Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Kab.Bojonegoro Diadli Karena Perkara Korupsi Rp1.7 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM_MRaCmMk77oq5vcxla6pBP9LYJLUjLsUyLPSC6A5lN2Kry28xj81nU-d8Ux2DIkEqMu32Okm0muEJyct6mcU4L8tA9x20dOnn9rroEG5aNe2lNHptd5VA_cTRoenoXM_gb0qC3SRUoo/s1600/IMG20190711143953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM_MRaCmMk77oq5vcxla6pBP9LYJLUjLsUyLPSC6A5lN2Kry28xj81nU-d8Ux2DIkEqMu32Okm0muEJyct6mcU4L8tA9x20dOnn9rroEG5aNe2lNHptd5VA_cTRoenoXM_gb0qC3SRUoo/s1600/IMG20190711143953.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samsul Hadi dikawal staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><u>Ir. Bayu Wibisono TEP, SH :</u></span> Alasan Eksepsi karena kasus ini sudah di gugat di PTUN dan menang, tidak ada kerugian negara</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Masyarakat Jawa Timur Khususnya Kabupaten Banyuwangi, mungkin masih ingat kasus perkara Koruspi dana GP3K (Gerakan Peningkatan Pendapatan Pertanian berbasis Korporasi) pada tahun 2012 lalu sebesar Rp288 juta berdasar hasil penyidikan dan audit Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan terdakwa Holili selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Makmur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi (bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dan Putusan MA, bebas)<br /> <br /> Awal perkaranya pada tahun 2012. Saat itu, si Holili ditawari pinjaman dana GP3K oleh Dinas Perhutani Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp228 juta dengan jaminan sebuah sertifikat hak milik sebidang tanah. Singkatnya, pada saat si Holili sudah melunasi pinjaman berikut bunga dan dendanya ke Dinas Perhutani, malah sertifikat milik si Holili Hilang.<br /> <br /> Akibatnya, si Holili pun menggugat Dinas Perhutani ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tahun 2015. Dalam putusan Majelis Hakim PN Banyuwangi No. 212/Pdt.G/2015/PN.Bwi, mengabulkan gugatannya dan menghukum Dinas Perhutani sebesar Rp10 juta sebagai ganti rugi.<br /> <br /> Musibah yang dialami si Holili selaku Ketua LMDH itu datang pada saat proses pengurusan sertifikatnya ke BPN karena hilang di Dinas Perhutani. Karena ada seseorang yang bukan anggota LMDH namun mengaku sebagai anggota LMDH yang tidak memperoleh pinjaman, kemudian melapor ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kejari Banyuwangi pun dapat tangkapan yakni si Holili yang lasung di jebloskan ke penjarakan. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj07VNA8iHGT26CNLrWDEF-CNEd_RtguAPRT8roU3mLJOtyZ5AOBOY7DzS_2VVqJ14pLu-h9c8_ZHU4JAIxuf8SInln4DxubM4vX9dACkUisCWgxenFxNnM5HO0XSWbddpfo9VJmCvWho0/s1600/IMG20190711143921.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj07VNA8iHGT26CNLrWDEF-CNEd_RtguAPRT8roU3mLJOtyZ5AOBOY7DzS_2VVqJ14pLu-h9c8_ZHU4JAIxuf8SInln4DxubM4vX9dACkUisCWgxenFxNnM5HO0XSWbddpfo9VJmCvWho0/s640/IMG20190711143921.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samsul Hadi (tengah) didampingi Tim Penasehat Hukumnya (kiri)</td></tr> </tbody></table> Dalam proses persidangan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan si Holili atau melalui Penasehat Hukumnya untuk melaporkan 4 orang dari Dinas Pehutani yang hadir saat itu sebagai saksi dipersidangan dengan tuduhan menghilangkan sertifikat dan keterangan palsu dalam persidangan. <br /> <br /> Dan akhirnya, Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyidangkan perkara Korupsi dana GP3K Banyuwangi pada tahun 2012 sebesar Rp228 juta dengan terdakwa Hlolili, sepakat membebaskan dari tuntan JPU yang menuntutnya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar uang pengganti sebesar rp228 juta.<br /> <br /> Tidak Hanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang membebaskan si Holili, tetapi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Repbuli Indonesia (MA RI) juga membebaskannya. <br /> <br /> Nah, kasus perkara yang hampir sama saat  disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu perkara Korupsi penyimpangan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018, dengan terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.<br /> <br /> Sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Prya Agung Jatmiko dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Bojonegoro menyeret terdakwa Syamsul Hadi ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk di adili, ternyata kasus dugaan Korupsi yang disoal oleh Kejari Bojonegoro ini, sebelumnya sudah digugat oleh Samsul Hadi melalui Pencaranya ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang hasilnya mengabulkan gugatan penggugat.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa Samsul Hadi, Ir. Bayu Wibisono TEP, SH dkk kepada beritakorupsi.co seusai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sedati, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 11 Juli 2019) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA, dimana terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan kepada Majelis Hakim, keberatan atas surat dakwaan Jaksa sehingga akan mengajukan Eksepsi pada sidang berikutnya.<br /> <br /> Menurut Bayu, bahwa kasus ini sebelumnya sudah digugat di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dimenangkan oleh penggugat, dan tidak ada kerugian negara.<br /> <br /> “Tadi kami sampaikan keberatan karena perkara ini sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dinyatakan tidak ada kerugian negara,” kata Bayu.<br /> <br /> Sementara JPU Prya Agung Jatmiko tidak menapik terkait gugatan yang dikatakan Tim Penasehat Hukum terdakwa. ”Ya pernha digugat,” jawab JPU Prya.<br /> <br /> Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah Kejari Bojonegoro melakukan penyidikan dua kali dalam perkara yang sama, atau memperkarakan kasus ini, sementara putusan PN Bojonegor yang mengatakan tidak ada kerugian negara seperti yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, JPU Prya mengatakan, bahwa ada kerugian negara sebesar Rp1.7 miliyar lebih berdasarkan penghitungan BPK RI.<br /> <br /> “Tapi pekara ini ada keruguan negara sebesar 1.7 miliyar  atau sekitar 500 juta, karena yang 1 miliyar lebih sudah dikembalikan oleh orang-orang yang menerima dari Inspektorat juga,” kata JPU Prya.<br /> <br /> Terkait keterangan yang disampaikan JPU Prya yang mengatakan, bahwa kerugian negara sebesar Rp1 miliyar lebih sudah dikembalikan oleh orang-orang yang sempat menikmatinya, namun dikembalikan setelah ada penyidikan menjadi pertanyaan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCLK3k1Ui_X9000bfMgOT2ulVbkN2vwlflYHugvsn_TvrgZKLfE-M3lDxzTmdzdKIHxrQGnxn53pbslOtYv8E6hnxAEn9LFkkAxGSZZ0a4oYrAKptxCZnQCJIX4sXsGPof2SSHa6aozFk/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCLK3k1Ui_X9000bfMgOT2ulVbkN2vwlflYHugvsn_TvrgZKLfE-M3lDxzTmdzdKIHxrQGnxn53pbslOtYv8E6hnxAEn9LFkkAxGSZZ0a4oYrAKptxCZnQCJIX4sXsGPof2SSHa6aozFk/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Apakah pihak-pihak yang pengembalian kerugian negara setelah ada penyidikan akan bebas, dan hanya Samsul Hadi yang dipenjarakan? Kalau memang sudah dikembalikan, mengapa dalam sudar dakwaan JPU menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp1.7 miliyar lebih, tapi menyebutkan juga setidak-tidaknya sebesar Rp500 juta.<br /> <br /> Menurut JPU Prya, bahwa 1 miliyar lebih sudah dikembalikan, dan yang 500 juta belum dikembalikan oleh terdakwa. JPU Prya mengatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pidanya.<br /> <br /> “Yang satu miliyar lebih sudah dikembalikan. Kalau yang diterdakwa ini sebesar Rp500 juta yang belum dikembalikan. Pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pidana,” ujar JPU Prya.<br /> <br /> Penjelasan JPU ini membuat beritakorupsi.co semakin penasaran. Kalau demikian, selain terdakwa Samsul Hadi,  apakah pihak-pihak yang menikmati uang itu akan diseret sebagai tersangka atau mereka akan bebas. Menanggapi hal ini, JPU Prya tak menjelaskan, karena menurutnya masih ada pejabat Kejari Bijonegoro yang berwenang menjelaskannya.<br /> <br /> “Saya tidak bisa menjelaskan, masih ada atasan saya. Saya hanya bahwan,” ucapnya.<br /> <br /> Saat ditanya kemudian, berpaka jumlah sakis yang akan dihadirkan, apakah termasuk mantan Bupati Sunyoto ?. Menuurut JPU Prya, jumlah saksi yang akan dihadirkan sebanyak 50 orang termasuk Sekda dan mantan Bupati.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan yang berlangsung diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 11 Juli 2019 diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana, SH., MH dan  Emma Elyani, SH., MH adalah agenda pembacaan surat tuntutan JPU terhadap terdakwa Samsul Hadi yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Ir. Bayu Wibisono TEP, SH dkk.<br /> <br /> Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /> <br /> Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 <br /> <br /> Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /> <br /> Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  :<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4lN9YGqQvI0Ig17WpzaOOq3ilHC3u15Z0-of2VvUlAAnlaVyUlBtMA_0Hgh91ut_QCBbud1KnWvBq5WsUHlQ-DHkZu8w26TLetmBXOKm8PPCD1PjQQqZe7cECdO35yKU4XuRI1PHkLbc/s1600/IMG20190711143605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4lN9YGqQvI0Ig17WpzaOOq3ilHC3u15Z0-of2VvUlAAnlaVyUlBtMA_0Hgh91ut_QCBbud1KnWvBq5WsUHlQ-DHkZu8w26TLetmBXOKm8PPCD1PjQQqZe7cECdO35yKU4XuRI1PHkLbc/s640/IMG20190711143605.jpg" width="640" /></a></div> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliard tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) <br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah )<br /> <br /> Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS.<br /> <br /> Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD)<br /> <br /> Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat.<br /> <br /> Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) dan kelengkapan instrumen pengukuran kinerja.<br /> <br /> Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan.<br /> <br /> Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur.<br /> <br /> Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.<br /> <br /> Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma.<br /> <br /> Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :<br /> a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta <br /> <br /> b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta.<br /> <br /> c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXNJpb4byIcfTVB7L2zQSEYqWzH3kCkUsKcFB0csqB-r2dY4Ag_BUBNZqiM2NO_IbP1cuAWKqPEPet7dwVMnDZP1J_NGZjrzdRRMq2hnRT2ZNn1ZcHOybMB02SE65ce-NM0-_zsQclsn0/s1600/IMG20190711134754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXNJpb4byIcfTVB7L2zQSEYqWzH3kCkUsKcFB0csqB-r2dY4Ag_BUBNZqiM2NO_IbP1cuAWKqPEPet7dwVMnDZP1J_NGZjrzdRRMq2hnRT2ZNn1ZcHOybMB02SE65ce-NM0-_zsQclsn0/s640/IMG20190711134754.jpg" width="640" /></a></div> Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta <br /> <br /> Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu. <br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. <br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar    Rp350 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama.<br /> <br /> Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280  <br /> <br /> Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  Reguler pada dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4YPeUJzYOPraLlats8lnFkILrdNweBlMCReHQ3d4GNJURIuQE-BBMxziN5ERxClirtJnWsD0SwhaZSlIDEpE0fPpafbi42bcYNx5epm35EXikuoUjx3vkpfPy4FWWsTVFBUVVMPbpfYQ/s1600/IMG20190711143755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4YPeUJzYOPraLlats8lnFkILrdNweBlMCReHQ3d4GNJURIuQE-BBMxziN5ERxClirtJnWsD0SwhaZSlIDEpE0fPpafbi42bcYNx5epm35EXikuoUjx3vkpfPy4FWWsTVFBUVVMPbpfYQ/s640/IMG20190711143755.jpg" width="640" /></a></div> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)<br /> <br /> Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum. <br /> <br /> Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu <br /> <br /> Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /> <br /> Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus <br /> <br /> Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26.<br /> <br /> Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari. <br /> <br /> Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2iKJHg38x0QRxuPbm_F6BiEO3O5JBoiXtD80k5wmtanW2luasNpF5hakYbqn_iZO39XpwQQfUp5mo2v5Ktfd2IsfH-UaWYzGFbiF5GB2uWyJAxv1Wcp9slBemDqEOj8agKci0ktMj26g/s1600/IMG20190711143937.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2iKJHg38x0QRxuPbm_F6BiEO3O5JBoiXtD80k5wmtanW2luasNpF5hakYbqn_iZO39XpwQQfUp5mo2v5Ktfd2IsfH-UaWYzGFbiF5GB2uWyJAxv1Wcp9slBemDqEOj8agKci0ktMj26g/s640/IMG20190711143937.jpg" width="640" /></a></div> Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari. <br /> <br /> Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari. <br /> <br /> Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari. <br /> <br /> Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari.<br /> <br /> Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma. <br /> <br /> Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan.<br /> <br /> Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017.<br /> <br /> Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian  <span style="color: red;"><b>(lihat tabel)</b></span>. Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu, sesuai perhitungan ahli dari BP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 .<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqpdaPe8y3g7knvFbaTMifDszaTDqOvqtjhEC2Mplv83vJIHE3lN1JCKBA4gU52C3xD78klunAnq2t_Et3X5HPF1ULMMCsuyTI5fI6PdXx001K1-kZxFU50E48Iavd7LAIleph8874GHY/s1600/2015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="681" data-original-width="1393" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqpdaPe8y3g7knvFbaTMifDszaTDqOvqtjhEC2Mplv83vJIHE3lN1JCKBA4gU52C3xD78klunAnq2t_Et3X5HPF1ULMMCsuyTI5fI6PdXx001K1-kZxFU50E48Iavd7LAIleph8874GHY/s640/2015.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQvKW-_Rsm7-g0HqQxA8CDxSWDIBS3Rv0PpNlDU4MZm4ftABot9YW5LZ02MZqzqTW27-BCAQlYMaXrSnQVdpkrHh3G26xgFvoBLVFQFkl_b89cbqMvWpvA53ddDHo2Rkqvy4cMq_KQBOs/s1600/2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="726" data-original-width="1323" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQvKW-_Rsm7-g0HqQxA8CDxSWDIBS3Rv0PpNlDU4MZm4ftABot9YW5LZ02MZqzqTW27-BCAQlYMaXrSnQVdpkrHh3G26xgFvoBLVFQFkl_b89cbqMvWpvA53ddDHo2Rkqvy4cMq_KQBOs/s640/2016.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqlUlyEiZodaLj2S2Zopd8QcUS-c_5GUVWrfq0Ru0PL9Ow816IORBmCagwSP2VeX8RDC1XcyfRchXoCYWAfuV_p_D-XT64omlVXWlArokn-q2Huw6jDzGtF-8Q9nYv1RYajy1iWAqAtyI/s1600/2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="1338" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqlUlyEiZodaLj2S2Zopd8QcUS-c_5GUVWrfq0Ru0PL9Ow816IORBmCagwSP2VeX8RDC1XcyfRchXoCYWAfuV_p_D-XT64omlVXWlArokn-q2Huw6jDzGtF-8Q9nYv1RYajy1iWAqAtyI/s640/2017.jpg" width="640" /></a></div> “Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Menanggapi surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa setelah berkonsultasi dengan terdakwa Samsul Hadi, memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Dan permohonan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim. (Rd1/*)

News Tipikor Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Kab.Bojonegoro Diadli Karena Perkara Korupsi Rp1.7 M

Terdakwa Samsul Hadi dikawal staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro Ir. Bayu Wibisono TEP, SH : Alasan Eksepsi karena kasus ini sudah di guga...

»

Bagian Hukum PT DPS Terlibat Pembuatan Dokumen “Palsu” Dalam Pengadaan Flotting Dock

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrRdo557YSFD_HfJ4oHrlhfWS31zPrtPL2610-ms_Eeyryltxq6jf4nmGSOA4-DVbMh389EVGN6tQSO35DEh2SHiJoRKzUho9YjytZ3p8LIW66Ctq0aebgTqeDaR9Z_7IJRQQZ5za5-Y/s1600/IMG20190711113507.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrRdo557YSFD_HfJ4oHrlhfWS31zPrtPL2610-ms_Eeyryltxq6jf4nmGSOA4-DVbMh389EVGN6tQSO35DEh2SHiJoRKzUho9YjytZ3p8LIW66Ctq0aebgTqeDaR9Z_7IJRQQZ5za5-Y/s640/IMG20190711113507.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Kebobrokan” dalam perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, semakin tampak jelas, karena selain tidak melibatkan Tim Investasi, tidak melalui mekanisme lelang terbatas, tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga, ternyata bagian hukum perusahaan plat merah ini terlibat dalam pembuatan dokumen “palsu” terkait pengadaan Floating Dock.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan dari keterangan Dua staf bagian hukum PT DPS, yaitu Ahkmad Fatoni dan Yudi Binayuda saat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan (Kamis, 11 Juli 2019) untuk terdakwa mantan Big Bosnya yakni terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS yang mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa dokumen terkait pengadaan Flotting Dock tersebut dibuat dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT DPS (persero) pada tahun 2016, namun seolah-olah dibuat pada tahun 2014.<br /><br />“Di buat pada tahun 2016 atas perintah Pak Riry,” jawab saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU Lily Lindawati dkk dari Kejati Jatim, Kamis, 11 Juli 2019.<br /><br />Hal itupun dijelaskan JPU Lily Lindawati kepada beritakorupsi.co sesuai persidangan. Bahwa kedua saksi yaitu Ahkmad Fatoni dan Yudi Binayuda membuat surat yang berkaitan dengan pengadaan Flotting Dock pada tahun 2016 namun seolah-olah dibuat pada tahun 2014. <br /><br />“Dua saksi tadi yang dari bagian hukum membuat surat yang berkaitan dengan pengadaan, terus ditandatangani terdakwa. Surat itu dibuat pada tahun 2016 namun seolah-olah dibuat tahun 2014 atas perintah terdakwa,” kata JPU Lily. Namun JPU Lily tak menjelaskannya lebih lanjut, apakah kedua saksi itu akan diminta pertanggungjawaban terkait keterlibatannya membaut dokumen “palsu” itu. <br /><br />Pada persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 11 Juli 2019 diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan Emma liani, SH., MH adalah agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi termasuk Ahkmad Fatoni dan Yudi Binayuda untuk terdakwa Riry Syeried Jetta yang didampingi Tim Pensehat Hukumnya, Samuel Benyamin, SH, Ivan Ezar Sihombing dan Barry Sihotang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Flotting Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Saksi yang dihadirkan Tim JPU Lily Lindawati dkk dari Kejati Jatim ini diantaranya Yudi Pongky (Ketua Tim Tender), Gatot, Luhu dan Ayub (masing-masing anggota Tim Tender), Diah Novianti dan Lusiana (Staf PT DPS).<br /><br />Dari keterangan saksi-saksi ini menjelakan kepada Majelis Hakim, bahwa saksi tidak tahu terkait adanya flotting Dock. Saksi Yudi Pongky menjelaskan, bahwa dirinya hanya fokus dalam kiatan tender ala-alat seperti Porklif. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid7KNlEGom205xizOKDjv-_iTmyvOFtsNoFgyP4O6Cts5BLBe3wQ5jhm9VP_lT0hdCP1_AK97HmVM_CmKWHovcw7sr0bz6jmjEHg0kxp7WQdZqcFSn9NoPs45T1NXGORnd_yFmRrwJPNY/s1600/IMG20190711113915.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid7KNlEGom205xizOKDjv-_iTmyvOFtsNoFgyP4O6Cts5BLBe3wQ5jhm9VP_lT0hdCP1_AK97HmVM_CmKWHovcw7sr0bz6jmjEHg0kxp7WQdZqcFSn9NoPs45T1NXGORnd_yFmRrwJPNY/s640/IMG20190711113915.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>Saksi dari kiri depan, Yudi Pongky (Ketua Tim Tender), Gatot, Luhu dan Ayub (masing-masing anggota Tim Tender) dan Ahkmad Fatoni dan Yudi Binayuda (Bagian Hukum PT DPS) serta Diah Novianti dan Lusiana (Staf PT DPS) </b></span></td></tr> </tbody></table> Saksi Yudi Pongky menjelaskan, bahwa anggaran PMN (penyertaan Modal Negara) berjumlah 200 miliyar yang terdiri dari 100 miliyar untuk alat dan 100 miliyar untuk kegiatan pengadaan Flotting Dock. Namun Yudi mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui terkait pengadaan Flotting Dock. Diketahunya seletah kasus ini mulai mencuat.<br /><br />Dari ke- 6 saksi ini (Yudi Pongky, Gatot, Luhu dan Ayub, Diah Novianti dan Lusiana) tak satu pun yang dilibatkan bahkan mengetahui terkait kegiatan pengadaan Flotting Dock. Sehingga JPU Lily mengatakan kepada media ini, bahwa kehadiran saksi, membuktikan tidak dilibatkannya Tim Investasi dalam pengadaan termasuk untuk melakukan suvey Flotting Dock.<br /><br />“Saksi-saksi tadi tak satupun yang dilibatkan, makanya tadi mereka menjawab tidak atau kan,” jelas JPU Lily.<br /><br />Sementara pada sidang sehari sebelumnya (Rabu 10 Juli 2019) dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktut A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd, berkedudukan di Singapur, juga terungkap bahwa harga Flotting Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang sudah berusia 42 tahun senilai USD 7,486,174 itu hanyalah merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia<br /><br />Dan itu diperkuat dengan keterangan saksi Penta Parawati selaku Direktur Keuangan yang membuat daftar harga setelah menerima draf dari Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia atas perintah Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS<br /><br />Menurut Penta saat itu kepada Majelis Hakim (Rabu, 10 Juli 2019) mengatakan, setelah dibuat lalu dikirimkan ke Inna Rahmawati dan Inna Rahmawati mengirimkannya ke Antonius Ari Saputro melalui E-mail.<br /><br />“Saya menerima daftar harga dari Pak Andri, kemudian saya buat dalam bentuk XL atas perintah Dirut, terus saya kirimkan ke Inna dan kirimkan melalui E-mail ke Pak Aris (Antonius Aris Saputra),” kata Penta, Rabu, 11 Juli 2019.<br /><br />Yang aneh adalah terkait siapa yang menentukan ACTN  sebagai pemenang lelang pengadaan Flotting Dock tidak satupun yang mengetahui termasuk Dirut PT DPS. Hal itu terungkap saat Majelis Hakim menanyakan saksi-saksi yang dihadirkan JPU saat itu (Rabu, 11 Juli 2019) diantaranya Andry Siwu (dihadirkan kebali atas perintah Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya  pada 3 Juli 2019), Diana Rosa, Ina Rahmawati, Penta Parawati dan Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS dan M. Maskur selaku Kepala Cabang PT Berdikari Ansurance.<br /><br />Riry Syeried Jetta menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinyapun tidak mengetahui siapa yang membuat dokemen lelang. Namun Riry Syeried Jetta mengakui telah menandatangani dokumen kontrak kerja tetapi tidak mengetahui kapan Antonius Aris Saputro menandatangani kontrak kerja tersebut.<br /><br />Setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk mendalami keterangan para saksi untuk dikembangkan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sejumlah 4.500.000 Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076/USD) berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVTE1NRF6wkZrtall5gD7xES2WXIk1frcF7KVJR3gt3gfUMvsHERbTSxxLC2xCEjGTxtyLqRyNBKSRogZujd8RQNQkUsLPTiM93n-pn2eEICc4eaxl1M75gEOPu_u36PWgH1V8UUFjrGQ/s1600/IMG20190620145431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVTE1NRF6wkZrtall5gD7xES2WXIk1frcF7KVJR3gt3gfUMvsHERbTSxxLC2xCEjGTxtyLqRyNBKSRogZujd8RQNQkUsLPTiM93n-pn2eEICc4eaxl1M75gEOPu_u36PWgH1V8UUFjrGQ/s640/IMG20190620145431.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Riry Syeried Jetta yang didampingi Tim Pensehat Hukumnya, Samuel Benyamin, SH, Ivan Ezar Sihombing dan Barry Sihotang</span></td></tr> </tbody></table> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada November 2014, Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur serta Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia.<br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada Antonius Aris Saputro, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak. <br /><br />Dalam pengadaan Floating Dock kapasitas 8.500 TLC, terdakwa Riry Syeried Jetta telah memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS, yaitu I Wayan Yoga, Penta Parawati, Ina Rahmawati, Diana Rosa dan Slamet Riyadi untuk melakukan pencarian Floating Dock(survei), melakukan kerjasama dengan surveyor PT Karya Amal Reka (KAR) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock, Mereview draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan. <br /><br />Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualiflkasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS. Pada hal kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang dilakukan oleh ACTN dengan PT DPS belum memlliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /><br />Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. <br /><br />Untuk membuat pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan, terdakwa Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati meminta bantuan KAR untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian. padahal dokumen-dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan admnstras pembelan Floating Dock 8.500 TLC yang sudah dlakukan sebelumnya. <br /><br />Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro dan Adri Slawu untuk membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email.<br /><br />Pada tanggal 28 Maret 2016 terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN untuk membuat penawaran Floating Dock 8.500 TLC melalui email yang diberi tanggal 28 November 2014. Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang dibuat surut (backdate) dari tahun 2016 menjadi tahun 2014 agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai dengan ketentuan,” ungkap JPU<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta menandatangani kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya. Usia Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan sudah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni 20 tahun, dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. <br /><br />Sampai dengan berakhimya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI pada tanggal 11 Januarl 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhlmya masa berlaku jaminan. <br /><br />Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS bersumber dari ACTN yaitu Antonlus Aris Saputro selaku dan Adri Slawu selaku Marketing Representative untuk Wilayah Indonesia. PT. DPS (persero) memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75.000 dari Adri Siawu <br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS menerima transfer dana dari Adri Siwu sebesar Rp132.000.000,; Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015 menerima transfer dana dari Adri Slawu sebesar Rp136.000.000 sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock din Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) Iainnya. <br /><br />Akibat dari itu, terdakwa Riry Syerled Jetta telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Riry Syerled Jetta atau orang lain yaitu Antonisu Aris Saputro (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan dl Singapura) atau suatu korporasi yaltu A&C Trading Network Pte.Ltd (dlslngkat ACTN) yang berkedudukan dl Singapura yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara sebesar USD 45.000.000 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januarl 2019 sebesar Rp14.076/USD) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januarl 2019.<br /><br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPjPKwmrr3Pq5Z9O1FP4g_EN4s781mWdmMW86GvS4vtUfu3NSWUp4aXzknrUVb7sz4mb8ABKp8VxvAv25_PAtnierycpIq8eucvvdBcGuK6XxyuJpuXWsOhjl86I13YgvAo7bzY81HcQg/s1600/IMG20190613132610.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPjPKwmrr3Pq5Z9O1FP4g_EN4s781mWdmMW86GvS4vtUfu3NSWUp4aXzknrUVb7sz4mb8ABKp8VxvAv25_PAtnierycpIq8eucvvdBcGuK6XxyuJpuXWsOhjl86I13YgvAo7bzY81HcQg/s640/IMG20190613132610.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Tim JPU dari Kejati Jatim</span></td></tr> </tbody></table> Perbuatan terdakwa Riry Syerled Jetta bersama-sama dengan Antonisu Aris Saputro dijelaskan dalam surat dakwaan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /> <br /> Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS memerintahkan I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional  bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk berangkat ke Singapura dengan tujuan melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT Dok Koja Bahari  (DKB) dan punya Akses ke Rusia. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai dibuat,  kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati. Namun pada tanggal 28 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifilkasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari terdakwa Riry Syeried Jetta. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB Floating Dock 8500 TLC yang sudah selesai dibuatkan selanjutnya ke Antonius Aris Saputro melalul email. Pada bulan Desember 2014, Adri Slawu selaku Marketing Representative PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro), telah menghubungi Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT Karya Amal Reka (PT KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PTDPS.<br /><br />Setelah berkomunikasi melalui telephon, kemudian Mukti Wibowo, Adri Salwu dan pihak PT DPS yang diwakili oleh Ina Rahmawati atas perintah terdakwa melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey/ inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia.<br /><br />Pada tanggal 12 Desember 2014, Mukti  Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / lnspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia melalui email ke Ina Rahmawati setelah dilakukan beberapakali pertemuan dengan hasil kesepakatan nilai kerja sebesar Rp99.000.000<br /><br />Pada tanggal 15 Deesember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrut PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senlor Manager Keuangan PT DPS untuk menandatangani perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan Mukti Wibowo selaku Dirut PT Karya Amal Reka dengan nilai Rp99.000.000 tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor,  Mukti Wlbowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /><br />Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014,  Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh terdakwa untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, mereka sepakat dengan Surveyor Doniarsal Nurdin dan pihak A&C Trading Network berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada di bandara bertemu dengan Antonius Aris Saputro , Lucky Oerian Melwan dan Doniarsal Nurdin.  Untuk biaya akomodasi serta operasional ditanggung oleh A&C Trading Network, Pte Ltd.  <br /><br />Selain itu Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia memberikan uang saku kepada Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi masing-masing senilai Ushuluddin 1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Slawu, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada terdakwa Riry Syeried Jetta, dan terdakwa menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrQgOOw4Z7ak2CjSJoIdcb5okPVYflqwFkIg_r8yhNSARBISo_1JNgdEXVpePJecivevAYuXev2YF44npFkt3IbahUNri8b6jM4C8iT0aR3kDdV1ijeqme_-nPt5e8lIOT1j-2jDdmAwM/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrQgOOw4Z7ak2CjSJoIdcb5okPVYflqwFkIg_r8yhNSARBISo_1JNgdEXVpePJecivevAYuXev2YF44npFkt3IbahUNri8b6jM4C8iT0aR3kDdV1ijeqme_-nPt5e8lIOT1j-2jDdmAwM/s640/IMG20190710161416.jpg" width="438" /></a></div> Pada tanggal 18 Desember 2014, saat berada di Khabarovks Rusia mereka dijemput oleh pihak pemilik Floating Dock kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. <br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2014, dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak. Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 3O Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). <br /><br />Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock-9K yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4.450.000. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid methode atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. <br /><br />Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : Data pembanding yang digunakan: a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1.665.000, dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2.430.000 yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. <br /><br />Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS (Persero) Penta Parawati.<br /><br />Namun kenyataannya, Komite Investasi tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, terdakwa telah melakukan “kesepakatan” dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut.<br /><br />Pengadaan Floating dock 8.500 TLC pada PT DPS didahului pada saat terdakwa Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014 untuk melakukan rapat di Singapura dengan Gloria Marine.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan I Wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura dan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N Wilayah Indonesia, dan terdakwa menyampaikan bahwa ACTN adalah rekanan dari PT. DKB (persero) yang sudah berpengalaman dan mempunyai hubungan baik dengan Rusia. <br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan jajaran Direksi dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock diantaranya ; memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network Pte, Ltd untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floating Dock. <br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floating Dock eks. Rusia di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia bersama dengan Doniarsal Nurdin dan Antonius Aris Saputro pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh A&C Trading network Pte Ltd. <br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014 ) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP Iskandar (tanggal 24 Desember 2014) <br /><br />Memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floating Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0eqlyoS5AFR6MLQJlfM1yR5vuRMfbsY-Op5EQUePSarYDpSuomZopb_U5v5nWJhWn-uQc3laaaWCFqFBlKDu7Xwn9UfDEK51hjyJddEG6Jwa2AsL96-wVQF_ytbV6zrYZZBQ050F5-O0/s1600/IMG20190710150438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="788" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0eqlyoS5AFR6MLQJlfM1yR5vuRMfbsY-Op5EQUePSarYDpSuomZopb_U5v5nWJhWn-uQc3laaaWCFqFBlKDu7Xwn9UfDEK51hjyJddEG6Jwa2AsL96-wVQF_ytbV6zrYZZBQ050F5-O0/s640/IMG20190710150438.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niatan atau inisiatif untuk pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk pada tanggal 3 Maret 2015 <br /><br />Padahal berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan ; Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya,; Cara Pengadaan Nilai Pengadaan ; a. Pelelangan Terbuka diatas nilai Rp100 Milyar,; b. Pelelangan Terbatas Rp50 Milyar s/d Rp100 Milyar,; c. Pemilihan Langsung Tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian Iangsung Rp5 juta dan atau sesuai kondisi.<br /><br />Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas. <br /><br />Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat No. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Dan pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat Nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut.<br /><br />Setelah mendapat Persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 7 April 2015, melalui surat No. 15/1034-4/DS/1/M-1, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan), tersebut.<br /><br />Bahwa Permintaan dana talangan yang diajukan oleh terdakwa selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT  PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000.000, Bank BNI Jakarta senilai USD3.500,000. <br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). <br /><br />Padahal terdakwa tidak pernah melibatkan Komite Investasi terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACT N sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih millk perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8Pb__g0HTjrcuIRRXJHJHdpbCkhfwZPZqklwymUG8xgD3R_rHaFuCyOCjfg10suFGzPiyrDS74V0GrDKHxQG4v0d1tUhECx8KP9tJ-lNSENw6nOfnPr_y9Q-7Pr9wiAO60I4PQyXkH2c/s1600/IMG20190612145225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8Pb__g0HTjrcuIRRXJHJHdpbCkhfwZPZqklwymUG8xgD3R_rHaFuCyOCjfg10suFGzPiyrDS74V0GrDKHxQG4v0d1tUhECx8KP9tJ-lNSENw6nOfnPr_y9Q-7Pr9wiAO60I4PQyXkH2c/s640/IMG20190612145225.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">I Wayan Yoga, mantan Direktur Produksi PT DPS (terpidana dalam kasus Korupsi pengadaan Tengki Pendam PT DPS  tahun 2012)</td></tr> </tbody></table> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penllaian kualmkasi, evaluasi administrasl, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagal acuan penllaian kewajaran harga, dan 4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. <br /><br />Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesal, yaltu antara lain : 1. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s/d Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian,; <br /><br />2. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl untuk meminta Antonius Arls Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015,; 3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawatl diperintah terdakwa Riry Syeried Jetta agar memlnta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalul email pada tanggal 28 Maret 2016,; <br /><br />4.Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan DIreksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang dI beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /><br />Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7.486.174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 den 29 Mei 2015, yang dihadiri  oleh terdakwa Riry Syeried Jetta, Penta Parawati, Diana Rosa dan Adri Slawu. <br /><br />Berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franco Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut : a. Floating Dock 5.000.000,; b. Towing to Surabaya port. Indonesia including insurance 535.000.; c. Dredging and infrastructure installation 951/174-00. <br /><br />Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut : Termin pertama sebesar USD1.497.234 atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari dari uang muka setelah penandatanganan,; termin ke II sebesar USD 2.994.468 atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; Termin ke III sebesar USD 1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia, dan ke IV sebesar USD 1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famlliarisasi.<br /><br />Terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Slawu selaku Marketing representative ACTN Wilayah Indonesia. A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, ternyata Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006  hanya bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000.<br /><br />Sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7.486.170. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero Pasal 1  ayat (14) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan <br /><br />Berdasarkan ketentuan tersebut, maka A&C Trading Network Pte Ltd selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kulifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg098xMQN5VS81oz9XUrnkiiJtQcS60knsDxPn95siaVs5kk_9xnw02grRUbbMv1R1ItebfNC4glwuhDEIRaR2gwx9BObFYvztrgb7-0Qb8xLpB3IYWZp-IhfnpfD6iwRIq9E29fIquif0/s1600/IMG20190710155905.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="647" data-original-width="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg098xMQN5VS81oz9XUrnkiiJtQcS60knsDxPn95siaVs5kk_9xnw02grRUbbMv1R1ItebfNC4glwuhDEIRaR2gwx9BObFYvztrgb7-0Qb8xLpB3IYWZp-IhfnpfD6iwRIq9E29fIquif0/s1600/IMG20190710155905.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> Terdakwa selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan A&C Trading Network Pte Ltd, meskipun tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya. <br /><br />A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun yang sudah melewati batas umur Barang Modal Bukan Baru, karena  yang diijinkan masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /><br />Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru : 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/HS 89.05. <br /><br />Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013. Atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu pada tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) dan tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD3,.500.000 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /><br />Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015. <br /><br />Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015, <br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, Floating Dock bekas, ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia.<br /><br />Dari bukti dokumen diketahui, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /><br />Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /><br />Perbuatan terdakwa Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dalam pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,; Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance),; Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr0-BV5wwFhWHXPy_y4BBspEeyMMZoXlGsdX1R3NJVZXpHzxkhFIeWlhFyS3mnIuhUbXUtSgZ_7lJS4bPzzikkHPScXKF4Q8IL-EKo4CS5JZFmnNWOA9CQk9WD3sjseFXoAX27KqsKG4w/s1600/IMG20190515141533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="302" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr0-BV5wwFhWHXPy_y4BBspEeyMMZoXlGsdX1R3NJVZXpHzxkhFIeWlhFyS3mnIuhUbXUtSgZ_7lJS4bPzzikkHPScXKF4Q8IL-EKo4CS5JZFmnNWOA9CQk9WD3sjseFXoAX27KqsKG4w/s640/IMG20190515141533.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut : <br /><br />1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014. <br /><br />2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. <br /><br />3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014. <br /><br />4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00. <br /><br />5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Slawu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa <br /><br />Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500 <br /><br />6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa, <br /><br />8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang bekerjasama dengan Antonius Aris Saputro selaku Dlrektur ACTN yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tdak sesua dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang Iain yaitu Antonius Aris Saputro atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Riry Syeried Jetta terancam pidana penjara paling lama 20 tahun  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Bagian Hukum PT DPS Terlibat Pembuatan Dokumen “Palsu” Dalam Pengadaan Flotting Dock

berita korupsi .co - “Kebobrokan” dalam perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS pa...

»

PH Terdakwa Menolak Bukti JPU, Sidang Perkara Korupsi Flotting Dock Berjalan Alot

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqKx4kz0finyGsYq6jTr-uc4BVda8l85ACBBlv4TJ0dEcwqDUpBO8tovZXku__k6y9XpVnUE9Sv3SUGOZccQVXUSpnbOTfml_sqT5ZQbplVaAIqsGtJY8o8oHfRpMjFaI0nHLoaNwaK2o/s1600/IMG20190711113618.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqKx4kz0finyGsYq6jTr-uc4BVda8l85ACBBlv4TJ0dEcwqDUpBO8tovZXku__k6y9XpVnUE9Sv3SUGOZccQVXUSpnbOTfml_sqT5ZQbplVaAIqsGtJY8o8oHfRpMjFaI0nHLoaNwaK2o/s640/IMG20190711113618.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis, 11 Juli 2019, Sidang perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi<br />pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) dengan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) berjalan cukup alot, karena Tim Pensehat Hukum (PH) terdakwa, Samuel Benyamin Simangunsong dkk dari SBS & Associates (Attorney At Law) menolak buki yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lili Lindawati dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur Kejati Jatim).<br /><br />Dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elyani adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Riry Syeried Jetta yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /><br />Saksi yang dihadirkan JPU sebanyak 8 orang dari PT DPS, antara lain Yudi Punggih (Ketua Tim Tender Modernisasi Alat),; Yudi Bima Yuda (Manajer Hukum),; Gatot Winarto (Manajer Sarana dan Fasilitas),; Ayub Andi Rifai (Layout Floating),; Diyah Novianti (Admin Pengarsipan Penomoran Surat),; Lusiana (Pengarsipan Adm Keuangan),; Ahmad Fathoni Hendrawan (Staf Hukum), dan Luhu Pimpinan (Proyek pada Departemen Produksi).<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU mengajukan beberapa pertanyaan terhadap para saksi. Salahs atau pertanyaan JPU adalah terkait dengan Job Description para saksi saat tergabung dalam tim Komite Investasi. Dasar JPU yaitu Surat Keputusan (SK) pengadaan barang.<br /><br />Saat JPU mengajukan pertanyaan itulah, salah seorang Tim PH terdakwa, yakni Apri Enrico Simanjuntak mempertanyakan keaslian SK yang dijadikan JPU sebagai alat bukti. Sebab, SK yang diajukan JPU sebagai bukti adalah berupa Foto Copy sesuai dengan aslinya (legalisir). <br /><br />"Mohon pada Saksa ditunjukkan di muka persidangan bukti asli dari SK pengadaan barang itu," ucap Rico dengan tegas.<br /><br />Mendapati protes tersebut, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman pun meminta pada Jaksa maupun PH terdakwa untuk maju ke Meja Majelis Hakim.<br /><br />"Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar dapat dipercaya. Kalau bukan aslinya, maka wajar kita melakukan penolakan," ungkap Ivan Ezar Sihombing yang akrab disapa Samuel.<br /><br />Samuel menambahkan, sesuai dengan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.<br /><br />Dalam kasus ini, Riry Syeried Jetta juga didakwa melakukan rekayasa Back Dated atas SK tersebut, untuk menggambarkan bahwa proses administrasi berjalan sesuai aturan. Namun, ketika Kuasa Hukum meminta pada jaksa agar menunjukkan asli dokumen tersebut, yang ada hanya photo copy yang di legalisir. <br /><br />"Kemana dokumen Asli tersebut? Disisi lain, para staf bidang hukum mengakui membuat Surat Keputusan tersebut atas perintah Diana Rosa. Ada apa dibalik semua ini?," tambahnya.<br /><br />Selain soal penolakan bukti, mereka juga mempertanyakan relevansi jaksa yang mencecar para saksi terkait dengan tender pengadaan floating dok. Sebab, seluruh saksi satu suara menyatakan tidak tahu menahu mengenai proses dari tender proyek tersebut. <br /><br />"Seluruh saksi jawabannya sama, mereka tidak tahu soal pengadaan itu. Sebab, mereka memang hanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang dan kewenangannya saja. Dan hal itu diakui oleh para saksi dimuka persidangan. Soal pengadaan itu, memang dilakukan oleh level pimpinan mereka," ungkap Rico.<br /><br />Kuasa hukum terdakwa, Samuel kembali mempertanyakan kepada para saksi terkait job description para saksi, apakah telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam tim komite investasi sesuai bidang dan kewenangannya masing-masing, hal itu langsung dibenarkan satu persatu oleh saksi.<br /><br />“Iya, masing-masing kami telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai tim komite investasi sesuai bidangnya, dan dilaporkan kepada masing-masing pimpinan yang membawahinya," ujar saksi Yudi yang diiyakan oleh semua saksi. <br /><br />Dalam persidangan juga terungkap bukti, sebuah buku penomoran yang diajukan oleh Jaksa, ternyata cara penomoran surat menyurat maupun SK juga lainnya selama ini sebelum maupun sesudah terdakwa tidak menjabat, hingga saat ini dilakukan sesuka-sukanya oleh saksi Diyah Novianti secara manual tulisan tangan disebuah buku penuh coretan dan typex. <br /><br />Termasuk mengenai pengakuan Fathoni staff bidang hukum yang tetap mau melakukan konsep lampiran SK pengadaan dengan meminta dan menggunakan penomoran tanggal mundur kepada Diyah atas perintah Rosa. Saksi juga sempat mengakui jika tindakannya melanggar hukum, sampai dengan manajemen DPS (setelah terdakwa tidak menjabat) mengangkat Yudi Bima Yuda selaku Manajer Hukum. Padahal, manajer baru itu mengakui sama sekali tidak mempunyai keahlian dan pengetahuan bidang hukum karena berlatar belakang teknik.  Pengungkapan ini juga sebagai salah satu dasar yang menimbulkan kejanggalan bagi tim SBS untuk melakukan penolakan diajukannya bukti SK legalisir oleh Jaksa tersebut.<br /><br />Ketua majelis hakim juga mempertanyakan para saksi terkait peran dan fungsi jabatan yang secara eksplisit berbeda dengan jawaban pertanyaan di BAP. Terutama saksi Dyah Novianti yang terkesan menutup-nutupi.<br /><br />Disisi lain, Samuel merasa pada sidang terpisah sehari sebelumnya adanya indikasi kejanggalan, dimana Dirut Riry Syeried Jetta dihadirkan sebagai saksi atas perkara Direktur AnC, Aris (berkas terpisah). Ia menilai, terlihat semua jajaran direksi dan senior manajer satu bahasa, bahwa semua melakukan atas perintah Riry. <br /><br />Termasuk Direksi yang mengambarkan seperti BOD seolah-olah hanya Dirut Riry, sedangkan anggota direksi lain seperti bukan direksi sebagaimana fungsinya diatur dalam UU PT maupun anggaran dasar perusahaan menjadi tanggungjawab akibat hukumnya masing-masing direksi. <br /><br />"Apakah ini berarti Dirut Riry memang berjalan sendiri atau justru sudah disiapkan agar seluruh kesalahan cukup dibebankan pada Dirut Riry sehingga direksi lain beserta jajarannya bebas. Bukankah seharusnya yang ikut melaksanakan juga akan terkena turut serta?," katanya.<br /><br />Karena Tim PH terdakwa menolak bukti dari JPU, Ketua Majelis Hakim pun akhirnya menunda persidangan untuk sepekan kemudian dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan keterangan saksi dari Tim JPU. (Tim)

News Tipikor PH Terdakwa Menolak Bukti JPU, Sidang Perkara Korupsi Flotting Dock Berjalan Alot

berita korupsi .co - Kamis, 11 Juli 2019, Sidang perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC di...

»