSi2QgtM1CV9OAc6WiSZ6EZjiY3js0ot_0CmjLzbtzj5r1EEX2KPQRoGVCy1ERumB90kFNwINmWQoRDw/s640/Terdakwa+Wulang+Suhardi+%2528kiri%2529+dan+terdakwa+Supaim.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi (kiri) dan terdakwa Supaim</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Kasus Korupsi Kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jombang ini menyeret 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Cabang dan 2 Penyelia yaitu Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi serta 9 Analisis, yaitu Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili. </div> <div style="text-align: justify;"> Ke 12 pegawai Bank Jatim ini sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah ditahui (vonis) hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2016, dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2017 lalu.<br /> <br /> Selain 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, kasus Kredit fiktif ini juga menyeret satu pihak swasta, yaitu Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tani Bareng Jombang, juga sudah divonis pidana penjara pada tanggal 7 Juni 2016, yang total hukumannya selama 16 tahun penjara</div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzgYM1wvFxYJLqJw_H0hJjQny2j7II8d3NLYT2jaQq6OxS16nzeyhHAhhgypIrSDtYfcASEjt49zT-YB6hJA6DXbB3v0f_X7oP8PgwFKsIaKTP5cpuviAnJj-nRXgyludjkASK8ZPpUVA/s1600/IMG20190528115414.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzgYM1wvFxYJLqJw_H0hJjQny2j7II8d3NLYT2jaQq6OxS16nzeyhHAhhgypIrSDtYfcASEjt49zT-YB6hJA6DXbB3v0f_X7oP8PgwFKsIaKTP5cpuviAnJj-nRXgyludjkASK8ZPpUVA/s400/IMG20190528115414.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Siswo Eriana</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Sebelum terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Jombang dan Supaim terseret dalam kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang, Siswo Eriana yang juga anggota DPRD Jombang Periode 2009 – 2014 sudah terlebih dahulu diadili di gedung Pengadil para Koruptor, dan Siswo Erianapun sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /> <br /> Uang yang mengalir kerekening Siswo Eriana sebesaar Rp5 milliar dan terdakwa Wulang Suhardi sejumlah Rp5.4 milliar dari hasil kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang tahun 2011 - 2012, sudah dibebankan terhadap terpidana Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan dalam kasus ini, terdakwa Wulang Suhardi, dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan kawannya, yaitu terdakwa Supaim dituntut pidana penjara lebih ringan Satu tahun. Tetapi tuntutan denda dan subsidernya sama. <br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU Yoga Adhyatma dari Kejari Jombang dalam persidangan melalui Vidio Conferenc (Vicon) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 30 April 2020) dengan agenda pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa Wulang Suhardi dan terdakwa Supaim (perkara terpisah) yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Jombang, yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Eko dkk<br /> <br /> Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas.</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaUiQTvBoA1emW2BcjfG_v_mCTj4JNnnHgN0GzhMMwMyEmJB2hoUx7zH1v5OJLa42eq-ZG8BceVZcCeWNRe2oTLxOscffUp96KoOvIsTZQ-JgspayZs8Avj1iP2yFqgtGMnzbUX_aA9dQ/s1600/Terpidana+Bambang+Waluyo+%2528foto+atas%2529+Kacab+Bank+Jatim+Jombang+dan+terpidanaDedy+Nugrahadisebagai+Penyelia.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="276" data-original-width="320" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaUiQTvBoA1emW2BcjfG_v_mCTj4JNnnHgN0GzhMMwMyEmJB2hoUx7zH1v5OJLa42eq-ZG8BceVZcCeWNRe2oTLxOscffUp96KoOvIsTZQ-JgspayZs8Avj1iP2yFqgtGMnzbUX_aA9dQ/s320/Terpidana+Bambang+Waluyo+%2528foto+atas%2529+Kacab+Bank+Jatim+Jombang+dan+terpidanaDedy+Nugrahadisebagai+Penyelia.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /> <br /> Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /> <br /> Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia<br /> <br /> Menurut JPU dalam surat tuntutannya, bahwa perbuatan terdakwa Wulang Suhardi dan terdakwa Supaim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menuntut terdakwa Wulang Suhardi dengan pidana penjara selama enam (6) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider enam (6) bulan kurungan. Dan terdakwa Supaim dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider enam (6) bulan kurungan,” ucap JPU Yoga Adhyatma</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4DPky_H69mcutgwbE15P9gcNMXyVtVw4dlxxo1wTJvMfVxdspL5hq3lxbrc0UkE5QR6HySBKLnlQ2joKfeo0kBbkO0FO54SGNuqgBKtyOTRUZzJxa029ktSQW_w2h9wkrf6w9wy3fY_o/s1600/terpidana+Heru+Cahyo+Setiyo+%2528sebagai+Penyelia%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="176" data-original-width="320" height="176" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4DPky_H69mcutgwbE15P9gcNMXyVtVw4dlxxo1wTJvMfVxdspL5hq3lxbrc0UkE5QR6HySBKLnlQ2joKfeo0kBbkO0FO54SGNuqgBKtyOTRUZzJxa029ktSQW_w2h9wkrf6w9wy3fY_o/s320/terpidana+Heru+Cahyo+Setiyo+%2528sebagai+Penyelia%2529.jpg" width="320" /></a>Atas tuntutan JPU, terdakwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, akan menyampaikan pembelaan sendiri begitu juga dengan terdakwa Supaim selain dari Penasehat Hukumnya. Sementara Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi waktu dua pekan untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya. Dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Wulang Suhardi selaku anggoat DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 171.415/62/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggotan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Jombang Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009.<br /> <br /> Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Supaim (penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dan saksi H. Bambang Waluyo, SE., MM selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jombang (perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)<br /> <br /> Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim No. 36 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> Terdakwa secara melawan hukum dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 11 (sebelas) debitur yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank Jatim No. 048/010/SE/DIR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Direksi No. 048/025/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR)</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5oSRlYxCUrkWYu_HT9MIrPF1Z_6vrOnN24I_q9C8i8mS3w5D9xPxGGgXzOAYWN2dXpSApz1Okew1E6cfbczkvzsC2Fe8slEffw0qUafwABiUTfUKke5Dsyubx7SAFr8fBBSErE5rEg8/s1600/para+terpidana+sebagai+Analisis+Bank+Jatim+Cabang+Jombang%252C+Fitriyah+Mayasari+%2528Maya%2529%252C+Wiwik+Sukesi%252C+Wahyuni+Yudiarini%252C+Ginanjar+Triono%252C+Fitri+Juni+Astuti%252C+Suci+Rahayu%252C+Andina+Hapsari%252C+Hefied+Wijayana+dan+Hasan+Sadzili.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="238" data-original-width="320" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5oSRlYxCUrkWYu_HT9MIrPF1Z_6vrOnN24I_q9C8i8mS3w5D9xPxGGgXzOAYWN2dXpSApz1Okew1E6cfbczkvzsC2Fe8slEffw0qUafwABiUTfUKke5Dsyubx7SAFr8fBBSErE5rEg8/s400/para+terpidana+sebagai+Analisis+Bank+Jatim+Cabang+Jombang%252C+Fitriyah+Mayasari+%2528Maya%2529%252C+Wiwik+Sukesi%252C+Wahyuni+Yudiarini%252C+Ginanjar+Triono%252C+Fitri+Juni+Astuti%252C+Suci+Rahayu%252C+Andina+Hapsari%252C+Hefied+Wijayana+dan+Hasan+Sadzili.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp5.400.000.000 (Lima milliar empat ratus juta Rupiah) merupakan bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur, atau orang lain yaitu saksi H. Bambang Waluyo sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) merupakan uang pencairan dari kredit KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) debitur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PPD.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<br /> <br />  Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada sekitar bulan Oktober tahun 2010, Bank Jatim Cabang Jombang memberikan fasilitas Kredit berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu Kredit / Pembiayaan Modal Kerja dan atau Investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Bidang Usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan ;<br /> <br /> Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang, yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. KEP-20/D.l.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Overasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rak at ;<br /> <br /> b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DlR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048/025/SE/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /> <br /> c. Surat Edaran Direksi Nomor : O49/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DlR/KRDAGRRTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /> <br /> Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima Permohonan Pengajuan Kredit KUR sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor Usaha Perkebunan Tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang ;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4i_lOcbU2WVUmIxhWxpoBrCLUfC7zDVPMD7BSfhyphenhyphenCvNtj6f58zgWHzkmaISbnaSbtVpu9Z9Zj93db5TiH08jtfU1DaqZK5IykJb8q8FJaRD1SpnYJVKHEaHPq7lwrTchJZQuIpNQ4p90/s640/IMG20200430102420.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI. Cq. Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan dari kredit I pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin.</div> <br /> Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang tersebut dijaminkan kepada Perusahaan Penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan Penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit ;<br /> <br /> Ketentuan I, proses pemberian KUR yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit secara umum adalah sebagai berikut : Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor Cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, Permohonan Debitur dicatat pada Buku Register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang ; Pemimpin Cabang memberi disposisi.<br /> <br /> Kemudian Pemimpin Cabang menunjuk Petugas Kredit untuk memproses permohonan debitur ; Petugas Kredit yang ditunjuk, melakukan : Bl chekking ; Mengecek kelengkapan berkas ; Petugas Kredit melakukan Survey (On The Spot / OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur ;<br /> <br /> Selanjutnya, Petugas Kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS) beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran ;<br /> <br /> Hasil LKS oleh Penyelia pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit. Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut. setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut.  Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK), membuat taksasi agunan membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit. Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang <br /> <br /> Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian di buat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandanganan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)   <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLWUJz3RXDb4ruXI5GRmKOYXWYMM9TwlWRShrpvSlmQK_LP3DdIhfOYsCl7KrpnZJkZG-E1FRZrf3Vm7sdTukf9SAzxJmRklBwFfn6KY_nDlWY3OY_TLvQXQdCkSL-5dvs-bZdDC4xiqA/s640/IMG20200430142304.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Realisasi Kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit kerekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, Bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti Biaya Taksasi, APHT, dan PK.</div> <br /> Untuk pelaksanaan On The Spot sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS I Survey untuk kredit dengan plafon diatas Rp350.000.000 bagi Cabang Utama dan plafon diatas Rp150.000.000 bagi Kantor Cabang, untuk plafon dibawah ketentuan tersebut diatas penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan ;<br /> <br /> Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) perorangan, dan dalam surat permohonan kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut : 1. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;  2. Photo Copy bukti identitas diri (KTP / SIM I Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP) ; Photo Copy KSK ; Surat Nikah ; Surat Kematian / Cerai apabila meninggal / bercerai ; Photo Copy kepemilikan agunan : Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (mempunyai legalitas).<br /> <br /> Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan / jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito) dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi kredit:<br /> <br /> Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp400.000.000 dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu. untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik ;<br /> <br /> Dengan adanya fasilitas kredit KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa yang saat itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang periode tahun 2009 s/d 2014 menemui saksi H. Bambang Waluyo di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang dengan maksud membicarakan adanya beberapa orang direkomendasi mengajukan Kredit KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang agar dipermudah dan dikabulkan permohonan Kreditnya <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2im3M-qigQz2aWCWdvz3CS1bHBYwSQbYmHTpMQ3WYvyG-_nQw3aQ359HM-FuOD6sp8Qf1VkrJ2pjBzvseQ5r0iQ6-aAcTLy54mjTw1jf1QRw2FVjOMBUTzoSA_sdq3AtOZwyNjyyITzc/s640/IMG20200430142329.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesempatan itu pula, terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus permohonan pengajuan kredit KUR dan pencairannya dari pemohon kredit yang direkomendasi adalah saksi Supaim (berkas tersendiri) yang merupakan orang kepercayaannya. Selanjutnya pada awal tahun 2011 terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengkoordinir dan mengantar 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa untuk mengurus permohonan Kredit KUR yang akan diajukan ke Bank Jatim Cabang Jombang yaitu saksi Tawi Hastomo,  Saksi Subani, Saksi Dhefi, Kiki Ariati, Zainal Darminto, saksi Kamoto, Saksi Kamali, Saksi Suharto, Saksi Idik Waluyo, SaksiAbdul Muin, dan Saksi Edi Siswanto calon debitur yang masing-masing sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah). kecuali Saksi Suliani Sawati sebesar Rp400 000.000.00 (Empat ratus juta Rupiah) ;<br /> <br /> Kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit dari 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa telah disiapkan petugas Bank, dan Saksi Supaim dengan meminta KTP, KK dan Surat Nikah milik pemohon. Kemudian mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang berisi keterangan tentang usahanya dan luas lahan yang dimiliki oleh calon debrtur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan jaminan utama atas pengajuan kredit KUR.<br /> <br /> Disamping itu, calon debitur tersebut diatas mengajukan jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain kecuali Saksi Suliani Sawati yang telah diatur oleh terdakwa dan Saksi Supaim sebagai berikut : 1 Suliani Sawati SHM milik Suliani Sawati,; 2.  Edi Siswanto SHM milik H.Suhardi,; 3. Zainal Darminto SHM milik Sadin Pak Slamet 4 Kamaji SHM milik H. Suhardi,; 5. Suharto, SHM milik H. Suhardi,; 6. Tawi Hastomo SHM milik Wahyu Cahyono,; 7. Subani SHM milik Bambang Joyo Ismanu,; 8. Kamoto SHM milik Kusnanto,; 9 Idik Waluyo SHM milik H. SUHARDI,; 10. Dheti Kiki Ariaji, SHM Milik Sumarlik,; 11 Abdul Muin, SHM milik H.Suhardi<br /> <br /> Setelah persyaratan untuk pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat lengkap, terdakwa menemui saksi H. Bambang Walauyo di Bank Jatim Cabang Jombang dengan membawa permohonan kredit dari calon debitur yang direkomendasi terdakwa. Kemudian saksi H. Bambang Walauyo menunjuk petugas kredit untuk melakukan Survey (On The Spot) yaitu saksi Fitriani Mayasari, Wiwik Sukesi, Hefied Wijayana, Ginanjar Triyono, Suci Rahayu dan Wahyuni Yudiarini<br /> <br /> Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan On The Spot, seharusnya saksi Bambang Walauyo selaku Kepala Cabang wajib melakukan On The Spot karena permohonan debitur diatas plafon kredit sebesar Rp150.000.000, dimana Kepala Cabang mempunyai kewajiban untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit temasuk dalam pemeriksaan OTS/ Survey, namun tidak pernah melakukan kewajiban on the spot tersebut<br /> <br /> Ketika Petugas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang melakukan On The Spot (OTS) ke tempat usaha calon debitur yang direkomendasi terdakwa, temyata calon debitur tidak mempunyai usaha sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan dalam pemohonan kredit KUR ke Bank Jatim Cabang Jombang<br /> <br /> Hasil On The Spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran, yaitu saksi Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi. Calon debitur tidak memiliki usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha. Dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan ; </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoYER58grAfh9FCBk3khfHZ-fQoZgUMyqGPYd2MbWwOQDkXJxDCdNIVGypudKgBG0T6sKkMG5UhE0UzZVzZnY5E6T1QqtJTqoLTOc83kvBRAr9UwJG_QuImC8v3kJyCis9BYDjTxcCgDM/s1600/IMG20200430142427.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoYER58grAfh9FCBk3khfHZ-fQoZgUMyqGPYd2MbWwOQDkXJxDCdNIVGypudKgBG0T6sKkMG5UhE0UzZVzZnY5E6T1QqtJTqoLTOc83kvBRAr9UwJG_QuImC8v3kJyCis9BYDjTxcCgDM/s640/IMG20200430142427.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa petugas kredit dan penyelia pemasaran kemudian melaporkan hasil Survey /OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu saksi H. Bambang Waluyo dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat, namun saksi H. Bambang Waluyo tetap memerintahkan untuk membenkan plafon kredit sesuai permintaan debitur dan menginstruksikan seara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR tersebut, agar dalam pembuatan Laporan Kumungan Setempat (LKS), pembahasan Kredit dan lainnya yang menyangkut kredit KUR disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun kenyataannya para debitur tidak mempunyai usaha dan lahan sebagaimana yang tercantum dalam SKU.<br /> <br /> Sehingga terhadap 11 (sebelas) permohonan KUR yang direkonmedasi oleh terdakwa tersebut tetap dilaksanakan (diproses) oleh saksi H. Bambang Waluyo dengan menekankan kepada bagian kredit “jangan melihat debitumya tatapi lihat yang membawa" yang dimaksud oleh saksi H. Bambang Waluyo “yang membawa” yaitu terdakwa Wulang Suhardi yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, sehingga permohonan Kredit Usaha Rakyat dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa seluruhnya dapat direalisasikan / dicairkan<br /> <br /> Pada saat petugas Bank Jatim Jombang melakukan survey, terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mendampingi petugas Bank Jatim yang melakukan survey ke tempat usaha dan jaminan milik calon debitur yang direkomendasi oleh terdakwa. Untuk setiap permohonan, temyata petugas kredit yang ditunjuk oleh saksi H. Bambang Waluyo pada saat melakukan survey atau On The Spot (OTS), hanya melihat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan milik debitur. Kemudian dilakukan pemotretan,<br /> <br /> Sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu milik orang lain dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, namun tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat-surat dari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan / kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut.<br /> <br /> Kenyataannya 11 (sebelas) calon debitur yang direkomendasi terdakwa tidak memiliki usaha tebu walaupun mereka mempunyai lahan perkebunan atau pertanian tetapi lahan tersebut tidak seluas lahan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU). Ada juga beberapa calon debitur yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan tebu</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEkb5j5qUn7CHRdPfE_xOh6Th3jYzbODtNLflf5Qh9VO_zF7DgdCGh9OXpGs7sSi2QgtM1CV9OAc6WiSZ6EZjiY3js0ot_0CmjLzbtzj5r1EEX2KPQRoGVCy1ERumB90kFNwINmWQoRDw/s640/Terdakwa+Wulang+Suhardi+%2528kiri%2529+dan+terdakwa+Supaim.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas.<br /> <br /> Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /> <br /> Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /> <br /> Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia<br /> <br /> Aliran uang hasil pencairan kredit KUR milik debitur Suliani Sawati, Edi Siawanto, Zainal Danninto, Kamal Suharto, Abdul Muin, Idik Walu dan Tam Astomo yang ada di rekening saksi Supaim, terdakwa maupun saksi Aminatus Sholikah tersebut sebenarnya tidak berhak menikmati fasilitas KUR dari 11 (sebelas) orang debitur karena terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Kredit KUR di Bank Jatim Cabang Jombang, dan terdakwa hanya merekomendasi permohonannya saja namun oleh saksi H. Bambang Waluyo fasilitas KUR tetap dapat dicairkan meskipun para debitur tersebut tidak layak mendapat fasilitas kredit KUR, hal ini dikarenakan telah diatur / dikondisikan sebelumnya dengan saksi H. H. Bambang Waluyo sehingga pemberian kredit KUR terhadap 11 (sebelas) orang debitur tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tum Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit I Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.MEKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat <br /> <br /> b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRDtRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048I025/SE/DIR/ KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /> <br /> c. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /> <br /> d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SEIDIRIKRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa dan saksi Supaim bersama-sama dengan saksi H. Bambang Waluyo selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan kredit (KUR) kepada 11 (sebelas) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 tanpa berpedoman pada Ketentuan yang berlaku di Bank Jatim, sehingga memperkaya diri terdakwa Wulang Suhardi  sebesar Rp5.400.000.000.<br /> <br /> Dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma Sembilan puluh dua Sen) juga bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo (dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017) sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3)  jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Korupsi KUR Rp5.4 M, Mantan Anggota DPRD Jombang Dituntut 6 Thn Penjara

Terdakwa Wulang Suhardi BERITA KORUPSI .CO - Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, semakin...

»

Kades Suparnoto Diadili Karena Terjerat Korupsi Rp344.5 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="787" data-original-width="1600" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOXex-Kr-KjfQRPqXmCjy3EjaBCdJNPZWybeVUUp0Iddj_R0dvDQZQoLDLMCE3akwxrrJVS9dksjyMHWRHgdeLnWvRC9QV_ut2PRDHB1L3sUB895s8eGJSQCT4DGYJv7atsIqLOuOzMyc/s640/IMG20200428143938.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Suparnoto, warga Dusun Krajan, RT 00l/RW005, Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur adalah mantan Kepala Desa (Kades) Karangmenggah sejak 2012 – 2019, semakin menambah jumlah Kepala Desa (Kades) di Jawa Timur yang terjerat dalam lingkaran “hitam” kasus Korupsi <br /><br />Sebesar Rp344.549.214,09 yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan Silva tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Suparnoto selaku Kepala Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor : x.700/46/424.060/2020 Tanggal 06 April 2020<br /><br />“Terdakwanya satu, mantan Kades. Kerugian negara sekitar tiga ratus juta lebih,” kata JPU Dimas Rangga Ahimasa, SH kepada beritakorupsi.co sebelum persidangan.<br /><br />Akibatnya, Suparnoto pun harus meringkuk dipenjara dan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kondisi Indonesia dilanda Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum<br /><br />Tim JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruanpun menyeret Suparnoto ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo pada Selasa, 28 April 2020 untuk diadili hadapan Majelis Hakim melaui Vidio Conference dari ruang sidang Cakra yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano, SH., MH dan John Desta, SH., MH dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU La Ode Tafrimada, SH dan Dimas Rangga Ahimasa, SH, dimana terdakwa berada di Rutan Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Lusiana dkk atas penunjukan Majelis Hakim. <br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang sudah banyak menelan korban jiwa baik masyarakat maupun tim medis</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiHzKlj_vSLPkQnmRjdfASpuzBNDJHLFbzFGUUJlaiR4WK5iRyF-o_EwUqV_K5VLLnLVY9hkvVimmUK-PIrNTq4fK7bQ9IkmRFaTEwRp_oKJMWC5VigE28E1TNHlq9VOq3mI5xRvSIehQ/s640/IMG20200428143202.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">  Dalam surat dakwaannya JPU Dimas Rangga Ahimasa, SH mengatakan, bahwa terdakwa Suparnoto, pada pada Tahun 2018 bertempat di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), telah “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan mendapatkan anggaran sebesar Rpl.711.804.085 (satu milliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus empat ribu delapan puluh lima rupiah), dengan rincian /sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2018, Desa Karangmenggah mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp930.278.  Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD). Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2018, Desa Karangmenggah mendapatkan Alokasi Dana Dm (ADD) sebesar Rp423.157.000, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/158/HK/424.014/2018 tentang Besaran Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018<br /><br />Bahwa Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan total Anggaran sebesar Rp. l.711.804.085 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) Dengan rincian Anggaran sebagai berikut : <br /><br />Pada Tanggal 02 Januari 2018, Desa Karangmenggah mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp930.278.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 3 Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018 <br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2018, Desa Karangmenggah mendapatkan Alokasi Dana Dm (ADD) sebesar Rp423.157.000 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berdasaxkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900 /157/HK/424.014/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="1123" data-original-width="1600" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihE3Ebd3L9l0cAfu94rysHTEmrM4OxcmbpFq75r0-cFvU4pXpjOU12muMWVN2czLioxd0mpqqtCxbTBXC-NBY_AWVYTKsNzllu-GUM2NhycyO45VpQM6HpbVlDso68MViPll1odTIFJBs/s640/IMG20200428144119.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tanggal 02 Januari 2018, Desa Karangmenggah mendapatkan Dana BHPRD (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah) sebesar Rp100.723.000 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 900/158/HK/424.014/2018 tentang Besaran Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2018, Desa Karangmenggah mendapatkan Dana Tunjangan Kaejahteraan sebesar Rp122.400.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900 /159/HK/424.014/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Besaran Bantuan Keuangan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018<br /><br />Dan pada tanggal 02 Januari 2018, Desa Karangmenggah mendapatkan Dana Insentif RT/RW sebesar Rp39.600.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900 /160/HK/424.014/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Besaran Bantuan Keuangan Insentif Ketua Rukun Tetangga, dan Insentif Ketua Rukun Warga Kabupaten Pasuruan Tahun 2018<br /><br />“Sehingga total PBK/BKK (Tunjangan Kesejahteraan dan Insentif RT/RW) Sejumlah Rp162.000.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), PAD sejumlah Rp30.200.000 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Silva Tahun 2017 sejumlah Rp65.446.085 (Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah),” kata JPU Dimas Rangga Ahimasa<br /><br />JPU Dimas Rangga Ahimasa menjelaskan dalam surat dakwaannya, struktur organisasi Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tahun Anggaran 2018 adalah, Kepala Desa, Suparnoto,; Sekretaris Desa, Ahmad Romsi,; Bendahara, Syamsul Arifin,;  Kepala Seksi Kesej ahteraan, Kusmiati,; Kepala Seksi Pelayanan, Magfuri Iba,;  Kepala Seksi Pemerintahan, Yuniati Ratna N,; Kaur Umum dan Tata Usaha : M. Subadar,; Kaur Keuangan, Tamima,; Kaur Perencanaan, Ahmad Rifki,; Ketua BPD, Abdul Hatah,; Kepala Dusun Menggah Selatan, Fakhur Rozi,; Kepala Dusun Krajan, Syamsul Arifin,; Kepala Dusun Karangnongko, Kholili Handoko,;  Kepala Dusun Baba'an : - ,; Tim Pelaksana Kegiatan ; Syamsul Arifn, Nurhadi dan M. Fadil <br /><br />Pada Tahun 2013, terdakwa Suparnoto menjabat sebagai Kepala Desa Karangmenggah,  Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor. 141.1/1.029/HK/424.013/2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2013 - 2019 tanggal 29 November 2013<br /><br />Berdasarkan Peraturan Desa Karangmenggah Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes Karangmenggah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Desa Karangmenggah sebesar Rpl.711.804.085 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) dialokasikan untuk beberapa Kegiatan Pembangunan Desa maupun operasional Desa melalui Bank Jatim dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Pasuruan ke Rekening Kas Desa Karangmenggah<br /><br />Uang Dana Desa yang dicairkan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa dengan nomor Rekening 0232841702 dibagi dalam 3 (Tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />l. Pencairan Tahap I sebesar 20 % pada Tanggal 07 Juni 2018 sejumlah Rp.186.056.000 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04329/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04329/SPPLS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07893/SP2D-LS/l.20.05.02/2018 tanggal 07 Juni 2018. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2fhnDdCXYz51XkxPvAtVVUe2UPBQVqDHjfcYpjSwa2dKQhgp7NocYMr1fT5QM6sEXvp5duZQEnLkHzLja6UE9DHpfh2Q-Lf6fZQomt0_p75sNLhwsp95glFNwTNEyDpq7klP5h8HHUYw/s640/IMG20200428144059+1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> 2. Pencairan Tahap II sebesar 40 % pada Tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp372.111.000 berdasarkan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07188/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : O7188/SPP-LS/ 1.20.05.02/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12710/SP2D-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 13 Agustus 2018. <br /><br />3. Pencairan Tahap III sebesar 40 % pada Tanggal 26 Desember 2018 sebanyak Rp372.111.000 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 12245/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 20 Desember 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : l2245/SPP-LS/1.20.05.02/20l8 tanggal 20 Desember 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 24995/SP2D-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 26 Desember 2018.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa uang Alokasi Dana Desa Tahun 2018 yang dicairkan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa Karangmenggah dengan nomor Rekening 0232841702, dibagi dalam 2 (Dua) Semester pencairan, yaitu I : Sebesar 50 %, pada Tanggal 05 Juni 2018, sebesar Rp211.578.500 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04348/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04348/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07479/SP2DLS/1.20.05.02/2018 tanggal 05 Juni 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Semester II sebesar 50 % , pada Tanggal 15 November 2018, sebesar Rp211.578.500, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 10302/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 13 November 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10302/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 14 November 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19512/SP2D-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 15 November 2018 <br /><br />Uang Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun 2018 yang dicairkan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa Karangmenggah dengan nomor Rekening 0232841702, dibagi dalam 2 (Dua) Semester pencairan, yaitu ; <br /><br />1. Pencairan I sebesar 50 % pada Tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp50.361.500, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04359/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04359/SPPLS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07897/SP2D-LS/1.20.05.02/201 8 tanggal 07 Juni 2018. <br /><br />2. Pencairan Semester II sebesar 50 % pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp50.361.500, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 10299/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 13 November 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10299/SPP-LS/l.20.05.02/2018 tanggal 14 November 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19515/SP2D-LS/ 1.20.05.02/2018 tanggal 15 November 2018. <br /><br />Uang Tunjangan Kesejahteraan Tahun 2018 yang dicairkan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa Karangmenggah dengan nomor Rekening 0232841702, dibagi dalam 2 (Dua) Semester pencairan, yaitu ;  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXsdoSeaRL6Yer5S82TFyZSnILTYO69dbT0SaDd3u9WAV5Rb1ZkNATJjNGgcB1awVWCGweLZzPnJYKZegqFH8-IlQfYxbrsQPHStl2BElMTF2-xrQU9ILVyTVuL_Pn_r7fqP_SIU-vBaI/s640/IMG20200428143402.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pencairan Semester 1 sebesar 50 % pada Tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp61.200.000, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04339/SPP-LS/l.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04339/SPPLS/l.20.05.02/2018 tanggal 04 J uni 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : O7478/SP2D-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 05 Juni 2018. <br /><br />2. Pencairan Seemester II sebesar 50 % pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp61.200.000, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 10304/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 13 November 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10304/SPPLS/1.20.05.02/2018 tanggal 14 November 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : l9517/SP2D-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 15 November 2018. <br /><br />Uang Insentif RT/RW Tahun 2018 yang dicairkan dari rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa Karangmenggah dengan nomor Rekening 0232841702, dibagi dalam 2 (Dua) Semester pencairan, yaitu : <br /><br />1. Pencairan Semester I sebesar 50 % pada Tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp19.800.000, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04373/SPP-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, Surat Perintah Membayax (SPM) Nomor : 04373/SPPLS/1.20.05.02/2018 tanggal 04 Juni 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07483/SP2D-LS/1.20.05.02/2018 tanggal 05 J uni 2018. <br /><br />2. Pencairan Seemectcr II sebesar 50 % pada tanggal 15 November 2018 sebaar Rp19.800.000, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 10295/SPP-LS/1 .2005 0212018 tanggal 13 November 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10295/SPP-LS/1.200502/2018 tanggal 14 November 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19514/SP2D-LS/1.200502/2018 tanggal 15 November 2018. <br /><br />Untuk pelaksanaan pembangunan / kegiatan di Desa Karangmenggah Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Suparnoto selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Syamsul Arifin selaku Bendahara Desa Karangmenggah malakukan Penarikan atau mengmbil uang dari Rekening Kas Desa Karangmenggah dengan Nomor Rekening 0232841702, melalui Bank Jatim cabang Pasuruan secara bertahap selama Tahun 2018 <br /><br />Kepala Desa Suparnoto hanya menggunakan jasa Bendahara untuk menandatangani semua dokumen pencairan dan penarikan uang dari Bank Jatim. Setelah mengambil atau melakukan Penarikan uang tersebut, justru tidak diserahkan kepada Bendahara Desa melainkan di bawa sendiri oleh terdakwa Suparnoto selaku Kepala Desa <br /><br />Sehingga beban belanja untuk pembangunan atau kegiatan Desa yang membayarkan adalah terdakwa Suparnoto selaku Kepala Desa<br /><br />Setelah semua uang tersebut ditarik / diambil oleh terdakwa Suparnoto selaku Kepala Desa dan Syamsul Arifin selaku Bendahara Desa Karangmenggah, uang tersebut di bawa dan disimpan di rumah  terdakwa. Sedangkan sebagian lagi disimpan di Kantor Desa Karangmenggah, yang kemudian secara bertahap uang tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan di Desa atau membiayai operasional pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di Desa Karangmenggah <br /><br />Perbuatan terdakwa Suparnoto bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa “Bendahara mempunyai Tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawaban, penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes”. <br /><br />Terhadap kegiatan tersebut, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa Suparnoto yaitu : 1. Anggaran yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp224.937.700. Namun demikian, dari jumlah anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDes tersebut, ada sebagian uang yang digunakan oleh terdakwa Suparnoto untuk belanja bahan material yaitu sejumlah Rp930.000 tetapi Pekerjaan atau pembangunannya tidak dilaksanakan. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE-bk1K1bfAzI8GS0LoNV-FDsy-lOgM5lJssTRbplWdIk1b_7_2JlhpK1ZgV4Bwch9TJ7YUS-6bS1uncTyZC6ZeodqCUShEBRJ23TPZ5iWA21qprfyXHR-kt2wLeP7lunL4cA74ts8OJ4/s640/IMG20200428143551.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan rincian tersebut, untuk anggaran Dana Desa yang tidak direalisasikan sesuai Rencana Kegiatan Pembangunan Desa adalah Sejumlah Rp224. 937.700 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah),; 2. Anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) seesar Rp1.050.000<br /><br />Berdasarkan rincian tersebut, untuk anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tidak direalisasnkan dan tidak dapat dipertnggungjawabkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp47.289.400<br /><br />3. Anggaran yang berasal dari BHPRD (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah) sebesar  Rp8.524.600. Berdasarkan rincian tersebut, untuk anggaran yang bersumber dari BHPRD yang tidak direalisasnkan dan tidak dapat dipertnggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa adalah sejumlah Rp8.524.600<br /><br />4. Anggaran yang berasal dari PBK/BKK (Tunjangan Kesejaahteraan Insentif (Rt/Rw) sebesar Rp24.600.000.  Berdasarkan rincian tersebut, untuk anggaran yang bersumber dari PBK/BKK  yang tidak direalisasnkan dan tidak dapat dipertnggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa adalah sejumlah Rp24.600.000<br /><br />5. Anggaran yang berasal dari PAD sebesar Rp7.100.000. Berdasarkan rincian tersebut, untuk anggaran yang bersumber dari PAD yang tidak direalisasnkan dan tidak dapat dipertnggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa adalah sejumlah Rp7.100.000<br /><br />6. Anggaran yang berasal dari Silva tahun 2017 sejumlah Rp32.962.085. Berdasarkan rincian tersebut, untuk anggaran yang bersumber dari Silva tahun 2017  yang tidak direalisasnkan dan tidak dapat dipertnggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa adalah sejumlah Rp32.962.085.<br /><br />Bahwa perbuatn terdakwa Suparnoto bertentangan dengan pasal 24 ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Jo. Pasal 14 Ayat (1) Perbup Pasuruan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa pada pokoknya menentukan bahwa “Setiap Pengeluaran Belanja Atas Beban APBDesa Harus Di Dukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah“.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor : x.700/46/424.060/2020 Tanggal 06 April 2020, diketahui terdapat Anggaran Keuangan Desa Karangmenggah Tahun 2018 yang tidak terealisasi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa sebesar Rp344.549.214,09  <br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Suparnoto Selaku Kepala Desa Karangmenggah Tahun 2018 yang menggunakan dan mengelola Keuangan Desa Karangmenggah Tahun 2018 tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sejumlah Rp344.549.214,09 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah Koma Sembilan Sen). <br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa Suparnoto sebagaimana diatur dan diancam pidana (Primer) dalam Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih subsidair Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU Dimas Rangga Ahimasa diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Setelah JPU Dimas selesai membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim Hisbulla Idris menanyakan kepada terdakwa, apakah mengerti tentang apa yang didakwakan JPU terhadap dirinya?. Dan dijawab terdakwa mengerti sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pada persidangan pekan yang akan datang karena Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. (Jen)</div>

News Tipikor Kades Suparnoto Diadili Karena Terjerat Korupsi Rp344.5 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Suparnoto, warga Dusun Krajan, RT 00l/RW005, Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi...

»

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s1600/Apriady.png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="430" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEsWD-XvKovEPS00J0OtacoxZFeFK-GFvECRF_CiQeuRlu33LzXi2lS616uUmUiDI8oVQALy7_18uNc4Ec9bMLc2w1WMYiHe5wQGAvUCxo5HlJ9NyLm3kmJ-GiRJhry9xHmOfQ8OmLsrk/s400/Apriady.png" width="285" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH </b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">“Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum hingga saat ini tak ada klaririfikasi”</span></b></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Adakah keterlibatan “mafia hukum” dalam kasus perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kupang sejak tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)?<br /> <br /> Pertanyaan inilah yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat maupun pembaca sejak kasus perkara ini ditulis di laman beritakorupsi.co pada pekan lalu.<br /> <br /> Sebab perkara ini nyata namun aneh. Nyatanya, perkara ini ada. Penggugatnya jelas, yaitu Hendderina Kalle Lisnahan warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT melalui Tim Kuasa Hukumnya yang terdiri dari Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H<br /> <br /> Dan yang digugatpun jelas, yakni sebanyaka 17 orang diantaranya ; 1. Laazar Tabelak (Pensiunan PNS/ASN) Kelurahan Oepura Rt/Rw 07/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat I,; 2. Chatarina Tabelak, warga Desa Ekateta Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat II,; 3. Beci Tabelaak Naut, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01 Kecamatan Taebenu, Kab. Kupang selaku tergugat III,; 4. Thomas Tabelak , warga Dusun Ciawi Rt/Rw 03/04 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) selaku tergugat IV,; 5. Mariana Taroci Nifu Tabelak, warga Rt/Rw 04/02 Kelurahan Alak, Kota Kupang selaku tergugat V<br /> <br /> Dan ke- 6,  Paulus Tabelak, warga Desa Bauma, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VI,; 7. Maike Herawati Tira Tabelak, warga Desa Oben Rt/Rw 03/04, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang selaku tergugat VII,; 8. Melkisedek Tabelak, warga Desa Baumata Rt/Rw 02/01, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang selaku tergugat VIIII,; 9.  Charolina Mone Tabelak, warga Desa baumata Barat, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku tergugat IX,; 10. Thobias Mesakh Tabelak, warga Rt/Rw 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupanag selaku tergugat X</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">                                                                                                                              </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kemudian 11, Elen Sandra Irene Kause Tabelak, warga Beralamat di Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XI,; 12. Soleman Lapanangga, warga Rt/Rw 06/ 02 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XII,; 13. Agustin Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura , Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XIII,; 14. Carolina Lapanangga, warga Rt/Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang sekalu tergugat XIV,; 15. Konstantin Lapanangga, warga Rt/Rw 07/ 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaaku tergugat XV,; 16. Thomas Lapanangga, warga Rt//Rw 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang selaku tergugat XVI dan 17. Cornelis Tabalek (Purn. TNI AL), warga Jalan Empu Tantular No 37 Semarang (Jawa Tengah) tergugat XVII</div> <br /> Serta turut tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di  Jalan Eltari II No 70 Kayu Putih , Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur<br /> <br /> Nyatanya lagi adalah, Nomor Perkaranyapun jelas, yaitu Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg. Yang menyidangkan adalah 3 (tiga) Hakim PN Kupang, yaitu Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku KM (Ketua Majelis) dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yakni Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH<br /> <br /> Anehnya adalah, perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor : 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sudah diputus oleh Majelis Hakim PN Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa kehadiran pihak penggugat, sementara agenda persidangan baru mau membacakan gugatan setelah mediasi gagal yang diputus oleh Majelis Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang<br /> <br /> “Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady saat menemui beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya (17 April 2020).<br /> <br /> Pertanyaannya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PN Kupang mengambil keputusan atas perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg sebelum ada putusan Majelis Hakim Mediator dan terlebih belum ada agenda persidangan dengan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 17 tergugat serta 1 turut tergugat?<br /> <br /> Dan hingga saat ini (Minggu, 26 April 2020), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menangani Perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum tak ada tanggapan sama sekali kepada beritakorupsi.co sejak berita ini ditulis pada pekan lalu dan telah dikirimkan ke Nomor WhastApp Hakim Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum, kecuali hanya mungkin dibaca karena tanda centang dua berwarna biru dengan statsu Online yang terlihat di WhastApp beritakorupsi.co <br /> <br /> Sebelum berita ini ditulis pada pekan lalu, beritakorupsi.co mengirim pesan melalui App WhastApp ke Nomor 08122561XXXX milik Hakim PN Kupang, Y.Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi terkait perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg yang sudah diputus pada tanggal 23 Maret 2020, sementara Persidangan dengan agenda Mediasi belum diputus oleh Hakim Mediator, yaitu Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H yang juga Humas PN Kupang namun tak mau menanggapi<br /> <br /> Dugaan adanya “ketidak beresan” dalam perkara inilah, Tim Kuasa Hukum Penggugatpun sudah melakukan langkah-langkah antisipasi jauh sebelumnya dengan berkirim surat ke Kedua Lembaga Negara yang berwenang mengawasi Hakim di seluruh Pengadilan Negeri di nusantara ini, yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY - RI) dan Mahkamah Agung (MA) RI pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor Surat Nomor : 10 / SSR / I / 2020. Namun tak adapula  tanggapan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah, sekalipun Tim Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Kedua Lembaga Negara ini untuk melakuan pengawasan terhadap proses persidangan perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, namun tak ada respon. Andai saja ada tanggapan atau respon, bisa jadi perkara inipun belum putus hingga saat ini.<br /> <br /> Dan untuk yang keduakalinya, Tim Kuasa Hukum Penggugat akan kembali menyurati KY dan MA RI isinya berbeda. Kalau surat yang pertama pada Januari 2020 adalah tentang permohonan pengawasan, sedangkan surat yang Ke Dua Nomor 15 / SSR / I / 2020 tanggal 20 April 2020 adalah tentang pengaduan/laporan atas kesalahan sistim dan Hakim serta Panitra di PN Kupang, NTT <br /> <br /> Hal ini disampaikan kepada beritakorupsi.co oleh Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H, selaku Kuasa Hukum penggugat Hendderina Kalle-Lismanan, warga Jl. Sukun I, Rt/Rw 009/004, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT<br /> <br /> “Rencananya kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke MA dan KY tentang surat laporan atau pengaduan kami terkait perkara di PN Kupang,” kata Apriady (Sabtu, 25 April 2020<br /> <br /> Apriady menceritakan kasus gugatan yang ditanganinya bersama Timnya di PN Kupang. Menurut Apriady, bahwa penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) adalah pemilik tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura sesuai dengan NIB 53.71.03.08.01069 dan surat ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomoor 110/Oepura/2013 dengan Luas 2.819 M2, sesuai dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236 <br /> <br /> “SHM No 3236 atas nama penggugat dikeluarkan oleh BPN sebagai instansi negara, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Samuel Nakbena/tanah milik Daniel Bere Boedao. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan. Sedangkan sebelah Timur  adalah tanah milik Hendrik Taosu. Dan sebelah Barat milik Daud Heda,” teraang Apry<br /> <br /> Penggugat, lanjut Apry, telah membayar SSPD - BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) pada tanggal 18 Juni 2013 kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Kupang melalui BPN sesuai dengan Surat  Keputusan BPN Nomor 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura<br /> <br /> Apriady menceritakan lebih lanjut. Sebelumnya, bahwa para tergugat (tergugat I dan Tergugat XVII) yaitu Laazar Tabelak dan Cornelis Tabalek, pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kupang dengan No Perkara No. 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kpg, dimana penggugat (Hendderina Kalle Lisnahan) saat itu adalah sebagai tergugat XIV. Dimana tanah yang terletak di Rt/Rw 007/04 di Kelurahan Oepura adalah milik Hendderina Kalle-Lismanan sesuai Keputusan BPN No 176 / HM / BPN.53.72 / 2013 tentang Pemberian hak milik atas Nama Penggugat dengan SHM (sertifikat hak mili) No 3236<br /> <br /> “Dalam perkara sebelumnya, gugatan para tergugat yang dulu sebagai para penggugat dalam Perkara No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN.Kupang menyatakan bahwa sebagian dari tanah sebagaimana gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu pada tanggal 24 Februari 1958 telah di eksekusi berdasarkan Surat Sita Eksekutorial pada tanggal 25 Juli 1959 yaitu tanah dalam gugatan,” ujar Apry<br /> <br /> Apriady menceritakan. Bidang I (pertama) berupa tanah kering terletak di Rt/Rw 009/04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah milik Thomas Lapenangga. Sedangkan sebesalh Selatan berbatasan dengan Jln Sukun. Dan sebelaah Timur berbatasan dengan Jalan Gang Tabelak dan tanah para Penggugat yang dikuasai oleh Marsen Tanaem, Melky Goeslaw Mata Titu, Alfonsus Foni, dan tanah  milik  Filmon Paut dan Timotius Nenotek. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang sekarang di kuasai oleh Yakobus Siki, Tonci Foni, Bernat Trunay, antonia Nakbena Lay, Cornelis Tola dan Laazar Tabelak.<br /> <br /> Masih lanjut Apriady. Bidang II (dua) berupa tanah sawah kurang lebih seluas 2.500 M2 di Rt 08/Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I, tanah milik Penggugat XVI Thomas Lapenangga. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ebiet Thobias Tabelak. Dan sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan tanah milik Penggugat I Laazar Tabelak. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat XII Soleman Lapenangga<br /> <br /> Para tergugat yang dulunya penggugat mengklaim, bahwa tanah diatas sesuai Bidang I dan Bidang II, disebut sebagai tanah sengketa adalah sah milik dari Carolina Hetmina (almarhum) sebagaimana Putusan dalam perkara Perdata No 74 / 1958 / Pdt, tanggal 24 Februari 1958 halaman 1 poin IV, dan gambar tanah sengketa antara Carolina Hetmina lawan Fini Is Bistolen alias Frans Hetmina yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngolu pada tanggal 25 Juli 1959 serta surat sita Eksekusi pada tanggal 25 JULI 1959<br /> <br /> “Dalam bidang I tidak di sebutkan berapa luas tanah dan batas tanah. Sedangkan tanah kering tersebut terletak di Rt 09/Rw 04 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam bidang II berupa tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 terletak di Rt 08 /Rw 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Aneh kan,” pungkas Apry<br /> <br /> Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Oepura, letak tanah di Rt 007/Rw 04 dengan luas 2.819 M2 sesuai dengan SHM No 3236 yang dikeluarkan oleh BPN, dan atas pengakuan para tergugat. <br /> <br /> “Sangat jauh berbeda mengenai Rt/Rw dan juga luas tanah, dan dalam hal ini perlu di buktikan letak tanah sesungguhnya dan turut tergugat (BPN) sebagai instansi yang berwenang atas hal tersebut harus bisa menunjukkan yang sesungguhnya letak tanah yang dimaksud. Sebab jauh berbeda antara Rt/Rw, berbeda luas, berbeda batas-batas tanah dengan tanah milik Penggugat, namun nyatanya dalam fakta, bahwa tanah yang di tempati oleh penggugat di klaim milik para penggugat,” kata Apri<br /> <br /> Itulah sebabnya, Tim Kuasa Hukum penggugat (Kalle Lisnahan) perlu di buktikan kembali keabsahan tanah milik para Tergugat. Apakah benar, tanah yang di tempati oleh penggugat yang sekarang sebagai tergugat adalah tanah milik para Tergugat?. Para tergugat yang dahulu sebagai para penggugat dalam gugatan No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN/Kupang, yang dalam gugatannya tidak bisa membuktikan alas Hak kepemilikan atas tanah yang di klaim milik Carolina Hetmina, dan juga diklaim oleh para tergugat sebagai ahli waris Carolina Hetmina. <br /> <br /> “Akibat putusan atas Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg yang di ajukan oleh para tergugat yang dahlu sebagai para pengugat, dimenangkan oleh para tergugat. Dalam Amar Putusan pada point 5 tertulis, “Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dan Point 6 tertulis, “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa baik Bidang I maupun Bidang II dengan mengosongkan serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Carolina Hetmina (Almarhum) sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum”,” ujar Apri, membacakan Amar Putusan Perkara No 35 /Pdt.G/ 2013/ PN-Kpg<br /> <br /> Tim Kuasa Hukum penggugatpun mempertaanyakaan dalam memori gugatannya. Apabila pada point 5 adalah benar, maka dimanakah letak tanah yang sebenarnya yang diklaim para tergugat dalam Bidang I dan Bidang II?. Dan pada point 6 diatas, mengakibatkan Penggugat terusir dari rumahnya sendiri yang berdiri diatas tanah yang diklaim oleh Para Tergugat.<br /> <br /> Padahal, menurut Tim Kuasa Hukum penggugat, bshes tergugst ysng dshullu debagai penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang berada di Kelurahan Oepura, Letak Tanah di Rt 007/Rw 04 sesuai dengan SHM No 3236.<br /> <br /> “Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan perintah Eksekusi atas Putusan No 35 / Pdt.G/ 2013/ PN-Kpd tertanggal 17 November 2016, yang memberikan dampak kerugian kepada Penggugat, yaitu terusir dari Rumahnya Sendiri, tidak bisa menggunakan tanahnya sendiri. Dan bahkan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanahnya sendiri, sehingga dalam hal ini turut tergugat perlu menjelaskan secara nyata letak tanah tersebut, apakah tanah penggugat sesuai SHM No 3236 atas nama Penggugat merupakan tanah yang di klaim milik Para Tergugat?.” (Jen/T1m)

News Perdata Regional Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus, Ada Apa? (II)

Apriady Eliwitopo Sitinjak, SH “Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, Y.Teddy Windia...

»

Bupati (non aktif) Sidaorjo Saiful Ilah Tak Jujur Di Persidangan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCgDJ94Z004aqaH4f9GTceL_qDO3NZkoJffnzkYp_zCz26CwphAr9JAiJ95vN2V9cqerQ0m8JozlED5TUqAX8Ubjygc5Ytf_S6OJWQUXEC2HJs2netxOxrwQ7Q7NAs3CEI6P0HH85HPcY/s640/IMG20200424115857.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Dalam persidangan terungkap, bahwa uang dari terdakwa Korupsi Suap Ibnu Gofur (kontraktor), mengalir juga ke Klub Sepak Bola Delta Raya Sidoarjo (Deltras) melalui Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Deltras FC  Milik Siapa?</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Adakah Pejabat yang jujur dijaman sekarang ini sekalipun sudah menjadi tersangka Korupsi?. <br /><br />Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar dari berbagai kalangan masyarakat bila mengetahui  seorang Kepala Daerah tertangkap tangan KPK karena menerima uang suap dari pengusaha namun tak mengakuinya. <br /><br />Padahal ada slogan tertulis diberbagai kantor instansi/lembaga pemerintah yang berbunyi, “berani jujur, anda hebat”. Namun sepertinya tulisan itu hanyalah slogan belaka<br /><br />Pejabat yang tak jujur itu adalah Saiful Ilah, Bupati (non aktif) Sidoarjo. Saiful Ilah, tertangkap tangan KPK di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp Rp350 juta dari Ibnu Gofur selaku pengusaha kontraktor terkenal pemilik PT Kharisma Bina Kontruksi dan M.Totok Sumedi (CV. Sinar Mas)<br /><br />Namun Saiful Ilah tak mengakui dan bahkan tak mengetahui bahwa kehadiran Ibnu Gofur dan M.Totok Sumedi ke Pendopo pata tanggal 7 Januari 2020 saat menemui Saiful Ilah dengan membawa “uang upeti kerajaan” sebesar Rp350 juta<br /><br />Ketidak jujuran Saifull Ilah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 24 April 2020) dalam kasus perkara Korupsi Suap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dengan terdakwa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (pemberi suap) selaku pemberi suap yang juga turut diringkus lembaga anti rasuah itu pada tanggal 7 Januari 2020.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO37qiGXGy3H8HHF_u4-0wSyrN733FE_jQsqAQDt7TNZZQWfxDVQTkXOTEX7yajMpwMHlUyhcmvMDnUV1M-SVpAYVo9AQe0GZ7que3JSfRPk_toWcvJroKCx2ERvVpiaJEsmNDIon7Pb8/s640/IMG20200424120456.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sidang kali ini (Jumat, 24 Aprl 2020), JPU KPK Arif Suhermanto, Andhi Kurniawan dan Mufti menghadirkan Bupati (non aktif) Sidoarjo, Saiful Ilah sebagi saksi untuk terdakwa Ibnu Gofur yang berada di Rutan Kejati Jatim dan terdakwa M. Totok Sumedi di Rutan Medaeng, Sidoarjo  melalui sidang Vidio Conference (Vicon) yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Rochmad, SH., MH bersama  2 Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Andriano dan DR. Lufsiana denga agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi termasuk Saiful Ilah yang berada di Rutan KPK Jakarta</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan 3 orang saksi lainnya yaitu Sulaksono selaku Kepala Dinas P2CKTR (Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang) Kab. Sidoarjo dan Yanuar Santosa selaku Kepala Bidang (Kabid) yang juga PPK di Dinas P2CKTR Kab. Sidoarjo serta Dedy Eko S Rekanan (Kontraktor) hadir langsung di ruang sidang yang juga dihadiri Penasehat Hukum kedua terdakwa.<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang sudah banyak menelan korban jiwa baik masyarakat maupun tim medis</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim, Sifula Ilah mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui kalau Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi datang menemuinya membawa uang. <br /><br />“Saya tidak tahu kalau bawa uang,” kata Saiful Ilah kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK Arif Sehermanto<br /><br />Selain itu, Buapti yang menjabat Dua Periode ini juga tak mengakui kalau dirinya pernah menerima duit sebanyak Rp200 juta dari Ibnu Gofur melalui Sanadjihitsu Sangadji, hanya mengakui menerima limapuluh juta. “Saya tidak pernah terima,” jawab saksi yang juga tersangka ini.<br /><br />Saiful Ilah mengakui, kalau dirinya pernah menerima uang dari Ibnu Gofur, dan uang tersebut diberikan ke Klub Sepak Bola Deltras Sidoarjo yang pembiayaannya ditanggung Saiful Ilah yang tak pernah untung. “Untuk Deltras, bayar gaji pemain. Tidak pernah untung,” jawab Saiful Ilah<br /><br />Dari jawaban Saiful Ilah terkait pengahasilannya sebesar 1 milliar rupiah per bulan menjadi pertanyaan KPK dan akan ditelisik lebih dalam lagi. Sebab beberapa kali JPU KPK Arif Suhermanto menanayakan, apakah sudah melaporkannya dalam LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara?. Walau menurut Saiful Ilah sudah melaporkannya setiap tahun<br /><br />“Berapa penghasilan saudara setiap bulan, apakah sudah melaporkannya dalam LHKPN?,” tanya JPU KPK Arif Suhermanto. Yang dijawab Saiful Ilah “sudah”.<br /><br />“Kita akan periksa dalam dukumen, apakah sudah melaporkannya,” kata JPU KPK Arif Suhermanto</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm1c4ixjs4oxRgwuRvsZw10Dmh3yUsGbsnZY7FHmwZV4p1EYiake0nnVucbKC2Wu1iPma0_PieD23acs3puCpAY3B8Tx090UyvVOyT-vD1ZVprqhliWpZi8shyoJZTmf8YnX8fEmP7Teo/s640/IMG20200424115712.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Persidanganpun semakin menarik, bahkan membuat JPU KPK merasa geram atas keterangan saksi Dedy. JPU KPK berkali-kali memutar percakapan antara saksi dengan terdakwa Ibnu Gofur dari hasil sadapan KPK. Pengusaha kontraktor di Sidoarjo inipun dicecar beberapa bertanyaan terkait komunikasi proyek pekerjaan Candi-Prasung yang dimenangkan terdakwa Ibnu Gofur dengan nilai Rp 21,4 miliar dari julah HPS Rp22.5 milliar.<br /><br />Setelah mendengarkan, Dedy mengakui kalau itu adalah percakapannya melalui telepon dengan terdakwa Ibnu Gofur. Namun saksi berkilah bahwwa itu adalah sebatas konsultasi terkait sanggahan proyek Candi-Prasung yang dilakukan Gagah (rekanan).<br /><br />"Itu konsultasi aja Pak Gofur. Mas Totok juga. Karena sering kerjasama pinjam alat kontruksi," jawab saksi Dedy<br /><br />Padahal dari pembicaraan Dedy dengan terdakwa Gofur terdengar jelas, dimana terdakwa Ibnu Gofur mengakatakan kepada Dedy bahwa mereka adalah sama-sama pemain.<br /><br />Selain itu, JPU KPK juga mempertanyakan pertemuan antara saksi Dedy, Yugo Adi Prabowo (ULP) dengan Kedua terdakwa di Kafe HP Surabaya. Terkait hal itu, Dedy mengakui bahwa dirinya diminta terdakwa Totok Sumedi untuk mempertemukan dengan Yugo, teman SMA dan futsal dengan Dedy<br /><br />"Mas Totok telfok saya. “Ded, tolong temukno ambek (tolong pertemukan dengan) Yugo. Saya hanya sekilas mendengar soal sanggahan proyek Candi-Prasung milik Pak Gopur," ucap Dedi menirukan ucapan Totok.<br /><br />Nasib saksi Yanuar Santoso juga sama dengan Dedy. Selain dicecar pertanyaan, JPU KPK Juga memutar hasil percakapan melaalui telfon antara saksi Yanuar Santoso selaau PPKom di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo dengan terdakwa Ibnu Gopur.<br /><br />Yanuar mengakui, bahwa komunikasi antara dirinya dan pertemuan di rumah makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo dengan terdakwa Ibnu Gopur hanya berlangsung 5 menit terkait proyek yang belum selesai dikerjakan terdakwa<br /><br />Selain itu, Januar juga tidak mengakui adanya pemberian “uang” dari terdakwa pada dirinya. Termasuk yang berkaitan dengan proyek pekerjaan Wisma Atlet dan Pasar Porong<br /><br />“Pertemuan hanya lima menit. Saya tidak pernah terima,” jawab saksi<br /><br />Karena keterangan saksi ini dianggap tidak jujur, anggota Majelis Hakim, DR. Lufsiana meminta agar JPU KPK mendalaminya. “Tolong Pak Jaksa, nanti didalami keterangan saksi ini,” perntah anggota Majelis Hakim ini kepada JPU KPK. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WUPiRZW2RHThXKUJKqGf0Hz5K1oaR78zGXT0iYE8DiOGn5vs5b7dOes-_zCQNmD3DAzoJf-UwM8YL5aVc_Do2TjPKpUSeSRE9_FEvQ2TFWby7dc76-AY290tI1olVu111cA5SAeRvU8/s640/IMG20200424114719.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menunjuk SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana pengadaan barang dan jasa.<br /><br />Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz6NdJodyy_CQc8PNwGFGNcogxcOhaZzJ_PBAfKf8Nnc2XQOiiDe-iojFyCdzlGeI_cnIRjgjnOBZYSCDOT4dn9ZEKMzPDrolC4BNdulKWAJNOqTsVz2Vn2lXEE5PO7WzHq5byRAsc9GE/s640/7.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi milik Terdakwa IBNU GOPUR ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539.35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).<br /><br />Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO37qiGXGy3H8HHF_u4-0wSyrN733FE_jQsqAQDt7TNZZQWfxDVQTkXOTEX7yajMpwMHlUyhcmvMDnUV1M-SVpAYVo9AQe0GZ7que3JSfRPk_toWcvJroKCx2ERvVpiaJEsmNDIon7Pb8/s640/IMG20200424120456.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen).<br /><br />Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJX2iZzq0e85lDA3EWpab3oijUmxUOPnVqA5bPFFNWgulmoWgm4pJZZnQ6yqK9WQXlKshJCH-GM7CaGdK4WDBgAjcTclan4Q8g0Jg6BNjUWnN0Ba2SG1xXThw7Bf3yMEqFAMl2Rz45TFo/s640/1...jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :<br /><br />1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.<br /><br />2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis,  Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.<br /><br />3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit,   Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKlEE6UiC26NEE40lvrMQNhIqxflpw9NpPTHrKY6ACd6cZ4G6xy3jFCroOUDAseUVoevEssCQrB1zOK4F2Tk3smdcGWBv67NhIW7_BcFvxmGSUZ_7gxa9sZEFSM7Lo1zIN4bc3hJbr2BM/s640/c...jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait:<br /><br />4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.<br /><br />6. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK memberikan uang seluruhnya sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SUNARTI SETYANINGSIH bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo yang terdiri dari uang Terdakwa IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /><br />8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,<br /><br />2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /><br />Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Bupati (non aktif) Sidaorjo Saiful Ilah Tak Jujur Di Persidangan

Dalam persidangan terungkap, bahwa uang dari terdakwa Korupsi Suap Ibnu Gofur (kontraktor), mengalir juga ke Klub Sepak Bola Delta Raya S...

»

Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam, Adib dan Agus Jadi Tersangka Korupsi Suap APBD ?

<img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvZQy9S16o7ab5QTSJ0sBRY_c9CpYARfm6nOvW0dENUmvHCoUH2s5aNSOR_boYnQC2alunr8oXcp-TQYGQVU_k6X3QtN-YH39P9fE8pWmjvQEh9Iu7KLOFqvz_hxchBg5smHOrGqzXT84/s640/IMG20200421123437.jpg" width="640" /><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Wakil Ketua DPRD Tulungungagung periode 2014 - 2019, Imam Kambali dan Adib Makarim mengakui menerima uang ketok palu pembahasan APBD Kab. Tulungagung sejak Tanhun Anggaran 2015, 2016, 2017 dan uang Pokir”</span></span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto termasuk 21 anggota Banggar (Badan Anggaran), akankah jadi “tersangka” korupsi suap pembahasan APBD Kab. Tulungagung Tahun  Anggaran (TA) 2014, 2016 dan 2017 untuk menyusul terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD  Tulungagung periode 2014 – 2019 yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Subaya sejak tanggal 31 Maret 2020 setelah Jaksa KPK menyeretnya?</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apakah hanya si Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto termasuk 21 anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulungagung? Bagimana dengan si Indra Fauzi (Sekda), Hendri Setiawan (Kepala BPPKAD), Sudigdo (Kepala Bapeda), si Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Yamani (Staf BPPKAD), Sukarji (Kabid Dinas PU) dan Si Pendi (ajudan terdakwa Supriyono) serta si Bedud ?</div> <div style="text-align: justify;"> Pertanyaan inilah yang muncul sejak tahun 2018 dari berbagai kalangan masyarakat Khususnya di Kabupaten Tulungung sejak Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang ditangkap KPK pada awal Juni 2018 karena menerima uang suap fee proyek ABPD dari Susilo Prabowao (Embun) selaku Pengusaha Kontraktor dan dari beberapa kontraktor lainnya yang jumlahnya sebesar Rp138 milliar.<br /> <br /> Dan pertanyaan ini muncul kembali setelah orang kuat dan ditakuiti oleh semua pejabat mulai dari yang terendah hingga tertinggi di Kabupaten Tulungaung yaitu si Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surbaya sebagai terdakwa Korupsi suap pembahasan APBD Kab. Tulungung sejak tahun anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3,6 milliar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitsxL18xfcm6Edh2iqiG6fmKYyPN16lpy61XY81h3q-G0yjkLbAE82-FZN2PGUOoh4XoR1_ewG7LdA9qVJqBGlufIT-ly_SCKr4ng9MwfyFbobafzqrP_iOUuUD3gC9_scEX_LuBuy3oc/s640/IMG202004211114131.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengapa? Sebab fakta yang terungkap di persidangan saat terpidana Syahri Mulyo diadili tahun 2018 lalu, maupun fakta persidangan saat Supriyono mulai diadili pada tanggal 31 Maret 2020, terungkap bahwa uang suap itu mengalir ke kantong Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 yakni terdakwa Supriyono dan Tiga Wakilnya, yaitu si Imam Kambali, si Adib Makarim dan si Agus Budiarto termasuk 21 anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 sebagai “jatah uang preman” untuk setiap pembahahasan APBD Kab. Tulungung sejak tahun anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018<br /> <br /> Ibarat sebuah ungkapan, “Air mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan uang, mengalir dari bawah ke atas”. <br /> <br /> Inilah yang terjadi dalam setiap pembahsan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari uang rakyat sejak tahun anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018. Karena ada uang “mengalir” dari Dinas PUPPR (bawah) ke  DPRD (atas), supaya pembahasan dan pengesahan APBD berjalan mulus tanpa ada hambatan.<br /> <br /> Sesuai fakta persidangan. Ketiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 (Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto) bisa jadi tersangka kasus Korupsi suap pembahasan APBD Kab. Tulungagung sesuai surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Supriyono. <br /> <br /> Dimana surat dakwaan JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang jumlah sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /> <br /> Dari kata “bersama-sama” yang terurai dalam surat dakwaan JPU KPK ini sangat jelas, bahwa nasib Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto bisa jadi akan tersangka menyusul si Supriyono.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLDr33z9ZqDlTytI80Ap9f7z1fVOdscZtYz485EUqBo-7E0kzMgQ9EZomfjLEjkday7v46a8eFL3VS2GyTpuVgS2HfM4vzDvvHqmWa0oVAkmrpyYZwGUinFiPV3LcZajrtKJ0woTZ5BAE/s640/IMG20200421111339.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Supriyono,  Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto menemui Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD) dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), meminta uang ketok palu sebesar Rp1.000.000.000 untuk pembahasan APBD TA 2015 (dibahas 2014), 2016 (dibahas 2015), 2017 (dibahas 2016) dan 2018 (dibahas 2017). <br /> <br /> Selain uang ketok palu itu, ada juga permintaan uang ketok palu khusus (“suara palu beda”) oleh terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim yang jumlah sebesar Rp190 juta setiap tahun. Uang ketok palu Khusus inilah yang dibagikan ke sejumlah anggoat Banggar sebanyak 21 yang besarnya sama, yaitu 5 juta rupiah untuk setaip anggota, dan 20 juta rupiah jatah Wakil Ketua diantaranya Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto serta 25 juta ripiah untuk Komandan atau Ketua, yaitu si Supriyono<br /> <br /> Dari surat dakwaan ini semakin jelas dengan keterangan saksi Hendrik Setiawan selaku Kepala BPPKAD Kab. Tulungagung dan Yamani selaku anak buah Hendrik Setiawan pada persidangan pada Selas, 7 April 2020.<br /> <br /> “Pertemuan di Hotel Afana Malang dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3X setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 sebesar 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahasan PBD, yang menyerahkan Yamani. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik kepada Majelis Hakim (pada Selas, 7 April 2020)<br /> <br /> Apa yang disampaikan oleh Hendrik, juga dibenarkan oleh Yamani. Yamani menjelaskan bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji. Dan Sukarji selaku Kabid Dinas PU juga membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD untuk jatah “preman” pembahasan APBD, yaitu berasal dari fee proyek APBD Kab. Tulungagung<br /> <br /> “Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 10 persen yang dibayar didepan dan 5 persen di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji kemudian <br /> <br /> Nah, loh... Keterangan Hendrik Setiawan inipun jadi terang benderang dengan pengakuan dari si Imam Kambali dan si Adib Makarim kepada Majelis Hakim pada persidangan, Selasa, 21 April 2020. <br /> <br /> Pengakuan dari Kedua Politikus ini, ternyata tidak hanya menerima uang ketok palu melainkan juga menerima uang Pokir (pokok-pokok pikiran). Total yang diterima Adib Makarim dari uang ketok palu dan uang pokir adalah sebesar Rp230 juta. Sedangkan yang diterima Imam Kambali sejumlah Rp132 juta. Uang itu, menurut kedua politikus ini sudah dikembalikan ke kas negara melalui rekening KPK. <br /> <br /> Persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 21 April 2020 adalah agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK Eva dan Mufti ke hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH yang dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta. Sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan (Rumaha Tahanan Negara) Polda Jatim</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4s3fVzAQX6lFQlUZhSmpvkASqyXd45uRAqZ6nKd98dEh5Z_nCBRv7oGUzqj6ThdIVsD4sf5wS3jFN0FndC28LQeYnBoSQ3yo8FrohyIZrsjBPuKqgI_Y4uF93P3zgLO2KfGN6xuJd7kQ/s640/IMG20200421111549.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kelima saksi itu adalah Imam Kambali, Adib Makarim, Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /> <br /> Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim, Imam Kambali mejelaskan pertemuan di Hotel Safana Malang pada taahun 2014 saat pembahasan APBD TA 2015 yang dihadihari seluruhBanggar yang berjumlah 25 orang dan Tim TAPD yaitu Sudigdo, Hendrik Setiawan dan SKPD termasuk terdakwa Supriyono selaku etua DPRD sekaligus Ketua Banggar<br /> <br /> “Semua hadir dari 25 anggota DPRD yang tergabung di Banggar, kemudian dari TAPD jumlahnya kurang lebih.....(terdiam) tapi banyak. Sudigdo, Hendrik Setiawan,” kata Imam Kambali<br /> <br /> Saat JPU KPK Eva menanyakan nama Yamani selaku Staf BPPKAD dan terkait penerimaan uang dari Yamani, Imam Kambali mengakui pernah menerima sebesar Rp190 juta. Namun si Imam ini sudah lupa kapan menerimanya dan uang untuk apapun si Imam sudah lupa. “Lupa karena ketakutan akan jadi tersangka, atau lupa karena uangnya sudah habis”<br /> <br /> “Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam. Karena si Imam “pura-pura Lupa”, JPU KPK Eva pun akhirnya membacakan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) si Imam saat dipenyidik KPK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ini BAP saudara nomor 15 ya, kata JPU KPK Eva lalu membacakannya, “Saat itu Ketua DPRD Supriyono mendapatkan uang sebesaar Rp30 juta, Wakil Ketua termasuk saya 20 juta per orang sedangkan untuk seluruh (Imam Kambali langsung memotong.....bukan seluruh tapi anggot a Banggar) masing-masing 5 juta”. kata Imam Kambali dam BAPnya yang dibacakan JPU KPK Eva dan dibenarkan oleh si Imam<br /> <br /> Imam Kambali mengakui, bahwa besaran uang yang diterimanya setiap tahun besanya sama yaitu Rp190 juta. Namun menurt si Imam Kambali, tahun 2018 tidak ada menerima. Alasannya karena tidak ada pembicaraan<br /> <br /> “Saya terima tahun 2015 dan 2017. Ada juga yang dititipkan Yamani ke Pak Wiyono. Dari Pak Wiyono dikaihkan ke saya, Yang mendistribusikan (membagikan) saya,” jawa Imam Kambali kemudian<br /> <br /> Saat JPU KPK Eva menanyakan tanda terima uang tersebut, Imam Kambali mengakui tidak ada tanda terima. Alasannya karena si Yamani tidak menerima. Nah....si Imam pun tidak tau apakah uang itu uang resmi atau uang tidak resmi. Si Imam menjawab tidak tau. Namun si Imam Kambali mengakui ada tanda terima kalau uang yang diterimanya itu resmi seperti gaji dan perjalanan dinas.<br /> <br /> “Saya tidaktau, Bu. Dikasih ya saya terima. Saya nggak tanya,” jawab si Imam Kambali pura-pura “pikun”.<br /> <br /> Terkait uang Pokir, si Imam mengakaui kalau dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tidak menerima. Yang diterima si Imam adalah dari Dinas PU<br /> <br /> “Kalau dari BKD tidak ada. Tapi yang dari Dinas PU yang berkaitan Jalan entah bagaimana nggak tau, kita dikasih,” kata si Imam</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="513" data-original-width="640" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqUn7Y5Wa_1mA50R09ppajugyqpGg5iQ_wH8ETEupakMyS8j_UscmbMV5FZwK9XtdzxYMv7B0CGmS7RHqq3yiZCxXR0Ls317NiKjCe-WMsQ_jb3rp-NahHhVaTcmBML9zUbBru8vAKJwk/s640/IMG20200414130522.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berapa yang anda terima, anda menerima 42 juta yang diserahkan oleh Sutrisno? Tanya JPU KPK Eva. Namun tidak diakui si Imam. Si Imam mengatakan tidak sebesar itu tapi tidak dapat menejelaskan berapa yang diterimanya. Alasannya lagi-lagi lupa. Namun total yang diterima si Imam dari uang ketok palu dan pokir sebesar Rp130 juta<br /> <br /> “Seingat saya seratus tiga puluh juta. Sudah saya kembalikan,” jawab si Imam<br /> <br /> Keterangan Adib Makarim  inipun tak jauh beda dengan keterangan si Imam Kambali. Si Adib mengaku keterangan si Imam saat ditanyakan JPU KPK Eva. Namun si Adib juga “pura-pura pikun” saat ditanya JPU KPK Eva terkait pertemuan setengah kamar dan si Adib jawabnya nggak tau apa yang dibahas di Hotel Safana Malang. Si Adib mengakui kalau anggota DPRD Tulungagung punya kebiasaan telat pada saat rapat<br /> <br /> Terkait uang, si Adib mengakui ada dan sama seperti yang disampaikan kawannya si Imam. Namun si Adib nggak tau uang itu apa. Yang jelas si Adib mengakui menerima sebesar 20 juta per tahun sejak tahun 2015, 2016 daan 2017.<br /> <br /> Ternyata uang yang diterima si Adib bukan hanya uang ketok palu melainkan uang pokir juga namun berapa jumlahnya si Adib “pikun”. Total yang diterima si Adib sebesar Rp230 juta. dan uang itu sudah dikembalikan ke kas negara melaalui KPK<br /> <br /> “Uang pokir juga tapi saya lupa berap. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /> <br /> Terkait uang Pokir, berdasar fakta persidangan terdahulu saat terpidana Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPPR diadili, dan pengakuan Sutrisno kepada beritakorupsi.co bahwa uang pokir dari Dinas PU ke DPRD Tulungagung adalah sebesar Rp70.285.000.000 (tujuh puluh milliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian, tahun 2014  sebesar Rp3.850 M, tahun 2015 sejumlah Rp21 M, tahub 2016 sebanyak Rp13.470 M dan tahun 2017 senilai Rp16.093 M serta tahun 2018 sebesar Rp15.872  M<br /> <br /> Penganggaran uang Pokir mulai di lakukan oleh Tim Anggaran dan Badan Anggaran (TAPD),   dan sebagian besar di buat paket proyek PL (Penunjukan Langsung) yang pelaksanaanya langsung di kelola oleh masing-masing anggota Dewan dengan membawa Kontraktor sendiri. Dimana uang mahar atau fee dari proyek tersebut sudah dibicarakan antara Dewan dan para kontraktor </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjTbN6JXlFAPnPrs2aMLpQaAe2jy3R3HRTiNXOJ8sxU7dYPIlAaq4CYYKadj8NNnL244bdEXbSY2_0ISbZKsLjpS7mw71uJTHv6Zhub5vhzy4K2NsubLE9ETVHqM-AK_lH61CLPOcXSkg/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dana pokir untuk Dewan tidak hanya di Dinas PU, melainkan juga ada di PU Sumberdaya Air,  Dinas Lingkungan Hidup, bagian Pemerintahan dan Dinas-Dinas lainnya, dimana masing- masing anggota Dewan mendapatkan uang Pokir sebesar 1 milliar rupiah yang bersumber dari APBD murni dan sekitar Rp500 juta dari APBD Perubahan. Sedangkan jatah Pokir untuk Wakil Ketua sebesar Rp1.5 M – Rp2 M<br /> <br /> JPU KPK dan ketiga Majelis Hakim dibuat geram saat giliran si Budi Fatahilah ini memberikan keterangan. Sebab keterangannya dalam BAP berbeda saat memberikan keterangan langsung. Si Budi mengakui tidak ada pembahasan lain selain dari anggaran. Pada hal dalam , tidak ada BAP, si Budi memberikan keterangan yang sangat jelas.<br /> <br /> Padahal si Budi mengaku tidak ada tekanan atau paksaan dari penyidik KPK saat si dirinya diminta keterangannya. Dan BAP itupun dibaca si Budi lalu diparaf dan kemudian ditandatangani. <br /> <br /> Anehnya, si Budi tak mencabut keterangannya dalam BAP tapi bersedia dikronfrontir dengan penyidik KPK. Berkali-kali si Budi diancam karena dianggap memberikan keterangan palsu, tapi si Budi diam saja. JPU KPK Eva pun membacakan BAP si Budi<br /> <br /> Sepertinya si Budi mendapat tekanan dari seseorang sebelum hadir sebagai saksi. Namun dari siapa, tim beritakorupsi.co belum dapat memastikannya. Namun diduga dari sesorang yang berpengaruh.<br /> <br /> Ini keterangan saudara di BAP nomor 37, saya bacakan ya, kata JPU KPK Eva lalu membacakan ya,......“Bahwa pada tahun 2014, terdapat deaclok terkait pembahasan RAPBD untuk tahun 2015. Untuk itu ada pembahasan di Malang dan Tulungagung. Pembahasan terjadi deaclok dan terjadi pertemuan setengah kamar yang saya fasilitasi di Hotel Safana Malang. Di Tulungagung terjadi rapat kembali antara pimpinan DPRD Supriyono, Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim dengan pimpinan TAPD Sudigdo dan Hendri yang menghasilkan adanya Pokir sebagai syarat untuk mensahkan APBD 2015, dan uang ketok palu. Dan disepakati Rp150 juta untuk setiap anggota Dewan yang berasal dari Pokir”. Betul ini? Tanya JPU KPPK Eva sesaat setelah membacakan isi BAP si Budi. Namun si Budi tak mengaakui<br /> <br /> “Saya tidak tau ada kesepakatan-kesepakatan,” jawab si Budi<br /> <br /> Ketiga Majelis Hakimpun geram melihak kelakuan si Budi yang berbelit belit memberkan keterangan. Bahkan Majelis Hakim menanyakan pendidikan si Budi yang lulusan Starata 2 (S2).<br /> <br /> Saat Ketua Majelis Hakim mengambil alih pertanyaan JPU KPK terkait pembahsan-pembahasan dan pertemuan setengah kamar termasuk pokir, si Budi pun menjawab “Ya” namun sebelumnya berkali-kali si Budi meminta maaf dan tak seorangpun yang memaafkannya. Karena mungkin tak layak untuk di maafkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Namun si Budi ini mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok paalu APBD tahun 2015. Kalau tahun 2016 kepada staf saya, pak Wiyono<br /> <br /> “Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna<br /> <br /> Selain itu, si Budi juga ternyata pernah menerima uang sebesar Rp200 juta pada tahun 2017 dari Yamani di kantor BPPKAD untuk diberikan ke Supriyono. Dan pada taahun 2018 (berdasar informasi beritakorupsi.co, setelah terjadi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Syahri Mulyo) menerima uang dari Hendri Setiawan di kantr BPPKAD sebesar Rp500 juta.<br /> <br /> Dan uang itu sempat mengipa di rumah si Budi atas permintaan si Supri. Namun akhirnya uang itu diseraahkan ke Ajuannya si Supriyono yaitu, si Pendi Kusrianto di rumah si Budi atas persetujuan si Supriyono. Hal ini termuat dalam keterangan si Budi  di  BAP nomor 38<br /> <br /> Informasi yang didapat beritakorupsi.co, bahwa si Pendi adalah mantan pegawai BKD. Karena ada isu pada tahun 2014, Aparat Penegak Hukum akan membongkar dugaan penyelewengan dana Bansos. Namun entah hubungan apa si Pendi dengan dana Bansos ini, di Pendipun ditarik oleh si Supriyono ke DPRD sebagai staf Dewan.<br /> <br /> Saya tidak tau, saya hanya dititipi aja, Bu,” jawab si Budi<br /> <br /> Berlanjut ke kesaksiannya si Sudgdo selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kab. Tulungagung. Keterangan si Sudigdo ini juga “terkena penyakit pikun” karena jawabannya tidak tau. Padahal menurut JPU KPK, si Sudigdo ini tau banyak tentang pemabahasan APBD karena si Sudigdo adalah wakil Ketua TAPD, Hendri Setiawan (Kepala BPPKAD) sebagai Sekretaris TAPD dan Sekda sebagai Ketua.<br /> <br /> Padahal dalam BAP, si Sudigdo menjelaskan bahwa ada permintaan pimpinan Dewan terkait Pokir untuk pembahasan APBD. Bisa jadi keterangan para saksi ini “pura-pura pikun” agar tidak dijadikan sebagai tersangka. Atau karena hawa panas dari “kursi panas” Pengadilan Tipikor Surabaya yang sedang di duduki si Sudigdo yang memang dikhususkan bagi terdakwa dan saksi perkara Korupsi<br /> <br /> Lalu pertanyaannya. Bagaimana keterangan si Agus Budianto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 -  2019 dan si Suharminto alias Bedud, adik kandung terdakwa Supriyono. Apakah keterangan kedua orang ini akan “ terjangkit penyakit pikun” juga? Tunggu pada persidangan berikutnya.<br /> <br /> Karena Si Agus juga dikatakan menerima uang ketuk palu pembahasan APBD. Sedangkan si Bedud dan kakaknya (terdakwa Supriyono), terlibat permintaan puluhan proyek APBD Kab. Tulungagung sejak tahun 2015 – 2018 ke Dinas PU yang bernilai puluhan milliaran, dimana proyek-proyek tersebut diberikan Ari Kusumawati selaku teman “khusus”nya dan juga diberikan ke Titi dan Dina. <br /> <br /> Nama Ari Kusumawati tak asing lagi dikalangan Dewan Khususnya. Sementara pengakuan Ari Kusumawati kepada beritakorupsi.co adalah istri seorang prajurit TNI AD berpangkat Bintang Satu yang sempat bertugas di Surabaya. Namun dari berbagai sumber yang didapat beritakorupsi.co, bahwa sang Jenderal tersebut bukanlah suami (Ari Kusumawati) mantan ketua Asosiasi Konstruksi di Kab. Tulungagung. <br /> <br /> Pada tahun 2014, Ari Kusumawati mengerjakan 10 peket pekerjaan yang diberikan oleh Dinas PU atas perimintaan Supriyono dan Suhermanto dengan nilai sebesar Rp15.114.395.000 . Tahun 2015, permintaan 15 paket pekerjaan kembali diminta terdakwa dan dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan total Rp11.553.850.000. Tahun 2016, 8 paket perjaan yang dikerjakan oleh Ari Kusumawati sebesar Rp13.472.070.000. Tahun 2017, sebanyak 11 paket pekerjaan juga dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan nilai Rp10.536.729.000. Dan tahun ahun 2018, Ari Kusumawati kembali mengerjakan 8 paket pekerjaan  dengan nilai sebesar Rp8.678.348.000<br /> <br /> Sedangankan Titin mendaapatkan 6 paket pekerjaan dari terdakwa melalui Dinas PU senilai Rp1.161.480.000.  Tahun 2016, Titin dan Dian mendapa6 paket pekerjaan seniali Rp2.901.470.000. Dan tahun 2017, 13 paket pekerjaan kembali dikerjakan oleh Titin dan Dian yang diberikan Dinas PU atas permintaan terdakwa Supriyono dan Suhermanto senilai Rp2.850.788.000. Dan tahun 2018, Dinas PU memberikan permintaan terdakwa Supriyno dan Suhermanto berupa paket pekerjaan melaalui Titin dan Dian dengan nilai Rp1.323.469.000<br /> <br /> Sedangkan pemberian uang oleh Dinas PU ke Kepala Kuangan Kabupaten Tulungagung yang berasal dari kegiatan belanja modal sejaak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M. (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam, Adib dan Agus Jadi Tersangka Korupsi Suap APBD ?

“Wakil Ketua DPRD Tulungungagung periode 2014 - 2019, Imam Kambali dan Adib Makarim mengakui menerima uang ketok palu pembahasan APBD Kab. ...

»

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s1600/IMG587293492018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s640/IMG587293492018.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> “<span style="font-size: large;">Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak Mau Dikonfirmasi”</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang dilontarkan oleh tiga pengacara Surabaya, yaitu Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H selaku kuasa hukum Henderina Kalle -  Lisnahan (70) warga Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penggugat dalam perkara gugatan Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 sementara agenda persidangan masih tahap Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)<br /><br />“Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady mengawali ceritanya<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, Persidangan Kedua berlangsung pada tanggal 25 November 2019, persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran tergugat di kuasakan oleh Ebiet Tabelak, anak dari Lazaar Tabelak selaku tergugat I dengan menggunakan Penetapan No 15 tahun 2019 yaitu Permohonan. Sedangkan penerima Kuasa tergugat 11 sampai Tergugat 16 yaitu Ellen Sandra Irene Kause – Tabelak yang menggunakan Kop Surat Advokat Ellen Tabelak.<br /><br />“Kami keberatan atas Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 sampai tergugat 10 dan tergugat 17 dengan menggunakan dasar Penetapan No 15 tahun 2019. Keberatan kami karena Kuasa Insidentil hanya bisa dipakai sekali dan bukan di pakai dari awal sampai akhir proses Persidangan. Namun keberatan kami ditolak,” ujar Apri.<br /><br />Apriady mengungkapkan, setelah keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 November 2019 terkait Kuasa Insidentil tergugat 1, 3 sampai 10 dan tergugat 17, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan Mediasi<br /><br />“Tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 3 sore waktu setempat, sidang dilanjutkan dengan Mediasi. Hakim Mediatornya adalah Fransiskus. PP-nya (Panitra Pengganti) tidak ikut mendampingi Hakim Mediator hingga Mediasi di tunda tanpa dihadiri Kuasa ari Tergugat 11 sampai  dengan Tergugat 16,” jelas Apri<br /><br />Persidangan Ketiga, lanjut Apriady, pada tanggal 9 Desember 2019. Saat itu dihadiri kuasa hukum penggugat maupun penggugat (Prinsipal). Sedangkan pihak tergugat hadir tapi hanya Satu Prinsipal, yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Pada saat Sidang Mediasi, Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi,” ungkap Apri<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sedangkan pihak tergugat hanya dihadiri 1 Prinsipal yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Karenakan tidak lengkapnya Prinsipal tergugat, maka Persidangan Mediasi pun ditunda lagi, dan Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat itu,” ujarnya<br /><br />Sidang Mediasipun berlanjut untuk yang Kelimakalinya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sementara pihak tergugat tidak semuanya hadir. <br /><br />Anehnya, Sidang Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg belum lanjut setelah tanggal 20 Januari 2020 namun Majelis Hakim PN Kupang sudah memutus perekara tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipalnya maupun pihak tergugat.<br /><br />“Sekitar tanggal 2 April 2020, kami mendapat informasi dari Anaknya Klien Kami yaitu Jhondry yang menyampaikan bahwa perkara mamanya sudah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan tidak dapat di terima ( NO ),” ujar Apri<br /><br />Atas informasi tersebut, Tim Kuasa Hukum Penggugat yakni Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH berangkat dari Surabaya menuju PN Kupang untuk menanyakan kepastian. Hasilnya memang sudah diputus<br /><br />“Setelah kami cek di SIPP Pengadilan Negeri Kupang, ternyata benar bahwa Perkara No 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG telah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang. Tanggal 6 April 2020, kami selaku Kuasa Hukum dari Ibu Henderina Kalle –Lisnahan datang ke Pengadilan Negeri Kupang sekitar Jam 10.15 WIT untuk meminta Salinan Putusan No 239/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan oleh Pihak Pengadilan kami menerima Salinan Putusan tersebut yang telah di legas (stempel) Pengadilan Negeri Kupang,” ungkap Apri<br /><br />Apriady melanjutkan, sekitar pukul 13.00 WIT, Tim Kuasa Hukum penggugat menemui Humas PN Kupang sekaligus selaku Hakim Mediator yakni  Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H dan menjelaskan tentang putusan perkara No 239/Pdt,G/2019/PN.KPG<br /><br />“Kami menceritakan bahwa kami telah menelepon Ketua Majelis Hakimnya, yaitu Pak Teddy. Kata Pak Teddy saat itu memang benar telah di putus dan itupun karena atensi Pimpinan...<br />Karena mendengar bahasa adanya atensi Pimpinan, maka Pak Fransiskus selaku Humas sangat kaget, dan mengatakan bahwa Pimpinan kami tidak pernah intervensi atas Perkara, kalau memang benar ada bahasa seperti itu, saya akan hubungi Pak Ketua,” kata Apri menirukan<br /><br />Masih menurut Apriady, pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT , Kuasa Hukum penggugat dari Henderina Kalle –Lisnahan di undang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu Dju Johnson Mira Mangangi, SH., MH untuk bertemu di lantai 2 gedung PN Kupang<br /><br />“Saat itu secara spontan Ketua PN Kupang memanggil Ketua Majelis Hakim yang menangani  Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG yaitu Pak Teddy, Ahli IT, Humas, Juru Sita, Panitera Pengganti. Dan Ketua PN Kupang menanyakan ke Pak Teddy, “maksud Saudara yang di bilang atensi Pimpinan itu Siapa” tanya Pak Ketua PN saat itu. Dan dijawab Pak Teddy yaitu Wakil Ketua (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang),” kata Apriady menurukan<br /><br />Karena merasa ada keanehan sejak awal, Tim Penasehat Hukum Penggugapun membuat laporan untuk yang Keduakalinya ke Badan Pengawasan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI termasuk ke KPK (Komisi Pemberaantasan Korupsi) RI.<br /><br />“Ini laporan kami yang kedua. Yang pertama pada tanggal 27 Januari 2020. Namun tidak ada tanggapan dari MA maupun KY. Sehingga kami membuat laporan untuk yang keduakalinya,” ujar Apriady. <br /><br />Terkait apa yang dijelaskan Apriady, berikorupsi.co menghubungi Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan mengirim pesan melalui Nomor WhastApp 08122561XXXX untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut diatas, namun tak mau menanggapinya. (Tim/*)</div>

News Perdata Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

“ Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak ...

»