Apakah Mantan Bupati Bangkalan R. KH. Makmun Ibnu Fuad Jadi “Tersangka” Korupsi Kambing Etawa ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjp4wAngEP-PQ9-KqbZ7Ji7hEuKj7851psPuaNyw7fk67-SOVJjZMCsqlsJzSazZTuen6vPX0kDGgCksV6EmK9617Z-VKtgKatGFTeBQdjVN75c5p5FAPQTgcveYBJLc1x4xtJn3Z8W68/s640/n.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal :</b></u> Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan, karena sejak awal cacat prosedur dan cacat hukum</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Apakah R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan periode 2013 – 2018 akan jadi tersangka dalam kasus perkara Korupsi dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 ?<br /><br />Sebab Iqbal, selaku Kepala Seksi Pidana Khsusu Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bangkalan mengatakan, banyak pihak-pihak yang akan masuk “penjara”, dan kemungkinan untuk pengembangan serta tersangka baru akan ada, karena sejak awal pembahasan anggaran APBD hingga pertanggung jawaban dalam kegiatan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sudah cacat prosedur dan cacat hukum.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena tadi pun menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Untuk masalah pengembangan dan tersangka baru, saya jawab kemungkinan ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.<br /><br />Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon yang menjabat selaku Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Kab. Bangkalan saat program tersebut berlangsung turut bertanggung jawab?. Dengn tegas, Iqbaal mejawab, semua termasuk Bupati.<br /><br />“Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati,” kata Iqbal dengan tegas.<br /><br />Dan lebih lanjut Iqbal menjelaskan kepada beritakorupsi.co, mengenai prosedur penganggaran akan lebih jelas dari keterangan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dimana ketua TAPD adalah Sekda, dan Banggar (Badan Anggaran) yang ketuanya adalah Ketua DPRD. <br /><br />“Terkait mekanisme penganggaran, nanti teman-teman Wartawan akan lebih jelas mendengarkan keterangan dari Tim TAPD dan Banggar,” ujar Iqbal <br /><br />Terkait SK yang dikeluarkan Bupati, Iqbal mengatakan, bahwa itu terkait proposal yang isinya adalah terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima yang diusulkan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) kepada Bupati, sehingga Bupati mengeluarkan SK<br /><br />“Ini bukan pengadaan. Jadi Proposal itu terkait usulan dari DPMD kepada Bupati, dimana dalam Proposal itu terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima, lalu Bupati mengeluarkan SK. SK itu sudah pernah kita tunjukan kepada Majelis Hakim,” ujar Iqbal<br /><br />Hal itu disampaikan Iqbal selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat, 27 Maret 2020.<br /><br />Pertanyaan dari penjelasan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini adalah, berapa orang yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus perkara Korupsi “Kambing Etawa”? Mengingat Kepala Desa  selaku penerima dana untuk mengembangan BUMDes pembelian Kambing Etawa adalah sebanyak 273 Desa, 18 Kecamatan, dan puluhan pejabat lainnya selaku TAPD dan Banggar.<br /><br />Sesuai fakta persidangan, bahwa pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bersamaan dengan pengajuan Proposal oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) kepada Bupati, sehingga Bupati mengeluarkan SK. Dimana dalam proposal tersebut terdapat nama MUMDes selaku penerima</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgkHHoD-CGGCiVHQckrmJ6GFinii8_5OLRxB6yA-MDfgwqQok8ludx3ATmgkbvkXH9g37WFvubNIcCORsrgHRByZRphe2cZPVUvOlDggHJktNqaOrTXK6AXRi-4CaO6RfDmdnd52s7U64/s1600/X.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgkHHoD-CGGCiVHQckrmJ6GFinii8_5OLRxB6yA-MDfgwqQok8ludx3ATmgkbvkXH9g37WFvubNIcCORsrgHRByZRphe2cZPVUvOlDggHJktNqaOrTXK6AXRi-4CaO6RfDmdnd52s7U64/s640/X.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara sidang yang berlangsung pada Senin, 27 Maret 2020 diadakan dalam II session dengan agenda mendengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) ahli untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan yang dihadirkan Tim JPU Kejari Bangkalan di muka persidangan ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Eddy Soeprayitno, SH., MH menggantikan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan Agus Handoko serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R. Sementara kedua terdakwa didampingi Tim Panasehat Hukumnya masing-masing.<br /><br />Ke- 6 orang saksi itu adalah, 1. drh. (Dokter Hewan) Muhammad Samsuddin (Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), 2. drh.Nurul Pratiwi (Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), namun kedua saksi ini tidak hadir. Kemudian ke 3. Ismet Efendi (Asisten Pemerintahan sekaligus anggota Tim anggaran Pemda Kab. Bangkalan), 4. R. KH. Makmun Ibnu Fuad (Bupati Bangkalan sejak 4 Maret 2013 - 4 Maret 2018), 5. Imron Rosyadi (Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017) dan 6. R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017 yang kemudian menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 hingga saat ini) dalam persidangan session I.<br /><br />Sedangkan session ke II adalah mendengarkan keterangan 2 (dua) ahli, yaitu Agus Widyanto selaku ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya dan Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Dalam persidangan session I, saat mendengarkan keterangan R. KH. Makmun Ibnu Fuad, yang menjabat selaku Bupati Bangkalan dalam program dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017, lebih banyak menjawab lupa dan tidak ingat.<br /><br />Jawaban lupa dan tidak ingat dari mantan orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan ini, saat menjawab pertanyaan dari JPU, salah satunya terkait SK (Surat Keputusan) Bupati yang ditandatanganinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /><br />“Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /><br />Anehnya, kehadiran R. KH. Makmun Ibnu Fuad selaku Bupati Bangkalan sebagai saksi dalam persidangan, tak membawa dokumen selembar kertaspun. Sehingga timbul pertanyaan, apakah tidak menyimpan dokemen-dokemen apapun sebagai Bupati atau jawaban lupa dan tidak ingat,  sengaja atau memang hanya pura pura-pura?<br /><br />Yang jelas, gerak tubuh R. KH. Makmun Ibnu Fuad seperti orang yang dalam kebingungan saat diberondong beberapa pertanyaan dari Tim JPU Kejari Bangkalan selama dalam persidangan.<br /><br />Sementara SK yang dimaksud adalah SK Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing Kecamatan<br /><br />Pada persidangan session ke II, Ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya ini mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa ada cacat prosedur dan cacat hukum sejak proses pembahasan APBD hingga pertanggung jawaban</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmXxeJ0hrxO2bx7opRtJg5uszGwDqE2hkFm18MiPSiapShWsx_S7LRgBFaFljJd6R45Nc3DiFTlOM4K2UnKnHHtbAq0_uUdVuyUXY6BNSNP4n8B59cd7ueb8J95rUZPUOHeMWN34IR8SY/s640/V.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pertanggung jawaban ini ada dua, bisa dari Desa ke Bupati, atau dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah.red) terkait ke Bupati. Jadi dari bawah ke atas,” kata Agus Widyanto menjelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427)<br /><br />Melly menjelaskan, bahwa APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang dicairkan untuk pembelian Kambing Etawa betina di 273 Desa sebesar Rp13.750.000 (per ekor) X 273 Desa = Rp3.753.750.000. Dan bantuan untuk BUMDes sebesar Rp.20.000.000 X 273 Desa = Rp5.460.000.000<br /><br />“Kami menggunakan sistim penghitungan Kerugian Keuangan negara. Terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427),” kata Melly mejelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 yang disampaikan auditor BPKP Jatim ini, setelah dikurangi pajak sebesar Rp96 juta lebih, dan pembelian susu Kambing Etawa bagi masyarakat sekitar Rp545 juta lebih<br /><br />Seperti yang diberitakan pada sidang yang sebelumnya (Senin, 27 Januari 2020), bahwa anggaran untuk pembelian Kambing Etawa tidak masuk dalam pembahasan penganggaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan (Senin, 27 Januari 2020) dari keterangan saksi yang diharikan Tim JPU Kejari Bangkalan, diantaranya Hasanuddin, Bambang Hariyanto, Subagio dan Moch. Kamil. <br /><br />Selain dari keterangan saksi, dalam surat dakwaan JPU juga sangat jelas meguraikan, bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa. Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA – SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) juga tidak pernah diusulkan. <br /><br />Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Bumdes di  273 desa se- Kabupaten Bangkalan,memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 Desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM Bin (Alm) Mohamad Suri selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/02/433.206/2017 tanggal 16 Januari 2017, bersama-sama dengan terdakwa II Muyanto Dahlan, SH., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berdasarkan Surat Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/062/433.206/20l7 tanggal 17 Januari 2017, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam rentan waktu sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2017, atau pada suatu tempat yang masih temtasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-A9kNuB8Nvl0HLGQfyb2BwX-f1IHGlEsXzJ1jHRg6sQG3tSso1IKMa5cT-L1rkJl66Z2o0PdRlniEqXEPIWQavHn19vVmp8k6ALLkqkL2zMQDdtng9BG3k2y1rtud-3IhpzwbFzv_Nw/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-A9kNuB8Nvl0HLGQfyb2BwX-f1IHGlEsXzJ1jHRg6sQG3tSso1IKMa5cT-L1rkJl66Z2o0PdRlniEqXEPIWQavHn19vVmp8k6ALLkqkL2zMQDdtng9BG3k2y1rtud-3IhpzwbFzv_Nw/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh mlakukan dan yang turut serta melakukan”, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu karparasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, SH., M.H dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mntyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hat tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. Dalam pertemuan tersebut dihasilkanlah kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan. Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJQiGBteLc-65fPMDwO5NDod92fi5nnGgODargE1_GkypMBShK8q5Z4KDDBwT_Dqc-aFEecySoaV8u5cQgrAYV1VBk5rYru7lqOABuW1aQxVdsogQWa1XhnCwQW6YZB255MWfoZE5UXmU/s640/7.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian ] (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOx_cJ89gee7mahRY5x45obNXmCleSALTIk2sCHijZ3ovu2_agI-MoHh-e9xdS46iQhqE3firU7mFOp6US9sY5OoxqG-KZbb6uhz2tvXVtHubETjMgyBHIBFIRyIYh0WjsSNb_AwgEg3s/s640/b..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDCS) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan, berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasu Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme, yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif semata agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal mana terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan sebagai berikut ; Surat Pengantar dari Camat; Surat Permohonan dari Kepala Desa; Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017; Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000, dibuat rangkap 3 (tiga); Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa; Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa; Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa; Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVfXkxPrtNSgfRGlceDXP1jCsyycqbMgZirmxbSjK64yes5KlEuig1PAkS0gIAmyfKPpFWq5s2mc3UymvYMkRamaWVUPnvMfzuKpnZS8W6vfwVlRT28qytuLjvS8j7MA4JZkTNrNpjHh8/s640/c...jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART; SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa; Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membenmk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukkan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 unggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memveriftkasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017;<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan<br /><br />Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2D_yIDjMTghrLzs9j7PqqkpSnxmw7h-FxKOv68sMx8ushQWExtzJWrup1RLOfkhTHgj8Go4KCeH1snKlJS6Uaxv67FwEK_jGTxBegTYapb9OnbiVKh9YJw3XQ1TB4g4Z3tZ6iuKQPORQ/s640/j.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa unruk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03 02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JleXgZrrovUwEwsiBNK-PehtPH-g0Vli9c5sm7zTpSe9paIkQCksikiXycKy9wDYma6EchBwRppzVm8kwXMOoz_VMmmuqX6LwCiUTpPNAsiPiU9t1R6oRgrpz05os-IERrWLi_tn0os/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasaradanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Apakah Mantan Bupati Bangkalan R. KH. Makmun Ibnu Fuad Jadi “Tersangka” Korupsi Kambing Etawa ?

R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal : Kalau kita bahas mekanisme, ...

»

R. KH. Makmun Ibnu Fuad, Mantan Bupati Bangkalan Bertanggung Jawab Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiesdEW7nvnJJHXzwDYoKVoGTNb-iLjDjoAS7sOK9SCIaLJAiSYTUsgBtpTpH-8yDNOZf-7TdLXuapFWTCI0xvDpPK_3FgUrK7mOES72VMkuQvRrufxjEUBLjYyZCz1cARP5IEHDz8LJI/s640/X.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (mantan Bupati Bangkalan) dan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b><u>Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal :</u></b> proses dari penyusunan APBD sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut turut bertanggung jawab termasuk Bupati</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: x-large;"><u><b>Auditor BPKP Jatim, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA :</b></u> Dana yang dicairkan dari APBD Tahun 2017, ada kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427</span><br /><br /><br /><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan ikut bertanggung jawab dalam kasus perkara Korupsi dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (Delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019<br /><br />Selain mantan Bupati Bangkalan Momon, beberapa pihak termasuk para penerima bantuan dana untuk pembelian Kambing Etawa juga turut bertanggung jawab, karena proses sejak awal penyusunan APBD hingga pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan terdapat cacat prosedur dan cacat hukum, hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427.<br /><br />Hal itu disampaikan oleh JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Iqbal menjawab pertanyaan beritakorupsi.co seusai persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat, 27 Maret 2020.<br /><br />“Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati,” kata Iqbal<br /><br />Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Iqbal menjelaskan, bahwa banyak pihak-pihak yang akan masuk “penjara” dalam kasus perkara Korupsi Kambing Etawa karena terjadi cacat prosedur dan cacat hukum seperti yang disampaikan dalam persidangan (Jumat, 27 Maret 2020) oleh ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya, Agus Widyanto<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena tadi pun menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum,” ujar Iqbal.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait ada tidaknya tersangka baru dalam kasus perkara Korupsi Kambing Etawa, Iqbal mengatakan kemungkinan ada. Kata ‘kemungkinan’ yang disampaikan Iqbal ini sedikit menggelitik telinga. Sebab kata “mungkin”, bisa jadi ada dan bisa juga sebaliknya tergantung “SIKON alias Situasi dan Kondisi”<br /><br />“Untuk masalah pengembangan atau tersangka baru, saya jawab ada kemungkinan,” jawab  Iqbal.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmgtegsfPFbzkfI9ivLwYeuIfsUM4TguuNymnwXJ-k6Z1DlpCchhXR8fvWD7NqiBVYDJ1Xx-VDIha1dpAgL_YeXJYd0I1CgSpMIWDozow5G7vzej0hut3hi3YMdGK-q9j6pI0xNzirCOI/s640/1....jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun lebih lanjut Iqbal menjelaskan kepada beritakorupsi.co, mengenai prosedur penganggaran akan lebih jelas dari keterangan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dimana ketua TAPD adalah Sekda, dan Banggar (Badan Anggaran) yang ketuanya adalah Ketua DPRD. <br /><br />“Terkait mekanisme penganggaran, nanti teman-teman Wartawan akan lebih jelas mendengarkan keterangan dari Tim TAPD dan Banggar,” ujar Iqbal <br /><br />Sedangkan SK, lanjut Iqbal, itu terkait proposal yang isinya adalah terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima yang diusulkan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) kepada Bupati, sehingga Bupati mengeluarkan SK<br /><br />“Ini bukan pengadaan. Jadi Proposal itu terkait usulan dari DPMD kepada Bupati, dimana dalam Proposal itu terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima, lalu Bupati mengeluarkan SK. SK itu sudah pernah kita tunjukan kepada Majelis Hakim,” ujar Iqbal<br /><br />Sidang yang berlangsung pada Senin, 27 Maret 2020 diadakan dalam II session dengan agenda mendengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) ahli untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan yang dihadirkan Tim JPU Kejari Bangkalan di muka persidangan ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Eddy Soeprayitno, SH., MH menggantikan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan Agus Handoko serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R. Sementara kedua terdakwa didampingi Tim Panasehat Hukumnya masing-masing.<br /><br />Ke- 6 orang saksi itu adalah, 1. drh. (Dokter Hewan) Muhammad Samsuddin (Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), 2. drh.Nurul Pratiwi (Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), namun kedua saksi ini tidak hadir. Kemudian ke 3. Ismet Efendi (Asisten Pemerintahan sekaligus anggota Tim anggaran Pemda Kab. Bangkalan), 4. R. KH. Makmun Ibnu Fuad (Bupati Bangkalan sejak 4 Maret 2013 - 4 Maret 2018), 5. Imron Rosyadi (Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017) dan 6. R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017 yang kemudian menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 hingga saat ini) dalam persidangan session I.<br /><br />Sedangkan session ke II adalah mendengarkan keterangan 2 (dua) ahli, yaitu Agus Widyanto selaku ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya dan Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmaIlVRoWZ2ZkuwYoT743g4FoIsXMM7YNsC2dlSsDZL3jaQp-7ojwrngg7H-mC0bobMEcIXKmIMo-a_0VTJbckBFN7d3p5eZNNFpvK1yDAEtPh8p2AgOha4Jccb6gPEvYEOgS7qoAOOsE/s640/b..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan depan, Ismet Efendi (Asisten Pemerintahan sekaligus anggota Tim anggaran Pemda Kab. Bangkalan), R. KH. Makmun Ibnu Fuad (mantan Bupati Bangkalan), Imron Rosyadi (mantan Ketua DPRD Kab. Bangkalan) dan R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan yang saat ini Bupati Bangkalan)<br /></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">D</span></b>alam persidangan session I, saat mendengarkan keterangan R. KH. Makmun Ibnu Fuad, yang menjabat selaku Bupati Bangkalan dalam program dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017, lebih banyak menjawab lupa dan tidak ingat.<br /><br />Jawaban lupa dan tidak ingat dari mantan orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan ini, saat menjawab pertanyaan dari JPU, salah satunya terkait SK (Surat Keputusan) Bupati yang ditandatanganinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /><br />“Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /><br />Anehnya, kehadiran R. KH. Makmun Ibnu Fuad selaku Bupati Bangkalan sebagai saksi dalam persidangan, tak membawa dokumen selembar kertaspun. Sehingga timbul pertanyaan, apakah tidak menyimpan dokemen-dokemen apapun sebagai Bupati atau jawaban lupa dan tidak ingat,  sengaja atau memang hanya pura pura-pura?<br /><br />Yang jelas, gerak tubuh R. KH. Makmun Ibnu Fuad seperti orang yang dalam kebingungan saat diberondong beberapa pertanyaan dari Tim JPU Kejari Bangkalan selama dalam persidangan.<br /><br />Sementara SK yang dimaksud adalah SK Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing Kecamatan<br /><br />Pada persidangan session ke II, Ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya ini mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa ada cacat prosedur dan cacat hukum sejak proses pembahasan APBD hingga pertanggung jawaban<br /><br />“Pertanggung jawaban ini ada dua, bisa dari Desa ke Bupati, atau dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah.red) terkait ke Bupati. Jadi dari bawah ke atas,” kata Agus Widyanto menjelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427)<br /><br />Melly menjelaskan, bahwa APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang dicairkan untuk pembelian Kambing Etawa betina di 273 Desa sebesar Rp13.750.000 (per ekor) X 273 Desa = Rp3.753.750.000. Dan bantuan untuk BUMDes sebesar Rp.20.000.000 X 273 Desa = Rp5.460.000.000<br /><br />“Kami menggunakan sistim penghitungan Kerugian Keuangan negara. Terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427),” kata Melly mejelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 yang disampaikan auditor BPKP Jatim ini, setelah dikurangi pajak sebesar Rp96 juta lebih, dan pembelian susu Kambing Etawa bagi masyarakat sekitar Rp545 juta lebih<br /><br />Seperti yang diberitakan pada sidang yang sebelumnya (Senin, 27 Januari 2020), bahwa anggaran untuk pembelian Kambing Etawa tidak masuk dalam pembahasan penganggaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan (Senin, 27 Januari 2020) dari keterangan saksi yang diharikan Tim JPU Kejari Bangkalan, diantaranya Hasanuddin, Bambang Hariyanto, Subagio dan Moch. Kamil. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2a0v2LuENgYR3kywGzgmkFJ_-WIirsIgZf0Mlji1j5n-xfJJE5SJQbxClbang_rRr08g17mVXN-G23QSk86oSp3ugsFBFDjUbjfaa5cQtx8jrbZvk8wj6JcqUmqAfsZZiabovWxPCu4U/s640/c...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA (auditor BPKP) dan Agus Widyanto (Ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari FH-Unair Sby)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain dari keterangan saksi, dalam surat dakwaan JPU juga sangat jelas meguraikan, bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa. Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA – SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) juga tidak pernah diusulkan. <br /><br />Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Bumdes di  273 desa se- Kabupaten Bangkalan,memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 Desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan SK Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada SK tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor Kambing Etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang Kambing Etawa sebesar Rp10.000.000.<br /><br />Kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017, tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) TA 2017, dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur. Maka atas dasar hal tersebut, setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufDUNkqdyvTcNSaRosvxj8d52TptGhuHaSFIk8lwRLTFCQmsixjeVQuEweomNREbPieNhCpxXugRcAyvf0CT9fgIEIZpRnCV8Fh1Uszs387GoOjqcvVELuk-gZbksCRlBCUCs3yNJkNI/s640/terdakwa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017, yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalanyang. Hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasu Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme, yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas, bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, semata-mata agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H. Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan sebagai berikut ; Surat Pengantar dari Camat; Surat Permohonan dari Kepala Desa; Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017; Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000, dibuat rangkap 3 (tiga); Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa; Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa; Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa; Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_CZt9WVj29EgixJv1yOvQmlONT5SRsYxCsDA139fE9zhN-kKWlfxbthYIeWa3bU0USnabLUw5gL3z2A0yLLKwgUgI-IpkcXBD5AA6ly2qzlgLhwPIYQeoyc6sx0ZAXPkb4lvp8DMPXs8/s640/V.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017 yang kemudian menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 hingga saat ini)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ART; SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa; Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukkan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggal 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memveriftkasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017;<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017;<br /><br />Dan Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017;</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOikleCnADrsvq-qCQlzjbhBdgBY_nc4UHyoVgi4ySAGSOUuJTZPvF4AqvR_5MpMx1Z1cSV51eh6egOBlBeoQk6RZj0ABdSiVfH99Gl810KgOYrZvBDdxL4OKNSN0fqrB6rj_T9rNAYb4/s1600/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOikleCnADrsvq-qCQlzjbhBdgBY_nc4UHyoVgi4ySAGSOUuJTZPvF4AqvR_5MpMx1Z1cSV51eh6egOBlBeoQk6RZj0ABdSiVfH99Gl810KgOYrZvBDdxL4OKNSN0fqrB6rj_T9rNAYb4/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saksi pada Sidang tanggal 27 Januari 2020</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa unruk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03 02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II, dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya, saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rekan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="306" data-original-width="640" height="306" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheHnpRuf4QyukGXFlPiHl0sR3hXlTW-XwalaYaftN2Lo4X-WhaC5WR1_IFjwc7EGClr2zCn5GYyqy1gwbm3t1k3tZQsvsayTct235KoaTGS9bJL9088_uQczgd5dyg5QJZJBbRReidTVU/s640/Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730 melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasaradanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Akibatnya, Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dijerat dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor R. KH. Makmun Ibnu Fuad, Mantan Bupati Bangkalan Bertanggung Jawab Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

Foto dari Kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (mantan Bupati Bangkalan) dan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan Kasi Pidsus Kejari Ba...

»

Sidang Teleconference Dilaksanakan Untuk Mengatisaipasi Covid-19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="628" data-original-width="640" height="628" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3eDwX-ESV4ngPfVo8cNuEm6KAvFBhx5A7MjPJG_mxLElFvvMd4r6-zioIM-RKqmzlm7Uuzz3iKqs3ZDRhR_3ChBMUX1b5VtA4HDubDVT-fKP15JpQj0Oz_k1yG2tIiWFOLLl5h-f7neM/s640/Ketua+PN+Surabaya.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Untuk mengantisipasi merebaknya Virus Corona Covid-19 sebagai bencana darurat nasional (non alam) yang hingga saat ini masih melanda Indonesia, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) akan melaksanakan Sidang Teleconference<br /> <br /> Hal itu disampaikan Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 26 Maret 2020.<br /> <br /> “Ada. Insya Allah, Rabu depan ada sidang,” kata Sursyam, SH., MH<br /> <br /> Nursyam, SH., MH mengatakan, bahwa Sidang Teleconference dilaksanakan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19, sehingga para saksi tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor<br /> <br /> “Untuk mengantisipasi. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir ke Tipikor. Kalau Jaksa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap di sumpah dan dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN (Pengadilan Negeri.red) setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” ujar Nursyam.<br /> <br /> Baca berita sebelumnya : Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/sidang-teleconference-terobosan-baru.html<br /> <br /> Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/kajati-jatim-sidang-teleconference.html</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang disampaikan Ketua PN Surabaya juga diakui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati Jatim), Dr. Muhammad Dofir, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dr. M. Dofir mengatakan, sudah memerintahkan Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejati Jatim supaya memerintahkan semua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se- Jawa Timur untuk segera berkordinasi dengan Kepala Rutan /Lapas dan Ketua PN untuk melaksanakan E-Sidang dengan Aplikasi Zoom sebagai tindak lanjut arahan dari JA (Jaksa Agung), sebagai antisipasi menyebarnya Covid-19</div> <div style="text-align: justify;"> “E-Sidang sudah dilakukan di Kejari Sidoarjo, Trenggalek dan Malang. Sudah saya perintahkan melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum),” kata Dr. M. Dofir<br /> <br /> Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Ka Kejati Jatim, Dr. M. Dofoor menjelaskan, bahwa E-Sidang tidak hanya dalam Perkara Tindak Pidana Umum (TPU), melainkan juga untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dan bagaimana pelaksanaan, diseraahkan ke pihak Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Termasuk Perkara Korupsi. Namun bagaimana pelaksanaannya, kita serahkan ke Pengadilan Negeri. Kita  sudah siap melaksanakannya,” ujar Dr. M. Dofir. (Jen)</div>

News Tipikor Sidang Teleconference Dilaksanakan Untuk Mengatisaipasi Covid-19

BERITA KORUPSI .CO - Untuk mengantisipasi merebaknya Virus Corona Covid-19 sebagai bencana darurat nasional (non alam) yang hingga saa...

»

Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s1600/IMG20191231085703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara Tindak Pidaan Korupsi yang digagas oleh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kajati Jatim) yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Dr. Sunarta, S.H., M.H bersama Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH tidak akan terlaksana<br /> <br /> Namun melihat situasi dan kondisi (sikon) Indonsesia yang hingga detik ini masih mengkawatirkan, serta mengantisipasi terjadinya penyebaran Virus yang mematikan itu, akhirnya Sidang Teleconference (E-Sidang) pun dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur bersama Pengadilan Negeri yang ada di Jawa Timur untuk perkara Tindak Pidana Umum (TPU) termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya<br /> <br /> Baca berita sebelumnya : Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/sidang-teleconference-terobosan-baru.html<br /> <br /> Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/kajati-jatim-sidang-teleconference.html<br /> <br /> Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati Jatim), Dr. Muhammad Dofir, SH., MH kepada beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020.<br /> <br /> Dr. M. Dofir mengatakan, sudah memerintahkan Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejati Jatim supaya memerintahkan semua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se- Jawa Timur untuk segera berkordinasi dengan Kepala Rutan /Lapas dan Ketua PN untuk melaksanakan E-Sidang dengan Aplikasi Zoom sebagai tindak lanjut arahan dari JA (Jaksa Agung), sebagai antisipasi menyebarnya Covid-19<br /> <br /> “E Sidang sudah dilakukan di Kejari Sidoarjo, Trenggalek dan Malang. Sudah saya perintahkan melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum),” kata Dr. M. Dofir<br /> <br /> Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Ka Kejati Jatim, Dr. M. Dofoor menjelaskan, bahwa E-Sidang tidak hanya dalam Perkara Tindak Pidana Umum (TPU), melainkan juga untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dan bagaimana pelaksanaan, diseraahkan ke pihak Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Termasuk Perkara Korupsi. Namun bagaimana pelaksanaannya, kita serahkan ke Pengadilan Negeri. Kita  sudah siap melaksanakannya,” ujar Dr. M. Dofir. <br /> <br /> Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020<br /> <br /> “Ada. Insya Allah, Rabu depan ada sidang,” kata Sursyam, SH., MH<br /> <br /> Nursyam, SH., MH mengatakan, bahwa Sidang Teleconference dilaksanakan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19, sehingga para saksi tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor<br /> <br /> “Untuk mengantisipasi. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir ke Tipikor. Kalau Jaksa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap di sumpah dan dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN (Pengadilan Negeri.red) setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” ujar Nursyam. (Jen)</div>

News Pidana Tipikor Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

BERITA KORUPSI .CO – Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara ...

»

Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaWBTDzSKfG4-_AUq7ZTLqKjLLStQ8JzV6ka_nPoy3hXWwlKc4LBNGp_zIyPkJTQ_IXB8ig6Wru0gaw3HI-uiK4cv4adpzuS2K2uiNdJtFf9YQNpU4pS9hPbNj8cRoLyozvfgKuVo8_Pw/s640/corona-virus-1024x576.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto : Google)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara pemerintah dianggap meremehkan Virus yang mematikan itu serta penanganannyapun dianggap amatiran. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DP RI dari F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi melalui telepon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Saya menganggap bahwa pemerintah sejak awal bukan terlambat tetapi meremehkan, dan bahkan masyarakat kita juga meremehkan. Kalau kita baca dari komentar-komentarnya, banyak mengatakan bahwa bangsa kita kebal terhadap Corona dan segala macam. Kita menganggap bahwa pemerintah sejak awal meremehkan. Bahkan pada saat saya menanyakan Ke Menkum Ham, bahwa ada turis-turis dari Cina tidak bisa kembali, di mana tempatnya,  apakah sudah dites, itu juga tidak bisa dijawab dengan baik. Artinya apa, pemerintah meremehkan. Apalagi kalau berhubungan dengan permasalahan China, itu pemerintah sudah tidak dapat memberikan penjelasan yang baik,” kata Wihadi Wiyanto, SH., MH melalui sambungan telePhon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Mengatasi situasi ini, harus menjauhkan dari permasalahan perpolitikan. Yang sekarang ini kita menghadapi adalah bencana, jangan mencemooh misalnya seperti Gubernur DKI yang istilahnya Dia sudah mengantisipasi dengan segala macam tapi dianggap lebay. Yang meremehkan itu bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah yang penanganannya masih amatiran,” lanjut Wihadi Wiyanto, SH., MH<br /> <br /> Angota DPR RI ini mengungkapkan ketidak puasannya atas penjelasan pihak pemerintah, terkait beberapa orang WNA sebagai TKA yang berada di Kendari, Sulawesi Utara yang belum memiliki surat keterangan bebas Virus Corona. Sehingga Ia menganggap bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih amatiran.<br /> <br /> Namun Ia juga mengakui, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemerintah saat ini sudaah mulai membaik. Dan Ia pun berharap, peran serta dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasinya.<br /> <br /> “Contohnya kemarin di Kendari, ada turis masuk sebanyak 49 orang TKA (tenaga kerja asing) yang belum dikarantina, belum ada surat bebas dari virus Corona. Ini salah satunya pemerintah masih amatiran menangani, dan meremehkan. Tetapi saya berharap, masyarakat juga ada kesadarannya dalam hal ini. Langkah-langkah ini sudah mulai membaik,” tuturnya<br /> <br /> Menurut Wihadi Wiyanto, SH., MH, bahwa situasi yang sudah terjadi sekarang ini, dimana pemerintah dikatakan mau tak mau harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin meluas Cocid-19, serta mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah terkait langkah-langkah pencegahan dengan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan massa<br /> <br /> “Saya melihat, pemerintah menghadapinya dalam situasi seperti ini, mau tidak mau memang harus melakukan pencegahan dulu untuk tidak semakin meluas, kesadaran masyarakat juga  diperlukan. Jadi himbauan ini memang diperlukan supaya masyarakat tidak melakukan kegiatan atau berkumpul, tapi kan ini masih ada yang berkumpul, masih ada yang ke resepsi perkawinan, masih ada yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, warung kopi. ,”<br /> <br /> Anggota DPR RI ini mengatakan, bahwa penangan Covid-19 masih dianggap parsial. Harusnya pemerintah melakukan semi Lockdown untuk meminimalisasi aktifitas masyarakat yang kemudian dapat melakukan rapid test, dan bila perlu melakukan Lockdown karena permasalahan Covid-19 adalah mudahnya penularan, sekalipun angka kematian masih dianggap rendah.<br /> <br /> “Parsial dalam pengertian, daerah yang wabah Coronanya tinggi, itu yang menjadi sebagai acuan untuk rapid test. Dengan kondisi seperti ini, kita harus cek siapa saja, dimana saja daerah  itu dikejar untuk dilakukan tes rapid. Tidak semuanya yang harus dilakukan test rapid karena  itu biayanya sangat mahal, anggaran kita tidak memungkinkan untuk itu, kita belum siap untuk melakukan. Kalau dengan semi Lockdown, orang yang berkeliaran itu bisa dilakukan tes rapid,  tapi kalau tidak ada kata-kata semi Lockdown, semuanya bebas seakan-akan biasa kita melakukan test rapid. Bagaimana melakukan test rapid segitu banyaknya, atau kalau nggak Lockdown sekalian lalu orang yang berkeliaran di lakukan test rapid. Selain itu juga perlu peran dari masyarakat, karena ini memang kita tidak menakut-nakuti tapi kita harus waspada. dari kematian memang kita melihat tidak terlalu tinggi tetapi permasalahannya gampang menular,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

(Foto : Google) BERITA KORUPSI .CO – Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara...

»

Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzLhKgGJ-mvRgCi41IpzD1QieHpuFC3O3hsDNqqkVokCbMaxUXVSGPuFlSRD_SfxfYPJV_wEjAhqqA_ZpZK1PG-sK7zMkN6fwZukfJKd7YE5yjjZam7c0X7TyGbHFbVXYEskhnHWajNSg/s640/PN.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis</b></span><br /> <span style="color: red;"></span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Virus Corona Covid-19, tak mengenal batas usia, negara, jabatan, profesi atau Partai Politik (Parpol) mana saja bisa terserang Virus yang mematikan itu, dimana korbannya yang semakin hari semakin menigkat, sehingga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memutuskan untuk memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana (non alam)  penyakit akibat virus Corona Covid-19 di Indonesia<br /> <br /> Sementara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal lebih fokus memberi anjuran kepada masyarakat agar membatasi untuk bepergian, berkumpul serta melaksanakan kegiatan termasuk siswa belajar dari rumah. <br /> <br /> Selain itu, masyarakat dianjurkan menjadi tim kesehatan sendiri dengan cara melakukan tes kesehatannya melalui Applikasi Online, untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, dan bila terindikasi terjangkit Covid-19 barulah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Untuk meminimalisasi merebaknya Covid-19 dikalangan masyarakat, pemerintah melalui masing-masing pimpinan lembaga/instasi membuat kebiijakan atau tindakan, salah satunya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tempat masyarakat mencari keadilan hukum.<br /> <br /> Tindakan yang dilakukan oleh pihak PN Surabaya , selain penyemportan Disinfektan di seluruh titik bangunan juga membatasi pengunjung sidang yang diberlakukan sejak hari ini, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> “Mulai besok (hari ini) dibuat larangan pengunjung sidang, kecuali pihak penggugat, tergugat, terdakwa, Jaksa, Advokat dan Wartawan serta yang berurusan dengan  PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH, MH<br /> <br /> Hal itu dilakukan demi penyelamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara yang hingga saat ini belum dapat dipastikan samapai kapan kebijan tersebut diberlakukan.<br /> <br /> Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si mengatakan, bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis.<br /> <br /> “Jadi kaitan dengan pandemi Virus Corona ini, kita sadar betul bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis. Yang harus kita lakukan bersama-sama dengan perintah di Surabaya adalah dengan maksud supaya tidak menjadi komparasi. Kita meminta kepada masyarakat untuk bangkit kesadarannya, jaga kebersihan, kesehatan serta meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C, A dan E,” kata Drs.A.H.Thony, M.Si saat dihubungi beritakorupsi.co, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> Yang kedua, lanjut Drs.A.H.Thony, M.Si,  masyarkat supaya melakukan tradisi bersih lingkungan. Yang ketiga, pemerintah bersama pihak-pihak yang berkompeten melakukan penyemprotan Disinfektan di berapa tempat dalam rangka untuk mengantisipasi,  dalam hal mana ada orang yang kemudian sudah terjangkit dan meninggalkan jejak virus-virus pada tempat-tempat yang terbuka sehingga menggiatkan melakukan penyemprotan<br /> <br /> “Penyemprotan ini juga perlu dipahami, jangan seolah-olah gampang yang kemudian melakukan begitu saja seperti penyemprotan biasa, padahal ini tidak. Karena ada beberapa tahapan yang harus dipahami. Yang pertama adalah, apa yang akan disemprotkan, ini harus jelas. Jangan hanya menyemprotkan sesuatu yang sebetulnya tidak memiliki korelasi terhadap upaya pemberantasan, tidak memiliki dampak terhadap pembunuhan bakteri dan virus. Dan kemudian kepatuhan terhadap penggunaan takaran. Itu perlu dikaji betul dan dipahami betul,  kadang-kadang orang sembrono di dalam membuat komposisi yang tidak sesuai, yang hasilnya berbanding ringan. Artinya, 1 liter obatnya dicampur dengan 1 liter air. Ini harus ditaati betul,  produsen sudah menghitung tingkat kadar efek dari obat tersebut.Yang kedua, jangan terlalu over kalau terlalu over dikawatirkan tidak aman bagi kesehatan masyarakat, makanan juga terhadap lingkungan karena komposisinya terlalu berat ukurannya jadi harus pas betul,” beber Wakil DPRD Surabaya ini.<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra ini juga mewanti-wanti pelaksanaan penyemprotan Disinfektan yang menggunakan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat-alat maupun bahan obat-obatan. <br /> <br /> “Yang terjadi di lapangan kadang-kadang seperti itu. Kadang mencampur sendiri-sendiri tidak sesuai dengan takaran atau hasil dari laboratorium yang dibuat oleh produsen. Sehingga tidak banyak manfaat. Kuatirnya justru virusnya semakin kebal yang bisa menambah masalah baru. Sehingga apa yang dilaakukan itu menjadi sia-sia,” ujarnya<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, “bahwa yang lebih penting lagi adalah waktu karena kita berpacu dengan waktu 14 hari. Waktu adalah sebagai barometer harus betul-betul dimanfaatkan, apa dan bagaimana di hari pertama, hari kedua apa dan seterusnya. Dengan begitu, kalau kita berpikir secara komprehensif kita akan bisa menangani dan menghadapi dengan tenang”.<br /> <br /> Anehnya, Wakil Ketua DPRD Subaya ini tak dapat memberikan jaminan secara nyata saat ditanya lebih lanjut terkait anjuran dari pemerintah agar masyarakat selalu menjaga ksehatan dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan berupa Vit-C, A dan E dan melakukan tes kesehatan sendiri melalui Applikasi Online, sementara kejadian sekarang bukan bencana perseorangan melainkan bencana nasional bahkan Dunia.<br /> <br /> “Justru masyarakat tidak cukup hanya itu, karena ini sudah bencana nasional kemudian hanya disuruh melakukan tes, tidak cukup itu. Jadi ini sudah pandemik, artinya ini sudah menjadi wabah nasional. Kesiapan dan kesigapan kita harus lebih, jadi tidak hanya sekedar mengobati orang yang terinfeksi, yang terindikasi. Jangan sistem menunggu bola, tapi harus agresif melakukan perlawanan terhadap pandemik yang sekarang ini terjadi,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilaku...

»

Lurah Korupsi Rp89 Juta Divonis 4 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDpLa0TdFr8w3rdqM2-RAvNSwnGCnvQ_T89L1ZoV_mb_CRCly609bFxxfUMXyF7zCDCfw0kmjdXFFNC_BBJ-KSrGciXvExZ-fyRh_52J9i0vgk_55XGF94TArQzT_Gozv9PsIzajjtORc/s640/IMG20200220123922.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa yang Korupsi puluhan juta, hukumannya sama dengan terdakwa yang Korupsi ratusan juta bahkan milliaran rupiah#</span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Jumlah kerugian negara dalam kasus perkara Korupsi memang tidak ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai patokan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap para terdakwa. Sehingga terdakwa yang didakwa telah merugikan keuangan negara yang besarnya hanya puluhan juta, dijatuhi hukuman (divonis) yang sama dengan terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah bahkan milliaran rupiah oleh Majelis Hakim.<br /><br />Seperti dalam perkara Korupsi penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan kerugian negera sebesar  Rp1.450.830.489,5, terdakwanya dihukum (divonis) selama 4 tahun penjara.<br /><br />Dalam sidang kali ini (Kamis, 19 Maret 2020), adalah Kasus Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo seluas 24 Hektar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp504.800.000, terdakwa juga dihukum 4 tahun penjara dengan terdakwa Uni Suryo<br /><br />Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Uni Suryo, SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo terbukti secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan anggaran Belanja Langsung untuk Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp152.124.934 dan TA 2014 Rp189.638.438 yang merugikan keuagan negara sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Hal itu diucapkan Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 19 Maret 2020) dengan Ketua Majeis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Romaui Ritonga yang dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo serta Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, dari realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp68.516.038. Dan dari jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara daalam hal ini Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp89.752.737 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp89.752.737  <br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4  (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.752.737 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini, lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU, </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wzVBo7Sr2LG3t1BsjB1mlHPqHV-fiHUAk2a7nvPN48ZCpDpONjy3gVxeliXr6WaJR5sKHyEQhhVJG8Mk-iF0d_C1gn9aOUySlWeADCUNadd6pBzShAK2WMavTF1u7VI5uTJE-q6f5b4/s640/IMG20200220123850.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan,  Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/2159/431304/2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural bersama-sama dengan Saksi  Bambang Wahyudi,S.Sos. (Dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian No.474.3/838/430.12 11.3/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Kusnaidi  selaku Kepala Desa Kembang Bondowoso).<br /><br />Dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setiduk-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Satabondo Jalan Mawar Mulyautama, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<br /><br />Dimana terdakwa selaku Lurah Patokan Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, yaitu Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan uang pencairan anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 untuk dikelola Terdakwa sendiri dengan alasan keamanan<br /><br />Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang dilakukan terdakwa bersama saksi Alm. Bambang Wahyudi dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan, Kabupaten Situbondo dalam tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp152.124.934 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan dalam pasal 9 Ayat (1) huruf a, bahwa keuangan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo yang dialokasikan kepada perangkat daerah, dengan peruntukan sebagaimana berikut:<br /><br />Tahun 2013 ; Program pelayanan administrasi perkantoran,; Penyediaan jasa surat menyurat Rp2.100.000,; Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.484,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15.050 000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyewaan barang cetakan dan penggandaan Rp4.999.950,; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp4.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp1.980.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.464.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000,<br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.428.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp37.572.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.478.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp2.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000,<br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp2.500.000,; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkWng8LWCJEUsUlNqlHwMRPoqWN69_RfwsSjZwUdPJ6sdrIRz8YXFJvlpquJFbftztQZjNF-JDURpSHOrS1dWUa3mrQWSA7X2RzGPLlRJBfQCXs3kVY-Dew94jqsCyfCwZ05hKP-JmmQ/s640/IMG20200220124958.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah Rp2.500.000,; Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp4.474.500,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000,; Peringatan hari besar Nusional Rp4.000.000,; Peringatan hari besar keagamaan Rp4.000.000,; Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp4000 000,; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah : Penyelenggaraan lomba desa Rp4000.000,; Dana Penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.500.000<br /><br />Proses penyerapan anggaran Belanja Langsung TA 2013 sebesar Rp145.963.494 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 19-04-2013 sebesar Rp10.000.000, menggunakan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk Belanja lisrik Rp241795,; Belanja surat kabar Rp990.000,; Belanja mamin rapat Rp1.440.000,; Belama mamin tamu Rp792.000,; Belama alat tuiis kantor Rp3.061.000,; Benja alat listrik elektronik Rp. 985.000,. Belama cetak Rp1.601.000,; Pcnggandaan Rp388.000 sesuai dengan SPM No: 1.20.26.1/SPP-UP/0001/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan SP2D No : 0387/UP/IV/2013 tanggal 15 April 2013.<br /><br />2. Tanggal 2905-2013 Rp. 36 843.794; sebesar Rp. 36.843.794,menggunakan Tambahan Uang (TU), yang digunakan untuk :SPJ GU (Ganti Uang) Rp9.998.794 sesuai dengan SPM No : 120.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Me: 2013 dan SP2D No : 0643/GU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Belanja Jasa kebersihan kanto Rp2.500.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0649/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Perjalanan Dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0650/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Dana Penunjang LPM Rp3.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0651/TU/V/2013 tanggal 29 Me12013,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2500.00 sesuan dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 den SP2D No : 0652/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Musrenbang Rp4.474.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0653/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Penyediaan jasa admmistrasi keuangan Rp7.350.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No: 0654/TU/V/2013 tangga129 Mei 2013,; Bulan bakti gotong royong Rp4.000.000 sesuatu dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0655/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.<br /><br />3. Tanggal 23-10-2013 sebesar Rp33.152.500 menggvnakan Ganti Uang (GU) dan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk : Penyusunan laporan capaian kinerja Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Jan SP2D No : 2022/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar keagamaan Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2023/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp2.500.000,sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2024/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2025/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Ganti uang (GU) Rp7.142.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2042/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 aan SP2D No : 2018/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyelenggaraan lomba desa Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2019/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pengadaan pakaian dinas Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2020/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar Nasional Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2021/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.<br /><br />Pada tanggal 9 Desember 2013 (langsung ke rekening penyedia barang) : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.407.300 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0018/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S734/LS/Xll/2013 tanggal 09 Desemher 2013,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp3.756.3000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0019/Xll/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S733/LS/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.<br /><br />4. Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000, menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No 1.20.26.1/ SPM-GU/004/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 dan SP2D No : 3239/GU/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. Dan 5. Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No : 1.20 2.6.1/SPM-GU/0005/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D No : 3262/GU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.<br /><br />Dalam tiap-tiap pencairan tahun anggaran 2013, dana tersebut masuk melalui rekening Giro Kelurahan Patokan Situbondo No.Rek: 0291012281 an. Bambang Wahyudi (Almarhum) selaku Bendahara pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso<br /><br />Setiap kali pencairan yang jumlahnya sebesar Rp99.0922.940 langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo dengan rincian : Tanggal 19 April 2013 Rp10.000.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah UP (uang persediaan),; Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp30.843.794 dengan Jenis SPM/SP2D adalah TU (tambahan uang),; Tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp33.152.500 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU (ganti uang),; Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU,; Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDpLa0TdFr8w3rdqM2-RAvNSwnGCnvQ_T89L1ZoV_mb_CRCly609bFxxfUMXyF7zCDCfw0kmjdXFFNC_BBJ-KSrGciXvExZ-fyRh_52J9i0vgk_55XGF94TArQzT_Gozv9PsIzajjtORc/s640/IMG20200220123922.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap pencairan Anggaran Belanja Langsung TA 2013, Terdakwa langsung meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo. Sehingga untuk pelaksana kegiatan, masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi namun karena setiap pencairan anggaran tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa, sehingga masing-masing seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2013.<br /><br />Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Patokan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo meminta saksi Alm. Bambang Wahyudi untak membuat SPJ Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan DPA SKPD Kelurahan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.<br /><br />Namun kenyataannya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana rincian penggunaannya dalam pengajuan anggaran dan realisasi tahun 2013.<br /><br />Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 untuk Kelurahan Patokan berdasarkan Pencairan SPM/SP2D sebesar Rp145.963.494, sedangkan Laporan Realisasi Anggarannya (LRA) Rp144.960.944 sehingga terdapat pengembalian ke Kas daerah sebesar Rp1.002.550 dengan rincian ; 1. Sisa Uang persediaan (UP) sebesar Rp2.550  (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah),; 2. Sisa Tambahan uang persediaan (TU) untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /><br />Berdasarkan SPJ yang benar, penyerapan Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2013 sebesar Rp97.239.694 dan berdasarkan SPJ yang tidak benar yang dibuat oleh Saksi saksi Alm. Bambang Wahyudi atas perintah Terdakwa sebesar Rp47.721.250<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp47.721.250<br /><br />Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo TA  2014 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp189.638.438 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo yang peruntukannya sebagai berikut:<br /><br />Tahun 2014, Program pelayanan administrasi perkantoran ; Penyediaan jasa surat menyurat Rp1.500.000,; Pcnyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.488,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15050000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyediaan barang cetakan dann penggandaan Rp5.000.000,; Penyedi Jan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp3.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp2.000.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.410.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000,;<br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sebelum perubahan ; Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp20.450.000,Pengadaan peralatan gedung kantor Rp46.450.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000<br /><br />Setelah perubahan : Pengadaan kendaraan dinas/uperasmnal Rp25.450.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp58.950.000,; Pemehharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemehharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000,<br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaanpakaian dinas beserta perlengkapannya Rp1.950.000. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallsasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000. Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp3.990.950,; Peringatan hari besar keagamaan Rp. 3.980.000,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.996.000,; Peringatan HUT Proklamasi kemerdekaan RI Rp3.905.500,</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkWng8LWCJEUsUlNqlHwMRPoqWN69_RfwsSjZwUdPJ6sdrIRz8YXFJvlpquJFbftztQZjNF-JDURpSHOrS1dWUa3mrQWSA7X2RzGPLlRJBfQCXs3kVY-Dew94jqsCyfCwZ05hKP-JmmQ/s640/IMG20200220124958.jpg" width="640" /> Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah Rp2.500.000. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial : Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp3.999.900. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa : Penyelenggaraan lomba desa Rp3.983.000,; Dana penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.384.600,<br /><br />Proses penyerapan anggaran Belanja Langsung yang dikelola oleh Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp154.248.408 adalah sebagai berikut:<br /><br />1. Tanggal 16-05-2014 sebesar Rp10.000.000 menggunakan Uang Persediaan (UP) yang digunakan sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/UP/0001/V/2014 tanggal 6 Mei 21014 dan SP2D No : 0688/UP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014,;<br /><br />2. Tanggal 28-05-2014 sebesar Rp26.271.850 menggunakan Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) yang digunakan untuk : Pengadaan pakaian dinas Rp1.800.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0003/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0814/TU/V/2014tangga126 Me12014. Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.996.000; sesuai dengan SPM No 120.263/SPM/TU/0005/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0815/TU/V/2014 tangga126 Mei 2014,; Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp3.999.900 sesuai dengan SPM No 1.2026.1/SPM/TU/0002/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0817/TU/V/2014 tangga1 26 Mei 2014,; Musrenbang Rp3.990.950  sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0001/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0821/TU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Ganti Uang (GU) Rp9.985.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0001/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No: 0798/GU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Penyusunan RKA DPA Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0004/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0816/TU/V/2014 tangga126 Me12014.<br /><br />Tanggal 27 luni 2014 sebesar Rp14999600 (langsung ke rekening penyedia barang) yang digunakan untuk ; Pengadaan lampu box Rp14.999.600 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0008/VI/2014 tanggal 24 ]uni 2014 dan SP2D No : 1096/LS/V1/2014tanggalz7 Juni 2014,<br /><br />Tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp30970500 (langsung ke rekening penyedia barang) yang digunakan untuk : Belanja modal pengadaan AC Rp4.471.500,; Belanja modal pengadaan computer PC Rp16.181.000,; Belanja pengadaan computer Notebook Rp6.336.000,; Belanja modal pengadaan dispenser Rp3.982.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0013/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan SP2D No : 2147. LS VII /2014 tangga1 22 Juli 2014 Sebagaimana dokumen kontrak Nomor : 027/B.011/PP.KEL/431.510.9.1/2014 tanggal 26 Juni 2014.<br /><br />3. Tanggal 22 Juli 2014 sebesal Rp9.193.308; menggunakan Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk : Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Ro750.000,; Belanja air Rp72.500,; Belanja listrik Rp390.808.000,; Belanja pemeliharaan gedung Rp1.750.000,; Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000,; Jasa servis Rp600.000,; Belanja penggantian suku cadang Rp600.000,; Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp210.000,; Belanja perawatan computer Rp600.000,; Belanja perawatan AC/Kipas Angin Rp600.000,; Belanja perawatan printer Rp900.000,; Belanja perawatan mesin tik Rp2.000.000 sesuai SPM No 1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan SP2D No : sesuai Aeggan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014<br /><br />4. Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp23.891.000 menggunakan Tambahan Uang (TU) yang digunakan untuk ; Admistrasi keuangan Rp9.450.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0009/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan SP2D No : 1615/TU/VII/2014 tanggal 241uli 2014,; Penyediaan makanan dan minuman Rp2.572.500 sesuai dengan SPM No : 120.261/SPM/TU/0010/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1611/TU/VlI/2014 tanggal 24 Juli 2014,; Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Rp3.905.500sesuai dengan SPM No : 1.2020.1/SPM/TU/0007/VII/2014 tanggal 16 ]uli 2014 dan SP2D No : 1614/TU/Vll/2014 tanggal 24 Juli2014,; Penyelenggaraan lomba desa Rp3.983.000 sesuai dengan SPM No :120.261/SPM/TU/0008/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1612/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 014,; Peringatan hari besar keagamaan Rp3.980.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0006/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1613/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBe0bp-jlEPmhauL30N2xAzhF_KegcfevThfzZ_0VH0hFDdEujmMFsVEIOySnYJ-A5NynqQ5ggWfZb4oJWmOdXlUM2wlxblZ8MQpK0RrrzzO4qzR7gaZvMepUjwSNvHOGJyZqHGxAQmUw/s640/IMG20200220123934.jpg" width="640" /> 5. Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp27.214.100 menggunakan Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp1.252.500,; Belania alat tulis kantor Rp1.630.000,; Belanja cetak Rp820.000,; Belama penggandaan Rp519.000,; Belanja alat listrik dan elektronik Rp1.040.000,; Belanja surat kabar Rp600.000,; Belanja pemeliharaan gedung Rp875.500,; Belanja jasa servis Rp200.000,;Belanja penggantian suku cadang Rp300.000,; Belania bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 175.000,Belama perawatan komputer Rp. 300.000,; Belanja perawatan AC/Kipas angina Rp100.000,; Belanja peralatan printer Rp300.000,; Belanja perawatan mesin tik Rp100.000,; Belania makanan dan minuman Rp1.837.500,; Dana penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rp3.384.600,; Penyusunan pelaporan akhir tahun Rp2.500.000,; Perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000,; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp5.600.000<br /><br />Tiap-tiap pencairan anggaran TA 2014, dana tersebut masuk melalui ke rekening Giro Kelurahan Patokan Situbondo No. Rek : 0291012281 an.Bambang Wahyudi (Almarhum)  selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso, sehingga setiap kali pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo dengan rincian: Tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp10.000.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah UP dan Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp15.771.850 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU/TU<br /><br />Setiap pencairan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014, terdakwa langsung meminta kenada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, sehingga untuk pelaksana kegiatan yaitu masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi.<br /><br />Namun karena setiap kali pencairan anggaran tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa,  sehingga mengakibatkan masing-masing seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2014<br /><br />Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2014 adalah sebesar Rp189.638.438, namun yang terserap berdasarkan pencairan SPM/ SP2D sebesar Rp154.905.458, dan sisa uang kas yang dikembalikan atau tidak terserap sebesar Rp657.050 dikembalikan ke Kas Daerah lain berdasarkan SPJ yang benar sejumlah Rp111.241.458. Sehingga saksi Alm. Bambang Wahyudi membuat SPJ tidak benar atas perintah Terdakwa sejumlah Rp43.006.950<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patoka Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp43.006.950<br /><br />Pengelolaan keuangan dana belanja langsung periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 seharusnya saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara yang mengelola seluruh keuangan Anggaran Belanja Langsung, namun pada kenyataanya terdakwa yang mengelola keuangan tersebut dengan alasan keamanan. Sehingga apabila uang sudah cair langsung diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa.<br /><br />Perbuatan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: bagian ketiga , Asas Umum Pegeiolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. bagian keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.<br /><br />Penyebab adanya Kerugian Negara tersebut di karenakan adanya penyimpangan meliputi: 1. Pengeluaran belanja barang dan jasa kantor terdiri atas pengeluaran untuk belanja makanan minuman, Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan (foto copy), jasa service/pemeiiharaan alat kantor, dan keperluan listrik kantor yang tidak benar (fiktif).<br /><br />“Dari realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp68.516.038”<br /><br />2. Pertanggungjawaban belanja pegawai yang tidak benar. Meskipun banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di Kelurahan Patokan, bukti -bukti dibuat oleh Bendahara untuk mendukung pertanggungiawaban keuangan. Bukti-bukti tersebut meliputi pembayaran honor pelaksana kegiatan musrenbang, bulan bakti gotong royong, pembinaan organisasi kemasyarakatan, perayan hari besar nasional dan hari besar keagamaan, serta uang lembur penyusunan laporan kegiatan.<br /><br />“Dari jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000”<br /><br />Akibat perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno atau orang lain yaitu saksi Alm. Bambang Wahyudi S.Sos (berkas terpisah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Jen)</div> <br />

News Tipikor Lurah Korupsi Rp89 Juta Divonis 4 Thn Penjara

#Terdakwa yang Korupsi puluhan juta, hukumannya sama dengan terdakwa yang Korupsi ratusan juta bahkan milliaran rupiah#   BERITA KORU...

»