BERITAKORUPSI.CO

Terima Suap Rp138.4 M, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Dituntut 12 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl72puk3xJFI3UkMzcJr2nUQ7HDT3Eg9cJkhxKg9ZLI8ck5m-X45I1N6JF1rGt_8k55dCLos90uCvSmzOwvMdKMIIymA5mjtr9X4N6yJtv2eQHVdPVEma1veGv18LCsgw7w47uToq5yeU/s1600/Syahri+Mulyo.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl72puk3xJFI3UkMzcJr2nUQ7HDT3Eg9cJkhxKg9ZLI8ck5m-X45I1N6JF1rGt_8k55dCLos90uCvSmzOwvMdKMIIymA5mjtr9X4N6yJtv2eQHVdPVEma1veGv18LCsgw7w47uToq5yeU/s640/Syahri+Mulyo.png" width="640" /></a></div>
-   Dua terdakwa lainnya juga dituntut pidana penjara, yaitu      Sutrisno (Kepala Dinas PU) 8 tahun, dan  Agung Prayitno       (orang kepercayaan Bupati) 6 tahun penjara -   JPU KPK juga menyebutkan bahwa uang sebesar Rp41.5       M ke pihak-pihak lain dapat dilakukan penuntutan 
 
beritakorupsi.co - 17 Januari 2019, Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan,  Nur Hari Arhadi, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa kasus Korupsi Suap fee proyek APBD sejak tahun 2014 - 2018 sebesar  Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yaitu Syahri Muluyo selaku Bupati Tulungagung periode dua periode (2013 s/d 2018 dan 2018 s/d 2023) dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp750 juta dan mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp77 M serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (pidana badan). 
 
Selain terdakwa Syahri Mulyo, JPU KPK juga membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa lainnya, yaitu Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang menikmati uang fee proyek APBD sebesar Rp10.5 M dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp600 juta dan mengembalikan uang pengganti senilai Rp9.5 M serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dan terdakwa Agung Prayitno selaku orang kepercayaan Bupati Syahri Mulyo selaku perantara penerima uang suap dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp350 juta. 
 
Surat tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan dan  Nur Hari Arhadi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH, yang berlangsung diruang sidang Candra. Sementara ke- 3 terdakwa (Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno) didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, Andi Firasadi dkk dan Leonardus Sagala dkk. 
 
Terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno bersama dengan Wali Kota Blitar periode 2013 - 2018 Samanhudi Anwar  serta Bambang Purnomo selaku kepercayaan Samanhudi Anwar, ditangkap Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WMiKh41PXkd7ADZk4KpVTm7CmdXVXZtIS3Y-l3i_dFS3-pInFx_xUiIRMZNi0PsmhcRz-ZpoaRjNrjYZEoIRh1nhaSENbfgUqR9fhz76RBUMHn8E54ddhB_PSueIWDHYvg2DRnhQq6E/s1600/IMG20181018110726.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WMiKh41PXkd7ADZk4KpVTm7CmdXVXZtIS3Y-l3i_dFS3-pInFx_xUiIRMZNi0PsmhcRz-ZpoaRjNrjYZEoIRh1nhaSENbfgUqR9fhz76RBUMHn8E54ddhB_PSueIWDHYvg2DRnhQq6E/s640/IMG20181018110726.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Susilo Prabowo alias Embun</td></tr>
</tbody></table>
Sedangkan Susilo Prabowo alias Embun selaku penyuap yang juga ditangkap KPK di hari yang sama, sudah disidangkan  terlebih dahulu dan sudah divonis beberapa Minggu lalu. Terpidana Susilo Prabowo alias Embun dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Sementara ke- 5 terdakwa ini dibagi dalam 2 (dua) perkara, yaitu terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno disidangkan dalam satu perkara, sedangkan Samanhudi Anwar dan  Bambang Purnomo disidangkan 1 (satu) perkara, yang saat ini tinggal menunggu putusan Majelis Hakim atas tuntutan JPU KPK, yang menuntut pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp500 juta dan mengembalikan uang pengganti senilai Rp2.750 M dari total uang suap fee pryek yang diterimanya sejak 2014 - 2018 sejumlah Rp6.6 M serta pencabutan hak Politik selama 5 tahun  terhadap terdakwa Samanhudi Anwar, sedangkan terdakwa Bambang Purnomo selaku perantara penerima uang suap dituntut pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta. 
 
Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim dalam persdaingan (Kamis, 17 Januari 2019) menyebutkan, bahwa terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno (juga Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo) diancam pidana sebagaimana dalam  Pasal yang sama yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membeberkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait asal usul uang suap yang diterima oleh terdakwa Syahri Mulyo dan Sutrisno, berasal dari beberapa kontraktor termasuk beberapa Asosiasi pengusaha di Tulungagung sebagai fee proyek sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan sejak tahun 2014 hingga 2018. 
 
Beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang dimaksud, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung. 
 
JPU KPK juga menjelakan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait pengumpulkan duit dari para pengusaha kontraktor dan dari Asosiasi itu melalui beberapa Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR, diantaranya Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan, Saiful Bakri selaku Sekretaris, Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya dan Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung. 
 
Dalam persidangan sebelumnya, Susilo Prabowo alias Embun, Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati, Abror, Anjar Handriyanto, Hendro Basuki, Santoso, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung maupun para Kabid Dinas PUPR Agung Haryanto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Purvitasari, Farid Abadi, Niken Setuyawati Triansari dan Sukarji sudah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dan mengakui terkait adanya penerimaan dan pengumpulan uang fee proyek. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn_eYpra1bsKSDfJLCtvc5V_vQIJe2GEZFlB29St_PtJrxoXXWgeTBwoqYMVdWtxJH1o1LBVMkM06DWqv4uPZxfjX7MVahVDlnOGyql_U-zFPLec8J6LyYh7gOAV3oAvdiLqnZJZa2OT4/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn_eYpra1bsKSDfJLCtvc5V_vQIJe2GEZFlB29St_PtJrxoXXWgeTBwoqYMVdWtxJH1o1LBVMkM06DWqv4uPZxfjX7MVahVDlnOGyql_U-zFPLec8J6LyYh7gOAV3oAvdiLqnZJZa2OT4/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div>
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee proyek itu memang tidak hanya dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo yang dipergunakan untuk membiayayi kegiatan Pilkada dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, melainkan dibagi-bagikan juga ke pihak-pihak lain sebesar Rp41.5 Miliyar. Dan JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, dapat dilakukan penuntutan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian uang. 
 
Terkait aliran uang ke pihak-pihak lain yang dimaksud oleh JPU KPK dalam surat tuntutannya maupun dalam surat dakwaan sebelumnya serta fakta yang terungkap dalam perisidangan atas keterangan beberapa saksi dari Dinas PUPR maupun dari Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagungh serta pengakuan terdakwa Sutrisno, menyebutkan beberapa nama, diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN). 
 
Supriyono, Indra Fauzai, Hendri Setiyawan dan Suharto selaku pejabat Kabupaten Tulungagung ini juga sudah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, namun tak mengakui uang yang masuk ke dompetnya. Sementara Wakil Bupati, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD RI tidak dihadirkan oleh JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhZ4-uHp-GARuY1iuZvBOPQZga3BPDtlAaOr4VqnpIDtwj-UfJrGOR6X1RS9oVpseo8dcp1MqBw6l83gVHnnaHZsjGvVAcrpNEGXhPlkh3FnJf4g2PYGpKLprRaFeSL5wlTImsYv5y7vs/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhZ4-uHp-GARuY1iuZvBOPQZga3BPDtlAaOr4VqnpIDtwj-UfJrGOR6X1RS9oVpseo8dcp1MqBw6l83gVHnnaHZsjGvVAcrpNEGXhPlkh3FnJf4g2PYGpKLprRaFeSL5wlTImsYv5y7vs/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div>
Dari keterangan Yamani dan Hendry Setiawan dalam persidangan (Kamis, 13 Desember 2018), keterangan Suharto (sidang pada Kamis, 21 Desember 2018) dan keterangan terdakwa Sutrisno (sidang pada Kamis, 3 Januari 2019) menjelaskan, terkait aliran uang suap yang bersumber dari  fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung ke berapa bejabat Tulungagung maupun penjabat Pemprov Jatim serta anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI seperti yang terurai dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. 
 
JPU KPK menjelaskan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa II Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. 
 
“Setelah pertemuan tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa II Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa II Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata JPU KPK 
 
JPU KPK menjelaskan, menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa II Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. 
 
“Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan, bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya,” pungkas JPU KPK. 
 
JPU KPK mengatakan, atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGyuiikzb3-RDl1Beiw-thRVPVmR_hIg1Hm9XF-InP7PNVz6VFvWvdZIIGSsXyU5B8zSDNgYRhMrShKByoLOhIvPqUfK5i7yUQpH9jjBtyn739twnrhO6R-WP1Qj_kqZmJKeTV0-9sODg/s1600/IMG20181115132624.jpg" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGyuiikzb3-RDl1Beiw-thRVPVmR_hIg1Hm9XF-InP7PNVz6VFvWvdZIIGSsXyU5B8zSDNgYRhMrShKByoLOhIvPqUfK5i7yUQpH9jjBtyn739twnrhO6R-WP1Qj_kqZmJKeTV0-9sODg/s640/IMG20181115132624.jpg" width="360" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ari Kusumawati Ketua Gapeksindo Kab. Tulungagung</td></tr>
</tbody></table>
 
“Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut,” ungkap JPU KPK kemudian. 
 
Bahwa pola pembagian (ploting) proyek tersebut, lanjut JPU KPK, yang dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
 
1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04 
 
1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871. 
 
1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504. 
 
1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. 
 
1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCj-UDbpn3D8C9EdxE2oGiXCnE74kfP7lSknvPt9GVk9igviG5SA2FjAJbe0SpHfwUpOt2EsgZxKwjKy7byd-WisynHwY75fDExu__5_n9ri3BL8ZmmwHkzqahU79EQYUlEokfrgydtQc/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCj-UDbpn3D8C9EdxE2oGiXCnE74kfP7lSknvPt9GVk9igviG5SA2FjAJbe0SpHfwUpOt2EsgZxKwjKy7byd-WisynHwY75fDExu__5_n9ri3BL8ZmmwHkzqahU79EQYUlEokfrgydtQc/s640/2..jpg" width="640" /></a></div>
Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya. 
 
Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar. 
 
Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar. 
 
2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: 
 
2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560. 
 
2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800. 
 
2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480. 
 
2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT-ceHfgtduYWeDTAB8KJbdWrvtTSeW3M4AwdR0j0nHTep1Z57qlvm1nGGN_f8mLzlqBasUQaZZi2l02N8_noeWH7-ZhVIizbGtRIb76s1Tk2YHcEqPZKdCaXDWit1U0pj_zRTczYbFmo/s1600/IMG_20181229_033959.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="616" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT-ceHfgtduYWeDTAB8KJbdWrvtTSeW3M4AwdR0j0nHTep1Z57qlvm1nGGN_f8mLzlqBasUQaZZi2l02N8_noeWH7-ZhVIizbGtRIb76s1Tk2YHcEqPZKdCaXDWit1U0pj_zRTczYbFmo/s640/IMG_20181229_033959.jpg" width="616" /></a></div>
Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). 
 
2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa. 
 
Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta. 
 
3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. 
 
Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. 
 
JPU KPK menjelaskan, selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD. 
 
JPU KPK mengungkapkan, selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur. 
 
JPU KPK merinci uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ; 
 
Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar. 
 
Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno. 
 
JPU KPK juga merinci uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa ; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi. 
 
Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; 
 
1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto. 
 
Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi. 
 
JPU KPK menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjriuq_uoBhwN6F7bSVj7OkmnZpQLdZsRAF2v__-863rpk0WLGhm5uMu7MhFjOV5pgpyJkAeS5cjMljOngZD3uEq67-5_RsFhbzOmWes9KEOZ2D6nIgTGnhtn_3I01Me2pRivI60Aoejfg/s1600/1.png" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjriuq_uoBhwN6F7bSVj7OkmnZpQLdZsRAF2v__-863rpk0WLGhm5uMu7MhFjOV5pgpyJkAeS5cjMljOngZD3uEq67-5_RsFhbzOmWes9KEOZ2D6nIgTGnhtn_3I01Me2pRivI60Aoejfg/s640/1.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno</td></tr>
</tbody></table>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I Syahri Mulyo telah menerima uang sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan terdakwa II Sutrisno sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terdakwa I Syahri Mulyo telah mengembalikan sebesar Rp1.5 miliyar dan terdakwa II Sutrisno sebesar Rp625 juta. Selain itu, dari Yamani telah mengembalikan uang yang belum sempat disetorkan ke terdakwa I sebesar Rp2.100.300.000 (dua miliyar seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikurangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Dan untuk terdakwa II, juga akan dikurangkan dari beberapa bidang tanah yang sudah disita. 
 
JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa I Syahrli Mulyo selaku, terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno, dianggap melanggar dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II, selain di hukum pidana pokok juga di hukum pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa I dan terdakwa II juga di hukum pidana tambahan lainnya berupa pembcabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam undang-undang 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Terdakwa II Sutrisno berupa pidana penjara selama 8  (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp600 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Terdakwa III Agung Prayitno berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp350 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan 
 
Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah)  selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun. 
 
Untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” kata JPU KPK  di akhir surat tuntutannya. 
 
Atas surat tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan (Pledoinya) pada sidang berinkutnya. 
 
“Sidang kita tunda sampai tanngal 31 Januari 2019 dengan agenda pembelaan dari terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah. 
 
Seusai persidangan, saat wartawan media ini meminta penjelasan dari JPU KPK Dodi Sukmono terkait isi surat tuntutan yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, di mana dalam fakta persidangan yang terungkap beberapa nama pejabat diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN). 
 
Menanggapi hal itu, JPU KPK Dodi Sukmono menjelaskan, bahwa semua fakta yang terungkap dalam persidangan, akan disampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan. 
 
“Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar kepihak lain. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi. 
 
Apakah ada kemungkinan kasus ini akan ada penyidikan atau pengembangan ? tanya wartawan media ini lebih lanjut. Menurut JPU KPK Dodi, tidak bicara kemungkinan tetapi fakta. 
 
“Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono. (Jnt) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNpyg7Cp2k3qo818zLMBc93MA38-abmlmx5HD0VHGH86zj3ww7rwyaty6zjdPnHMyBEe_8D4EuBlhpKEv8JUtlLAdHI0ZppjZajy7hk4z6y3bvtlune-ZhhJ4PSJb2Wb8VGc2gZxEe0-Y/s1600/anigif.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="664" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNpyg7Cp2k3qo818zLMBc93MA38-abmlmx5HD0VHGH86zj3ww7rwyaty6zjdPnHMyBEe_8D4EuBlhpKEv8JUtlLAdHI0ZppjZajy7hk4z6y3bvtlune-ZhhJ4PSJb2Wb8VGc2gZxEe0-Y/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>

News Tipikor Terima Suap Rp138.4 M, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Dituntut 12 Tahun Penjara

- Dua terdakwa lainnya juga dituntut pidana penjara, yaitu Sutrisno (Kepala Dinas PU) 8 tahun, dan Agung Prayitno (orang kep...

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

21.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1aNniLiHhaXB9QPM1ZBQEhxdhXtbKpceuPbwFL1vvi5wVjgY1P1bh5G8wawZav3z1VAm0vV1TlG1X9l2OWl7UsoFqGEvjHeUXt0IJFLV03jir_ulC6QN51bkL328-XfrS184VEae3FU/s1600/BK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1272" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1aNniLiHhaXB9QPM1ZBQEhxdhXtbKpceuPbwFL1vvi5wVjgY1P1bh5G8wawZav3z1VAm0vV1TlG1X9l2OWl7UsoFqGEvjHeUXt0IJFLV03jir_ulC6QN51bkL328-XfrS184VEae3FU/s640/BK.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Tiga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara  Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Khususnya di Jawa Timur, yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya.</div>
 
beritakorupsi.co bukan hanya sekedar nama yang menyampaikan berita secara “Instan”, melainkan Media Online yang Independen, lugas, tegas dan berani karena  fakta, idealis dalam pemberitaan untuk mendidik masyarakat agar dapat mengetahui serta memahami apa yang dibaca tentang kasus perkara Korupsi, supaya tidak “melahirkan opini yang menghakimi si pelaku maupun pihak-pihak lainnya”. 
 
Pun demikian, keberadaan Media Online beritakorupsi.co yang secara Khusus menyampaikan berita tentang kasus perkara Korupsi kepada masyarakat, tak lepas dari kerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, tidaklah mudah untuk memperoleh isi surat dakwaan dari JPU Kejaksaan yang berbeda dengan JPU KPK. 
 
Diusia yang ke- 3 tahun ini, Media Online beritakorupsi.co berharap, supaya ada keterbukaan dan kesediaan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya JPU Kejaksaan Negeri yang menyidangkan kasus perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor, bila ingin masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang kasus Korupsi yang disebut sebagai Tindak Pidana kejahatan yang luar bisa, karena dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta dapat pula menyengsarakan rakya (*) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IJZc_LjCxaI_O6qKaxiwDDh5BmmFpog8Cl2BNMIlSw5TkhgtqZkoVyIfxzPGOpe-s28cJsITMUQ3lNG_VwTB1WdIbaMWk5SZolNDOfvV3J9f7aZqWpobdxrqe3_Xiuq8uR5vgbmAVmo/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="664" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IJZc_LjCxaI_O6qKaxiwDDh5BmmFpog8Cl2BNMIlSw5TkhgtqZkoVyIfxzPGOpe-s28cJsITMUQ3lNG_VwTB1WdIbaMWk5SZolNDOfvV3J9f7aZqWpobdxrqe3_Xiuq8uR5vgbmAVmo/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

News Opini HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

T iga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi y...

45 Kontraktor Di Kota Malang Terlibat Dalam Peberian Suap Ke DPRD

04.22 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
JPU KPK : Uang itu berasal dari 47 Kontraktor yang dijelaskan Teddy tadi, tetapi Dia lupa berapa nilainya </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0-YeSP18krsD1X4VRHQfRJWB8iqHp9lbZ3Mnuz04NRZxqG1QZVe22p-h9VpmDYkuySNwnI67E3olsAUDSM6D6OydSHx-wKhnSdIRQrOdGj9PYqKhTkBhnTZsSjS1XX2-RJCzXJbDxNsk/s1600/8.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0-YeSP18krsD1X4VRHQfRJWB8iqHp9lbZ3Mnuz04NRZxqG1QZVe22p-h9VpmDYkuySNwnI67E3olsAUDSM6D6OydSHx-wKhnSdIRQrOdGj9PYqKhTkBhnTZsSjS1XX2-RJCzXJbDxNsk/s1600/8.png" /></a> beritakorupsi.co - Kasus Korupsi Suap seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam pembahasan Perubahan APBD maupun APBD (murni)  Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, dan Rp900 juta ternyata bersumber dari sebanyak 45 kontraktor di Kota Malang yang mengerjakan proyek APBD. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Tak heran, dari beberapa kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, 
Kepala Dinas PU pun tak ketinggalan untuk menemani sang majikan menginap
 di balik jeruji besi alias penjara yang sudah disiapkan oleh lembaga 
Anti Rasuah itu, karena uang suap yang diterima Kepala Daerah dari 
Kepala Dinas PU, ternyata bersumber dari beberapa kontraktor yang 
mengerjakan proyek APBD. Dari beberapa kasus terbut, Dinas PU sepertinya
 dijadikan sebagai “ATM”.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmT78LbhqgPDxCqgaC5JdqTOTA21idA5nHi0zg3kuEw4WQ6mSGWEecMEzBPG2oNC_hseGdUE8bzWg5YfnCW3-EsCK0PDywOw9FHpWAfKxe-bclqAsNrIcNmDD_jiy_OLis76t4tq5sq1c/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmT78LbhqgPDxCqgaC5JdqTOTA21idA5nHi0zg3kuEw4WQ6mSGWEecMEzBPG2oNC_hseGdUE8bzWg5YfnCW3-EsCK0PDywOw9FHpWAfKxe-bclqAsNrIcNmDD_jiy_OLis76t4tq5sq1c/s640/4.png" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Keterlibatan beberapa Kontraktor dalam pemberian uang suap kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas PU yang disebut sebagai fee proyek APBD yang didapatkannya, bisa jadi tidak hanya di Kota Malang tetapi bisa jadi terjadi di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, bila dilihat dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan ataupun dari penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), diantaranya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Malang Rendra dan Wali Kota Malang Moch. Anton.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Keterlibatan 45 Kontraktor di Kota Malang dalam pemberian uang suap ke 
DPRD Kota Malang melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) 
Kota Malang tahun 2015, terkait pembahasan APBD Perubahan TA 2015, di 
mana saat itu DPRD Kota Malang meminta uang “Pokir” (Pokok-pokok 
Pikiran) 10% dari jumlah anggaran Pokir sebesar Rp9 miliyar  kepada Wali
 Kota Malang Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 
2015 berjalan lancar dan tidak mendapatkan Instupsi dari anggota Dewan. </div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeU22oTaz1yoLlljphCit21zh9eXTBs6oFXH-Dwy9_wBzKviIDLQAkscKnnMYObbNto-AUmA2i4tVBdV7TK5CksWtD59p7wdyBMkfK3uvlSjxWt_n-Zz5yYLKHmXnRmzBL8Pm5iVnn_0I/s1600/HUT+Ke+3+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="454" data-original-width="1418" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeU22oTaz1yoLlljphCit21zh9eXTBs6oFXH-Dwy9_wBzKviIDLQAkscKnnMYObbNto-AUmA2i4tVBdV7TK5CksWtD59p7wdyBMkfK3uvlSjxWt_n-Zz5yYLKHmXnRmzBL8Pm5iVnn_0I/s640/HUT+Ke+3+BK.jpg" width="640" /></a> Untuk memenuhi permintaan dari DPRD, Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  memerintahkan Sekda Cipto Wiyono untuk melaksanakannya, dan kemudian Sekda memerintahkan Kabid (Kepala Bidang) Dinas PUPR Kota Malang Teddy Soekadi Soemarma untuk mengumpulkannya dari beberapa Kontraktor di lingkungan Dinas PUPR Kota Malang. Atas perintah Sekda, Teddy Soejadi Soemarma pun mengumpulkan sebanyak 47 kontarktor yang mengerjakan proyek APBD di Kota Malang, dan hasilnya terkumpulah duit “panas” itu sebesar Rp900 juta. Hal ini terungkap dari keterangan Teddy Soejadi Soemarma dalam persidangan yang berlangsung, pada Rabu, 16 Januari 2019. Rabu, 16 Januari 2019, Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk 10 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suranaya yang diketuai Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc), yaitu Hakim Samhadi., SH., MH dan Hakim Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. 
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwndV8RLFhggOQIggD6vDyF3N2rNGZm6FAY2G-_CVl6V7V4PMHOTawuaFx826icod4oZF9rv9h7wPISYLgqBe9K4x-_uHUlxdo13a8-1Y_SKoB_GmnOLcG_CTiz0huHgP3WeLAt-mBkTA/s1600/IMG20190116104524.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="768" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwndV8RLFhggOQIggD6vDyF3N2rNGZm6FAY2G-_CVl6V7V4PMHOTawuaFx826icod4oZF9rv9h7wPISYLgqBe9K4x-_uHUlxdo13a8-1Y_SKoB_GmnOLcG_CTiz0huHgP3WeLAt-mBkTA/s640/IMG20190116104524.jpg" width="640" /></a>Ke- 3 saksi itu adalah Teddy Soekadi Soemarma (Kabid Dinas PUPR Kota 
Malang),; Nunung (Sekretaris Dinas PUPR Kota Malang) dan Subur Triono 
(anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dari Fraksi PAN).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara 10 terdakwa itu diantaranya Erni Farida (PDIP),; 1. Erni Farida (FPDIP),; 2. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 3. Harun Prasojo (PAN),; 4. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA), 5. Choirul Amri (PKS),; 6. Arief Hermanto (PDIP),; 7. Teguh Mulyono (PDIP),; 8. Mulyanto (PKB),; 9. Choeroel Anwar (GOLKAR) dan 10.  Suparno (GERINDRA). Sementara 12 anggota DPRD lainnya masih menunggu penetapan Ketua Pengadilan Negeri sekaligus Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya untuk jadwal perisidangan. Sedangkan 19 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD sudah divonis beberapa waktu lalu dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbg0nxI0EFIN-j9o9ixHBAbOvHRxeJyDGduMJEK-M9STdBKkcpwJDfUA5HXLMTT81IhHON5My4Q9kXRmYQPV31zsM_UTPQo9pEubBWdtwXMg8JGLrRyqlrbvHoFl5rstpEqCnGyT2BFxU/s1600/IMG20190116125443.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbg0nxI0EFIN-j9o9ixHBAbOvHRxeJyDGduMJEK-M9STdBKkcpwJDfUA5HXLMTT81IhHON5My4Q9kXRmYQPV31zsM_UTPQo9pEubBWdtwXMg8JGLrRyqlrbvHoFl5rstpEqCnGyT2BFxU/s640/IMG20190116125443.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepada Majelis Hakim, Teddy Soekadi Soemarma menerangkan, bahwa uang sebesar Rp700 juta berasal dari rekanan (kontraktor) yang ada di lingkungan Dinas PU yang dikumpulkannya atas perintah Sekda Kota Malang Cipto Wiyono. “Terkumpul dari 45 rekanan yang ada di lingkungan Dinas PU, saya lupa berapa dari masing-masing rkanan. Itu atas perintah Sekda. Itu perintah Pak,” kata Teddy Soekadi Soemarma menjawab pertanyaan JPU KPK. Ke- 45 rekanan (kontraktor) yang dimaksud adalah CV Ananta, mengerjakan proyek pemeliharaan Insidentil gedung renovasi Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Bandungrejosari,; CV Dua Berlian,; CV Kayu Apu, mengerjakan renovasi gedung Kecamatan Lowok Waru,; CV Karsa Putra Jaya Babatan, mengerjakan pavingisasi Jalan di kelurahan Madyopuro,; CV Graha Mitra Utama, mengerjakan perbaikan Jalan dan saluran di Kelurahan Ciptomulyo,; CV Ficotama, mengerjakan perbaikan jalan Kelurahan Lowokwaru,; CV Menara Utama,; CV Teguh Arofah, mengerjakan perbaikan jalan di Kelurahan Rampal Celaket, CV Estetika, mengerjakan pembangunan saluran di Kelurahan Sukoharjo,; CV Bhakti Utama,; CV trimitra Lexata,;  CV Alsa Raya,; CV Putri Harapan, mengerjakan pavingisasi di Kelurahan Tasikmadu,; CV Ideal,; CV Rexa,; CV Pratama Karya,; CV Fam  Jaya, mengerjakan perbaikan saluran air di kelurahan pandanwangi,; CV Panji Jaya, mengerjakan perbaikan jalan di Kelurahan Kauman,; CV Bintang Persada, mengerjakan perbaikan dan formalisasi kelurahan sukun ,; CV Barokah Jaya, mengerjakan pembangunan saluran air di Kelurahan pisang candi,;  CV Sendang Tirta Abadi, mengerjakan normalisasi saluran di Kelurahan Lowokwaru.; CV Cahaya Persada. mengerjakan lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan merjosari,;  CV Adi Jaya Utama, mengerjakan Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kotalama,; CV  Adi Selaras,; CV Era Guna Raya, mengerjakan pembangunan turap di Kelurahan mergosono,;  cv gunakarya, mengerjakan pembangunan saluran di Kelurahan Lowokwaru,; CV Jati Selaras, mengerjakan perbaikan jalan di Kelurahan Tasikmadu,; CV Dwi Tunggal, mengerjakan pavingisasi jalan di 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Pdm6FsNLVRjbX-oTSSGCb0h5E9h5XbL8c65RMvLE18WM04DaFYZyYxuEeMJQ4laRSArlz1tV405irm5iWDaSx32FpIvrOc2Hm5EMLG4YqBq9zeZLFqglnlaDQkGUkIXqQsHQrcsY1jc/s1600/5.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="520" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Pdm6FsNLVRjbX-oTSSGCb0h5E9h5XbL8c65RMvLE18WM04DaFYZyYxuEeMJQ4laRSArlz1tV405irm5iWDaSx32FpIvrOc2Hm5EMLG4YqBq9zeZLFqglnlaDQkGUkIXqQsHQrcsY1jc/s320/5.png" width="320" /></a></div>
Kelurahan
 Gunung Rejo,; CV Catur Karya Manunggal, mengerjakan perbaikan jalan di 
Kelurahan pandanwangi,; CV Tirta Jaya, mengerjakan pembangunan turap 
Kelurahan Tanjung Rejo,; CV Surya Nebula, mengerjakan renovasi gedung 
PKK Kelurahan Lowokwaru,; CV Esas Setikma, mengerjakan perbaikan Jalan 
Kelurahan Tulurejo,; CV Senjaya, mengerjakan pembangunan turap di 
Kelurahan Cemorokandang,; CV Kyai Mojo, mengerjakan pembangunan jalan 
air di kelurahan Mojolangu,; CV Cempaka Mandiri, mengerjakan perbaikan 
jalan di jalan Arjosari,; CV Manunggal Jaya Abadi, mengerjakan Rehab 
rumah tidak layak,;  CV Bayu, mengerjakan renovasi gedung kantor 
kecamatan Kedungkandang,; CV Duta Prima Teknik, mengerjakan pembangunan 
gedung bersama Kantor Kecamatan syukur,; CV Sarana Jaya, mengerjakan 
lanjutan pembangunan gedung Posyandu dan MCK dan CV Mekarsari, 
mengerjakan lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Molojangu 
 
Saat JPU KPK menanyakan alasan apa, sehingga uang dikumpulkan dari para rekanan tidak menggunakan uang sendiri. Teddy menjelaskan, karena itu perintah Sekda, dan saksi tidak memiliki uang. Sedangkan uang sebesar Rp300 juta yang dipertanyakan JPU KPK kepada saksi, menurut Teddy, bahwa itu adalah upahnya  sebagai panita lelang. “Itu perintah Sekda, Pak. Saya tidak punya uang. Yang tiga ratus (Rp300) juta itu sebagai komisi selama setahun sebagai panitia lelang, untuk pribadi,” jawab saksi Teddy. Dari total uang yang terkumpul, Rp200 juta diserhakan ke Cipto melalui Sekretaris pribadi di yang saat itu berada di rumah Dinas Sekda. Sedangkan yang Rp700 juta diserahkan ke Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicasono (sudah divonis). 
 
Sementara
 keterangan Nunung menjelaskan, bahwa untuk membantu kebutuhan Dinas, 
dirinya diperintahkan Kepala Dinas PU untuk mengumpulkan uang 10% dari 
masing-masing Bidang yang ada Dinas PU. Selain itu, Nunung juga menjawab
 pertanyaan JPU KPK, bahwa ada anggota DPRD yang meminta uang. Sedangkan
 keterangan Subur Triono tak jauh beda dengan keterangannya sejak awal 
kasus ini disidangkan dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selaku 
Kepala Dinas PU (sudah divonis) terkait adanya pembagian uang Pokir oleh
 Ketua DPRD ke setiap anggota Dewan yang berjumlah 45 orang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu6jkqs3EJRbR4MMqhvCgvWESEfia1GP8794bcjcwkVupCMwhOYZcPMPUEFpEgs8tfPwv2Q_TYgTcdftmk6d7v5FuybSBXPjnr5gE-QINVXse1FmR7oVxyD1HxlrdKRo-SzZldwtsCFPg/s1600/IMG20190116130701.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="641" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu6jkqs3EJRbR4MMqhvCgvWESEfia1GP8794bcjcwkVupCMwhOYZcPMPUEFpEgs8tfPwv2Q_TYgTcdftmk6d7v5FuybSBXPjnr5gE-QINVXse1FmR7oVxyD1HxlrdKRo-SzZldwtsCFPg/s400/IMG20190116130701.jpg" width="333" /></a>  
Dari keterangan saksi Teddy, sama dengan surat dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya. 
 
 PU
 KPK menyebutkan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada 
seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot
 Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala 
Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada 
sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar 
mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  
Kota Malang sebesar Rp900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta 
diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan 
kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada 
sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan 
untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada 
tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang 
pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang 
Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono 
melaporkan kepada Cipto Wiyono. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar
 pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta
 realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian 
Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot 
Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, 
Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke 
mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_NV41EIYebKoDJcyLsmcJfgRL_9knjkeuaEbzkDBrMLmzwEy56IPJ0xGfaJ2pctSighv6qyacuxKDHx8wBoZZa657dAWdM4zieDhyINhWk5rtpzyDilmsVncpU9eneMVvwNheT9LG6wc/s1600/IMG20190116152120.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_NV41EIYebKoDJcyLsmcJfgRL_9knjkeuaEbzkDBrMLmzwEy56IPJ0xGfaJ2pctSighv6qyacuxKDHx8wBoZZa657dAWdM4zieDhyINhWk5rtpzyDilmsVncpU9eneMVvwNheT9LG6wc/s640/IMG20190116152120.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain; Erni Farida Rp12.5 juta,; Sony Yudiarto Rp12.5 juta,; Harun Prasojo Rp12.5 juta,; Teguh Puji Wahyono Rp12.5 juta, dan  Choirul Amri Rp12.5 juta,; Serta terdakwa Arief Hermanto Rp12.5 juta,; Teguh Mulyono Rp12.5 juta,; Mulyanto Rp12.5 juta,; Choeroel Anwar Rp12.5 juta, dan  Letkol. Purn. Suparno Rp12.5 juta Para terdakwapun dijerat Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan. JPU KPK dalam surat dakwaannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015.. Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang. Atas perbuatannya, para terdakwa inipun dijerat dengan Pasal pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLlT3HW547QPKPp__H6_qXFN3K4EptAeHU-Rk6OKg5BdXroQsp2PV5qLFnRpdUuo92Hoxk5aGhsZ6WGnw8Nb10DBZFBwkr3jQsVgV9GKNc7JSjHEAP2Fhyphenhyphen50XTj4ya83fiaZwfWEVKUw/s1600/HUT+Ke+3+BK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="454" data-original-width="1418" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLlT3HW547QPKPp__H6_qXFN3K4EptAeHU-Rk6OKg5BdXroQsp2PV5qLFnRpdUuo92Hoxk5aGhsZ6WGnw8Nb10DBZFBwkr3jQsVgV9GKNc7JSjHEAP2Fhyphenhyphen50XTj4ya83fiaZwfWEVKUw/s640/HUT+Ke+3+BK.jpg" width="640" /></a></div>
 </div>

News Tipikor 45 Kontraktor Di Kota Malang Terlibat Dalam Peberian Suap Ke DPRD

JPU KPK : Uang itu berasal dari 47 Kontraktor yang dijelaskan Teddy tadi, tetapi Dia lupa berapa nilainya berita korupsi .co - Kas...

Sidang Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan

12.31 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWiOGF3iSXTW3AByxJUJ1JjbpdVyX280icpDwBqAmmFIqgZD6nDd8lXANV3adUO1CSz32jDv-NUqMa5-K01PvtxuethBFHKCw1HEvk6zGd0K2Pd662EK6iK_PSqCdQgtkWS6waZ0h2oss/s1600/IMG20190114140427.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWiOGF3iSXTW3AByxJUJ1JjbpdVyX280icpDwBqAmmFIqgZD6nDd8lXANV3adUO1CSz32jDv-NUqMa5-K01PvtxuethBFHKCw1HEvk6zGd0K2Pd662EK6iK_PSqCdQgtkWS6waZ0h2oss/s640/IMG20190114140427.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. (Pelaksana harian) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)</td></tr>
</tbody></table>
“Wahyu Tri Hardianto mengakui dalam persidangan,  bahwa dirinya diperintahkan oleh Wali Kota Pasuruan Setyono untuk memploting Proyek” 
 
beritakorupsi.co - Senin, 14 Januari 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) RI, Kiki Andi Nugroho, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto dan Bayu Satrio menghadirikan 8 (delapan) orang saksi, termasuk 2 (dua) diantaranya adalah berstatus tersangka untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan terdakwa Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota Pasuruan Sutyono dalam kasus perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Oktober 2018. Saksi yang dihadirkan JPU KPK diantaranya Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR,; Edy Trisulo Yudo (adik kandung Wali Kota Pasurusan),; Roby Abdurochman,; Novita Sugiastuti,; M. Wongso Kusumo dan Heriyanto Heru Prabowo. Dan 2 (dua) saksi yang berstatus tersangka adalah  Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. (Pelaksana harian) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan). Dalam kasus ini, KPK mengamankan 4 orang tersangka, diantaranya Muhammad Baqir selaku pengusaha Kontraktor (CV Mahadir),; Wali Kota Pasuruan Setyono,; Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. (Pelaksana harian) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan) dalam perkara terpisah. Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 14 Januari 2019), dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU KPPK dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan Agus, serta Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane dkk. Kepada Majelis Hakim, saksi Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan mengakui, bahwa dirinya yang menjabat sebagai sebagai Asisten II sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR menggantikan Mohammad Agus Fadjar sebagai Kepala Dinas PUPR karena sakit, diperintahkan oleh Wali Kota Pasuruan Setyono untuk melakukan Ploting (pembagian) proyek di Pemkot Pasuruan. Saksi Wahyu Tri Hardianto menerangkan, bahwa pada saat dirinya menghubungi terdakwa untuk mengikuti lelang, disampaikan juga, bahwa ada fee sebesar 5% untuk jurangan alias sang Wali Kota Setyono dan juga untuk anggota Pokja (Kelompok Kerja) lelang pengadaan barang jasa. “Ia saya diperintah. Saya sampaikan kalau ada fee lima persen (5%) untuk Wali Kota. Untuk Pokja 20 juta,” kata saksi Wahyu Tri Hardianto kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Saksi Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan) juga mengakui, bahwa dirinyalah yang mengambil duit “panas” dari ATM, di mana duit itu adalah berasal dari terdakwa sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh terdakwa. “Ya saya ambil. Sempat eror ketika saya menarik kembali. Beberapa kali saya laklukan selalu eror. Saya coba menarik seratus ribu, bisa tapi sempat juga eror,” kata saksi Dwi Fitri Nurcahyo bertserus terang. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg06DbcZjo0utzB7SbxsBd793HPt8olBnBQ1nAduD4iTqsgHKkMESXenrZtrgEwIR3GAXrdcSqa8HhWD6OnXAYhNCOdst2BzoMt-pXhvpg17BmQeGWi2RO7yQSeY5IUe_3BH_QMvMDD2VI/s1600/IMG20190114142739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg06DbcZjo0utzB7SbxsBd793HPt8olBnBQ1nAduD4iTqsgHKkMESXenrZtrgEwIR3GAXrdcSqa8HhWD6OnXAYhNCOdst2BzoMt-pXhvpg17BmQeGWi2RO7yQSeY5IUe_3BH_QMvMDD2VI/s640/IMG20190114142739.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari depan kanan, saksi Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. (Pelaksana harian) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),; Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR,; Edy Trisulo Yudo (adik kandung Wali Kota Pasurusan),; Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan),; Roby Abdurochman,; Novita Sugiastuti,; M. Wongso Kusumo dan Heriyanto Heru Prabowo.</td></tr>
</tbody></table>
Dari keterangan para saksi ini juga terungkap, bahwa Edy Trisulo Yudo selaku adik kandung Wali Kota Pasurusan berperan dalam Ploting Proyek, termasuk mendapatkan juga prng didanai dari uang rakyat itu. Selain itu, keterangan saksi-saksi ini juga teruarai dalam surat dakwaan JPU KPK.  Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO, melakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, DWI FITRI NURCAHYO bersama dengan EDY TRlSULO YUDO. Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh DWI FITRI NURCAHYO dan EDY TRISULO YUDO. Setelah paparan tersebut,  SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, SETIYONO menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). Atas revisi SETIYONO, selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO. JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: 1. Walikota 1 , yaitu SETIYONO; 2. Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO); 3. Wawali, RAHARTO TENO  PRASETYO;  4. Wartawan; Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan DWI FITRI NURCAHYO dan disetujui SETIYONO); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota SETlYONO. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh DWI FITRI NURCAHYO,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan. Pada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdD7mpIKI5Fv-qxyMOXwkyyoy2CHCvf7eYNmzQCOjiy0DRqjMQPLsaDXQFMXTgbjrxOqKbTmnLaIvLGj2O1hzT3lgA03QLV3fqjOgGygj3fcxreVpcKsn3s3MTUjGPQNx4pfT1dSyjm34/s1600/IMG20190114145637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdD7mpIKI5Fv-qxyMOXwkyyoy2CHCvf7eYNmzQCOjiy0DRqjMQPLsaDXQFMXTgbjrxOqKbTmnLaIvLGj2O1hzT3lgA03QLV3fqjOgGygj3fcxreVpcKsn3s3MTUjGPQNx4pfT1dSyjm34/s640/IMG20190114145637.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 20 Agustus 2018, NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP, dan SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota SETIYONO untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SETIYONO menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Saat itu SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh DWI FITRI NURCAHYO bisa. Sehingg Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya. Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta DWI FITRI NURCAHYO juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO, selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Dalam pertemuan itu  SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab DWI FITRI NURCAHYO bisa. Kemudian Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen) serta DWI FITRI NURCAHYOjuga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui DWI FITRI NURCAHYO di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh DWI FITRI NURCAHYO kepada WAHYU TRI HARDIANTO. Hari itu juga WAHYU TRI HARDIANTO menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n WAHYU TRI HARDIANTO. kemudian uang itu diserahkan oleh WAHYU TRI HARDIANTO kepada DWI FITRI NURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh WAKHFUDI HIDAYAT disarankan kepada EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untuk membantu DWI FITRI NURCAHYO. Selanjutnya DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. MAHADIR. Untuk itu WAKHFUDI HIDAYAT bersama DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan Terdakwa. Kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh SUPAAT untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya. Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota SETIYONO. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke WAHYU TRI HARDIANTO, yang kemudian disampaikan pula kepada DWI FITRI NURCAHYO, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah SUPAAT. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras. Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, DWI FITRI NURCAHYO menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, WAHYU TRI HARDIANTO bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI. Kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian WAHYU TRIHARDIANTO melaporkannya kepada DWI FITRI NURCAHYO, lalu DWI FITRI NURCAHYO memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO untuk kemudian diberikan kepada Walikota SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan Walikota SETIYONO. Bahwa atas perintah DWI FITRI NURCAHYO, selanjutnya WAHYU TRIHARDIANTO membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO. pada saat akan diserahkan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK, WAHYU TRIHARDIANTO ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seusai persidangan, JPU KPK Kiki Andi Nugroho menjelaskan kepada wartawan media ini, bahwa delapan (8) saksi yang dihadirkan, dua diantaranaya adalah berstatus tersangka, namun kehadiran para saksi hanya fokus pada perbuatan terdakwa. “Dari 8 saksi tadi ada dua tersangka. Kita hanya fokus untuk perbuatan terdakwa ini,” ujar JPU KPK Kiki. Saat wartawan ini kembali menanyakan, keterlibatan pihak-pihak lain termasuk beberapa Wartawan dalam kasus ini, JPU KPK Kiki menjelaskan, bahwa semua akan lebih terungkap kalau tersangka Setyono selaku Wali Kota disidangkan. “Semua akan lebih terungkap kalau Wali Kota nanti disidangkan. Ini kan masih perbuatan terdakwa Muhammad Baqir. Belum yang lainnya. Semua nanti nama-nama akan disebutkan. Ikuti saja persidangan ini,” ujar JPU Kiki Terpisah. Menurut Suryono Pane selaku Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tidak dibantahnya. Suryono Pane menambahkan, terdakwa dalam kasus ini dihubungi langsung oleh saksi untuk mengikuti lelang. Alasannya, lanjut Pane, karena terdakwa diketahui sering mengerjakan proyek gedung bertingkat. Terkait masalah fee, kata Suryono Pane melanjutkan, karena memang terdakwa diminta untuk memberikan fee sejak awal. “Dalam kasus ini, terdakwa dihubungi bukan menawarkan diri. Kalau masalah fee, memang karena diminta,” ujar Pane. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan

Saksi Wahyu Tri Hardianto selalu Plh. (Pelaksana harian) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) “Wahyu Tri Hardianto meng...

Dugaan Korupsi TPS Rp60 Juta, Konsultan Pengawas Diadili

12.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWqJxk8XsQtc951qaERszAyNTYQtZBKbg8Rdihl4sj5QXFlyRQy0vka1v2QZIZ0nMnNlCaIfKj77-nQm01jerKKx1JUeM01sULyv1OWrUFexhdRxwdAT57fuybfcoLf-Jb1LfSfsvbbk/s1600/IMG20190114131607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWqJxk8XsQtc951qaERszAyNTYQtZBKbg8Rdihl4sj5QXFlyRQy0vka1v2QZIZ0nMnNlCaIfKj77-nQm01jerKKx1JUeM01sULyv1OWrUFexhdRxwdAT57fuybfcoLf-Jb1LfSfsvbbk/s640/IMG20190114131607.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Penasehat Hukum : Kami akan melakukan Eksepsi karena penghitungan </div>
<div style="text-align: left;">
                                                    negara dilakukan oleh Dinas bukan  lembaga negara, </div>
<div style="text-align: left;">
                                                   dan perkara gugatan dalam kasus inipun masih berjalan </div>
<div style="text-align: left;">
                                                    di PN Sidoarjo</div>
 
beritakorupsi.co - Senin, 14 Januari 2019, Tim JPU Kejari Sidoarjo dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menggelar sidang Kasus dugaan Korupsi proyek pekerjaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPTS) di Pasar Larangan, Pasa Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 yang menelan anggaran sesuai dengan PAK DPA SKPD TA 2018 Nomor 910/113/404.6.2/201 tanggal 12 Oktober 2017 masing-masing senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp60.498.276,4 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat sen). Terdakwa dalam kasus ini adalah Ari Lukmanul Hakim selaku Tim Leader konsultan pengawas dari PT. Kijang Wahana Kreasi (Direkturnya Bambang Suhartono), Abdul Manan dan Nur Ahmad selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam berkas perkara terpisah. Pelimpahan kasus perkara ini dari Kejari Sidoarjo ke Pengadilan Tipikor Surabaya terkesan dipaksakan, sebab terdakwa melalui Penasehat Hukumhnya mempraperadilakan Kejari Sidoarjo ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 Januari 2019 (pendaftaran gugatan), dan jadwal sidang pertama pada tanggal 7 Januari 2019, namun Kejari Sidoaro selaku termohon sepertinya sengaja tidak menghadiri sidang sehingga di tunda pada tanggal 14 Januari 2019 bertepatan dengan pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain itu, dalam surat dakwaan terlihat banyak coretan-coretan di beberapa lembar surat dakwaan pada saat JPU membacakannya, dan penyebutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo, bukan Kabupaten Sidaorjo namun tidak di coret. Alasan terdakwa Ari Lukmanul Hakim melalui Penasehat Hukumnya, Galang Fordem dkk,  mempraperadilakan Kejari Sidoarjo, diantaranya karena penghitungan kerugian negara dalam kasus ini hanya berdasarkan dari Dinas bukan dari Inspektorat apa lagi dari lembaga negara seperti BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Timur. Selain itu, lanjut Galang Fordem, penahan terdakwa dilakukan terakhir dari 3 tersangka, namun pelimpahan perkaranya dilakukan terlebihdahulu. Apakah karena terdakwa mempraperadilakan Kejari Sidoarjo ? Hal itu seperti yang disampaikan Galang Fordem selaku Penasehat Hukum terdakwa Ari Lukmanul Hakim kepada wartawan media ini seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, pada Senin, 14 Januari 2019 “Kita akan menyampaikan Eksepsi, karena perhitungan kerugian negara dalam kasus ini hanya berdasarkan penghitungan dari Dinas bukan dari Inspektorat atau BPKP. Selain itu, sidang praperadilan kasus ini pun sedang berjalan di PN Sidoarjo,” ujar Galang. Galang menambahkan, pendaftaran gugatan pada tanggal 2 Januari 2019, dan jadwal sidang pertama seharusnya tanggal 7 Januari 2019. Namun karena pihak Kejari tidak datang sehingga sidang ditunda hari ini (Senin, 14 Januari 2019) bertepatan dengan sidang pembacaan surat dakwaan. “Saya tidak tahu, apakah karena gugatan sehingga perkara ini dilimpahkan ke kesini (Pengadilan Tipikor). Terdakwa ini ditahan terakhir dari tiga tersangka, tetapi yang dilimpahkan hanya terdakwa ini,” kata Galang. Sementara Tim JPU Kejari Sidoarjo yang semula akan memberikan keterangan kepada wartawan media ini setelah mendapat petunjuk dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoajo, bahwa surat dakwaan tidak diperbolehkan “difoto” untuk pemberitaan, namun akhirnya tidak jadi karena Tim JPU sudah meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor. Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 14 Januri 2019) dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan dan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), Tim JPU dari Kejari Sidoarjo membacakwan surat dakwaannya terhadap terdakwa Ari Lukmanul Hakim yang didampingi Penasehat Hukumnya Galang Fordem dkk. Terdakwa Ari Lukmanul Hakim pun dijerat dalam 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU Rt Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa Terdakwa ARI LUKMANUL HAKIM adalah sebagai Tim Leader konsultan pengawas dari masing-masing pekerjaan pembangungan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Pasar Larangan, Pasa Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, bersama -sama dengar ABDUL MANAN dan NUR AHMAD (Ketiganya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Siwalan Panji Nomor 36 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan  secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebagai upaya untuk mengelola sampah yang ada di pasar, mengingat volume sampah di pasar sangat besar, dengan diproses pemilahan sampah organik dan anorganik, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada tahur 2017 di tiga tempat, yakni di Pasar Larangan, Pasa Taman dan Pasar Krian. Bahwa pembangunan TPST di Pasa Larangan, Pasar Krian dan Pasar Taman Tahun Anggaran (TA) 2017, tersedia Pagu anggaran sesuai dengan PAK DPA SKPD TA 2018 Nomor 910/113/404.6.2/201 tanggal 12 Oktober 2017 masing-masing senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX00TQvf4FRHXnz9CaG6HakldfzFGkXJH1ifHO6CpCsBcGxyxgEV5-wXS2L-CBrnfIzdhkQIymTFISUPiIzuj7-NStk9GMdAlTxSX_AM0V-tUmeatpK9BKhO_WQRs9MaPHoO3zrFSPTug/s1600/IMG20190114125830.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX00TQvf4FRHXnz9CaG6HakldfzFGkXJH1ifHO6CpCsBcGxyxgEV5-wXS2L-CBrnfIzdhkQIymTFISUPiIzuj7-NStk9GMdAlTxSX_AM0V-tUmeatpK9BKhO_WQRs9MaPHoO3zrFSPTug/s640/IMG20190114125830.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan TPST  di Pasar Larangan, Pasar Krian dan Pasar Taman TA 2017, panitia Pengadaan dalam pembangunan adalah M. BAHRUL AMIG sebagai Pengguna Anggaran (PA),; MUHAMMAD JAKFAR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),;  NUR ACHMAD (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP),;  NANANG FATHURROZI (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/PPBJ),; ASRORUDDIN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK),; GAGUK SUPRIYATNO (Pejabat Penata Usahaan Keuangan/PPUK),; EKO HERRY SUBEKTI (Bandara Pengeluaran),; IDA NOVITA SARI (Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kebersihan),; CHUSNUL lNAYAH (Kuasa BUD). Bahwa yang ditunjuk menjadi Konsultan Perencana untuk TPST Pasar Larangan adalah CV. GUNA UTAMA KONSULTAN (Direkturnya adalah GUFRONA KWM. ST) dengan nilai kontrak Rp13.677.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Konsultan Perencana untuk TPST Pasar Krian CV. NANDA GRAHA KONSULTAN (Direktumya lr. WARDATUN TOIBA Umar)  dengan Nilai Kontrak Rp13.704.000 (tiga belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Dan Konsultan Perencana untuk TPTS Pasar Taman CV. CAKRAWALA DESIGN (Direkturya adalah ClClK YUNIUS GRAHANAS TUTIK. SE) dengan nilai kontrak Rp13.663.000 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan TPST di Pasar Krian dan Larangan, pejabat pengadaan menunjuk Konsultan Pengawas dari PT. KIJANG WAHANA KREASI (Direktumya BAMBANG SUHARTONO. SE) dengan Nilai Kontrak untuk TPST Pasar Krian Rp6.695.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Nomor SPK : 056I31.10.67/404.5.10I2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanannya 60 hari kalender dan SPMK tanggal 31 Oktober 2017, dan untuk TPTS Pasar  Larangan Nomor SPK : 056/27.10.38l404.5.10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanannya 60 hari kalender dan SPMK tanggal 27 Oktober 2017, serta TPST Pasar Taman Nomor SPK : 056I27.10.40I404.5.10I2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanannya 45 hari kalender dan SPMK tanggal 27 Oktober 2017. Bahwa Nilai Kontrak pembangunan TPTS Pasar Krian adalah Rp196.754.000 dengan masa kerja selama 80 hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober  - 29 Desembar 2017 dan masa pemeliharaan 180 hari,; Nilai kontrak pembangunan TPTS Pasar Larangan Rp Rp108.048.000, dengan masa kerja selama 80 hari terhitung sejak  tanggal 27 Oktober - tanggal 25 Desember 2017 dan masa pemeliharaan 180 hari. Dan Nilai kontrak pembangunan TPTS Pasar Taman Rp194.008.000, dengan masa kerja selama 80 hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober  - 29 Desembar 2017 dan masa pemeliharaan 180 hari. Bahwa bermula pada saat terdakwa menjadi Tim Leader konsultan pengawas dari masing-masing pekerjaan pembangungan di 4 (empat) TPST tersebut, karena terdakwa memasukkan company promo PT. Kilano Wahana Kreasi, dan CV. GUNA UTAMA KONSULTAN tanpa  sepengetahuan dari Direktur PT. Kijang Wahana Kreasi dan CV. GUNA UTAMA KONSULTAN ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Siwalan Panji Nomor 36 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara, hasil pengadaan langsung ditetapkan Konsultan Pengawas untuk pekerjaan TPST Pasar Krian dan Pasar Larangan adalah PT. Kilang Wahana.  Sedangkan Konsultan Pengawas untuk pekerjaan TPST pasar Taman adalah CV. GUNA UTAMA KONSULTAN, namun yang bekerja di lapangan adalah terdakwa ARI LUKMANUL HAKlM. Bahwa terdakwa ARI LUKMANUL HAKlM menjabat sebagai Tim Leader konaultan pengawas  dari masing-masing pekerjaan pembangungan TPST di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017. Bahwa Terdakwa sebagai Tim Leader Tugasnya antara lain adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontrak proyek dari 0% sampai dengan 100%,; membuat laporan mingguan tentang proyek,; membuat surat teguran kepada kentraktor apabila pada pelaksanaannya ada keterlambatan. Bahwa terdakwa ARI LUKMANUL HAKIM menjabat sebagai Tim Leader konsultan pengawas  dari masing-masing pekerjaan pembangungan TPST di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017,  dalam membuat laporan perkembangan pekerjaan/mutual cek ( MC) dari 0% hingga 100%, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaa dari konsultan Pengawasan pekerjaan TPST Pasar Taman, Pasar  Larangan dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 telah memalsu tanda  tangan GHUFRONA K.W.M selaku Direktur CV Guna Utama Konsultan, dan BAMBANG SOEHARTONO,  sebagai Direktur Utama PT . Kijang Wahana Kreasi, serta ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak serta pekerjaan paving di TPST Pasar Krian belum selesai  dikerjakan. Bahwa GHUFRONA K.W.M. ST selaku direktur CV Guna Utama Konsultan tidak pernah memasukkan dan tidak tahu siapa yang memasukkan penawaran penyedia jasa pengawas kegiatan pembangunan TPST di pasar taman, tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST Pasar Taman Bahwa BAMBANG SOEHARTONO. ST.MT sebagai Direktur Utama PT. Kijang Wahana Kreasi merasa tidak pernah tahu kalau perusahaan tersebut telah dipakai sebagai Konsultan Pengawas di pelaksanaan pekerjaan TPST Pasar Larangan dan Pasar Krian. Bahwa BAMBANG SOEHARTONO tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan tersebut, dan  tidak pernah merasa meminjamkan perusahaannya kepada orang lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan TPST. Bahwa saksi BAMBANG SOEHARTONO, ST.MT tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST (tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Pasar larangan dan Pasar Krian. dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan stempelnya juga bukan stempel asli PT. Kijang Wahana Kreasi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi GHUFRONA K.W.M. ST selaku direktur CV Guna Utama Konsultan, dan saksi BAMBANG SOEHARTONO. ST.MT sebagai Direktur Utama PT. Kijang Wahana Kreasi tersebut menerangkan, bahwa CV Guna Utama Konsultan dan PT. Kijang Wahana Kreasi tidak melakukan kegiatan pekerjaan sebagai pengawas pembangunan PSTS di Pasar Larangan, Pasar Taman dan  Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017. Sehingga fakta dilapangan tidak ada konsultan pengawas yang melakukan pengawasan pembangunan pekerjaan TPST di Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017. Sehingga laporan perkembangan pekerjaan pembangunan Pasar Larangan,  Pasar Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 tidak sesuai dengan fakta dilapangan, yakni salah satunya pembanguan TPST di Pasar Larangan, Pasar Krian dan Pasar Taman Kab. Sidoarjo tahun 2017, tidak pernah dilakukan Adendum atau CCO (pekerjaan tambah kurang) karena untuk nilai pengeluaran ke tiga TPST tersebut tidak ada perubahan namun ada pekerjaan untuk pemindahan paving yang di TPST Krian, dan pekerjaan pemindahan paving di TPST Krian tersebut terlambat diselesaikan. Bahwa GHUFRONA K.W.M. ST selaku direktur CV Guna Utama Konsultan tidak pernah memasukkan penawaran penyedia jasa pengawas kegiatan pembangunan TPST di pasar taman.   Tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST Pasar Taman. Tidak pernah tahu kalau perusahaannya telah dipakai sebagai Konsultan Pengawas pelaksanaan pekerjaan TPST Pasar Larangan dan Pasar Krian. Dan tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan tersebut. Karena BAMBANG SOEHARTONO, ST.MT tidak pernah meminjamkan perusahaannya kepada orang lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan TPST Pasar Larangan dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017:  Selain itu, BAMBANG SOEHARTONO, ST.MT tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST (tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Pasar larangan dan Pasar Krian dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan stempel nya juga bukan stempel asli PT. Kijang Wahana Kreasi. Bahwa pekerjaan pembangunan TPST di Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 belum selesai 100% namun terdakwa selaku team leader di lapangan Konsultan Pengawas-pembangunan TPST di Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 membuat laporan perkembangan pekerjaan  mutual cek ( MC) sudah 100%, dan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan pekerjaan TPST (tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Pasar Taman. Pasar Larangan dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sudah 100% sehingga dibuatlah Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan 100% oleh NUR AHMAD beradasarkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mingguan PT Kijang Wahana Kreasi tidak sah. Karena saat serah terima pekeriaan TPST Pasar Krian, terdapat pekerjaan lantai pasangan paving stone yang belum dikerjakan senilai Rp3.040.441,25 (tiga juta empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh lima sen), sehingga merupakan kerugian Negara dengan nilai kontrak total sebesar Rp20.123.000 (dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa ARI LUKMANUL HAKIM. ST bersama dengan ABDUL MANAN dan NUR AHMAD, adalah perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan total keseluruhan sebesar +Rp60.498.276,4 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat sen) dengan perincian sebagai berikut: 1 Kekurangan Pekerjaan Pembangunan fisik Rp37.334.835,15 yang tidak sesuai dengan kontrak di TPST Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017,; 2. Kegiatan pekeriaan sebagai pengawas konsultan  pembangunan tidak dilaksanakan Rp20.123.000,; 3. Pekerjaan Lantai Pasangan Paving di TPTS  Pasar Kriam Rp3.040.441,25. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3 atau Pasal 9) Jo Pasal 18 UU Rt Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP. (Rd1)

News Tipikor Dugaan Korupsi TPS Rp60 Juta, Konsultan Pengawas Diadili

Penasehat Hukum : Kami akan melakukan Eksepsi karena penghitungan negara dilakuk...

Terima Suap, 10 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

06.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyeW0AjgR6WwKj557NpqI5hGYfZQSLbtpyoHsytzx-hrvRA0igVmdjDkhwuuU2Ur7ZXCkhmwY1qZ-AYRzkUatJ2bwlCLy__XsT18hsXw9c70OR9nFfTyMccgwulCJwOBuOBmtx_d-zTB8/s1600/Erni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyeW0AjgR6WwKj557NpqI5hGYfZQSLbtpyoHsytzx-hrvRA0igVmdjDkhwuuU2Ur7ZXCkhmwY1qZ-AYRzkUatJ2bwlCLy__XsT18hsXw9c70OR9nFfTyMccgwulCJwOBuOBmtx_d-zTB8/s640/Erni.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK : Belum ada penyidikan baru, tetapi akan menindaklanjuti semua fakta yang terungkap dalam persidangan 
 
beritakorupsi.co - Rabu, 9 Januari 2019, Tim JPU (Jaksa Penunt Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kembali menyeret 10 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk diadili dalam kasus Korpsi suap DPRD Kota Malang, saat pembahasan Perubahan APBD maupun APBD (murni)  Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Dari 41 tersangka/terdakawa, 19 diantaranya sudah di hukum pidana penjara (Vonis) termasuk Ketua DPRD (perkara tersendiri) beberapa waktu oleh Majelis Hakim, dan putusan itupun sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Ke- 19 terpidana itu adalah ; Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD (disidangkan dalam perkara tersendiri. Sementara yang 18 anggota Dewan yang terhormat itu disidangkan dalam 3 perkara masing-masing 6 terdakwa, yakni  Rahayu Sugiarti,;  Ya’quban Ananda Gudban,; Hery Subiantono,; Heri Pudji Utami,; Abdul Rahman,; Sukarno (Satu perkara),; Sulik Lestyowati,; Abd. Hakim,; Bambang Sumarto,; Imam Fauzi,;,; Syaiful Rusdi,; Tri Yudiani (satu perkara),; Sprapto,; Sahrawi,; Mohan Katelu,; Slamet,; H.M. Zainuddin AS, dan Wiwik Puji Astuti (Satu perkara). Selain dari 19 terpidana sebagai anggota DPRD Kota Malang, 2 terpidana dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yakni Jarot Edy Sulstyono (Kepala Dinas PUPR) dan Wali Kota Malang Moch. Anton. (masing-masing perkara terpisah) Sementara dalam sidang kali ini, yang diadili adalah 10 tedakwa yang dibagi dalam 2 perkara masing-masing 5 terdakwa, yakni  Erni Farida (PDIP),; Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; Harun Prasojo (PAN),; Teguh Puji Wahyono (GERINDRA), dan  Choirul Amri (PKS)a. Serta terdakwa Arief Hermanto (PDIP),; Teguh Mulyono (PDIP),; Mulyanto (PKB),; Choeroel Anwar (GOLKAR), dan  Letkol. Purn. Suparno (GERINDRA). Sedangkan 12 terdakwa lainnya tak lama lagi akan menyusul untuk diadili karena masih menunggu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 9 Januari 2019),  adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap para terdakwa ini adalah sama dengan surat dakwaan terhadap 19 terdakwa yang saat ini berstatus terpidana pada sidang sebelumnya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTUOnbBA-yUj1LDswLgZfVsBuh39eD3lYhb6rq5Cv_VHK7YgbNkjbsoYNlaEIIGsRocCGxPNzuJnMiQGIuqO9EmhG_qiZyOXrpZlOZsYptJ9MXy2lnVAhZ5T1-XFSAJcKs53sfe3mvthk/s1600/IMG20190109095218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTUOnbBA-yUj1LDswLgZfVsBuh39eD3lYhb6rq5Cv_VHK7YgbNkjbsoYNlaEIIGsRocCGxPNzuJnMiQGIuqO9EmhG_qiZyOXrpZlOZsYptJ9MXy2lnVAhZ5T1-XFSAJcKs53sfe3mvthk/s640/IMG20190109095218.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa  Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono,  Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan  Suparno Hadiwibowo dijerat dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Para terdakwa didakwa telah menerima suap pada saat Pemkot Malang (Eksekutif) mengajukan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 kepada DPRD Kota Malang (Legislatif) pada Juni 2015 lalu.  Saat itu pihak DPRD Kota Malang melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, meminta uang pokir dan uang Sampah kepada Wali Kota Malang, Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada hambatan dari seluruh anggota DPRD Kota Malang. Permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPR dan kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2hot5HnZrmvitoBzJJq8mKzk-S-MwPpZ0ghtlNBSERRUkjoRL_wsmMHqopzIqis3ROxitnPxUjfR9c_Hbx2KWamABdl1CjcEi3oq7UOfMhr5XcwTSq7Y7bw3Z0hkJM9_ONblbUphxQ04/s1600/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2hot5HnZrmvitoBzJJq8mKzk-S-MwPpZ0ghtlNBSERRUkjoRL_wsmMHqopzIqis3ROxitnPxUjfR9c_Hbx2KWamABdl1CjcEi3oq7UOfMhr5XcwTSq7Y7bw3Z0hkJM9_ONblbUphxQ04/s640/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD) saan menjadi  saksi untuk 18 terdakwa yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019</td></tr>
</tbody></table>
PU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzed120fFbeC5hZuNYLs51RfLhWbzSAHXchCzKfCrUZEfWfW1yGr1553wFdTczytxnfhtb7BPbHoqrbXnKj4qJCisH-Q7hm9GYiR7BgAUNdc60gCT-yrWKgC6il24YyhsA4jTfrRupSug/s1600/Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzed120fFbeC5hZuNYLs51RfLhWbzSAHXchCzKfCrUZEfWfW1yGr1553wFdTczytxnfhtb7BPbHoqrbXnKj4qJCisH-Q7hm9GYiR7BgAUNdc60gCT-yrWKgC6il24YyhsA4jTfrRupSug/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan. JPU KPK dalam surat dakwaannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015.. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCLB8QhY7xz1Zpj8EmUdwm7froZ-1iE4UAgYzj6-XLgfxok0cm9KSVOWBc-NZ-_glsjB-c6L0GhcApuiU8INMg3rtFJPbaYatkY0i_lJCa6tj4_mKenWMW9g3AFPq9mee0j_sjWY1MsU/s1600/Sulik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCLB8QhY7xz1Zpj8EmUdwm7froZ-1iE4UAgYzj6-XLgfxok0cm9KSVOWBc-NZ-_glsjB-c6L0GhcApuiU8INMg3rtFJPbaYatkY0i_lJCa6tj4_mKenWMW9g3AFPq9mee0j_sjWY1MsU/s640/Sulik.jpg" width="640" /></a></div>
Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang. Bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut di atas, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan para terdakwa, menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”. “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, tak satu pun terdakwa menyatakan keberatan, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Seusai persiangan. Menjawab pertanyaan wartawan media ini terkait 12 tersangka lain yang belum disidangkan, maupun pelaku utama yang mengumpulkan uang suap untuk anggota DPRD Kota Malang yakni Cipto Wiyono selaku mantan Sekda dan Teddy Sujadi Soemarma (Kabid Dinas PUPR), JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, akan tetap menindaklanjuti semua fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan untuk 12 tersangka lainnya masih menunggu penetapan Ketua PN Surabaya untuk jadwal sidang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX2420teCdveVb9l976pFT_2EYW1RmC4oCb487dFEx7izZgHpMbvNE7KZQT7GCritaxegMEYhDU9MEdAk9H3x_q6h3dA-GqfFu7hx7K1Eakj1b4Jc1oRvRQ4hHH8i1vlU8xf-wz0zxgos/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX2420teCdveVb9l976pFT_2EYW1RmC4oCb487dFEx7izZgHpMbvNE7KZQT7GCritaxegMEYhDU9MEdAk9H3x_q6h3dA-GqfFu7hx7K1Eakj1b4Jc1oRvRQ4hHH8i1vlU8xf-wz0zxgos/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Arif menjelaskan, bahwa 12 tersangka akan dibagi dalam 3 perkara yang terdiri dari 6, 5 dan 1 terdakwa. Alasan JPU KPK Arif, karena tersangka Bambang Priatmoko dari faktor kesahatan yang saat ini sudah semakin sehat. “Kalau yang pertama kan 18 terdakwa dibagi dalam 3 perkara, masing-masing 6 terdakwa. Yang ini kan 10 terdakwa dibagi dalam 2 perkara masing-masing 5 terdakwa. Kalau yang 12 lagi, dibagi 3 perkara yang terdiri dari 6, 5 dan 1. Kenapa yang satu, karena Bambang Priatmoko faktor kesehatan yang saat ini sudah semakin sehat, dan berat badannya sudah naik. Jadi kemungkinan besar, Minggu depan sudah sidang,” kata JPU KPK Arif. JPU KPK Arif menambahkan, untuk penyidikan baru, KPK belum melakukan, namun akan menindaklanjuti semua yang fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam kasus Jembatan Kedungkandang Kota Malang. (Rd1)

News Tipikor Terima Suap, 10 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

JPU KPK : Belum ada penyidikan baru, tetapi akan menindaklanjuti semua fakta yang terungkap dalam persidangan berita korupsi .co - Rabu...

BERITAKORUPSI.CO

Terima Suap Rp138.4 M, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Dituntut 12 Tahun Penjara

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

45 Kontraktor Di Kota Malang Terlibat Dalam Peberian Suap Ke DPRD

Sidang Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan

Dugaan Korupsi TPS Rp60 Juta, Konsultan Pengawas Diadili

Terima Suap, 10 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI