Satu Dari Tiga Terdakwa Korupsi Jasmas DPRD Surabaya Divonis Bebas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="640" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMcrnDvCox_u8_0B43TRF3KT3sThilLn2skOjt1mzFjna_2nUMaj7rVKCMi90eIwh0s19cbpX0A0ts6aPBaUmrj077ksiO84nZ9aCkWlcXTJrznh4cfkaZ3P0hHashsVP2WJ-j-ovNMPQ/s640/Ratih.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Darii kiri, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Lonceng dibunyikan oleh juri, sebagai tanda berakhirnya babak pertandingan tinju”. Demikian pula dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap terdakwa yang diseret oleh Jaksa Penuntut Umum ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili atas dugaan melakukan Korupsi. <br /><br />Seperti kasus perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) tahun 2016 sebesar Rp Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggarann (TA) 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 yang menyeret  6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan 1 pihak swasta<br /><br />Kasus ini tergolong menarik dan juga menggelitik. Sebab dari 7 terdakwa, Kejari Tanjung Perak “membaginya menjadi IV jilid” yaitu I adalah Agus Setiawan Jong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang (sudah divonis pada tahun lalu)<br /><br />Jilid II dengan terdakwa Sugito (divonis 1,8 tahun penjara dari tuntutan 2.6 tahun) dan terdakwa H. Darmawan, SH (divonis 2.6 tahun penjara dari 3 tahun tuntutan JPU). Sedangkan Jilid III terdakwanya adalah Binti Rochmah yang juga anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019. Terdakwa Binti Rochmah juga dituntut 3 tahun penjara, namun divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Dan jilid IV adalah sbagai akhir dengan 3 terdakwa selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan Dini Rijanti serta Saiful Aidi. Ketiga terdakwa ini sama-sama dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 tahun oleh JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Dalam jilid IV inilah, pada Kamis, 16 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis bebas 1 dari 3 terdakwa (masing-masing perkara terpisah) yaitu Dr. Ratih Refnowati, M.Si. sementara terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOTP883Sr4NyjP0xsOuOOmoHauh2C7QjMWKr_ggLbGPuLz2BLQYW5bXAo8ud42Yg3s7POiNgI1FyozeeSm7hmdR9JRkf0FXKq4obJvG7BPMRbAcBBJp6AVs6h5MOslqc913MG_ah4Xe58/s640/4.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Vonis bebas terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si maupun 2 tedakwa lainnya (Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi) dibacakan oleh Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menggantikan Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andriano dan dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Jaya Atmaja dkk serta Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya. Sementara ketiga terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi -  Jawa Timur<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Dalam putusannya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) megatakan, bahwa Politikus Partai Demokrat ini (terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si) selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU Kejari TanjungPerak, yaitu melanggar pasal 2 ayat  (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH saat membacakan surat putusan dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sudah melakukan penolakan melalui telepon terhadap proposal-proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari pemohon melalui terpidana Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara).  </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Majelis Hakim menerima pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwapun dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa</span></div> </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSU-nWa-np2KXCqYuOGwtT5bnQnI-Bpey3mvZJLdEMhkejsQVJjpEdGQ0SSCAVlEni3ZJrL75NgeTwO6SPWi8wKlhEXs9f2zqlPlS1qZZVjt6oUYohljX9cG6LI-udPgjpbRR4zGJBI7E/s640/IMG20200416123852+%25281%2529.jpg" width="640" /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">"Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dalam subsidair ; 2 (Dua), Membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut diatas ; 3 (Tiga), Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara dan memulihkan harkat, martabat dan kehormatannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si langsung mengucapkan terimakasih yang terdengar dilayar monitor, sementara JPU langsung mengatakan Kasasi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br />Sedangkan atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi, JPU maupun terdakwa melaui Penasehat Hukum, Jaya Atmaja sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />Anehnya, hasil percakapan telepon atau bukti penolakan dari terdakwa terkait proposal-proposal tersebut tidak pernah ditunjukan dalam persidangan. <br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menghadirkan Febriana Kusumawati salah satu pejabat di Bapeko Surabaya ini ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjug Perak?. Andai saja Febriana Kusumawati dihadirkan ke persidangan, “rahasia” dalam kasus Korupsi Jasmas bisa jadi akan terungkap.<br /><br />Seusai persidangan, JPU M. Fadil mengatakan bahwa ada fakta yang merugikan, diciptakan sendiri. Kalau memang ada komunikasi antara Agus Setiawan Jong, Dea dan Ratih, berartikan ada kerja sama. Sekarang ada pertanyaannya begini. <br /><br />“Kalau 50 anggota DPRD besok dapat Jasmas dan mereka memastikan bahwa Jasmas bukan dibawah Dapilnya, maka hukum tidak akan pernah menghukum mereka yang Korupsi, itu prinssipnya,” kata JPU M. Fadil <br /><br />Saat ditanya mengenai Saksi yang tidak dihadirkan, menurut JPU Fadil, bahw kehadiran Febriana Kusumawati tidak perlu. Alasannya, karena pertimbangan sudah cukup dan paling utama adalah keterangan dari terdakwa<br /><br />Ditempat terpisah. Jaya Atmaja selaku Penasehat Hukum terdakwa mengungkapkan, rasa terimakasihnya kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi atau pembelaannya yang menjelaskan adanya penolakan dari terdakwa kepada Bapeko terkait </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz83qA3-DiWdcyMp7i8BcoYDIrmc-HNTU3_21cmDArhcxktjb5qn8kCfDjMnSGaPbNrT0mqFhVYCxjSiW86rzntQyfKpyPM_0Um7fgFfl5hLlMGILr7eDfJhSB8YYxIaMV_i3nh_mlvpw/s640/1.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">“Kami berterimakasih kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi kami. Tadi sudah sangat jelas, bahwa terdakwa sudah melakukan pencegahan setelah ada oknum yang memasukan proposal itusecara diam-diam, dia (terdakwa)-pun melakukan penolakan dengan menelepon dan protes ke Bapeko. Dan juga memerintahkan kepada Safi’i selakau staf terdakwa untuk menarik proposal dari Bapeko,” ungkap Atmaja di halam Rutan Kejati Jatim saat menjeput terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan<br /><br />Ucapan terimakasih juga terlontar dari Suami terdakwa yaitu M. Mardianto, mantan penyidik di Kepolisian yang juga mantan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sulawesi Selatanm dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal<br /><br />“Sebagai suaminya Ratih, bersyukur yang kebetulan saya mantan penyidik Polri. Saya tau persis bahwa posisi hukum, struktur hukum yang dibangun selama ini. Tapi karena tanda petik (“) kami menghormati dan menghargai,” ucap Brigjen (Pur) Polisi ini sambil mendapingi istrinya menuju rumah keidamannya sesuai bebas dariRutan Kejati Jatim, Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB<br /><br />Pertanyannya kemudian, mengapa JPU tidak menyeret 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut-sebut oleh BPK RI sebagai pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam program Jasma Pemkot Surabaya tahun 2016 ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjung Perak?<br /><br />Keempat pejabat Pemkot Suarabaya ini adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Ke- 3 dan 4 adalah Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. <br /><br />Dana Jasmas memang milik ke- 6 anggota DPRD Surabaya yang akan disalurkan ke daerah pilihannya masing-masing. Lalu menurut JPU dalam dakwaanya, bahwa ke 6 anggota DPRD Surabaya ini bekerjsama dengan Agus Setiawan Jong. Walaupun tidak ada bukti apapun yang menyatakan adanya kerja sama antara Agus Setiwan Jomg dengan ke- 6 terdakwa selaku anggota Dewan.<br /><br />Kemudian Agus Setiawan Jong bersama Timnya menghungi ratusan Ketua RT/RW dari beberapa Kecamatan di Kota Surabaya agar membuat Proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk Agus, diantaraya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut <br /><br />Hebatnnya, Jaksapun tak “mampu” menghadirkan Rudi Sinaga/Rudi Marudut yang disebut-sebut aktifis angkatan 98, yang saat ini sebagai Ketua DPC FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) Surabaya</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC2WPCQhNwA06fILpZdQ4yQvBs0e9RuyqnePDmq36JRuSYXT9OiAfQa4gaHQCVBkGfKmzOQWtBd9x4Azhyyv0xn6IMzhbCx4JZ0LCdIBc7ZopXX-Rph1y8El0R5aiUGr_WLzDrkwTV00g/s1600/IMG20200416123922.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC2WPCQhNwA06fILpZdQ4yQvBs0e9RuyqnePDmq36JRuSYXT9OiAfQa4gaHQCVBkGfKmzOQWtBd9x4Azhyyv0xn6IMzhbCx4JZ0LCdIBc7ZopXX-Rph1y8El0R5aiUGr_WLzDrkwTV00g/s640/IMG20200416123922.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam proses ratusan propo-proposal dari ratusan Ketua RT/RW yang dikirimkan ke Dewan dan juga ada yang langsung ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk oleh Agus Setiawan, cairlah puluhan milliaran rupiah dari ABPD Surabaya ke masing-masing rekening Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang ditandatangani oleh Pemkot Surabaya dengan pihak penerima<br /><br />Setelah dana Jasmas masuk ke rekening penerima, uang itupun kemudian ditransferk ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Ketua RT/RW berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah<br /><br />Pertanyaannya. Kewenangan siapa yang meloloskan atau menolak ratusan Proposal-proposal tersebut ? Siapa yang berwenang melakukan Verifikasi terhadap proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya ? Pemkot Sendiri atau masing-masing anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Katakan proposal itu tidak sesuai dengan Dapil (Daerah pemilihan) dari masing-masing terdakwa selaku anggota PPRD Surabaya. Apakah para terdakwa berwenang meloloskan proposal itu atau Pemkot Surabaya ? Kalau ditemukan ada proposal yang tidak sesuai dengan dapil masing-masing terdakwa, mengapa Pemkot Surabaya tidak menolak permohonan proposal tersebut ?.<br /><br />Apakah lolosnya proposal hingga dicairkanya uang APBD Surabaya ke masing-masing penerima menjadi tanggungjawab para terdakwa? <br /><br />Mengapa Kejari Tanjung Perak tidak menghadirkan Wali Kota Surabaya seperti yang dilakukan oleh Kejari Bangkalan sebagai saksi ke Persidangan, untuk dapat menjelaskan dan mengungkap secara terang benderang terkait program dana Jasmas, penandatanganan NPHD hingga pencairan dana APBD ke masing-masing penerima sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 tahun 2016?. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si (Dini Rijanti dan Saiful Aidi) dijelaskan, bahwa Ia terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWpVM055QeMK5nd4YYqq0EBYqSskaUbnnO6p8e0bqfvjH9DYhbwOVgBwhbgiJYcm-klubxpce1rmAUpgUCx-H683FKFPHN0HxImXdc1CzFwVjKBZ5ZSXcoqyOpGe7i_-Ms64nemFVSNpw/s640/IMG20200310144500.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) dan Rp139.019.461,52 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Demokrat, dengan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonkromo dan menjabat selaku wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Kepetusan Gubernur JawaTimur Nomor 171.436./588/011/2014 tentang peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masa jabatan 2014 – 2019 tanggal 12 September 2014.<br /><br />Pada tahun 2015 saksi Agus Setiawan Jong datang ke Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya untuk menemui Anggota DPRD Kota Surabaya atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan tujuan untuk menawarkan diri kepada terdakwa sebagai pihak yang akan melakukan pengelolaan terhadap dana hibah yang akan dimohonkan oleh embaga kemasyarakatan dalam hal ini TR/RW dah LKMK<br /><br />Atas penawaran dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah tersebut kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Penanggungjawaban dengan catatan, saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa Terop, Kursi, Meja, lampu, Soundistem, Gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan di mohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak saksi Agus Setiawan Jong yang selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong juga menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnQSJKH7MAur9T-LzaDbi6J4KFk3sjbJ8Qgn5wv5JG7QELqbTsVa2F6q1kE5s1rxO4BolCUlvyalEsPxG6zPgjx0rGfmKQt9z4ka_96JmGw7iMrmQbS_gapmVCmnHX-6kg_5HiS5veU7Y/s640/IMG20200310144523.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si. Kemudian Terdakwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat untuk di jadikan dana Aspirasi terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam kapasitas sebagai Wakil ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3 milliyar dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan mencari para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat  Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah pemulihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /><br />Selain itu Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Dan saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan;<br /><br />Selain membuat Proposal Para Tim saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening .1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcnCSiyAkyOOS_Bk-4VQKeaVemNLv5vWGKB_i8BLIbdQUvDB_lGstjcTTsJ2XWU3P4rw85tZuQNIab1bf4GTy1qd0_B8EiVXAXP2lAVVUmmdfKRlqecwOU42oFtDl9sse5W5E7Ze9HPk4/s640/IMG20200310144527_1.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Bahwa selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp3 milliyar  sesuai dengan penyampaian terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015 Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiawan Jong ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan diterima langsung oleh Satff dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yakni saksi Mohammad Sapi’i di kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /><br />Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonanana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 dan karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan di pergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi Khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si ke saksi Agus Setiawan Jong dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal permohonan Dana Hibah, selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si; _<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gumbaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya; Bahwa sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos veriflkasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos verifikasi berjumlah 6 (Enam) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Proposal-Proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)<br /><br />Dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para Timya menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke kantor Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah.  Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masing-masing penerima Hibah<br /><br />Dan pada Desember 2016, setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Adapun jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah yang ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah dan 6 (Enam) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan total sebesar Rp371.760.000 (tiga ratus tujuh Puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 6 (enam) Penerima Hibah mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama saksi Agus Setiawan Jong, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Dan selanlutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timya untuk membuat  Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat saksi Agus Setiawan Jong  dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp139.019.461,52 (Seratus tiga puluh semblla juta sembiia belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) berasal dari proposal permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan saksi Agus Setiawan Jong.<br /><br />Perbuatan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</span></div>

News Tipikor Satu Dari Tiga Terdakwa Korupsi Jasmas DPRD Surabaya Divonis Bebas

Darii kiri, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi BERITA KORUPSI .CO – “Lonceng dibunyikan oleh juri, ...

»

Istri Jenderal Divonis Bebas, Ketua Majelis Hakim “Dikalahkan” Dua Hakim Ad Hock

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfWRJRJjlZGZ9Nb8rJGAFYpBXtxD0f5HTNf0NJT5WOVTjDvG4KBJR0JqUdKx1sMPMMuIhxALjgAW80nBYLtaliYDZN7eAIYKVaOjgdQiBx5oWeiQTGE4BF-3QxMg0ofbg8fvvzLykOLMw/s640/3.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa didampingi sang suami pada saat kelaur dari Rutan Kejati Jatim di Jln Raya A. Yani Surabaya</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Untuk yang keduakalinya terjadi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Hisbullah Idris, SH., MH, “dikalahkan” oleh 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hock)<span style="font-size: small;"> yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH (menggantikan Hakim anggota Dr. Andriano) saat mengambil Keputusan sidang Perkara Nomor. 133/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby (Kamis, 16 April 2020) yang hasilnya, istri Brigjen (Pur) Polisi M. Mardianto, yakni terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 divonis  BEBAS dalam perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pe</span>merintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggarann (TA) 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 <br /><div style="text-align: justify;"> <br />Sebelumnya atau pertamakalinya, yaitu pada pada Senin, 16 Maret 2020. Dengan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) dalam perkara Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Dalam tuntutan JPU Kejari Trenggalek menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Tatang (DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dan terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen) sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSU-nWa-np2KXCqYuOGwtT5bnQnI-Bpey3mvZJLdEMhkejsQVJjpEdGQ0SSCAVlEni3ZJrL75NgeTwO6SPWi8wKlhEXs9f2zqlPlS1qZZVjt6oUYohljX9cG6LI-udPgjpbRR4zGJBI7E/s640/IMG20200416123852+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Vidio Conference</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH mengatakan, bahwa kasus yang menjerat Bos Koran Harian Surabaya Sore, bukan Tindak Pidana Korupsi, karena Penyertaan Modal Usaha Percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek selaku perusahaan Pemda Kab. Trenggalek adalah menggunakan Undang-Undang PT (Perseoroan Terbatas No 40 Tahun 2007). Dan hasilnya, Ketua Majelis Hakim I Wayam Sosiawan  menjatuhkan hukuman (Vonis) Lepas terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan. Sementara terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek sinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Anehnya lagi dalam sidang kali ini (Kamis, 16 April 2020) adalah, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum mengatakan, perbuatan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dilakukan baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang. Dimana Agus Setiawan Jong sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun lalu dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara. Namun Majelis Hakim justru membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si <br /><br />Vonis bebas terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dibacakan oleh Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menggantikan Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andriano dan juga dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Jaya Atmaja dkk serta Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Dalam putusannya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) megatakan, bahwa Politikus Partai Demokrat ini (terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si) selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU Kejari TanjungPerak, yaitu melanggar pasal 2 ayat  (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH saat membacakan surat putusan dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sudah melakukan penolakan melalui telepon terhadap proposal-proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari pemohon melalui terpidana Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara). <br /><br />Majelis Hakim menerima pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwapun dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa<br /><br />"Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dalam subsidair ; 2 (Dua), Membebaskan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut diatas ; 3 (Tiga), Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara dan memulihkan harkat, martabat dan kehormatannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimfG1ju_Rj1ouNUbkCU0rF8HjiBKJRppJL8HqsGGkALYGQhyUKF9V0rsyV-HZHOF5gZrj4sTuCIpIGxmmoD8e9RCuCthrBplq9OIu4l7aQwLrxiz5dIN5PZJD5PlRijfo8Mz-B1eOpsE0/s640/IMG20200310144500.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si langsung mengucapkan terimakasih yang terdengar dilayar monitor, sementara JPU langsung mengatakan Kasasi.<br /><br />Sedangkan atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi, JPU maupun terdakwa melaui Penasehat Hukum, Jaya Atmaja sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />Anehnya, hasil percakapan telepon atau bukti penolakan dari terdakwa terkait proposal-proposal tersebut tidak pernah ditunjukan dalam persidangan. <br /><br />Namun pertanyaannya, mengapa JPU tidak menghadirkan Febriana Kusumawati salah satu pejabat di Bapeko Surabaya ini ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjug Perak?. Andai saja Febriana Kusumawati dihadirkan ke persidangan, “rahasia” dalam kasus Korupsi Jasmas bisa jadi akan terungkap.<br /><br />Seusai persidangan, JPU M. Fadil mengatakan bahwa ada fakta yang merugikan, diciptakan sendiri. Kalau memang ada komunikasi antara Agus Setiawan Jong, Dea dan Ratih, berartikan ada kerja sama. Sekarang ada pertanyaannya begini. <br /><br />“Kalau 50 anggota DPRD besok dapat Jasmas dan mereka memastikan bahwa Jasmas bukan dibawah Dapilnya, maka hukum tidak akan pernah menghukum mereka yang Korupsi, itu prinssipnya,” kata JPU M. Fadil <br /><br />Saat ditanya mengenai Saksi yang tidak dihadirkan, menurut JPU Fadil, bahw kehadiran Febriana Kusumawati tidak perlu. Alasannya, karena pertimbangan sudah cukup dan paling utama adalah keterangan dari terdakwa<br /><br />Ditempat terpisah. Jaya Atmaja selaku Penasehat Hukum terdakwa mengungkapkan, rasa terimakasihnya kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi atau pembelaannya yang menjelaskan adanya penolakan dari terdakwa kepada Bapeko terkait <br /><br />“Kami berterimakasih kepada Majelis Hakim karena menerima Pledoi kami. Tadi sudah sangat jelas, bahwa terdakwa sudah melakukan pencegahan setelah ada oknum yang memasukan proposal itusecara diam-diam, dia (terdakwa)-pun melakukan penolakan dengan menelepon dan protes ke Bapeko. Dan juga memerintahkan kepada Safi’i selakau staf terdakwa untuk menarik proposal dari Bapeko,” ungkap Atmaja di halam Rutan Kejati Jatim saat menjeput terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan<br /><br />Ucapan terimakasih juga terlontar dari Suami terdakwa yaitu M. Mardianto, mantan penyidik di Kepolisian yang juga mantan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sulawesi Selatanm dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal<br /><br />“Sebagai suaminya Ratih, bersyukur yang kebetulan saya mantan penyidik Polri. Saya tau persis bahwa posisi hukum, struktur hukum yang dibangun selama ini. Tapi karena tanda petik (“) kami menghormati dan menghargai,” ucap Brigjen (Pur) Polisi ini sambil mendapingi istrinya menuju rumah keidamannya sesuai bebas dariRutan Kejati Jatim, Kamis, 16 April 2020 sekira pukul 16.45 WIB<br /><br />Nasib baik yang dialami terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si karena doanya dikabulkan Majelis Hakim, tidak demikian yang dialami dua terdakwa lainnya yang juga sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Dini Rijanti dan Saiful Aidi. Sekalipun nasib buruk yang diterima ketiga terdakwa (Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan Saiful Aidi) dari JPU adalah sama-sama dituntut pidana penjara selama 3 tahun.<br /><br />Sebab dalam persidangan dihari yang sama (perkara masing-masing terpisah), terdakwa Dini Rijanti dan Saiful Aidi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi sama-sama dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="586" data-original-width="555" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVTWVpw3suw891bX6n_U3SqxMY0gp0TNryWzj8ie7LQstLKo7OYTYf_mDhQkbAePLYUnNBzAoaVU3yBKSgPLmqq1xDUocKY-NRP_eRKDp55g7XfrTazZJh4LrM7kVbbSdqFOTW1t54jIY/s640/IMG20200310144529_1.jpg" width="606" /></div> <div style="text-align: justify;"> Doa yang tidak terkabulkan, juga dialami oleh 3 terdakwa sebelumnya yang juga sama-sama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Sugito yang divonis 1,8 tahun penjara dari tuntutan 2.6 tahun, dan terdakwa H. Darmawan, SH divonis 2.6 tahun penjara dari 3 tahun tuntutan JPU. Sedangkan Binti Rochmah juga dituntut 3 tahun penjara, namun divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Kasus ini menyeret 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, yaitu Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Ratih Refnowati, Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi. Serta 1 swasta yakni Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara).<br /><br />Pertanyannya kemudian, mengapa JPU tidak menyeret 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut-sebut oleh BPK RI sebagai pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam program Jasma Pemkot Surabaya tahun 2016 ? Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Tanjung Perak?<br /><br />Keempat pejabat Pemkot Suarabaya ini adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Ke- 3 dan 4 adalah Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, perbuatan ke 4 pejabat Pemkot Surabaya ini dianggap “benar” oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Surabaya sehingga tidak ada proses hukum yang dilakukan. <br /><br />Dana Jasmas memang milik ke- 6 anggota DPRD Surabaya yang akan disalurkan ke daerah pilihannya masing-masing. Lalu menurut JPU dalam dakwaanya, bahwa ke 6 anggota DPRD Surabaya ini bekerjsama dengan Agus Setiawan Jong. Walaupun tidak ada bukti apapun yang menyatakan adanya kerja sama antara Agus Setiwan Jomg dengan ke- 6 terdakwa selaku anggota Dewan.<br /><br />Kemudian Agus Setiawan Jong bersama Timnya menghungi ratusan Ketua RT/RW dari beberapa Kecamatan di Kota Surabaya agar membuat Proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk Agus, diantaraya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut <br /><br />Hebatnnya, Jaksapun tak “mampu” menghadirkan Rudi Sinaga/Rudi Marudut yang disebut-sebut aktifis angkatan 98, yang saat ini sebagai Ketua DPC FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) Surabaya<br /><br />Dalam proses ratusan propo-proposal dari ratusan Ketua RT/RW yang dikirimkan ke Dewan dan juga ada yang langsung ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk oleh Agus Setiawan, cairlah puluhan milliaran rupiah dari ABPD Surabaya ke masing-masing rekening Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang ditandatangani oleh Pemkot Surabaya dengan pihak penerima<br /><br />Setelah dana Jasmas masuk ke rekening penerima, uang itupun kemudian ditransferk ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Ketua RT/RW berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah<br /><br />Pertanyaannya. Kewenangan siapa yang meloloskan atau menolak ratusan Proposal-proposal tersebut ? Siapa yang berwenang melakukan Verifikasi terhadap proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya ? Pemkot Sendiri atau masing-masing anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Katakan proposal itu tidak sesuai dengan Dapil (Daerah pemilihan) dari masing-masing terdakwa selaku anggota PPRD Surabaya. Apakah para terdakwa berwenang meloloskan proposal itu atau Pemkot Surabaya ? Kalau ditemukan ada proposal yang tidak sesuai dengan dapil masing-masing terdakwa, mengapa Pemkot Surabaya tidak menolak permohonan proposal tersebut ?.<br /><br />Apakah lolosnya proposal hingga dicairkanya uang APBD Surabaya ke masing-masing penerima menjadi tanggungjawab para terdakwa? <br /><br />Mengapa Kejari Tanjung Perak tidak menghadirkan Wali Kota Surabaya seperti yang dilakukan oleh Kejari Bangkalan sebagai saksi ke Persidangan, untuk dapat menjelaskan dan mengungkap secara terang benderang terkait program dana Jasmas, penandatanganan NPHD hingga pencairan dana APBD ke masing-masing penerima sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 25 tahun 2016?. (Jen)</div>

News Tipikor Istri Jenderal Divonis Bebas, Ketua Majelis Hakim “Dikalahkan” Dua Hakim Ad Hock

Terdakwa didampingi sang suami pada saat kelaur dari Rutan Kejati Jatim di Jln Raya A. Yani Surabaya BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang ked...

»

Terbukti Terima Suap Rp449 Juta, Dua Perangkat Desa Divonis 1.3 Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h6J2DQ-OP42d4b1DWu0loddQ9VtQFUYUSk2VpTe4ZSSET3t3bXFb60X_e3GHZvn7qj_-0r0W0Qv3BFL9Ujw4P434nVp5ZEZnr9vHzr6ckKqmQfZi15nc2jepnzSzM3Z51H7zMSZnwQc/s640/IMG20200415165957.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang Thn 2014 seluas 53.531 m2 selaku “Pemberi Suap”  Rp449.660.400 akan jadi tersangka?”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo dan Zainul Udin Fairuzi selaku Kaur Pemerintahan Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang  akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar Rp449 juta dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie yang mewakili PT Tirta Investama (PT TI) selaku pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang seluas kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014<br /><br />Karena terbukti bersalah melakukan Korupsi Suap, Keduanyapun (Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi) divonis pidana penjara. Terdakwa Suhardi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulla kurungan. Sedangkan Zainul Udin Fairuzi dihukum 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Keduanya tidak dihukum untuk membayar uang pengganti dari uang suap yang diterima Kedua teerdakwa karena sudah dikembalikan.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi dibacakan oleh Majelis Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana, SH., MH dan dihari salah satu Penasehat Hukum terdakwa Suhardi, yakni Komarudin dan Zaenal Fanani. Semntara Kedua terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Jombang dengan didampingi Penasehat Hukumnya untuk terdakwa Zainul Udin Fairuzi. Sedangkan JPU bmengikuti persidangan dari Kantor Kejari Jombang.<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini sama dengan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Artinya terdakwa Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi terbukti menerima Suap sebesar Rp449 juta dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie yang mewakili PT Tirta Investama (PT TI) selaku pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang seluas kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYl-HFOCPfBbmer6BqKK5nZ3mhG5R8nc8HXMTrXOB2jV5q01J4ANXWww-DhVhgbzZfbXGGa6M9NX_yj5ykgycUlRVVUMCiEsJUFDkbBTtJhLclPJBJ16LCQP_8QiB-SMIenchj4XI8RWk/s640/IMG20200415170019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br />Dalam pasal 11 berbunyi ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pertanyaannya. Bagaimana proses hukum terhadap pihak si pemberi uang suap ?. Sebab sangat jelas, baik dari tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa terdakwa terbukti menerima suap. Sementara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur ancaman hukuman pidana terhadap si pemberi, yakni dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13<br /><br />Dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br />huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Sedangkan Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling<br />banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Apakah pihak PT Tirta Investama yang memberi uang suap kepada perangkat Desa melalui L Setionegoro Alias Bu Yanie dianggap benar oleh penyidik Kejari Jombang sehinggan tak akan ada proses hukum?. <br /><br />Lalau bagaimana pula dengan perangkat Desa lainnya yang juga ikut menikmati uang suap itu,  yakni Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, <br /><br />Berdasarkan dakwaan JPU maupun fakta persidangan yang terungkap terkait para pihak yang menikmati uang suap itu, diantaranya Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400 (sudah divonis beberapaa tahun lalu dan saat ini sudah bebas), terdakwa Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta.<br /><br />Apakah hanya perbuatan Agus Hadi Cahyono selaku kepala Desa (sudah selesai menjalani hukuman) dan terdakwa Suhardi serta terdakwa Zainul Udin Fairuzi yang dianggap bersalah sehingga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili?<br /><br />Tak heran memang bila Kejari Jombang tak menyeret pihak PT Tirta Investama selaku  memberi uang suap terhadap perangkat Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.<br /><br />Sebab bukan hanya dalam kasus ini saja pihak pemberi suap “terselamatakan”, melainkan beberapa kasus Korupsi suap “Operasi Tangkap Tangan” oleh Apart Penegak Hukum APH) yang tergabung dalam Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2016 tentang Saber Pungli di Jawa Timur, tak satupun yang diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. <br /><br />Tak salah bila masyarakat menuding, bahwa OTT yang dilakukan oleh Aparat Pengak Hukum Khususnya di Jawa Timur ada kepentingan. Sehingga pemberi suap tak ada yang ikut ditangkap apalagi diadili.<br /><br />Berbede jauh denga Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberanntasan Korupsi (KPK) RI. Sebab tak hanya si penerima suap yang ditangkap, melainkan si pemberi suap juga ikut diringkus dan di seret ke Pengadilan Tipikor. Bahkan tak ada yang lolos dari “Palu” Majelis Hakim.<br /><br />Pada hal, Undang-Undang yang dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) sama dengan apa yang dipergunakan oleh KPK, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU mengatakan, pada sekitar bulan September 2014, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie bertemu dengan Agus Hadi Cahyono, Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya By Pass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, atas perkataan Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh Agus Hadi Cahyono<br /><br />Pada saat itu Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5% yakni, agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh Agus Hadi Cahyono<br /><br />Namun Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dan Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilY54gpebgo1z8HI9bDpfcnxzJ9Qjg8atVIcBzA3esoDhftgjz3Ny0k2ZlALOnXOUISL8tO51C9-IQ3Nw3M1yt10KREcgxPxyLQqLsoWVWUpXVBI3ZnQCJ8woEVpgPCsuyVjD1RJj2epQ/s640/IMG20200415165847.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, Zainul Udin Fairuzi meminta kepada Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),<br /><br />Setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana.<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, pada sekitar bulan Januari 2014, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, akan melakukan pembelian tanah milik warga di desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2.<br /><br />Kemuidian saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, datang ke kantor Desa Grobogan, Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono. Lalu saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengatakan akan melaksanakan jual beli dengan warga Desa Grobogan yang rencananya akan dibangun pabrik air minum dalam kemasan.<br /><br />Kemudian pada saat itu ada saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi mengatakan kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro, ”Bu, kalau jadi dibebaskan atau dibeli, jangan lupa sama desa, dikarenakan yang menjembatani adalah Desa atau perangkat desa. Dan biasanya persenan, selanjutnya saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengiyakan perkataan saksi Zainul Udin Fairuzi tersebut.“<br /><br />Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi mengatakan kepada saksi Agus Hadi Cahyono, bahwa dalam proses jual beli tanah dengan PT Tirta Investama tersebut, nanti pihak desa akan mendapatkan uang apabila saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala desa mau menyampaikan kepada saksi Theresia L. Setionegoro<br /><br />Selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang lagi, dan bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, serta dihadiri oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi<br /><br />Pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, “dalam pembelian tanah tersebut jangan lupa dana untuk kas desa, yang intinya saksi Agus Hadi Cahyono meminta prosentase sebesar kurang lebih 2,5% dari total harga pembelian tanah yakni 2,5% X Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp548.692.750 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)”<br /><br />Dimana maksud dari permintaan prosentase sebesar kurang lebih 2,5% oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut,  diketahui oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.<br /><br />Selanjutnya permintaan uang prosentase kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut, nantinya akan dibagi kepada saksi Agus Hadi Cahyono bersama dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan lagi untuk menanyakan kelengkapan dan persyaratan jual beli tanah<br /><br />Dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan "kalau saya tidak mau menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah, bagaimana ? dan apakah pembebasan tanah tersebut tetap dilaksanakan ?”. Yang dijawab oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie ” jangan pak Kades, ini harus ditandatangani oleh oleh pak Kades selaku saksi”. Dan saksi Agus Hadi Cahyono juga mengatakan, ”Kalo jadi saksi yah ada imbalannya”.<br /><br />Saksi Agus Hadi Cahyono lalu meminta imbalan atau uang prosentase kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie selaku wakil dari PT Tirta Investama yakni sebesar 2,5% dari harga pembelian tanah antara PT Tirta Investama dan warga Desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750, yang mana permintaan uang imbalan tersebut tidak ada aturannya yakni pihak pembeli harus menyerahkan prosentase sebesar 2,5% dari harga jual beli tanah di desa.<br /><br />Permintaan sebesar 2,5 % dari harga jual beli tanah di desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750 yang didampaikan oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara saksi Agus Hadi Cahyono dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Dimana kelimanya sepakat jika uang tersebut sudah diterima, maka yang akan membaginya kepada terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi alias udin, saksi Subarkah dan saksi Mashudi adalah saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala Desa Grobogan.<br /><br />Setelah mengetahui jika dari kegiatan jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang tersebut, nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp548.692.750, terdakwa Suhardi pun mulai aktif menjalin komunikasi dengan saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie melalui sarana email atau Blackbery Messenger terkait dengan persyaratana-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli tanah tersebut.<br /><br />Selanjutnya pada sekitar bulan September 2014, saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya Bypass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br />Selanjutnya pada pertemuan tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYl-HFOCPfBbmer6BqKK5nZ3mhG5R8nc8HXMTrXOB2jV5q01J4ANXWww-DhVhgbzZfbXGGa6M9NX_yj5ykgycUlRVVUMCiEsJUFDkbBTtJhLclPJBJ16LCQP_8QiB-SMIenchj4XI8RWk/s640/IMG20200415170019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas perkataan saksi Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan yang pada pokoknya adalah,  saksi Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh saksi Agus Hadi Cahyono tersebut, namun pada saat itu saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta saksi Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5%, yakni agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh saksi Agus Hadi Cahyono.<br /><br />Namun saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), dan saksi Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. Namun sebelumnya saksi Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi Zainul Udin Fairuzi meminta kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan saksi Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan saksi Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),<br /><br />dan setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana.<br /><br />Setelah menerima cek penyerahan uang dari saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie tersebut, kemudian saksi Agus Hadi Cahyono memberitahukan kepada Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi, mengajaknya untuk mencairkan cek tunai tersebut pada keesokan harinya. Dan pencairan cek tunai tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp249.660.400, dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp200 juta, dimana pada saat pencairan tersebut, saksi Agus Hadi Cahyono selalu bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi.<br /><br />Setelah mencairkan cek sebesar Rp449.660 lalu saksi Agus Hadi Cahyono membagi uang tersebut dengan rincian : saksi Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400, Saksi Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Saksi Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, Saksi Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta, Terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukorejo sebesar Rp50 juta. Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa Suhardi adalah lebih kurang sebesar Rp65 juta.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Terima Suap Rp449 Juta, Dua Perangkat Desa Divonis 1.3 Penjara

“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang Thn 2014 seluas 53.531 ...

»

Rp190 Juta Setiap Tahun Mengalir ke Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3Qa1sysPJWJH4Suul1QJoYJMXtOwb0KgUebGY6iUnbBJJYA0Vg9YqcalWw1v1425t0k9rep2tIlYmaJy51QCtuq4D8TjPvoJw1pHUVxkOocZlj8A2sGexIL4EOTUQzBdS0rykNaOeb3Q/s640/8.jpeg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpYQ4m9euTvkiGMmuAnrKdnVmbHS2OEPe-fZ5h7k0ttF43GkGTEIkDojXzGrBo3CbxtwFyeaVjnc3WZg1OzlJrL8LMawezAdCwsCQay46DwvgORdyQ63r0ynO1tqvy2hdn7nDLop8PmqY/s640/IMG20200414125750.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kasus Korupsi suap pengesahan APBD Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 ternyata tidak hanya diterima oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP) RI menyeretnya ke persidangan pada pekan lalu (Selasa, 31 Maret 2020).<br /> <br /> Selain ke terdakwa Supriyono, ternyata Imam Kambali selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung juga menerima uang sebesar Rp190 juta setiap tahun yang disebut sebagai mahar pembahasan APBD KAB Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. Imam Kambali ditunjuk oleh terdakwa Supriyono selaku Koordinator <br /> <br /> Sedangkan uang yang mengalir ke terdakwa si Supriyono yang disebut sebagai uang ketok palu pembahasan APBD Tulungagung pada tahun 2014 sebesar Rp500 juta, sedangkan untuk pembahasan APBD Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Satu milliar rupiah, dan tahun 2018 baru diserahkan lima ratus juta rupiah dari total Satu milliar rupaih melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung, Budi Fatahillah Mansyur. Kekuarangan 500 juta rupiah tak jadi diterima si Supri karena KPK keburu meringkus si Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung pada Juni 2018.<br /> <br /> Uang yang mengalir ke kantong si Supri (terdakwa Supriyono) dan ke kantong si Imam Kambali adalah dari Kepala BPPKAD Hendrik Setiawan melalui Yamani selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Perencanaan BPPKAD. Sedangkan uang itu diterima Yamani dari Kepala Dinas PUPR melalui Kabid (Kepala Bidang) Dinas PUPR, yakni Sukarji</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1283" data-original-width="1600" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoyeKE9woeahceXkb-QkgWBIJVrs1U5DHFGJkc686sKyngXDQhelewHn0GYZLQD-oHBE50gav7ta3zZtGKXNqhigmPhnOYVXZgxF8lweJpeBtQHofO2CziODFaefvJ9FfQwYtfxE2DSVE/s640/IMG20200414130522.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemberian uang oleh BPPKAD ke Ketua atas persetujuan atau perintah dari Syahri Mulyo selaku Bupati. Karena sebelumnya ada permintaan dari Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono ke Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Uang yang diterima Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung ini adalah sebagai uang “preman” untuk setiap pembahasan APBD Kab. Tulungagung agar berjalan lancar.<br /> <br /> Kepala Dinas PUPR melalui Kabid Dinas PUPR Sukarji menyerahkan uang ke Kepala BPPKAD melalui Kasubag BPPKAD Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp4.5 milliar, tahun 2015 sejumlah Rp3.5 milliar, tahun 2016 senilai Rp3.8 milliar, tahun 2017 sebanyak Rp5.5 milliar dan tahun 2018 sebesar Rp3.5 milliar.<br /> <br /> Uang yang diterima Dinas PUPPR adalah dari rekanan (kontraktor) sebagi fee proyek APBD Kabupaten Tulungungagung sejak 2014- 2018 sebesar 10 persen yang dibayar di depan dan 5 persen dibayar diakhir setelah dipotong pajak<br /> <br /> Selain ke terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Hendrik juga menyerahkan uang ke anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Tulungangung yang berjumlah 21 orang,  masing-masing sebesar lima juta rupiah setiap tahun<br /> <br /> Andai saja KPK tidak meringkus Syahri Mulyo pada Juni 2018, “bisnis” APBD Kabupaten Tulungagung antara Syahri Mulyo dan Suriyono akan tetap berlangsung. Sebab Syahri Mulyo kembali terpilih sebagai Bupati, sedangkan si Supri juga terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungung dari Fraksi PDIP untuk periode 2019 – 2024 dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyRkMyiZ19qDA9Gm2-MCIeMFKpCfYBk8u0ovtaGIsPo_omIcV5aGARgWdn74IPpnEGEPGkYmtc2rDml2qZHesmy_C9hgkzuNlYGsMkls8pAPEVmUZKjawlpSiqpKfXMHPloBJ6wlBiLUo/s640/IMG20200414125715.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini terungkap dalam persidangan pada Selasa, 14 April 2020 dalam agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK melalui sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana dan Sangadi dan dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta, dimana ke-5 saksi berada 2 tempat, yaitu 3 orang saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung dan 2 orang saksi yang berstatus terpidana berada di Lapas Sidoarjo. Sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan (Rumaha Tahanan Negara) Polda Jatim<br /> <br /> Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Hendrik Setiawan menjelaskan, bahwaa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo<br /> <br /> “Pertemuan di Hotel Afana Malang dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3X setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik<br /> <br /> Apa yang disampaikan oleh Hendrik, juga dibenarkan oleh Yamani. Yamani menjelaskan bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji. Dan Sukarji selaku Kabid Dinas PU juga membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasalah dari fee proyek APBD Kab. Tulungagung<br /> <br /> “Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 10 persen yang dibayar didepan dan 5 persen di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiotqtyfvhhhxvrQIEmWfnHs59y7qIoiPW1Mio0pkc9sQ6eP8G2if1qarW_nFKBfqqlBRf2muAh2rdv-2OQ61AqRfK6cXV90Yqnv1pXpZwwgEKzvONKFO4eojrRBGyAU3vw9SNZnHUeseo/s640/IMG20200414125729.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Sutrisno membeberkan adanya permintaan proyek-proyek oleh terdakwa Sutrisno selaku Ketua DPRD dan Suhermanto selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulungagung serta Komisi D. Supriyono dan Suhermanto adalah saudara kandung, yang selama ini dikabarkan sebagai orang”kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tlungagung.<br /> <br /> Sedangkan Syahri Mulyo mengatakan, kalau terdakwa selalu menekan pihak eksekutif setiap pembahasan APBD. Bila permintaannya tidak dikabulkan, maka pihak Dewan akan menggunakan haknya. <br /> <br /> Permintaan proyek-proyek APBD oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD kab. Tulungagung kepada Dinas PU Kab. Tulungagung bernilai puluhan milliaran, dan prorek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa rekanan, diantaranya Ari Kusumawati selaku Ketua Asosiasi Konstruksi Kab. Tulungagung, Titin dan Dian.<br /> <br /> Hal ini kebali diungkapkan Sutrsino kepada beritakorupsi.co, yang sebelumnya juga sudah dibeberkannya pada persidangan saat dirinya diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahn lalu.<br /> <br /> Pada persidangan saat Ari Kusumawati dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sutrsinoo terungkap, bahwa ada kewajiban yang belum dibayar oleh Ari Kusumawati ke Dinas PU. Alasan Ari Kusumawati saat itu, bahwa Sutrsino dan Suhermanto meminta sejumlah dana. Namun menurut Ari Kusumawati saat itu adalah hanya alasan agar tidak membayar fee proyek ke Dinas. Sebab, jika menyebutkan kedua orang “kuat dan berpengaruh” itu, tak mungkin akan ditagih oleh Dinas PU. Sedangkan antara Ari Kusumawati dan terdakwa Sutrisno serta Suhermaanto adalah hbungan dekat</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU1RHbekQbXKPQzN7GAZQtYnDGf9jDalm8z9umoxR1F9Jvbp7wQ40vdXjNUOUwreoRVi9Hhyphenhyphenc71cVS_Df3A3NsfHkzNidY218FkNrNmY4RFqFdZ-rB1b648Da4LwH7m400BAMhIijFv5o/s640/IMG20200414125910.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2014, Ari Kusumawati mengerjakan 10 peket pekerjaan yang diberikan oleh Dinas PU atas perimintaan Supriyono dan Suhermanto dengan nilai sebesar Rp15.114.395.000 . Tahun 2015, permintaan 15 paket pekerjaan kembali diminta terdakwa dan dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan total Rp11.553.850.000. Tahun 2016, 8 paket perjaan yang dikerjakan oleh Ari Kusumawati sebesar Rp13.472.070.000. Tahun 2017, sebanyak 11 paket pekerjaan juga dikerjakan oleh Ari Kusumawati dengan nilai Rp10.536.729.000. Dan tahun ahun 2018, Ari Kusumawati kembali mengerjakan 8 paket pekerjaan  dengan nilai sebesar Rp8.678.348.000<br /> <br /> Sedangankan Titin mendaapatkan 6 paket pekerjaan dari terdakwa melalui Dinas PU senilai Rp1.161.480.000.  Tahun 2016, Titin dan Dian mendapa6 paket pekerjaan seniali Rp2.901.470.000. Dan tahun 2017, 13 paket pekerjaan kembali dikerjakan oleh Titin dan Dian yang diberikan Dinas PU atas permintaan terdakwa Supriyono dan Suhermanto senilai Rp2.850.788.000. Dan tahun 2018, Dinas PU memberikan permintaan terdakwa Supriyno dan Suhermanto berupa paket pekerjaan melaalui Titin dan Dian dengan nilai Rp1.323.469.000<br /> <br /> Sedangkan pemberian uang oleh Dinas PU ke Kepala Kuangan Kabupaten Tulungagung yang berasal dari kegiatan belanja modal sejaak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M. (Jen)</div>

News Tipikor Rp190 Juta Setiap Tahun Mengalir ke Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

BERITA KORUPSI .CO – Kasus Korupsi suap pengesahan APBD Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 ternyata tidak h...

»

Dua Terdakwa Korupsi ‘Kambing Etawa’ Sebesar Rp8.4 M Dituntut 6.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggjBx75Be1wGBtdmP6JeCyP9ceQewhqhZNcqj0eHnMBj-kByiPOkEZb3ZdB2P6h8ElIS3k8hKC32cKeIDh0f_DpJ_44pJRsSV8xx6mPBF0Dp5xD3cD77n56nPd8QEx3NLa6F9hyphenhyphenUGYHjw/s640/IMG20200403112735.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">“Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan yang diduga terlibat program pengembangan BUMDes untuk pembelian Kambing Etawa “Bisa Jadi Tersangka?””</span></span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kasus perkara Korupsi ‘Kambing Etawa’ Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.4 milliar lebih tak lama lagi akan berakhir setelah JPU Kejari Bangkalan membacakan surat tuntutannya terhadap 2 (dau) terdakwa, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan (terdakwa I) dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan, pada Selasa, 14 April 2020<br /><br />Berakhir bukan berarti tuntas, sebab bisa jadi “berbuntut” panjang yang akan menyeret ratusan pejabat mulai dari Kades (Kepala Desa) hingga Bupati di pulau garam itu karena diduga terlibat dalam proses pembahasan anggaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 untuk Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pembelian Kambing Etawa sebanyak 5 (lima) ekor untuk masing-masing Desa di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019  <br /><br />“Kita menunggu sampai putusan Hakim dulu, sabar” kata Iqbal selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 14 April 2020. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX6KlrSulrl5nSG0zNxXkWLsho5UhqRH-34o7jr0mEqPZ-3qgIKsDNgZL0Pfi_9Qhqx73hav-1tzXY4h8YTtXvB2JvTNRnDMX4ZTN5qafhYwpJSOqNv4Bb71brqC9nm7P43ujO1-moEA4/s640/terdakwa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebelumnya Iqbal menjelaskan, “Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati”.<br /><br />Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Kepala Desa selaku penerima turut bisa jadi tersangka? Dengan tegas, Iqbal selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan menegaskan, semua termasuk Bupati.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Untuk masalah pengembangan dan tersangka baru, saya jawab kemungkinan ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.  <br /><br />Jika benar dan dapat dibuktikan kepada masyarakat apa yang dijelaskan oleh Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini terkait semua pihak-pihak yang ada di dalam proses penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun 2017, bisa jadi sekitar 300 pejabat daerah di Kabupaten Bangkalan akan jadi tersangka, dan mungkin kasus ini untuk yang pertama kalinya ada di Jawa Timur bahkan di Indonesia</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPRRvaRR3Ce4t_Dw13mBX08AccvdpDyODNw46ZXtHrCu36F5XI-ot7_Zd15Bava8c4Ykm62Ydlbs3AcIV4MtyqPIeQlgI5omE56_8zCgx0H_AebbqY_qASi528ILg8uZGlaVe-4L8ohS4/s1600/Bupati+dan+mantan+Bupati+Bangkalan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, mantan Bupati Bangkan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dan Bupati Bangkalan saat ini, R. KH Abd. Latif Amin Imron (mantan Wakil Ketua DPRD Bangkalan 2017)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b>R</b>atusan pejabat Daerah Kabuaten Bangkalan yang diduga terlibat dalam penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017, yaitu sebanyak 273 Kepala Desa selaku penerima Kambing Etawa, 18 Camat, Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimana Sekda sebagai Ketua TAPD selaku pengusung anggaran untuk di bahas  bersama di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Bangkan sebagai R-APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sekaligus menjadi APBD Kabupaten Bangkalan TA 2017<br /><br />Dan Bupati selaku penanggung jawab APBD Pemerintah Daerah (Pemada) Kabupaten Bangkalan yang saat itu dijabat oleh R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon termasuk Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa, dan Roby Henryawan, S.E yang dianggap punya peran penting<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kemudian Tim Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan, dimana Ketua Banggar adalah Imron Rosyadi sekaligus Ketua DPRD Kab. Bangkalan bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang salah satunya adalah R. KH Abd. Latif Amin Imron yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 serta beberapa anggota Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh Tim JPU Kejari Bangkalan terhadap ke Dua terdakwa yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Bangkalan, dipimpin Ketua Majelis Hakim Eddy Soeprayitno, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggta (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Bagus Handoko, SH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R, SH., MH dan di hadiri Penasehat Hukum masing-masing terdakwa, Samsul Ma’arif dkk<br /><br />Sidang Vicon ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Corona Virus Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan karena sudah banyak korban jiwa.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, Tim JPU Kejari Bangkalan menuntut terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBo3IluEiErNQawCWXJRftM1rbDUO-VXlQnxAjytXkzbCRk03thwBzh3HvXMV5CZQNZxjQZQuAztNdbAbh16Geu5cpQb3MgxmfGvmoWpalLSK4fme63qUmMJPXio0Mvrzx6-bt3GtTXQ/s640/IMG20200324150334+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi para Camat dan Kepala Desa Kab. Bangkalan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain pidana badan (penjara) dan denda, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya sejumlah Rp3,7 M untu terdakwa I  Ir. Syamsul Arifin, MM dan untuk terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H senilai Rp3.45 M subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan. Sedangkan biaya perkara yang dibebankan ke masing-masing terdakwa sebesar lima ribu rupiah (Rp5.000)<br /><br />Menurut  Tim JPU Kejari Bangkalan ini, bahwa perbuatan terdakwa I  Ir. Syamsul Arifin, MM dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H terkait pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pembelian Kambing Etawa bagi masyarak di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan.   </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhloWpKUwAwXM7YqswZ1WCtoczX-7Pej8diJsHRSw4wrHsJtrQ42Q1r9EVJYIBo2w9S-Crg63pc0G0wNA7IT4nqxolDYqW6Yh1AjM2SfNjq1Caf82bLcRKi5dCxvfBxdpC1C8xsEny7Evo/s640/c..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /><br />Adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="371" data-original-width="400" height="592" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxrr50HM05f3apDWkVe0FvtQyl2U0DWWjSXlGMg4zAzyAYWfUJAcejleSkT8bPRsH-nK9LRTolu-jicj3uQdcyujCfk55f5OysogT6_nfCLmr2KnogHv6yxzVM74n_MCOem-onxMxpR8g/s640/saksi.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan<br /><br />Sehingga hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /><br />Juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan dasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat, Surat Permohonan dari Kepala Des, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017, Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000 dibuat rangkap 3 (tiga), Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa, Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan, Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART, SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY9U0D64PMMkgdAOZr87FCWhKTNf1IV5gw0lEkJVKrDNhsG11FMhcktv83eYd6fNNjU1eL2xQ1G2MMtl3rpIHoJRqy-BQpa72vENyLjbpkQoVOXhaXRJGKBMjTHKV6fSL2HcqoktIsbwM/s640/IMG20200317143505.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi.<br /><br />Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan tersebut kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: <br /><br />Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan <br /><br />Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYqNSBCobvqt-lmhWyAuhQZmtq6MFJuFJ6ivVeTJ1wGUTiTv9qZ-92eOxDEGPUGZHnH9uIwHi-2FoYo-5v_wEDjtH5-mR0HCL2Vr8XHedQiKicyUMWM9L6dpOAtIbU3Muv6Y59ryAu0aY/s640/IMG202004031142441.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03.02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang<br /><br />Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi ‘Kambing Etawa’ Sebesar Rp8.4 M Dituntut 6.6 Thn Penjara

“Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan yang diduga terlibat program pengembangan BUMDes untuk pembelian Kambing Etawa “Bisa Jadi Tersangka?””...

»