Pengusaha Singapur Dituntut 18 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp61 M Di PT DPS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDlBvAd-AHnCy4JvLnB1IHx_E3qYL6b2kNggdj-KI6COmGKgQ-OWm5WKcO0l0KKBt5fVbFDPSRoi7IsceS-GFBVZhbGNHev9LrkzgTht-PhV48Yulhq73wdGHjHlSDl_H94pJYLydDOpM/s1600/PhotoGrid_1564558894668.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDlBvAd-AHnCy4JvLnB1IHx_E3qYL6b2kNggdj-KI6COmGKgQ-OWm5WKcO0l0KKBt5fVbFDPSRoi7IsceS-GFBVZhbGNHev9LrkzgTht-PhV48Yulhq73wdGHjHlSDl_H94pJYLydDOpM/s640/PhotoGrid_1564558894668.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum terdakwa, Boby Wijayanarko :</b></u> Tuntutan Jaksa adalah Dakwaan terhadap Pak Riru (Dirut PT DPS), Jaksa Tidak menguraikan perbuatan terdakwa<span style="font-size: small;">  </span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 31 Juli 2019. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) bersama JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, menuntut terdakwa Antonius Aris Saputro warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Medltrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sebagai Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd selaku penyedia barang/jasa yang berkedudukan di Singapur dengan tuntutan pidana penjara selama 18 tahun, denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sejumlah Rp61.342.000.000 dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Floating Dock 8500 TLC di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU Rachmat dari Kejati Jatim dan JPU Arief Usman dari Kejari Surabaya di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana serta 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Kusdrawanto, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Boby Wijayanarko dkk.<br /><br />Kasus Korupsi di Perusahaan Plat merah yang berkantor di Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya ini adalah untuk yang kedua kalinya yang sama-sama melibatkan perusahaan Singapur. Sebelumnya pada tahun 2010, PT DPS terjerat dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$ 3,963,725 atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp35.063.047.625.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyeret 4 Direksi PT Dok Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Ke- 4 Direksi itu antara lain M. Firmansyah Arifin selaku Dirut, Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok), ), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha. Ke- 4 Direksi inipun sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jum'at, 12 Oktober 2018.<br /><br />Kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan ini, juga melibatkan 2 (dau) warga Singapur dari 2 (dua) perusahaan yang berbeda, yaitu Wong Cheng Lim selaku pemilik perusahaan Zhang Hong Pte dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE.Marine Pte Ltd, yang hingga saat ini keberadaannya tidak dketahui, dan Kejaksaan Agung RI tak mampu melaksanakan putusan Majelis Hakim Pegadlan Tipikor yang mengatakan, supaya kedua warga Singapura itu (Wong Cheng Lim dan Lee Mee) dimasukkan dalam Daftar Pencrian Orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization) untuk mempertangungjawabkan perbuatannya secara hukum karena telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara,<br /><br />Dan akibat dari perbuatan kedua warga negara asing itu pun, 4 Direksi PT DPS menanggung kerugian keuangan negara sejumlah UD$ 3,963,725 atau setara dengan uang rupiah sebesar Rp35.063.047.625.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim untuk memerintahkan JPU agar Kedua warga Singapur itu dimasukkan ke daftar DPO yang bekerjasama dengan pihak Interpol, karena kedua pengusaha itu tidak diketahui keberadaannya, sememtara uang sebesar UD$3.963.725 sudah ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur itu melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap.  </span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUro-7V6uGYqXIfuG14zpzJxMqS9NkSorxfW_ANLSQWk7hAFky7Bp_iYc0vVvD-qoGAec8yF-vnxOse1KXROUDn2Kr21CwzJ1qDDFYd4ICxDrV3i6fmfe9W8i4e7Y1yI68CticKl8fxHc/s1600/IMG_20190410_212122.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1166" data-original-width="877" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUro-7V6uGYqXIfuG14zpzJxMqS9NkSorxfW_ANLSQWk7hAFky7Bp_iYc0vVvD-qoGAec8yF-vnxOse1KXROUDn2Kr21CwzJ1qDDFYd4ICxDrV3i6fmfe9W8i4e7Y1yI68CticKl8fxHc/s400/IMG_20190410_212122.jpg" width="300" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kasus Korupsi yang Kedua saat ini, terjadi pada tahun 2014 - 216, dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 antara Antonius Aris Saputro (WNI) selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai penyedia barang/jasa dengan Riry Syeried Jetta (terdakwa) sebagai Direktur Utama PT DPS selaku pengguna barang/jasa.<br /><br />Perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973, ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero), karena perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 dan bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /><br />Anehnya, sekalipun perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa, Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, barang jenis Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli dan sudah dibayar lunas oleh PT DPS kepada perusahaan ACTN Pte.Ltd, namun Flotting Dock tidak pernah tiba ke Indonesia, karena kabarnya, kapal pengangkut barang tersebut tenggelam dilautan China dan tidak ada tanggung jawab dari perusahaan Singapur itu hingga saat ini. Akibatnya, negara melalui PT DPS selaku BUMN pun mengalami kerugian sejumlah Rp61 miliyar. <br /><br />Itulah sebabnya penyidik Kejati Jatim menyeret Antonius Aris Saputro warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Medltrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan selaku Direktur ACTN Pte.Ltd yang berkedudukan di Sungapur ini ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Namun menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa tuntutan JPU terhadap terdakwa adalah dakwaan terhadap Riry Syeried Jetta (terdakwa) sebagai Direktur Utama PT DPS, dan tidak menjelaskan perbuatan terdakwa Antonius Aris Saptra.<br /><br />“Itukan dakwaannya Pak Riry. JPU tidak menjelaskan perbuatan terdakwa,” kata Boby kepada beritakorupsi.co beberapa saat usai persidangan, Eabu, 31 Juli 2019. Bahkan Boby sempat menyampaikan langsung kepada JPU Rachmat saat JPU Rachmat meninggalkan ruang sidang.<br /><br />“Itukan dakwaannya Pak Riry,” kata Boby, namun JPU Rachmat tidak menanggapinya. </span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CzY3ACr4REsGVLP-7o_BgItqv6JAqRkHK3E_GHDemayyuubUdG_6hDKMz4F61QzEbFb1Dh1woL-qAL2TJxYTdiUXwHPE3RuEfX0YNeF8II1koHFboi6c6FtgMxxIRCnqFdki9VtnLqU/s1600/IMG20190731143553.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CzY3ACr4REsGVLP-7o_BgItqv6JAqRkHK3E_GHDemayyuubUdG_6hDKMz4F61QzEbFb1Dh1woL-qAL2TJxYTdiUXwHPE3RuEfX0YNeF8II1koHFboi6c6FtgMxxIRCnqFdki9VtnLqU/s640/IMG20190731143553.jpg" width="545" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="font-size: small;">Sementara dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura, bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta  selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS persero) berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. DPS Persero Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang R1 Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili ini.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputra selaku Direktur ACTN, adalah sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan Pidana secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 yang bertindak sebagai penjual atau penyedia barang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penyedia barang /penjual, telah bersekongkol untuk melakukan tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sekaligus sebagai pengguna barang / pembeli Pengadaan Floating Dock (FD) 8.500 TLC pada PT DPS yang didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Antonius Aris Saputro, Adri Siwu selaku Marketing Representative sebagai perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syeried Jetta, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT. DPS<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Antonius Aris Saputro menerima dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock PT. DPS (persero) yang dikirim melalui email Ina Rahmawati dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak.<br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura melakukan kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur PT DPS (persero), meskipun ACTN Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia,; 3. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehlngga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. <br /><br />Perusahaan ACTN Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero) Sementara Itu, penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7,486,174.00 adalah kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dalam pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang mana terhadap harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura darl beberapa perusahaan yang dikirim melalui email kepada PT. DPS (persero) ke email Ina Rahmawati pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melengkapi Administrasi dokumen pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan. </span><br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy54pbvSHyOv3fJnJ5eZzvYDViv_9JjANCzgJQ5iYeqneg0LxNYiwBkk6RPKxbTznHu6RvkvRSbD2FMWFJI49DE_OqS9WhhPlln13PGwa8HilMzjQKgqZbvou5tGGKuIQyW-Jv7OSHrlc/s1600/IMG20190731143740.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy54pbvSHyOv3fJnJ5eZzvYDViv_9JjANCzgJQ5iYeqneg0LxNYiwBkk6RPKxbTznHu6RvkvRSbD2FMWFJI49DE_OqS9WhhPlln13PGwa8HilMzjQKgqZbvou5tGGKuIQyW-Jv7OSHrlc/s1600/IMG20190731143740.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU</td></tr> </tbody></table> Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Slngapura pada tanggal 28 Maret 2016 membuat dan mengirimkan dokumen penawaran Floating Dock 8.500 TLC yang diberi tanggal 28 November 2014, kepada PT. DPS (persero), padahal berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 telah ditandatangani kontrak Jual beli Floating Dock 8.500 TLC antara terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penjual atau penyedia barang, sedangkan Riry Syeried Jetta Selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebagai Pembeli atau pengguna barang. <br /> <br /> Floating Dock 8.500 TLC yang menjadi objek jual beli antara terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) telah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi atau menyediakan Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tldak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampal berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /> <br /> Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT DPS bersumber dari terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia, PT DPS memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75,000.00 dari Adri Siwu dengan mentransfer dana sebesar Rp132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero).<br /> <br /> Kemudian Adri Siwu mentransfer dana sebesar Rp136.000.000 kepada Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS (persero) tahun 2015 untuk biaya perjalanan penarikan Floating Dock di Rusia dan pengeluaran PT DPS lainnya.<br /> <br /> Tindakan tersebut Bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,; 2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN,; 3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013,; 4, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. <br /> <br /> Sehinga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro (Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura) atau suatu korporasi yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura (disingkat ACTN) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 14.076,00/USD) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje1bBj12Hp8hZFKNDvAuf_Z7GdRmTc-xD-pc1x2sooJ1v_nnLLZfDctuYKa8qMZi43zU5SdSuSLDIOKoWYo6fSlDs10OTVKSnSYg8mf3YGUQXPS2c-Etfn4EsMH22QriKo440K42wezxk/s1600/IMG20190731143759.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1390" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje1bBj12Hp8hZFKNDvAuf_Z7GdRmTc-xD-pc1x2sooJ1v_nnLLZfDctuYKa8qMZi43zU5SdSuSLDIOKoWYo6fSlDs10OTVKSnSYg8mf3YGUQXPS2c-Etfn4EsMH22QriKo440K42wezxk/s400/IMG20190731143759.jpg" width="346" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Penasehat Hukum terdakwa</td></tr> </tbody></table> <br /> JPU membeberkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, yang mana pada tahun 2014 s/d 2016 terdakwa Antonius Aris Saputro sebagai Direktur Perusahaan sedangkan Adri Siwu sebagai Marketing Representative untuk wilayah Indonesia.<br /> <br /> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014, Riry Syerled Jetta mendudukli jabatan sebagai Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-113/MBU/06/2016 tanggal 13 Junl 2016, Riry Syeried Jetta sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero). <br /> <br /> Bahwa Riry Syerled Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya nomor. 14/2607-9/DS/I/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP 2014, mengusulkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2014. <br /> <br /> Dalam usulan perubahan RKAP 2014, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :  “Terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan, i memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan, yaitu untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan: a. Sumber pendanaan menggunakan Instrumen leasing yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan,; b. Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender,; c. Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang tersedla dengan didamping! slsl hukum dengan Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan Iembaga penilai independen. <br /> <br /> Untuk melaksanakan program tersebut, Direktur Utama Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/I/2014 tanggal 19 September 2014, namun setelah dibentuk, Komite Investasi tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock bekas. <br /> <br /> Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda, Dalam kesempatan tersebut saksi Ina Rahmawati beserta saksl I Wayan Yoga oleh Riry Syerled Jetta dikenalkan dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, Singapura serta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura lnl adalah vendor yang berpengalaman di PT DKB, dan punya Akses ke Rusia. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNAatXYuRjsZaXwmbyijVSRDDhGg5RCKI9xxoKzNz9ae1MGgnuA3hxy_lPo0HgoqVdOZTjoTjoKy1COYKnOTkmwLnfalI9PvASpJTMj3dg_ZVC5zWejiyag0Xi80m3FWSoHA1jK1ls6M8/s1600/IMG20190731151521.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNAatXYuRjsZaXwmbyijVSRDDhGg5RCKI9xxoKzNz9ae1MGgnuA3hxy_lPo0HgoqVdOZTjoTjoKy1COYKnOTkmwLnfalI9PvASpJTMj3dg_ZVC5zWejiyag0Xi80m3FWSoHA1jK1ls6M8/s640/IMG20190731151521.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 13 November 2014 Riry Syerled Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revlsl RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawatl, namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syerled Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floatlng Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh darl Riry Syerled Jetta. <br /> <br /> Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floatlng Dock 8500 TLC, selanjutnya Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk menglirimkan Revlsi RAB tersebut melalui emal ke terdakwa Antonlus Aris Saputro, pada tanggal 13 November 2014. <br /> <br /> Pada bulan Desember 2014, Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Muktl Wlbowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero). <br /> <br /> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian lr. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kall pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ).<br /> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Rlyadl diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Donlarsal Nurdln dan plhak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln. <br /> <br /> Bahwa untuk blaya Akumudasl serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Tradlng Network selaln ltu Ina Rahmawatl dan Slamet Rlyadl maslng-maslng dlberl uang saku oleh Adrl Slwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura WIlayah lndonesla senllal USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada ery Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRhcROPfwoWCHJhj5ZIQDckgJ9RIg-_XliGN7WyWEhwyuVphuleEIIseJuv-nLMyxs7KCXjbjor06nN246euCWzXXU2adUip7Mwx9EiuSTj_hlNAJ1oewvzbAflDVb_2yHritnNEVBftA/s1600/IMG20190731151522.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRhcROPfwoWCHJhj5ZIQDckgJ9RIg-_XliGN7WyWEhwyuVphuleEIIseJuv-nLMyxs7KCXjbjor06nN246euCWzXXU2adUip7Mwx9EiuSTj_hlNAJ1oewvzbAflDVb_2yHritnNEVBftA/s640/IMG20190731151522.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. <br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak, <br /> <br /> Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). <br /> <br /> Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi| penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. <br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai. <br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500 <br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta. <br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501).<br /> <br /> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak). <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtCqpyXhUz6rrZHdGXpa5Awbq4mIJSvufpb7gDRv-PScX2NgVNmqhaGqWfHnCooGpv9RJv3dgNyebvIcU-r613oB3QL7-bsWQC_BFoC0uHSP4gpSSjejvPhoZyLrkI8vpH4yfCkiDIec4/s1600/IMG20190731151536.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtCqpyXhUz6rrZHdGXpa5Awbq4mIJSvufpb7gDRv-PScX2NgVNmqhaGqWfHnCooGpv9RJv3dgNyebvIcU-r613oB3QL7-bsWQC_BFoC0uHSP4gpSSjejvPhoZyLrkI8vpH4yfCkiDIec4/s640/IMG20190731151536.jpg" width="640" /></a></div> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, ery Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. <br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi.<br /> <br /> “Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,” ucap JPU dalam surat dakwaannya.<br /> <br /> JPU mengatakan, pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : <br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. <br /> <br /> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. <br /> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014) <br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH9Pt_76eWWFeClBu_yt1J3SYdghqO6BX9EV8T7kAWhQXrB7ouaBF5IeNP_ZeuDplxVGtnjHtdoTJ652Pb_hvKU-CxmfPm6xSinDTxN8sbEGL9mAigz3ko9RJRlBsvN4IUEDHzT8Xu0l0/s1600/IMG20190731151501.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="454" data-original-width="365" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH9Pt_76eWWFeClBu_yt1J3SYdghqO6BX9EV8T7kAWhQXrB7ouaBF5IeNP_ZeuDplxVGtnjHtdoTJ652Pb_hvKU-CxmfPm6xSinDTxN8sbEGL9mAigz3ko9RJRlBsvN4IUEDHzT8Xu0l0/s400/IMG20190731151501.jpg" width="321" /></a></div> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ). <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) <br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. <br /> <br /> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa. <br /> <br /> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati ' <br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. <br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /> <br /> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : <br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). <br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br />  Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /> <br /> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. <br /> <br /> Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. <br /> <br /> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /> <br /> “Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan,” kata JPU<br /> <br /> JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <br /> <br /> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  <br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. <br /> <br /> 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : <br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /> <br /> Berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Menuntut terdakwa Antonius Aris Saputra dengan pidana penjara selama delapan belas  (18) dan 6 (enam) bulan  dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, denda sebesar 1 miliyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; Membayar uang pengganti sejumlah Rp61.342.000.000 selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 9 (sembilan)  tahun dan 3 (tiga) bulan,” ucap JPU Rachmat di akhir surat tuntutannya.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya. (Rd1/*)<br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span>

News Tipikor Pengusaha Singapur Dituntut 18 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp61 M Di PT DPS

Penasehat Hukum terdakwa, Boby Wijayanarko : Tuntutan Jaksa adalah Dakwaan terhadap Pak Riru (Dirut PT DPS), Jaksa Tidak menguraikan perb...

»

Direktur PT SSDS Terbukti Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M, Divonis 6.6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJGRY9yvaeqwMbGQ1cRSsays5ddmYSUYD4thGLxqeMBcdR3mn-5FQsl8WbhUHeXkrTSAZnmHQg-DZEWoqZivKkn-vl6kQMj0EH05Sf8rvJ7vAl93nM2YBg85Jdw2trqlr17ntSWAVPUYI/s1600/IMG20190731145511.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJGRY9yvaeqwMbGQ1cRSsays5ddmYSUYD4thGLxqeMBcdR3mn-5FQsl8WbhUHeXkrTSAZnmHQg-DZEWoqZivKkn-vl6kQMj0EH05Sf8rvJ7vAl93nM2YBg85Jdw2trqlr17ntSWAVPUYI/s640/IMG20190731145511.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><u>Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi :</u> Kami akan tetap mengkaji setelah kami menerima putusan lengkap dari Majelis Hakim. </span><br /></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 31 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Agus Setiawan Tjong, warga Jalan Bunguran No 37 atau Jalan Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya, selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya tahun anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018 dan dijatuhi hukuman pidana penjara (Vonis) selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp200 juta atau kurungan 6 (enam) bulan, serta di hukum pula untuk mengembalikan kerugian negara atau dipenjara selama 2 tahun kalau harta bendanya dista oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti kalau terdakwa tidak membayar selama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrah). <br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Agus Setiawan Tjong dibacakan oleh Majelis Hakim di muka persidangan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Rochmad bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Alarico De Jesus yang dihadiri JPU yang juga Kasi Pidus Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi dkk serta Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa,  Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio.<br /><br />Hukuman pidana penjara yang dijatuhkam Majelis Hakim terhadap terdakwa, membantahkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa maupun beberapa pihak lainnya yang mengatakan bahwa kasus Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 adalah Perdata, terdakwa tidak bersalah dan lain sebagainya.<br /><br />Bahkan banyak pihak yang menuding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memaksakan perkara yang menyeret terdakwa Agus Setiawan Tjong untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /><br />Justru Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan 6 anggota DPRD Surabaya Peroide 2014 - 2019, yaitu H. Darmawan, Sugito (Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak), Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.<br /><br />Justru yang menggelitik dalam kasus ini adalah keterlibatan beberapa orang selaku tim yang dibentuk dan diperintahkan oleh terdakwa untuk menyampaikan informasi adanya kegiatan Jasmas dari DPRD Surabaya, membuat dan mengumpulkan Proposal atas nama penerima Dana Jasman, meminta tandatangan dan stempel penerima Dana Jasman, mengahntarkan proposal ke DPRD Surabaya serta membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan dana Jasmas oleh ratusan Ketua RT/RW selaku lembaga yang tidak berbadan Hukum sebagai pihak penerima dana Jasmas dari pihak pemberi dana Jasmas Pemkot Surabaya dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut yang sepertinya “terselamatkan dari tangan penyidik Kejari Tanjung Perak”. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEwrYUUixGynA5973pDAk7CDVSJ8egRqwkJyTK3CPPg2JsyjCRYLEi_4S-G0vu_2bIaQ9tGRJKE-nt_2yaw6GHlDRZxYpkyQoj_4jpcg4v1LKSwC3ngEqGBoIrPotf4q8k66vuM-KbCQc/s1600/Screenshot_2019-08-01-00-03-55-84.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEwrYUUixGynA5973pDAk7CDVSJ8egRqwkJyTK3CPPg2JsyjCRYLEi_4S-G0vu_2bIaQ9tGRJKE-nt_2yaw6GHlDRZxYpkyQoj_4jpcg4v1LKSwC3ngEqGBoIrPotf4q8k66vuM-KbCQc/s1600/Screenshot_2019-08-01-00-03-55-84.png" /></a></div> Andai saja kasus ini adalah pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh seseorang dengan mengajak beberapa orang lainnya, di mana salah seorang hanya menemani yang tidak mengetahui rencana awal orang yang mengajaknya namun ikut menikmati hasil curian tersebut, bisa jadi Aparat Penegak Hukum (APH) akan tetap memproses hukum sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KHUP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) “ sebagai orang yang turut serta”.<br /><br />Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP berbunyi ; Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2), mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. <br /> <br /> Namun Dimaz Atmadi selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak kepada beritakorupsi.co mengatakan seusai persidangan, bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak akan mengkaji setelah menerima putusan Majelis Hakim secara lengkap.<br /><br />“Itu akan tetap kami kaji ya, kami juga menunggu putusan lengkap dari Majelis Hakim kemudian kami akan melakukan pengkajian terhadap putusan tersebut. Dari situ kita akan bisa melihat bagaimana tindak lanjut dari ini semua,” kata Dimaz, Rabu, 31 Juli 2019.<br /><br />Lebih lanjut beritakorupsi.co menanyakan kepada Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini, terkait proses hukum terhadap pihak-pihak selaku tim yang dibentuk oleh terdakwa dalam proses pelaksanaan kegiatan Jasmas. <br /><br />“Menurut anda, apakah dari tim yang dibentuk terdakwa ini turut terlibat dalam kasus ini ?,” tanya beritakorupsi.co<br /><br />“Pertanyaan yang satu ini cerdik sekali ya (sambil senyum lalu melanjutkan…) Kalau pandangan saya secara pribadi, ini pribadi saya ini bukan secara hukum, mereka ini hanya bekerja tanpa tau apa yang sebenarnya terjadi. Tapi secara hukum, kami akan tetap melakukan kajian tentang apa yang disampaikan dalam vonis tersebut,” ucap Dimaz.<br /><br /> Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWxc9Qrk0v6f7ndNyJvOWoQagk-0fZZl5_gDc8lxbb6iLG4oBpydHTizMsyYgA3WHrhYyMVyl8HBz3H-kn17Zz85Z6gvzePIkPhoQXS0FLPL33f-aV9KTD3ydBRwSHQy-oj25DfM_hki8/s1600/IMG20190731145208.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWxc9Qrk0v6f7ndNyJvOWoQagk-0fZZl5_gDc8lxbb6iLG4oBpydHTizMsyYgA3WHrhYyMVyl8HBz3H-kn17Zz85Z6gvzePIkPhoQXS0FLPL33f-aV9KTD3ydBRwSHQy-oj25DfM_hki8/s640/IMG20190731145208.jpg" width="640" /></a></div> Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. <br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Setelah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />Bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwKpGcSOGssS_RRk7YOfoyninKUa0EWc8gQVRNlyDCgyikbt4MjVihn6meTMAGARiZvzKiBHSZmy-6sMEhCq9E4qnv8Gw6gf7vDwKi4TmCXULrgDksgT9icswBBILeErdIxMxSnReI8tc/s1600/IMG20190731145222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwKpGcSOGssS_RRk7YOfoyninKUa0EWc8gQVRNlyDCgyikbt4MjVihn6meTMAGARiZvzKiBHSZmy-6sMEhCq9E4qnv8Gw6gf7vDwKi4TmCXULrgDksgT9icswBBILeErdIxMxSnReI8tc/s640/IMG20190731145222.jpg" width="640" /></a></div>  Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNq-aTyTsK_qWWMtKrw9k9fLT1lO54aeoOjOE5W6xC-es2kvpk-wQCdw_B2VNYj1lcUT6s74wa3HZZ4bOm5RM3yBp3TN4KBn2ar8d_lMhZf6kHLK1Uq6GmLqixCswwVF1V529C215PUuw/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNq-aTyTsK_qWWMtKrw9k9fLT1lO54aeoOjOE5W6xC-es2kvpk-wQCdw_B2VNYj1lcUT6s74wa3HZZ4bOm5RM3yBp3TN4KBn2ar8d_lMhZf6kHLK1Uq6GmLqixCswwVF1V529C215PUuw/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" /></a></div> Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />“Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak Majelis Hakim Dr. Andriano<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQpH3c7WoGaI_O900kW8oFVYLH7DMB_eWOzqNQr1HmvH7km2pKL2TulywNkRf4jk8OE6q65bRHrJrc4tA_1k2eOXrMkqkfA9mf3kc1YzgUqHnN5WHpjGmeBg85CeNfuA7QGv8J02VWqBw/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="299" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQpH3c7WoGaI_O900kW8oFVYLH7DMB_eWOzqNQr1HmvH7km2pKL2TulywNkRf4jk8OE6q65bRHrJrc4tA_1k2eOXrMkqkfA9mf3kc1YzgUqHnN5WHpjGmeBg85CeNfuA7QGv8J02VWqBw/s640/9.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDm9beJRC2E0ekJi9-sYZXuBbFpA6h-ySL-BlbYSqOxV-IbbsjbhZB00B21CnpDmXr_bdzLPazmv0zSHjYu0eB7d6dXFSuTZ0XD3Hd4sXHJVjBMcmSUTNCNlM9SnNxFa8w7m07rhaQ3lg/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDm9beJRC2E0ekJi9-sYZXuBbFpA6h-ySL-BlbYSqOxV-IbbsjbhZB00B21CnpDmXr_bdzLPazmv0zSHjYu0eB7d6dXFSuTZ0XD3Hd4sXHJVjBMcmSUTNCNlM9SnNxFa8w7m07rhaQ3lg/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div> “Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap Majelis Hakim <br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito.<br /><br />Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />“Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah),” ungkap Majelis Hakim<br /><br />Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /> <br /> “Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016,” ungkap Majelis Hakim kemudian<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHcyIBG-bK7x6VmuF7iGT4TwylKdwibmEICLLu_uo3WKPMuT_IXJSjh04zRJgFREdL1sj9NxuyNfHblrUtHH4MvGXDOtwhKQuVbV_ZxzSRHEGE234Or7Q5fNQjeiLH5O-QyKWGxPmMqkw/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHcyIBG-bK7x6VmuF7iGT4TwylKdwibmEICLLu_uo3WKPMuT_IXJSjh04zRJgFREdL1sj9NxuyNfHblrUtHH4MvGXDOtwhKQuVbV_ZxzSRHEGE234Or7Q5fNQjeiLH5O-QyKWGxPmMqkw/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div> Kwalitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa sependapat dengan surat dakwaan Jaksa dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh tim Penasehat Hukum terdakwa. Sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />Manurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa Agus Setiawan Tjong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Mengadili ; Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa mengatakan akan banding setelah berkonsultasi dengan tim penasehat Hukumnya.  “Banding,” kata terdakwa kepada Majelis Hakim. (Rd1/*)

News Tipikor Direktur PT SSDS Terbukti Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M, Divonis 6.6 Tahun Penjara

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Kami akan tetap mengkaji setelah kami menerima putusan len...

»

Kepala SMPN 2 Tulungagung Dituntut 2.6 Thn Penjara Karena "Korupsi" Pungli Sekolah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgSOi89f6-g2wKjNOtZ0AH9HrgPswtw4T_y9-1puXTEhfj8PYlW8bI-058TYJmORLMENrH8U-JAiTOfHZr6Unc1alwhccm9vuDyGWrFL20zX2WBPQrVbCpAjJj0ajJv2jPY7p3YDE5qU/s1600/IMG20190729130647.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="514" height="451" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrgSOi89f6-g2wKjNOtZ0AH9HrgPswtw4T_y9-1puXTEhfj8PYlW8bI-058TYJmORLMENrH8U-JAiTOfHZr6Unc1alwhccm9vuDyGWrFL20zX2WBPQrVbCpAjJj0ajJv2jPY7p3YDE5qU/s640/IMG20190729130647.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa (kiri) Eko Purnomo didampingi Penasehat Hukumnya Dr. Eddy Suwito, SH., MH seusai sidang tuntutan, Senin, 29 Juli 2019 (Foto BK)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Senin, 29 Juli 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Sutan dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Tulungagung, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Eko Purnomo selaku kepala SMP Negeri 2 Tulungagung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (pungli) dari orang tua calon Siswa/i baru SMPN 2 Tulungagung pada Juni 2017 tahun.<br /><br />Surat tuntutan pidana itu dibacakan oleh JPU Sutan yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tulungagung di muka persidangan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hcok) yaitu M. Mahin dan Samhadi, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Dr. Eddy Suwito, SH., MH dkk.<br /><br />Kasus Korupsi pungutan liar ini bermula pada saat dimulainya Tahun Pelajaran Baru 2017/2018. Saat itu, Dina Pendidikan Kabupaten Tulungagung menentukan kuota siswa/i untuk SMPN 2 Tulungagung sebanyak 360 siswa/i, namun kenyataannya yang diterima sebanyak 406 orang anak didik.<br /><br />Karena terjadi kelebihan kuota, ditambah lagi seluruh siswa lama maupun yang baru harus masuk pagi, sementara ruangan dan meja serta bangku belum ada. Sehingga ada kesepakatan antara pihak Komite Sekolah yang anggota Koamitenya ada sebahagian merangkap sebagai guru dengan pihak Sekolah melalui rapat Komite untuk menerima sumbangan dari orang tua calon siswa/i yang mendaftar di SMPN 2 Tulungagung untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku.<br /><br />Pada saat dilakukannya penerimaan siswa/i baru dengan melalui beberapa test, pada saat itulah para orang tua disodori amplop permintaan sumbangan. Sehingga dari beberapa orang tua calon siswa/i baru, ada yang memberikan sebesar Rp1 juta, ada pula yang 4 juta rupiah.<br /><br />Dari fakta persidangan, saat terdakwa menghadirkan Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Administrasi Negara mengatakan, bahwa sekolah diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat termasuk orang tua calon siswa/i baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2017.<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya terkait “kata menerima sumbangan”, sepert terjadi sebuah bencana alam, di mana berbagai pihak memberi batuan berbagai macam tanpa ada permintaan, permohonan atau apapun, melainkan kerelaan dari berbagai pihak untuk memberikan sumbangan.<br /><br />Lalu apakah pemberi sumbangan terhadap SMPN 2 Tulungagung memberikan secara suka rela  tanpa adanya terlebih dahulu permintaan atau pemberitahuan dari pihak sekolah, atau memang  para orang tua calon siswa/i itu memberikan uangnya karena adanya permintaan atau permohonan menyodorkan berupa surat ?. <br /><br />Kalau memang SMPN 2 Tulungagung tidak memiliki ruang Kelas, Meja dan Bangku, mengapa pihak sekolah menerima siswa melebihi kuota ? Mengapa Dinas pendidikan tidak menganggarkan dana untuk pengadaan Meublair di SMPN 2 Tulungagung ?<br /><br />Di sisi lain, 2 (dua) guru SMPN 2 Tulungagung sudah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan di pidana penjara, yang saat ini sudah berstatus mantan terpidana yaitu Rudy Bastomi selaku Waka Sek (Wakil Kepala Sekolah) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun pelajaran 2017/2018 (divonis 1.2 tahun), dan Supratiningsih selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  Panitia PPDB yang juga istri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung (divonis 10 bulan).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDNBXAnm8RUC5lxx7Ipt6DzZKCJNup2LAy_ILRZe1wZtjmkByACGhX9AIRvBog643bUSwhWG28IHmmC_vIszOUtl01TMokGE6sZBm9QiWFUYH1FuEIsp3KUy8Fw5onQpxCuItfgowOJsw/s1600/IMG20190729130645.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="575" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDNBXAnm8RUC5lxx7Ipt6DzZKCJNup2LAy_ILRZe1wZtjmkByACGhX9AIRvBog643bUSwhWG28IHmmC_vIszOUtl01TMokGE6sZBm9QiWFUYH1FuEIsp3KUy8Fw5onQpxCuItfgowOJsw/s640/IMG20190729130645.jpg" width="640" /></a></div>  Awalnya pada Juli 2017. Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Polres Tulungagung melakukan Tangkap Tangan terhadap  Rudy Bastomi dan Supratiningsih berikut mengamankan Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa/i, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar Rp35.500.000 (tiga puluh lima juta lima rtus ribu rupiah)<br /><br />Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Dan uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa/i ini tak ada aturan yang memperbolehkannya. <br /><br />Oleh JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 11 jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />JPU Kejari Tulungagung menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan terhadap Rudy Bastomi, dan denda sebesar Rp5 juta. Namun oleh Majelis Hakim, Rudy Bastomi divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Sedangkan Supratiningsih divonis pidana 10 bulan penjara.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan yang berlangsung pada Senin, 29 Juli 2019, adalah agenda pembacaan surat tuntutan JPU terhadap terdakwa. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Eko Purnomo juga dijerat Pasal yang sama dengan 2 mantan anak buahnya, yakni Pasal 11 jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />JPU Sutan menyatakan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Eko Purnomo, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Menuntut terdakwa Eko Purnomo dengan pidana penjara selama dua tahun dan eanm bulan (2.6 tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ; Tedakwa di hukum untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsidair enam (6) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU Sutan.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya.<br /><br />“Untuk Pledoi, waktu satu minggu ya,” perintah Ketua Majelis Hakim. (Rd1/*)

News Tipikor Kepala SMPN 2 Tulungagung Dituntut 2.6 Thn Penjara Karena "Korupsi" Pungli Sekolah

Terdakwa (kiri) Eko Purnomo didampingi Penasehat Hukumnya Dr. Eddy Suwito, SH., MH seusai sidang tuntutan, Senin, 29 Juli 2019 (Foto BK) ...

»

Terdakwa Korupsi RKA Inspektorat Bojonegoro Menuding Dakwaan JPU Melanggar UU No 17/2003

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6_dGTUo3Uq0w3xggpIaoeNZpvNybwu6yWYotXUw4QMNr_hopq3ZE79FXJdGj2LOjKRjssTCL6WRCraoN3osGd5-HeoziquSDtfgAh3NlYMk38oz3El-dm0zHYXQidRVXb1sl9bao-q9M/s1600/IMG20190725143750.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6_dGTUo3Uq0w3xggpIaoeNZpvNybwu6yWYotXUw4QMNr_hopq3ZE79FXJdGj2LOjKRjssTCL6WRCraoN3osGd5-HeoziquSDtfgAh3NlYMk38oz3El-dm0zHYXQidRVXb1sl9bao-q9M/s640/IMG20190725143750.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam surat Ekesepsi atau keberatannya menuding, bahwa surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro No.Reg.Perk : PDS.02/O.5.16/Ft.1/06/2019, melanggar Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan tahun 2017, yang merugikan kenuangan negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 25 Juli 2019) yang diketuai Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elyani, SH., MH dan John Desta, SH, saat membacakan surat Ekesepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU Kejari Bojonegoro yang mendakwa terdakwa telah melanggar UU Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang/jabatannya dalam membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Biaya Khusus Pengawasan/Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran (TA) 2015, 2016 dan tahun 2017 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejari Bojonegoro yang dibacakan di muka persidangan pada Kamis, 11 Juli 2019 disebutkan, bahwa terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya, dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXNvbK3D7qG1dNF8sFNE_FTC98NwuXC6eHz-ReM8Wj8pxTjoo0f5YpT-IxxbMvaK7_lhb4S8AD_GRrNWcQDFhzJ0kpCfmzkhC-i6OqvJpUK0Rz0rW4uQ6bdLjTVKS3EIVoAuUF16IvPuQ/s1600/IMG20190711134754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXNvbK3D7qG1dNF8sFNE_FTC98NwuXC6eHz-ReM8Wj8pxTjoo0f5YpT-IxxbMvaK7_lhb4S8AD_GRrNWcQDFhzJ0kpCfmzkhC-i6OqvJpUK0Rz0rW4uQ6bdLjTVKS3EIVoAuUF16IvPuQ/s640/IMG20190711134754.jpg" width="640" /></a></div> Sehingga JPU Kejari Bojonegoro menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 <br /><br />Terkait hal ini, terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA dalam surat Eksepsinya mengatakan, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dilaksanakan/diterima, maka dakwaan tersebut telah melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<br /><br />Menurur terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA, bahwa dalam Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 48 Tahun 2014 pasal 33 menyatakan, Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tidak berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat. Dan dalam SK Inspektorat Bojonegoro adalah sebagai tindak lanjut atas Perbup tentang SBU (Standar Biyaa Umum), dan sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan DPA Inspektorat, maka untuk kegiatan pemeriksaan menggunakan sistem paket.<br /><br />Terdakwa mengatakan,  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 54 ayat (1) menyatakan, bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Atas dasar tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima <br /><br />Terdakwa membeberkan, bahwa Inspektur Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Surat Keputusan : 1. Keputusan Nomor : 800/07/201.412/2015 tanggal 12 Januari 2015,; 2. Keputusan Nomor : 700/24/201.412/2015 tanggal 04 Mei 2015,; 3. Keputusan Nomor : 700/27/201.412/2015 tanggal 04 November 2015,; 4. Keputusan Nomor : 800/13/201.412/2016 tanggal 06 Januari 2016,; 5. Keputusan Nomor : 800/13.a/201.412/2016 tanggal 29 Januari 2016,; 6. Keputusan Nomor : 700/01/412.100/2017 tanggal 06 Januari 2017,; 7. Keputusan Nomor : 800/37/KEP/412.100/2017 tanggal 09 Oktober 2017.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1twKaA69X7cLFv3NFvc0T9ZTLXCLZl4DvdH_mLEfsSo-9E6lFzx2uanI23ocOmHc8Sa_uG-Fgio5h5yYt113IK2qQYzHAx5kcx9XSQ8AWjITnD2uln07rwZ85oTFjuwYaFzQWbDUkkqg/s1600/IMG20190711134853.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1twKaA69X7cLFv3NFvc0T9ZTLXCLZl4DvdH_mLEfsSo-9E6lFzx2uanI23ocOmHc8Sa_uG-Fgio5h5yYt113IK2qQYzHAx5kcx9XSQ8AWjITnD2uln07rwZ85oTFjuwYaFzQWbDUkkqg/s1600/IMG20190711134853.jpg" /></a></div> Menurut terdakwa, bahwa Keputusan-keputusan Inspektur tersebut merupakan tindak lanjut atas Perbup Bojonegoro tentang SBU Tahun 2015, 2016 dan 2017. <br /><br />“Namun oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak berlaku atau tidak sah. Sikap Jaksa Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,  dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan, bahwa jika terdapat suatu kesalahan dalam keputusan dan/atau tindakan selama belum ada pembatalan, maka keputusan dan/atau tindakan tersebut tetap sah dan mengikat,” ucap terdakwa saat membacakan Eksepsinya. <br /><br />Terdakwa mengatakan, bahwa yang dapat melakukan pembatalan atas keputusan dan/atau tindakan yang salah adalah Pejabat Pemerintahan dan/atau atasan pejabat yang melakukan keputusan atau berdasarkan perintah pengadilan <br /><br />Menurut terdakwa, bahwa Surat Keputusan Inspektur Bojonegoro tentang Standar Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015. 2016 dan 2017, merupakan hasil Keputusan Tata Usaha Negara yang harus dianggap sah secara hukum sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya.<br /><br />“Hal tersebut berdasarkan asas praduga sah (praesumptio iustae causa). Dimana dalam asas ini mengandung makna bahwa semua tindakan pejabat selalu harus dianggap Sah (rechmatig) sampai ada pembatalan atau bahwa keputusan pejabat (benar atau salah) oleh publik harus dianggap benar dan segera dilaksanakan. kecuali pengadilan yang ben/venang menyatakan sebaliknya. Hal tersebut sejalan dengan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Keputusan danlatau tindakan yang ditetapkan danlatau dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang benNenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabut keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan danlatau pejabat pemerintahan yang berwenang,” ujar terdakwa<br /><br />Terdakwa menjelaskan, bahwa keputusan-keputusan Inspektur Bojonegoro tersebut merupakan pelaksanaan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pasal 33 ayat (1) Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tidak berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat, untuk itu diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan,; Ayat (2), Satuan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya menyesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.<br /><br />Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, pasal 32 ayat (1), untuk pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan,; Ayat (2), Satuan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya menyesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.<br /><br />Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, Ayat (1). Untuk pelaksanaan pemeriksaan, inspektorat Kabupaten Bojonegoro diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan . Ayat (2), Satuan biaya knusus pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya menyesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur <br /><br />“Bahwa anggaran dana yang tersedia yang dimaksud tersebut, terdapat dalam Perda APBD dan atau DPA Inspektorat,” pungkas terdakwa.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5VMzSSOdZ4Tf0EPSl2AHsG0bLGePhqjJnWSg4uxS0eInyTyYWu7dKhB5NLn46LEndsib9GTx777amJp6ny69F1ZzHrov0n4UCDXDm7Q3qBTKvHCR7TiflDn-3T7v3kjQ-XFqdIZvzp30/s1600/IMG20190711143755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5VMzSSOdZ4Tf0EPSl2AHsG0bLGePhqjJnWSg4uxS0eInyTyYWu7dKhB5NLn46LEndsib9GTx777amJp6ny69F1ZzHrov0n4UCDXDm7Q3qBTKvHCR7TiflDn-3T7v3kjQ-XFqdIZvzp30/s640/IMG20190711143755.jpg" width="640" /></a></div> Terkait surat dakwaan JPU yang mengatakan, bahwa pada tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari. Dan Tahun 2016, terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari serta pada tahun 2017, terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari.<br /><br />Terkait hal ini, terdakwa menjelaskan dalam Eksepsinya, bahwa jumlah kelebihan hari pengawasan tersebut, diperoleh dengan mengkonversi penugasan sistem paket kedalam sistem harian atau mengggunakan uang SPPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pasal 33 ayat ( 1) menyatakan, bahwa Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tidak berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat, untuk itu diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan. <br /><br />Atas dakwaan tersebut, lanjut terdakwa, kami tidak bisa terima karena : a. Dalam Perda APBD TA 2015 s/d. 2017, Perbup Penjabaran APBD TA 2015 s/d. 2017, dan DPA dan RKA Inspektorat TA 2015 s/d. 2017, tidak ada anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan pengawasan/pemeriksaan. Inspektorat Bojonegoro hanya menganggarkan Biaya Khusus Pengawasan/Pemeriksaan untuk kegiatan pemeriksaan <br /><br />Terdawa mengatakan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwahkan, bahwa usulan alokasi belanja biaya khusus yang tercantum dalam RKA TA 2015 s/d 2017, dan pembayaran belanja biaya khusus seluruhnya merupakan perbuatan Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dan bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2006 pasal 39 ayat (2). <br /><br />“Dakwaan tersebut tidak menjelaskan hubungan antara RKA, pembayaran biaya khusus dan PP Nomor 58 Tahun 2006,” kata terdakwa.<br /><br />Menurut terdakwa, bahwa RKA merupakan proses perencanaan pengajuan anggaran suatu kegiatan, bukan dasar untuk melakukan pembayaran biaya khusus pemeriksaan/pengawasan. Dan pembayaran biaya khusus pemeriksaan/pengawasan, tidak bisa dikaitkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2006 pasal 39 ayat (2), karena PP Nomor 58 Tahun 2006 tersebut bukan dasar pembayaran dan PP tersebut tidak mengatur pengelolaan keuangan daerah <br /><br />“Penyusunan RKA pembayaran, biaya khusus pemeriksaan/pengawasan rnerupakan tindakan/keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut masih dalam wilayah hukum administrasi pemerintahan,” jelas terdakwa  <br /><br />Terdakwa menyebutkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan tindakan Tata Usaha Negara ke dalam wilayah hukum tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk pelanggaran hukum public. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dimasukkan dalam wilayah hukum publik. Atas dasar tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima <br /><br />Dalam Eksepsi terdakwa juga menyinggung, terkait tuduhan masyarakat terhadap dirinya yang dianggap telah melakukan / penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh inspektorat Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro. <br /><br />Atas tuduhan ini, terdakwapun menjelaskan dalam surat Eksepsinya, bahwa SK Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  <br /><br />Atas tuduhan penyalahgunaan wewenang tersebut, kami telah mendaftarkan tuduhan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk melakukan pemeriksaan atas Surat Keputusan Nomor : 800/13.a/201.412/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 800/13/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan! Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016,” kata terdakwa.<br /><br />“Hasil pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menyatakan dengan keputusannya, bahwa SK Inspektorat tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.  Dengan demikian, maka tuduhan masyarakat tersebut tidak benar,” ungkap terdakwa.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh terdakwa, tak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam surat Eksepsinya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgion7LiXQTMLOOW_pHX_sgreQRlB6Ku9H16fo-7L9y-_KXeZ7ja6fACrhfgPQQkN_PpbG7LmNi7iyTXtdj59z_4kNYtxrvqYc4pIkJmAGyvAl_dLEQSd6CqKHUsSDeedgc8PU0iLCskv8/s1600/IMG20190725143902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgion7LiXQTMLOOW_pHX_sgreQRlB6Ku9H16fo-7L9y-_KXeZ7ja6fACrhfgPQQkN_PpbG7LmNi7iyTXtdj59z_4kNYtxrvqYc4pIkJmAGyvAl_dLEQSd6CqKHUsSDeedgc8PU0iLCskv8/s640/IMG20190725143902.jpg" width="640" /></a></div> Bayu Wibisono TEP, SH dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa juga menyampaikan, bahwa kasus yang menejerat kliennya sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menyatakan dengan keputusannya, bahwa SK Inspektorat tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang<br /><br />Selain itu, Bayu Wibisono juga menyampaikan keberatannya kepada Majelis Hakim terkait Barang Bukti berupa sertifikat rumah atas nama istri terdakwa yang disita oleh Kejari Bononegoro. Menurut terdakwa, bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara yang menjerat terdakwa. Sehingga Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan JPU supaya mengembalikan barang bukti yang dimaksud.<br /><br />“Kami memohon, agar barang bukti tersebut dikembalikan,” ucap Bayu.<br /><br />Di akhir surat Eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa sendiri maupun melalui Tim Penasehat Hukum terdakwa, menyampaikan agar keberatan atas surat dakwaan JPU dikabulkan.<br /><br />Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab surat dakwaan JPU Kejari Bojonegoro menyebutkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /><br />Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.<br /><br />Anehnya, JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA telah memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah), <br />atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, JPU tidak menyebutkan siapa pihak-pihak yang dimaksud, yang turut menikmati duit sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jauh lebih besar dari tuduhan JPU terhadap terdakwa?. <br /><br />Mengapa dalam dalam surat dakwaan JPU, tidak menyertakan Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menyeret pihak-pihak lain sebagai orang yang turut serta?<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB9Ms2Emxm9hjEGGOEFe-T2F5ArmqyuPrbwz8X2SwLl4TJqUCrkBq3ZDrL_Szu4_8If2gzEyJvsxvI_ImVYcN8YYf-gcJ4WUzqAkc7b_Csb2odo2juRX0Db6AdT7HjPvM6Wt8nix7Lx9k/s1600/IMG20190725143750.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB9Ms2Emxm9hjEGGOEFe-T2F5ArmqyuPrbwz8X2SwLl4TJqUCrkBq3ZDrL_Szu4_8If2gzEyJvsxvI_ImVYcN8YYf-gcJ4WUzqAkc7b_Csb2odo2juRX0Db6AdT7HjPvM6Wt8nix7Lx9k/s640/IMG20190725143750.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Apakah JPU “bingung” dalam membuat surat dakwaannya terkait kerugian keuangan negara yang dituduhkan terhadap terdakwa?. Sebab di satu sisi, JPU menyebutkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Di sisi lain, JPU hanya menuduh bahwa kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Adakah yang diselamatkan dalam kasus ini?<br /><br />Pun demikian, JPU Kejari Bojonegoro juga tak terima keberatan terdakwa atas surat dakwaannya. Sehingga JPU menyampaikan kepada Majelis Hakim, akan menanggapinya dalam surat Duplik pada persidangan sepekan berikutnya.<br /><br />“Kami akan tanggapi dalam secara tertulis,” kata JPU kepada Majelis Hakim.<br /><br />Seperti yang diberitkan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /><br />Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 <br /><br />Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /><br />Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  :<br /><br />Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliar tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirYwx-OwjVGl47RirU1DoDKPYvSIPsm_7qsM-HwwrZslMru2tXKHoVKBJjTgs5z_D8dHtWRvbuGga4yrfpGsSDPFGpCAcYDVNusm0IBTKCOx73KI1doAHYnhmX8yACvk8WiRAUGoSfc7U/s1600/IMG20190725143750.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirYwx-OwjVGl47RirU1DoDKPYvSIPsm_7qsM-HwwrZslMru2tXKHoVKBJjTgs5z_D8dHtWRvbuGga4yrfpGsSDPFGpCAcYDVNusm0IBTKCOx73KI1doAHYnhmX8yACvk8WiRAUGoSfc7U/s640/IMG20190725143750.jpg" width="640" /></a></div> nggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah )<br /><br />Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS.<br /><br />Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD)<br /><br />Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat.<br /><br />Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) dan kelengkapan instrumen pengukuran kinerja.<br /><br />Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan.<br /><br />Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur.<br /><br />Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.<br /><br />Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma.<br /><br />Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :<br /><br />a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta <br /><br />b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta.<br /><br />c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /><br />Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /><br />Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /><br />Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGKz0DkofhL1n115mh9zKqGA-22HaQ32lwkNKiVlI8NAmroYqx5Mn3FpUesP3RrrDt8Wtw5J9kF6mNDiB6NSemPOu1aTDpKmYE1wRRrSw89Ocx5phtoIlbg4_OWJEd1WQRlj11hrqEq2A/s1600/IMG20190711134754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGKz0DkofhL1n115mh9zKqGA-22HaQ32lwkNKiVlI8NAmroYqx5Mn3FpUesP3RrrDt8Wtw5J9kF6mNDiB6NSemPOu1aTDpKmYE1wRRrSw89Ocx5phtoIlbg4_OWJEd1WQRlj11hrqEq2A/s640/IMG20190711134754.jpg" width="640" /></a></div> Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu. <br /><br />Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. <br /><br />Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /><br />Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /><br />Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar    Rp350 ribu.<br /><br />Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama.<br /><br />Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /><br />Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280  <br /><br />Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama<br /><br />Kegiatan pengawasan  Reguler pada dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /><br />Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /><br />Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.<br /><br />Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)<br /><br />Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu<br /><br />Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. <br /><br />Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu <br /><br />Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /><br />Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus <br /><br />Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26.<br /><br />Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari. <br /><br />Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari. <br /><br />Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari. <br /><br />Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari. <br /><br />Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari. <br /><br />Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari.<br /><br />Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma. <br /><br />Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan.<br /><br />Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017.<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian <span style="color: red;"><b> (lihat tabel). </b></span><br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCHm_6GvpwDq_kcczSwy2qbQXb9jxpJBSAYyMth-ju2cQhuRVzBSYckxPN8zcgSolBeTvAhtkeWsQorVqy4uUpBjgD4sWTLZwRKajSXfXHBw7JkBkAOkcR7CdgpuVlW4pLflBRawujnmc/s1600/2015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="313" data-original-width="640" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCHm_6GvpwDq_kcczSwy2qbQXb9jxpJBSAYyMth-ju2cQhuRVzBSYckxPN8zcgSolBeTvAhtkeWsQorVqy4uUpBjgD4sWTLZwRKajSXfXHBw7JkBkAOkcR7CdgpuVlW4pLflBRawujnmc/s640/2015.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8hxwzellcGoFjig6OnH1DxDl4gxIbqRDEgmoexlBx1f1isXjNzmkEZXWx2ri8dsfDvsbUypVYxsDLGpKwoTvVDDiE2_bdI-2fZGJyWdS_b4OLl0p7_ZgvowMb2YEi3f4Izjmby9XU0c4/s1600/2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="640" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8hxwzellcGoFjig6OnH1DxDl4gxIbqRDEgmoexlBx1f1isXjNzmkEZXWx2ri8dsfDvsbUypVYxsDLGpKwoTvVDDiE2_bdI-2fZGJyWdS_b4OLl0p7_ZgvowMb2YEi3f4Izjmby9XU0c4/s640/2016.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6yrTQeiYxxcj8ErvQNyJgAPL4trx10reaIC45ZI_ewPqhkA68GxyAXMB0ynlj2k6I1qAEeJnI53t2fPHjxOH0pnbnEmjzjT7aSmFZ2xMPYPAqPZpEwRXAoJaXgMj60gD3nYXFcZRguwY/s1600/2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="640" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6yrTQeiYxxcj8ErvQNyJgAPL4trx10reaIC45ZI_ewPqhkA68GxyAXMB0ynlj2k6I1qAEeJnI53t2fPHjxOH0pnbnEmjzjT7aSmFZ2xMPYPAqPZpEwRXAoJaXgMj60gD3nYXFcZRguwY/s640/2017.jpg" width="640" /></a></div> Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu (Rp528.090.000, lihat pada tabel), sesuai perhitungan ahli dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 .<br /><br />Atas perbuatannya, Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Rd1/*)

Terdakwa Korupsi RKA Inspektorat Bojonegoro Menuding Dakwaan JPU Melanggar UU No 17/2003

berita korupsi .co - Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam surat Ekesepsi atau keberat...

»