Majelis Hakim Perintahkan JPU Mengembangkan “Tersangka” Korupsi PT DPS Rp63 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibxsSP-G9BBuCHRrQe1U_pVghBhsUSs_t5kujflOa_4xtLBwA3IMCNYmiqsNb5ljoL6Pd2VYpLkqgRk-hEAOsS6VmrR4DFyqRBpVxoZKFtRWg7-biks2gb5slkYWVLlinJ1ASPz2GQ5As/s1600/IMG20190710165545_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibxsSP-G9BBuCHRrQe1U_pVghBhsUSs_t5kujflOa_4xtLBwA3IMCNYmiqsNb5ljoL6Pd2VYpLkqgRk-hEAOsS6VmrR4DFyqRBpVxoZKFtRWg7-biks2gb5slkYWVLlinJ1ASPz2GQ5As/s640/IMG20190710165545_1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">JPU Lily Lindawati : Terkait Perintah Majelis Hakim, Kasus ini memang sudah dikembangkan</span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973  PT DPS (PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, memerintahkan JPU Kejati Jatim untuk mengembangkan “tersangka baru” dalam kasus ini setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktut A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd, berkedudukan di Singapur yang diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim sejak tanggal 10 April hingga hari ini (10 Juli 2019).<br /><br />Ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock  PT DPS Nomor 52/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Antonius Antonius Aris Saputro (WNI) selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura ialah Cokorda Gedearthana, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana, SH., MH, Kusdarwanto, SH., SE., MH dengan Panitra Pengganti (PP) Ign. Cemeng, SH., SH sementara JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) ialah Trimo, SH, MH selaku Ketua Tim yang juga Koordinator Pidsus Kejati, Lily Lindawati, SH., MH dkk.<br /><br />Dalam kasus ini, JPU telah menyeret 2 (dua) terdakwa yaitu selain Antonius Aris Saputro adalah Riry Syeried Jetta  selaku Direktur Utama PT DPS selaku pengguna barang (dengan perkara penuntutan terpisah) ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atas terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 karena pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973  karena tidak sesuai prosedur yang berlaku, dengan tidak melibatkan Tim Investasi dan tidak melalui lelang terbatas.<br /><br />Selain itu, pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta tidak adanya penyusunan dokumen pengadaan/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), tidak membuat dan tidak menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai acuan penilaian kewajaran harga. <br /><br />Sementara untuk penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang sudah berusia 42 tahun senilai USD 7,486,174 hanyalah merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia.<br /><br />Anehnya, sekalipun PT DPS telah membayar lunas Flotting Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 kepada ACTN, hingga saat ini bahwa barang yang dibeli dengan menggunakan anggaran APBN Perubahan TA 2015 yang sebelumnya menggunakan dana talangan sebesar USD 4.500 atau setara dengan nilai rupiah sejumlah Rp63 miliyar lebih tak atau bagaimana bentuknya.<br /> <br /> Alasannya, bahwa barang Flotting Dock 8.500 TLC itu diangkut sebuah kapal laut dari Rusia menuju Indonesia, dan tenggelam di laut Cina. Namun pertanggungjawaban dari ACTN hingga saat ini tak ada.<br /><br />Anehnya lagi adalah, bahwa kapal pengangkut barang Flotting Dock sudah dinyatakan tenggelam, tetapi pihak PT DPS tidak mengklaim uang jaminan ansuransi sebesar Rp200 juta di PT Berdikari Ansurance dari besarnya uang muka yang dibayarkan PT DPS kepada ACTN senilai USD 1.500 serta pihak ACTN pun tidak memperpanjang jaminan ansuransi tersebut.<br /><br />Itulah sebabnya, JPU Kejati Jatim menyeret Antonius Aris Saputro selaku penyedia barang bersama Riry Syeried Jetta  selaku pengguna barang untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp63 miliyar lebih dalam pengadaan Flotting Dock tahun 2015.<br /><br />Sekalipun JPU telah menyeret 2 (dua) terdakwa dalam kasus ini, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyidangkan perkara ini menilai, bahwa masih ada pihak-pihak lain yang harus ikut bertanggung jawab.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN1UwgulizCLE1xbHjOqqQTSMqVJyHqTaDq29P35drrQXkVon3O_DA5UVMAvzpTrXQ8Kl1j58vX3zoV48rZoZp_tyR-BBTpfTzg0HSErioDaPvhUcl3D537Mzeq97FTaU3k6_BeYJFu3k/s1600/IMG20190710150415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN1UwgulizCLE1xbHjOqqQTSMqVJyHqTaDq29P35drrQXkVon3O_DA5UVMAvzpTrXQ8Kl1j58vX3zoV48rZoZp_tyR-BBTpfTzg0HSErioDaPvhUcl3D537Mzeq97FTaU3k6_BeYJFu3k/s640/IMG20190710150415.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Hal itu terungkap setelah perkara ini disidangkan dengan terdakwa Antonius Aris Saputro sejak tanggal 10 April  hingga 10 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan beberapa saksi dari PT DPS maupun dari ACTN yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim.<br /><br />Saksi-saksi yang sudah dihadirkan JPU kehdapan Majelis Hakim adalah beberapa dari Direksi PT DPS diantaranya I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional PT DPS, Penta Parawati selaku Direktur Keuangan PT DPS, Diana Rosa (selaku anggota Tim Investasi dan  Sekretaris PT DPS tahun 2015), Ina Rahmawati selaku Senior Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT. DPS dan Andry Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte Ltd, Singapur untuk wilayah Indonesia.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 10 Juli 2019, JPU kembali menghadirkan Andry Siwu atas perintah Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya (3 Juli 2019) untuk di kroscek dengan Diana Rosa, Ina Rahmawati, Penta Parawati dan Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (sudah terdakwa) serta M. Maskur selaku Kepala Cabang PT Berdikari Ansurance.<br /><br />Sebagai informasi, dalam persidangan tanggal 3 Juli 2019, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk membuat dakwaan terhadap Andri Siwu terkait keterlibatannya membuat daftar harga Flotting Dock 8.500 TLC bekas Rusia pembuatan tahun 1973, dan dakwaan Gratifikasi terkait pemberian sejumlah uang sebesar Rp132 juta kepada Riry Syeried Jetta dengan alasan, bahwa duit itu sebagai pembelain mobil bekas milik Dirut PT DPS.<br /><br />Selain kepada Riry Syeried Jetta, Andri Siwu juga memberikan sejumlah uang kepada Diana Rosa, Ina Rahmawati, Penta Parawati, Riry Syeried dan I Wayan Yoga (terpidana dalam kasus Korupsi PT DPS dalam pengadaan Tengki Pendam di Jambi tahun 2012) sebagai akomondasi perjalanan dari Indonesia ke Rusia pada saat melakukan survey Flotting Doco.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> “Saudara Jaksa, ini fakta baru. Buat dakwaan terhadap saksi ini (Andri Siwu.red). Kalau Jaksa tidak mau, demi hukum akan kami sebutkan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini di putusan nanti,” ucap Anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana dan Kusdarwanto termasuk Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, (Rabu, 3 Juli 2019)<br /><br />Dari keterangan sakasi-saksi dipersidangan (Rabu, 9 Juli 2019) terungkap, “benang merah” dalam kasus pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 semakin semakin jelas, bahwa pengadaan Flotting Dock  tidak sesuai prosedur yang berlaku karena tidak melibatkan Tim Investasi, tidak melalui lelang terbatas, tidak ada proses penilaian kualifikasi, tidak ada evaluasi administrasi, teknis dan harga, tidak adanya penyusunan dokumen pengadaan/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), dan tidak membuat serta tidak menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai acuan penilaian kewajaran harga. <br /><br />“Benang merah” yang terungkap dihadapan Majelis Hakim dipersidangan dari keterangan saksi-saksi adalah, bahwa yang memperkenalkan Antonisu Aris Saputro kepada Penta Parawati dkk pada saat ke Singapur adalah Dirut PT DPS, Riry Syeried Jetta, dokumen penawaran pengadaan Flotting Dock tidak melibatkan Tim Invstasi, tidak diketahui siapa yang membuat dokumen pengadaan Flotting Dock, harga dalam penawaran ACTN dibuat atau diketik oleh Penta Parawati selaku Direktur Keuangan PT DPS atas perintah Dirut PT DPS setelah menerima sebuah kertas yang dikeluarkan oleh Andri Siwu dari dalam kantung pakaiannya. Dan setelah selesai diketik dalam bentuk file XL, lalu Penta Parawati mengirimkannya melalui E-mail kepada Ina Rahmawati selaku Senior Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT. DPS dan dokumen tersebut kemudian dikirimkannya kepada Antonius Aris Saputro selaku Direktut A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd.<br /><br />“Yang memperkenalkan (Antonius Aris Saputro) adalah Dirut,” kata Penta Parawati. Namun dibantah oleh Riry Syeried Jetta.<br /><br />Saksi Penta Parawati pun menjelaskan lebih lanjut terkait daftar harga dalam dokumen pengadaan Flotting Dock. Menurut Penta, bahwa dia menerima daftar harga barang dari Andri Siwu lalu diketik dalam bentuk file XL lalu dikirimkan ke Inna dan Inna mengirimkannya melalui E-mail kepada Antonius Aris Saputra.<br /><br />“Saya menerima daftar harga dari Pak Andri, kemudian saya buat dalam bentuk XL atas perintah Dirut, terus saya kirimkan ke Inna dan kirimkan melalui E-mail ke Pak Aris (Antonius Aris Saputra),” kata Penta<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakan terkait siapa yang membuat dokumen pegadaan Flotting Dock dan menentukan ACTN sebagai pemenang, tak satupun saksi yang mengetahuinya termasuk Riry Syeried Jetta.<br /><br />Sementara menurut Riry Syeried Jetta, bahwa dirinyapun tidak mengetahui siapa yang membuat dokemen lelang. Namun Riry Syeried Jetta mengakui telah menandatangani dokumen kontrak kerja tetapi tidak mengetahui kapan Antonius Aris Saputro menandatangani kontrak kerja tersebut.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitWsd7Zsl8W-oXwcs3OvGiI45Mmt_M9QxtF5a3gS_80m5Vnhuli1E84HWI63op6OmYXTdx7EDuOwts8xZ0oANmaLyhlUOMDpP67nxSwiPtNRPaMJVK4KJCMl8hjqD_7pNQf3AZU70hM3s/s1600/IMG20190710150438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="788" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitWsd7Zsl8W-oXwcs3OvGiI45Mmt_M9QxtF5a3gS_80m5Vnhuli1E84HWI63op6OmYXTdx7EDuOwts8xZ0oANmaLyhlUOMDpP67nxSwiPtNRPaMJVK4KJCMl8hjqD_7pNQf3AZU70hM3s/s640/IMG20190710150438.jpg" width="640" /></a></div> Yang lebih anehnya lagi terungkap adalah, bahwa Dirut PT DPS tidak mengetahui siapa yang menentukan ACTN sebagai pemenang dalam pengadaan Flotting Dock tetapi menandatangani Dokumen kontrak dan tidak mengetahui pula, kapan ACTN menandatangani dokumen tersebut.<br /><br />“Saya tanda tangani, tapi saya tidak tahu kanapan ditandatangi (Antonius Aris Saputro). Saya tidak atau siapa yang menentukan pemenangnya, saya terima dokeumen sudah ada,” kata Riry. Atasa keterangan Riry Syeried Jetta, membuat Ketiga Majelis Hakimpun heran dan tak dapat menerima penjelasannya. <br /><br />Selain itu terungkap pula fakta baru, yaitu adanya pinjaman tanpa bunga oleh PT DPS melalui Penta kepada Andri Siwu senilai USD 75.000 atau setara sekitar Rp800 juta yang hingga saat ini belum dibayarkan. Duit itu dipergunakan untuk operasional PT DPS seperti pembelian kursi saat kunjungan Presiden ke PT DPS. Yang menurut Penta bahwa itu dilakukan atas perintah Dirut.<br /><br />“Sebelumnya ke Bank tetapi tidak berhasil, lalu saya laporkan ke Dirut. Atas perintah Dirut, saya menghubungi Pak Andri dan menghubungi terus Pak Andri, kapan diberikan. Uang itu masuk ke PT DPS sebagai pinjaman,” kata saksi.<br /><br />Namun keterangan Penta Parawati sempat dibantah Riry Syeried Jetta namun akhirna hanya bisa terdiam saat Majelis Hakim menanyakan lebih tegas terhadap Penta Parawati dan kemudian ke Riry Syeried Jetta.<br /><br />“Itu tugas Direktur Kenuangan,” jawab Riry Syeried Jetta<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakan, apakah uang itu sudah dibayarkan?. Menurut saksi-saksi bahwa hingga saat ini belum dibayarkan sementara Andri Siwu tetap menagihnya.<br /><br />“Belum dibayarkan sampai sekerang. ditagih Pak Andri,” jawab saksi.<br /><br />Setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, kemudian memerintahkan JPU untuk mendalami keterangan dari saksi-saksi.<br /><br />“Saudara Jaksa apakah ini (Riry Syeried Jetta) sudah terdakwa, yang dijawab oleh JPU Lily “sudah”. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTV9kTeUFysC3c195ycYe0EVJZePlJ7xGUmJM9V-ErFoVHBU8ADIpLRfmmTIq4q-Cb-b_6v6Eq65HYnpzPdAfBKoZfoTLt9SdAMZ2AfW8mg6xEDoyRqiKtBRhbT2MBNFOihpzWj-jqyE/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiTV9kTeUFysC3c195ycYe0EVJZePlJ7xGUmJM9V-ErFoVHBU8ADIpLRfmmTIq4q-Cb-b_6v6Eq65HYnpzPdAfBKoZfoTLt9SdAMZ2AfW8mg6xEDoyRqiKtBRhbT2MBNFOihpzWj-jqyE/s640/IMG20190710161416.jpg" width="438" /></a></div> Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk mendalami semua keterangan saksi ini,” perintah Majelis Hakim Dr. Lufsiana. Lalu Majelis Hakimpun mengatakan kepada saksi-saksi, bahwa terdakwa <br /><br />“Tak mau terdakwa ini mengajak kalian (Diana Rosa, Ina dan Penta) masuk penjara,” ucap Majelis Hakim kepada JPU.<br /><br />“Dia ((Riry Syeried Jetta) mengajak kalian sama-sama masuk penjara. Ucap Majelis Hakim kepada saksi-saksi.<br /><br />Terkait perintah Majelis Hakim, JPU Lily Lindawati kepada media ini mengatakan, bahwa pengembangan dalam kasus ini sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />“Sudah. Memang sudah dikembangkan. Untuk lebih jelasnya coba tanya Kasindik (Kepa Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus),” ujar Lily seusai persidangan.<br /><br />Saat ditanya kemudian terkait Uang jaminan yang ada di PT Berdikari Ansurance sebesar Rp200 juta, menurut JPU Lily, bahwa itu bukan kesalahan pihak Ansuransi, karena PT DPS tidak melakukan Klaim dan pihak ACTN pun tidak memperpanjang masa waktu ansuransi.<br /><br />“Dia M. Mukhtar (dari PT Berdikari Ancurance) tidak salah, karena pihak PT DPS tidak mengklaim, dan pihak ACTN juga tidak memperpanjangnya, jadi uang jaminan sebesar Rp200 juta itu hangus, Itu sebagai jaminan dari uang muka sebesar seribu lima ratus dollar (USD 15.00) dari uang muka yang dibayarkan oleh PT DPS ke ACTN,” ujar JPU Lily.<br /><br />Smentara dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN  dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan yang dikirim melalui email kepada PT. DPS (persero) ke email Ina Rahmawati pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melengkapi Administrasi dokumen pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan. <br /><br />Kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 Terdakwa Antonius Aris Saputro membuat dan mengirimkan dokumen penawaran Floating Dock 8.500 TLC yang diberi tanggal 28 November 2014, kepada PT. DPS (persero), padahal berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 telah ditandatangani kontrak Jual beli Floating Dock 8.500 TLC antara terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penjual atau penyedia barang, sedangkan Riry Syeried Jetta Selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebagai Pembeli atau pengguna barang.<br /><br />Floating Dock 8.500 TLC yang menjadi objek jual beli antara terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) telah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi atau menyediakan Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tldak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampal berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /><br />Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT DPS bersumber dari terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia, PT DPS memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75,000.00 dari Adri Siwu dengan mentransfer dana sebesar Rp132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI9-UCgSnQ-tnQP9uyKjL2cb0_DkQDC4rSq_aAS93rmnW0QQANIw6yqPHzOb7BcEBqp8G7g3vdjAAwe2RaZ1AXtJbeKkx1s7iwl8VkIAKTseAs4ZqtDs1VV2ZsfynEa3wq1NSo7oZY5KE/s1600/IMG20190710161440.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI9-UCgSnQ-tnQP9uyKjL2cb0_DkQDC4rSq_aAS93rmnW0QQANIw6yqPHzOb7BcEBqp8G7g3vdjAAwe2RaZ1AXtJbeKkx1s7iwl8VkIAKTseAs4ZqtDs1VV2ZsfynEa3wq1NSo7oZY5KE/s640/IMG20190710161440.jpg" width="472" /></a></div> Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda, Dalam kesempatan tersebut saksi Ina Rahmawati beserta saksl I Wayan Yoga oleh Riry Syerled Jetta dikenalkan dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, Singapura serta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura lnl adalah vendor yang berpengalaman di PT DKB, dan punya Akses ke Rusia. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014 Riry Syerled Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revlsl RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawatl, namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syerled Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floatlng Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh darl Riry Syerled Jetta. <br /><br />Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floatlng Dock 8500 TLC, selanjutnya Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk menglirimkan Revlsi RAB tersebut melalui emal ke terdakwa Antonlus Aris Saputro, pada tanggal 13 November 2014. <br /><br />Pada bulan Desember 2014, Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur telah menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero). <br /><br />Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian lr. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wilayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan di Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kali pertemuan akhimya disepakati nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR diklrim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ).<br /><br />Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wibowo menggunakan jasa sdr. Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut. <br /><br />Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, mereka sepakat dengan Surveyor Donlarsal Nurdln dan plhak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln. <br /><br />Bahwa untuk biaya Akumudasl serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Tradlng Network setaln itu Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi maslng-masing diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura Wilayah lndonesia senilal USD 1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syeried Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. <br /><br />Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. <br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak,<br /> <br />  Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). <br /><br />Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi| penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. <br /><br />Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai. <br /><br />Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8fb6fMsk_0wdTTgzkiRDP0YmPuBL2E8f_KVThTTYspYTSnePs6jqc1_B_bJLBP8oU4aVPup3_GIN0hcgEpKB8u0kR2c_hukezyQs47vUirseWgez0wy1b9AeokPpUJjVMGZOHRfgJ17U/s1600/IMG20190710165424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8fb6fMsk_0wdTTgzkiRDP0YmPuBL2E8f_KVThTTYspYTSnePs6jqc1_B_bJLBP8oU4aVPup3_GIN0hcgEpKB8u0kR2c_hukezyQs47vUirseWgez0wy1b9AeokPpUJjVMGZOHRfgJ17U/s640/IMG20190710165424.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta. <br /><br />Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501). <br /><br />Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak). <br /><br />Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /><br />Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, ery Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCQ82BD5AAiQ7Kq7Op4L3AL3ErSrKPzMBr2jSeQGGIrlsoZeZUaFGxqE_bpR5ZCm2qSlkhtH29dSDhL_DqXRoyhcVOjfKJ1Lk9jmeZnwl8v4I0GweI_dACRWn26PMKzbOdTGBtJ8X4LP0/s1600/IMG20190710152420.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="647" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCQ82BD5AAiQ7Kq7Op4L3AL3ErSrKPzMBr2jSeQGGIrlsoZeZUaFGxqE_bpR5ZCm2qSlkhtH29dSDhL_DqXRoyhcVOjfKJ1Lk9jmeZnwl8v4I0GweI_dACRWn26PMKzbOdTGBtJ8X4LP0/s640/IMG20190710152420.jpg" width="360" /></a></div> “Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,” ucap JPU<br /><br />JPU mengatakan, pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : <br /><br />1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /><br />2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. <br /><br />3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. <br /><br />4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014) <br /><br />5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. <br /><br />Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ). <br /><br />Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) <br /><br />Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. <br /><br />Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa. <br /><br />Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penliaian ;<br /><br />2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati ' <br /><br />3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. <br /><br />4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuslYG1893w75aeu335IGKEce0Vq7K5IImUC4qFlQmT3wD4uDUe3s0bh5Rt_tPcnwyd-eSMQmibzzj-j5CgbJIDS0jWxlCEBybqwgOuFAr0ycfdxq8M52-AN-3APoYXRllQ5qMtVJNUm0/s1600/IMG20190710155905.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="647" data-original-width="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuslYG1893w75aeu335IGKEce0Vq7K5IImUC4qFlQmT3wD4uDUe3s0bh5Rt_tPcnwyd-eSMQmibzzj-j5CgbJIDS0jWxlCEBybqwgOuFAr0ycfdxq8M52-AN-3APoYXRllQ5qMtVJNUm0/s1600/IMG20190710155905.jpg" /></a></div> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : <br /><br />1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /><br />Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). <br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /><br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /><br />Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /><br />Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. <br /><br />Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /><br />Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. <br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /><br />“Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : <br /><br />1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas: a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,; b. Pasal 97 ayat (1) ; Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; Ayat (2) ; Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ; Ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). <br /><br />2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3 ; a. Poin 3 mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4 mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <br /><br />3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juii 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan <br /><br />b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsipprinsip, sebagai berikut, antara lain : 1. Poin 3 Kompetitif, bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa terbuka bagi penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dengan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara serta memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ; <br /><br />2. Poin 4 Transparan bahwa semua ketentuan dan lnformasi mengenal Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis dan admlnlstrasl pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedla Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagl peserta Penyedla Barang dan/atau Jasa yang berminat; <br /><br />3. Poin 6 Akuntabel bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dlpertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. <br /><br />c. Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Pengaturan poin 2 yang menyatakan bahwa Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah untuk memperoleh Bamag dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan dalam jumlah yang cukup, dalam kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. <br /><br />d. Pasal 6 bagian 6 poin a mengenal kualifikasi penyedia barang dan/atau jasa menyatakan bahwa Penyedla Barang dan/atau Jasa terkait dan berpartisipasi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus memenuhi persyaratan antara lain: 1. Memiliki Sumber Daya Manusia, Modal, Peralatan dan Fasilitasfasilitas lain yang dipadukan daiam Pengadaan Barang dan/atau jasa; 2. Secara hukum memilik! kapasttas menandatanganl perjanjian pengadaan; 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan dan/atau dimohon pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau pengurusnya tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau perdata; 4. Tidak dalam proses persellslhan hukum; 5. Sudah memenuhl kewajiban perpajakan; 6. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klaslflkasi, dan sertlhkasl yang dlmlliklnya; dan 7. Tidak pernah melakukan wanprestasl/cldera janji dalam kunm waktu 2 (dua) tahun terakhir. <br /><br />e. Pasal 7 bagian 1, Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan dengan cara Pelelangan terbuka, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Pembelian Langsung. <br /><br />f. Pasal 8 bagian 2, Dalam hal Penyedia Barang dan/atau jasa yang mampu melaksanakan dlyaklnl terbatas dengan nilai Rp. 50.000.000.000,00 sampal dengan Rp. 100.000.000.000.00 maka pemilihan Penyedia Barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara Pelelangan terbatas, yaitu bila perm diumumkan melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan Penyedia Barang dan/atau jasa yang telah diyakini mempu guna memberikan kesempatan kepada Penyedla Barang/Jasa lainnya guna memenuhi kuallflkasl. <br /><br />4. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa bekas pakai dlingkungan PT. DPS (persero) harus memperhatikan ketentuan Perawan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Pasal 3 ; “Impor Barang Modal Bukan Baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur. <br /><br />Pasal 2 Barang Modal Bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh : a. Perusahaan Pemakai Langsung ; b. Perusahaan Rekondisi ; c. Perusahaan Remanufakturing ; d. Perusahaan penyedia Peralatan Kesehatan. Pasal 13 ayat (1), Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk daIam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; ayat (2). Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri lni dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. <br /><br />Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  <br /><br /> 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. <br /><br />2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : <br /><br />Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />“Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya.<br /><br />2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati ' <br /><br />3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. <br /><br />4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /><br />Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : <br /><br />1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /><br />Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). <br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /><br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /><br />Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /><br />Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. <br /><br />Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /><br />Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. <br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /><br />“Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : <br /><br />1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas: a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,; b. Pasal 97 ayat (1) ; Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; Ayat (2) ; Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ; Ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). <br /><br />2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3 ; a. Poin 3 mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4 mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <br /><br />3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juii 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan <br /><br />b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsipprinsip, sebagai berikut, antara lain : 1. Poin 3 Kompetitif, bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa terbuka bagi penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dengan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara serta memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ; <br /><br />2. Poin 4 Transparan bahwa semua ketentuan dan lnformasi mengenal Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis dan admlnlstrasl pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedla Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagl peserta Penyedla Barang dan/atau Jasa yang berminat; <br /><br />3. Poin 6 Akuntabel bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dlpertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. <br /><br />c. Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Pengaturan poin 2 yang menyatakan bahwa Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah untuk memperoleh Bamag dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan dalam jumlah yang cukup, dalam kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. <br /><br />d. Pasal 6 bagian 6 poin a mengenal kualifikasi penyedia barang dan/atau jasa menyatakan bahwa Penyedla Barang dan/atau Jasa terkait dan berpartisipasi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus memenuhi persyaratan antara lain: 1. Memiliki Sumber Daya Manusia, Modal, Peralatan dan Fasilitasfasilitas lain yang dipadukan daiam Pengadaan Barang dan/atau jasa; 2. Secara hukum memilik! kapasttas menandatanganl perjanjian pengadaan; 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan dan/atau dimohon pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau pengurusnya tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau perdata; 4. Tidak dalam proses persellslhan hukum; 5. Sudah memenuhl kewajiban perpajakan; 6. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klaslflkasi, dan sertlhkasl yang dlmlliklnya; dan 7. Tidak pernah melakukan wanprestasl/cldera janji dalam kunm waktu 2 (dua) tahun terakhir. <br /><br />e. Pasal 7 bagian 1, Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan dengan cara Pelelangan terbuka, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Pembelian Langsung. <br /><br />f. Pasal 8 bagian 2, Dalam hal Penyedia Barang dan/atau jasa yang mampu melaksanakan dlyaklnl terbatas dengan nilai Rp. 50.000.000.000,00 sampal dengan Rp. 100.000.000.000.00 maka pemilihan Penyedia Barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara Pelelangan terbatas, yaitu bila perm diumumkan melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan Penyedia Barang dan/atau jasa yang telah diyakini mempu guna memberikan kesempatan kepada Penyedla Barang/Jasa lainnya guna memenuhi kuallflkasl. <br /><br />4. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa bekas pakai dlingkungan PT. DPS (persero) harus memperhatikan ketentuan Perawan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Pasal 3 ; “Impor Barang Modal Bukan Baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur. <br /><br />Pasal 2 Barang Modal Bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh : a. Perusahaan Pemakai Langsung ; b. Perusahaan Rekondisi ; c. Perusahaan Remanufakturing ; d. Perusahaan penyedia Peralatan Kesehatan. Pasal 13 ayat (1), Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk daIam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; ayat (2). Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri lni dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. <br /><br />Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  <br /><br /> 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. <br /><br />2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : <br /><br />Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Antonius Aris Saputro pun terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1/*)

Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Mengembangkan “Tersangka” Korupsi PT DPS Rp63 M

JPU Lily Lindawati : Terkait Perintah Majelis Hakim, Kasus ini memang sudah dikembangkan berita korupsi .co - Tiga Majelis Hakim Pengadil...

»

Terbukti Korupsi Batu Bara Rp28 M, GM PT PJU Wahyudi Pujo Saptono Divonis 5 Tahun Penajara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb-1thkCvRc8OVOZW8EF9Dmw2Ogcm2nOgkHdB48ao7Bb6ZiEHHVz9iWfRwctNy0JogRsfO7bP3CFFRcwZ0Gaw5YHb_vXfCOgYpFCIZBxqrKQSZdavZzECFv188BGefAChC6nPgFt-Pi2g/s1600/IMG20190312141017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="326" data-original-width="640" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb-1thkCvRc8OVOZW8EF9Dmw2Ogcm2nOgkHdB48ao7Bb6ZiEHHVz9iWfRwctNy0JogRsfO7bP3CFFRcwZ0Gaw5YHb_vXfCOgYpFCIZBxqrKQSZdavZzECFv188BGefAChC6nPgFt-Pi2g/s640/IMG20190312141017.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Selasa, 9 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana (Vonis) penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan terhadap terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, warga Perumahan Juanda Harapan Permai Blok 1 No.21 RT.OO2/OO4 Desa Wedi, Kec. Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov Jatim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018, tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. Petrogas Jatim Utama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Gate Hope Indonesia (PT HPI) <br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Wahyudi Pujo Saptono tertuang dalam surat putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 40//PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Bagus Handoko dan Dr. Andriano dan Panitra Pengganti Sutris di diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan dihadiri Tim JPU Fatoni Hatam dkk dari Kejari Surabaya dan terdakwa dengan  didampingi Tim Penasehat Hukmunya, Dr. Ismu Gunadi dkk<br /> <br /> Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa dalam pengelolaan Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov Jatim terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018, tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. Petrogas Jatim Utama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Gate Hope Indonesia (PT HPI) <br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, pada sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor PT. PJU (Petrogas Jatim Utama)  di Gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager Finance dan Administration PT.PJU bersama-sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur PT GHI (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan dari modal usaha tersebut justru terdakwa menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau Imansyah Sofyan Hadi.<br /> <br /> “Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Surat Keputusan Direksi PT Petrogas Jatim Nomor : 10. 1/SK-PD/X/2010, karena telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Menager F inance dan Administration PT PJU, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu tersangka Suryanto selaku Direktur PT PT.GHI, dan Imansyah Sofyan Hadi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat dari BPK RI Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018,” ucap Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim pun membeberkan awal perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, yaitu bahwa PT PJU selaku BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petro Jatim Utama dengan Akta Notaris H. Kosidi Wirjohardjo Nomor : 2 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Petro Jatim Utama dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W10-001 11 HT.01.0l-TH.2006 tanggal 25 September 2006 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas.<br /> <br /> “Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2010, terdakwa Wahyudi Pujo Saptono mendatangi rumah Imansyah Sofyan Hadi yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Perumahan Pondok Maspion No. B. 11 Waru Sidoarjo, dan menceritakan bahwa PT PJU tengah menjajaki bisnis Batu Bara, dan meminta Imansyah Sofyan Hadi untuk mencarikan partner yang dapat diajak untuk bekerjasama,” ujar Majelis Hakim <br /> <br /> “Sebelumnya Imansyah Sofyan Hadi pernah bertemu dengan tersangka Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (GHI), dan diminta untuk mencarikan pemodal, karena PT GHI membutuhkan modal usaha untuk kegiatan suplai Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali,” ungkap Majelis Hakim kemudian.<br /> <br /> Pada sekitar bulan September 2010, Imansyah Sofyan Hadi dan tersangka Suryanto  menemui terdakwa di Kantor PT  PJU di gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya, dan Suryanto diminta untuk melakukan Persentasi dihadapan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono dan  Abdul Muid, Alm. Suharyoko serta Alm. Agus Dwi Winarno selaku Senator Manager Downstream. <br /> <br /> Dari presentasi yang diberikan oleh rersangka Suryanto mengenai bisnis Batu Baranya, menghendaki financial support (dukungan dana) dari PT PJU untuk pembelian Batu Bara dengan skema pembagian hasil 60% untuk PT PJU dan 40% untuk PT GHI. Selanjutnya Abdul Muid mengirim surat permohonan persetujuan kerjasama bisnis trading Batu Bara dengan mitra bisnis kepada Dewan Komisaris PT PJU Nomor : 259.1/PJU-P/S/X tanggal 4 Oktober 2010 dengan gambaran dan skema bisnis sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. PT PJU telah memiliki kontrak supply Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) tanggal 29 September 2010 dengan kontrak Nomor 076.PJ/061/2010, PT GHI No 002/GHI-PJB /7/2010. Dan PT GHI telah menaruh jaminan bisnis ke PT PJB sebesar Rp1.823.680.000(Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),; 2. Pengadaan Batu Bara ke PT PJB maksimal per bulan 16.000 MT,; 3. Dalam bisnis Batu Bara margin bersih sebesar 45.000 per ton, setelah dikurangi biaya operasional sebesar kurang lebih 20.000 per ton.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, surat permohonan persetujuan bisnis trading Batu Bara disetujui oleh Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 10.04a/Dekom.PJU/X/2010 dengan catatan kegiatan kerja sama tersebut pada prinsipnya disetujui, namun harus memperhatikan resiko bisnis karena Batu Bara bukan domain PT PJU. Dan Kerja sama antara PT PJU dan PT GHI dituangkan dalam perjanjian kerja sama Nomor : 001/GHI= PJU/HoA/Xl/2010, dan Nomor : 013/PJU/X/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Kerja Sama dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia atau pengadaan Batu Bara sejumlah maksimal 16.000 MT setiap bulan. <br /> <br /> Dengan adanya kerjasama antara PT PJU dan PT GHI berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan pembukaan “Joint Acount” atau rekening bersama pada bulan November 2010, dengan syarat pencairan harus ditandatangani atau otorisasi kedua pihak yakni tersangka Suryanto dari PT GHI dengan Abdul Muid atau terdakwa dari PT PJU dengan setoran pembukaan rekening sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ditemani Dewi Atiqoh, pada Bank Jatim cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011236294.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa mekanisme penyetoran modal kerja dari PT PJU ke rekening bersama, yakni dengan cara terdakwa sebagai Kapimpro bisnis Batu Bara, mengajukan surat memorandum No.023/PJU-GMFA/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, No.006/PIU-GMFA/lll/2010 tanggal 03 Maret2011, No. 008/PJU-GMFA/lII/2011 tanggal 15 Maret 2011, No.012/PJU-GMFA/IV/2011 tanggal 06 April 2011, No. /PJU= GMFA/IV/2011 tanggal 15 April 2011 kepada Dirut PT PJU yakni Abdul Muid tentang permohonan persetujuan penyetoran modal kerja trading Batu Bara tanpa ada dokumen pendukung lainnya, dan di ACC oleh Abdul Muid Sebagai Direktur Utama PT  PJU dalam bentuk disposisi, kemudian oleh Dewi Atiqoh membuat rencana pengeluaran perusahaan. <br /> <br /> “Setelah rencana pengeluaran perusahaan itu disetujui oleh Asfuri selaku Manager Keuangan, Alm. Suharyoko (Manager Keuangan), Abdul Muid ( Direktur Utama PT PJU) dan terdakwa sendiri, maka proses Penyetoran Modal kerja disetorkan kerekening bersama,” ucap Majelis Hakim <br /> <br /> Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, lanjut JPU kemudian, telah disetorkan dari kas PT PJU dari Bank Jatim dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank Jatim dengan nomor Rekening 0011236294 dengan modal awal yang telah diterima pada rekening bersama pada tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan total sejumlah Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). <br /> <br /> Dengan modal awal tersebut, PT PJU mendapatkan keuntungan, maka Abdul Muid dan terdakwa menyetujui amandemen Perjanjian Kerja Sama pada Bulan Maret 2011 untuk melanjutkan kerjasama, bahkan menambah setoran modal kerja sama ke Rekening bersama meskipun telah mengetahui bahwa PT  GHI  tidak dapat lagi memasok Batu Bara ke PT PJB, karena pemutusan kerja sama antara PT GHI dan PT PJB pada tanggal 15 November 2010, namun PT GHI telah mendapatkan kembali kuota untuk memasok Batu Bara ke PT PJB melalui PT Maxima Citra Nusantara (PT MCN).<br /> <br /> “Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, telah disetor dari kas PT PJU pada Bank Jatim Nomor dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank J atim dengan nomor Rekening 0011236294 sebagai berikut : 1. Tanggal 26 November 2010 sebesar Rp5 miliyar,;  2. Tanggal 08 Desember 2010 Rp3 M,; 3. Tanggal 04 Maret 2011 Rp2.120 M,; 4. Tanggal 21 Maret 2011 Rp20 M,; 5. Tanggal 07 April 2011 Rp2. 120 M,;  6. Tanggal 18 April 2011 Rp8.700 miliyar.  Total Rp40.940 miliyar,” ungkap Majelis Hakim dalam surat putusannya<br /> <br /> Menurut Majelis Hakim, bahwa total modal usaha yang disetorkan oleh PT PJU ke Rekening bersama adalah sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah. Modal kerja yang terdapat dalam rekening bersama, diputar untuk pembelian Batu Bara, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dilakukan penjualan Batu Bara itu kepada PT BJB sehingga mendapatkan keuntungan. <br /> <br /> Pembelian Batu Bara yang dilakukan PT GHI selama melakukan kerja sama dengan PT PJU pendukung atau menggunakan Invoice fiktif (Invoice PT Debies Energindo, namun rekening tujuan pembayaran kepada Imansyah Sofyan Hadi) yang ditarik dari rekening bersama dan disetorkan ke rekening Imansyah Sofyan Hadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410004589719 yakni ; 1. Pada tanggal 6 April 2011 sebesar Rpl.696.000.000,; 2. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp7.849.800.000,; 3. Tanggal 10 Mei 2011 Rpl.053.695.500,; 4. Tanggal 18 Mei 2011 Rp15.696.000.000,; 5. Tanggal 5 Agustus 2011 Rp14.715.000.000,; 6. Tanggal 10 Oktober 2011 Rp15.255.000.000, dengan total sebesar Rp56.263.695.500. <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa tersangka Suryanto selaku Direktur PT GHI menggunakan modal dari rekening bersama milik PT PJU untuk kegiatan Investasi Emas, bukan digunakan untuk kegiatan suplay Batu Bara ke PT PJB, sehingga PT GHI tidak dapat mengembalikan sepenuhnya modal kerja PT PJU. Pengembalian Modal Kerja yang dilakukan oleh PT GHI ke Kas PT PJU sejak tanggal 3 Juni 2011 - 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp12.722.189.418. <br /> <br /> Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) dalam mengusulkan pada Dewan Komisaris mengenai kerja sama antara PT PJU dan PT GHI telah melanggar ketentuan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga yakni PT PJU tidak melakukan studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerja sama dan tidak melakukan penilaian bonahditas dan kredibilitas PT GHI. <br /> <br /> Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri dan Otda) Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerja sama perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : (1). Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat antara lain ; mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama,; (2). Pihak ketiga yang berbentuk badan usahalperorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat diantaranya memiliki bonafiditas dan kredibilitas; <br /> <br /> Bahwa PT PJU dalam melakukan kerja sama dengan PT GHI tidak meningkatkan Rfiqiensi dan produktifitas Perusahan, tanpa jaminan Pelaksanaan dan Perjanjian kerja sama tidak dibuat dengan Akta Notaris sebagaimana ketentuan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 10 (1) yang menyatakan ; kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal / asset perusahaan.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)  melakukan kerjasama dengan PT GHI dibidang pembiayaan pengadaan Batu Bara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT PJU sebagaimana Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama Pasal 4 yang menyatakan : (1). Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan penunjang lainnya,; (2). Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama adalah untuk  menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar sehat dan transparan. <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) melakukan beberapa kali pembayaran atas pengadaan Batu Bara tanpa disertai bukti pendukung atau menggunakan invoice fiktif telah melanggar ketentuan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 khususnya pada point 3 (Tiga), yakni Melakukan persetujuan untuk pembayaran atas pengadaan Batu Bara yang berdasarkan ketentuan perusahaan PT. Petrogas Jatim Utama,  pembayaran dilakukan harus disertai dokumen pendukung  (Invoice). <br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU),  mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/LHP )O(l/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. PJU dengan Pihak Ketiga PT. GHI Tahun 2010 - 2011 sebesar Rp28.217.l89.4l8<br /> <br /> Selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 dan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun. <br /> <br /> “Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa. Sehingga terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatannya, namun terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti,” ujar Majelis Hakim.<br /> <br /> “Menghukum terdahukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama lima (5) tahun, denda sebesar Rp500 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam  (6) bulan kurangan,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya. <br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penassehat Hukumnya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /> <br /> "Kami pikir-pikir Yang Mulia," jawab Penasehat Hukum terdakwa. (Rd1/*)

News Tipikor Terbukti Korupsi Batu Bara Rp28 M, GM PT PJU Wahyudi Pujo Saptono Divonis 5 Tahun Penajara

berita korupsi .co - Selasa, 9 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana (Vonis) penjara selama 5 (l...

»

Terdakwa Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Tak Mengakui Menerima Uang Pokir Rp200 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUuMlLlRjciCDMJJ7isN-JjtDxbiELe-EtqOXIafBRgjBhiOIAhVJt9tRKfnV1tGDkRawdfSU172r1-1-EeYE4lgIJbPdso9QsCrH2eqzsdfrpL2HJF1u9o8HV9cKzdKgUICY1mFjBGU/s1600/IMG20190709145205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUuMlLlRjciCDMJJ7isN-JjtDxbiELe-EtqOXIafBRgjBhiOIAhVJt9tRKfnV1tGDkRawdfSU172r1-1-EeYE4lgIJbPdso9QsCrH2eqzsdfrpL2HJF1u9o8HV9cKzdKgUICY1mFjBGU/s640/IMG20190709145205.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">JPU Arif Suhermanto : Pengajuan JC oleh terdakwa akan kami pertimbangkan dalam tuntutan</span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Pada hal, Kejujuran seorang terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Khususnya Tindak Pidana Korupsi, menjadi salah satu pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membuat surat tuntutannya, maupun dalam pertimbangannya bagi Majelis Hakim dalam surat putusannya.<br /><br />Namun hal itu sepertinya tidak terdapat pada diri terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si., salah satu “otak” kasus Korupsi Suap terhadap seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang melalui Ketua DPRD Moch. Arief wicaksono (sudah terpidana) yang totalnya sejumlah Rp6.5 miliyar untuk menyetujui pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni - Juli 2015, maupun APBD murni TA 2015 yang pembahasannya pada Oktober - Nopember 2014 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang.<br /><br />Wajah lugu dan polos sepintas terlihat diraut wajah mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang, Ir. Cipto Wiyono, M.Si. Namun sayangnya kejujuran ternyata tak ada sekalipun harapannya untuk bebas dari jeratan hukum alias dipenjara untuk beberapa tahun.<br /><br />Sebab terdakwa Cipto Wiwono tak mengakui kepada Majelis Hakim turut menikmati duit Pokir (pokok-pokok Pikiran) sebesar Rp200 juta dalam pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni - Juli 2015, dan hanya mengakui menerima uang “haram” sebesar Rp350 juta dalam pembahasan APBD murni.<br /><br />“Saya tidak menerima,” kata terdakwa dengan wajah yang sulit ditebak antara polos (jujur) dengan berbohong.<br /><br />Karena tidak mengakui, Tim JPU Arif Suhermanto dkk dari KPK pun akhirnya membuka transkrip melalui alat proyektor. Dan setelah itu barulah terdakwa tak dapat mengelak lagi alias mengakui.<br /><br />“Baik, bagaimana dengan ini?,” kata JPU KPK Arif Suhermanto sambil menunjukkan bukti melalui proyektor yang disiapkan JPU KPK dalam setiap kali persiadangan.<br /><br />“O iya,” jawab terdakwa Cipto Wiyono dengan wajah putih polos atau pucat agak beda tipis. <br /><br />Itulah yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi Suap DPRD Kota Malang Jilid VII dengan agenda mendengarkan keterangan (pemeriksaan) terdakwa Cipto Wiyono dengan Ketua Majelis  Hakim yang memimpin persidangan Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, pada Selasa, 9 Juli 2019.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Selasa, 9 Juli 2019) JPU KPK maupun Majelis Hakim mencerca banyak pertanyaan terhadap terdakwa yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan di Birokrasi, baik di Kabupaten Trenggalek, Bojonegor, Kota Malang dan terakhir sebagai Kepala Dinas PU Ciptakarya Provinsi Jawa Timur sejak Desember 2016 dan akhirnya mengajukan pensiun dini pada tahun 2017 setelah KPK menyidik dan menyeret 41 anggota DPRD, Kepala Dinas PU dan Wali Kota Malang.<br /><br />Pada hal dalam surat dakwaan JPU KPK sangat jelas menyebutkan, bahwa uang yang dikumpulkan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Malang, terdakwa menikmati sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada Negara melalui KPK pada tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). <br /><br />Pengembalian uang sebesar Rp350.000.000 yang ditanyakan JPU KPK diakui oleh terdakwa, karena ada rasa takut setelah KPK menetapkan Wali Kota Moch. Anton menjadi tersangka.<br /><br />“Ya saya takut karena Wali Kota sudah tersangka,” kata terdakwa Cipto<br /><br />Dari dakwaan JPU KPK ini, berarti masih ada kewajiban terdakwa untuk mengembalikan uang yang dinikamtinya sebesar Rp200 juta ke kas negara.<br /> <br /> Cipto Wiyono selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang sebagai terdakwa Jilid VII,  adalah sebagai pengembangan dari persidangan kasus perkara Korupsi Suap sebesar Rp6.5 Miliyar kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang,  terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli tahun 2015, Pembahasan APBD murni Kota Malang TA 2015 pada Nopeber 2014, dan Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang pada Juli 2015.<br /><br />Pemberian duit miliyaran oleh Eksekutif terhadap legislator di Kota Malang tahun 2014 dan 2015, agar pembahasan Perubahan APBD maupun APBD murni Kota Malang TA 2015 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang (Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang) berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun dari seluruh anggota Dewan yang terhormat di Kota malang, dan memang hasilnya berjalan mulus.<br /><br />Duit  suap ke seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ternyata berasal dari puluhan kontraktor di lingkungan Dinas PU, dan dari seluruh Kepala Dinas Kota Malang yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. <br /><br />Akibatnya, “nikmat membawa sengsara”. Selama 3 tahun sejak 2017 hingga 2019, KPK telah menyeret sebanyak 44 orang ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, dan 43 terdakwa sudah di hukum (vonis) penjara antara 4 hingga 5 tahun dan saat ini berstatus terpidana diantaranya, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2015 selaku penerima suap, dan dua terpidana sebagai pemberi suap yaitu Kepala Dinas serta Wali Kota Malang, belum termasuk 1 terpidana suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dalam penganggaran Jembatan Kedungkadanga Tahun 2015.<br /><br />Sementara terdakwa Cipto Wiyono selaku pemberi suap sekaligus menikmatinya, saat ini menunggu tuntutan pidana penjara dari JPU KPK. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIPnfBCEsXKX_IVmN-VgGXngVcALxWbuXiX_7hjpVqd3EcVhFlPGmtGFKnwU7b2F3IvysuJhOqKKU7amuo94ieMYpyNTayWpE37OVC8_rpgwTvwhjeCFbWFQLp03pXw8Vw4nxKR3VziuA/s1600/IMG20190709145157.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIPnfBCEsXKX_IVmN-VgGXngVcALxWbuXiX_7hjpVqd3EcVhFlPGmtGFKnwU7b2F3IvysuJhOqKKU7amuo94ieMYpyNTayWpE37OVC8_rpgwTvwhjeCFbWFQLp03pXw8Vw4nxKR3VziuA/s640/IMG20190709145157.jpg" width="640" /></a></div> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah KPK akan mengabulkan permohonan terdakwa sebagai JC (Jastisce Callubalator) untuk mendapatkan hukuman ringan, sementara terdakwa adalah salah satu “otak” dari kasus ini hingga menyeret seluruh anggota DPRD bersama Wali Kota Malang masuk penjara ?<br /><br />Terdakwa Cipto Wiyono selain penyuap juga menerima suap. Sebab peran terdakwa Cipo Wiyono dalam kasus ini adalah, memerintahkan Teddy Soejadi Soemama untuk mengumpulkan duit sebesar Rp900 juta dari puluhan kontraktor di lingkungan Dinas PU. Dan Rp200 juta dari Rp900 juta itu dinikmati oleh terdakwa. Belum lagi duit yang dinikmati terdakwa sebesar Rp350 juta dalam pembahasan APBD murni.<br /><br />Layakkah KPK mengabulkan permohonan terdakwa menjadi JC dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang ini ?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada media ini mengatakan, akan mempertimbangkan dalam surat tuntutan, apakah disetujui atau nggak.<br /><br />“Nanti dalam tuntutan akan kita jawab, apakah disetujui atau nggak,” kata JPU KPK Arif.<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto mengakui, kalau keterangan terdakwa semuanya jujur dan tidak saling berkaitan dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. <br /><br />“Ia, keterangannya berbeda dengan keterangan saksi lanya. Terdakwa tidak mengakui uang yang 200 juta, katanya diserahkan kepada Ketua DPRD, tapi Ketua DPRD mengatakan tidak menerima. Semua akan menjadi pertimgan nanti,” ujar JPU KPK Arif.<br /><br />Lalu apakah kasus ini berhenti di sini ? Bagaimana dengan Tedy Sujadi Soemama selaku pejabat Dinas PU Kota Malang yang juga berperan langsung mengumpulkan duit dari puluhan kontraktor di lingkunagan Dinas PU ? <br /><br />Bagaimana pula dengan 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang hingga saat ini masih bebas menikmati sejuknya udara Kota Malang? Lalu bagaimana pula dengan Daniel yang memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada DPRD terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang ?<br /><br />Apakah seluruh Kepala Dinas di Pemkot akan bebas dari jeratan hukum, sementara duit sebesar Rp3.8 miliyar berasal dari seluruh Kepala Dinas untuk diberikan ke DPRD dalam pembahasan APBD murnitahun TA 2015 ?<br /><br />Bagaimanapula orang-orang yang terlibat dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait penganggaran Jembatan Kedungkandang di antara Eryk Armadon Talla ?. Jawabannya hanya ada di tangan Pimpinan KPK sebelemun purna tugas maupun di tangan penyidik KPK. (Rd1/*)

News Tipikor Terdakwa Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Tak Mengakui Menerima Uang Pokir Rp200 Juta

JPU Arif Suhermanto : Pengajuan JC oleh terdakwa akan kami pertimbangkan dalam tuntutan berita korupsi .co - Pada hal, Kejujuran seorang t...

»

Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Pemerasan Oleh Pejabat PDAM Surabaya Sebesar Rp1 M?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYv_nBqVxydOfldx8Bk94I8pUNLtfRnp5ayfffmoyDXMejiIrE93R6hoBgN77zckZx6ROD70-UrqLDqfFnZQhZvsO1eCGPlw1QCaq-2d46QE6zsNllaTAtLPNZ7TuC8t3yYz6Y5-pnIrw/s1600/IMG20190709160233.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYv_nBqVxydOfldx8Bk94I8pUNLtfRnp5ayfffmoyDXMejiIrE93R6hoBgN77zckZx6ROD70-UrqLDqfFnZQhZvsO1eCGPlw1QCaq-2d46QE6zsNllaTAtLPNZ7TuC8t3yYz6Y5-pnIrw/s640/IMG20190709160233.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Dalam persidangan terungkap, sebelum terdakwa selaku PPK mengeluarkan SP (Surat Peringatan) kepada Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB), Candra Arianto, ternyata Sudah terlebih dahulu Consultan Pengawas mengeluarkan ST (Surat Teguran)#</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Mungkin untuk yang pertamakalinya terjadi di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, seorang pengusaha kontraktor melaporkan tindakan pememerasan yang dilakukan  seorang pejabat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait proyek pemerintah yang sedang dikerjakan si pengusaha itu sendiri.<br /><br />Pada hal bukan rahasia umum lagi, adanya “kong kali kong” antara pejabat dengan kontraktor terkait pengadaan maupun pekerjaan proyek yang didanai oleh pemerintah, termasuk 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur dan 2 Bupati dari NTT (Nusa Tenggara Timur) serta beberapa pengusaha kontraktor yang diseret JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah Tertangkap Tangan maupun dari penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik KPK karena kasus Korupsi Suap fee proyek.<br /><br />Dari kasus Korupsi Suap fee proyek oleh beberapa Kepala Daerah bersama beberapa pengusaha kontraktor di Jawa Timur yang sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi dan menerima suap, salah satu diantaranya yang paling menarik adalah Bupati Tulungagung terdakwa Syahri Mulyo.<br /><br />Bayangkan saja. Duit yang diterima Syahri Mulyo dari beberapa pengusaha Kontraktor termasuk dari puluhan Assosiasi Kontruski terkait fee proyek yang di danai dari APBD Kab. Tulungagung sejak 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp140 miliyar. Walau KPK belum menyeret para pengusaha itu, yang mungkin masih menunggu waktu.<br /><br />Lalu adakah rekayasa dalam kasus Korupsi pemerasan yang dilakukan oleh pejabat PDAM Surabaya yaitu terdakwa Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017, karena meminta uang sebesar Rp1 miliyar kepada Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama (PT CWB) yang mengerjakan proyek milik PDAM dengan ancaman akan menghabat pekerjaan yang dikerjakan oleh Candra Arianto, dan juga melakukan intimidasi dengan cara membuat berita di harian Jawa Pos pada tanggal 4 September  2018 dengan judul berita “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II, PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai".<br /><br />Anehnya, proyek pekerjaan itupun sudah selesai di akhir Tahun Anggaran 2017, yaitu 31 Desember 2017. Namun Candra Arianto selaku Dirut PT CWB masih melakukan transfer duit hingga 8 (delapan) kali terhadap terdakwa sejak tanggal 18 September 2017 hingga 29 Juni  2018 atau hampir setahun, Retno Tri Utomo baru dilaporkan oleh Candra Arianto ke Kejaksaan Agung RI dalam kasus Korupsi pemerasan.<br /><br />Kalau memang benar terdakwa melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap Candra Arianto terkait proyek yang dikerjakannya, mengapa Candra Arianto baru melaporkan kasus ini ke Kejagung setelah mentransfer duit sebayak 8 kali terhadap terdakwa dalam kurun waktu setahun ? <br /><br />Mengapa tidak melaporkannya pada saat pertama kali mentransfer duit ke terdakwa disaat masih dalam tahap pekerjaan proyek ?<br /> <br /> Mengapa Candra Arianto harus melaporkannya ke Kejagung, bukan ke Kejati atau Ke Polda Jatim, atau ke Polrestabes Surabaya ? Apakah karena ada seseorang yang “memberi jalan” kepada Candra Arianto atau karena Candra Arianto tidak percaya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Jawa Timur ? <br /><br />Sementara dalam persidangan, JPU belum menunjukkan bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan, intimidasi kepada Candra. Apakah JPU dari Kejagug akan menghadirkan wartawan Jawa Pos yang memuat berita tentang proyek yang dikerjakan si Candra ?<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFjuVvOXgo0HS2OTNOCxJrS7AWd5SUsH0g22dHMDH6uj3mYQ5VCH4fM9n8fyiVaj5PDT1rshnebLx6uCcDjcCW4cRlkvdATNX-SELpP11j3vjuZT_NyhlDWTY6qPcOtIRSBHfhQIEWsw/s1600/IMG20190528133415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="416" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFjuVvOXgo0HS2OTNOCxJrS7AWd5SUsH0g22dHMDH6uj3mYQ5VCH4fM9n8fyiVaj5PDT1rshnebLx6uCcDjcCW4cRlkvdATNX-SELpP11j3vjuZT_NyhlDWTY6qPcOtIRSBHfhQIEWsw/s640/IMG20190528133415.jpg" width="640" /></a></div> Mengapa penyidik Kejaksaan Agung tidak melihat adanya unxur “memberi janji/hadiah” dari Candra kepada terdakwa, melihat cara si Candra mentransfer duit terhadap terdakwa ? Mengapa penyidik hanya melihat kesalahan si terdakwa yang “meminta/menerima” duit dari si Candra ? <br /><br />Pada hal menurut terdakwa yang diceritakannya kepada media ini di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya seusai menjalani persidangan, bahwa PT CWB pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 memenangkan beberapa proyek di lingkungan PDAM Surabaya. Dari proyek pekerjaan yang didapatkan PT CWB pada tahun 2017 dan 2018, ada salah satu pekerjaan yang hingga diputus kontrak karena bermasalah, ada pula yang diperintahkan si terdakwa kepada si Candra untuk dibongkar karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dengan menawarkan ketrdakwa sejulah uang namun terdakwa tidak menerima.<br /><br />Yang menarik dari kasus ini ialah, setelah terdakwa Retno Tri Utomo diadili, dan JPU menghadirkan 3 orang saksi dari PT CWB yaitu Candra Arianto selaku Dirut PT CWB, Suwartini Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga ibu kandung Candra Arianto serta Aida Fariskhi,  Staf keuangan PT CWB yang juga adik kandung Candra Arianto.<br /><br />Dalam peridangan saat itu, Ketiga saksi ini menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa pemberian uang pertama kali dari permintaan terdakwa sejumlah Rp1 miliyar adalah sebelum terdakwa selaku PPK mengeluarkan SP (Surat Peringatan) I (Pertama) terhadap PT CWB terkait belum dikerjakannya proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 yang menealan anggaran sebesar Rp27.162.729.050.<br /><br />Namun jawaban ketiga saksi inipun tak tegas alias plin plan yang mengatakan, bahwa pemberian uang terhadap terdakwa sebelum dikeluarkan SP, namun beberapa detik kemudian dijawab “lupa”. Namun pengusaha muda ini tak membawa satupun dokumen terkait proyek dikerjakannya termasuk SP yang dimaksud.<br /><br />Tidak hanya itu. Si Candra bersama sang ibunda dan adiknya sepertinya sengaja memenuhi panggilan JPU hadir sebagai saksi ke persidangan untuk kasus yang dilaporkannya tanpa membawa dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan yang dikejakannya termasuk dokumen Surat Perintah (SP). <br /><br />Sehingga jawabannyapun dipersidangan lebih banyak menjawab lupa saat JPU maupun Majelis Hakim termasuk Penasehat terdakwa mengajukan pertanyaan, lebih sering menjawab “lupa”. Namun bila berkaitan dengan uang yang ditransfernya terhadap terdakwa melalui beberapa nomor rekening, ketiga saksi yang terdiri dari anak dan ibu ini begitu lancar menceritakan.<br /><br />Sementara menurut terdakwa yang mengatakan kepada beritakorupsi.co pada Selasa, 11 Juni 2019, bahwa pemberian uang oleh Dirut PT CWB, Candra Arianto terhadap terdakwa setelah terdakwa mengeluarkan SP I. Dan itupun tidak ada pemaksaan melainkan suka sama suka.<br /><br />“Harusnya PT Wisesa Cipta Bersama sudah diputus kontrak. Dua bulan tidak dikerjakan, dikerjakan setelah ada SP 1 pada September 2017, dan SP2 bulan Oktober. Pekerjaan memang tepat waktu pada Desember 2017, tapi kita banyak membantu makanya bisa tepat waktu,” kata terdakwa Retno Tri Utomo sambil menunjukkan dokumen<br /><br />“Apakah memang benar anda meminta uang itu, dan untuk apa?,” tanya beritakorupsi.co kemudian. Dan diakui oleh terdakwa untuk biaya operasional dan pengamanan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut pengamanan untuk siapa.<br /><br />“Ya, tapi tidak memaksa, dai yang memnemui saya, ada fotonya. Untuk biaya operasional dan pengamana aja,” jawab terdakwa dengan senyum tipis. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidBTUQZtanEoENab0cn9ZWs7jHH7uXdkdUUS7b6bla-YXB1_gnPJnFyd9DFFVbZM3ZztuqR_opXbDWccYpCm2xnCWaXq8eDZK95k1niG3Lq3din1Gqxv-D2PAKmopl4LoKAfAHT0u2kuo/s1600/IMG20190709160222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidBTUQZtanEoENab0cn9ZWs7jHH7uXdkdUUS7b6bla-YXB1_gnPJnFyd9DFFVbZM3ZztuqR_opXbDWccYpCm2xnCWaXq8eDZK95k1niG3Lq3din1Gqxv-D2PAKmopl4LoKAfAHT0u2kuo/s640/IMG20190709160222.jpg" width="640" /></a></div> Terkait foto-foto yang dimaksud terdakwa, wartawan media inipun menanyakan lebih lanjut, bagaimana cara terdakwa mengambil foto pertemuan itu. Namun menurut terdakwa, bahwa itu sudah disiapkan terdakwa karena terdakwa merasa curiga.<br /><br />“Saya sudah siapkan, karena saya curiga,” kata terdakwa,(Selasa, 11 Juni 2019).<br /><br />Apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada media ini tak jauh beda dengan keterangan Anton Cristiyan, Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas yang mengatakan kepada Majelis Hakim, sebelum SP I dikeluarkan oleh terdakwa selaku PKK, surat teguran sudah terlebih dahulu dikelurkan CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas.<br /><br />Selasa, 9 Juli 2019, Anton Cristiyan, Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas, dihadirkan JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejagung RI kehdapan Majelis Hakim yang diketaui H. Hisbullah Idris, SH., M.HH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Handoko, serta dihadiri Penahehat Hukum terdakwa Retno Tri Utomo, yakni Yun Suryotomo dan Richart Ricardo Sico.<br /><br />Kepada Majelis Hakim Anton menjelaskan, bahwa Surta Teguran itu diberikan kepada PT CWB karena proyek pekerjaan belum dilaksanakan selama 2 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pihak PDAM dengan PT CWB.<br /><br />Menurut Anton, bahwa surat Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Balai Besar sudah dikantongi PT CWB pada Sepetember 2017, namun pekerjaan belum juga di mulai. Dan itulah alasan Konsultan Pengawas meneluarkan ST (Surat Teguran) yang ditembuskan ke terdakwa selaku PPK.<br /><br />“Ijin Prinsip harus ada Pak, itu dikeluarkan oleh Balai Besar. September 2017, Ijin Prinsip sudah kelaur tapi pekerjaan belum di mulai, jadi kita keluarkan Surat Teguran,” jawab saksi Anton menjawab pertanyaan Majelis Hakim<br /><br />Anton menjelaskan, bahwa SP I yang dikeluarkan terdakwa, bisa jadi mengacu dari ST yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas. Apa yang sebenarnya dibalik kasus ini ? Murnikah pemerasan atau karena “sesuatu”<br /><br />“SP itu kewenangan PKK, dan bisa jadi setelah Surat Teguran itu keluar dan ditujukan ke PPK,” jawan saksi kemudian.<br /><br />Ada yang menarik dari keterangan saksi Anton yang mengatakan kalau terdakwa dikenal sangat tegas dalam menangani proyek pekerjaan dibidangnya. Hal itu dikatakan saksi kepada Majelis Hakim saat Majelis Hakim maupun JPU menanyakan saksi, mengapa si Canrda takut menemui teerdakwa saat ada penggilan yang masih berhubungan dengan proyek pekerjaan itu.<br /><br />"Mungkin Pak Candra takut. Setau saya kalau Pak Retno orangnya sangat tegas," jawab saksi<br /><br />Terkait pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa kepada Dirut PT WCB dengan cara membuat berita di harian Jawa Pos pada tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" menjadi pertanyaan bila dikaitkan dengan keterangan saksi Anton.<br /><br />Artinya, terdakwa mengeluarkan SP setelah Konsultan Pengawas mengeluarkan ST yang ditembusakan kepada terdakwa karena PT WCB belum juga mengerjakan proyek tersebut. <br /><br />Selain itu disebutkan pula dalam surat dakwaan JPU mengatakan, karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017<br /><br />Pertanyaannya, salahkah terdakwa mengeluarkan SP sementara Konsultan sudah mengeluarkan ST terlebih dahulu ? Terdakwa memang dianggap salah menurut peraturan perundang-undangan yang melarang menerima hadiah/janji (uang) apalagi melakukan pemerasan terhadap pengusaha kontraktor yang sedang mengerjakan proyek pemerintah ?<br /><br />Seuasai persidangan, Anton mengatakan kepada media ini, bahwa tedakwa layak mengeluarkan SP terhadap PT CWB yang dianggapnya molor dalam melaksanakan pekerjaan. Dan itu pula alasan pihaknya Anton selaku Konsultan pengawas mengeluarkan Surat Teguran.<br /><br />"Kalau saya blang layak ya layak. Surat Teguran itu karena pekerjaan belum dilaksankan. Jadi Surat teguran dulu baru SP. Kalau SP lebih dulu dari surat teguran, itu salah," ujar Anton.<br /><br />Anton juga mengakui, kalau ada proyek pekerjaan dilingkungan PDAM Surabaya yang dikerjakan PT CWB yang bermasalah, namun menurut Anton, kalau itu sudah lama.<br /><br />"Seingat saya sih ada tapi sudah lama. Setau saya kalau Pak Retno ini sangat tegas gk bisa diajak kompromi. Oragnya keras dan tegas kalau menegnai pekerjaan ," ucap Anton.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam surat dakwaan JPU, bahwa kasus ini bermula pada tahun 2017, dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh miliyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHffSltWHEsG8v4jyx2ND_EzINUJGiTZrGYLOtbF74C3rj0A2zTb42pydaZaw0JDIDFdFPDxG8R9gld2yGk3xIo0yDTh0C4VViLQ0qxFRZwiDKZPdU9FXbdSrEKB9HenO3OJJ6a06p2QA/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHffSltWHEsG8v4jyx2ND_EzINUJGiTZrGYLOtbF74C3rj0A2zTb42pydaZaw0JDIDFdFPDxG8R9gld2yGk3xIo0yDTh0C4VViLQ0qxFRZwiDKZPdU9FXbdSrEKB9HenO3OJJ6a06p2QA/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB <br /><br />Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa selaku Plt. Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus selaku Pemimpin Proyek Pekerjaan pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Sekunder di PDAM Surya Sembada Kata Surabaya mengundang Candra Arianto selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan marial yang diperlukan dalam proyek yang akan dikerjakan oleh Candra Arianto dengan harga murah.<br /><br />Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto. <br /><br />Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. <br /><br />Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU <br /><br />Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seoIah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. <br /><br />Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. <br /><br />Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017. <br /><br />Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbitkan Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dan Surat Peringatan II Nomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018 serta  membuat berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" <br /><br />Dari keterangan saksi Anton dikaitkan dengan surat dakwaan JPU yang mengatakan bahwa  terdakwa melakukan intimidasi dengan cara membuat berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai", menjadi pertanyaan.<br /><br />Sebeb Anton menjelaskan Kepada Majelis Hakim, bahwa ST yang dikeluarkan oleh Konsultan yang ditujukan kepada PT CWB, karena pekerjaan tak kunjung selesai.<br /><br />Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tekanan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh20oixo8FkP5CIfXdrP4PMTLW3gX0fWkBvjfkXTFZtdTftRnvicYj0oZHH6GgXyG221EfinbAm2HA-zKeT2qOMY1gwdD5PTycXM8VA5KGl0xM0dD1B6hisJ7rIa7QJxTjSiHVkPV0PaMs/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh20oixo8FkP5CIfXdrP4PMTLW3gX0fWkBvjfkXTFZtdTftRnvicYj0oZHH6GgXyG221EfinbAm2HA-zKeT2qOMY1gwdD5PTycXM8VA5KGl0xM0dD1B6hisJ7rIa7QJxTjSiHVkPV0PaMs/s640/1.png" width="640" /></a></div> Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />No.  Tanggal        -        No. rek          -           Atas nama  -               Penyetor/PT.CWB   -     Setoran (Rp) <br />1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie   -    Aida Fariskhi                 100 juta<br />2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie   -    Aida Friskhi                   150 juta<br />3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Anef Ar Rachman          150 juta<br />4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Arief Ar Rachman          150 juta<br />5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariki                    100 juta<br />6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan                 50 juta<br />7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan                 50 juta<br />8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -   Irkham Efendi                100 juta<br />                                                                                                                  <span style="color: red;">Total sebesar Rp900.000.000. </span><br /><br />Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto<br /><br />Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto.<br /><br />Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas.<br /><br />Bahwa pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa.<br /><br />Menurit JPU, bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 huruf 'h' yang menyebutkan, “Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />Menurut JPU, perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf “e" (Pasal 23) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (IRd1/*)

News Tipikor Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Pemerasan Oleh Pejabat PDAM Surabaya Sebesar Rp1 M?

#Dalam persidangan terungkap, sebelum terdakwa selaku PPK mengeluarkan SP (Surat Peringatan) kepada Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersam...

»