Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDeE2XnH4DwkIOh_1-acf1ypAmqlQndz6nmSnemljPXdSYfiZqfppY3QuyhiKp7WM8ULWIzfNpbyHA8b_et_LCvITiMojCKrAlIlpVzcJVIlVZ3KKUHYjd9Wn9M_t9Qso64rIjSCjx9yA/s1600/IMG20190612145313.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDeE2XnH4DwkIOh_1-acf1ypAmqlQndz6nmSnemljPXdSYfiZqfppY3QuyhiKp7WM8ULWIzfNpbyHA8b_et_LCvITiMojCKrAlIlpVzcJVIlVZ3KKUHYjd9Wn9M_t9Qso64rIjSCjx9yA/s640/IMG20190612145313.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi (juga brstatus terpidana) I Wayan Yoga, mantan Direktur Prosukdi PT Dok dan Perkapalan Surabaya</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Dalam persidangan terungkap, biaya perjalanan pejabat PT Dok Surabaya untuk survey Floting Dock ke Singapur dibiayai pihak lain, dan Dirut PT Dok Surabaya Riry Syeried Jetta melakukan pinjaman ke pihak Ketiga#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Ibarat mencari jarum yang jatuh ditumpukan rumput, yang membutuhkan  waktu untuk menemukannya”.<br /> <br /> Inilah yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibahwa komando Trimo selaku Ketua Tim, maupun oleh penyidik Kejaksan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floting Dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Sebab tak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan terseret sebagai tersangka dalam perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selain itu, juga tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga. Sedangkan untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 hanya merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative.<br /> <br /> Tidak hanya itu, sudah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun Dirut PT DPS Riry Syerled Jetta tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan tidak adanya paraf dari Pejabat Pengadaan atau Direksi lainnya.<br /> <br /> Anenhya, penandatanganan kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC oleh Dirut PT DPS dengan  terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, di mana Floating Dock 8500 TLC tersebut masih milik perusahaan swasta yang berkedudukan di Rusia. <br /> <br /> Hal inilah yang disampaikan oleh salah seorang dari Tim JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh JPU Trimo dkk dari Kejati Jatim, pada Rabu, 13 Juni 2019.<br /> <br /> “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Tim Inventasi sama dengan panitia lelang tetapi tidak dilibatkan. Dari keterangan saksi I Wayan tadi dijelaskan adanya pinjaman dari pihak ketiga, yang bukan kelembaga keuangan tapi dia tidak atau berapa jumlahnya. Nanti akan kita gali lagi dari keterangan saksi-saksi beriukutnya” kata JPU.<br /> <br /> Apakah biaya perjalanan atau uang sebesar USD1000 yang diberikan oleh A&C Trading Network Pte Ltd kepada I Wayan Yoga dan Ina Rahmawati saat melakukan survey ke Singapur diperbolehkan ?”<br /> <br /> “Kalau itu, silahkan jawab sendirilah….Apakah itu boleh atau tidak kan,” jawab JPU kemudian.<br /> <br /> Sementara saksi yang dihadirkan JPU adalah Ina Rahmawati selaku Sekretaris perusahaan (PT DPS) tahun 2013 - 2015 dan kemudian menjabata sebagai Senior Manager Keuangan sejak 2015 - 2016 juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Investasi dan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi PT DPS.<br /> <br /> Kedua saksi ini dihadirkan JPU ke muka persidangan diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang digelar dalam dua session untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Kusdarwanto, dalam perkara Korupsi PT Dok dan Perkapalan Surabaya terkait pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd yang didampingi Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Ada yang menarik perhatian dari kehadiran salah satu saksi, yaitu I Wayan Yoga. I Wayan Yoga saat ini adalah berstatus terpidana 4 tahun dalam kasus Korupsi di perusahaan yang sama (PTn DPS) terkait pengadaan Tengki Pendam di Sumatera Selatan tahun 2012. Dan bisa jadi, terpidana I Wayan Yoga akan menjadi saksi untuk mantan Big Bosnya Riry Syerled Jetta yang akan disidangkan besok (hari ini, 13 Juni 2019). <br /> <br /> Disis lain, I Wayan Yoga masih tinggal bersama dengan mantan Big Bosnya  di PT DPS F. Arifin karena sama-sama menjalani hukuman penjara.<br /> <br /> Kehadiran Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dalam perkara ini sesuai dalam dakwaan JPU, bahwa pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan ke Singapura untuk melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda. Dalam kesempatan itulah Riry Syerled Jetta memperkenalkan kedua bawahannya kepada terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura ini adalah vendor yang berpengalaman di PT DPS, dan punya Akses ke Rusia.<br /> <br /> Selain melakukan pertemuan dan survey, Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia atas perintah Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero).<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiavctzqhDb8ks5CkmEwlxItHgxmZs2pHIczdptrhiGlpe3GZycYnHlYFd1cVNgs5b1lAbTlS9bpE0L3eNvS-TyxeHH6cdW2jJjae-mdhlg8jyEV6Pyr32OLYLWQQpoHfyZ8X0tgQsPWgE/s1600/IMG20190612112054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiavctzqhDb8ks5CkmEwlxItHgxmZs2pHIczdptrhiGlpe3GZycYnHlYFd1cVNgs5b1lAbTlS9bpE0L3eNvS-TyxeHH6cdW2jJjae-mdhlg8jyEV6Pyr32OLYLWQQpoHfyZ8X0tgQsPWgE/s640/IMG20190612112054.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Ina Rahmawati selaku Sekretaris perusahaan (PT DPS) tahun 2013 - 2015 dan kemudian menjabata sebagai Senior Manager Keuangan sejak 2015 - 2016 juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Investasi</td></tr> </tbody></table> Kepada Mejelis Hakim Ina Rahmawati mengakui telah melakukan survey Floating dock ke Singapur, Batam dan Madura atas perintah Dirut PT DPS. Dari hasil survey yang dilakukannya, disampaikan ke Big Bosnya, namun saksi Ina Rahmawati tidak mengetahui untuk selanjutnya.<br /> <br /> “Saya diperintahkan untuk melakukan suvey Floating dock ke beberapa tempat di Asia. Hasilnya saya sampaikan ke Pak Riry tapi saya tidak atau untuk selanjutnya,” kata Ina.<br /> <br /> Sementara keterangan saksi I Wayan Yoga dalam persidangan session kedua juga menjelaskan tak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ina Rahmawati. Namun dari keterangan I Watan Yoga ini terungkap, bahwa Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta yang saat ini sudah menjadi tersangka dan akan disidangkan besok (hari ini, Kamis 13 Juni 2019) melakukan pinjaman ke pihak ketiga dalam pengadaan tersebut. Yang menurut saksi, seharusnya pinjaman itu dilakukan ke lembaga keuangan atau Bank, bukan kepihka lainnya. Namun I Wayang Yoga tak mengetahui berapa jumlanya.<br /> <br /> Sementara dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut, semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leassing dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana.<br /> <br />  Selanjutnya Riry Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P.<br /> <br /> Kemudian Pemerintah menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. <br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi.<br /> <br /> “Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,” ucap JPU dalam surat dakwaannya.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati.<br /> <br /> Namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : <br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS dahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Singapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. <br /> <br /> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. <br /> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRePQWKkgOdQfH1_RpjgbrIAHfULSDUeNvR-y8lZXlSEaAekj-X_wL_0-ZZnc-LbAjPK927L9AWZ_IOYozf0AVO0zFrSXN0zCdBNhNIzKAPTqhLZs-gPUST2AKNj3br6JjID-X3g44TlM/s1600/IMG20190612145240.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRePQWKkgOdQfH1_RpjgbrIAHfULSDUeNvR-y8lZXlSEaAekj-X_wL_0-ZZnc-LbAjPK927L9AWZ_IOYozf0AVO0zFrSXN0zCdBNhNIzKAPTqhLZs-gPUST2AKNj3br6JjID-X3g44TlM/s640/IMG20190612145240.jpg" width="640" /></a></div> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. <br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk pada tanggal 3 Maret 2015. <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. <br /> <br /> Pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut.<br /> <br /> Setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) <br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut.<br /> <br /> Ternyata Komite Investasi tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. <br /> <br /> Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh Riry Syeried Jetta, Penta Perawati, Diana Rosa. <br /> <br /> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan ntuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-plhak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain Riry Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> Atas permintaan Riry Syeried Jetta, terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke email Ina Rahmawati.<br /> <br /> Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. <br /> <br /> Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQDPp2VsfG9v6K8nQHbklwPQEFeb4_XBas_VKuzl3ghkMdqbP80TkNToAjDzvQMgy23uF26nZXeXtzhWfT-2YzjBbfEzYAbGXhKuNEsNFdpviGvF_0qvk4v_F474t6dJg6yu0q7ObWwNg/s1600/IMG20190612112021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQDPp2VsfG9v6K8nQHbklwPQEFeb4_XBas_VKuzl3ghkMdqbP80TkNToAjDzvQMgy23uF26nZXeXtzhWfT-2YzjBbfEzYAbGXhKuNEsNFdpviGvF_0qvk4v_F474t6dJg6yu0q7ObWwNg/s640/IMG20190612112021.jpg" width="640" /></a></div> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : <br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus dibayarkan setelah tujuh hari tanggal ditenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). <br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /> <br /> Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2vTx3DOPhT3azXQOYR1AnJovqZiGQrbFCKLK90ejg1_I4lqIUGZzruBjZpvdRuTIBJ6iE_t5mEAmMQhJUjN-36rWh5SCbSm0MFrqUKE6TX3L6pZclrizICuHtbiGpPagt228lqbNKMk/s1600/IMG20190612145225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2vTx3DOPhT3azXQOYR1AnJovqZiGQrbFCKLK90ejg1_I4lqIUGZzruBjZpvdRuTIBJ6iE_t5mEAmMQhJUjN-36rWh5SCbSm0MFrqUKE6TX3L6pZclrizICuHtbiGpPagt228lqbNKMk/s640/IMG20190612145225.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan bukti dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /> <br /> Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <br /> <br /> Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  <br /> <br /> 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. <br /> <br /> 2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : <br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Antonius Aris Saputro terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

Saksi (juga brstatus terpidana) I Wayan Yoga, mantan Direktur Prosukdi PT Dok dan Perkapalan Surabaya #Dalam persidangan terungkap, bia...

»

Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono Diadili Karena Korupsi Suap DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHm6EizDGgof30M92NDZFTjS9h9-nt8Ti49AsuVHTYshr7jJr9LzPYoP5-fXLZxQ0isy5bXTr8KeVGDVvq-1pOPelnfwUB0O6ap8MJkJL_UpjD6_qTn2ab0NlkVSAM5KZpCArv-tC7bUk/s1600/IMG20190611114422.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="1024" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHm6EizDGgof30M92NDZFTjS9h9-nt8Ti49AsuVHTYshr7jJr9LzPYoP5-fXLZxQ0isy5bXTr8KeVGDVvq-1pOPelnfwUB0O6ap8MJkJL_UpjD6_qTn2ab0NlkVSAM5KZpCArv-tC7bUk/s640/IMG20190611114422.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Selain memerintahkan Tedy Sujadi Soemama untuk mengumpulkan uang Rp900 juta dari pengusaha kontraktor Kota Malang untuk diberikan kepada selruh anggota DPRD Kota Malang, ternyata terdakwa Cipto Wiyono juga menikmati sebesar Rp550 juta#</span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Senin, 11 Juni 2019, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si selaku mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dalam perkara Korupsi Suap anggota DPRD Kota Malang yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, terkait  pembahasan Perubahan APBD, APBD Murni Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 dan Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang.<br /><br />JPU KPK menyeret Cipto Wiyono selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang sebagai terdakwa Jilid VII ini,  adalah sebagai pengembangan dari persidangan kasus perkara Korupsi Suap sebesar Rp6.5 Miliyar kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang,  terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli tahun 2015, Pembahasan APBD murni Kota Malang TA 2015 pada Nopeber 2014, dan Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang pada Juli 2015.<br /><br />Pemberian duit miliyaran oleh Eksekutif terhadap legislator di Kota Malang ini, agar pembahasan Perubahan APBD maupun APBD murni Kota Malang TA 2015 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang (Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang) berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun dari seluruh anggota Dewan yang terhormat di Kota malang, dan memang hasilnya berjalan mulus.<br /><br />Duit  suap ke seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ternyata berasal dari puluhan kontraktor di lingkungan Dinas PU, dan dari seluruh Kepala Dinas Kota Malang yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. <br /><br />Akibatnya, “nikmat membawa sengsara”. Selama 3 tahun sejak 2017 hingga 2019, KPK telah menyeret sebanyak 44 orang ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili , dan 43 terdakwa sudah di hukum (vonis) penjara antara 4 hingga 5 tahun dan saat ini berstatus terpidana. <br /><br />Dari 43 terpidana itu terdiri dari 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 termasuk Ketua PRD Moch. Arif Wicaksono sebagai penerima suap, dan 2 terpidana  lagi adalah sebagai pemberi suap yaitu Kepala Dinas PUPPB Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono, Wali Kota Malang Moch. Anton. <br /><br />Sementara terdakwa Cipto Wiyono selaku pemberi suap saat ini masih menjalani proses persidangan. Selain pemberi suap, ternyata terdakwa turut menikmati duit “haram” itu sebesar Rp550 juta. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa baru mengembalaikan negara melalui KPK sebesar Ro350 juta.<br /><br />Apakah kasus ini berhenti di sini ? Bagaimana dengan Tedy Sujadi Soemama selaku pejabat Dinas PU Kota Malang yang berperan langsung mengumpulkan duit dari puluhan kontraktor di lingkunagan Dinas PU ? Bagaimana pula dengan 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ? Lalu bagaimana Daniel yang memberikan uang sebesar Rp300 juta terkait pengelolaan  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, belum lagi dengan puluhan pengusaha kontraktor termasuk dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2015 ?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin 11 Juni 2019, adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK Arif Suhermanto, Joko Hermawan dan Andhi Kurniawan terhadap terdakwa Cipto Wiyono dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., M.H dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, Aris Yudianto, Dr. Nurbaedah, Suryo W dan Irfan.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, , M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang pada pada Bulan Oktober 2014 sampai dengan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, di Kantor Sekretariat daerah Kota Malang Jalan Tugu No. 1 A Kota Malang, di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, di Rumah Pribadi Moch Arief Wicaksono Jalan Wnolia No. 21 Kota Malang.<br /><br />Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serrta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga mempakan beberapa kejahatan  memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu ;<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVD0azyiaL9cxTKx6adE22FCsgexBybWN-BwN42ge0zW4inO93zPa47TqCl7BOt0xcPpOCcuSjbMHhpH9KC087Auoh34FNJvHFw6iObJX8PyJQmgRB_imOzGUKzLg5KYifvfvW3EB_CqM/s1600/IMG20190611115954.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVD0azyiaL9cxTKx6adE22FCsgexBybWN-BwN42ge0zW4inO93zPa47TqCl7BOt0xcPpOCcuSjbMHhpH9KC087Auoh34FNJvHFw6iObJX8PyJQmgRB_imOzGUKzLg5KYifvfvW3EB_CqM/s640/IMG20190611115954.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Pertama, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si bersama-sama dengan Moch. Anton selaku Walikota Malang periode 2013 SM 2018, Sutiaji selaku Wakil Walikota Malang 2013 s/d 2018, Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah); <br /><br />Kedua, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si bersama-sama Moch Anton, Sutiaji memberi uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah); dan Ketiga, terdakwa Cipto Wiyono  bersama-sama Moch Anton memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2014-2019 melalui Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang dengan maksud supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, dan memberikan persetujuan terhadap APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 serta memberikan persetujuan terhadap Pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juncto Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />I. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015. <br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kata Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priortas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. <br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015 sebelum dimulainya rapat paripuma dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, tetdakwa Cipto Wiyono, Walikota Malang Moch Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, melakukan pertamuan dengan Pimpinan DPRD Kota  Malang Moch Arief chaksono, H.M. Zainuddin AS, Wiwik Hendri Astuti, Rahayu Sugiati dan para Katua Fraksi DPRD Kota Malang yaitu Suprapto. Sahrawi. Mohan Katelu, Salamet, Ya’qud Ananda Gudban, Hari Subiantono, Sukarno dan Hery Pudji Utami benempat di ruangan Katua DPRD Kota Malang. <br /><br />Pada penemuan tersebut, Moch Arif Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang meminta kepada Walikota Malang Moch Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah “uang pokir" kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan Iancar, tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi, dengan meminta terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si untuk menyiapkan “uang pokir" dimaksud dan terdakwa lr. Cipto WiYonm M.Si menyanggupinya. <br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Moch Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch Anton secara berdua saja agar Moch Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD, dan Moch Anton menyanggupinya. Selanjutnya Moch Arief Wicaksono dan para ketua Fraksi menyampaikan infonnasi tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, dan seluruh anggota DPRD Kota Malang menyetujuinya. <br /><br />Atas permintaan Moch Anton, selanjutnya terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Jarot Edy Sulistiyono memerintahkan Tedy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang Perurnahan dan Tata Ruang pada Dinas PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Tedy Sujadi Soemama menghadap, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Tedy Sujadi Soemama agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Moch Arief Wicaksono, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. <br /><br />Atas terdakwa, Tedy Sujadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900.000.000  (sembilan ratus juta rupiah).</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH6eGMFib-KFSFUvO0xboTCBgwGotSGmgJx63UdTBfT_OShDYM70u_fycgPz4iBSlkdRXB0wrS0y1NQAbiB4othFFPfE7YbRzkRrT-C0lgfzd2r3FyQAOjrf-bOeeK5JY_I6QT0tfz_fY/s1600/IMG20190611125533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH6eGMFib-KFSFUvO0xboTCBgwGotSGmgJx63UdTBfT_OShDYM70u_fycgPz4iBSlkdRXB0wrS0y1NQAbiB4othFFPfE7YbRzkRrT-C0lgfzd2r3FyQAOjrf-bOeeK5JY_I6QT0tfz_fY/s640/IMG20190611125533.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Tedy Sujadi Soemama menyerahkan “uang pokir" kepada Jarot Edy Sulistiyono di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang. Selanjutnya Jarot Edy Sulistiono melaporkan kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. <br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch Arief Wicaksono menghubungi Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si dan meminta realisasi “uang pokir" untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy Sulistiyono. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch Arief Wicaksono menanyakun kemana penyerahan “uang pokit” sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian oleh Moch Arief Wicaksono meminta agar "uang pokir" diserahkan di rumah dinasnya jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, dengan  tedebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratusjuta rupiah) untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang dibungkus tersendiri. <br /><br />Kemudian pada pukul 14.24 WIB, Moch Arief Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto, bahwa “uang pokir" dari Moch Anton akan segera diterima. <br /><br />Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WlB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Moch Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si. <br /><br />Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang terbungkus dalam kardus kepada Moch Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si di rumah dinasnya namun Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si tidak ada sehingga Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si yang berada dirumah dinas. <br /><br />Setelah mendapat laporan penyerahan “uang pokir”. Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si melaporkannya kepada Moch Anton. <br /><br />Setelah menerima uang tersebut, Moch Atief Wicaksono mengambil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dibagikan Moch Arief Wicaksono untuk para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan kepada anggota DPRD Kota Malang lainnya masing-masing sebesar Rp12.500.000 (dua belasjuta Iima ratus ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan APBD-P TA 2015 yang berjalan dengan lancar, dan hasilnya menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Kaputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang  APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. <br /><br />II. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Pada tanggal 4 Nopember 2014, dilaksnakan Rapat Paripuma DPRD Kota Malang tentang Peraturan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2015. <br /><br />Untuk memperlancar pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, Mach Anton, Sutiaji dan Tendakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si berencana memberikan uang kepada anggota DPRD Kota Malang. Kemudian Mach Anton meminta Sutiaji dan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si yang mengurus pemberian uang kepada anggota DPRD Kota Malang. <br /><br />Selanjutnya Moch Anton dengan didampingi Sutiaji dan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan kepada para Kepala Dinas/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk melakukan pemotongan uang 1% dana pembangunan APBD Kota Malang dari masing-masing SKPD untuk diberikan kepada anggota DPRD Kota Malang. <br /><br />Beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengumpulkan uang dari para Kepala SKPD sebanyak Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), dan Moch Anton memberikan tambahan sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliyar tujuh mtus juta rupiah),  sehingga terkumpul sebesar Rp5.500.000.000 (lima milyar Ilma ratus juta rupiah). <br /><br />Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Moch Arief Wicaksono di rumah pribadinya di Jalan Vinolia No. 21 Kota Malang. Kemudian Moch Atief Wicaksono membagikan uang tersebut kepada unsur pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi masing-masing Rp125.000.000 (seratus dua puluh lime juta rupiah), dan untuk anggota Fraksi Rp100.000.000  (seratus juta rupiah) <br /><br />Kemudian Moch Arief Wicaksono meminta agar jangan terlalu kritis dalam pembahasan APBD Murni Kota Malang tahun 2015 dengan mengatakan 'Jangan kritis-kritislah’. Setelah menyerahkan uang kepada Moch Arief Wicaksono, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. <br /><br />Setelah penerimaan uang tersebut, pembahasan APBD Murni 2015 berjalan lancar dan hasilnya,  DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/79/35.73.201/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Persetujuan Penetapan kesepakatan bersama antara Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Malang dengan pemerintah Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si pada saat mengumpulkan uang dari para kepala SKPD,  mengambil bagian untuk kepentingan Pribadi sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta mpiah). <br /><br />III. Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. <br /><br />Pada tanggal 10 Juli 2015, Pemerintah Kota mengajukan surat Nomor 510.12/1531/35.73.123l2015 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang (pengeloaan sampah). <br /><br />Pada saat pengajuan surat tersebut, Mach Arief Wicaksono meminta uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si agar pembahasan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang bisa berjalan lancer dengan mengatakan, 'Masa gak ada, teman teman nanyakan, walaupun kecil’. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menghubungi Wasto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan menyampaikan permohonan dari Moch Arief  Wicaksono. <br /><br />Kemudian Wasto mengenalkan Terdakwa Ir. Clpto Wiyono. M.Si dengan pengusaha calon pengelola sampah yaitu Daniel. Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan permintaan uang oleh Moch Arief Wicaksono kepada Daniel agar pembahasan pengelolaan sampah bisa berjalan lancar. <br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2015, Daniel menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si (ruang sekda Kota Malang). <br /><br />Beberapa saat kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengundang Moch Arief Wicaksono keruangannya, dan memberikan uang tersebut. Selanjutnya Moch Arief Wicaksno dengan dibantu Tri Yudiani membagikan uang tersebut kepada Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp10.000.000 (sepuluh jute rupiah), dan anggota masing-masing sebesar Rp5.000.000 (Iima juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. <br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang berjalan lancar dan diberikan persetujuan melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/46/35.73.200/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang persetujuan terhadap permohonan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhlr (TPA) Supit Urang. <br /><br />Perbuatan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si bersama-sama dengan Moch Anton, Jarot Edy Sulistiyono membeti uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus jute rupiah), bersama-sama Moch Anton, Sutiaji memberiuang sebesar Rp5.500.000.000 (lima mliyar Iima ratus juta rupiah), dan bersama-sama Moch Anton memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, dan Pembahasan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhlr (TPA) Supit Urang.<br /><br />Bahwa atas uang-uang yang yang dikumpulkan, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si mendapatkan sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada Negara melalui KPK pada tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). <br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Arif Suhrmanto diakir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, melainkan mengajukan permohonan menjadi JC (justice collaborator) untuk mendapat keringanan hukuman. Di sisi lain, terdakwa selain pemberi suap ternyata juga ikut menikmati duit “haram” itu. Lalu apakah KPK akan mengabulkannya ???<br /><br />Sementara alasan tim Penasehat Hukum terdakwa terkait pengajuan JC, karena terdakwa hanya didakwa dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi junckto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />“Kalau mengenai itu (memerintahkan Tedy untuk mengumpulkan uang dan juga terdakwa menikmati sebesar Rp550 juta) nanti akan kita buktikan dalam persidangan. Ini kan terdakwa didakwa Pasal 5 Undang-Undang Korupis junckto Pasal 55, turut serta,” kata Aris Yudianto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Rd1/*)</div>

News Tipikor Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono Diadili Karena Korupsi Suap DPRD

#Selain memerintahkan Tedy Sujadi Soemama untuk mengumpulkan uang Rp900 juta dari pengusaha kontraktor Kota Malang untuk diberikan kepada...

»

Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpdkIsLXMDeRJleLR967huy4OVrRiEjq9xkT830ZIxG-nQ46NgomqH9jqVVE5MU2xH_fFlOXmlqZjiQJB3dToXEJWLON1ZEXdPoQeHpThNdasjerD93NoKRVIWyrgd1Vw5j8sv7aVnjLw/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpdkIsLXMDeRJleLR967huy4OVrRiEjq9xkT830ZIxG-nQ46NgomqH9jqVVE5MU2xH_fFlOXmlqZjiQJB3dToXEJWLON1ZEXdPoQeHpThNdasjerD93NoKRVIWyrgd1Vw5j8sv7aVnjLw/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, saksi Candra Arianto, Suwartini (Ibunda Candra Arianto) dan Aida Fariskhi (Istri Cndra Arianto)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terungkap dalam persidangan, bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa milik PDAM Surabaya yang menelan anggaran Rp29 miliyar tahun 2017 oleh PT Cipta Wisesa Utomo sempat “mangkrak dua bulan, dan dikerjakan setelah mendapat SP 1#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>“Lempar batu sembunyi tangan”. Peribahasa ini sepertinya tepat dalam kasus perkara Korupsi pemerasan sebesar Rp1 miliyar oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya kepada Candra Arianto selaku Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersama (Dirut PT WCB) selaku pemenang lelang (yang mengerkajan proyek),  pada Juli 2017 lalu.<br /> <br /> Mungkin ini baru yang pertamakalinya, kasus permintaan uang oleh pejabat terhadap pengusaha kontraktor yang berkaitan dengan proyek bernilai puluhan miliyaran diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili.<br /> <br /> Pada hal permintaan atau pemberian uang yang berkaitan dengan proyek atau bahkan jual beli jabatan bukan rahasia lagi. Sebab fakta yang terungkap dari beberapa Kepala Daerah yang ditangkap KPK, termasuk di antara 14 terdakwa selaku Bulati/Walikota yang sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, juga berkaitan adanya pemberian atau permintaan uang sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh si pengusaha kontraktor. <br /> <br /> Karena pekerjaan proyek tersebut apalagi bernilai puluhan miliyaran sudah didasari dari adanya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) natara si pejabat dengan si pengusaha.<br /> <br /> Dan terdakwa Retno Tri Utomo diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, bermula dari apa yang dialami oleh  Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersama Candra Arianto terkait permintaan uang sebesar Rp1 miliyar oleh terdakwa pada Juli 2017 dengan alasan untuk biaya pengamanan.<br /> <br /> Disis lain, PT Wisesa Cipta Bersama ternyata juga bermasalah dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 yang berlokasi di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur Surabaya.<br /> <br /> Sebab, sebagai pemenang lelang yang bernilai puluhan miliyaran ini berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017, PT Wisesa Cipta Bersama ternyata tidak mengerjakan proyek milik PDAM Surabaya ini hingga 2 (dua) bulan sejak penandatanganan kontrak kerja Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB.<br /> <br /> Konyolnya, PT Wisesa Cipta Bersama baru mengerjakan proyek tersebut pada tanggal 8 Oktober 2017 setelah mendapat SP 1 (Surat Peringatan Satu) No. 65.I/PJPPS/IX/pada 15 September 2017, dan SP2 pada Oktober  2017. Seharusnya PDAM Surabaya memutus kontrak kerja dengan PT Wisesa Cipta Bersama dan memasukkannya ke daftar hitam (Blacklist). <br /> <br /> Hal inilah yang disampaikan oleh terdakwa Retno Tri Utomo kepada beritakorupsi.co seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh JPU T.W. Febrianti Rais dan Dani Agusta dari Kejagung RI, dan JPU Raden Wiwid dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, pada Selasa 11 Juni 2019.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPAlkMx-MebF35w7YGiL5NhYXDrFCqYqgPSZPVCdL9e14Vcs6_Rj65qkaM1uVSAW8HEACaTpFW1fX0Mjg_JPHlddoMb0afBrVBe6HyM67KiwqHdf0wHI63KfCBfGO-j02s618hGSe3RYo/s1600/IMG20190611140744.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPAlkMx-MebF35w7YGiL5NhYXDrFCqYqgPSZPVCdL9e14Vcs6_Rj65qkaM1uVSAW8HEACaTpFW1fX0Mjg_JPHlddoMb0afBrVBe6HyM67KiwqHdf0wHI63KfCBfGO-j02s618hGSe3RYo/s640/IMG20190611140744.jpg" width="640" /></a></div> “Harusnya PT Wisesa Cipta Bersama sudah diputus kontrak. Dua bulan tidak dikerjakan, dikerjakan setelah ada SP1 pada September 2017, dan SP2 bulan Oktober. Pekerjaan memang tepat waktu pada Desember 2017, tapi kita banyak membantu makanya bisa tepat waktu,” kata terdakwa Retno Tri Utomo sambil menunjukkan dokumen<br /> <br /> “Apakah memang benar anda meminta uang itu, dan untuk apa?,” tanya beritakorupsi.co kemudian. Dan diakui oleh terdakwa untuk biaya operasional dan pengamanan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut pengamanan untuk siapa.<br /> <br /> “Ya, untuk biaya operasional dan pengamana aja,” jawab terdakwa dengan senyum tipis.<br /> <br /> Sementara saksi yang dihadirkan JPU adalah Dirut PT Cipta Wisesa Utomo, Candra Arianto, Bagian Keuangan yang juga ibu kandung Dirut  PT Cipta Wisesa Utomo, Suwartini serta Staf keuangan selaku adik kandung Candra Arianto, Aida Fariskhi.<br /> <br /> Ketiga saksi ini dihadirkan JPU ke muka persidangan diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., M.H dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Handoko, SH serta dihadiri Penahehat Hukum terdakwa Retno Tri Utomo, Yun Suryotomo dan Richart Ricardo Sico.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, saksi Candra Arianto, Suwartini dan Aida Fariskhi dapat menjelaskan terkait permintaan uang sebesar Rp1 miliyar untuk pengamanan ke Jaksa dan Polisi, dan yang sudah diberikan sejumlah Rp900 juta melalui transfer terhadap terdakwa. <br /> <br /> Namun ketiga saksi ini tak dapat menjelaskan, dan bahkan terkesan memberikan keterangan yang plin plan saat Majelis Hakim menanyakan, apakah pemberian uang itu setelah ada SP (Surat Peringatan) atau belum.<br /> <br /> “Katanya untuk pengamanan ke Jaksa dan Polisi. Diminta Satu miliyar. Sudah berikan Sembilan ratus juta, ditransfer,” kata saksi.<br /> <br /> Majelis Hakim pun ingin mengetahui lebih jelas, apakah pemeberian uang kepada terdakwa setelah mendapat Surat peringatan (SP) atau sebelum. Namun Dirut  PT Cipta Wisesa Utomo Candra Arianto menjawab plin plan.<br /> <br /> “Setelah….e…sebelum,” jawab saksi Candra Arianto sambil menoleh Ibunya yang duduk di sebelah kananannya. Ketiga saksi (Candra Arianto, Suwartini dan Aida Fariskhi) sempat saling membantu mengingatkan dengan menjawab bahwa pemberian uang atau permintaan uang tersebut sebelum mendapat Surat Peringatan.<br /> <br /> Selain memberikan keterangan yang plin plan, ketiga saksi kunci ini lebih banyak menjawab lupa, bila pertanyaan dari Majelis Hakim berkaitan dengan pekerjaan. Pada hal, kehadiran ketiga saksi bukan secara mendadak melainkan sudah terjadwal. Seharusnya saksi dapat membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan. <br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Tardakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya diadili karena adanya permintaan uang sebesar Rp1 miliyar secara pakasa kepada Candra Arianto selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur agar tidak mendapat hambatan pekerjaan dari terdakwa.<br /> <br /> Permintaan uang itu bermula dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa selaku Plt. Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus selaku Pemimpin Proyek Pekerjaan pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Sekunder di PDAM Surya Sembada Kata Surabaya mengundang Candra Arianto selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan marial yang diperlukan dalam proyek yang akan dikerjakan oleh Candra Arianto dengan harga murah.<br /> <br /> Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPxeUxPDUKJrigz3PRIyQ_MGcI3WYyEorNTED3ULSSuzTvKQ7osJ6jW4NvvI5umYvPHRD-9naXGy01uG7Ekm0aiEHbNtgCrQWkRVtVu_lledjl2v66wHtIcAUFoHGdj3_XYNCzu1UU5gE/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPxeUxPDUKJrigz3PRIyQ_MGcI3WYyEorNTED3ULSSuzTvKQ7osJ6jW4NvvI5umYvPHRD-9naXGy01uG7Ekm0aiEHbNtgCrQWkRVtVu_lledjl2v66wHtIcAUFoHGdj3_XYNCzu1UU5gE/s640/1.png" width="640" /></a></div> Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. <br /> <br /> Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan. <br /> <br /> Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seoIah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. <br /> <br /> Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. <br /> <br /> Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017. <br /> <br /> Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" <br /> <br /> Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : <br /> <br /> <span style="background-color: white;"><span style="color: red;">No.  Tanggal        -      No. rek                -   Atas nama               -  Penyetor/PT.CWB     -   Setoran (Rp)</span> <br />1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie    -  Aida Fariskhi                 100 juta</span><br /> 2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -  Aida Friskhi                   150 juta<br /> 3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari      -  Anef Ar Rachman          150 juta<br /> 4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari      -   Arief Ar Rachman         150 juta<br /> 5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -  Aida Fariki                     100 juta<br /> 6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -  Dodi Kirawan                  50 juta<br /> 7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -  Dodi Kirawan                  50 juta<br /> 8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie      - Irkham Efendi                 100 juta<br />                                                                                                                     <span style="color: red;"> Total sebesar Rp900 juta</span> <br /> Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto <br /> <br /> Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3UCHmEYAnIa8yGEhl7XYf4kBPTeTjn9C_bdiyWs7nmn6wsTwBtyKweATb-kES6vmAyesIyPHLWkB9dFtCJYepseeJYr2hTr6fvE_7AS_jI5fm0r-V1ScAz16j_gb7PRuGIQncAkhGmtc/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3UCHmEYAnIa8yGEhl7XYf4kBPTeTjn9C_bdiyWs7nmn6wsTwBtyKweATb-kES6vmAyesIyPHLWkB9dFtCJYepseeJYr2hTr6fvE_7AS_jI5fm0r-V1ScAz16j_gb7PRuGIQncAkhGmtc/s640/5.png" width="640" /></a></div> Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas.<br /> <br /> Bahwa peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.<br /> <br /> Akibat dari perbuatannya, terdakwa Retno Tri Utomo pun dijerat sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e atau pasal Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (IRd1/*)

News Tipikor Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

Foto dari kanan, saksi Candra Arianto, Suwartini (Ibunda Candra Arianto) dan Aida Fariskhi (Istri Cndra Arianto) #Terungkap dalam persid...

»

Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxNB1PYPKbh_c5VV6Z40O7cFPZ7DVUoW3ygekw3lqzwCGg34xGydunCZ7SyjU3JrU773USx7FLbn-NKBXzz7MZT88DLY03x0Ga3hjBkGmADs16d2bD-LxuueA9ySmqUSaXSX8SmYt_sQ/s1600/IMG_20190531_020201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxNB1PYPKbh_c5VV6Z40O7cFPZ7DVUoW3ygekw3lqzwCGg34xGydunCZ7SyjU3JrU773USx7FLbn-NKBXzz7MZT88DLY03x0Ga3hjBkGmADs16d2bD-LxuueA9ySmqUSaXSX8SmYt_sQ/s640/IMG_20190531_020201.jpg" width="310" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>“Sementara Pejabat Imigrasi Surabaya Tak ada sangsi terkait Keluarnya Paspor dan kemudian ditarik karena dokumen yang digunakan diduga Palsu (Foto Copy)”<span style="font-size: small;">   </span></b></span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “KUR” (Kurniadie) selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan “YRI” (Yusriansyah Fazrin) selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram, NTB serta “LIL” (Liliana Hidayat) sebagai Direktur PT WB (PT Wisata Bahagia  ) pengelola Wyndham Sundancer Lombok) resmi menjadi tersangka dugaan Korupsi Suap sebesar Rp1.2 miliyar terkait Ijin Tinggal WNA (Warga Negara Asing) dari hasil kegiatan tangap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, tanggal 28 Mei 2019.<br /><br />Akibatnya, Ketiga tersangka inipun tak lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri 2019 yang tinggal beberapa hari lagi, karena sudah ditahan KPK.<br /><br />Tersangka “KUR dan YRI” selaku pebajat negara atau Pegawai Negeri Spil dijerat sebagai penerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Sedangkan tersangka “LIL” diduga sebagai pihak pemberi hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp1.2 miliyar kepada YRI dan KUR untuk menghentikan proses hukum atas BGW dan MK, serta dua Warga Negara Asing yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort. Kedua WNA tersebut, diduga hanya memiliki izin tinggal sebagai turis, namun bekerja di resor yang dikelola oleh LIL.<br /><br />LIL pun dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini seperti yang disampaikan dalam Siaran Pers KPK, Selasa, 28 Mei 2019.<br /><br />Kasus yang terjadi di Imigrai Kelas I Mataram, NTB ini, mengingatkan kembali kasus Paspor “Palsu” di Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya pada tahun lalu, yang hingga saat ini tak ada proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat baik “calo” maupun orang dalam (Imigrasi) sendiri. <br /><br />Sementara terbitnya Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya melalui Kantor Unit Pelayanan Paspor (UPI) Cabang Kabupaten Gresik yang beralamat di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, ditarik dan dilakukan pengguntingan oleh pihak Imigrasi setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu.<br /><br />“Dokumen itu dari saya, bang. Baru kali ini, saya salah Bang. Saya dihubungi tekong di Madura, terus saya ambil, saya minta biaya Rp2 juta karena usianya di bawah umur. Dari dua juta itu saya ambil tiga ratus ribu, sisanya saya serahkan ke bang ET sama dokumennya. Yang mengembalikan biaya pengurusan Paspor saya sama Bang ET. Saya 1 juta,” kata YY saat menghubungi wartawan beritakorupsi.co melalui Nomor HPnya, 16 Oktober 2018.<br /><br />Pada tanggal 18 Oktober 2018, ET menghubungi Tim berirakorupsi.co dengan mengatakan agar beritanya tidak dinaikkan lagi. Dalam percakapan melalui telepon selulernya, ET mengakui kalau dirinyalah yang memalsu data dokumen milik NYM selaku pemohon Paspor. Namun lagi-lagi ET tak jauh beda dengan YY yang sepertinya menutupi keterlibatan orang dalam terkait pengurusan Paspor milik NYM yang sudah ditarik oleh pihak Imigrasi.<br /><br />“Saya minta maaf, saya salah. Saya yang memalsu data itu dan meng-upload secara online, tidak ada orang dalam. Saya hanya menyerahkan foto copy, mungkin petugasnya lupa. Saya minta tolong supaya jangan diterbitkan lagi berinya,” kata ET melalui telepon selulernya saat menghubungi Tim berikaorupsi.co, Kamis, 18 Oktober 2018. </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX2CNoc200otY6VXxh_sKM9EIR19CscnYOHXe6XVxG7ou_uwyTRLI9rhm4CAkD8gtXO-OWXBEUuRTNlSzu6qHU0H0sphgD_xk4ESeDx5kMO_xwvvcqPfn_iMHY2rBNw6iCnIxM8yRJvAA/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX2CNoc200otY6VXxh_sKM9EIR19CscnYOHXe6XVxG7ou_uwyTRLI9rhm4CAkD8gtXO-OWXBEUuRTNlSzu6qHU0H0sphgD_xk4ESeDx5kMO_xwvvcqPfn_iMHY2rBNw6iCnIxM8yRJvAA/s1600/Paspor.jpg" /></a></span></span></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM”, tak mungkin bisa keluar begitu saja tanpa ada keterlibatan orang dalam, karena proses pengajuan Paspor melewati tahapan pemeriksaan dokumen, wawancara, sidik jari dan foto seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian<br /><br />Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1),; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara,<br /><br />ayat (2) berbunyi : Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.<br /><br />Apakah proses hukum tak lagi berlaku karena pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya telah menarik dan menggunting Paspor itu ?. Apakah proses penarikan dan pengguntingan Paspor tersebut sudah sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi ?<br /><br />Pasal 31 ayat (3) berbunyi; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.<br /><br />Terkait  hal ini, saat wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Dirjen (Direktur Jenderal)  Imgrasi Dr. Ronny F. Sompie, SH., MH melalui pesan ke Instragram (IG) Imigrasi, tak ada balasan dan hanya terlihat telah dibaca, pada Kamis, 30 Mei 2019. (Tim/*)</span><b><br /></b></span>

News Tipikor Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

“Sementara Pejabat Imigrasi Surabaya Tak ada sangsi terkait Keluarnya Paspor dan kemudian ditarik karena dokumen yang digunakan diduga Pal...

»

Retno Tri Utomo, Plt. Manajer PDAM Surabaya Diadili Karena Korupsi Rp1 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnaxKCGjJK8QND8qn8lqvoCFDsSW9NvDw9TMWkiWDwoaiVQPteXZAkgFWNs5E13MWzh2_JHUKWUDEXLzHREqmM2KGMmV2sGPDBbvTrsg96ncEEFF41RdvEM7cf9zIxNlDBJJKVfSqIxIU/s1600/IMG20190528133415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="416" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnaxKCGjJK8QND8qn8lqvoCFDsSW9NvDw9TMWkiWDwoaiVQPteXZAkgFWNs5E13MWzh2_JHUKWUDEXLzHREqmM2KGMmV2sGPDBbvTrsg96ncEEFF41RdvEM7cf9zIxNlDBJJKVfSqIxIU/s640/IMG20190528133415.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">“Terdakwa Retno Tri Utomo mengintimidasi group PT. Cipta Wisesa Bersama dengan membuat berita di harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018, agar memberikan uang sebesar Rp1 M”</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Untuk yang pertamakalinya diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan  Tindak Pidana Korupsi dengan cara memaksa (Pasal 12 huruf e) atau didakwa telah menerima hadiah atau janji berupa uang (Pasal 11)  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Sebab selama ini, beberapa terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya yang tertangkap tangan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) di Jawa Timur dan dijerat dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 (penerima suap), namun yang terbukti adalah Pasal 11  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf e :  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya<br />memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan<br />potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;<br /><br />Pasal 11 berbunyi : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /></i>Anehnya, si pemberi hadia atau janji berupa uang kepada pelaku/terdakwa sebagaimana buntyi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi tak pernah diadili. <i><br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf b : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pasal 23 berbunyi : Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</i><br /><br />Kali ini yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017, karena meminta uang sebesar Rp1 miliyar kepada Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama yang mengerjakan proyek milik PDAM dengan ancaman akan menghabat pekerjaan yang dikerjakan oleh Candra Arianto, dan juga melakukan intimidasi salah satu diantaranya membuat berita di harian Jawa Pos pada tanggal 4 September  2018 dengan judul berita “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" <br /><br />Pada Selasa, 28 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yaitu T.W. Ebrianti Raisi dan Dano menyeret Retno Tri Utomo kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidan Korupsi sebesar Rp1 miliyar dengan cara mengancam dan mengintimidasi group PT. Cipta Wisesa Bersama yang sedang mengerjakan proyek PDAM Surabaya pada tahun 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB7_QD6TACxDpJ4H2S_8E1mFzVKIRxHztRheVJ0zKwD934rMtyR5dahyphenhyphenULmEIoEX7K7tC0IsWFYM5_eszY7c0r-XD6PQaHJsE7yK6lG3RvLAF4KwmXSU0rUenHOlJkQiLXAU6uMEJFa8k/s1600/IMG20190528133459.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="645" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB7_QD6TACxDpJ4H2S_8E1mFzVKIRxHztRheVJ0zKwD934rMtyR5dahyphenhyphenULmEIoEX7K7tC0IsWFYM5_eszY7c0r-XD6PQaHJsE7yK6lG3RvLAF4KwmXSU0rUenHOlJkQiLXAU6uMEJFa8k/s640/IMG20190528133459.jpg" width="640" /></a></div> Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., M.HH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Handoko, SH serta dihadiri Penahehat Hukum terdakwa Retno Tri Utomo, Yun Suryotomo dan Richart Ricardo Sico.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa tardakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Brmula dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB <br /><br />Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa selaku Plt. Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus selaku Pemimpin Proyek Pekerjaan pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Sekunder di PDAM Surya Sembada Kata Surabaya mengundang Candra Arianto selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan marial yang diperlukan dalam proyek yang akan dikerjakan oleh Candra Arianto dengan harga murah.<br /><br />“Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU <br /><br />Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw6P0n86_IX0Oypx29dyn6CQKiv8TJWYeUlkTUIHQwkOB_eeCgzT5AVUbf_cR2cB9Ymo8c8PX3t7ffe1QZS4O2k5ngQatKc6kIUaAr17nW8y4paidWelxJkkTFOgj87OvtorotZMdmaUg/s1600/IMG20190528133629.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="353" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw6P0n86_IX0Oypx29dyn6CQKiv8TJWYeUlkTUIHQwkOB_eeCgzT5AVUbf_cR2cB9Ymo8c8PX3t7ffe1QZS4O2k5ngQatKc6kIUaAr17nW8y4paidWelxJkkTFOgj87OvtorotZMdmaUg/s640/IMG20190528133629.jpg" width="390" /></a></div> Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU <br /><br />Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seoIah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. <br /><br />Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. <br /><br />“Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU <br /><br />Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" <br /><br />Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa.<br /><br />Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : <br /><br /><span style="color: red;">No.  Tanggal        -               No. rek        -   Atas nama  -                 Penyetor/PT.CWB   -   Setoran (Rp)</span> <br />1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie   -    Aida Fariskhi            100 juta<br />2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie   -    Aida Friskhi              150 juta<br />3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Anef Ar Rachman     150 juta<br />4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Arief Ar Rachman     150 juta<br />5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariki               100 juta<br />6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan             50 juta<br />7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan             50 juta<br />8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -   Irkham Efendi             100 juta<br />                                                                                                 <br />                                                                                                    <b>Total sebesar Rp900.000.000. </b><br /> <br />Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto <br /><br /> Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto.<br /><br />Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaO_z4uoibVSMaw-EQ0DfT-Wugtvpgkqyv8IJfmvJOmQ5L8mjXq9a1dDZNEje0WjYQ6USiY7pDKPip4yqDwJ6FDT4_dvdnsg0W6kRAElgLv6H0F6B5M2vxo2cY4Eyl2U1zGxsKf5fcN7k/s1600/IMG20190528133416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="622" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaO_z4uoibVSMaw-EQ0DfT-Wugtvpgkqyv8IJfmvJOmQ5L8mjXq9a1dDZNEje0WjYQ6USiY7pDKPip4yqDwJ6FDT4_dvdnsg0W6kRAElgLv6H0F6B5M2vxo2cY4Eyl2U1zGxsKf5fcN7k/s640/IMG20190528133416.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf “e" (Pasal 23) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana,” ucap JPU T.W. Ebrianti Raisi, SH  dari Kejagung RI<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa tidak akan melakukan Eksepsi atau keberatan, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang yang akan dilanjutkan pada tanggal 11 Juni 2019.<br /><br />“Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 11 Juni 2019 dengan agenda keterangan saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris.<br /><br />Seusai persidangan, JPU T.W. Ebrianti Raisi menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini, bahwa tersangka dalam kasus tersebut di atas hanya terdakwa dan tidak ada pihak lain.<br /><br />“Tidak ada, hanya terdakwa ini,” kata JPU T.W. Ebrianti Raisi.<br /><br />Sementara Yun Suryotomo salah seorang dari tim Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa pdakwaan Jaksa sudah jelas sehingga tidak perlu untuk melakukan Eksepsi.<br /><br />“Dakwaannya sudah jelas, jadi kita tidak perlu untuk Eksepsi langsung ke saksi-saksi aja,: ujar Yun Suryotomo. IRd1/*)

News Tipikor Retno Tri Utomo, Plt. Manajer PDAM Surabaya Diadili Karena Korupsi Rp1 M

“Terdakwa Retno Tri Utomo mengintimidasi group PT. Cipta Wisesa Bersama dengan membuat berita di harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018,...

»

Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lfoT0u4JeOtaHGsT1sViTiZdZ-t1RBeqf7rdIsoizvSiQVsLhA3FcBSqo1SxlT-Dk_AxQOsZVd_62NYVRW4o8suqWof8TWz_rdu0WATbevqT0Kgav8LRQ4iy9g_QSHCKIhWmY3qytvA/s1600/IMG20190528115414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lfoT0u4JeOtaHGsT1sViTiZdZ-t1RBeqf7rdIsoizvSiQVsLhA3FcBSqo1SxlT-Dk_AxQOsZVd_62NYVRW4o8suqWof8TWz_rdu0WATbevqT0Kgav8LRQ4iy9g_QSHCKIhWmY3qytvA/s640/IMG20190528115414.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Selasa, 28 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 (emapat), dedan sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan terhadap terdakwa Siswo Eriana selaku mantan Anggota DPRD Jombang periode 2004 - 2009 dari F-PDIP karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Bambang Waluyo (sudah divonis 12 tahun pada tahun 2016) selaku Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang dalam pengucuran kredit fiktif KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk 55 debitur pada tahun 2010 hingga 2012, sebesar Rp24.850.000.000 yang kerugian keuangan negara senilai Rp19.388.656 900,92.<br /> <br /> Mantan anggota Dewan yang terhormat ini tak mengira kalau dirinya akan meringkik dipenjara,  karena penyidik Polda Jatim  tak dijadikan sebagai tersangka pada tahun 2016 bersama Bambang Waluyo Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang Dedy Nugrahady (Penyelia) serta 9 analisis yaitu Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili yang sudah divonis pada tahun 2016 lalu.<br /> <br /> Pada hal, nama Siswo Eriana sudah dimasukkan dalam petunjuk (P19) Jaksa Kejati untuk diperiksa sebagai tersangka. Bahkan Majelis Hakim dalam persidangan saat itu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan  Siswo Eriana sebagai saksi yang kedua kalinya dengan pengawalan ketat dengan membawa bukti buku rekeningnya yang dikatakan sempat hilang. karena duit dari Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp5 miliyar mengalir kerekeningnya dan kemudian diserahkan ke 33 dibetur yang direkomondasinya.<br /> <br /> Akibatnya, harapan untuk menyabut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2019 bersama sanak saudaranaya harus pupus karena mantan Dewan yang terhormat ini harus merayakannya bersama narapidana lainnya di balik jeruji besi selama 4 tahun setelah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kerana terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp19.388.656 900,92.<br /> <br /> Beruntung, Siswo Eriana hanya di hukum membayar denda dan tidak di hukum untuk mengembalikan kerugian negara. Karena semua kerugian negara sudah ditimpahkan ke terpidana Bambang Waluyo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018. <br /> <br /> Keterlibatan Siswo Eriana dalam kasus ini adalah, karena sebanyak 55 debitur yang mengajukan kredit usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2010 - 2012 antara Rp200 - Rp600 juta dengan totalnya senilai Rp24.850.000.000, sebahagian mengalir kereking terdakwa Siswo Eriana.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Siswo Eriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Namun Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman untuk mengembalikan kerugian negara karena sudah ditanggung oleh Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2018.<br /> <br /> “Menghukum terdakwa Siswo Eriana dengan hukuman pidana penjara selama emapat (4) tahun, denda sebesar Rp500 juta, subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama megatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir,” ucat terdakwa singkat. (Rd1/*)

News Tipikor Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

berita korupsi .co - Selasa, 28 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 Hakim angg...

»