Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam, Adib dan Agus Jadi Tersangka Korupsi Suap APBD ?

<img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvZQy9S16o7ab5QTSJ0sBRY_c9CpYARfm6nOvW0dENUmvHCoUH2s5aNSOR_boYnQC2alunr8oXcp-TQYGQVU_k6X3QtN-YH39P9fE8pWmjvQEh9Iu7KLOFqvz_hxchBg5smHOrGqzXT84/s640/IMG20200421123437.jpg" width="640" /><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Wakil Ketua DPRD Tulungungagung periode 2014 - 2019, Imam Kambali dan Adib Makarim mengakui menerima uang ketok palu pembahasan APBD Kab. Tulungagung sejak Tanhun Anggaran 2015, 2016, 2017 dan uang Pokir”</span></span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto termasuk 21 anggota Banggar (Badan Anggaran), akankah jadi “tersangka” korupsi suap pembahasan APBD Kab. Tulungagung Tahun  Anggaran (TA) 2014, 2016 dan 2017 untuk menyusul terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD  Tulungagung periode 2014 – 2019 yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Subaya sejak tanggal 31 Maret 2020 setelah Jaksa KPK menyeretnya?</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apakah hanya si Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto termasuk 21 anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulungagung? Bagimana dengan si Indra Fauzi (Sekda), Hendri Setiawan (Kepala BPPKAD), Sudigdo (Kepala Bapeda), si Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Yamani (Staf BPPKAD), Sukarji (Kabid Dinas PU) dan Si Pendi (ajudan terdakwa Supriyono) serta si Bedud ?</div> <div style="text-align: justify;"> Pertanyaan inilah yang muncul sejak tahun 2018 dari berbagai kalangan masyarakat Khususnya di Kabupaten Tulungung sejak Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang ditangkap KPK pada awal Juni 2018 karena menerima uang suap fee proyek ABPD dari Susilo Prabowao (Embun) selaku Pengusaha Kontraktor dan dari beberapa kontraktor lainnya yang jumlahnya sebesar Rp138 milliar.<br /> <br /> Dan pertanyaan ini muncul kembali setelah orang kuat dan ditakuiti oleh semua pejabat mulai dari yang terendah hingga tertinggi di Kabupaten Tulungaung yaitu si Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surbaya sebagai terdakwa Korupsi suap pembahasan APBD Kab. Tulungung sejak tahun anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3,6 milliar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitsxL18xfcm6Edh2iqiG6fmKYyPN16lpy61XY81h3q-G0yjkLbAE82-FZN2PGUOoh4XoR1_ewG7LdA9qVJqBGlufIT-ly_SCKr4ng9MwfyFbobafzqrP_iOUuUD3gC9_scEX_LuBuy3oc/s640/IMG202004211114131.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengapa? Sebab fakta yang terungkap di persidangan saat terpidana Syahri Mulyo diadili tahun 2018 lalu, maupun fakta persidangan saat Supriyono mulai diadili pada tanggal 31 Maret 2020, terungkap bahwa uang suap itu mengalir ke kantong Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 yakni terdakwa Supriyono dan Tiga Wakilnya, yaitu si Imam Kambali, si Adib Makarim dan si Agus Budiarto termasuk 21 anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 sebagai “jatah uang preman” untuk setiap pembahahasan APBD Kab. Tulungung sejak tahun anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018<br /> <br /> Ibarat sebuah ungkapan, “Air mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan uang, mengalir dari bawah ke atas”. <br /> <br /> Inilah yang terjadi dalam setiap pembahsan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari uang rakyat sejak tahun anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018. Karena ada uang “mengalir” dari Dinas PUPPR (bawah) ke  DPRD (atas), supaya pembahasan dan pengesahan APBD berjalan mulus tanpa ada hambatan.<br /> <br /> Sesuai fakta persidangan. Ketiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 (Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto) bisa jadi tersangka kasus Korupsi suap pembahasan APBD Kab. Tulungagung sesuai surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Supriyono. <br /> <br /> Dimana surat dakwaan JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang jumlah sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /> <br /> Dari kata “bersama-sama” yang terurai dalam surat dakwaan JPU KPK ini sangat jelas, bahwa nasib Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto bisa jadi akan tersangka menyusul si Supriyono.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLDr33z9ZqDlTytI80Ap9f7z1fVOdscZtYz485EUqBo-7E0kzMgQ9EZomfjLEjkday7v46a8eFL3VS2GyTpuVgS2HfM4vzDvvHqmWa0oVAkmrpyYZwGUinFiPV3LcZajrtKJ0woTZ5BAE/s640/IMG20200421111339.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Supriyono,  Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto menemui Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD) dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), meminta uang ketok palu sebesar Rp1.000.000.000 untuk pembahasan APBD TA 2015 (dibahas 2014), 2016 (dibahas 2015), 2017 (dibahas 2016) dan 2018 (dibahas 2017). <br /> <br /> Selain uang ketok palu itu, ada juga permintaan uang ketok palu khusus (“suara palu beda”) oleh terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim yang jumlah sebesar Rp190 juta setiap tahun. Uang ketok palu Khusus inilah yang dibagikan ke sejumlah anggoat Banggar sebanyak 21 yang besarnya sama, yaitu 5 juta rupiah untuk setaip anggota, dan 20 juta rupiah jatah Wakil Ketua diantaranya Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto serta 25 juta ripiah untuk Komandan atau Ketua, yaitu si Supriyono<br /> <br /> Dari surat dakwaan ini semakin jelas dengan keterangan saksi Hendrik Setiawan selaku Kepala BPPKAD Kab. Tulungagung dan Yamani selaku anak buah Hendrik Setiawan pada persidangan pada Selas, 7 April 2020.<br /> <br /> “Pertemuan di Hotel Afana Malang dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3X setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 sebesar 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahasan PBD, yang menyerahkan Yamani. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik kepada Majelis Hakim (pada Selas, 7 April 2020)<br /> <br /> Apa yang disampaikan oleh Hendrik, juga dibenarkan oleh Yamani. Yamani menjelaskan bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji. Dan Sukarji selaku Kabid Dinas PU juga membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD untuk jatah “preman” pembahasan APBD, yaitu berasal dari fee proyek APBD Kab. Tulungagung<br /> <br /> “Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 10 persen yang dibayar didepan dan 5 persen di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji kemudian <br /> <br /> Nah, loh... Keterangan Hendrik Setiawan inipun jadi terang benderang dengan pengakuan dari si Imam Kambali dan si Adib Makarim kepada Majelis Hakim pada persidangan, Selasa, 21 April 2020. <br /> <br /> Pengakuan dari Kedua Politikus ini, ternyata tidak hanya menerima uang ketok palu melainkan juga menerima uang Pokir (pokok-pokok pikiran). Total yang diterima Adib Makarim dari uang ketok palu dan uang pokir adalah sebesar Rp230 juta. Sedangkan yang diterima Imam Kambali sejumlah Rp132 juta. Uang itu, menurut kedua politikus ini sudah dikembalikan ke kas negara melalui rekening KPK. <br /> <br /> Persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 21 April 2020 adalah agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK Eva dan Mufti ke hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH yang dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta. Sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan (Rumaha Tahanan Negara) Polda Jatim</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4s3fVzAQX6lFQlUZhSmpvkASqyXd45uRAqZ6nKd98dEh5Z_nCBRv7oGUzqj6ThdIVsD4sf5wS3jFN0FndC28LQeYnBoSQ3yo8FrohyIZrsjBPuKqgI_Y4uF93P3zgLO2KfGN6xuJd7kQ/s640/IMG20200421111549.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kelima saksi itu adalah Imam Kambali, Adib Makarim, Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /> <br /> Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Kepada Majelis Hakim, Imam Kambali mejelaskan pertemuan di Hotel Safana Malang pada taahun 2014 saat pembahasan APBD TA 2015 yang dihadihari seluruhBanggar yang berjumlah 25 orang dan Tim TAPD yaitu Sudigdo, Hendrik Setiawan dan SKPD termasuk terdakwa Supriyono selaku etua DPRD sekaligus Ketua Banggar<br /> <br /> “Semua hadir dari 25 anggota DPRD yang tergabung di Banggar, kemudian dari TAPD jumlahnya kurang lebih.....(terdiam) tapi banyak. Sudigdo, Hendrik Setiawan,” kata Imam Kambali<br /> <br /> Saat JPU KPK Eva menanyakan nama Yamani selaku Staf BPPKAD dan terkait penerimaan uang dari Yamani, Imam Kambali mengakui pernah menerima sebesar Rp190 juta. Namun si Imam ini sudah lupa kapan menerimanya dan uang untuk apapun si Imam sudah lupa. “Lupa karena ketakutan akan jadi tersangka, atau lupa karena uangnya sudah habis”<br /> <br /> “Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam. Karena si Imam “pura-pura Lupa”, JPU KPK Eva pun akhirnya membacakan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) si Imam saat dipenyidik KPK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ini BAP saudara nomor 15 ya, kata JPU KPK Eva lalu membacakannya, “Saat itu Ketua DPRD Supriyono mendapatkan uang sebesaar Rp30 juta, Wakil Ketua termasuk saya 20 juta per orang sedangkan untuk seluruh (Imam Kambali langsung memotong.....bukan seluruh tapi anggot a Banggar) masing-masing 5 juta”. kata Imam Kambali dam BAPnya yang dibacakan JPU KPK Eva dan dibenarkan oleh si Imam<br /> <br /> Imam Kambali mengakui, bahwa besaran uang yang diterimanya setiap tahun besanya sama yaitu Rp190 juta. Namun menurt si Imam Kambali, tahun 2018 tidak ada menerima. Alasannya karena tidak ada pembicaraan<br /> <br /> “Saya terima tahun 2015 dan 2017. Ada juga yang dititipkan Yamani ke Pak Wiyono. Dari Pak Wiyono dikaihkan ke saya, Yang mendistribusikan (membagikan) saya,” jawa Imam Kambali kemudian<br /> <br /> Saat JPU KPK Eva menanyakan tanda terima uang tersebut, Imam Kambali mengakui tidak ada tanda terima. Alasannya karena si Yamani tidak menerima. Nah....si Imam pun tidak tau apakah uang itu uang resmi atau uang tidak resmi. Si Imam menjawab tidak tau. Namun si Imam Kambali mengakui ada tanda terima kalau uang yang diterimanya itu resmi seperti gaji dan perjalanan dinas.<br /> <br /> “Saya tidaktau, Bu. Dikasih ya saya terima. Saya nggak tanya,” jawab si Imam Kambali pura-pura “pikun”.<br /> <br /> Terkait uang Pokir, si Imam mengakaui kalau dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tidak menerima. Yang diterima si Imam adalah dari Dinas PU<br /> <br /> “Kalau dari BKD tidak ada. Tapi yang dari Dinas PU yang berkaitan Jalan entah bagaimana nggak tau, kita dikasih,” kata si Imam</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="513" data-original-width="640" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqUn7Y5Wa_1mA50R09ppajugyqpGg5iQ_wH8ETEupakMyS8j_UscmbMV5FZwK9XtdzxYMv7B0CGmS7RHqq3yiZCxXR0Ls317NiKjCe-WMsQ_jb3rp-NahHhVaTcmBML9zUbBru8vAKJwk/s640/IMG20200414130522.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berapa yang anda terima, anda menerima 42 juta yang diserahkan oleh Sutrisno? Tanya JPU KPK Eva. Namun tidak diakui si Imam. Si Imam mengatakan tidak sebesar itu tapi tidak dapat menejelaskan berapa yang diterimanya. Alasannya lagi-lagi lupa. Namun total yang diterima si Imam dari uang ketok palu dan pokir sebesar Rp130 juta<br /> <br /> “Seingat saya seratus tiga puluh juta. Sudah saya kembalikan,” jawab si Imam<br /> <br /> Keterangan Adib Makarim  inipun tak jauh beda dengan keterangan si Imam Kambali. Si Adib mengaku keterangan si Imam saat ditanyakan JPU KPK Eva. Namun si Adib juga “pura-pura pikun” saat ditanya JPU KPK Eva terkait pertemuan setengah kamar dan si Adib jawabnya nggak tau apa yang dibahas di Hotel Safana Malang. Si Adib mengakui kalau anggota DPRD Tulungagung punya kebiasaan telat pada saat rapat<br /> <br /> Terkait uang, si Adib mengakui ada dan sama seperti yang disampaikan kawannya si Imam. Namun si Adib nggak tau uang itu apa. Yang jelas si Adib mengakui menerima sebesar 20 juta per tahun sejak tahun 2015, 2016 daan 2017.<br /> <br /> Ternyata uang yang diterima si Adib bukan hanya uang ketok palu melainkan uang pokir juga namun berapa jumlahnya si Adib “pikun”. Total yang diterima si Adib sebesar Rp230 juta. dan uang itu sudah dikembalikan ke kas negara melaalui KPK<br /> <br /> “Uang pokir juga tapi saya lupa berap. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /> <br /> Terkait uang Pokir, berdasar fakta persidangan terdahulu saat terpidana Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPPR diadili, dan pengakuan Sutrisno kepada beritakorupsi.co bahwa uang pokir dari Dinas PU ke DPRD Tulungagung adalah sebesar Rp70.285.000.000 (tujuh puluh milliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian, tahun 2014  sebesar Rp3.850 M, tahun 2015 sejumlah Rp21 M, tahub 2016 sebanyak Rp13.470 M dan tahun 2017 senilai Rp16.093 M serta tahun 2018 sebesar Rp15.872  M<br /> <br /> Penganggaran uang Pokir mulai di lakukan oleh Tim Anggaran dan Badan Anggaran (TAPD),   dan sebagian besar di buat paket proyek PL (Penunjukan Langsung) yang pelaksanaanya langsung di kelola oleh masing-masing anggota Dewan dengan membawa Kontraktor sendiri. Dimana uang mahar atau fee dari proyek tersebut sudah dibicarakan antara Dewan dan para kontraktor </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjTbN6JXlFAPnPrs2aMLpQaAe2jy3R3HRTiNXOJ8sxU7dYPIlAaq4CYYKadj8NNnL244bdEXbSY2_0ISbZKsLjpS7mw71uJTHv6Zhub5vhzy4K2NsubLE9ETVHqM-AK_lH61CLPOcXSkg/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dana pokir untuk Dewan tidak hanya di Dinas PU, melainkan juga ada di PU Sumberdaya Air,  Dinas Lingkungan Hidup, bagian Pemerintahan dan Dinas-Dinas lainnya, dimana masing- masing anggota Dewan mendapatkan uang Pokir sebesar 1 milliar rupiah yang bersumber dari APBD murni dan sekitar Rp500 juta dari APBD Perubahan. Sedangkan jatah Pokir untuk Wakil Ketua sebesar Rp1.5 M – Rp2 M<br /> <br /> JPU KPK dan ketiga Majelis Hakim dibuat geram saat giliran si Budi Fatahilah ini memberikan keterangan. Sebab keterangannya dalam BAP berbeda saat memberikan keterangan langsung. Si Budi mengakui tidak ada pembahasan lain selain dari anggaran. Pada hal dalam , tidak ada BAP, si Budi memberikan keterangan yang sangat jelas.<br /> <br /> Padahal si Budi mengaku tidak ada tekanan atau paksaan dari penyidik KPK saat si dirinya diminta keterangannya. Dan BAP itupun dibaca si Budi lalu diparaf dan kemudian ditandatangani. <br /> <br /> Anehnya, si Budi tak mencabut keterangannya dalam BAP tapi bersedia dikronfrontir dengan penyidik KPK. Berkali-kali si Budi diancam karena dianggap memberikan keterangan palsu, tapi si Budi diam saja. JPU KPK Eva pun membacakan BAP si Budi<br /> <br /> Sepertinya si Budi mendapat tekanan dari seseorang sebelum hadir sebagai saksi. Namun dari siapa, tim beritakorupsi.co belum dapat memastikannya. Namun diduga dari sesorang yang berpengaruh.<br /> <br /> Ini keterangan saudara di BAP nomor 37, saya bacakan ya, kata JPU KPK Eva lalu membacakan ya,......“Bahwa pada tahun 2014, terdapat deaclok terkait pembahasan RAPBD untuk tahun 2015. Untuk itu ada pembahasan di Malang dan Tulungagung. Pembahasan terjadi deaclok dan terjadi pertemuan setengah kamar yang saya fasilitasi di Hotel Safana Malang. Di Tulungagung terjadi rapat kembali antara pimpinan DPRD Supriyono, Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim dengan pimpinan TAPD Sudigdo dan Hendri yang menghasilkan adanya Pokir sebagai syarat untuk mensahkan APBD 2015, dan uang ketok palu. Dan disepakati Rp150 juta untuk setiap anggota Dewan yang berasal dari Pokir”. Betul ini? Tanya JPU KPPK Eva sesaat setelah membacakan isi BAP si Budi. Namun si Budi tak mengaakui<br /> <br /> “Saya tidak tau ada kesepakatan-kesepakatan,” jawab si Budi<br /> <br /> Ketiga Majelis Hakimpun geram melihak kelakuan si Budi yang berbelit belit memberkan keterangan. Bahkan Majelis Hakim menanyakan pendidikan si Budi yang lulusan Starata 2 (S2).<br /> <br /> Saat Ketua Majelis Hakim mengambil alih pertanyaan JPU KPK terkait pembahsan-pembahasan dan pertemuan setengah kamar termasuk pokir, si Budi pun menjawab “Ya” namun sebelumnya berkali-kali si Budi meminta maaf dan tak seorangpun yang memaafkannya. Karena mungkin tak layak untuk di maafkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Namun si Budi ini mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok paalu APBD tahun 2015. Kalau tahun 2016 kepada staf saya, pak Wiyono<br /> <br /> “Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna<br /> <br /> Selain itu, si Budi juga ternyata pernah menerima uang sebesar Rp200 juta pada tahun 2017 dari Yamani di kantor BPPKAD untuk diberikan ke Supriyono. Dan pada taahun 2018 (berdasar informasi beritakorupsi.co, setelah terjadi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Syahri Mulyo) menerima uang dari Hendri Setiawan di kantr BPPKAD sebesar Rp500 juta.<br /> <br /> Dan uang itu sempat mengipa di rumah si Budi atas permintaan si Supri. Namun akhirnya uang itu diseraahkan ke Ajuannya si Supriyono yaitu, si Pendi Kusrianto di rumah si Budi atas persetujuan si Supriyono. Hal ini termuat dalam keterangan si Budi  di  BAP nomor 38<br /> <br /> Informasi yang didapat beritakorupsi.co, bahwa si Pendi adalah mantan pegawai BKD. Karena ada isu pada tahun 2014, Aparat Penegak Hukum akan membongkar dugaan penyelewengan dana Bansos. Namun entah hubungan apa si Pendi dengan dana Bansos ini, di Pendipun ditarik oleh si Supriyono ke DPRD sebagai staf Dewan.<br /> <br /> Saya tidak tau, saya hanya dititipi aja, Bu,” jawab si Budi<br /> <br /> Berlanjut ke kesaksiannya si Sudgdo selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kab. Tulungagung. Keterangan si Sudigdo ini juga “terkena penyakit pikun” karena jawabannya tidak tau. Padahal menurut JPU KPK, si Sudigdo ini tau banyak tentang pemabahasan APBD karena si Sudigdo adalah wakil Ketua TAPD, Hendri Setiawan (Kepala BPPKAD) sebagai Sekretaris TAPD dan Sekda sebagai Ketua.<br /> <br /> Padahal dalam BAP, si Sudigdo menjelaskan bahwa ada permintaan pimpinan Dewan terkait Pokir untuk pembahasan APBD. Bisa jadi keterangan para saksi ini “pura-pura pikun” agar tidak dijadikan sebagai tersangka. Atau karena hawa panas dari “kursi panas” Pengadilan Tipikor Surabaya yang sedang di duduki si Sudigdo yang memang dikhususkan bagi terdakwa dan saksi perkara Korupsi<br /> <br /> Lalu pertanyaannya. Bagaimana keterangan si Agus Budianto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 -  2019 dan si Suharminto alias Bedud, adik kandung terdakwa Supriyono. Apakah keterangan kedua orang ini akan “ terjangkit penyakit pikun” juga? Tunggu pada persidangan berikutnya.<br /> <br /> Karena Si Agus juga dikatakan menerima uang ketuk palu pembahasan APBD. Sedangkan si Bedud dan kakaknya (terdakwa Supriyono), terlibat permintaan puluhan proyek APBD Kab. Tulungagung sejak tahun 2015 – 2018 ke Dinas PU yang bernilai puluhan milliaran, dimana proyek-proyek tersebut diberikan Ari Kusumawati selaku teman “khusus”nya dan juga diberikan ke Titi dan Dina. <br /> <br /> Nama Ari Kusumawati tak asing lagi dikalangan Dewan Khususnya. Sementara pengakuan Ari Kusumawati kepada beritakorupsi.co adalah istri seorang prajurit TNI AD berpangkat Bintang Satu yang sempat bertugas di Surabaya. Namun dari berbagai sumber yang didapat beritakorupsi.co, bahwa sang Jenderal tersebut bukanlah suami (Ari Kusumawati) mantan ketua Asosiasi Konstruksi di Kab. Tulungagung. <br /> <br /> Pada tahun 2014, Ari Kusumawati mengerjakan 10 peket pekerjaan yang diberikan oleh Dinas PU atas perimintaan Supriyono dan Suhermanto dengan nilai sebesar Rp15.114.395.000 . Tahun 2015, permintaan 15 paket pekerjaan kembali diminta terdakwa dan dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan total Rp11.553.850.000. Tahun 2016, 8 paket perjaan yang dikerjakan oleh Ari Kusumawati sebesar Rp13.472.070.000. Tahun 2017, sebanyak 11 paket pekerjaan juga dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan nilai Rp10.536.729.000. Dan tahun ahun 2018, Ari Kusumawati kembali mengerjakan 8 paket pekerjaan  dengan nilai sebesar Rp8.678.348.000<br /> <br /> Sedangankan Titin mendaapatkan 6 paket pekerjaan dari terdakwa melalui Dinas PU senilai Rp1.161.480.000.  Tahun 2016, Titin dan Dian mendapa6 paket pekerjaan seniali Rp2.901.470.000. Dan tahun 2017, 13 paket pekerjaan kembali dikerjakan oleh Titin dan Dian yang diberikan Dinas PU atas permintaan terdakwa Supriyono dan Suhermanto senilai Rp2.850.788.000. Dan tahun 2018, Dinas PU memberikan permintaan terdakwa Supriyno dan Suhermanto berupa paket pekerjaan melaalui Titin dan Dian dengan nilai Rp1.323.469.000<br /> <br /> Sedangkan pemberian uang oleh Dinas PU ke Kepala Kuangan Kabupaten Tulungagung yang berasal dari kegiatan belanja modal sejaak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M. (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam, Adib dan Agus Jadi Tersangka Korupsi Suap APBD ?

“Wakil Ketua DPRD Tulungungagung periode 2014 - 2019, Imam Kambali dan Adib Makarim mengakui menerima uang ketok palu pembahasan APBD Kab. ...

»

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s1600/IMG587293492018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s640/IMG587293492018.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> “<span style="font-size: large;">Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak Mau Dikonfirmasi”</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang dilontarkan oleh tiga pengacara Surabaya, yaitu Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H selaku kuasa hukum Henderina Kalle -  Lisnahan (70) warga Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penggugat dalam perkara gugatan Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 sementara agenda persidangan masih tahap Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya)<br /><br />“Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady mengawali ceritanya<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, Persidangan Kedua berlangsung pada tanggal 25 November 2019, persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran tergugat di kuasakan oleh Ebiet Tabelak, anak dari Lazaar Tabelak selaku tergugat I dengan menggunakan Penetapan No 15 tahun 2019 yaitu Permohonan. Sedangkan penerima Kuasa tergugat 11 sampai Tergugat 16 yaitu Ellen Sandra Irene Kause – Tabelak yang menggunakan Kop Surat Advokat Ellen Tabelak.<br /><br />“Kami keberatan atas Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 sampai tergugat 10 dan tergugat 17 dengan menggunakan dasar Penetapan No 15 tahun 2019. Keberatan kami karena Kuasa Insidentil hanya bisa dipakai sekali dan bukan di pakai dari awal sampai akhir proses Persidangan. Namun keberatan kami ditolak,” ujar Apri.<br /><br />Apriady mengungkapkan, setelah keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 November 2019 terkait Kuasa Insidentil tergugat 1, 3 sampai 10 dan tergugat 17, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan Mediasi<br /><br />“Tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 3 sore waktu setempat, sidang dilanjutkan dengan Mediasi. Hakim Mediatornya adalah Fransiskus. PP-nya (Panitra Pengganti) tidak ikut mendampingi Hakim Mediator hingga Mediasi di tunda tanpa dihadiri Kuasa ari Tergugat 11 sampai  dengan Tergugat 16,” jelas Apri<br /><br />Persidangan Ketiga, lanjut Apriady, pada tanggal 9 Desember 2019. Saat itu dihadiri kuasa hukum penggugat maupun penggugat (Prinsipal). Sedangkan pihak tergugat hadir tapi hanya Satu Prinsipal, yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Pada saat Sidang Mediasi, Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi,” ungkap Apri<br /><br />Lebih lanjut Apriady menjelaskan, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sedangkan pihak tergugat hanya dihadiri 1 Prinsipal yaitu Thomas Lapenangga<br /><br />“Karenakan tidak lengkapnya Prinsipal tergugat, maka Persidangan Mediasi pun ditunda lagi, dan Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat itu,” ujarnya<br /><br />Sidang Mediasipun berlanjut untuk yang Kelimakalinya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sementara pihak tergugat tidak semuanya hadir. <br /><br />Anehnya, Sidang Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg belum lanjut setelah tanggal 20 Januari 2020 namun Majelis Hakim PN Kupang sudah memutus perekara tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipalnya maupun pihak tergugat.<br /><br />“Sekitar tanggal 2 April 2020, kami mendapat informasi dari Anaknya Klien Kami yaitu Jhondry yang menyampaikan bahwa perkara mamanya sudah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan tidak dapat di terima ( NO ),” ujar Apri<br /><br />Atas informasi tersebut, Tim Kuasa Hukum Penggugat yakni Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH berangkat dari Surabaya menuju PN Kupang untuk menanyakan kepastian. Hasilnya memang sudah diputus<br /><br />“Setelah kami cek di SIPP Pengadilan Negeri Kupang, ternyata benar bahwa Perkara No 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG telah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang. Tanggal 6 April 2020, kami selaku Kuasa Hukum dari Ibu Henderina Kalle –Lisnahan datang ke Pengadilan Negeri Kupang sekitar Jam 10.15 WIT untuk meminta Salinan Putusan No 239/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan oleh Pihak Pengadilan kami menerima Salinan Putusan tersebut yang telah di legas (stempel) Pengadilan Negeri Kupang,” ungkap Apri<br /><br />Apriady melanjutkan, sekitar pukul 13.00 WIT, Tim Kuasa Hukum penggugat menemui Humas PN Kupang sekaligus selaku Hakim Mediator yakni  Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H dan menjelaskan tentang putusan perkara No 239/Pdt,G/2019/PN.KPG<br /><br />“Kami menceritakan bahwa kami telah menelepon Ketua Majelis Hakimnya, yaitu Pak Teddy. Kata Pak Teddy saat itu memang benar telah di putus dan itupun karena atensi Pimpinan...<br />Karena mendengar bahasa adanya atensi Pimpinan, maka Pak Fransiskus selaku Humas sangat kaget, dan mengatakan bahwa Pimpinan kami tidak pernah intervensi atas Perkara, kalau memang benar ada bahasa seperti itu, saya akan hubungi Pak Ketua,” kata Apri menirukan<br /><br />Masih menurut Apriady, pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT , Kuasa Hukum penggugat dari Henderina Kalle –Lisnahan di undang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu Dju Johnson Mira Mangangi, SH., MH untuk bertemu di lantai 2 gedung PN Kupang<br /><br />“Saat itu secara spontan Ketua PN Kupang memanggil Ketua Majelis Hakim yang menangani  Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG yaitu Pak Teddy, Ahli IT, Humas, Juru Sita, Panitera Pengganti. Dan Ketua PN Kupang menanyakan ke Pak Teddy, “maksud Saudara yang di bilang atensi Pimpinan itu Siapa” tanya Pak Ketua PN saat itu. Dan dijawab Pak Teddy yaitu Wakil Ketua (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang),” kata Apriady menurukan<br /><br />Karena merasa ada keanehan sejak awal, Tim Penasehat Hukum Penggugapun membuat laporan untuk yang Keduakalinya ke Badan Pengawasan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI termasuk ke KPK (Komisi Pemberaantasan Korupsi) RI.<br /><br />“Ini laporan kami yang kedua. Yang pertama pada tanggal 27 Januari 2020. Namun tidak ada tanggapan dari MA maupun KY. Sehingga kami membuat laporan untuk yang keduakalinya,” ujar Apriady. <br /><br />Terkait apa yang dijelaskan Apriady, berikorupsi.co menghubungi Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan mengirim pesan melalui Nomor WhastApp 08122561XXXX untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut diatas, namun tak mau menanggapinya. (Tim/*)</div>

News Perdata Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

“ Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak ...

»

Satu Dari Tiga Terdakwa Korupsi Jasmas DPRD Surabaya Divonis Bebas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="640" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMcrnDvCox_u8_0B43TRF3KT3sThilLn2skOjt1mzFjna_2nUMaj7rVKCMi90eIwh0s19cbpX0A0ts6aPBaUmrj077ksiO84nZ9aCkWlcXTJrznh4cfkaZ3P0hHashsVP2WJ-j-ovNMPQ/s640/Ratih.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Darii kiri, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Lonceng dibunyikan oleh juri, sebagai tanda berakhirnya babak pertandingan tinju”. Demikian pula dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap terdakwa yang diseret oleh Jaksa Penuntut Umum ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili atas dugaan melakukan Korupsi. <br /><br />Seperti kasus perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) tahun 2016 sebesar Rp Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggarann (TA) 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 yang menyeret  6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan 1 pihak swasta<br /><br />Kasus ini tergolong menarik dan juga menggelitik. Sebab dari 7 terdakwa, Kejari Tanjung Perak “membaginya menjadi IV jilid” yaitu I adalah Agus Setiawan Jong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang (sudah divonis pada tahun lalu)<br /><br />Jilid II dengan terdakwa Sugito (divonis 1,8 tahun penjara dari tuntutan 2.6 tahun) dan terdakwa H. Darmawan, SH (divonis 2.6 tahun penjara dari 3 tahun tuntutan JPU). Sedangkan Jilid III terdakwanya adalah Binti Rochmah yang juga anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019. Terdakwa Binti Rochmah juga dituntut 3 tahun penjara, namun divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Dan jilid IV adalah sbagai akhir dengan 3 terdakwa selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan Dini Rijanti serta Saiful Aidi. Ketiga terdakwa ini sama-sama dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 tahun oleh JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Dalam jilid IV inilah, pada Kamis, 16 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis bebas 1 dari 3 terdakwa (masing-masing perkara terpisah) yaitu Dr. Ratih Refnowati, M.Si. sementara terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOTP883Sr4NyjP0xsOuOOmoHauh2C7QjMWKr_ggLbGPuLz2BLQYW5bXAo8ud42Yg3s7POiNgI1FyozeeSm7hmdR9JRkf0FXKq4obJvG7BPMRbAcBBJp6AVs6h5MOslqc913MG_ah4Xe58/s640/4.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Vonis bebas terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si maupun 2 tedakwa lainnya (Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi) dibacakan oleh Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menggantikan Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andriano dan dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Jaya Atmaja dkk serta Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya. Sementara ketiga terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi -  Jawa Timur<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Dalam putusannya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) megatakan, bahwa Politikus Partai Demokrat ini (terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si) selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU Kejari TanjungPerak, yaitu melanggar pasal 2 ayat  (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH saat membacakan surat putusan dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sudah melakukan penolakan melalui telepon terhadap proposal-proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari pemohon melalui terpidana Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara).  </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Majelis Hakim menerima pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwapun dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa</span></div> </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSU-nWa-np2KXCqYuOGwtT5bnQnI-Bpey3mvZJLdEMhkejsQVJjpEdGQ0SSCAVlEni3ZJrL75NgeTwO6SPWi8wKlhEXs9f2zqlPlS1qZZVjt6oUYohljX9cG6LI-udPgjpbRR4zGJBI7E/s640/IMG20200416123852+%25281%2529.jpg" width="640" /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">"Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dalam subsidair ; 2 (Dua), Membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut diatas ; 3 (Tiga), Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara dan memulihkan harkat, martabat dan kehormatannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si langsung mengucapkan terimakasih yang terdengar dilayar monitor, sementara JPU langsung mengatakan Kasasi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br />Sedangkan atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi, JPU maupun terdakwa melaui Penasehat Hukum, Jaya Atmaja sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />Anehnya, hasil percakapan telepon atau bukti penolakan dari terdakwa terkait proposal-proposal tersebut tidak pernah ditunjukan dalam persidangan. <br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menghadirkan Febriana Kusumawati salah satu pejabat di Bapeko Surabaya ini ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjug Perak?. Andai saja Febriana Kusumawati dihadirkan ke persidangan, “rahasia” dalam kasus Korupsi Jasmas bisa jadi akan terungkap.<br /><br />Seusai persidangan, JPU M. Fadil mengatakan bahwa ada fakta yang merugikan, diciptakan sendiri. Kalau memang ada komunikasi antara Agus Setiawan Jong, Dea dan Ratih, berartikan ada kerja sama. Sekarang ada pertanyaannya begini. <br /><br />“Kalau 50 anggota DPRD besok dapat Jasmas dan mereka memastikan bahwa Jasmas bukan dibawah Dapilnya, maka hukum tidak akan pernah menghukum mereka yang Korupsi, itu prinssipnya,” kata JPU M. Fadil <br /><br />Saat ditanya mengenai Saksi yang tidak dihadirkan, menurut JPU Fadil, bahw kehadiran Febriana Kusumawati tidak perlu. Alasannya, karena pertimbangan sudah cukup dan paling utama adalah keterangan dari terdakwa<br /><br />Ditempat terpisah. Jaya Atmaja selaku Penasehat Hukum terdakwa mengungkapkan, rasa terimakasihnya kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi atau pembelaannya yang menjelaskan adanya penolakan dari terdakwa kepada Bapeko terkait </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz83qA3-DiWdcyMp7i8BcoYDIrmc-HNTU3_21cmDArhcxktjb5qn8kCfDjMnSGaPbNrT0mqFhVYCxjSiW86rzntQyfKpyPM_0Um7fgFfl5hLlMGILr7eDfJhSB8YYxIaMV_i3nh_mlvpw/s640/1.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">“Kami berterimakasih kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi kami. Tadi sudah sangat jelas, bahwa terdakwa sudah melakukan pencegahan setelah ada oknum yang memasukan proposal itusecara diam-diam, dia (terdakwa)-pun melakukan penolakan dengan menelepon dan protes ke Bapeko. Dan juga memerintahkan kepada Safi’i selakau staf terdakwa untuk menarik proposal dari Bapeko,” ungkap Atmaja di halam Rutan Kejati Jatim saat menjeput terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan<br /><br />Ucapan terimakasih juga terlontar dari Suami terdakwa yaitu M. Mardianto, mantan penyidik di Kepolisian yang juga mantan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sulawesi Selatanm dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal<br /><br />“Sebagai suaminya Ratih, bersyukur yang kebetulan saya mantan penyidik Polri. Saya tau persis bahwa posisi hukum, struktur hukum yang dibangun selama ini. Tapi karena tanda petik (“) kami menghormati dan menghargai,” ucap Brigjen (Pur) Polisi ini sambil mendapingi istrinya menuju rumah keidamannya sesuai bebas dariRutan Kejati Jatim, Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB<br /><br />Pertanyannya kemudian, mengapa JPU tidak menyeret 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut-sebut oleh BPK RI sebagai pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam program Jasma Pemkot Surabaya tahun 2016 ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjung Perak?<br /><br />Keempat pejabat Pemkot Suarabaya ini adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Ke- 3 dan 4 adalah Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. <br /><br />Dana Jasmas memang milik ke- 6 anggota DPRD Surabaya yang akan disalurkan ke daerah pilihannya masing-masing. Lalu menurut JPU dalam dakwaanya, bahwa ke 6 anggota DPRD Surabaya ini bekerjsama dengan Agus Setiawan Jong. Walaupun tidak ada bukti apapun yang menyatakan adanya kerja sama antara Agus Setiwan Jomg dengan ke- 6 terdakwa selaku anggota Dewan.<br /><br />Kemudian Agus Setiawan Jong bersama Timnya menghungi ratusan Ketua RT/RW dari beberapa Kecamatan di Kota Surabaya agar membuat Proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk Agus, diantaraya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut <br /><br />Hebatnnya, Jaksapun tak “mampu” menghadirkan Rudi Sinaga/Rudi Marudut yang disebut-sebut aktifis angkatan 98, yang saat ini sebagai Ketua DPC FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) Surabaya</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC2WPCQhNwA06fILpZdQ4yQvBs0e9RuyqnePDmq36JRuSYXT9OiAfQa4gaHQCVBkGfKmzOQWtBd9x4Azhyyv0xn6IMzhbCx4JZ0LCdIBc7ZopXX-Rph1y8El0R5aiUGr_WLzDrkwTV00g/s1600/IMG20200416123922.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC2WPCQhNwA06fILpZdQ4yQvBs0e9RuyqnePDmq36JRuSYXT9OiAfQa4gaHQCVBkGfKmzOQWtBd9x4Azhyyv0xn6IMzhbCx4JZ0LCdIBc7ZopXX-Rph1y8El0R5aiUGr_WLzDrkwTV00g/s640/IMG20200416123922.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam proses ratusan propo-proposal dari ratusan Ketua RT/RW yang dikirimkan ke Dewan dan juga ada yang langsung ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk oleh Agus Setiawan, cairlah puluhan milliaran rupiah dari ABPD Surabaya ke masing-masing rekening Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang ditandatangani oleh Pemkot Surabaya dengan pihak penerima<br /><br />Setelah dana Jasmas masuk ke rekening penerima, uang itupun kemudian ditransferk ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Ketua RT/RW berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah<br /><br />Pertanyaannya. Kewenangan siapa yang meloloskan atau menolak ratusan Proposal-proposal tersebut ? Siapa yang berwenang melakukan Verifikasi terhadap proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya ? Pemkot Sendiri atau masing-masing anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Katakan proposal itu tidak sesuai dengan Dapil (Daerah pemilihan) dari masing-masing terdakwa selaku anggota PPRD Surabaya. Apakah para terdakwa berwenang meloloskan proposal itu atau Pemkot Surabaya ? Kalau ditemukan ada proposal yang tidak sesuai dengan dapil masing-masing terdakwa, mengapa Pemkot Surabaya tidak menolak permohonan proposal tersebut ?.<br /><br />Apakah lolosnya proposal hingga dicairkanya uang APBD Surabaya ke masing-masing penerima menjadi tanggungjawab para terdakwa? <br /><br />Mengapa Kejari Tanjung Perak tidak menghadirkan Wali Kota Surabaya seperti yang dilakukan oleh Kejari Bangkalan sebagai saksi ke Persidangan, untuk dapat menjelaskan dan mengungkap secara terang benderang terkait program dana Jasmas, penandatanganan NPHD hingga pencairan dana APBD ke masing-masing penerima sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 tahun 2016?. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si (Dini Rijanti dan Saiful Aidi) dijelaskan, bahwa Ia terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWpVM055QeMK5nd4YYqq0EBYqSskaUbnnO6p8e0bqfvjH9DYhbwOVgBwhbgiJYcm-klubxpce1rmAUpgUCx-H683FKFPHN0HxImXdc1CzFwVjKBZ5ZSXcoqyOpGe7i_-Ms64nemFVSNpw/s640/IMG20200310144500.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) dan Rp139.019.461,52 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Demokrat, dengan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonkromo dan menjabat selaku wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Kepetusan Gubernur JawaTimur Nomor 171.436./588/011/2014 tentang peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masa jabatan 2014 – 2019 tanggal 12 September 2014.<br /><br />Pada tahun 2015 saksi Agus Setiawan Jong datang ke Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya untuk menemui Anggota DPRD Kota Surabaya atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan tujuan untuk menawarkan diri kepada terdakwa sebagai pihak yang akan melakukan pengelolaan terhadap dana hibah yang akan dimohonkan oleh embaga kemasyarakatan dalam hal ini TR/RW dah LKMK<br /><br />Atas penawaran dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah tersebut kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Penanggungjawaban dengan catatan, saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa Terop, Kursi, Meja, lampu, Soundistem, Gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan di mohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak saksi Agus Setiawan Jong yang selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong juga menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnQSJKH7MAur9T-LzaDbi6J4KFk3sjbJ8Qgn5wv5JG7QELqbTsVa2F6q1kE5s1rxO4BolCUlvyalEsPxG6zPgjx0rGfmKQt9z4ka_96JmGw7iMrmQbS_gapmVCmnHX-6kg_5HiS5veU7Y/s640/IMG20200310144523.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si. Kemudian Terdakwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat untuk di jadikan dana Aspirasi terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam kapasitas sebagai Wakil ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3 milliyar dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan mencari para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat  Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah pemulihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /><br />Selain itu Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Dan saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan;<br /><br />Selain membuat Proposal Para Tim saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening .1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcnCSiyAkyOOS_Bk-4VQKeaVemNLv5vWGKB_i8BLIbdQUvDB_lGstjcTTsJ2XWU3P4rw85tZuQNIab1bf4GTy1qd0_B8EiVXAXP2lAVVUmmdfKRlqecwOU42oFtDl9sse5W5E7Ze9HPk4/s640/IMG20200310144527_1.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Bahwa selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp3 milliyar  sesuai dengan penyampaian terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015 Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiawan Jong ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan diterima langsung oleh Satff dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yakni saksi Mohammad Sapi’i di kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /><br />Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonanana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 dan karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan di pergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi Khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si ke saksi Agus Setiawan Jong dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal permohonan Dana Hibah, selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si; _<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gumbaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya; Bahwa sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos veriflkasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos verifikasi berjumlah 6 (Enam) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Proposal-Proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)<br /><br />Dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para Timya menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke kantor Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah.  Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masing-masing penerima Hibah<br /><br />Dan pada Desember 2016, setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Adapun jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah yang ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah dan 6 (Enam) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan total sebesar Rp371.760.000 (tiga ratus tujuh Puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 6 (enam) Penerima Hibah mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama saksi Agus Setiawan Jong, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Dan selanlutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timya untuk membuat  Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat saksi Agus Setiawan Jong  dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp139.019.461,52 (Seratus tiga puluh semblla juta sembiia belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) berasal dari proposal permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan saksi Agus Setiawan Jong.<br /><br />Perbuatan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</span></div>

News Tipikor Satu Dari Tiga Terdakwa Korupsi Jasmas DPRD Surabaya Divonis Bebas

Darii kiri, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi BERITA KORUPSI .CO – “Lonceng dibunyikan oleh juri, ...

»

Istri Jenderal Divonis Bebas, Ketua Majelis Hakim “Dikalahkan” Dua Hakim Ad Hock

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfWRJRJjlZGZ9Nb8rJGAFYpBXtxD0f5HTNf0NJT5WOVTjDvG4KBJR0JqUdKx1sMPMMuIhxALjgAW80nBYLtaliYDZN7eAIYKVaOjgdQiBx5oWeiQTGE4BF-3QxMg0ofbg8fvvzLykOLMw/s640/3.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa didampingi sang suami pada saat kelaur dari Rutan Kejati Jatim di Jln Raya A. Yani Surabaya</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Untuk yang keduakalinya terjadi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Hisbullah Idris, SH., MH, “dikalahkan” oleh 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock)<span style="font-size: small;"> yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH (menggantikan Hakim anggota Dr. Andriano) saat mengambil Keputusan sidang Perkara Nomor. 133/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby (Kamis, 16 April 2020) yang hasilnya, istri Brigjen (Pur) Polisi M. Mardianto, yakni terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 divonis  BEBAS dalam perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pe</span>merintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggarann (TA) 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 <br /><div style="text-align: justify;"> <br />Sebelumnya atau pertamakalinya, yaitu pada pada Senin, 16 Maret 2020. Dengan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) dalam perkara Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Dalam tuntutan JPU Kejari Trenggalek menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Tatang (DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dan terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen) sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSU-nWa-np2KXCqYuOGwtT5bnQnI-Bpey3mvZJLdEMhkejsQVJjpEdGQ0SSCAVlEni3ZJrL75NgeTwO6SPWi8wKlhEXs9f2zqlPlS1qZZVjt6oUYohljX9cG6LI-udPgjpbRR4zGJBI7E/s640/IMG20200416123852+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Vidio Conference</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH mengatakan, bahwa kasus yang menjerat Bos Koran Harian Surabaya Sore, bukan Tindak Pidana Korupsi, karena Penyertaan Modal Usaha Percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek selaku perusahaan Pemda Kab. Trenggalek adalah menggunakan Undang-Undang PT (Perseoroan Terbatas No 40 Tahun 2007). Dan hasilnya, Ketua Majelis Hakim I Wayam Sosiawan  menjatuhkan hukuman (Vonis) Lepas terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan. Sementara terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek sinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Anehnya lagi dalam sidang kali ini (Kamis, 16 April 2020) adalah, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum mengatakan, perbuatan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dilakukan baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang. Dimana Agus Setiawan Jong sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun lalu dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara. Namun Majelis Hakim justru membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si <br /><br />Vonis bebas terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dibacakan oleh Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menggantikan Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andriano dan juga dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Jaya Atmaja dkk serta Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Dalam putusannya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) megatakan, bahwa Politikus Partai Demokrat ini (terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si) selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU Kejari TanjungPerak, yaitu melanggar pasal 2 ayat  (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH saat membacakan surat putusan dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sudah melakukan penolakan melalui telepon terhadap proposal-proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari pemohon melalui terpidana Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara). <br /><br />Majelis Hakim menerima pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwapun dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa<br /><br />"Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dalam subsidair ; 2 (Dua), Membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut diatas ; 3 (Tiga), Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara dan memulihkan harkat, martabat dan kehormatannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimfG1ju_Rj1ouNUbkCU0rF8HjiBKJRppJL8HqsGGkALYGQhyUKF9V0rsyV-HZHOF5gZrj4sTuCIpIGxmmoD8e9RCuCthrBplq9OIu4l7aQwLrxiz5dIN5PZJD5PlRijfo8Mz-B1eOpsE0/s640/IMG20200310144500.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si langsung mengucapkan terimakasih yang terdengar dilayar monitor, sementara JPU langsung mengatakan Kasasi.<br /><br />Sedangkan atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi, JPU maupun terdakwa melaui Penasehat Hukum, Jaya Atmaja sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />Anehnya, hasil percakapan telepon atau bukti penolakan dari terdakwa terkait proposal-proposal tersebut tidak pernah ditunjukan dalam persidangan. <br /><br />Namun pertanyaannya, mengapa JPU tidak menghadirkan Febriana Kusumawati salah satu pejabat di Bapeko Surabaya ini ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjug Perak?. Andai saja Febriana Kusumawati dihadirkan ke persidangan, “rahasia” dalam kasus Korupsi Jasmas bisa jadi akan terungkap.<br /><br />Seusai persidangan, JPU M. Fadil mengatakan bahwa ada fakta yang merugikan, diciptakan sendiri. Kalau memang ada komunikasi antara Agus Setiawan Jong, Dea dan Ratih, berartikan ada kerja sama. Sekarang ada pertanyaannya begini. <br /><br />“Kalau 50 anggota DPRD besok dapat Jasmas dan mereka memastikan bahwa Jasmas bukan dibawah Dapilnya, maka hukum tidak akan pernah menghukum mereka yang Korupsi, itu prinssipnya,” kata JPU M. Fadil <br /><br />Saat ditanya mengenai Saksi yang tidak dihadirkan, menurut JPU Fadil, bahw kehadiran Febriana Kusumawati tidak perlu. Alasannya, karena pertimbangan sudah cukup dan paling utama adalah keterangan dari terdakwa<br /><br />Ditempat terpisah. Jaya Atmaja selaku Penasehat Hukum terdakwa mengungkapkan, rasa terimakasihnya kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi atau pembelaannya yang menjelaskan adanya penolakan dari terdakwa kepada Bapeko terkait <br /><br />“Kami berterimakasih kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi kami. Tadi sudah sangat jelas, bahwa terdakwa sudah melakukan pencegahan setelah ada oknum yang memasukan proposal itusecara diam-diam, dia (terdakwa)-pun melakukan penolakan dengan menelepon dan protes ke Bapeko. Dan juga memerintahkan kepada Safi’i selakau staf terdakwa untuk menarik proposal dari Bapeko,” ungkap Atmaja di halam Rutan Kejati Jatim saat menjeput terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan<br /><br />Ucapan terimakasih juga terlontar dari Suami terdakwa yaitu M. Mardianto, mantan penyidik di Kepolisian yang juga mantan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sulawesi Selatanm dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal<br /><br />“Sebagai suaminya Ratih, bersyukur yang kebetulan saya mantan penyidik Polri. Saya tau persis bahwa posisi hukum, struktur hukum yang dibangun selama ini. Tapi karena tanda petik (“) kami menghormati dan menghargai,” ucap Brigjen (Pur) Polisi ini sambil mendapingi istrinya menuju rumah keidamannya sesuai bebas dariRutan Kejati Jatim, Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB<br /><br />Nasib baik yang dialami terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si karena doanya dikabulkan Majelis Hakim, tidak demikian yang dialami dua terdakwa lainnya yang juga sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Dini Rijanti dan Saiful Aidi. Sekalipun nasib buruk yang diterima ketiga terdakwa (Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan Saiful Aidi) dari JPU adalah sama-sama dituntut pidana penjara selama 3 tahun.<br /><br />Sebab dalam persidangan dihari yang sama (perkara masing-masing terpisah), terdakwa Dini Rijanti dan Saiful Aidi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi sama-sama dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="586" data-original-width="555" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVTWVpw3suw891bX6n_U3SqxMY0gp0TNryWzj8ie7LQstLKo7OYTYf_mDhQkbAePLYUnNBzAoaVU3yBKSgPLmqq1xDUocKY-NRP_eRKDp55g7XfrTazZJh4LrM7kVbbSdqFOTW1t54jIY/s640/IMG20200310144529_1.jpg" width="606" /></div> <div style="text-align: justify;"> Doa yang tidak terkabulkan, juga dialami oleh 3 terdakwa sebelumnya yang juga sama-sama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Sugito yang divonis 1,8 tahun penjara dari tuntutan 2.6 tahun, dan terdakwa H. Darmawan, SH divonis 2.6 tahun penjara dari 3 tahun tuntutan JPU. Sedangkan Binti Rochmah juga dituntut 3 tahun penjara, namun divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Kasus ini menyeret 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi. Serta 1 swasta yakni Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara).<br /><br />Pertanyannya kemudian, mengapa JPU tidak menyeret 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut-sebut oleh BPK RI sebagai pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam program Jasma Pemkot Surabaya tahun 2016 ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjung Perak?<br /><br />Keempat pejabat Pemkot Suarabaya ini adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Ke- 3 dan 4 adalah Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. <br /><br />Dana Jasmas memang milik ke- 6 anggota DPRD Surabaya yang akan disalurkan ke daerah pilihannya masing-masing. Lalu menurut JPU dalam dakwaanya, bahwa ke 6 anggota DPRD Surabaya ini bekerjsama dengan Agus Setiawan Jong. Walaupun tidak ada bukti apapun yang menyatakan adanya kerja sama antara Agus Setiwan Jomg dengan ke- 6 terdakwa selaku anggota Dewan.<br /><br />Kemudian Agus Setiawan Jong bersama Timnya menghungi ratusan Ketua RT/RW dari beberapa Kecamatan di Kota Surabaya agar membuat Proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk Agus, diantaraya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut <br /><br />Hebatnnya, Jaksapun tak “mampu” menghadirkan Rudi Sinaga/Rudi Marudut yang disebut-sebut aktifis angkatan 98, yang saat ini sebagai Ketua DPC FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) Surabaya<br /><br />Dalam proses ratusan propo-proposal dari ratusan Ketua RT/RW yang dikirimkan ke Dewan dan juga ada yang langsung ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk oleh Agus Setiawan, cairlah puluhan milliaran rupiah dari ABPD Surabaya ke masing-masing rekening Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang ditandatangani oleh Pemkot Surabaya dengan pihak penerima<br /><br />Setelah dana Jasmas masuk ke rekening penerima, uang itupun kemudian ditransferk ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Ketua RT/RW berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah<br /><br />Pertanyaannya. Kewenangan siapa yang meloloskan atau menolak ratusan Proposal-proposal tersebut ? Siapa yang berwenang melakukan Verifikasi terhadap proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya ? Pemkot Sendiri atau masing-masing anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Katakan proposal itu tidak sesuai dengan Dapil (Daerah pemilihan) dari masing-masing terdakwa selaku anggota PPRD Surabaya. Apakah para terdakwa berwenang meloloskan proposal itu atau Pemkot Surabaya ? Kalau ditemukan ada proposal yang tidak sesuai dengan dapil masing-masing terdakwa, mengapa Pemkot Surabaya tidak menolak permohonan proposal tersebut ?.<br /><br />Apakah lolosnya proposal hingga dicairkanya uang APBD Surabaya ke masing-masing penerima menjadi tanggungjawab para terdakwa? <br /><br />Mengapa Kejari Tanjung Perak tidak menghadirkan Wali Kota Surabaya seperti yang dilakukan oleh Kejari Bangkalan sebagai saksi ke Persidangan, untuk dapat menjelaskan dan mengungkap secara terang benderang terkait program dana Jasmas, penandatanganan NPHD hingga pencairan dana APBD ke masing-masing penerima sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 tahun 2016?. (Jen)</div>

News Tipikor Istri Jenderal Divonis Bebas, Ketua Majelis Hakim “Dikalahkan” Dua Hakim Ad Hock

Terdakwa didampingi sang suami pada saat kelaur dari Rutan Kejati Jatim di Jln Raya A. Yani Surabaya BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang ked...

»

Terbukti Terima Suap Rp449 Juta, Dua Perangkat Desa Divonis 1.3 Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h6J2DQ-OP42d4b1DWu0loddQ9VtQFUYUSk2VpTe4ZSSET3t3bXFb60X_e3GHZvn7qj_-0r0W0Qv3BFL9Ujw4P434nVp5ZEZnr9vHzr6ckKqmQfZi15nc2jepnzSzM3Z51H7zMSZnwQc/s640/IMG20200415165957.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang Thn 2014 seluas 53.531 m2 selaku “Pemberi Suap”  Rp449.660.400 akan jadi tersangka?”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo dan Zainul Udin Fairuzi selaku Kaur Pemerintahan Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang  akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar Rp449 juta dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie yang mewakili PT Tirta Investama (PT TI) selaku pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang seluas kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014<br /><br />Karena terbukti bersalah melakukan Korupsi Suap, Keduanyapun (Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi) divonis pidana penjara. Terdakwa Suhardi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulla kurungan. Sedangkan Zainul Udin Fairuzi dihukum 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Keduanya tidak dihukum untuk membayar uang pengganti dari uang suap yang diterima Kedua teerdakwa karena sudah dikembalikan.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi dibacakan oleh Majelis Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana, SH., MH dan dihari salah satu Penasehat Hukum terdakwa Suhardi, yakni Komarudin dan Zaenal Fanani. Semntara Kedua terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Jombang dengan didampingi Penasehat Hukumnya untuk terdakwa Zainul Udin Fairuzi. Sedangkan JPU bmengikuti persidangan dari Kantor Kejari Jombang.<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini sama dengan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Artinya terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi terbukti menerima Suap sebesar Rp449 juta dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie yang mewakili PT Tirta Investama (PT TI) selaku pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang seluas kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYl-HFOCPfBbmer6BqKK5nZ3mhG5R8nc8HXMTrXOB2jV5q01J4ANXWww-DhVhgbzZfbXGGa6M9NX_yj5ykgycUlRVVUMCiEsJUFDkbBTtJhLclPJBJ16LCQP_8QiB-SMIenchj4XI8RWk/s640/IMG20200415170019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br />Dalam pasal 11 berbunyi ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pertanyaannya. Bagaimana proses hukum terhadap pihak si pemberi uang suap ?. Sebab sangat jelas, baik dari tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa terdakwa terbukti menerima suap. Sementara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur ancaman hukuman pidana terhadap si pemberi, yakni dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13<br /><br />Dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br />huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Sedangkan Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling<br />banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Apakah pihak PT Tirta Investama yang memberi uang suap kepada perangkat Desa melalui L Setionegoro Alias Bu Yanie dianggap benar oleh penyidik Kejari Jombang sehinggan tak akan ada proses hukum?. <br /><br />Lalau bagaimana pula dengan perangkat Desa lainnya yang juga ikut menikmati uang suap itu,  yakni Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, <br /><br />Berdasarkan dakwaan JPU maupun fakta persidangan yang terungkap terkait para pihak yang menikmati uang suap itu, diantaranya Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400 (sudah divonis beberapaa tahun lalu dan saat ini sudah bebas), terdakwa Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta.<br /><br />Apakah hanya perbuatan Agus Hadi Cahyono selaku kepala Desa (sudah selesai menjalani hukuman) dan terdakwa Suhardi serta terdakwa Zainul Udin Fairuzi yang dianggap bersalah sehingga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili?<br /><br />Tak heran memang bila Kejari Jombang tak menyeret pihak PT Tirta Investama selaku  memberi uang suap terhadap perangkat Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.<br /><br />Sebab bukan hanya dalam kasus ini saja pihak pemberi suap “terselamatakan”, melainkan beberapa kasus Korupsi suap “Operasi Tangkap Tangan” oleh Apart Penegak Hukum APH) yang tergabung dalam Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2016 tentang Saber Pungli di Jawa Timur, tak satupun yang diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. <br /><br />Tak salah bila masyarakat menuding, bahwa OTT yang dilakukan oleh Aparat Pengak Hukum Khususnya di Jawa Timur ada kepentingan. Sehingga pemberi suap tak ada yang ikut ditangkap apalagi diadili.<br /><br />Berbede jauh denga Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberanntasan Korupsi (KPK) RI. Sebab tak hanya si penerima suap yang ditangkap, melainkan si pemberi suap juga ikut diringkus dan di seret ke Pengadilan Tipikor. Bahkan tak ada yang lolos dari “Palu” Majelis Hakim.<br /><br />Pada hal, Undang-Undang yang dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) sama dengan apa yang dipergunakan oleh KPK, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU mengatakan, pada sekitar bulan September 2014, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie bertemu dengan Agus Hadi Cahyono, Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya By Pass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, atas perkataan Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh Agus Hadi Cahyono<br /><br />Pada saat itu Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5% yakni, agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh Agus Hadi Cahyono<br /><br />Namun Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dan Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilY54gpebgo1z8HI9bDpfcnxzJ9Qjg8atVIcBzA3esoDhftgjz3Ny0k2ZlALOnXOUISL8tO51C9-IQ3Nw3M1yt10KREcgxPxyLQqLsoWVWUpXVBI3ZnQCJ8woEVpgPCsuyVjD1RJj2epQ/s640/IMG20200415165847.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, Zainul Udin Fairuzi meminta kepada Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),<br /><br />Setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana.<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, pada sekitar bulan Januari 2014, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, akan melakukan pembelian tanah milik warga di desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2.<br /><br />Kemuidian saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, datang ke kantor Desa Grobogan, Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono. Lalu saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengatakan akan melaksanakan jual beli dengan warga Desa Grobogan yang rencananya akan dibangun pabrik air minum dalam kemasan.<br /><br />Kemudian pada saat itu ada saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi mengatakan kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro, ”Bu, kalau jadi dibebaskan atau dibeli, jangan lupa sama desa, dikarenakan yang menjembatani adalah Desa atau perangkat desa. Dan biasanya persenan, selanjutnya saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengiyakan perkataan saksi Zainul Udin Fairuzi tersebut.“<br /><br />Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi mengatakan kepada saksi Agus Hadi Cahyono, bahwa dalam proses jual beli tanah dengan PT Tirta Investama tersebut, nanti pihak desa akan mendapatkan uang apabila saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala desa mau menyampaikan kepada saksi Theresia L. Setionegoro<br /><br />Selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang lagi, dan bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, serta dihadiri oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi<br /><br />Pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, “dalam pembelian tanah tersebut jangan lupa dana untuk kas desa, yang intinya saksi Agus Hadi Cahyono meminta prosentase sebesar kurang lebih 2,5% dari total harga pembelian tanah yakni 2,5% X Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp548.692.750 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)”<br /><br />Dimana maksud dari permintaan prosentase sebesar kurang lebih 2,5% oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut,  diketahui oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.<br /><br />Selanjutnya permintaan uang prosentase kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut, nantinya akan dibagi kepada saksi Agus Hadi Cahyono bersama dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan lagi untuk menanyakan kelengkapan dan persyaratan jual beli tanah<br /><br />Dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan "kalau saya tidak mau menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah, bagaimana ? dan apakah pembebasan tanah tersebut tetap dilaksanakan ?”. Yang dijawab oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie ” jangan pak Kades, ini harus ditandatangani oleh oleh pak Kades selaku saksi”. Dan saksi Agus Hadi Cahyono juga mengatakan, ”Kalo jadi saksi yah ada imbalannya”.<br /><br />Saksi Agus Hadi Cahyono lalu meminta imbalan atau uang prosentase kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie selaku wakil dari PT Tirta Investama yakni sebesar 2,5% dari harga pembelian tanah antara PT Tirta Investama dan warga Desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750, yang mana permintaan uang imbalan tersebut tidak ada aturannya yakni pihak pembeli harus menyerahkan prosentase sebesar 2,5% dari harga jual beli tanah di desa.<br /><br />Permintaan sebesar 2,5 % dari harga jual beli tanah di desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750 yang didampaikan oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara saksi Agus Hadi Cahyono dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Dimana kelimanya sepakat jika uang tersebut sudah diterima, maka yang akan membaginya kepada terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi alias udin, saksi Subarkah dan saksi Mashudi adalah saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala Desa Grobogan.<br /><br />Setelah mengetahui jika dari kegiatan jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang tersebut, nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp548.692.750, terdakwa Suhardi pun mulai aktif menjalin komunikasi dengan saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie melalui sarana email atau Blackbery Messenger terkait dengan persyaratana-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli tanah tersebut.<br /><br />Selanjutnya pada sekitar bulan September 2014, saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya Bypass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br />Selanjutnya pada pertemuan tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYl-HFOCPfBbmer6BqKK5nZ3mhG5R8nc8HXMTrXOB2jV5q01J4ANXWww-DhVhgbzZfbXGGa6M9NX_yj5ykgycUlRVVUMCiEsJUFDkbBTtJhLclPJBJ16LCQP_8QiB-SMIenchj4XI8RWk/s640/IMG20200415170019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas perkataan saksi Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan yang pada pokoknya adalah,  saksi Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh saksi Agus Hadi Cahyono tersebut, namun pada saat itu saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta saksi Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5%, yakni agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh saksi Agus Hadi Cahyono.<br /><br />Namun saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), dan saksi Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. Namun sebelumnya saksi Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi Zainul Udin Fairuzi meminta kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan saksi Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan saksi Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),<br /><br />dan setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana.<br /><br />Setelah menerima cek penyerahan uang dari saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie tersebut, kemudian saksi Agus Hadi Cahyono memberitahukan kepada Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi, mengajaknya untuk mencairkan cek tunai tersebut pada keesokan harinya. Dan pencairan cek tunai tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp249.660.400, dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp200 juta, dimana pada saat pencairan tersebut, saksi Agus Hadi Cahyono selalu bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi.<br /><br />Setelah mencairkan cek sebesar Rp449.660 lalu saksi Agus Hadi Cahyono membagi uang tersebut dengan rincian : saksi Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400, Saksi Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Saksi Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, Saksi Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta, Terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukorejo sebesar Rp50 juta. Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa Suhardi adalah lebih kurang sebesar Rp65 juta.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Terima Suap Rp449 Juta, Dua Perangkat Desa Divonis 1.3 Penjara

“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang Thn 2014 seluas 53.531 ...

»