BERITAKORUPSI.CO

Beranikah Kejari Gresik “Menyeret” Sekda Gresik Andhi Hendro Wijaya Sebagai Tersangka Korupsi ?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYCyqZTfSAf7_vIarHzFYF2SW-SzQw88mu0P5D7V0FJroGpairPesMTgZAlq0jZbSPpLwK1U0NEz06j_LHwMtxGMZ5dH5hVHF-V0qLYNn-AblHeYC0M5IQCtIQsgxqRd0CLsP1fmFZHA/s1600/IMG_20190615_000645.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="291" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYCyqZTfSAf7_vIarHzFYF2SW-SzQw88mu0P5D7V0FJroGpairPesMTgZAlq0jZbSPpLwK1U0NEz06j_LHwMtxGMZ5dH5hVHF-V0qLYNn-AblHeYC0M5IQCtIQsgxqRd0CLsP1fmFZHA/s640/IMG_20190615_000645.jpg" width="385" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD yang saat ini Sekda Gresik</td></tr>
</tbody></table>
Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Andhi Hendro Wijaya (mantan Kepala BPPKAD yang saat ini sebagai Sekda Kab. Gresik) turut bertanggung jawab   
 
 
beritakorupsi.co - Kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan proses hukum kasus Tindak Pidana Korupsi masih kurang, jauh lebih memepercayakan kepada KPK (Komisi Pemberntasan Korupsi) walaupun agak terkesan lambat.   
Sebab, tak sedikit pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi “lebih kuat” dari hukum, sehingga Kepolisian dan Kejaksaan “tak berani” menyeretnya ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai orang yang turut bertanggung jawab. Pada hal negara mengatakan, bahwa salah satu tindak pidana kejahatan yang luar biasa adalah kasus Korupsi. Karena dapat merusak pembangunan, perekonomian negara serta dapat menyengsarakan rakyat. Anehnya, justru PKL (Pedagang Kaki Lima) atau masyarakat pengendara R2 (sepeda motor) yang sedang melintas di jalan raya, sepertinya “lebih berbahaya” dari pada orang-orang yang terlibat dalam kasus Korupsi, karena sepeda motor yang dikendarainya tidak memiliki kaca spion lengkap, atau tidak menyalakan lampu utama di siang hari, atau tidak membayar pajak tahunan yang di datur dalam Perda (Peraturan Daerah). Akibatnya, si pengendara itupun ditilang karena dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.  
 
Yang anehnya lagi, pejabat-pejabat atau orang-orang yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi itu disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di mana surat dakwaan itu lahir dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dan BAP itu lahir dari keterangan-keterangan langsung  orang-orang yang diperiksa oleh penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan. Yang lebih anehnya lagi, sekalipun dalam surat putusan Majelis Hakim menyebutkan tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus Tindak Pidana Korupsi itu, tak mampu juga untuk menyeret sipelaku diantaranya kasus pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar tahun 2013, Kasus Korupsi Roud Show Kota Batu tahun 2015. Belum lagi kasus Korupsi pembebasan tanah pembangunan Kampus UIN Malang. Di mana mantan Rekornya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tahun 2014, namun informasinya sudah di SP3 kan alias dihentikan dan Kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp277,6 Miliyar hingga saat ini tak ada kejelasannya. Tak kalah menghebohkannya lagi adalah “SPDP Nomor: B/ 415/ V/2015/Ditreskrimum Polda Jatim 28 Mei 2015 atas laporan Polisi Nomor : LP/852/V/2015/UM/SPKT tanggal 21 Mei 2015 ” yang sempat menggemparkan Jagad Nusantara di saat menjelang Pilwali (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota) Surabaya tahun 2015 lalu. Karena berita terkait “SPDP” itu sempat mencuat di beberapa media di Jawa Timur, namun akhirnya Kepolisian mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/515.A/X.2015/Ditreskrimum yang dibuat pada 26 Oktober 2015. (sumber Tempo.co, Senin, 26 Oktober 2015 18:21 WIB). <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiDF4z20MPptrREbxO_n7IsLEIwUvVb1X8Ave-SWIEVk8cGgKP97UZRvGMSCc8IopgrX9OiDsy_Qf8TiGfdmsJld19_8GjpW__6f-8voNq8CoH-Mrw7GjLiIbddGsW6O77W_0X6CZnC9I/s1600/IMG20190523132707.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiDF4z20MPptrREbxO_n7IsLEIwUvVb1X8Ave-SWIEVk8cGgKP97UZRvGMSCc8IopgrX9OiDsy_Qf8TiGfdmsJld19_8GjpW__6f-8voNq8CoH-Mrw7GjLiIbddGsW6O77W_0X6CZnC9I/s640/IMG20190523132707.jpg" width="360" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto</td></tr>
</tbody></table>
 
 
Begitu juga kasus perkara Korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejari Gresik, terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 yang menyeret M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik sebagai terdakwa setelah tertangkap tangan terlebih dahulu oleh penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Jauari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 yang disita dari tangan terdakwa sebanyak RpRp374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000 Pertanyaannya adalah, beranikah kejari Gresik menyeret mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sbegai Sekda Kabupaten Gresik Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka dalam kasus ini ?. Sebab Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan, bahwa Andhi Hendro Wijaya turut bertanggung jawab. Namun kata turut bertanggung jawab juga menjadi pertanyaan. Apakah turut bertanggung jawab hanya dalam ucapan atau atau turut bertanggung jawab dalam proses persidangan berikutnya ? Sebab kasus yang hampir sama, yaitu kasus Korupsi pemotongan Jaspel (Jasa Pelayanan) dana Kapitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kejari Gresik juga tak menyeret mantan Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya yang juga melakukan pemotongan Jaspel dana Kapitasi, di mana uang sebesar Rp451 juta dari sisa pemotongan dana Kaspitasu itu diserahkam ke Pejabat yang menggantikannya dan melakukan pemotongan yang sama mengikuti apa yang dilakukan pendahulunya. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik.  
 
Inilah wawancara singkat berikorupsi.co dengan Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis, 13 Juni 2019 dengan agenda mendengarkan 4 orang saksi diantaranya Yetty Sri Suparyatidra mantan Kepala BPPKAD, Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD menggantikan Yetty Sri Suparyatidra. Kemudian Agus Pramono  mantan sekretaris BPPKAD dijamannya Yetty Sri Suparyatidra dan Lilis Sutiyowati serta Nurika selaku Staf sekretaris BPPKAD. beritakorupsi.co : Dalam kasus ini, di mana dalam dakwaan Jaksa mengatakan bahwa pemotongan pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah atas sepepengatahuna dan persetujuan Kepala BPPAD Andhi Hendro Wijaya yang saat ini sebagai Sekda. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut mendistribusikan atau membagikan ke ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda sebelumnya. Apakah yang dilakukan Andhi Hendro Wijaya ini benar ? Andrie Dwi Subianto : Hasil eksposnya nantilah ya beritakorupsi.co : Di mana uang itu oleh terdakwa, dibagi-bagikan ke pejabat-pejabat Kabupaten Gresik. Sementara dalam dakwaan Jaksa disebutkan, bahwa Andhi Hendro Wijaya yang sekarang jadi Sekda juga turut membagikan uang itu (menyetujui….kata Andrie Dwi Subianto)…dalam dakwaan tidak hanya menyetujui tapi ikut mendistribusikan (…itu fakta persidangan ikut mendistribusikan…kata ndrie Dwi Subianto) tapi dalam dakwaan juga ada. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh mantan Kepala BPPKAD yang sekarang jadi Sekda benar, tap yang dilakukan oleh M. Mukhtar (terdakwa) salah ? Andrie Dwi Subianto : Apa iya….salahlah. beritakorupsi.co : Ok. Ketika dianggap salah, apakah proses hukum akan berjalan terhadap orang-orang termasuk ke mantan Kepala BPPKAD yang sekarang menjadi Sekda ini ? Andrie Dwi Subianto : Kita lihat aja nanti hasil eksposnya. Kita ekspos dulu. beritakorupsi.co : Artinya bengini. Ketika yang dilakukan terdakwa ini dianggap salah, tedakwapun harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Sementara mantan Kepala BPPKAD yang sekarang menjadi Sekda melakukan hal yang sama. Andrie Dwi Subianto : ikut bertanggung jawab. beritakorupsi.co : Ok, makasih bang. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivsp4aA_dmRnJpsEDZ20Ie-u7FWGkYjJj6ur2KfoWSm7wMm0PQyxXQohPisLReJxQDIg9ekB0hpOq1Nd-juNEVf2b7tyc3bHvFofsEtJ98nYnAP8pp92OhzEw6M6ELBrrjDInx1g9J5BA/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivsp4aA_dmRnJpsEDZ20Ie-u7FWGkYjJj6ur2KfoWSm7wMm0PQyxXQohPisLReJxQDIg9ekB0hpOq1Nd-juNEVf2b7tyc3bHvFofsEtJ98nYnAP8pp92OhzEw6M6ELBrrjDInx1g9J5BA/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kanan, Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik,; Yetty Sri Suparyatidra mantan Kepala BPPKAD sebelum Andhi Hendro Wijaya,; Agus Pramono  mantan sekretaris BPPKAD dijamannya Yetty Sri Suparyatidra,; Lilis Sutiyowati serta Nurika selaku Staf sekretaris BPPKAD.</td></tr>
</tbody></table>
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU menjelaskan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsJhKZ9GUA_ifwmKq9FiYBb9NOyIMN3GvEWV9eHGuVquQvJGE4H8i7jaoD8az5yD5OH35YBV15xtuUJwJ9x3HLWyodcdrdfoxfFPN3cnD3OM482CUD7Yvs6oRx2hoyA2gCa3665OPgAU/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsJhKZ9GUA_ifwmKq9FiYBb9NOyIMN3GvEWV9eHGuVquQvJGE4H8i7jaoD8az5yD5OH35YBV15xtuUJwJ9x3HLWyodcdrdfoxfFPN3cnD3OM482CUD7Yvs6oRx2hoyA2gCa3665OPgAU/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfscatxvCdkXpbekVWVPmeavaBX6sB_35g66jtjU-YT5SHl12DH3s1iXikVVUA2sM88x0PmdJNxNLH5AZJhchfwVC_Mf5QMgR5foZsLupOY5k_1FytBRgCu4ljT7HbxND1G_xEsjszLOY/s1600/IMG20190523121631.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="558" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfscatxvCdkXpbekVWVPmeavaBX6sB_35g66jtjU-YT5SHl12DH3s1iXikVVUA2sM88x0PmdJNxNLH5AZJhchfwVC_Mf5QMgR5foZsLupOY5k_1FytBRgCu4ljT7HbxND1G_xEsjszLOY/s400/IMG20190523121631.jpg" width="290" /></a></div>
Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKVtwNcWGtrzfJyp8JhWnA1JkFevf28mP9teVPD-ND_6Af7DUFRzE2Jzqz-GvhXFQRR6kvI3B-UfzF1Hlt6mDKoeFNU3WsvooSKLTzfF23Jsyezlkx2Lqbi25lDUA3c4IB6EX98x8gq-U/s1600/IMG20190523120959.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKVtwNcWGtrzfJyp8JhWnA1JkFevf28mP9teVPD-ND_6Af7DUFRzE2Jzqz-GvhXFQRR6kvI3B-UfzF1Hlt6mDKoeFNU3WsvooSKLTzfF23Jsyezlkx2Lqbi25lDUA3c4IB6EX98x8gq-U/s1600/IMG20190523120959.jpg" /></a></div>
 
JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Beranikah Kejari Gresik “Menyeret” Sekda Gresik Andhi Hendro Wijaya Sebagai Tersangka Korupsi ?

Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD yang saat ini Sekda Gresik Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Andhi Hendro Wijaya...

Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

09.35 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDeE2XnH4DwkIOh_1-acf1ypAmqlQndz6nmSnemljPXdSYfiZqfppY3QuyhiKp7WM8ULWIzfNpbyHA8b_et_LCvITiMojCKrAlIlpVzcJVIlVZ3KKUHYjd9Wn9M_t9Qso64rIjSCjx9yA/s1600/IMG20190612145313.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDeE2XnH4DwkIOh_1-acf1ypAmqlQndz6nmSnemljPXdSYfiZqfppY3QuyhiKp7WM8ULWIzfNpbyHA8b_et_LCvITiMojCKrAlIlpVzcJVIlVZ3KKUHYjd9Wn9M_t9Qso64rIjSCjx9yA/s640/IMG20190612145313.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi (juga brstatus terpidana) I Wayan Yoga, mantan Direktur Prosukdi PT Dok dan Perkapalan Surabaya</td></tr>
</tbody></table>
 
#Dalam persidangan terungkap, biaya perjalanan pejabat PT Dok Surabaya untuk survey Floting Dock ke Singapur dibiayai pihak lain, dan Dirut PT Dok Surabaya Riry Syeried Jetta melakukan pinjaman ke pihak Ketiga# 
 
 
beritakorupsi.co - “Ibarat mencari jarum yang jatuh ditumpukan rumput, yang membutuhkan  waktu untuk menemukannya”. 
 
Inilah yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibahwa komando Trimo selaku Ketua Tim, maupun oleh penyidik Kejaksan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floting Dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019. 
 
Sebab tak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selain itu, juga tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga. Sedangkan untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 hanya merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative. 
 
Tidak hanya itu, sudah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun Dirut PT DPS Riry Syerled Jetta tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan tidak adanya paraf dari Pejabat Pengadaan atau Direksi lainnya. 
 
Anenhya, penandatanganan kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC oleh Dirut PT DPS dengan  terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, di mana Floating Dock 8500 TLC tersebut masih milik perusahaan swasta yang berkedudukan di Rusia. 
 
Hal inilah yang disampaikan oleh salah seorang dari Tim JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh JPU Trimo dkk dari Kejati Jatim, pada Rabu, 13 Juni 2019. 
 
“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Tim Inventasi sama dengan panitia lelang tetapi tidak dilibatkan. Dari keterangan saksi I Wayan tadi dijelaskan adanya pinjaman dari pihak ketiga, yang bukan kelembaga keuangan tapi dia tidak atau berapa jumlahnya. Nanti akan kita gali lagi dari keterangan saksi-saksi beriukutnya” kata JPU. 
 
Apakah biaya perjalanan atau uang sebesar USD1000 yang diberikan oleh A&C Trading Network Pte Ltd kepada I Wayan Yoga dan Ina Rahmawati saat melakukan survey ke Singapur diperbolehkan ?” 
 
“Kalau itu, silahkan jawab sendirilah….Apakah itu boleh atau tidak kan,” jawab JPU kemudian. 
 
Sementara saksi yang dihadirkan JPU adalah Ina Rahmawati selaku Sekretaris perusahaan (PT DPS) tahun 2013 - 2015 dan kemudian menjabata sebagai Senior Manager Keuangan sejak 2015 - 2016 juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Investasi dan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi PT DPS. 
 
Kedua saksi ini dihadirkan JPU ke muka persidangan diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang digelar dalam dua session untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Kusdarwanto, dalam perkara Korupsi PT Dok dan Perkapalan Surabaya terkait pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd yang didampingi Penasehat Hukumnya. 
 
Ada yang menarik perhatian dari kehadiran salah satu saksi, yaitu I Wayan Yoga. I Wayan Yoga saat ini adalah berstatus terpidana 4 tahun dalam kasus Korupsi di perusahaan yang sama (PTn DPS) terkait pengadaan Tengki Pendam di Sumatera Selatan tahun 2012. Dan bisa jadi, terpidana I Wayan Yoga akan menjadi saksi untuk mantan Big Bosnya Riry Syerled Jetta yang akan disidangkan besok (hari ini, 13 Juni 2019). 
 
Disis lain, I Wayan Yoga masih tinggal bersama dengan mantan Big Bosnya  di PT DPS F. Arifin karena sama-sama menjalani hukuman penjara. 
 
Kehadiran Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dalam perkara ini sesuai dalam dakwaan JPU, bahwa pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan ke Singapura untuk melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda. Dalam kesempatan itulah Riry Syerled Jetta memperkenalkan kedua bawahannya kepada terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura ini adalah vendor yang berpengalaman di PT DPS, dan punya Akses ke Rusia. 
 
Selain melakukan pertemuan dan survey, Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia atas perintah Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero). 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiavctzqhDb8ks5CkmEwlxItHgxmZs2pHIczdptrhiGlpe3GZycYnHlYFd1cVNgs5b1lAbTlS9bpE0L3eNvS-TyxeHH6cdW2jJjae-mdhlg8jyEV6Pyr32OLYLWQQpoHfyZ8X0tgQsPWgE/s1600/IMG20190612112054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiavctzqhDb8ks5CkmEwlxItHgxmZs2pHIczdptrhiGlpe3GZycYnHlYFd1cVNgs5b1lAbTlS9bpE0L3eNvS-TyxeHH6cdW2jJjae-mdhlg8jyEV6Pyr32OLYLWQQpoHfyZ8X0tgQsPWgE/s640/IMG20190612112054.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Ina Rahmawati selaku Sekretaris perusahaan (PT DPS) tahun 2013 - 2015 dan kemudian menjabata sebagai Senior Manager Keuangan sejak 2015 - 2016 juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Investasi</td></tr>
</tbody></table>
Kepada Mejelis Hakim Ina Rahmawati mengakui telah melakukan survey Floating dock ke Singapur, Batam dan Madura atas perintah Dirut PT DPS. Dari hasil survey yang dilakukannya, disampaikan ke Big Bosnya, namun saksi Ina Rahmawati tidak mengetahui untuk selanjutnya. 
 
“Saya diperintahkan untuk melakukan suvey Floating dock ke beberapa tempat di Asia. Hasilnya saya sampaikan ke Pak Riry tapi saya tidak atau untuk selanjutnya,” kata Ina. 
 
Sementara keterangan saksi I Wayan Yoga dalam persidangan session kedua juga menjelaskan tak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ina Rahmawati. Namun dari keterangan I Watan Yoga ini terungkap, bahwa Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta yang saat ini sudah menjadi tersangka dan akan disidangkan besok (hari ini, Kamis 13 Juni 2019) melakukan pinjaman ke pihak ketiga dalam pengadaan tersebut. Yang menurut saksi, seharusnya pinjaman itu dilakukan ke lembaga keuangan atau Bank, bukan kepihka lainnya. Namun I Wayang Yoga tak mengetahui berapa jumlanya. 
 
Sementara dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut, semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leassing dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana. 
 
 Selanjutnya Riry Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan. 
 
Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P. 
 
Kemudian Pemerintah menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 
 
Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. 
 
“Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,” ucap JPU dalam surat dakwaannya. 
 
Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati. 
 
Namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : 
 
1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS dahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Singapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock. 
 
2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. 
 
3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. 
 
4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRePQWKkgOdQfH1_RpjgbrIAHfULSDUeNvR-y8lZXlSEaAekj-X_wL_0-ZZnc-LbAjPK927L9AWZ_IOYozf0AVO0zFrSXN0zCdBNhNIzKAPTqhLZs-gPUST2AKNj3br6JjID-X3g44TlM/s1600/IMG20190612145240.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRePQWKkgOdQfH1_RpjgbrIAHfULSDUeNvR-y8lZXlSEaAekj-X_wL_0-ZZnc-LbAjPK927L9AWZ_IOYozf0AVO0zFrSXN0zCdBNhNIzKAPTqhLZs-gPUST2AKNj3br6JjID-X3g44TlM/s640/IMG20190612145240.jpg" width="640" /></a></div>
5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. 
 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk pada tanggal 3 Maret 2015. 
 
Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. 
 
Pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut. 
 
Setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) 
 
Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000 
 
Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut. 
 
Ternyata Komite Investasi tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. 
 
Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. 
 
Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh Riry Syeried Jetta, Penta Perawati, Diana Rosa. 
 
Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan ntuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-plhak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain Riry Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ; 
 
Atas permintaan Riry Syeried Jetta, terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke email Ina Rahmawati. 
 
Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. 
 
Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. 
 
Berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQDPp2VsfG9v6K8nQHbklwPQEFeb4_XBas_VKuzl3ghkMdqbP80TkNToAjDzvQMgy23uF26nZXeXtzhWfT-2YzjBbfEzYAbGXhKuNEsNFdpviGvF_0qvk4v_F474t6dJg6yu0q7ObWwNg/s1600/IMG20190612112021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQDPp2VsfG9v6K8nQHbklwPQEFeb4_XBas_VKuzl3ghkMdqbP80TkNToAjDzvQMgy23uF26nZXeXtzhWfT-2YzjBbfEzYAbGXhKuNEsNFdpviGvF_0qvk4v_F474t6dJg6yu0q7ObWwNg/s640/IMG20190612112021.jpg" width="640" /></a></div>
Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : 
 
1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus dibayarkan setelah tujuh hari tanggal ditenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi. 
 
Terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). 
 
Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170. 
 
Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan. 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. 
 
Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. 
 
Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. 
 
Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2vTx3DOPhT3azXQOYR1AnJovqZiGQrbFCKLK90ejg1_I4lqIUGZzruBjZpvdRuTIBJ6iE_t5mEAmMQhJUjN-36rWh5SCbSm0MFrqUKE6TX3L6pZclrizICuHtbiGpPagt228lqbNKMk/s1600/IMG20190612145225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2vTx3DOPhT3azXQOYR1AnJovqZiGQrbFCKLK90ejg1_I4lqIUGZzruBjZpvdRuTIBJ6iE_t5mEAmMQhJUjN-36rWh5SCbSm0MFrqUKE6TX3L6pZclrizICuHtbiGpPagt228lqbNKMk/s640/IMG20190612145225.jpg" width="640" /></a></div>
Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan bukti dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. 
 
Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. 
 
Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  
 
1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. 
 
2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : 
 
Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). 
 
Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. 
 
Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
 
Atas perbuatannya, terdakwa Antonius Aris Saputro terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

Saksi (juga brstatus terpidana) I Wayan Yoga, mantan Direktur Prosukdi PT Dok dan Perkapalan Surabaya #Dalam persidangan terungkap, bia...

Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono Diadili Karena Korupsi Suap DPRD

04.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHm6EizDGgof30M92NDZFTjS9h9-nt8Ti49AsuVHTYshr7jJr9LzPYoP5-fXLZxQ0isy5bXTr8KeVGDVvq-1pOPelnfwUB0O6ap8MJkJL_UpjD6_qTn2ab0NlkVSAM5KZpCArv-tC7bUk/s1600/IMG20190611114422.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="1024" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHm6EizDGgof30M92NDZFTjS9h9-nt8Ti49AsuVHTYshr7jJr9LzPYoP5-fXLZxQ0isy5bXTr8KeVGDVvq-1pOPelnfwUB0O6ap8MJkJL_UpjD6_qTn2ab0NlkVSAM5KZpCArv-tC7bUk/s640/IMG20190611114422.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Selain memerintahkan Tedy Sujadi Soemama untuk mengumpulkan uang Rp900 juta dari pengusaha kontraktor Kota Malang untuk diberikan kepada selruh anggota DPRD Kota Malang, ternyata terdakwa Cipto Wiyono juga menikmati sebesar Rp550 juta#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
beritakorupsi.co - Senin, 11 Juni 2019, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si selaku mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dalam perkara Korupsi Suap anggota DPRD Kota Malang yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, terkait  pembahasan Perubahan APBD, APBD Murni Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 dan Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. JPU KPK menyeret Cipto Wiyono selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang sebagai terdakwa Jilid VII ini,  adalah sebagai pengembangan dari persidangan kasus perkara Korupsi Suap sebesar Rp6.5 Miliyar kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang,  terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli tahun 2015, Pembahasan APBD murni Kota Malang TA 2015 pada Nopeber 2014, dan Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang pada Juli 2015. Pemberian duit miliyaran oleh Eksekutif terhadap legislator di Kota Malang ini, agar pembahasan Perubahan APBD maupun APBD murni Kota Malang TA 2015 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang (Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang) berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun dari seluruh anggota Dewan yang terhormat di Kota malang, dan memang hasilnya berjalan mulus. Duit  suap ke seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ternyata berasal dari puluhan kontraktor di lingkungan Dinas PU, dan dari seluruh Kepala Dinas Kota Malang yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. Akibatnya, “nikmat membawa sengsara”. Selama 3 tahun sejak 2017 hingga 2019, KPK telah menyeret sebanyak 44 orang ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili , dan 43 terdakwa sudah di hukum (vonis) penjara antara 4 hingga 5 tahun dan saat ini berstatus terpidana. Dari 43 terpidana itu terdiri dari 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 termasuk Ketua PRD Moch. Arif Wicaksono sebagai penerima suap, dan 2 terpidana  lagi adalah sebagai pemberi suap yaitu Kepala Dinas PUPPB Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono, Wali Kota Malang Moch. Anton. Sementara terdakwa Cipto Wiyono selaku pemberi suap saat ini masih menjalani proses persidangan. Selain pemberi suap, ternyata terdakwa turut menikmati duit “haram” itu sebesar Rp550 juta. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa baru mengembalaikan negara melalui KPK sebesar Ro350 juta. Apakah kasus ini berhenti di sini ? Bagaimana dengan Tedy Sujadi Soemama selaku pejabat Dinas PU Kota Malang yang berperan langsung mengumpulkan duit dari puluhan kontraktor di lingkunagan Dinas PU ? Bagaimana pula dengan 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ? Lalu bagaimana Daniel yang memberikan uang sebesar Rp300 juta terkait pengelolaan  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, belum lagi dengan puluhan pengusaha kontraktor termasuk dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2015 ? Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin 11 Juni 2019, adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK Arif Suhermanto, Joko Hermawan dan Andhi Kurniawan terhadap terdakwa Cipto Wiyono dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., M.H dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, Aris Yudianto, Dr. Nurbaedah, Suryo W dan Irfan. Dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, , M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang pada pada Bulan Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, di Kantor Sekretariat daerah Kota Malang Jalan Tugu No. 1 A Kota Malang, di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, di Rumah Pribadi Moch Arief Wicaksono Jalan Wnolia No. 21 Kota Malang. Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serrta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga mempakan beberapa kejahatan  memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu ; </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVD0azyiaL9cxTKx6adE22FCsgexBybWN-BwN42ge0zW4inO93zPa47TqCl7BOt0xcPpOCcuSjbMHhpH9KC087Auoh34FNJvHFw6iObJX8PyJQmgRB_imOzGUKzLg5KYifvfvW3EB_CqM/s1600/IMG20190611115954.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVD0azyiaL9cxTKx6adE22FCsgexBybWN-BwN42ge0zW4inO93zPa47TqCl7BOt0xcPpOCcuSjbMHhpH9KC087Auoh34FNJvHFw6iObJX8PyJQmgRB_imOzGUKzLg5KYifvfvW3EB_CqM/s640/IMG20190611115954.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Pertama, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si bersama-sama dengan Moch. Anton selaku Walikota Malang periode 2013 SM 2018, Sutiaji selaku Wakil Walikota Malang 2013 s/d 2018, Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); Kedua, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si bersama-sama Moch Anton, Sutiaji memberi uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah); dan Ketiga, terdakwa Cipto Wiyono  bersama-sama Moch Anton memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2014-2019 melalui Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang dengan maksud supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, dan memberikan persetujuan terhadap APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 serta memberikan persetujuan terhadap Pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juncto Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : I. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015. Pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kata Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priortas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebelum dimulainya rapat paripuma dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, tetdakwa Cipto Wiyono, Walikota Malang Moch Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, melakukan pertamuan dengan Pimpinan DPRD Kota  Malang Moch Arief chaksono, H.M. Zainuddin AS, Wiwik Hendri Astuti, Rahayu Sugiati dan para Katua Fraksi DPRD Kota Malang yaitu Suprapto. Sahrawi. Mohan Katelu, Salamet, Ya’qud Ananda Gudban, Hari Subiantono, Sukarno dan Hery Pudji Utami benempat di ruangan Katua DPRD Kota Malang. Pada penemuan tersebut, Moch Arif Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang meminta kepada Walikota Malang Moch Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah “uang pokir" kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan Iancar, tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi, dengan meminta terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si untuk menyiapkan “uang pokir" dimaksud dan terdakwa lr. Cipto WiYonm M.Si menyanggupinya. Setelah pertemuan tersebut, Moch Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch Anton secara berdua saja agar Moch Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD, dan Moch Anton menyanggupinya. Selanjutnya Moch Arief Wicaksono dan para ketua Fraksi menyampaikan infonnasi tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, dan seluruh anggota DPRD Kota Malang menyetujuinya. Atas permintaan Moch Anton, selanjutnya terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Jarot Edy Sulistiyono memerintahkan Tedy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang Perurnahan dan Tata Ruang pada Dinas PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Tedy Sujadi Soemama menghadap, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Tedy Sujadi Soemama agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Moch Arief Wicaksono, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. Atas terdakwa, Tedy Sujadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900.000.000  (sembilan ratus juta rupiah).</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH6eGMFib-KFSFUvO0xboTCBgwGotSGmgJx63UdTBfT_OShDYM70u_fycgPz4iBSlkdRXB0wrS0y1NQAbiB4othFFPfE7YbRzkRrT-C0lgfzd2r3FyQAOjrf-bOeeK5JY_I6QT0tfz_fY/s1600/IMG20190611125533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH6eGMFib-KFSFUvO0xboTCBgwGotSGmgJx63UdTBfT_OShDYM70u_fycgPz4iBSlkdRXB0wrS0y1NQAbiB4othFFPfE7YbRzkRrT-C0lgfzd2r3FyQAOjrf-bOeeK5JY_I6QT0tfz_fY/s640/IMG20190611125533.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Tedy Sujadi Soemama menyerahkan “uang pokir" kepada Jarot Edy Sulistiyono di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang. Selanjutnya Jarot Edy Sulistiono melaporkan kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch Arief Wicaksono menghubungi Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si dan meminta realisasi “uang pokir" untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch Arief Wicaksono menanyakun kemana penyerahan “uang pokit” sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian oleh Moch Arief Wicaksono meminta agar "uang pokir" diserahkan di rumah dinasnya jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, dengan  tedebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratusjuta rupiah) untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang dibungkus tersendiri. Kemudian pada pukul 14.24 WIB, Moch Arief Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto, bahwa “uang pokir" dari Moch Anton akan segera diterima. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WlB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Moch Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang terbungkus dalam kardus kepada Moch Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si di rumah dinasnya namun Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si tidak ada sehingga Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si yang berada dirumah dinas. Setelah mendapat laporan penyerahan “uang pokir”. Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si melaporkannya kepada Moch Anton. Setelah menerima uang tersebut, Moch Atief Wicaksono mengambil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dibagikan Moch Arief Wicaksono untuk para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan kepada anggota DPRD Kota Malang lainnya masing-masing sebesar Rp12.500.000 (dua belasjuta Iima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan APBD-P TA 2015 yang berjalan dengan lancar, dan hasilnya menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Kaputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang  APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. II. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 4 Nopember 2014, dilaksnakan Rapat Paripuma DPRD Kota Malang tentang Peraturan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2015. Untuk memperlancar pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, Mach Anton, Sutiaji dan Tendakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si berencana memberikan uang kepada anggota DPRD Kota Malang. Kemudian Mach Anton meminta Sutiaji dan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si yang mengurus pemberian uang kepada anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Moch Anton dengan didampingi Sutiaji dan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan kepada para Kepala Dinas/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk melakukan pemotongan uang 1% dana pembangunan APBD Kota Malang dari masing-masing SKPD untuk diberikan kepada anggota DPRD Kota Malang. Beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengumpulkan uang dari para Kepala SKPD sebanyak Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), dan Moch Anton memberikan tambahan sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliyar tujuh mtus juta rupiah),  sehingga terkumpul sebesar Rp5.500.000.000 (lima milyar Ilma ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Moch Arief Wicaksono di rumah pribadinya di Jalan Vinolia No. 21 Kota Malang. Kemudian Moch Atief Wicaksono membagikan uang tersebut kepada unsur pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi masing-masing Rp125.000.000 (seratus dua puluh lime juta rupiah), dan untuk anggota Fraksi Rp100.000.000  (seratus juta rupiah) Kemudian Moch Arief Wicaksono meminta agar jangan terlalu kritis dalam pembahasan APBD Murni Kota Malang tahun 2015 dengan mengatakan 'Jangan kritis-kritislah’. Setelah menyerahkan uang kepada Moch Arief Wicaksono, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. Setelah penerimaan uang tersebut, pembahasan APBD Murni 2015 berjalan lancar dan hasilnya,  DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/79/35.73.201/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Persetujuan Penetapan kesepakatan bersama antara Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Malang dengan pemerintah Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si pada saat mengumpulkan uang dari para kepala SKPD,  mengambil bagian untuk kepentingan Pribadi sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta mpiah). III. Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Pada tanggal 10 Juli 2015, Pemerintah Kota mengajukan surat Nomor 510.12/1531/35.73.123l2015 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang (pengeloaan sampah). Pada saat pengajuan surat tersebut, Mach Arief Wicaksono meminta uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si agar pembahasan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang bisa berjalan lancer dengan mengatakan, 'Masa gak ada, teman teman nanyakan, walaupun kecil’. Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menghubungi Wasto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan menyampaikan permohonan dari Moch Arief  Wicaksono. Kemudian Wasto mengenalkan Terdakwa Ir. Clpto Wiyono. M.Si dengan pengusaha calon pengelola sampah yaitu Daniel. Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan permintaan uang oleh Moch Arief Wicaksono kepada Daniel agar pembahasan pengelolaan sampah bisa berjalan lancar. Pada tanggal 13 Juli 2015, Daniel menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si (ruang sekda Kota Malang). Beberapa saat kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengundang Moch Arief Wicaksono keruangannya, dan memberikan uang tersebut. Selanjutnya Moch Arief Wicaksno dengan dibantu Tri Yudiani membagikan uang tersebut kepada Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp10.000.000 (sepuluh jute rupiah), dan anggota masing-masing sebesar Rp5.000.000 (Iima juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. Setelah pemberian uang tersebut, proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang berjalan lancar dan diberikan persetujuan melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/46/35.73.200/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang persetujuan terhadap permohonan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhlr (TPA) Supit Urang. Perbuatan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si bersama-sama dengan Moch Anton, Jarot Edy Sulistiyono membeti uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus jute rupiah), bersama-sama Moch Anton, Sutiaji memberiuang sebesar Rp5.500.000.000 (lima mliyar Iima ratus juta rupiah), dan bersama-sama Moch Anton memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, dan Pembahasan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhlr (TPA) Supit Urang. Bahwa atas uang-uang yang yang dikumpulkan, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si mendapatkan sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada Negara melalui KPK pada tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Arif Suhrmanto diakir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, melainkan mengajukan permohonan menjadi JC (justice collaborator) untuk mendapat keringanan hukuman. Di sisi lain, terdakwa selain pemberi suap ternyata juga ikut menikmati duit “haram” itu. Lalu apakah KPK akan mengabulkannya ??? Sementara alasan tim Penasehat Hukum terdakwa terkait pengajuan JC, karena terdakwa hanya didakwa dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi junckto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. “Kalau mengenai itu (memerintahkan Tedy untuk mengumpulkan uang dan juga terdakwa menikmati sebesar Rp550 juta) nanti akan kita buktikan dalam persidangan. Ini kan terdakwa didakwa Pasal 5 Undang-Undang Korupis junckto Pasal 55, turut serta,” kata Aris Yudianto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Rd1/*)</div>

News Tipikor Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono Diadili Karena Korupsi Suap DPRD

#Selain memerintahkan Tedy Sujadi Soemama untuk mengumpulkan uang Rp900 juta dari pengusaha kontraktor Kota Malang untuk diberikan kepada...

Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

04.00 beritakorupsi 0

News Tipikor Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

Foto dari kanan, saksi Candra Arianto, Suwartini (Ibunda Candra Arianto) dan Aida Fariskhi (Istri Cndra Arianto) #Terungkap dalam persid...

BERITAKORUPSI.CO

Beranikah Kejari Gresik “Menyeret” Sekda Gresik Andhi Hendro Wijaya Sebagai Tersangka Korupsi ?

Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono Diadili Karena Korupsi Suap DPRD

Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI