Kepala SMPN 2 Tulungagung Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG0aI8LcI05FmEbQB-GnitrsAijS1mOCHDWG_Kvd1SS1pWFfechz-lWC9wTifdQ5WjOdJjjPlu2-vvPmPsHabwgx9mxGTubllCw_2P710YiNHerwVa2N_8bdMwmEdAJ3CtZ6GlT-hYY8Y/s1600/IMG20190429132046.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG0aI8LcI05FmEbQB-GnitrsAijS1mOCHDWG_Kvd1SS1pWFfechz-lWC9wTifdQ5WjOdJjjPlu2-vvPmPsHabwgx9mxGTubllCw_2P710YiNHerwVa2N_8bdMwmEdAJ3CtZ6GlT-hYY8Y/s1600/IMG20190429132046.jpg" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang sepertinya tepat dalam kasus Korupsi tangkap tangan Tim Saber Pungli Polres Tulungagung pada Juni 2017 lalu dalam jilid II, dengan terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur, terkait penarikan dana tak resmi alias Punugutan Liar (Pungli) dari orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung Tahun Jaran 2017/2018.<br /> <br /> Kasus Korupsi pungutan liar ini bermula pada saat dimulainya Tahun Ajaran Baru 2017/2018. Saat itu, kuota siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang diperbolehkan adalah sebanyak 360 orang anak didik. Namun kenyataannya, yang diterima adalah sebanyak 406 siswa, di mana calon siswa sebanyak 32 orang adalah rekomondasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung, dari Kejaksaan, Kepolisian dan TNI serta pejabat lainnya.<br /> <br /> Karena ada kelebihan kuota, dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku, maka orang tua calon siswa/i pun ditarik dana, di mana orang tua calon siswa/i ada yang memberikan sebesar Rp1 juta, ada juga yang 4 juta rupiah.<br /> <br /> Pada saat melakukan penarikan dana itulah, petugas Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Rudy Bastomi dan Supratiningsih. Pada saat itu, petusag Tim Saber Pungli Polres Tulungagung menyita Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar 35 juta 500 ribu rupiah.<br /> <br /> Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Dan uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa/i ini tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /> <br /> Dalam Jilid I, 2 (dua) terdakwa yang saat ini sudah berstatus mantan terpidana itu, yakni Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB yang juga istri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Oleh JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih pun dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijerat dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /> <br /> Namun oleh JPU, Rudy Bastomi dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta. Dan dalam putusan Majelis Hakim, Rudy Bastomi divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /> <br />  Dan yang menggelitik adalah putusan Majelis Hakim terhadap istri Kepala Dinas Disperindag Kabupatena Tulungagung. Sebab Supratiningsih divonis pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah.<br /> <br /> Pada hal dalam Pasal 11 UU Tipikor, hukuman pidana paling singkat 1 tahun. sehingga banyak pihak menduga, putusan ringan itu agar Supratiningsih tetap dapat mengajar setelah selesai menjalani hukuman pidana dalam kasus Korupsi.<br /> <br /> Namun kenyataannya, Supratiningsih pun dipecat oleh Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, dan saat ini surat pemecatan itu di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Berhasilkah mantan terpidana Korupsi itu untuk kembali mengajar di SMPN Tulungagung ????.<br /> <br /> Sementara dalam sidang perkara kasus Korupsi Pungli Jilid II ini, terdakwa Eko Purnomo selaku kepala SMPN 2 Tulungagung diancama pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /> <br /> Surat dakwaan itu dibacakan Tim JPU Sutan yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tulungagung di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Senin, 29 April 2019.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fAO_fgszjiFiK60os8whd0eqrlBj0iDl_4SIHqW4BJps55t30L8B4pDClJlqSbL92vD-ulb4hf5g36PgoTNiWIzl_urXmJasnXw1tlNMyD1LQqMuLhYRUzlkFJ7dwhzHw-ALEjXbhy0/s1600/IMG20180219104600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fAO_fgszjiFiK60os8whd0eqrlBj0iDl_4SIHqW4BJps55t30L8B4pDClJlqSbL92vD-ulb4hf5g36PgoTNiWIzl_urXmJasnXw1tlNMyD1LQqMuLhYRUzlkFJ7dwhzHw-ALEjXbhy0/s640/IMG20180219104600.jpg" width="640" /></a></div> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, Dr. Eddy Suwito menyampaikan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwapun dikabulkan oleh Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sidang kita tunda satu minggu dengan agenda Eksepsi,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmat lalu mengatakan, “Sidang ditutup,” ucap Hakim Rochmat.<br /> <br /> “Kita keberatan dakwaan Jaksa, jadi kita Eksepsi,” kata Dr. Eddy Suwito. (Rd1/*)

News Tipikor Kepala SMPN 2 Tulungagung Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II

berita korupsi .co - “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang sepertinya tepat dalam kasus Korupsi tangkap t...

»

JPU Hadirkan 7 Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZkekJPmwFXvnyvr33b9N_97ZyabBveJD1VitX6r9uc7xK1dr4fWIODRoa0jbWiYMF2y9hUdhtY9vv2YD6oXXYSAA-5_7a031SPU3uITB-Am2nR6LU3RnjqzhndC9PW0EXYy_qWN_Oz8/s1600/IMG20190429135008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZkekJPmwFXvnyvr33b9N_97ZyabBveJD1VitX6r9uc7xK1dr4fWIODRoa0jbWiYMF2y9hUdhtY9vv2YD6oXXYSAA-5_7a031SPU3uITB-Am2nR6LU3RnjqzhndC9PW0EXYy_qWN_Oz8/s640/IMG20190429135008.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Senin, 29 April 2019, Tim JPU Kejari Tanjung Perak menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dalam sidang perkara Korupsi Dana hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /> <br /> Ke-7 saksi itu antara lain Freddy Dwi Cahyono dan Robert Siregar selaku marketing terdakwa,;  Agus Sunarto selaku Sekwan (Sekretaris DPRD Kota Surabaya),; Yanto, Muhammad Syafi’i, Muhammad Dwi Bagus masing-masing Staf di DPRD Kota Surabaya,;  Haji Siswanto dan seorang Rohaniawan.<br /> <br /> Sidang yang berkangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorajo Jawa Timur pada Senin, 29 April 2019 adalah mendengarkan keterangan ke- 7 saksi yang dihadirkan Tim JPU Kejari Tanjung Perak, diketuai Majelis Hakim Rochmat dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, sementara terdakwa Agus Setiawan Jong didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio yang berkantor di jalan Kartini Surabaya.<br /> <br /> Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, keterangan saksi Freddy Dwi Cahyono dan Robert Siregar selaku marketing terdakwa tidak jauh beda dengan keterangan 2 saksi pada sidang sebelumnya yakni Santi Diana Rahmawati dan Dea Winnie, yang juga sama-sama marketing dari terdakwa untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari RT/RW selaku penerima dana Jasmas atas perintah terdakwa.<br /> <br /> “Diperinta terdakwa untuk mencari proposal tahun 2015. Di daerah Tanah Kalikediding. Foto copy KTP dan SK RT/RW,” kata saksi, menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim terkait tugas saksi dalam kasus yang menjerat Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati.<br /> <br /> “Ada surat perjanjian kerja (SPK), tidak ada yang buat Proposal. Barang sama semua. Untuk Jasmas Pemkot Surabaya atas perintah Pak Agus,” kata Robet Siregar.<br /> <br /> Robet Siregar juga menjelaskan tentang usaha terdakwa selain Kontraktor adalah usaha Paving. Selain itu, menurut saksi, bahwa pembuatan rekening di Bank Jatim adalah terdakwa bersama RT/RW, yang kemudian setelah dana cair dari Pemkot Surabaya ke masing-masing rekening TR/RW lalu ditransfer ke rekening terdakwa.<br /> <br /> Sementara keterangan saksi Dea Winnie pada sidang sebelumnya menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa proposal diterima Dea dari tim Marketing terdakwa lalu merevisi pada bulan dan tahun. Setelah direvisi atas perintah terdakwa, kemudian proposal itu dikirimkannya ke DPRD Surabaya melalui Staf Dewan yaitu Agus. Sementara Agus selaku Staf Dewan mengakui, bahwa dirinya pernah menerima proposal dari Dea.<br /> <br /> “Saya pernah menerima propsal dari Dea stafnya Pak Agus Setiwan Jong<br /> Disimpan di meja,” kata Agus<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3H4cDKdbgDC9bxrAUu4hk7p6s9i_lKWLiAuA6ABF1E1hKxBvY-QQ4GX02fCIXcjeM2rjSrLhgK4VLQyLjUgho9lX5EQUHfEiPrXVENhkFNJuQkuvGeDi0yuZc7z2JfUPmDtUmS8wUdU/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3H4cDKdbgDC9bxrAUu4hk7p6s9i_lKWLiAuA6ABF1E1hKxBvY-QQ4GX02fCIXcjeM2rjSrLhgK4VLQyLjUgho9lX5EQUHfEiPrXVENhkFNJuQkuvGeDi0yuZc7z2JfUPmDtUmS8wUdU/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div> Dan saksi Yanto selaku staf umum DPRD Surabaya menjelaskan, menerima proposal dari Dea, Dini, Sugito dan yang lain juga Herlina.<br /> <br /> “Elok telepon, kalau ada proposal, terima, kita ketemu di Fraksi Demokrat,” kata Yanto. Keterangan Safi’ juga tak jauh beda dengan keterangan saksi lain yang juga sama-sama Staf Dewan.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /> <br /> Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;<br /> <br /> Terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /> <br /> Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /> <br /> Bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /> <br /> Selain itu, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRXs4ey7QZWDHAGUhm0rQY0l44DEwN5bCcSmAHT7tkmz0ja8XFOaLrOByJRwGFR5GKXYN5WEp0hBRkqRfU5j1L-onXzB6YzzaXKBzoxpfSACG8mu98yNxXGsmk-0r2QCfTTUkjC2Nv6yQ/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRXs4ey7QZWDHAGUhm0rQY0l44DEwN5bCcSmAHT7tkmz0ja8XFOaLrOByJRwGFR5GKXYN5WEp0hBRkqRfU5j1L-onXzB6YzzaXKBzoxpfSACG8mu98yNxXGsmk-0r2QCfTTUkjC2Nv6yQ/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.<br /> <br /> Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya;<br /> <br /> Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya.<br /> <br /> Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW.<br /> <br /> Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /> <br /> JPU mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /> <br /> Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /> <br /> Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut.<br /> <br /> Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /> <br /> Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus.<br /> <br /> Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /> <br /> Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibB038UsVSPI76-QetbiQZQR7DxZm-LGezUuItObIf5v9HYLe4u88jHkD8UvfSsUCdr64BYm54KAfhM2ip4ZrRptpohXYKEnlYCMqduP4NvLdzzk-4J_RFjVAP23GpJmqmODKeG76HYkM/s1600/IMG20190429134837.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibB038UsVSPI76-QetbiQZQR7DxZm-LGezUuItObIf5v9HYLe4u88jHkD8UvfSsUCdr64BYm54KAfhM2ip4ZrRptpohXYKEnlYCMqduP4NvLdzzk-4J_RFjVAP23GpJmqmODKeG76HYkM/s640/IMG20190429134837.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> JPU mengungkapkan, mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong.<br /> <br /> Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya.<br /> <br /> Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga.<br /> <br /> Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong.<br /> <br /> Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito.<br /> <br /> Bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah.<br /> <br /> Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /> <br /> Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah).<br /> <br /> Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /> <br /> Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016.<br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwapun diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor JPU Hadirkan 7 Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9

berita korupsi .co - Senin, 29 April 2019, Tim JPU Kejari Tanjung Perak menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dalam sidang perkara Korupsi...

»

JPU Hadirkan Ahli Audit Disidang Korupsi Pembangunan GIC Kota Probolinggo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNEPQWq4ypkiDczX15eAG_clegl0xy1eaoXX1vIiH7wu-pYsxkXmluPV3RSO4j3TConEYRUvVyG7NOD9R0vObC2S10yz-AytKRrs-KqNh5bO-7PMcMi_Fk_M0tifqr4EWwfLMbTdkuxzs/s1600/IMG20190429124619.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNEPQWq4ypkiDczX15eAG_clegl0xy1eaoXX1vIiH7wu-pYsxkXmluPV3RSO4j3TConEYRUvVyG7NOD9R0vObC2S10yz-AytKRrs-KqNh5bO-7PMcMi_Fk_M0tifqr4EWwfLMbTdkuxzs/s640/IMG20190429124619.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berira<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Senin, 29 Aprl 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, akhirnya dapat menghadirkan Ahli dari Akutan Publik dalam sidang Perkara Korupsi pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo pada tahun 2012 - 2013 yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kota Probolinggo sebesar Rp6.5 miliyar yang telah merungikan keuangan negara sebesar Rp750 juta dengan terdakwa Suhadak (mantan Wakil Wali Kota Probolinnggo).<br /> <br /> Sebelumnya, sidang perkara kasus Korupsi pembangunan GIC Kota Probolinggo ini sempat tertunda pada pekan lalu (Senin, 22 April 2019) karena Ahli dari Akuntan Publik yang menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus ini tidak dapat hadir.<br /> <br /> “Kita akan panggil lagi untuk sidang pekan depan,” kata JPU yang juga Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi BB) Arif Fatchorahmman, SH., MH mendapaingi Kasi Pidusus, pada Senin, 22 Aprl 2019.<br /> <br /> Pada sidang kali yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Senin, 29 April 2019, adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Akutan Publik Dr. M. Achsin dari AHT (Achsin Handoko Tomo) yang akhirnya dapat memberikan keterangan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Hakim Rochman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) untuk terdakwa Suhdak dengan didampingi Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Terdakwa Suhadak selaku mantan Wakil Wali Kota yang juga Direktur CV  Indah Karya, saat ini berstatus terpidana bersama Buchori mantan Wali Kota yang juga suami dari mantan Wali Kota Probolinggo dalam perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar) se-Kota Probolinggo yang menelan anggaran sebesar Rp15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Kasus yang menjerat terdakwa Suhadak ibarat peri bahasa, sudah jatuh tertimpa tangga, atau ibarat ungkapan yang berbunyi, jagan terperosok dua kali ke jurang yang sama.<br /> <br /> Sebab terdakwa Suhadak belum selesai menjalani hukumannya sebagai terpidana kasus Korupsi DAK tahun 2009, namun mantan orang nomor dua di Kota Probolinggo ini justru terseret lagi dalam kasus Korupsi dalam pembangunan Gedung Islamic Center yang merugikan keungan negara sebesar Rp750 juta berdasarkan hasil audit Akuntan Publik pada tahun 2018.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin menjelaskan, bahwa hasil temuannya terkait kerugian keuangan negara dalam pembangunan Gedung Islamic Center yang dilakan pada tahun 2018 lalu adalah sebesar Rp750 juta.<br /> <br /> “Ada temuan sebesar tujuh ratus lima puluh juta,” kata Dr. M. Achsin.<br /> <br /> Dan kerugian keuangan negara itulah yang diminta untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<br /> <br /> “Kerugian negara ia seperti yang dijelaskan oleh Ahli tadi dari Akutan Publik AHT. Dan itulah dalam dakwaan kita,” kata JPU Arif Fatchorahmman, SH., MH mendapaingi Kasi Pidusus<br /> <br /> Pembangunan GIC berlangsung dalam 3 (tiga) tahap, yang pertama pada tahun 2012 yang menelan anggaran sebesar Rp4,6 miliar, dan tahap dua pada tahun 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp825,6 juta serta tahap tiga juga ada tahun 2103 dengan jumlah anggaran 1.15 miliyar rupiah.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, di mana terdakwa selaku Sub Kontrak darimpemenang lelang yang mengerjakan proyek pembangunan gedung itu, diduga terjadi Mark Up hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp750 juta.<br /> <br /> Dalam kasus ini, tidak hanya Suhadak yang diseret oleh JPU ke gedung pengadil orang-orang Koruptor. Namun pada tahun 2016, Kejari Probolinggo sudah terlebih dahulu menyeret 3 (tiga) terdakwa dari Dinas PU, yakni Purnomo, Dini Santi Ikawati dan Johan Wahyudi.<br /> <br /> Ketiganya (Purnomo, Dini Santi Ikawati dan Johan Wahyudi) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (l) ke-1 KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor JPU Hadirkan Ahli Audit Disidang Korupsi Pembangunan GIC Kota Probolinggo

berira korupsi .co - Senin, 29 Aprl 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, akhirnya dapat menghad...

»

Adakah Tersangka Lain Dalam Kasus Suap Bupati Malang Rendra Kresna ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UE5Ws2wNHneMYUa37aJ4MmqHDqtjemS3gbBQlcKquV6svCAc4Aa7tsZPn-kzgbrqITDbDhe7An5xmpLIqN-4x2R7HgB51Pj09RgrR2XU47szes_ikyECk_G7UQwqqcZX79ANkCpt5ig/s1600/Rendra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="1096" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UE5Ws2wNHneMYUa37aJ4MmqHDqtjemS3gbBQlcKquV6svCAc4Aa7tsZPn-kzgbrqITDbDhe7An5xmpLIqN-4x2R7HgB51Pj09RgrR2XU47szes_ikyECk_G7UQwqqcZX79ANkCpt5ig/s640/Rendra.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>JPU Menyebutkan; Uang sebesar Rp2.745 Miliyar diterima terdakwa Rendra Kresna dari Ubaidillah sebagai fee proyek, dan sebesar Rp850 juta digunkana terdakwa untuk renovasi rumah anknya</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Salah satu kejahatan yang luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi. Dan kasus Tindak Pidana Korupsi suap sudah jelas melibatkan dua pihak, yaitu penerima suap adalah pihak penyelenggara negara atau PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal di zaman Naw ini adalah ASN (Aparatur Spil Negara) yang diatur dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, B dan atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sedangka pemberi suap adalah pihak swasta baik sebagai perseorangan maupun pengusaha yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan atau Pasal 13 Undang-undang yang sama.<br /> <br /> Namun tak sedikit kasus Korupsi Suap yang ditangani oleh Aparat Pengak Hukum (APH) Khususnya oleh Kepolisian/Kejaksaan di Jawa Timur diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya hanya penerima suap dan dijerat dengan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pemberi uang suap itu “SELAMAT”.<br /> <br /> Ibarat ungkapan, “ada Api ada Asap”. Kalau ada penerima Suap sudah pasti ada pemberi Suap. <br /> Dari ratusan bahkan ribuan Kasus Korupsi di tanah air yang ditangani KPK sejak dibentuknya KPK dan berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna.<br /> <br /> Dan saat ini Rendra Kresna sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuduhan, menerima suap, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Jaksa KPK yaitu Pasal 12 huruf b junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan dituntut pidana penjara selama 8 tahun.<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa Rendra Kresna, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atau mengembalikan uang suap yang dinikmati oleh terdakwa  sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) dari total uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta pencabutan hak Politik selama 5 (lima) tahun.<br /> <br /> Surat tuntutan itu sudah dibacakan oleh Tim JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 25 April 2019.<br /> <br /> Pertanyaannya, Siapa yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla pada tahun 2010 - 2014 ? Atau dari siapa saja uang suap sebesar Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa Rendra Kresna ?<br /> <br /> Apakah KPK akan mengungkap dan menyeret pihak-pihak yang terlibat pemberian maupun yang menikmati uang “haram” itu ?<br /> <br /> Memang KPK tidak hanya menyeret terdakwa Rendra Kresna ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim. Melainkan  Jaksa KPK juga sudah terlebih dahulu menyeret Ali murtopo selaku pemberi suap. <br /> <br /> Ali Murtopo pun sudah terlebih dahulu divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun,  serta di hukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000.<br /> <br /> Mengapa ada uang pengembalian dari Ali Murtopo selaku pemberi suap ? Sebab dalam dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengatakan, bahwa total uang sebagai fee proyek APBD Kabupaten Malang yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dan pihak lain yang seharusnya diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300.<br /> <br /> Ternyata Ali Murtopo hanya menyerahkan sebesar Rp3.026.000.000, sedangkan sisanya dinikmati sendiri oleh Ali Murtopo. Sehingga Ali Murtopo divonis sebagai pemberi suap namun di hukum juga untuk mengembalikan duit “haram” yang dinikamtinya.<br /> <br /> Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat tuntutan serta fakta persidangan, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Rendra Kresna yaitu selain Ali Murtopo adalah Ubadillah sebesar Rp2.745.000.000.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK pun merinci total uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna, yang dalam surat dakwaan sebesar Rp7.502.300.000 menjadi Rp5.675.000.000 yang  dalam surat tuntutan dengan rincian ; <br /> <br /> 1. Sebesar Rp480 juta yang dipergunakan terdakwa Renda Kresna untuk membuat Gathering bersama beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan perbuatan terdakwa membagi-bagikan proyek kepada Tim Suksesnya<br /> <br /> 2. Sebesar Rp500 juta dari Ali Murtopo, diterima terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012,; 3. Sebesar Rp750 juta diterima terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012,; 4. Sebesar Rp350 juta diterima terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 di rumah terdakwa di Pringgitan, Malang,; 5. Sebesar Rp2.745.000.000 merupakan fee dari Ubadillah, dan 6. Sebesar Rp850 juta yang dipergunakan terdakwa untuk renovasi rumah milik anak terdakwa rendra Kresna.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp5.675.000.000, sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.<br /> <br /> Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Rendra Kresna tidak dianggap bersalah atau turut serta dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau pemberian itu dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?. <br /> <br /> Apakah pemberian uang sebesar Rp2.745.000.000 oleh Ubadillah terhadap Bupati dianggap sah sesuai aturan yang belaku atau sebaliknya ?. Bagaimana pula dengan uang digunakan oleh terdakwa untuk merenovasi rumah anakanya terdakwa sendiri ? apakah renovasi itu langsung dilakukan oleh terdakwa sendiri atau terdakwa memberikan uang terhadap anaknya ? apakah itu juga dianggap sah ? Atau itu hanya menjadi tanggung jawab terdakwa ?<br /> <br /> Selain Rendra Kresna selaku penerima suap, masih ada teman yang juga tim Sukses Rendra Kresna pada saat Renda Kresna maju sebagai calon Bupati Malang pada tahun 2010 - 2016, dan periode kedua pada tahun 2016 - 2021. Namun hingga saat ini Eryk Armando Talla belum disidangkan, karena KPK belum melimpahkan perkaranaya ke ke Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Namun menurut Jaksa KPK kepada wartawan media ini, bahwa perkara Eryk Armando Talla direncakan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini.<br /> <br /> “Kemungkinan habis lebaran ini,” kata JPU KPK Abdul Bisri, Kamis, 25 April 2019. (Rd1)

News Tipikor Adakah Tersangka Lain Dalam Kasus Suap Bupati Malang Rendra Kresna ?

JPU Menyebutkan; Uang sebesar Rp2.745 Miliyar diterima terdakwa Rendra Kresna dari Ubaidillah sebagai fee proyek, dan sebesar Rp850 juta d...

»

"Terima" Suap Rp7.502 Miliyar, Bupati Renda Kresna Dituntut 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEKdTfTKPPVpPxZGFwqW62U1uHwaldzHcWin_qN_7EQblj3JB9JV4uE7UzR79sw59VmC3KqF3rFJaD8YeR_id8veoC8X66fdYz13YKDjGsuMqgaCrPRseDox1n4Hh3gnLqOpyWndn3DU/s1600/IMG20190425110820.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEKdTfTKPPVpPxZGFwqW62U1uHwaldzHcWin_qN_7EQblj3JB9JV4uE7UzR79sw59VmC3KqF3rFJaD8YeR_id8veoC8X66fdYz13YKDjGsuMqgaCrPRseDox1n4Hh3gnLqOpyWndn3DU/s640/IMG20190425110820.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“”Misteri” uang suap sebesar Rp4.478.300.000 yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna dari siapa ? Apakah KPK akan mengungkap dan menyeret sipemberi uang itu?”</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 25 Pebruari 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi, membacakan surat tuntutan pidana di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, terhadap terdakwa Korupsi Suap fee proyek APBD Kabupaten Malang Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2016 dan 2016 - 2021, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,  denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) dari total uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta pencabutan hak Politik selama 5 (lima) tahun.<br /> <br /> Surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Rendra Kresna dibacakan oleh Tim JPU KPK diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Juanda No 82 - 84 Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta dihadiri Penasehat hukum terdakwa.<br /> <br /> Terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2016 dan 2016 - 2021 diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim setelah terlebih dahulu penyidik KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus Korupsi Suap sebesar Rp3.026.000.000 dari Ali Murtopo seorang pengusaha di Kabupaten Malang Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebagai fee atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD sebesar Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). <br /> <br /> Terdakwa Rendra Kresna adalah Kepala Daerah ke- 14, dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor sejak tahun 2016 hingga 2018 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena kasus Korupsi menerima uang suap fee proyek APBD Kabupaten Malang sejak pada tahun 2010 - 2011 dari pengusaha Kontraktor di Kabupaten Malang. Terdakwa Rendra Kresna sepertinya melengkapi Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai Provinsi terkorup. Disisi lain, Provinsi Jawa Timur juga banyak menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /> <br /> Namun yang diadili dalam kasus ini memang tidak hanya Rendra Kresna, melainkan bersama-sama dengan Eryk Armando Talla selaku penerima suap, dan Ali Murtopo sebagai pemberi suap yang sudah terlebih dahulu divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun,  serta di hukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000.<br /> <br /> Mengapa ada uang pengembalian dari Ali Murtopo selaku pemberi suap ? Sebab dalam dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengatakan, bahwa total uang sebagai fee proyek APBD Kabupaten Malang yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dan pihak lain yang seharusnya diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300.<br /> <br /> Ternyata Ali Murtopo hanya menyerahkan sebesar Rp3.026.000.000, sedangkan sisanya dinikmati sendiri oleh Ali Murtopo. Sehingga Ali Murtopo divonis sebagai pemberi suap namun di hukum juga untuk mengembalikan duit “haram” yang dinikamtinya.<br /> <br /> Sementara Eryk Armando Talla yang disebut JPU KPK bersama-sama dengan terdakwa Rendra Kresna, hingga saat ini belum disidangkan, masih menunggu pelimpahan dari Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgKGdUhthGI3Y-_VjN-IdE7AFpUj4PZQlGD1N20yfhmwcCa3VIDPBjV9oTJbqcJhRTAONoUULu_yIk37RSLoTzrI8QdyF7LMCjp0_5VgwHZmHCJaHgcwjGLfbbSTeD2NTBVijPVW01HY/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="268" data-original-width="398" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgKGdUhthGI3Y-_VjN-IdE7AFpUj4PZQlGD1N20yfhmwcCa3VIDPBjV9oTJbqcJhRTAONoUULu_yIk37RSLoTzrI8QdyF7LMCjp0_5VgwHZmHCJaHgcwjGLfbbSTeD2NTBVijPVW01HY/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan data beritakorupsi.co, keterlibatan Eryk Armando Talla dalam kasus korupsi suap adalah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang pada tahun 2015. <br /> <br /> Saat itu, Eryk Armando Talla bersama Lazuardi Firdaus (Wartawan Radar Malang, Group Jawa Pos) dan Hendarwan selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang juga anak salah seorang pejabat di Kejaksaan Agung RI (yang sudah almarhum beberapa tahun lalu),   mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang Malang tahun 2015.<br /> <br /> Anehnya, KPK “justru memberikan angin segar” terhadap Eryk Armonda Talla dan pihak lainnya, karena hingga saat ini belum jelas apakah pria yang diisukan sedang “dicari” oleh berbagai pihak, akan diadili atau tidak dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang yang sudah divonis bersama Hendarwan. Yang jelas hanya KPK sebagai lembaga super bodi itulah yang tau.<br /> <br /> Nama Eryk Armando Talla, mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat maupun media serta beberapa wartawan di Jawa Timur. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak “terlibat” dalam pengaturan proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah di Jawa Timur diantaranya di Pemkot dan Kabupaten Malang, adalah salah satu sponsor Radar Malang dalam suatu Even, seperti yang terungkap dalam persidangan terdakwa/terpidana Hendarwan pada tahun lalu.<br /> <br /> Yang menarik dari keterlibatan Eryk Armado Talla yang sangat dekat dengan Bupati Rendra Kresna sekaligus ebeagi tim Sukses Rendra Kresna pada saat Pilakada, adalah salah satu pihak yang turut mengatur proses lelang proyek ABPD di Kabupaten Malang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker agar pemenangnya hanya pihak-pihak yang telah ditentukan oleh terdakwa Rendra Kresna selaku Bupti.<br /> <br /> Dan dari kasus ini muncul pertanyaan diantaranya, apakah proses lelang proyek APBD melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker hanya terdapat di Kabupaten Malang, atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota di berbagai Provinsi di tanah air yang melibatkan tim sukses dari Kepala Daerah itu ? <br /> <br /> Anehnya lagi dalam kasus ini, adalah terkait uang suap yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari pengusaha kontraktor Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla yang disebut oleh JPU KPK dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya sebesar Rp7.502.300.000. <br /> <br /> Sementara yang diseret KPK ke Pengadilian Tipikor untuk diadili selaku pemberi suap terhadap Bupati Malang Rendra Kresna adalah Ali Murtopo yang sudah memberikan fee proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD pada tahun 20110 - 2011 sebesar Rp3.026.000.000. Lalu sisanya sebesar Rp4.478.300.000, dari siapa ?.<br /> <br /> Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat tuntutan serta fakta persidangan, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Rendra Kresna yaitu selain Ali Murtopo adalah Ubadillah sebesar Rp2.745.000.000.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK pun merinci total uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna, yang dalam surat dakwaan sebesar Rp7.502.300.000 menjadi Rp5.675.000.000 yang  dalam surat tuntutan dengan rincian ; <br /> <br /> 1. Sebesar Rp480 juta yang dipergunakan terdakwa Renda Kresna untuk membuat Gathering bersama beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan perbuatan terdakwa membagi-bagikan proyek kepada Tim Suksesnya<br /> <br /> 2. Sebesar Rp500 juta dari Ali Murtopo, diterima terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012,; 3. Sebesar Rp750 juta diterima terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012,; 4. Sebesar Rp350 juta diterima terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 di rumah terdakwa di Pringgitan, Malang,; 5. Sebesar Rp2.745.000.000 merupakan fee dari Ubadillah, dan 6. Sebesar Rp850 juta yang dipergunakan terdakwa untuk renovasi rumah milik anak terdakwa rendra Kresna.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp5.675.000.000, sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.<br /> <br /> Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Rendra Kresna tidak dianggap bersalah atau turut serta dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau pemberian itu dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?.  <br /> <br /> Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Senin, 15 April 2019, adalah agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK terhadap terdakwa Renda Kresna yang dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 hruf b Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 bersama-sama dengan Eryk Armando, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan menerima hadiah yaitu berupa uang dari Ali Murtopo dan Ubaidillah yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcJda4_tuABtHLOQ9qaaXARFrVA7VtLYDjJOKlrY4uylr78lORaWR9hWEwsh6i1z-GwSz3orV1EpLbT9BV40Pp-NHqY8S8h6f2JghTn_uNA4F_pTMtDQy_U3AcAKIFhUcOsyQh51XohmM/s1600/IMG20190214112448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcJda4_tuABtHLOQ9qaaXARFrVA7VtLYDjJOKlrY4uylr78lORaWR9hWEwsh6i1z-GwSz3orV1EpLbT9BV40Pp-NHqY8S8h6f2JghTn_uNA4F_pTMtDQy_U3AcAKIFhUcOsyQh51XohmM/s640/IMG20190214112448.jpg" width="640" /></a></div> Padahal, lanjut PU KPK,  diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau uang tersebut diberikan karena terdakwa telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 dan 2013 kepada Ali Murtopo dan Ubaidilah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jiasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /> <br /> Menurut PU KPK, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: <br /> <br /> Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, Terdakwa dan Ahmad Subhan selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Eryk Armando Tallaselaku orang yang mempunyai kedekatan dengan Terdakwa, Chairul Anam, Joshua, Yoyolk, Wildan, Moh. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. <br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Terdakwa dan Ahmad Subhan, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Terdakwa, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Terdakwa terpilih menjadi Bupati Malang.<br /> <br /> Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya. <br /> <br /> Pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Hendry Tanjung Eryk Armanxountuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana <br /> <br /> Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). <br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTsS20nyAZynikE-SMRVZR6nkgzgrWlrpeOMfaHdM8sKa2RyifYJzTFhXnsL8WHDiSmZr7Hy_bTzWoE5k-sn5ZdIK9md83KczzrVwelWJ3InCDTN0GplbJZUcVFtBslFHL3eH7rS55D4/s1600/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTsS20nyAZynikE-SMRVZR6nkgzgrWlrpeOMfaHdM8sKa2RyifYJzTFhXnsL8WHDiSmZr7Hy_bTzWoE5k-sn5ZdIK9md83KczzrVwelWJ3InCDTN0GplbJZUcVFtBslFHL3eH7rS55D4/s640/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut ; a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD dan b. Alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. <br /> <br /> Selanjutnya dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo,  Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa.<br /> <br /> Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, Ali Murtopo mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana  melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi infomasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa. <br /> <br /> Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut; <br /> <br /> 1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /> <br /> 2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /> <br /> 3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama <br /> <br /> 4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /> <br /> Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: <br /> <br /> 1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815 <br /> <br /> 2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /> <br /> 3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /> <br /> 4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /> <br /> Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat<br /> puluh lima ribu rupiah)  dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010 <br /> <br /> 2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898 <br /> <br /> 3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /> <br /> 4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah). Uang suap yang diterima terdakwa dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000<br /> <br /> Selanjutnya, sebagian uang tersebut diberikan Ali Murtopo kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa. <br /> <br /> b. Pada tanggal 13 Januari 2012, Terdakwa meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Ali Murtopo. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <br /> <br /> c. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono. <br /> <br /> d. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan. Malang. <br /> <br /> e. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap sejumlah Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah). <br /> <br /> Penerimaan uang suap tahun 2012 sebesar Rp881.300.000<br /> <br /> 1. Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Hari Mulyanto melalui Eryk Armando Talla sejumlah Rp881.300.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279 <br /> <br /> b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290. <br /> <br /> c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk Terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2pp-BibmMmHym5ZZFP4rrDf1PRs-0zO1A0vFQ3nbcAxOF6WsI2xWHECtV-Sf9R1xvx23e_kiYj6ZK5h48sHXgiDF6Ik47mArBVI2kOpz7co_PFZnY3zdURDHIr32AR9ABqYkOLC9Imj4/s1600/IMG20190425110516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2pp-BibmMmHym5ZZFP4rrDf1PRs-0zO1A0vFQ3nbcAxOF6WsI2xWHECtV-Sf9R1xvx23e_kiYj6ZK5h48sHXgiDF6Ik47mArBVI2kOpz7co_PFZnY3zdURDHIr32AR9ABqYkOLC9Imj4/s640/IMG20190425110516.jpg" width="640" /></a></div> Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. <br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah  dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak. <br /> <br /> Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesmkasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah. <br /> <br /> Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ; <br /> <br /> a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas<br /> <br /> b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari. <br /> <br /> c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas. <br /> <br /> d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama. <br /> <br /> e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri. <br /> <br /> Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni : <br /> <br /> a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),; b. Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah),; c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah),; d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah),; e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga menerima fee sebesar Rp2.745.000.000 dari Ubaidillah pada tahu 2014<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa melalui Eryk Armando Talla seluruhnya berjumlah Rp5.675.000.000, dan yang sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang yang sama jumlahnya dengan yang diterima oleh terdakwa bersadasrkan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp5.675.000.000 (lima miliyar tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp1.600.000.000<br /> <br /> “Sehingga terdakwa haruslah di hukum untuk mengembalikan uang yang jumlahnya sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah),” ucap JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rendra Kresna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Rendra Kresna terbukti bersalah melanggar Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;<br /> <br /> Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendra Kresna berupa pidana penjara selama 8 (delapan) denda sebesar Rp200 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. <br /> <br /> Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Rendra Kresna untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun ; <br /> <br /> Selain itu, hukuman tambahan kepada Terdakwa Rendra Kresna berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa Terdakwa Rendra Kresna selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap JPU KPK Abdul Bisri di akhir surat tuntutannya.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan.<br /> <br /> “Saudara terdakwa punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim lalu menutup sidang untuk ditunda sepekan mendatang. (Rd1)

News Tipikor "Terima" Suap Rp7.502 Miliyar, Bupati Renda Kresna Dituntut 8 Tahun Penjara

“”Misteri” uang suap sebesar Rp4.478.300.000 yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna dari siapa ? Apakah KPK akan mengungkap dan menyere...

»

Kerugian Negara Rp1.090 Miliyar, Terdakwa Dituntut 3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwuKDhcb3WFAVXbslywpQPf5famF2QFS1jCHdVr9P3h11Obn7Aewfs6UKcoskH_EP2zWPuAz5viKS7XWlAuKsvi05HVRNr8Uy8EYX7sHH0ahGO5EvrCEgSrb_xz2OTPKaZONHR7I_rd_I/s1600/IMG20190425164148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="768" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwuKDhcb3WFAVXbslywpQPf5famF2QFS1jCHdVr9P3h11Obn7Aewfs6UKcoskH_EP2zWPuAz5viKS7XWlAuKsvi05HVRNr8Uy8EYX7sHH0ahGO5EvrCEgSrb_xz2OTPKaZONHR7I_rd_I/s640/IMG20190425164148.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana terhadap terdakwanya yang diatur dalam Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang tidak diatur secara pasti. Yang ada adalah hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup.<br /><br />Pun demikian, hukuman mati dapat dilakukan terhadap terdakwa Korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, yang jumlahnya hanya puluhan hingga ratusan juta rupiah, terdakwanya dituntut pidana penjara di atas 1 tahun.  Ada pula kerugian keuangan negara di atas 1 miliyar rupiah, terdakwanya hanya dituntut pidana penajara dibahwa 4 tahun. Karena Pasal yang menjerat terdakwanya dikenakan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu penyalahgunaan kewenangan atau jabatan si terdakwa. Dan ada pula yang divonis di bawah 1 tahun. <br /><br />Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan Pasal inilah (Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi) yang dikenakan JPU Kejari Surabaya terhadap terdakwa Kansa Gustiansah selaku pegawai bagian Teller di Bank BRI milik pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Cabang Surabaya Kertajayadalam kasus Korupsi penarikan atau pemindahbukuan uang nasabah yang ada di BRI Kantor Cabang Kertajaya Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Kansa Gustiansah diseret JPU Kejari Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas keruguan keuangan negara yang dalam hal ini adalah Bank BRI Cabang Surabaya Kertajaya sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah), setelah terlebih dahulu penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Surabaya melakukan penyidikian dan menetapkan Kansa Gustiansah sebagai tersangka tunggal pada September 2018.<br /><br />Modus yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan penarikan atau pemindahbukuan uang tabungan milik nasabah Bank BRI tempat terdakwa bekerja ke rekening milik terdakwa.  <br /><br />Namun apakah perbuatan ini dilakukan sendiri oleh terdakwa yang hanya bagin Teller, atau ada pihak lain yang dengan “sengaja” memberikan password untuk membuka sistym penyimpanan/penarikan tabungan nasabah melebihi batas kewenangan terdakwa di Bank milik pemerintah ini? <br /><br />Atas kerugian keuangan negara sebesar Rp1.090 miliyar akibat perbuatan terdakwa, JPU pun menjeratnya dalam surat tuntutan, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Tuntutan pidana penjara oleh JPU terhadap terdakwa Kansa Gustiansah adalah selama 3 penjara, dendar sebesar Rp200 juta subsidair 5 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa membayar uang penggai sesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) atau penjara selama 1 tahun bila harta benda terdakwa tidak mencukupi saat Jaksa melakukan penyitaan untuk dilelang sebagai uang pengganti bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau Inckrah.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU dari Kejari Surabaya dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) serta penasehat Hukum terdakwa, pada Kamis, 25 April 2019<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam <br /><br />Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />JPU KPK mengatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan sebesar Rp1.090 miliyar. <br /><br />JPU KPK menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Kansa Gustiansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZKVGmAsuODVIFyn2ziwsGymBFUmRk_GFskFdxI8Z_MqE01qk9Fs-iBHiJHSHm-XXODfLQFwHkDmnFFgtto-BiSL_tTJR8NopwDxPfhSd9nUGFnq_tBufNjVjv34DG6QZzsSBXnwPPmA/s1600/IMG20190425163558.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZKVGmAsuODVIFyn2ziwsGymBFUmRk_GFskFdxI8Z_MqE01qk9Fs-iBHiJHSHm-XXODfLQFwHkDmnFFgtto-BiSL_tTJR8NopwDxPfhSd9nUGFnq_tBufNjVjv34DG6QZzsSBXnwPPmA/s640/IMG20190425163558.jpg" width="640" /></a></div> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Kansa Gustiansah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /><br />Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kansa Gustiansah berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp200 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. <br /><br />Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Kansa Gustiansah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap JPU diakdir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan.<br /><br />“Saudara terdakwa punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim lalu menutup sidang untuk ditunda sepekan mendatang. <br /><br />Seusai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa tuntutan Jaksa terhadap terdakwa dianggap terlalu tinggi. Selain itu, pasal yang dikenakan, menurutnya bukan pasal 3, namun penasehat terdakwa anak pengusaha di Pelabuan Tanjung Perak ini mengakui bahwa perbuatan terdakwa karena adanya keweanangan pada terdakwa.<br /><br />"Tuntutannya terlalu tinggi, dan pasal, seharusnya bukan pasal 3 tapi pasal lain karena ada emapat pasal dalam sudat dakwaan Jaksa tapi saya lupa," kata Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini.<br /><br />Apakah menurut anda, perbuatan terdakwa bukan karena kewenangan dan atau jabatannya di Bank BRI ? Tanya wartawan media ini kemudian, yang di "Ia" kan oleh penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />"Ia memang, tapi kerugian negara bukan satu miliyar tapi paling sekitar tiga ratus juta. Kalau cuma segitu bisa dibayar. Ini kan karena dikasi Pasword oleh atasannya," katannya kemudian.<br /><br />Semuala pada saat penyidikan, terdakwa ini didampingi Pengacara Yuliana yang biasa di Pengadilan Tipikor. Namun setelah menjelang persidangan, orang tua terdakwa yang seorang pengusaha itu mengganti penngara yang akan mendampingi terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Kerugian Negara Rp1.090 Miliyar, Terdakwa Dituntut 3 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana terhadap terdakwanya yang d...

»

JPU Menghadirkan Tiga Saksi Di Sidang Korupsi PT Jamkrida Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLdinOmYsKj3jCrlV07EMc6GvP_Gj9EwzdsapEKHt9vWSQEejF4ih_ehIiJSY3Fw0C6P15w3d0JZ4SpluITap9hcERlquuGsR72b1hdAhkn_MyYJFDW_bRLUXmzL6Qk4BnEwC590ryvUs/s1600/IMG20190422130530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLdinOmYsKj3jCrlV07EMc6GvP_Gj9EwzdsapEKHt9vWSQEejF4ih_ehIiJSY3Fw0C6P15w3d0JZ4SpluITap9hcERlquuGsR72b1hdAhkn_MyYJFDW_bRLUXmzL6Qk4BnEwC590ryvUs/s640/IMG20190422130530.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berta<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 22 April 2019, Tim JPU dari Kejari Sidoarjo dan Kejati Jatim menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan kasus perkara Korupsi pencairan dana PT Jamkrida milik BUMD Pemerintah Jawa Timur pada tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp6.5 miliyar dengan terdakwa Achmad Nur Chasan mantan Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, dan terdakwa Bugi Sukswantoro (berkas terpisah) mantan Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /><br />Ke- 3 saksi dimaksud adalah pegawai PT Jamkrida Jatim sendiri, yaitu  Muntaha selaku Kabag (Kepala Bagian Keuangan), Eka Setyo Wicaksono selaku staf bagian Penjaminan dan Pemasaran serta Neni Anggraeni bagian Kasir.<br /><br />Dari keterangan para saksi Muntha terungkap, bahwa ada pengajuan pencairan dana sebanyak 47 kas bos untuk klaim nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur. Menurutnya, hal itu diketahui setelah kasus ini mencaut dan ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa - Timur (Jatim).<br /><br />“Sebanayak 47 kali klaim yang tidak sesuai dengan prosedur. Pencairan itu dikeluarkan oleh Direktur Keuangan atas perintah terdakwa,” kata Muntha menjelaskan.<br /><br />Sementara saksi Neni mengatakan, bahwa proses pencairan dana ada yang tidak sesuai prosedur. Menutut Neni atas pertanyaan Majelis Hakim, bahwa kas bos yang diajukan oleh terdakwa untuk digunakan senidiri.<br /><br />“Saya tau ada kas bos, tapi saya tidak tidak tahu berapa kali. Ya digunakan sendiri,” ucap Neni.<br /><br />Yang aneh adalah keterangan saksi Eka Setyo Wicaksono selaku staf bagian Penjaminan dan Pemasaran yang mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak mengetahuinya. Namun saat Ketua Majelis Hakim menanyakan terkait modal awal PT Jamkrida, Eka mengatakan berasal dari Pemerintah Jawa Timur sebesar Rp600 miliyar atau 95 persen.<br /><br />“Modalnya dari Pemrov Jatim enam ratus miliyar, 95 persen milik pemprov,” jawab Eka.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2015 sampai 2017, saat itu Dirut PT Jamkrida Jatim, Achmad Nur Chasan diduga membuat memo berupa kas bon klaim pencairan dana dari kas sementara perusahaan yang disetujui oleh Direktur Keuangan.<br /><br />Dari hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diketahui, bahwa Sebanyak 47 klaim kas bos pencairan dana yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar diduga tidak sesuai dengan prosedur, diantaranya pada tahun 2015 sebanyak lima kali kas bos senilai Rp395 juta. Pada tahun 2016 sebanyak 20 kas bos dengan jumlah Rp1,9 miliyar. Kemudain pada tahun 2017 sekitar 21 kali pengeluaran dari kas dengan total senilai Rp3,6 miliar. Kemudian kas bos sejumlah dua kali senilai Rp212 juta. Sehingga total pengeluaran mencapai Rp 6,7 miliar.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwapun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai dengan dakwaan Jaksa, yang menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor JPU Menghadirkan Tiga Saksi Di Sidang Korupsi PT Jamkrida Jatim

berta korupsi .co - Senin, 22 April 2019, Tim JPU dari Kejari Sidoarjo dan Kejati Jatim menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidan...

»