Dirut PT SGS Diadili Dalam Perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiLzAlaxEwFfAVR4tJ7KwPoF-lgEl9XwcFxyLJNtkUpVYq9wozm7BAGSaaRvGKAJ8F3KkDKum0CNHsk_bwQfis3vDrVeFQX2urjwSiWLambPRtWxd4c-UcBNZChZbo-2spi1KuW6-vFqk/s1600/IMG20191010114345.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiLzAlaxEwFfAVR4tJ7KwPoF-lgEl9XwcFxyLJNtkUpVYq9wozm7BAGSaaRvGKAJ8F3KkDKum0CNHsk_bwQfis3vDrVeFQX2urjwSiWLambPRtWxd4c-UcBNZChZbo-2spi1KuW6-vFqk/s640/IMG20191010114345.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus ini, Komisaris PT SGS dan Empat Pegawai Bank Jatim sudah divonis bersalah dan dipidana penjara antara 3 hingga 8 tahun pada tahun lalu. Masih ada yang tersangka lain?#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang terdawa kasus perkara Korupsi kredit Macet Bank Jatim (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk) sebesar Rp155 miliyar tak sehangat ketika Mabes Polri melakukan penyidikan.<br /> <br /> Kasus kredit Macet Bank Jatim pada tahun 2010 hingga 2015 yang merugikan keuangaan negara sebesar Rp155 miliyar adalah salah satu kasus Korupsi yang menghebohkan di Jawa Timur. <br /> <br /> Namun anehnya, sidang perkara Korupsi yang menghobohkan masyarakat Jawa Timur ini tak sehangat ketika pada saat penyidik Mabes Polri melakukan penyidikan dan memeriksa puluhan orang termasuk pejabat pusat Bank Jatim pada tahun 2016/2017. <br /> <br /> Pasalnya, dari 6 (enam) terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) pihak swasta yaitu Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS (sudaah divonis pada tahun 2018) dan Rudi Wahono selaku Direktur Utama (Dirut) PT SGS (saat ini dalam proses persidangan), serta 4 (empat) pegawai Bank Jatim yakni Wonggo Prayitno (Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (MKM)), Arya Lelana (Pimpinan Sub. Divisi Kredit KMK), Harry Sunarno  (Relation Manager Divisi KMK) dan Iddo Laksono Hartantoo sebagai Analis Sub Divisi KMK Bank Jatim (keempatnya sudah divonis pada tahun 2018), sepertinya butuh waktu lama sejak 2018 samapai.... bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung untuk menyeret para terdakwa ke Pengadian Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Setelah Satu  tahun terdakwa Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 14 September 2018 dan 4 pegawai Bank Jatim divonis pada tanggal 16 April 2018, barulah pada tannggal 11 Oktober 2019 JPU menyeret Dirut PT SGS Rudi Wahono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihapan Majelis Hakim.<br /> <br /> Jumat, 11 Oktober 2019, Tim JPU Yanuar Utomo, SH., Mhum dkk membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT Surya Graha Semesta (Dirut PT SGS) dalam perkara Nomor. 95/PID.Sus/TPK/2019/PN.SBY kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk) oleh PT Surya Graha Semesta (PT SGS) pada tahun 2010 hingga tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapus bukuan kredit kepada PT SGS oleh Bank Jatim No.9/LHP/XVIlI/04/2017 tanggal 10 April 2017, di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Siodarjo Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hock) yakni Emma Eliana dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widod, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya,Yuliana Heriyanti Ningsih dkk.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung seusai pembacaan surat dakwaan, JPU dan Penasehat Hukum terdakwa sama-sama diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk melengkapi dokumen, yaitu Akte Pendirian Perusahaan PT SGS agar dibawa oleh JPU pada sidang beriktnya. Sementara untuk Penasehat Hukum terdakwa, agar mendapat persetujua dari Dirut PT SGS yang saat ini menjabat.<br /> <br /> Sebelumnya, pada tahun 2018, Lima terdakwa (masing-masing perkara terpisah) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi  dan dijatuhui hukuman pidana pejara antara 3 hingga 8 tahun, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn1-gLuI9yTwxvbTysePBYJ44ieTH__BxBQhXzBHsmy9iz9SuxBLQeE4_KFWDiDlJzY0z16rEIncMvYJ1OXXsqmMF4X9aex60AnsQSJrx2jh5WQU_wY1ioR2vu3tsgJB5vYH0uMgR6dMI/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Harry+Soenarno%252C+Iddo+Laksono+Hartanto%252C+Arya+Lelana+dan+Wonggo+Prayitno+IMG20180316191224.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn1-gLuI9yTwxvbTysePBYJ44ieTH__BxBQhXzBHsmy9iz9SuxBLQeE4_KFWDiDlJzY0z16rEIncMvYJ1OXXsqmMF4X9aex60AnsQSJrx2jh5WQU_wY1ioR2vu3tsgJB5vYH0uMgR6dMI/s640/Foto+dari+kiri%252C+Harry+Soenarno%252C+Iddo+Laksono+Hartanto%252C+Arya+Lelana+dan+Wonggo+Prayitno+IMG20180316191224.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Kelima terdakwa itu adalah Wonggo Prayyitno sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Arya Lelana sebagai Pimpinan Sub. Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (KMK) Bank Jatim, Harry Sunarno  sebagai Relation Manager (RM) Divisi KMK Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartantoo sebagai Analis Sub Divisi KMK Bank Jatim dan Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS.<br /> <br /> Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, Empat (4) terdakwa yaitu Wonggo Prayyitno, Arya Lelana, Harry Sunarno  dan Iddo Laksono Hartanto, divonis pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan pada Jumat, 16 April 2018. <br /> <br /> Sementara Tjahyo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS divonis 8 tahun pejara, serta dhukupula utuk membayar uang pengganti sebanyak Rp51 .772.000.000. Vonis itu diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jumat, 14 September 2018<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa terdakwa Rudi Wahono mewakili PT Surya Graha Semesta (PT SGS) sebagi Direktur Utama (Dirut) bersma-sama dengan Tjahyo Widjojo sebagai Komisaris Utama (Komut)  PT.SGS (sudah divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu), Wonggo Prayyitno sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Arya Lelana sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (KMK) Bank Jatim, Harry Sunarno  sebagai Relation Manager (RM) Divisi KMK Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartantoo sebagai Analis Sub Divisi KMK Bank Jatim.<br /> <br /> Pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015, bertempat di Bank Jatim (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) Jalan Basuki Rahmat No. 98 -104 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan sesuatu  secara melawan hukum.<br /> <br /> PT SGS mengajukan kredit kepada Bank Jatim untuk memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja Pola Standby Loan untuk membiayai 8 (delapan) proyekproyek pembagunan, namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. SGS, melanggar Surat Edaran Direksi No.046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT SGS sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.443.00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp34.335.990.421.21 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan lnvestigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK RI) atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapus bukuan kredit kepada PT SGS oleh Bank Jatim No.9/LHP/XVIlI/04/2017 tanggal 10 April 2017.<br /> <br /> Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Direksi PT SGS yang diwakilkan oleh Direktur Utama yaitu Rudi Wahono sesuai Akta pendirian Nomor 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat di Notaris Atatng Suprayogi, SH dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. Surya Graha Semesta Nomor 42 tanggal 5 Februari 2010 dibuat oleh Notaris Isya Karimah Syakir, SH. <br /> <br /> Kemudian berdasarkan Berita Acara RUPS LB PT. SGS terjadi pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris No. 42 Tanggal 15 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Isya Karimah Syakir, SH, SH, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 42 Tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan kepengurusan PT. SGS berubah menjadi Direktur Utama : Rudi Wahono,; Komisaris Utama Tjajo Widjojo dan Komisaris Punggowo Santoso.<br /> <br /> Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, PT. SGS melalui Direktur Utama PT. SGS menyuruh Retno Tjempaka, SE mengajukan Kredit Modal Kerja Standby Loan ke Bank Jatim  sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang direncanakan untuk membiayai proyek Jembatan Brawijaya di Kediri, Proyek RSUD Gambiran Kediri, Proyek Gedung Poltek II Kediri dan Proyek RSUD Saifuil Anwar Kota Malang. <br /> <br /> Pada tahun 2011, Tjajo Widjojo menyuruh terdakwa Rudi Wahono mewakili PT.SGS sebagai Direktur Utama untuk mengajukan penambahan plafon kredit dari semula Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar) menjadi Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) ke Bamk Jatim Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat No.025/SGSNll/2011 tanggal 19 Juli 2011.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4JhA-pY1bsWp256VHmWJri6PX4YMccMP6ZXXcLOvBMrczSBY7W0ldjnxHA1WgrsA0GOjMTOBqmgNiprGTN5ZCikH9RRVErqoiUfJ-DMwNLL8dpAdYmZqV46Ip7HlXjmR1_D46BJKIRjU/s1600/IMG20180703163515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4JhA-pY1bsWp256VHmWJri6PX4YMccMP6ZXXcLOvBMrczSBY7W0ldjnxHA1WgrsA0GOjMTOBqmgNiprGTN5ZCikH9RRVErqoiUfJ-DMwNLL8dpAdYmZqV46Ip7HlXjmR1_D46BJKIRjU/s640/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></div> Berkas Permohonan penambahan plafon kredit dari terdakwa Rudi Wahono mewakili PT.SGS sebagai Direktur Utama ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, kemudian diteruskan ke Bank Jatim  di Surabaya, dengan melampirkan dokumen kontrak proyek.  <br /> <br /> 1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara Ir. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /> <br /> 2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara Budi Darmwan, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Taruna selaku kepala Cabang yakni Drs.Ribut Wahyu Utomo, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.0/02.8/GD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /> <br /> 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amiruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro/VI/2012 tenggal 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /> <br /> 4. Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Satuan  (Kontrak Induk) antara Ir. Datik Indrijaswati AP, MM. selaku PPK  dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Poltek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIK/APBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280<br /> <br /> 5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdijayanto selaku PPK dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab. Malang, Nomor : 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /> <br /> 6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun dengan Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan RP. Roedhy Setijo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT. Idee Murni Pratama, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Nomor :602.1/645/402.103/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /> <br /> 7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033/KONT. FISIK/APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kaesaan, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /> <br /> 8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satriowidodo,ST selaku PPK dan HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /> <br /> Permohonan Penambahan Plafon kredit dari terdakwa Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT. SGS tersebut diteruskan kepada Wonggo Prayitno, kemudian diteruskan kepada Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenarno selaku Tim Analis Kredit agar membuat Penilaian Kelayakan penambahan plafond kredit tersebut. <br /> <br /> Namun oleh Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenarno selaku Tim Analis tidak melakukan klarifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proyek yang diakuinya oleh PT. SGS sebagai proyek yang akan dibiayai dari kredit modal kerja Bank Jatim tersebut dan juga tidak melakukan kunjungan ke lokasi proyek yang akan dibiayayi oleh Bank Jatim.<br /> <br /> Pada tanggal 14 September 2011, Iddo Laksono Hartanto selaku Analis Kredit dan Harry Soenarno selaku Relation Manager membuat Memorandum penilaian penambahan plafond KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milyar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milyar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi dan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim, selanjutnya Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyetujui permohonan yang diajukan oleh PT. SGS yang dituangkan didalam disposisi yang berbunyi: 1. Jaminan Utama : Tagihan proyek yang dibiayai kredit Bank,; 2. Jaminan tambahan : Tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75%,; 4. Lain-lain usulan analis. <br /> <br /> Dalam melakukan penilaian atas penambahan plafond kredit tersebut, Wonggo Prayitno dan Arya Lelana melarang tim analis untuk melakukan konfirmasi ulang atas skema perhitungan yang dibuat oleh Tim Analis KMK. Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK mendukung usulan analis atas permohonan kredit PT. SGS dan memberikan persetujuan untuk fasilitas kredit PT. SGS dari Rp80 milyar menjadi Rp125 milyar, pada hal Nilai Debt Equity Ratio (DER) PT. SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal sebesar 2.50 kali penambahan plafon.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkNEkN2mUMkKCJSn7aPV-R_qaoTgRxGxmbiQ9TNM1rSZY7CbG1alY2BhASjnGXhV_4L328tlKV2srJaPrCMEo8PwCUa62NFGaaNVi8hqgSccjUXZkhNBU3g4Wk7ptvh2At8_e1Jua2FDs/s1600/IMG20191010113146.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkNEkN2mUMkKCJSn7aPV-R_qaoTgRxGxmbiQ9TNM1rSZY7CbG1alY2BhASjnGXhV_4L328tlKV2srJaPrCMEo8PwCUa62NFGaaNVi8hqgSccjUXZkhNBU3g4Wk7ptvh2At8_e1Jua2FDs/s640/IMG20191010113146.jpg" width="640" /></a></div> Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dimulai dari tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon Kredit Modal Kerja Standby Loan dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja Stanby Loan sesuai dengan ketentuan, pada hal PT SGS tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut karena ; <br /> <br /> 1. Pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksana kontrak adalah PT SGS dan Group,; 2. Jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya tidak diikat dengan cessie namun dinyatakan telah diikat dengan Cessie,; 3. Pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya Kediri periode 2010 s/d 2011 tidak diasuransikan, namun dinyatakan kredit saat ini di pertanggungkan ke PT. ASEI dengan nilai pertanggungan sebesar Rp80 miliyar dengan coverage 75% selama jangka waktu kredit,; 4. Tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin, melainkan dari pencairan kredit RSUD TA 2011 namun penilaian kolektifitas PT. SGS dinyatakan lancar. <br /> <br /> Bahwa Harry Soenanrno dan Iddo Laksono Hartanto Tim Analis bersama-sama dengan Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyampaikan Memorandum penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT. SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim untuk mendapat persetujuan, dan Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan: <br /> <br /> 1. Peraturan Intemal Bank Jatim Poin 3.1.1 Bab III Proses Persetujuan Kredit, SE Direksi No. 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi jika kredit yang telah diberikan berada dalam status kolektibilitas I dan II yaitu dalam status macet atau dalam perhatian khusus. <br /> <br /> 2. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". <br /> <br /> 3. Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milyar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milyar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim.<br /> <br /> Selanjutnya Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyetujui permohonan yang diajukan oleh PT. SGS yang dituangkan dalam disposisi yang berbunyi: 1. Jaminan Utama : Tagihan proyek yang dibiayai kredit Bank,; 2. Jaminan tambahan : Tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75%,; 4. Lain-lain usulan analis.<br /> <br /> Setelah PT SGS mendapat persetujuan penambahan plafon kredit, selanjutnya terdakwa Rudi Wahono mewakili PT SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo  mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta pencairan Kredit Modal Kerja Standby Loan, dan oleh Divisi KMK Bank Jatim memproses permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa pelaksana proyek adalah PT. Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI),; PT. Nugraha Adi Taruna (PT NAT),; PT. Fajar Parahyangan (PT FP) dan PT. Idee Murni Pratama (PT IMP) sebagai Grup dari PT SGS, pada hal Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tidak melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek-proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafond dan pencairan maksimum. <br /> <br /> Atas memorandum yang dibuat oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tersebut, kemudian oleh terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. SGS untuk mencairkan uang tersebut. selanjutnya Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT. SGS. dengan perincian sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara Ir. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /> <br /> 2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara Budi Darmwan, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Taruna selaku kepala Cabang yakni Drs.Ribut Wahyu Utomo, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.0/02.8/GD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /> <br /> 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amiruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro/VI/2012 tenggal 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /> <br /> 4. Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Satuan  (Kontrak Induk) antara Ir. Datik Indrijaswati AP, MM. selaku PPK  dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Poltek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIK/APBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDGY6r1Q126x2oqQJRRLAbAJ7PEPg3ULynzu2blat77AAUddgUJ9rC_0McQqJvocBmLnsdAJaxeoy8NPaAuOGXMb7n_S8GNw1_sEnLPt_EDcH2dBuNcK2r4-FhcuxxN-_tco77j_n4PKs/s1600/IMG20191010113124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDGY6r1Q126x2oqQJRRLAbAJ7PEPg3ULynzu2blat77AAUddgUJ9rC_0McQqJvocBmLnsdAJaxeoy8NPaAuOGXMb7n_S8GNw1_sEnLPt_EDcH2dBuNcK2r4-FhcuxxN-_tco77j_n4PKs/s640/IMG20191010113124.jpg" width="640" /></a></div> 5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdijayanto selaku PPK dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kata Malang, Nomor : 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /> <br /> 6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun dengan Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan RP. Roedhy Setijo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT. Idee Murni Pratama, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Nomor :602.1/645/402.103/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /> <br /> 7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033/KONT. FISIK/APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kaesaan, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /> <br /> 8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satriowidodo,ST selaku PPK dan HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /> <br /> Dari semua proyek yang dimintakan pencairan dananya oleh Tjahjo Widjojo tersebut diatas, tidak satupun yang dimenaangkan oleh oleh PT SGS, melainkan dimenangkan oleh perusahaan lain.<br /> <br /> Bahwa Tjahjo Widjojo sebagai Komisaris Utama PT. SGS sudah menerima pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan atas proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab. Madiun,; Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo,; Proyek pembangunan Kantor BPR Jatim,; Proyek Pembangunan Poltek II Kediri,; Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang,; Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun,; Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dan Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri seluruhnya sebesar Rp231.150.000.000 (dua ratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit. No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat oleh Isy Karimah Syakir, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong.<br /> <br /> Perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit No. 25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat Isy Karimah Syakir, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Bank di ikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek ternyata tidak masuk pada Rekening pencairan kredit PT. SGS atas 8 (delapan) proyek dengan Nomor rekening 0261013606 pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama PT. SGS, akibatnya aank Jatim tidak dapat melakukan pemotongan dana yang berasal dari pencairan termin proyek yang telah dibayar oleh pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga Bank Jatim tidak dapat melakukan monitor pada pembayaran angsuran pokok dan bunga atas nama debitur PT. SGS. <br /> <br /> Pencairan kredit dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan Arya Lelana selaku Pim Sub Div KMK, yang ternyata pencairan kredit untuk Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang dilakukan sebelum adanya kontrak kerja, dimana terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo mengirimkan surat kepada Wonggo Prayitno agar bisa diberikan plafon yang belum digunakan untuk bisa dialokasikan dengan plafon 55%, dan atas surat PT. SGS tersebut, Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK Standby Loan atas nama PT. SGS sebesar Rp16.700.000.000, sehingga hal tersebut bertentangarn dengan : <br /> <br /> 1. Surat Edaran Direksi No.046/008/D|R/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab V “tentang standby loan butir 2.9 huruf (h.1) menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan debitur menyerahkan kontrak kerja asli dan atau minimal surat perintah mulai kerja (SPMK) asli kepada bank dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar diminta kontrak asli sampai dengan kredit lunas. <br /> <br /> 2. Persetujuan Penambahan Plafon KMK dan Penambahan Agunan No.047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011 Bab lV Butir 4.5 menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli atau minimal SPMK. <br /> <br /> Dalam mencairkan Kredit Modal Kerja Standby Loan (KMK) tersebut per proyek, seharusnya disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress repor, namun dalam pelaksanaanya pencairan kredit modal kerja tidak dilasaksanakan berdasarkan progress repot, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi butir 2.9  berbunyi “Bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan antara lain huruf (b) yang menyatakan bahwa pencairan kredit didasarkan pada hasil penilaian kelayakan setiap proyek yang dijadikan obyek pembiayaan, hurup (D) yang menyatakan bahwa pencairan kredit per proyek dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, dan hurup (m) menyatakan bahwa nilai setiap tahapan pencairan kredit tidak harus sama (merata) melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan pada setiap tahapannya”.<br /> <br /> Bahwa uang pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim kepada PT. SGS tersebut tidak semua dipergunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembiayaannya tapi pergunakan untuk : <br /> <br /> 1. Membayar angsuran pokok Kredit Modal Kerja Standby Loan dan bunga sebesar Rp90.957.420.250,75 (sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh lima sen) <br /> <br /> 2. Ditransfer ke rekening pribadi Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. SGS sebesar Rp51.772.000.000 (lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) <br /> <br /> 3. Ditransfer ke Rekening pribadi Punggu Santoso (Komisaris PT. SGS) sebesar Rp3.295.000.000 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) <br /> <br /> 4. Ditransfer ke Rekening pribadi Devi Anora  (istriya Punggu Santoso) sebesar Rp2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) <br /> <br /> Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VII Standby loan butir 1.(8) menyatakan bahwa KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabah yang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembiayaan kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan. <br /> <br /> Bahwa dalam pengembalian kredit (angsuran) atas 8 (delapan) proyek yang dibiayai dari KMK standby loan PT. SGS, seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin, namun dalam pelaksanaannya dimana pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke rekening pelaksana pekerjaan tidak ditransfer kembali ke rekening PT. SGS. Dimana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS <br /> <br /> Sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu Kredit Modal Kerja standby loan s/d tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp120.700.714.443,(seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5), yang kemudian oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim Cabang Sidoarjo mengusulkan penghapus bukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek yaitu : Poltek Kediri, Jembatan Brawijaya, Jembatan Kedungkandang, Pasar Caruban, Kantor Setda Kab. Madiun dan Kantor Terpadu Ponorogo. <br /> <br /> Penetapan kolektibilitas 5 atas Kredit Modal Kerja standby loan PT. SGS tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Divisi Khusus Kredit, dan juga PT. SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta mpiah), agunan tambahan berupa tanah dan/atau bangunan yang diterima Bank Jatim belum dilakukan pelelangan.<br /> <br /> Dan pada periode Mei s/d Desember 2014, masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp19.312.510.491,98 dan Pembangunan Gedung Setda Madiun sebesar Rp18.609.374.780.89, namun oleh Wonggo Prayitno dan Arya Lelaana selaku pemimpin Divisi kredit Menengah dan Korporasi dan Pimpinan Sub Divisi KMK tetap memproses usulan penghapus bukuan dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapus bukuan kredit PT. SGS yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan dan Direksi Bank Jatim. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN53xL4pxUaN3V67EvBYTWm-W_5yZv1PlqJ0fvyJMElij-P_dJQA3RaqdU277em6O69VM9zmELLjtU59o5spPNtjZFNgY-h5KD9C9iWI49rARe6-sfc3DQ-Fu5o1_c2ieMNmfsdUnnXV8/s1600/Sundaru+IMG20171212141958.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN53xL4pxUaN3V67EvBYTWm-W_5yZv1PlqJ0fvyJMElij-P_dJQA3RaqdU277em6O69VM9zmELLjtU59o5spPNtjZFNgY-h5KD9C9iWI49rARe6-sfc3DQ-Fu5o1_c2ieMNmfsdUnnXV8/s640/Sundaru+IMG20171212141958.jpg" width="640" /></a></div>  Atas usulan tersebut, Direksi Bank Jatim menerbitkan Surat Keputusan Penghapus bukuan kredit Bank Jatim dengan perincian sebagai berikut : <br /> <br /> 1.  Untuk Proyek Poltek Kediri; Baki Debit per tgl hapus buku 13.750.000.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /> <br /> 2. Jembatan Brawijaya ; Baki Debit per tgl hapus buku 17.155.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /> <br /> 3. Jembatan Kedungkandang ; Baki Debit per tgl hapus buku 18.450.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /> <br /> 4. Pasar Caruban ; Baki Debit per tgl hapus buku 12.050.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 29 Nopember 2013, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 5. Kantor Setda Kab. Madiun ; Baki Debit per tgl hapus buku 6.142.583.922, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 6. Kantor Trpadu Kab. Ponorogo ; Baki Debit per tgl hapus buku 3.200.130.521, Kelek tibilitas 5, tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 7. Baki Debit per tgl hapus buku 2.800.000.000, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /> <br /> 8. Baki Debit per tgl hapus buku 3.900.000.000, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014 <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama bersama-sama dengan Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS), Wonggo Pratitno selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu PT. SGS sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat n'bu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen). <br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama telah mengakibatkan kerugian pada Negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (PT. Bank Jatim) sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.448.00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan bunga  sebesar Rp34.335.990.421.21 (tiga puluh empat miiyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh satu sen), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapusbukuan kredit kepada PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No 9/LHP/XVIII/04/2017 tanggal 10 April 2017. <br /> <br /> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” Yanuar Utomo, SH., Mhum (Jen/T1m)

News Tipikor Dirut PT SGS Diadili Dalam Perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Rp155 M

#Dalam kasus ini, Komisaris PT SGS dan Empat Pegawai Bank Jatim sudah divonis bersalah dan dipidana penjara antara 3 hingga 8 tahun pada...

»

Dirut PT Dok Surabaya Dituntut 12 Thn Penjara, Dalam Perkara Korupsi Rp63 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iwhJx6vwE54nb_UYNcpi4vCLGdhRmr9SqcvFfcVrm7fEiGaN_CKcYMmFEXj1YTTRSAtKglsFTEB7lCLEwIBcj3YUPHI0mnh1zrJ2EHFhdyA2NAn7PQUmWbclBTbsGU94rBe4B7EQjEw/s1600/IMG20190710155905.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="605" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iwhJx6vwE54nb_UYNcpi4vCLGdhRmr9SqcvFfcVrm7fEiGaN_CKcYMmFEXj1YTTRSAtKglsFTEB7lCLEwIBcj3YUPHI0mnh1zrJ2EHFhdyA2NAn7PQUmWbclBTbsGU94rBe4B7EQjEw/s1600/IMG20190710155905.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;">Koordinator Pidsus Kejarti Jatim Trimo, SH., MH : Pengembangan kasus ini kita lihat setelah tersangka “AS” disidangkan</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 26 September 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) melalui JPU Arif Usman dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta, Direktur Utama (Dirut) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) atau yang lebih dikenal dengan PT. Dok Surabaya (Persero), salah satu perusahaan  milik negara (BUMN) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp132 juta subsidair 6 (enam) penjara dalam perkara Nomor 66/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pegadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  buatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar USD4.500.000 atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Arif Usman dkk dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elyana serta Panitra Pengganti (PP) Romaulia Ritonga, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jakarta.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, karena dianggap bersalah dalam pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu dengan Perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero).<br /><br />Selain itu. Perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 yang bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000 (Singapur), sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia adalah senilai USD7.486.170.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiovLjktXtLfqyUrgKvrx36Wbk0KUKpZ7H94kKDx_8qLJR9E9P8JWhumbgc19dmk_Vx8WNabA3IXu7FrH6WBUR4XDlQCEsckJ_BZsP3lYRSipYLZI2ghyphenhyphenH89q65JvXNRoJyQdIJwFyF4w/s1600/IMG20190919121007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="440" height="519" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiovLjktXtLfqyUrgKvrx36Wbk0KUKpZ7H94kKDx_8qLJR9E9P8JWhumbgc19dmk_Vx8WNabA3IXu7FrH6WBUR4XDlQCEsckJ_BZsP3lYRSipYLZI2ghyphenhyphenH89q65JvXNRoJyQdIJwFyF4w/s640/IMG20190919121007.jpg" width="640" /></a></div> Yang terseret dalam kasus ini tidak hanya Dr. Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (pengguna Barang/Jasa), melainkan Antonius Aris Saputro, Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapur (selaku penyedia barang/Jasa atau pemenang lelang) dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia<br /><br />Namun terdakwa Antonius Aris Saputro, warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Meditrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ini sudah terlebih dahulu diadili.<br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro di hukum (Vonis) pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana membayar uang pengganti yang menjadi kerugian negara sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 8 (delapan) tahun penjara. <br /><br />Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 18 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 1 miliyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp61.342.000.000 seubsidair 9 tahun dan 3 bulan.<br /><br />Sementara Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia saat ini masih berstatus tersangka dan sudah ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Lalu apakah hanya ketiga orang ini?. Menurut Trimo, SH., MH selaku Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim mengatakan, masih menunggu persidangan tersangka Adri Siwu. Hal itu dikatakan Trimo saat dihubungi beritakorupsi melalui sambungan telepon (HP).<br /><br />“Kita akan menunggu persidangan tersangka Andri Siwu dulu,” kata Trimo.<br /><br />Sebelumnya, pada awal persidangan terdakwa Riry Syeried Jetta, Trimo juga mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa tidak menutup kemungkinan tersangka lain. Alasannya, bahwa pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur.<br /><br />“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, karena pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur,” kata Trimo, Kamis, 13 Juni 2019.<br /><br />Bisa jadi ada tersangka lain seperti yang dikatakan Trimo. Sebab dalam surat dakwaan dan fakta persidangan terungkap, adanya aliran duit dari terdakwa Antonius Aris Saputro melalui Andri Siwu ke pejabat perusahaan plat merah ini, diantaranya Penta Parawati, Ina Rahmawati, Doniarsal Nurdin, Slamet Riyadi, Gatot Sudaryanto dan I Wayan Yoga (terpidana dalam kasus Korupsi pengadaan tengki pendam PT DPS Tahun 2012), termasuk uang yang diterima terdakwa Riry Syeried Jetta sebesar Rp132 juta.<br /><br />Belum lagi aliran uang yang masuk kerekening Perusahaan (PT DPS) sebesar USD75.000 dari Andri Siwu berupa pinjaman tanpa bunga melalui Direktur Keuangan PT DPS, Penta Parawati pada tahun 2016. Sehingga Majelis Hakim saat itu dalam persidangan memerintahkan JPU untuk mendalaminya sebagai kaus baru, yaitu Gratifikasi.<br /><br />Sementara menurut Andri Siwu mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa uang sejumlah USD75.000 yang ditransfernya ke rekening PT DPS adalah pinjaman berdasarkan surat dari Direktur Keuangan PT DPS, Penta Parawati setelah 5 bulan penandatangan kontrak pengadaan Floting Dock.<br /><br />“Itu murni pinjaman setelah penandatanganan kontrak pada bulan Juni, dan pinjaman ini sekitar bulan Nopember. Kenapa tidak pakai bunga, karena saya mengambil keuntungan dari nilai kurs dollar ke rupiah,” kata Andri Siwu beberapa waktu lalu kepada beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya  sebelum dirinya ditahan penyidi Kejati Jatim.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah PT DPS sudah membayar pinjaman tersebut. Andri Siwu mengatakan bahwa PT DPS sudah pernah melakukan pembayaran sebesar USD20.000 setelah disomasi.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOL-QkZYFcDAsXoKlpeEXy3SLsZwPgfujYB8qQpGuSQkQyxEoPsJSvVHu9NvvAjokDxadUpIp9BXifV90E21srTy8RxHJz-SInX8Rshnr1p-e-u8pkIlYlwu-91bDRBYUOCIW5p3t8iA/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOL-QkZYFcDAsXoKlpeEXy3SLsZwPgfujYB8qQpGuSQkQyxEoPsJSvVHu9NvvAjokDxadUpIp9BXifV90E21srTy8RxHJz-SInX8Rshnr1p-e-u8pkIlYlwu-91bDRBYUOCIW5p3t8iA/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT DPS (persero) yang juga Inisiator dalam pelaksanaan proses Pengadaan Floating Dock PT DPS, tidak melibatkan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN (Penambahan Modal Negara) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan menyusun, membuat dan menggunakan dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan menetapkan HPS (Harga perkiraan sendiri),; tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan terdapat adanya persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT DPS (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd.<br /><br />Karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga, Direktur Produksi dan Ina Rahmawati, Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro, Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) Singapur dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia pada bulan November 2014.<br /><br />“Pada tanggal 13 November 2014, Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada Antonius Aris Saputro, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak,” ucap JPU saat membacakan surat dakwaannya saat itu dipersidangan (Kamis, 13 Juni 2019). <br /><br />Dalam pengadaan Floating Dock kapasitas 8.500 TLC, terdakwa Riry Syeried Jetta telah memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS, yaitu I Wayan Yoga, Penta Parawati, Ina Rahmawati, Diana Rosa dan Slamet Riyadi untuk melakukan pencarian Floating Dock(survei), melakukan kerjasama dengan surveyor PT Karya Amal Reka (KAR) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock, Mereview draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan. <br /><br />Pada hal kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang dilakukan oleh ACTN dengan PT DPS belum memlliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualiflkasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS. <br /><br />Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. <br /><br />Untuk membuat pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan, terdakwa Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati meminta bantuan KAR untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian. padahal dokumen-dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan admnstras pembelan Floating Dock 8.500 TLC yang sudah dlakukan sebelumnya.  <br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuznFkq-DoFPnm9JNgE6Qi06MCl8MXwS0Z7vGPhir2tu0tcRfK1yuSROFJagLr8Q4zZf8xgrICovsLaK7jzvTSOln1NJquYnNKm5QbMWO215AUtzCibQc9whHyQpP4eSAicXStPKnPX00/s1600/IMG20190806133232.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuznFkq-DoFPnm9JNgE6Qi06MCl8MXwS0Z7vGPhir2tu0tcRfK1yuSROFJagLr8Q4zZf8xgrICovsLaK7jzvTSOln1NJquYnNKm5QbMWO215AUtzCibQc9whHyQpP4eSAicXStPKnPX00/s640/IMG20190806133232.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro dan Adri Slawu untuk membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email.<br /><br />Pada tanggal 28 Maret 2016 terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN untuk membuat penawaran Floating Dock 8.500 TLC melalui email yang diberi tanggal 28 November 2014.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang dibuat surut (backdate) dari tahun 2016 menjadi tahun 2014 agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta menandatangani kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya. Usia Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan sudah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni 20 tahun, dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perlndustrian dan Perdagangan RI. <br /><br />Sampai dengan berakhimya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI pada tanggal 11 Januarl 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhlmya masa berlaku jaminan. <br /><br />Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS bersumber dari ACTN yaitu Antonlus Aris Saputro selaku dan Adri Slawu selaku Marketing Representative untuk Wilayah Indonesia. PT. DPS (persero) memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75.000 dari Adri Siwu <br /><br />Dirut PT. DPS terdakwa Riry Syerled Jetta menerima transfer dana dari Adri Salwu sebesar Rp132.000.000,; Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015 menerima transfer dana dari Adri Slawu sebesar Rp136.000.000 sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock di  Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) lainnya. <br /><br />Perbuatan tersebut bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,;  2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Surat Keputusan Direksi PT DPS Nomor 367/KPts/DS/7/l/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DPS tanggal 8 Juli 2013,; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 7S/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desernber 2013 tentang Ketentuan lmpor Barang Modal Bukan Baru. <br /><br />Akibat dari itu, terdakwa Riry Syerled Jetta telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Riry Syerled Jetta atau orang lain yaitu Antonisu Aris Saputro (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan dl Singapura) atau suatu korporasi yaltu A&C Trading Network Pte.Ltd (dlslngkat ACTN) yang berkedudukan dl Singapura yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara sebesar USD 45.000.000 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januarl 2019 sebesar Rp14.076/USD) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januarl 2019.<br /><br /> JPU pun membeberkan perbuatan terdakwa Riry Syerled Jetta bersama-sama dengan Antonis Aris Saputro dalam surat dakwaannya, dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS memerintahkan I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional  bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk berangkat ke Singapura dengan tujuan melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT Dok Koja Bahari  (DKB) dan punya Akses ke Rusia. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai dibuat,  kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati.<br /><br />Namun pada tanggal 28 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifilkasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari terdakwa Riry Syeried Jetta. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB Floating Dock 8500 TLC yang sudah selesai dibuatkan selanjutnya ke Antonius Aris Saputro melalul email.<br /><br />Pada bulan Desember 2014, Adri Slawu selaku Marketing Representative PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro), telah menghubungi Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT Karya Amal Reka (PT KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PTDPS.<br /><br />Setelah berkomunikasi melalui telephon, kemudian Mukti Wibowo, Adri Salwu dan pihak PT DPS yang diwakili oleh Ina Rahmawati atas perintah terdakwa melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey/ inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia.<br /><br />Pada tanggal 12 Desember 2014, Mukti  Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / lnspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia melalui email ke Ina Rahmawati setelah dilakukan beberapakali pertemuan dengan hasil kesepakatan nilai kerja sebesar Rp99.000.000<br /><br />Pada tanggal 15 Deesember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrut PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senlor Manager Keuangan PT DPS untuk menandatangani perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan Mukti Wibowo selaku Dirut PT Karya Amal Reka dengan nilai Rp99.000.000 tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor,  Mukti Wlbowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLA3eZoC7QQVPmLknvxBBA55tWwW5xGwYoPUyQx5yNlMmuiSahxDE4s_GgxD6qrQ2E35R8it5TnjWfQCkYnStgn7ndQTls86dEPn9trDF0TsF7TnbYZLXomV-yIPtMFbUECoGWvBVizQ/s1600/Tim+Penasehat+Hukum+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLA3eZoC7QQVPmLknvxBBA55tWwW5xGwYoPUyQx5yNlMmuiSahxDE4s_GgxD6qrQ2E35R8it5TnjWfQCkYnStgn7ndQTls86dEPn9trDF0TsF7TnbYZLXomV-yIPtMFbUECoGWvBVizQ/s640/Tim+Penasehat+Hukum+terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim Penasehat Hukum terdakwa</td></tr> </tbody></table> Bahwa Permintaan dana talangan yang diajukan oleh terdakwa selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT  PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000.000, Bank BNI Jakarta senilai USD3.500,000. <br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). <br /><br />Padahal terdakwa tidak pernah melibatkan Komite Investasi terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACT N sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih millk perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penllaian kualmkasi, evaluasi administrasl, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagal acuan penllaian kewajaran harga, dan 4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. <br /><br />Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesal, yaltu antara lain : <br /><br />1. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s/d Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian,; <br /><br />2. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl untuk meminta Antonius Arls Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015,; <br /><br />3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawatl diperintah terdakwa Riry Syeried Jetta agar memlnta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalul email pada tanggal 28 Maret 2016,; <br /><br />4. Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan DIreksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang dI beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /><br />Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7.486.174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 den 29 Mei 2015, yang dihadiri  oleh terdakwa Riry Syeried Jetta, Penta Parawati, Diana Rosa dan Adri Siwu. <br /><br />Berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franco Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut : a. Floating Dock 5.000.000,; b. Towing to Surabaya port. Indonesia including insurance 535.000.; c. Dredging and infrastructure installation 951/174-00. <br /><br />Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut : Termin pertama sebesar USD1.497.234 atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari dari uang muka setelah penandatanganan,; termin ke II sebesar USD 2.994.468 atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; Termin ke III sebesar USD 1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia, dan ke IV sebesar USD 1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famlliarisasi.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXxn8Mt-Lb4c-M9FiaRCNUl8SBU-6WrHx5lvZ-h4uJMYY5Ndr_qGiBFZWQbC1S-FCsGe3Ko5HvVOV9K-he-8nob2yIoJfi4VnTbHFMeIA5hdLTDBLVMRnv-Xd3hcFTzGXZd0DVTSCMgM8/s1600/I+Wayan+Yoga%252C+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS+%2528terpidana+dalam+kasus+Korupsi+pengadaan+Tengki+Pendam+PT+DPS++tahun+2012%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXxn8Mt-Lb4c-M9FiaRCNUl8SBU-6WrHx5lvZ-h4uJMYY5Ndr_qGiBFZWQbC1S-FCsGe3Ko5HvVOV9K-he-8nob2yIoJfi4VnTbHFMeIA5hdLTDBLVMRnv-Xd3hcFTzGXZd0DVTSCMgM8/s640/I+Wayan+Yoga%252C+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS+%2528terpidana+dalam+kasus+Korupsi+pengadaan+Tengki+Pendam+PT+DPS++tahun+2012%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">I Wayan Yoga, mantan Direktur Produksi PT DPS (terpidana dalam kasus Korupsi pengadaan Tengki Pendam PT DPS  tahun 2012)</td></tr> </tbody></table> Terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Slawu selaku Marketing representative ACTN Wilayah Indonesia. <br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, ternyata Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006  hanya bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000.<br /><br />Sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7.486.170<br /><br />Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero Pasal 1  ayat (14) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan <br /><br />Berdasarkan ketentuan tersebut, maka A&C Trading Network Pte Ltd selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kulifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS<br /><br />Namun terdakwa selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan A&C Trading Network Pte Ltd, meskipun tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya. <br /><br />A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun yang sudah melewati batas umur Barang Modal Bukan Baru, karena  yang diijinkan masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /><br />Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru : 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/HS 89.05. <br /><br />Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013.<br /><br />Atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT DPS telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu pada tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) dan tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD3,.500.000 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /><br />Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015. <br /><br />Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015, <br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, Floating Dock bekas, ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4WacqNc0gAPeFcgEdBCIkBH7bxLThTaW-uHk6wVpCttCX1QfyTOaNrXYbhhMdBk2WNKl-B99WzPYm4O8rAQXyjDUEfTOpsR7qEh51ITRK3q6b2D_QCJu5Ae4G0zGChIzDEiUpEBUoDqE/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4WacqNc0gAPeFcgEdBCIkBH7bxLThTaW-uHk6wVpCttCX1QfyTOaNrXYbhhMdBk2WNKl-B99WzPYm4O8rAQXyjDUEfTOpsR7qEh51ITRK3q6b2D_QCJu5Ae4G0zGChIzDEiUpEBUoDqE/s1600/IMG20190710161416.jpg" /></a></div> Dari bukti dokumen diketahui, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /><br />Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000<br /><br />Selain itu, terdakwa Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /><br />Perbuatan terdakwa Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dalam pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : <br /><br />1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas : a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; b. Pasa197 ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; 2. ayat (2), Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;; 3. ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). <br /><br />2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3: a. Poin 3, mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4, mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <br /><br />3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan fmansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan,; b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip tentang pengadaan barang dan/atau jasa.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut : <br />1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014. <br /><br />2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. <br /><br />3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014. <br /><br />4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00. <br /><br />5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Siwu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa <br /><br />Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500 <br /><br />6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa, <br /><br />8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) yang bekerjasama dengan Antonius Aris Saputro selaku Dlrektur ACTN yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tdak sesua dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang Iain yaitu Antonius Arls Saputro atau korporasi yaltu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Riry Syeried Jetta dijerat pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/T1m)

News Tipikor Dirut PT Dok Surabaya Dituntut 12 Thn Penjara, Dalam Perkara Korupsi Rp63 M

Koordinator Pidsus Kejarti Jatim Trimo, SH., MH : Pengembangan kasus ini kita lihat setelah tersangka “AS” disidangkan berita korupsi ....

»

Terdakwa Korupsi Rp2.5 Juta Dituntut ‘2.6’ Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqPgZZpooQ19EovjJZB11qgFOoMX3RjNZ5mYdmFLwO2YIPQUpaU55bMp4ip-ayfnn9ZIIXl3sVbwrg0qFMig_mwFyjZ_1TmlapeOM7V-V5HyN-caRRnSAcevccOhUmj5Z2rR6oZasI4c/s1600/IMG20190917111809.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="872" data-original-width="1600" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqPgZZpooQ19EovjJZB11qgFOoMX3RjNZ5mYdmFLwO2YIPQUpaU55bMp4ip-ayfnn9ZIIXl3sVbwrg0qFMig_mwFyjZ_1TmlapeOM7V-V5HyN-caRRnSAcevccOhUmj5Z2rR6oZasI4c/s640/IMG20190917111809.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Uang sebesar Rp2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menghantarkan Abd. Aziz (56) warga Dusun Bringin, Desa Apa’an Kec. Pangatengan Kabupaten Sampang Jawa Timur ini masuk penjara. <br /><br />Andai saja Abd. Aziz tidak meminjamkan CV Amor Palapa miliknya ke sahabatnya sesama kontraktor di Kabupaten Sampang dan tidak menerima imbalan sebesar Rp2.5 juta itu, mungkin cerita hidupnya akan berbeda.<br /><br />Namun ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Itulah yang akan dijalani terdakwa Abd. Aziz. Tak tanggung-tanggung memang, walaupun uang seharga HaPe Merek Oppo Type A71 itu sudah dikembalikannya ke kas negara melalui JPU atas saran dari beritakorupsi.co, namun tuntutan pidana dari JPU Kejari Sampang terhadap terdakwa mungkin masih tergolong ringan yaitu dengan totalnya selama 2 tahun dan 6 bulan, dengan rincian yaitu tuntutan pokok (pidana penjara) selama 1 (satu) tahun dan 6 (nenam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dituntut pula untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.5 juta dalam, waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan kalau terdakwa tidak membayar maka jaksa akan menyita harta bendanya, dan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.<br /><br />“Sudah dikembalikan, uangnya saudara. Saya trauma, CV itu tidak akan saya pakai lagi,” ucap terdakwa polos saat ditemui beritakorupsi.co<br /><br />Pengembalian uang sebesar Rp2.5 juta oleh terdakwa, diakui oleh JPU. JPU mengatakan bahwa terdakwa meminjamkan bendera (CV) miliknya ke orang lain untuk mengerjakan proyek pembangunan kelas baru SMPN 2 Kabupaten Sampang dan terdakwa menerima sebesar Rp2.5 juta. Namun total kerugian negara sebesar Rp134 juta lebih.<br /><br />“Sudah dikembalikan pakai uang saudaranya,” kata JPU.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3kV1viIIZc0pHYp_NrxqAmA8vY0GSrK7IdDcXk8PuETwr4wEzAFZBOfAbhB5hoskdgeR9WwlrIewCabPNe78W4zXVgD57HlEXbOjpwUIRlIZ9TzLLR75tdcuwvdUVUaceDeNsVq8yBMc/s1600/IMG20190917111754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3kV1viIIZc0pHYp_NrxqAmA8vY0GSrK7IdDcXk8PuETwr4wEzAFZBOfAbhB5hoskdgeR9WwlrIewCabPNe78W4zXVgD57HlEXbOjpwUIRlIZ9TzLLR75tdcuwvdUVUaceDeNsVq8yBMc/s640/IMG20190917111754.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini tidak hanya menyeret terdakwa Abd. Aziz, melainkan ada beberapa orang lagi yang saat ini juga sedang menjalani sidang perdana dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU, diantaranya terdakwa Mastur Kiranda (yang pinjam bendara terdakwa Abd. Aziz), Noriman (yang membeli bendara terdakwa Abd. Aziz dari Mastur Kiranda), Didik Hariyanto Direktur CV Bina Consultan (yang mengerjakan pekerjaan) dan Sofiyan (pengawas/perencana).<br /><br />Dan dua orang lainnya masih berstatus tersangka yaitu PPK M. Jupri Riyadi (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang pada saat proyek menjabat selaku Kepala Bidang) dan tersangka PPTK  Akhrojiun.<br /><br />Sementara, surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU Edi Sutomo dan Moch. Hasan dari Kejari Sampang diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo pada Selasa, 24 September 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Yuliana dkk dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Dalam surat tuntutannya  JPU menyatakan, bahwa terdakwa Abd.Aziz selaku Direktur CV.Amor Palapa yang beralamat di Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang Madura Jawa Timur bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitsing), antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu tahun 2016 bertempat di Sekolah SMPN 2 Ketapang Desa Ketapang Barat Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur, atau setidak tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang. <br /><br />Setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang. <br /><br />Selanjutnya dengan adanya penayangan RUP, semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Kemudian dari penayangan itu, penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang, kemudian oleh sekretariat akan di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik Kab. Sampang, <br /><br />Sehingga PPTK Akh. Raji'un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia jasa konsultan di inventarisir. Setelah diinventarisir kemudian PPK M. Jupri Riyadi, S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) membuat surat kepada pejabat pengadaan yaitu Sri Warsono, ST.Msi untuk diadakan pengadaan langsung pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA 2016 terhadap CV Bina Consultan. <br /><br />Bahwa atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV Bina Consultan yakni Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk memasukkan pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan).<br /><br />Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga (saat itu penawaran CV Bina Consultan memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). <br /><br />Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV Bina Consultan untuk dilakukan negosiasi harga. Setelah tahap negosiasi selesai, kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV Bina Consultan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK dalam hal ini CV CV Bina Consultan dengan direktur Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor : 425/01l6.03.PRC.SMPN/KONTRAK/lV/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomer : 425/ 16.03/02.pwsviil 16.03/“1/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWB1w5U_5tXGYSOYmZL4Y8swDxRsCrCTHaR7Te1vNhUhLyIWK7QQeGze3BfGgjVNNXU32xNYE385u6aW6c5tz63grzkOqW0zsLLsrfFFmpeHeSZEvwuAPsck967d0UBSsXeJ00nadWkv8/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWB1w5U_5tXGYSOYmZL4Y8swDxRsCrCTHaR7Te1vNhUhLyIWK7QQeGze3BfGgjVNNXU32xNYE385u6aW6c5tz63grzkOqW0zsLLsrfFFmpeHeSZEvwuAPsck967d0UBSsXeJ00nadWkv8/s640/2.png" width="640" /></a></div> Bahwa setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non ftsik, selanjutnya CV Amor Palapa memasukkan Proposal/Proflle company melalui bagian sekretariat, kemudian didisposisi kebagian sarana dan prasana Dinas Pendidikan. Kemudian oleh PPTK  Akhroji’un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) di invetarisir.<br /><br />Dan setelah beberapa waktu kemudian, PPK yakni M. Jupri Riyadi. S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) menyurati Pejabat Pengadaan Sri Warsono untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 1425/16.03/KONTRAK/434.lOl/VIIU2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV Amor Palapa di mana tyerdakwa Abd. Aziz adalg sebagai Direktur, ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga. <br /><br />Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 / 16.03/65/ SPMK / 434 . lOl/VIII/ 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: <br /><br />Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa ABDAZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. AMOR PALAPA dipinjam oleh saksi Mastur Kiranda (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) yang mana saksi Mastur Kiranda memberikan Fee kepada Terdakwa selaku Direktur CV. AMOR PALAPA sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 namun kemudian oleh saksi Mastur Kiranda peketjaan tersebut dijual/dialihkan kepada Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). <br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , Pelaksana pekerjaan tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan, Saksi Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pihak PPK yakni Saksi M.JUPRI RIYADI.S.Pd, SH, M.MPd dan terdakwa ABD AZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak. <br /><br />Bahwa Pembayaran Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut dinyatakan 100% dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang; <br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang. <br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8ZtQy00bmiBROcOEpMftc3ALF6CB0GMeR976yqXSMJv9cl_hkIQYN_Lf4VNqY3HnjJn0uWTWRVbO6aYNgaDFpG8uqps5VBR2hISucaigijYyMctmm6df6RUFmzTcXZCzL_lLUBlTqSgs/s1600/IMG20190917111801.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="807" data-original-width="1600" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8ZtQy00bmiBROcOEpMftc3ALF6CB0GMeR976yqXSMJv9cl_hkIQYN_Lf4VNqY3HnjJn0uWTWRVbO6aYNgaDFpG8uqps5VBR2hISucaigijYyMctmm6df6RUFmzTcXZCzL_lLUBlTqSgs/s640/IMG20190917111801.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, oleh terdakwa ABD AZlS selaku Direktur CV AMOR PALAPA tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist) dan Ayat (4) (Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar serta tidak sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp l34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang sebesar Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134. 800. 000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah). <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rpl34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). <br /><br />Bahwa terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa menyalahgunakan kewenangannya meminjamkan perusahaan terdakwa kepada Mastur Kiranda dan mendapat Fee sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari  Mastur Kiranda, kemudian oleh Mastur Kiranda dijual kepada Pelaksana yang tidak sah yakni Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp25.000.000 (dua Puluh lima juta Rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang, pelaksana tidak sah karena Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada didalam kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK M. Jupri Riyadi dan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak akan sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak. <br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru tersebut yang roboh karena pekerjann bagian-bagian fisik  seperti pegerjaan beton, peketjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela  tidak dikerjakan secara benar dan sesuai RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang. <br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.lOO/20l8 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 134.800.000,(Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). <br /><br />Meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang senilai Rp295921305120 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134.800. 000,(Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah). <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh66b33vdCBXKmUoNywXuOqva5QzvHy5Lw24rmV5a2i4M7Tyu0o39nilmKECiJrk0HPmehHSHaz5N-ZA168CZATPEqSqSR9Nl2VUdmzMh_7ak8MOCAqoGSRRouGOypeM8GTi1VKfCwHe2E/s1600/IMG_20190924_135948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="720" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh66b33vdCBXKmUoNywXuOqva5QzvHy5Lw24rmV5a2i4M7Tyu0o39nilmKECiJrk0HPmehHSHaz5N-ZA168CZATPEqSqSR9Nl2VUdmzMh_7ak8MOCAqoGSRRouGOypeM8GTi1VKfCwHe2E/s640/IMG_20190924_135948.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Saksi Noriman telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rpl34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. <br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  Menyalakan Terdakwa Abd. Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “secara bersama-sama“ sebagaimana dalam dakwaan subsidair di atas ; Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membaya denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; Menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kepada terdardakwa sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan,” kata JPU di akhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatak terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Jen/Rd1)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Rp2.5 Juta Dituntut ‘2.6’ Tahun Penjara

berita korupsi .co - Uang sebesar Rp2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menghantarkan Abd. Aziz (56) warga Dusun Bringin, Desa Ap...

»

Pejabat PDAM Surabaya Terdakwa Pemerasan Rp1 M Divonis 5 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_2m8fv3lJG3_cv38KMSI41xuiL_VbjwPj826-X3fgOhOHf6Ss_JCaQHQaCfFRATcGqKsK8b-D35vEJ-AVpEqm7TlTnwm6Xse2IBDzWWYyrwaX6Ca7R86d2Wi9O03dz2g8gr8I9y6v7TI/s1600/IMG20190910130626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="478" height="488" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_2m8fv3lJG3_cv38KMSI41xuiL_VbjwPj826-X3fgOhOHf6Ss_JCaQHQaCfFRATcGqKsK8b-D35vEJ-AVpEqm7TlTnwm6Xse2IBDzWWYyrwaX6Ca7R86d2Wi9O03dz2g8gr8I9y6v7TI/s640/IMG20190910130626.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum Terdakwa, Suryotomo : Pertimbangan Majelis Hakim mengatakan ada pihak lain tapi terputus, dan tidak menjelakan siapa pihak lain itu</b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Retno Tri Utomo adalah salah seorang pejabat di PDAM (Perusahaan Daerah  Air Minum) milik Pemkot Surabaya yang menjabat selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manager Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi sekaligus sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 dengan sekaligus ebagat terdakwa kasus Korupsi pemerasan kepada Candra Arianto, Direktur Utama PT. Cipta Wisesa Bersama (Dirut PT CWB) tahun 2017 sebesar Rp1 miliyar dan akhirnya divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Retno Tri Utomo yang didampingi tim Penasehat Hukumnya Suryotomo dkk, dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dau) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang dihadiri Tim JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejagung RI, pada Selasa, 24 September 2019<br /> <br /> Dalam dakwaan dan tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo yang dituduh melakukan pemerasan dengan cara mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT CWB pada tahun 2017 agar memberikan uang sebesar Rp1 miliyar pada saat PT CWB mengerjakan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 lalu, namun yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp900 juta yang ditransfer Dirut PT CWB sebanyak 9 kali sejak Agustus 2018 hingga Juni 2018, dan perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 241 KUHPidana.<br /> <br /> <i>Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</i><br /> <i><br /></i> <i>huruf e berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /> <br /> Sementara menurut Suryotomo atas pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dianggap tidak menjelaskan secara lengkap terkait pihak lain yang disebutkan. Hal itu disampaikan Suryotomo melalui telepon kepada beritakorupsi.co<br /> <br /> “Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan ada pihak lain tapi terputus, dan tidak menjelakan siapa pihak lain itu. Terdakwa divonis 5 tahun penjara, denda dua ratus juta rupiah (Rp200 juta) subsidair enam (6) bulan kurungan, yang terbukti Pasal 12 huruf 2, Kita masing pikir-pikir,” kata Suryotomo. <br /> <br /> Sementara JPU Dani saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa terdakwa terbukti Pasal 12 huruf e dan divonis 5 tahun penjara. Namun saat mau ditanya lebih lanjut, JPU Dani sudah mematikan teleponnya.<br /> <br /> “Terbukti Pasal 12 huruf e, divonis 5 tahun penjara,” kata JPU Dani.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyqB_Dyayc9fxRhUxpQny_G1S3WvPQqiP-23Q9tOmcOoSbNTdcxjMoKS0w2zj-YE8HXIZxpFQ3iivnwBSSNeaaefmsyuSQnT_m6dAE3PVgiBsGmygitRUqejT_ROGbTiWXArdg1poSrDo/s1600/IMG20190910125739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyqB_Dyayc9fxRhUxpQny_G1S3WvPQqiP-23Q9tOmcOoSbNTdcxjMoKS0w2zj-YE8HXIZxpFQ3iivnwBSSNeaaefmsyuSQnT_m6dAE3PVgiBsGmygitRUqejT_ROGbTiWXArdg1poSrDo/s640/IMG20190910125739.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab terdakwa dituduh melakukan pemerasan dengan cara mengintimidasi si Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama agar memberikan uang satu miliyar rupiah pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek milik PDAM Surabaya pada tahun 2017.<br /> <br /> Namun anehnya, bila dikatakan bahwa terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengintimidasi si Candra Arianto, mengapa si Candra baru melaporkan kasus ini pada tahun 2018 setelah mentransfer uang sebanyak 9 (sembilan) kali sejak Agustus 2017 hingga Juni 2018 yang jumlahnya sebesar Rp900 juta ? Mengapa si Candra tidak langsung melaporkannya pada saat pertama kalinya mentransfer uang terhadap terdakwa Retno Tri Utomo?<br /> <br /> Pada hal, pekerjaan proyek itu sudah selesai dikerjakan si Candra pada akhir Desember 2017, namun masih mentransfer uang hingga Juni 2018. Selain itu, pada tahun 2018, si PT CWB milik si Candra masih mendapatkan 5 proyek milik PDAM Surabaya, dan dari 5 proyek tersebut ada yang diputus kontrak dan adapula yang masalah lain. <br /> <br /> Dan menurut terdakwa yang disampaikan langsung kepada beritakorupsi.co beberapa saat lalu seusai persidangan, bahwa dirinya pernah ditawari duit oleh si Candra namun terdakwa tidak menerimanya.<br /> <br /> Lalu apakah ada kaitannya penolakan terdakwa atas tawaran si Candra sehingga si Candra melaporkannya ke Kejagung RI dan bukan ke Aparat penegak hukum di Jawa Timur?<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, bahwa JPU tak dapat membuktikan dalam persidangan, bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi si Candra Arianto selaku Dirut PT. CWB ?<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Candra Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Bermula pada tahun 2017 lalu, saat PDAM Surya Sembada Kota Suraaya mengadakan  lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya hingga Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHyBqhwFdFOo1ix-ctQdwDuoBdZSorWuPi7nvtUTI0JHjeGRpQyd2mpnXDvaYXW9rYWyYEOdCOBigHiUQTSw5GJHQi2T8ETCjvG1Hyif8_WoZwBDinYBtY2z078SqPqwSA3vHszZmv_BI/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHyBqhwFdFOo1ix-ctQdwDuoBdZSorWuPi7nvtUTI0JHjeGRpQyd2mpnXDvaYXW9rYWyYEOdCOBigHiUQTSw5GJHQi2T8ETCjvG1Hyif8_WoZwBDinYBtY2z078SqPqwSA3vHszZmv_BI/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa mengundang Candra Arianto untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan matrial yang diperlukan oleh Candra Arianto dalam proyek dengan harga murah.<br /> <br /> “Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /> <br /> Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017 dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /> <br /> Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /> <br /> “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU<br /> <br /> Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seolah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar pada saat uang proyek cair.<br /> <br /> Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list.<br /> <br /> “Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU<br /> <br /> Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai"<br /> <br /> Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> Candra Arianto (Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama) bersama Ibu dan adiknya<br /> Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxm7E0Li5IdSnuxlZPZV9eseaGhtDyg9RErvyQUnsETM_QQ-McU8WAwX4Ss8kVslcIWTtFS_4YUGtTLy3v_tbn-0E6BmxNDd9LsHFTWJle5-VFgKePmMbUtv2gArpqXlJX-h1Z8mwJwM0/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxm7E0Li5IdSnuxlZPZV9eseaGhtDyg9RErvyQUnsETM_QQ-McU8WAwX4Ss8kVslcIWTtFS_4YUGtTLy3v_tbn-0E6BmxNDd9LsHFTWJle5-VFgKePmMbUtv2gArpqXlJX-h1Z8mwJwM0/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Candra Arianto, Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama (kiri)</td></tr> </tbody></table> No. Tanggal         -  No. rek                   -  Atas nama           -  Penyetor/PT.CWB    -  Setoran (Rp)<br /> 1. 18 Sep 2017   -  142 0015833220  -  Chandra Agus Adie   -  Aida Fariskhi               100 juta<br /> 2.  7 Des 2017    -  1420015833220   -  Chandra Agus Adie   -  Aida Friskhi                 150 juta<br /> 3. 29 Des 2017   -  9000040230782   -  Winda Oktaniasari     -  Anef Ar Rachman        150 juta<br /> 4.  9 Jan 2018      - 9000040230782   -  Winda Oktaniasari     -  Arief Ar Rachman        150 juta<br /> 5. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Aida Fariki                  100 juta<br /> 6. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Dodi Kirawan                50 juta<br /> 7. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Dodi Kirawan                50 juta<br /> 8. 29 Jun 2018    - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Irkham Efendi               100 juta<br />                                                                                                           <span style="color: red;">  Total sebesar Rp900 juta</span><br /> <br /> Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto<br /> <br /> Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto.<br /> <br /> Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas.<br /> <br /> Peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa.<br /> <br /> Menurut JPU, perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.<br /> <br /> Akibatnya, JPU menjerat terdakwa Retno Tri Utomo sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 241 KUHPidana. (Jen/Rd1/T1m)

News Tipikor Pejabat PDAM Surabaya Terdakwa Pemerasan Rp1 M Divonis 5 Thn Penjara

Penasehat Hukum Terdakwa, Suryotomo : Pertimbangan Majelis Hakim mengatakan ada pihak lain tapi terputus, dan tidak menjelakan siapa pihak...

»