BERITAKORUPSI.CO

Dugaan Korupsi TPS Rp60 Juta, Konsultan Pengawas Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWqJxk8XsQtc951qaERszAyNTYQtZBKbg8Rdihl4sj5QXFlyRQy0vka1v2QZIZ0nMnNlCaIfKj77-nQm01jerKKx1JUeM01sULyv1OWrUFexhdRxwdAT57fuybfcoLf-Jb1LfSfsvbbk/s1600/IMG20190114131607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWqJxk8XsQtc951qaERszAyNTYQtZBKbg8Rdihl4sj5QXFlyRQy0vka1v2QZIZ0nMnNlCaIfKj77-nQm01jerKKx1JUeM01sULyv1OWrUFexhdRxwdAT57fuybfcoLf-Jb1LfSfsvbbk/s640/IMG20190114131607.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Penasehat Hukum : Kami akan melakukan Eksepsi karena penghitungan </div>
<div style="text-align: left;">
                                                    negara dilakukan oleh Dinas bukan  lembaga negara, </div>
<div style="text-align: left;">
                                                   dan perkara gugatan dalam kasus inipun masih berjalan </div>
<div style="text-align: left;">
                                                    di PN Sidoarjo</div>
 
beritakorupsi.co - Senin, 14 Januari 2019, Tim JPU Kejari Sidoarjo dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menggelar sidang Kasus dugaan Korupsi proyek pekerjaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPTS) di Pasar Larangan, Pasa Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 yang menelan anggaran sesuai dengan PAK DPA SKPD TA 2018 Nomor 910/113/404.6.2/201 tanggal 12 Oktober 2017 masing-masing senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp60.498.276,4 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat sen). Terdakwa dalam kasus ini adalah Ari Lukmanul Hakim selaku Tim Leader konsultan pengawas dari PT. Kijang Wahana Kreasi (Direkturnya Bambang Suhartono), Abdul Manan dan Nur Ahmad selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam berkas perkara terpisah. Pelimpahan kasus perkara ini dari Kejari Sidoarjo ke Pengadilan Tipikor Surabaya terkesan dipaksakan, sebab terdakwa melalui Penasehat Hukumhnya mempraperadilakan Kejari Sidoarjo ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 Januari 2019 (pendaftaran gugatan), dan jadwal sidang pertama pada tanggal 7 Januari 2019, namun Kejari Sidoaro selaku termohon sepertinya sengaja tidak menghadiri sidang sehingga di tunda pada tanggal 14 Januari 2019 bertepatan dengan pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain itu, dalam surat dakwaan terlihat banyak coretan-coretan di beberapa lembar surat dakwaan pada saat JPU membacakannya, dan penyebutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo, bukan Kabupaten Sidaorjo namun tidak di coret. Alasan terdakwa Ari Lukmanul Hakim melalui Penasehat Hukumnya, Galang Fordem dkk,  mempraperadilakan Kejari Sidoarjo, diantaranya karena penghitungan kerugian negara dalam kasus ini hanya berdasarkan dari Dinas bukan dari Inspektorat apa lagi dari lembaga negara seperti BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Timur. Selain itu, lanjut Galang Fordem, penahan terdakwa dilakukan terakhir dari 3 tersangka, namun pelimpahan perkaranya dilakukan terlebihdahulu. Apakah karena terdakwa mempraperadilakan Kejari Sidoarjo ? Hal itu seperti yang disampaikan Galang Fordem selaku Penasehat Hukum terdakwa Ari Lukmanul Hakim kepada wartawan media ini seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, pada Senin, 14 Januari 2019 “Kita akan menyampaikan Eksepsi, karena perhitungan kerugian negara dalam kasus ini hanya berdasarkan penghitungan dari Dinas bukan dari Inspektorat atau BPKP. Selain itu, sidang praperadilan kasus ini pun sedang berjalan di PN Sidoarjo,” ujar Galang. Galang menambahkan, pendaftaran gugatan pada tanggal 2 Januari 2019, dan jadwal sidang pertama seharusnya tanggal 7 Januari 2019. Namun karena pihak Kejari tidak datang sehingga sidang ditunda hari ini (Senin, 14 Januari 2019) bertepatan dengan sidang pembacaan surat dakwaan. “Saya tidak tahu, apakah karena gugatan sehingga perkara ini dilimpahkan ke kesini (Pengadilan Tipikor). Terdakwa ini ditahan terakhir dari tiga tersangka, tetapi yang dilimpahkan hanya terdakwa ini,” kata Galang. Sementara Tim JPU Kejari Sidoarjo yang semula akan memberikan keterangan kepada wartawan media ini setelah mendapat petunjuk dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoajo, bahwa surat dakwaan tidak diperbolehkan “difoto” untuk pemberitaan, namun akhirnya tidak jadi karena Tim JPU sudah meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor. Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 14 Januri 2019) dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan dan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), Tim JPU dari Kejari Sidoarjo membacakwan surat dakwaannya terhadap terdakwa Ari Lukmanul Hakim yang didampingi Penasehat Hukumnya Galang Fordem dkk. Terdakwa Ari Lukmanul Hakim pun dijerat dalam 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU Rt Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa Terdakwa ARI LUKMANUL HAKIM adalah sebagai Tim Leader konsultan pengawas dari masing-masing pekerjaan pembangungan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Pasar Larangan, Pasa Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, bersama -sama dengar ABDUL MANAN dan NUR AHMAD (Ketiganya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Siwalan Panji Nomor 36 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan  secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebagai upaya untuk mengelola sampah yang ada di pasar, mengingat volume sampah di pasar sangat besar, dengan diproses pemilahan sampah organik dan anorganik, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sidoarjo membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada tahur 2017 di tiga tempat, yakni di Pasar Larangan, Pasa Taman dan Pasar Krian. Bahwa pembangunan TPST di Pasa Larangan, Pasar Krian dan Pasar Taman Tahun Anggaran (TA) 2017, tersedia Pagu anggaran sesuai dengan PAK DPA SKPD TA 2018 Nomor 910/113/404.6.2/201 tanggal 12 Oktober 2017 masing-masing senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX00TQvf4FRHXnz9CaG6HakldfzFGkXJH1ifHO6CpCsBcGxyxgEV5-wXS2L-CBrnfIzdhkQIymTFISUPiIzuj7-NStk9GMdAlTxSX_AM0V-tUmeatpK9BKhO_WQRs9MaPHoO3zrFSPTug/s1600/IMG20190114125830.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX00TQvf4FRHXnz9CaG6HakldfzFGkXJH1ifHO6CpCsBcGxyxgEV5-wXS2L-CBrnfIzdhkQIymTFISUPiIzuj7-NStk9GMdAlTxSX_AM0V-tUmeatpK9BKhO_WQRs9MaPHoO3zrFSPTug/s640/IMG20190114125830.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan TPST  di Pasar Larangan, Pasar Krian dan Pasar Taman TA 2017, panitia Pengadaan dalam pembangunan adalah M. BAHRUL AMIG sebagai Pengguna Anggaran (PA),; MUHAMMAD JAKFAR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),;  NUR ACHMAD (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP),;  NANANG FATHURROZI (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/PPBJ),; ASRORUDDIN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK),; GAGUK SUPRIYATNO (Pejabat Penata Usahaan Keuangan/PPUK),; EKO HERRY SUBEKTI (Bandara Pengeluaran),; IDA NOVITA SARI (Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kebersihan),; CHUSNUL lNAYAH (Kuasa BUD). Bahwa yang ditunjuk menjadi Konsultan Perencana untuk TPST Pasar Larangan adalah CV. GUNA UTAMA KONSULTAN (Direkturnya adalah GUFRONA KWM. ST) dengan nilai kontrak Rp13.677.000 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Konsultan Perencana untuk TPST Pasar Krian CV. NANDA GRAHA KONSULTAN (Direktumya lr. WARDATUN TOIBA Umar)  dengan Nilai Kontrak Rp13.704.000 (tiga belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Dan Konsultan Perencana untuk TPTS Pasar Taman CV. CAKRAWALA DESIGN (Direkturya adalah ClClK YUNIUS GRAHANAS TUTIK. SE) dengan nilai kontrak Rp13.663.000 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan TPST di Pasar Krian dan Larangan, pejabat pengadaan menunjuk Konsultan Pengawas dari PT. KIJANG WAHANA KREASI (Direktumya BAMBANG SUHARTONO. SE) dengan Nilai Kontrak untuk TPST Pasar Krian Rp6.695.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Nomor SPK : 056I31.10.67/404.5.10I2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanannya 60 hari kalender dan SPMK tanggal 31 Oktober 2017, dan untuk TPTS Pasar  Larangan Nomor SPK : 056/27.10.38l404.5.10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanannya 60 hari kalender dan SPMK tanggal 27 Oktober 2017, serta TPST Pasar Taman Nomor SPK : 056I27.10.40I404.5.10I2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanannya 45 hari kalender dan SPMK tanggal 27 Oktober 2017. Bahwa Nilai Kontrak pembangunan TPTS Pasar Krian adalah Rp196.754.000 dengan masa kerja selama 80 hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober  - 29 Desembar 2017 dan masa pemeliharaan 180 hari,; Nilai kontrak pembangunan TPTS Pasar Larangan Rp Rp108.048.000, dengan masa kerja selama 80 hari terhitung sejak  tanggal 27 Oktober - tanggal 25 Desember 2017 dan masa pemeliharaan 180 hari. Dan Nilai kontrak pembangunan TPTS Pasar Taman Rp194.008.000, dengan masa kerja selama 80 hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober  - 29 Desembar 2017 dan masa pemeliharaan 180 hari. Bahwa bermula pada saat terdakwa menjadi Tim Leader konsultan pengawas dari masing-masing pekerjaan pembangungan di 4 (empat) TPST tersebut, karena terdakwa memasukkan company promo PT. Kilano Wahana Kreasi, dan CV. GUNA UTAMA KONSULTAN tanpa  sepengetahuan dari Direktur PT. Kijang Wahana Kreasi dan CV. GUNA UTAMA KONSULTAN ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jalan Raya Siwalan Panji Nomor 36 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara, hasil pengadaan langsung ditetapkan Konsultan Pengawas untuk pekerjaan TPST Pasar Krian dan Pasar Larangan adalah PT. Kilang Wahana.  Sedangkan Konsultan Pengawas untuk pekerjaan TPST pasar Taman adalah CV. GUNA UTAMA KONSULTAN, namun yang bekerja di lapangan adalah terdakwa ARI LUKMANUL HAKlM. Bahwa terdakwa ARI LUKMANUL HAKlM menjabat sebagai Tim Leader konaultan pengawas  dari masing-masing pekerjaan pembangungan TPST di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017. Bahwa Terdakwa sebagai Tim Leader Tugasnya antara lain adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontrak proyek dari 0% sampai dengan 100%,; membuat laporan mingguan tentang proyek,; membuat surat teguran kepada kentraktor apabila pada pelaksanaannya ada keterlambatan. Bahwa terdakwa ARI LUKMANUL HAKIM menjabat sebagai Tim Leader konsultan pengawas  dari masing-masing pekerjaan pembangungan TPST di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017,  dalam membuat laporan perkembangan pekerjaan/mutual cek ( MC) dari 0% hingga 100%, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaa dari konsultan Pengawasan pekerjaan TPST Pasar Taman, Pasar  Larangan dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 telah memalsu tanda  tangan GHUFRONA K.W.M selaku Direktur CV Guna Utama Konsultan, dan BAMBANG SOEHARTONO,  sebagai Direktur Utama PT . Kijang Wahana Kreasi, serta ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak serta pekerjaan paving di TPST Pasar Krian belum selesai  dikerjakan. Bahwa GHUFRONA K.W.M. ST selaku direktur CV Guna Utama Konsultan tidak pernah memasukkan dan tidak tahu siapa yang memasukkan penawaran penyedia jasa pengawas kegiatan pembangunan TPST di pasar taman, tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST Pasar Taman Bahwa BAMBANG SOEHARTONO. ST.MT sebagai Direktur Utama PT. Kijang Wahana Kreasi merasa tidak pernah tahu kalau perusahaan tersebut telah dipakai sebagai Konsultan Pengawas di pelaksanaan pekerjaan TPST Pasar Larangan dan Pasar Krian. Bahwa BAMBANG SOEHARTONO tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan tersebut, dan  tidak pernah merasa meminjamkan perusahaannya kepada orang lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan TPST. Bahwa saksi BAMBANG SOEHARTONO, ST.MT tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST (tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Pasar larangan dan Pasar Krian. dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan stempelnya juga bukan stempel asli PT. Kijang Wahana Kreasi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi GHUFRONA K.W.M. ST selaku direktur CV Guna Utama Konsultan, dan saksi BAMBANG SOEHARTONO. ST.MT sebagai Direktur Utama PT. Kijang Wahana Kreasi tersebut menerangkan, bahwa CV Guna Utama Konsultan dan PT. Kijang Wahana Kreasi tidak melakukan kegiatan pekerjaan sebagai pengawas pembangunan PSTS di Pasar Larangan, Pasar Taman dan  Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017. Sehingga fakta dilapangan tidak ada konsultan pengawas yang melakukan pengawasan pembangunan pekerjaan TPST di Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017. Sehingga laporan perkembangan pekerjaan pembangunan Pasar Larangan,  Pasar Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 tidak sesuai dengan fakta dilapangan, yakni salah satunya pembanguan TPST di Pasar Larangan, Pasar Krian dan Pasar Taman Kab. Sidoarjo tahun 2017, tidak pernah dilakukan Adendum atau CCO (pekerjaan tambah kurang) karena untuk nilai pengeluaran ke tiga TPST tersebut tidak ada perubahan namun ada pekerjaan untuk pemindahan paving yang di TPST Krian, dan pekerjaan pemindahan paving di TPST Krian tersebut terlambat diselesaikan. Bahwa GHUFRONA K.W.M. ST selaku direktur CV Guna Utama Konsultan tidak pernah memasukkan penawaran penyedia jasa pengawas kegiatan pembangunan TPST di pasar taman.   Tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST Pasar Taman. Tidak pernah tahu kalau perusahaannya telah dipakai sebagai Konsultan Pengawas pelaksanaan pekerjaan TPST Pasar Larangan dan Pasar Krian. Dan tidak pernah mengetahui adanya pekerjaan tersebut. Karena BAMBANG SOEHARTONO, ST.MT tidak pernah meminjamkan perusahaannya kepada orang lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan TPST Pasar Larangan dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017:  Selain itu, BAMBANG SOEHARTONO, ST.MT tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan terkait kegiatan sebagai konsultan pengawas pekerjaan TPST (tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Pasar larangan dan Pasar Krian dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi dan stempel nya juga bukan stempel asli PT. Kijang Wahana Kreasi. Bahwa pekerjaan pembangunan TPST di Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 belum selesai 100% namun terdakwa selaku team leader di lapangan Konsultan Pengawas-pembangunan TPST di Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 membuat laporan perkembangan pekerjaan  mutual cek ( MC) sudah 100%, dan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jasa konsultan Pengawasan pekerjaan TPST (tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Pasar Taman. Pasar Larangan dan Pasar Krian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sudah 100% sehingga dibuatlah Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan 100% oleh NUR AHMAD beradasarkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mingguan PT Kijang Wahana Kreasi tidak sah. Karena saat serah terima pekeriaan TPST Pasar Krian, terdapat pekerjaan lantai pasangan paving stone yang belum dikerjakan senilai Rp3.040.441,25 (tiga juta empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh lima sen), sehingga merupakan kerugian Negara dengan nilai kontrak total sebesar Rp20.123.000 (dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa ARI LUKMANUL HAKIM. ST bersama dengan ABDUL MANAN dan NUR AHMAD, adalah perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan total keseluruhan sebesar +Rp60.498.276,4 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat sen) dengan perincian sebagai berikut: 1 Kekurangan Pekerjaan Pembangunan fisik Rp37.334.835,15 yang tidak sesuai dengan kontrak di TPST Pasar Larangan, Pasar Taman dan Pasar Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2017,; 2. Kegiatan pekeriaan sebagai pengawas konsultan  pembangunan tidak dilaksanakan Rp20.123.000,; 3. Pekerjaan Lantai Pasangan Paving di TPTS  Pasar Kriam Rp3.040.441,25. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3 atau Pasal 9) Jo Pasal 18 UU Rt Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP. (Rd1)

News Tipikor Dugaan Korupsi TPS Rp60 Juta, Konsultan Pengawas Diadili

Penasehat Hukum : Kami akan melakukan Eksepsi karena penghitungan negara dilakuk...

Terima Suap, 10 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

06.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyeW0AjgR6WwKj557NpqI5hGYfZQSLbtpyoHsytzx-hrvRA0igVmdjDkhwuuU2Ur7ZXCkhmwY1qZ-AYRzkUatJ2bwlCLy__XsT18hsXw9c70OR9nFfTyMccgwulCJwOBuOBmtx_d-zTB8/s1600/Erni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyeW0AjgR6WwKj557NpqI5hGYfZQSLbtpyoHsytzx-hrvRA0igVmdjDkhwuuU2Ur7ZXCkhmwY1qZ-AYRzkUatJ2bwlCLy__XsT18hsXw9c70OR9nFfTyMccgwulCJwOBuOBmtx_d-zTB8/s640/Erni.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK : Belum ada penyidikan baru, tetapi akan menindaklanjuti semua fakta yang terungkap dalam persidangan 
 
beritakorupsi.co - Rabu, 9 Januari 2019, Tim JPU (Jaksa Penunt Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kembali menyeret 10 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk diadili dalam kasus Korpsi suap DPRD Kota Malang, saat pembahasan Perubahan APBD maupun APBD (murni)  Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019. Dari 41 tersangka/terdakawa, 19 diantaranya sudah di hukum pidana penjara (Vonis) termasuk Ketua DPRD (perkara tersendiri) beberapa waktu oleh Majelis Hakim, dan putusan itupun sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Ke- 19 terpidana itu adalah ; Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD (disidangkan dalam perkara tersendiri. Sementara yang 18 anggota Dewan yang terhormat itu disidangkan dalam 3 perkara masing-masing 6 terdakwa, yakni  Rahayu Sugiarti,;  Ya’quban Ananda Gudban,; Hery Subiantono,; Heri Pudji Utami,; Abdul Rahman,; Sukarno (Satu perkara),; Sulik Lestyowati,; Abd. Hakim,; Bambang Sumarto,; Imam Fauzi,;,; Syaiful Rusdi,; Tri Yudiani (satu perkara),; Sprapto,; Sahrawi,; Mohan Katelu,; Slamet,; H.M. Zainuddin AS, dan Wiwik Puji Astuti (Satu perkara). Selain dari 19 terpidana sebagai anggota DPRD Kota Malang, 2 terpidana dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yakni Jarot Edy Sulstyono (Kepala Dinas PUPR) dan Wali Kota Malang Moch. Anton. (masing-masing perkara terpisah) Sementara dalam sidang kali ini, yang diadili adalah 10 tedakwa yang dibagi dalam 2 perkara masing-masing 5 terdakwa, yakni  Erni Farida (PDIP),; Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; Harun Prasojo (PAN),; Teguh Puji Wahyono (GERINDRA), dan  Choirul Amri (PKS)a. Serta terdakwa Arief Hermanto (PDIP),; Teguh Mulyono (PDIP),; Mulyanto (PKB),; Choeroel Anwar (GOLKAR), dan  Letkol. Purn. Suparno (GERINDRA). Sedangkan 12 terdakwa lainnya tak lama lagi akan menyusul untuk diadili karena masih menunggu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 9 Januari 2019),  adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap para terdakwa ini adalah sama dengan surat dakwaan terhadap 19 terdakwa yang saat ini berstatus terpidana pada sidang sebelumnya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTUOnbBA-yUj1LDswLgZfVsBuh39eD3lYhb6rq5Cv_VHK7YgbNkjbsoYNlaEIIGsRocCGxPNzuJnMiQGIuqO9EmhG_qiZyOXrpZlOZsYptJ9MXy2lnVAhZ5T1-XFSAJcKs53sfe3mvthk/s1600/IMG20190109095218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTUOnbBA-yUj1LDswLgZfVsBuh39eD3lYhb6rq5Cv_VHK7YgbNkjbsoYNlaEIIGsRocCGxPNzuJnMiQGIuqO9EmhG_qiZyOXrpZlOZsYptJ9MXy2lnVAhZ5T1-XFSAJcKs53sfe3mvthk/s640/IMG20190109095218.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa  Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono,  Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan  Suparno Hadiwibowo dijerat dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Para terdakwa didakwa telah menerima suap pada saat Pemkot Malang (Eksekutif) mengajukan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 kepada DPRD Kota Malang (Legislatif) pada Juni 2015 lalu.  Saat itu pihak DPRD Kota Malang melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, meminta uang pokir dan uang Sampah kepada Wali Kota Malang, Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada hambatan dari seluruh anggota DPRD Kota Malang. Permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPR dan kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2hot5HnZrmvitoBzJJq8mKzk-S-MwPpZ0ghtlNBSERRUkjoRL_wsmMHqopzIqis3ROxitnPxUjfR9c_Hbx2KWamABdl1CjcEi3oq7UOfMhr5XcwTSq7Y7bw3Z0hkJM9_ONblbUphxQ04/s1600/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2hot5HnZrmvitoBzJJq8mKzk-S-MwPpZ0ghtlNBSERRUkjoRL_wsmMHqopzIqis3ROxitnPxUjfR9c_Hbx2KWamABdl1CjcEi3oq7UOfMhr5XcwTSq7Y7bw3Z0hkJM9_ONblbUphxQ04/s640/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD) saan menjadi  saksi untuk 18 terdakwa yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019</td></tr>
</tbody></table>
PU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzed120fFbeC5hZuNYLs51RfLhWbzSAHXchCzKfCrUZEfWfW1yGr1553wFdTczytxnfhtb7BPbHoqrbXnKj4qJCisH-Q7hm9GYiR7BgAUNdc60gCT-yrWKgC6il24YyhsA4jTfrRupSug/s1600/Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzed120fFbeC5hZuNYLs51RfLhWbzSAHXchCzKfCrUZEfWfW1yGr1553wFdTczytxnfhtb7BPbHoqrbXnKj4qJCisH-Q7hm9GYiR7BgAUNdc60gCT-yrWKgC6il24YyhsA4jTfrRupSug/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan. JPU KPK dalam surat dakwaannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015.. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCLB8QhY7xz1Zpj8EmUdwm7froZ-1iE4UAgYzj6-XLgfxok0cm9KSVOWBc-NZ-_glsjB-c6L0GhcApuiU8INMg3rtFJPbaYatkY0i_lJCa6tj4_mKenWMW9g3AFPq9mee0j_sjWY1MsU/s1600/Sulik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCLB8QhY7xz1Zpj8EmUdwm7froZ-1iE4UAgYzj6-XLgfxok0cm9KSVOWBc-NZ-_glsjB-c6L0GhcApuiU8INMg3rtFJPbaYatkY0i_lJCa6tj4_mKenWMW9g3AFPq9mee0j_sjWY1MsU/s640/Sulik.jpg" width="640" /></a></div>
Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang. Bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut di atas, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan para terdakwa, menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”. “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, tak satu pun terdakwa menyatakan keberatan, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Seusai persiangan. Menjawab pertanyaan wartawan media ini terkait 12 tersangka lain yang belum disidangkan, maupun pelaku utama yang mengumpulkan uang suap untuk anggota DPRD Kota Malang yakni Cipto Wiyono selaku mantan Sekda dan Teddy Sujadi Soemarma (Kabid Dinas PUPR), JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, akan tetap menindaklanjuti semua fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan untuk 12 tersangka lainnya masih menunggu penetapan Ketua PN Surabaya untuk jadwal sidang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX2420teCdveVb9l976pFT_2EYW1RmC4oCb487dFEx7izZgHpMbvNE7KZQT7GCritaxegMEYhDU9MEdAk9H3x_q6h3dA-GqfFu7hx7K1Eakj1b4Jc1oRvRQ4hHH8i1vlU8xf-wz0zxgos/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX2420teCdveVb9l976pFT_2EYW1RmC4oCb487dFEx7izZgHpMbvNE7KZQT7GCritaxegMEYhDU9MEdAk9H3x_q6h3dA-GqfFu7hx7K1Eakj1b4Jc1oRvRQ4hHH8i1vlU8xf-wz0zxgos/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Arif menjelaskan, bahwa 12 tersangka akan dibagi dalam 3 perkara yang terdiri dari 6, 5 dan 1 terdakwa. Alasan JPU KPK Arif, karena tersangka Bambang Priatmoko dari faktor kesahatan yang saat ini sudah semakin sehat. “Kalau yang pertama kan 18 terdakwa dibagi dalam 3 perkara, masing-masing 6 terdakwa. Yang ini kan 10 terdakwa dibagi dalam 2 perkara masing-masing 5 terdakwa. Kalau yang 12 lagi, dibagi 3 perkara yang terdiri dari 6, 5 dan 1. Kenapa yang satu, karena Bambang Priatmoko faktor kesehatan yang saat ini sudah semakin sehat, dan berat badannya sudah naik. Jadi kemungkinan besar, Minggu depan sudah sidang,” kata JPU KPK Arif. JPU KPK Arif menambahkan, untuk penyidikan baru, KPK belum melakukan, namun akan menindaklanjuti semua yang fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam kasus Jembatan Kedungkandang Kota Malang. (Rd1)

News Tipikor Terima Suap, 10 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

JPU KPK : Belum ada penyidikan baru, tetapi akan menindaklanjuti semua fakta yang terungkap dalam persidangan berita korupsi .co - Rabu...

Menegangkan ! Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi PT PWU Jatim Wisnu Wardhana

05.59 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUQUNSNDLoD3bxJwlIASdhe0vWbmuTd5BAbEwBSD8au0noo2ggsPztUE_rOZ9tfjF2oUWC1BSyV463bwm044lzWqhNWyxI1MshJdiNHYYbMG6awCksNkcE8xxXHGwqUBhsGbUOoljUP6s/s1600/IMG-2019010.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="797" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUQUNSNDLoD3bxJwlIASdhe0vWbmuTd5BAbEwBSD8au0noo2ggsPztUE_rOZ9tfjF2oUWC1BSyV463bwm044lzWqhNWyxI1MshJdiNHYYbMG6awCksNkcE8xxXHGwqUBhsGbUOoljUP6s/s640/IMG-2019010.jpg" style="cursor: move;" width="640" /></a></div>
 <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 #Kejari Surabaya “mengorbankan” 1 Unit Sepeda Motor saat melakukana pengejaran terhadap terpidana 6 Tahun penjara  yang mencoba melarikan diri# beritakorupsi.co - Menegangkan, ibarata film laga…! Itulah yang mungkin terjadi di sekitar Jalan Raya Kenjeran Surabaya, pada Rabu pagi sekira pukul 06.30 WIB, saat Tim Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang akan melakukan Eksekusi terhadap terpidana 6 tahun penjara Wisnu Wardhana, atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No.1085 K/Pid.sus/2018 Tanggal 24 September  2018 dalam perkara kasus Korupsi penjualan aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang dikelolah oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, di mana terpidana Wisnu Wardhana adalah sebagai Ketua Tim Penjualan Aset, dan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut (Direktur Utama) PT PWU (saat ini JPU masih menunggu putusan Kasasi MA) yang merugikan negara sebesar Rp11.070.914.000 (sebelas miliyar tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Sebab, pada saat Tim Eksekutor Kejari Surabaya yang terdiri dari Intelejen, Pidsus (Pidana Khusus), dengan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya M. Teguh Darmawan, melakukan pengejaran terhadap terpidana Wisnu Wardhana yang sedang melintas  di sekitar Jalan Raya Kenjeran Surabaya dengan mengendarai mobil pribadinya N 1732 HG, berusaha melarikan diri dengan menabrak sepeda motor milik petugas Kejari Surabaya yang sengaja dipalang oleh petugas untuk menghadang mobil terpidana. Setelah mobil terpidana menabrak sepeda motor petugas Kejari Surabaya, seketika itu mobil terpidana pun berhenti, dan petugas Tim Eksekutor Kejari Surabaya langsung meringkas terpidana Wisnu Wardahana untuk dijebloskan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IA Khusus Surabaya, Porong Sidoarjo Jawa Timur menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam putusan tingkat Kasasi No.1085 K/Pid.sus/2018 Tanggal 24 September  2018, Hakim Agung MA RI menghukum Wisnu Wrdhana dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp200 juta atau kurungan 6 bulan, dan hukuman pidana tambahan berupa membayar kerugian negara sebesar sebesar Rp1.566.150.733 (satu miliyar lima ratus enam pulu enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga pulu tiga rupiah). Dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Dan bilamana harta benda terpidana tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun).  Saat wartawan beritakorupsi.co menghubungi Kepala Kejaksaan melalui Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khsusu) Kejari Surabaya Heru Kamrulah, terkait jalannya Eksekusi terhadap terpidana kasus Korupsi PT PWU membenarkan.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghXyej2KmU8U3wMKFwlcWMFrlez4x7UXjGMONzVeAxI5QY9Hi88uMir4UvkDWY5kL-Y-2NmSMHIxo8n4RyT3-T0XWYVZmdSI-wOMO5sn1Y8mLg5zKGlV56grrKXrWPAaKyiCE5fUvE8qE/s1600/WW.+PT+PWU.jpg.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="641" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghXyej2KmU8U3wMKFwlcWMFrlez4x7UXjGMONzVeAxI5QY9Hi88uMir4UvkDWY5kL-Y-2NmSMHIxo8n4RyT3-T0XWYVZmdSI-wOMO5sn1Y8mLg5zKGlV56grrKXrWPAaKyiCE5fUvE8qE/s640/WW.+PT+PWU.jpg.gif" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Heru
 menjelaskan, bahwa Kejari Surabaya sudah menunggu selama 6 (enam) bulan
 sejak putusan Kasasi MA RI pada Septeber 2018, namun karena terpidana 
tak kunjung menyerahkan diri, maka pihak Kejari pun wajib melaksanakan 
putusan MA dengan melakukan Eksekusi paksa. “Ia benar. Kita 
sudah menunggu sejak enam (6) bulan lalu setelah putusan MA turun. Namun
 terpidana tidak menyerahkan diri. Untuk melaksanakan putusan MA, Kita 
tidak perlu melakukan pemanggilan terhadap terpidana,” kata Heru melalui
 sambungan telephon selulernya, Rabu, 9 Januari 2019.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Sebelumnya, pada tanggal 21 April tahun 2017, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, terpidana Wisnu Wardhana selaku Ketua Tim penjualan asset, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan uang pengganti sejumlah Rp1.5 miliyar lebih. Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp2.5 miliyar, dan kalau tidak membayar harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Anehnya,
 putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, menghukum 
Wisnu Wardhana jauh lebih ringan lagi, yakni dengan pidana penjara 
selama 1 tahun. Pihak Kejaksaan Tinggi pun tak puas atas putusan itu, 
sehingga JPU Kasasi. Usaha JPU untuk menjebloskan Wisnu Wardhana pun tak
 sia-sias, karena hukuman yang dijatuhkan Hakim Agung MA RI justru ;ebih
 berat dari tuntutan JPU, walau pengembalian kerugian negara sama dengan
 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus 
ini, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih menunggu putusan Kasasi 
terhadap  2 (dua) terdakwa, yakni Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, dan 
Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM (Sempulur Adi Mandiri) sebagai 
pembeli 2 aset yang terletak di Kabupaten Kedi dan Tulungagung. Ketiganya
 dijerat dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 
jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Pada tanggal 21 April 
tahun 2017, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, 
terdakwa Dahlan Iskan di hukum pidana penjara selama 2 tahun denda 
sebesar Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Sedangkan
 dalam tuntutan JPU, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU dituntut 
pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 
bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan, berupa 
membayar uang pengganti sebesar Rp4.190.914.000, dan kerugian negara 
senilai Rp 8.381.828.000 ditanggung oleh Sam Santoso (sudah almarhum) 
dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta 
bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti 
kerugian negara. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti 
pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. </div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSAqsw-v0dY48zHZ_a3SFGWXPCmgczhTnXTpsUFqkZe36_SPvq-_HR7vPKBa3Ega5SWW_1oiexK0OQKjHp0n_FWIO2a6f-h3XORz_uN-fIsyAjfkuQO_7QZ-yjJjrD-OEiZxI5Owt2S5I/s1600/IMG20170407190955_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSAqsw-v0dY48zHZ_a3SFGWXPCmgczhTnXTpsUFqkZe36_SPvq-_HR7vPKBa3Ega5SWW_1oiexK0OQKjHp0n_FWIO2a6f-h3XORz_uN-fIsyAjfkuQO_7QZ-yjJjrD-OEiZxI5Owt2S5I/s640/IMG20170407190955_1.jpg" width="640" /></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Yang lebih anehnya lagi, 5 (lima) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yaitu, DR. Andriani Nurdin. SH., MH,; Mulijanto. SH., MH,; Syamsul Ali. SH., MH,; Irwan Rambe. SH., MH, dan H. Moch. Ichwan. SH., M.Hum, membebaskan (Vonis Bebas) mantan menteri BUMN itu dari segala dakwaan Jaksa dan menyatakan bahwa, mantaan Dirut PT PWU itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). Vonis bebas terhadap terdakwa Dahlan Iskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertuang dalam surat putusan perkara No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT Sby tanggal 31 Agustus 2017, yang membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya No. 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 21 April 2017. Karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membebaskab terdakwa Dahlan Iskan, JPU pun melakukan upaya hukum Kasasi ke MA RI bersamaan dengan upaya hukum Kasasi JPU terhadap terdakwa/terpidana Waisnu Wardhana, namun hingga saat ini belum ada putusannya. Sementara terdakwa Oepoyo Sarjono, divonis pidana penjara selama 1 dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Selain pidana badan, terdakwa juga di hukum untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Dan hukuman pidana tambahan sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Putusan itu tertuang dalam perkara No. 46/PID.SUS/TPK/2018/PT.SBY tanggal 3 Oktober 2018 oleh Heri Sukemi., SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan dibantu dua Hakim anggota yakni Moh. Ichwan., SH,. M.Hum dan Dr. H. Ansori., SH., MH. Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan perkara Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 29 Juni 2018, terdakwa Oepoyo Sarjono divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp2.095.457.000 yang sudah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik Kejati Jatim pada saat dirinya ditetapkan menjadi tersangka, dan dirampas untuk negara. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 21 April 2017 lalu menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU pada tanggal 25 September 2003. Majelis Hakim menyatakan saat itu, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terksir baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Negoisasi kedua harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. Pada hal, lanjut Majelis Hakim, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual milik PT PWU Jatim, dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. Majelis menyatakan, bahwa terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset adalah perbuatan yang sewenang-wenang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur, diantaranya harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang, dan pelaksanaan RUPS serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris. (Rd1/Tim BK)</div>

News Tipikor Menegangkan ! Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi PT PWU Jatim Wisnu Wardhana

#Kejari Surabaya “mengorbankan” 1 Unit Sepeda Motor saat melakukana pengejaran terhadap terpidana 6 Tahun penjara yang mencoba melarika...

Terdakwa Muhammad Baqir Sipenyuap Wali Kota Pasuruan Sebesar Rp115 Juta Daiadili

10.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuirFBIoWxMPqBNdx7oBV5-o3bY0ey2sxdR9lemTdLo2LWXx94cr_MM9Y7v09f38zwH23hpOTHehyphenhyphen4Z926tbFnuWcyUpCCb8Fcj5QzcAF0W6HKeA_YIflIGBGeeujCmJy5uxwRdePXEE/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuirFBIoWxMPqBNdx7oBV5-o3bY0ey2sxdR9lemTdLo2LWXx94cr_MM9Y7v09f38zwH23hpOTHehyphenhyphen4Z926tbFnuWcyUpCCb8Fcj5QzcAF0W6HKeA_YIflIGBGeeujCmJy5uxwRdePXEE/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>
#Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, Bahwa Ploting Proyek untuk Wali Kota Setyono, Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wawali Raharjo Teno Prasetyo, anggota DPRD, Wartawan, Asosiasi Jasa Kelistrikan, Partai Politik, Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali  (Tim Sukses Setyono)# 
beritakorupsi.co - Perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah sepertinya berawal dari adanya  Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang sudah terjalin sejak awal antara Calon Kepala Daerah dengan berbagai pihak seperti Tim Sukses, Pengusaha Kontraktor dan lain sebagainya, seperti dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan Setyono, dan Muhammad Baqir (penyuap) yang ditangkap Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupi) pada tanggal 3 Oktober 2018. Namun seperti Peribahasa yang berbunyi ;“Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”. Dan ini pula yang dialami oleh Muhammad Baqir (Pengusaha Kontraktor di Pasuruan) Setyono (Wali Kota Pasuruan), Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto. Yang lebih memalukan adalah, keterlibatan anggota Dewan yang terhormat setiap kali KPK melakukan kegiatan Tangkap tangan atau penyidikan terhadap Kepala Daerah dalam kasus Korupsi suap seperti Pemkot Mojokerto, Pemkot Malang dan Kabupaten Tulungagung, begitu juga dalam kasus suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan.  Yang lebih memalukannya lagi yaitu “masuknya” beberapa Wartawan yang disebut sebagai orang yang profesional kelingkaran “hitam” dalam beberapa kasus Korupsi suap Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK, karena menerima aliran duit sebagai “tutup mulut”, ataupun hanya sebagai saksi dalam persidangan, seperti dalam kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK), dan juga dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan. Dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan Setyono, disurat dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR disebutkan, bahwa Wartawan, Asosiasi Jasa Kelistrikan, Partai Politik, beberapa Tim Sukses Setyono seperti Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali, Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wakil Wali Kota, Wali Kota dan anggota DPRD kebagian Proyek APBD Pemkot Pasuruan. Senin, 7 Janurari 2019, JPU KPK Kiki Andi Nugroho, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto, Bayu Satrio, membacakan surat dakwaannya diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan Agus, serta Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane dkk. Dalam surat dakwaan JPU KPK, terdakwa MUHAMAD BAQIR dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. JPU KPK mengatakan dalam surat dakwaannya, pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa MUHAMAD BAQIR telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV MAHADIR yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur. Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas SETIYONO selaku Walikota Pasuruan, meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama DWI FITRI NURCAHYO selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). Menindaklanjuti permintaan SETIYONO, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, DWI FITRI NURCAHYO bersama dengan EDY TRlSULO YUDO. Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh DWI FITRI NURCAHYO dan EDY TRISULO YUDO. Setelah paparan tersebut,  SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, SETIYONO menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). Atas revisi SETIYONO, selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO. JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . 1. Walikota 1 , yaitu SETIYONO; 2. Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO); 3. Wawali, RAHARTO TENO  PRASETYO; 4. Wartawan; Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan DWI FITRI NURCAHYO dan disetujui SETIYONO); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota SETlYONO. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh DWI FITRI NURCAHYO,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan. Pda 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgttobKt7xLkA2Yjwe63sduGzIBA2cklkVyR9uJ1D7e9aI49zmpt7xA5sD_Fq3rVKGg-gZuoSghPGvngP1g1B4iR7LSRasal4oh5FSKpRfQOWMybhsl5SgS4klq38DzfI2Q-vKqGy7Jqx8/s1600/IMG-20190107-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgttobKt7xLkA2Yjwe63sduGzIBA2cklkVyR9uJ1D7e9aI49zmpt7xA5sD_Fq3rVKGg-gZuoSghPGvngP1g1B4iR7LSRasal4oh5FSKpRfQOWMybhsl5SgS4klq38DzfI2Q-vKqGy7Jqx8/s640/IMG-20190107-WA0004.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 20 Agustus 2018, NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP, dan SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota SETIYONO untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SETIYONO menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Saat itu SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh DWI FITRI NURCAHYO bisa. Sehingg Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya. Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta DWI FITRI NURCAHYO juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO, selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Dalam pertemuan itu  SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab DWI FITRI NURCAHYO bisa. Kemudian Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen) serta DWI FITRI NURCAHYOjuga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui DWI FITRI NURCAHYO di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh DWI FITRI NURCAHYO kepada WAHYU TRI HARDIANTO. Hari itu juga WAHYU TRI HARDIANTO menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n WAHYU TRI HARDIANTO. kemudian uang itu diserahkan oleh WAHYU TRI HARDIANTO kepada DWI FITRI NURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh WAKHFUDI HIDAYAT disarankan kepada EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untuk membantu DWI FITRI NURCAHYO. Selanjutnya DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. MAHADIR. Untuk itu WAKHFUDI HIDAYAT bersama DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan Terdakwa. Kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh SUPAAT untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya. Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota SETIYONO. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke WAHYU TRI HARDIANTO, yang kemudian disampaikan pula kepada DWI FITRI NURCAHYO, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah SUPAAT. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras. Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, DWI FITRI NURCAHYO menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, WAHYU TRI HARDIANTO bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI. Kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian WAHYU TRIHARDIANTO melaporkannya kepada DWI FITRI NURCAHYO, lalu DWI FITRI NURCAHYO memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO untuk kemudian diberikan kepada Walikota SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan Walikota SETIYONO. Bahwa atas perintah DWI FITRI NURCAHYO, selanjutnya WAHYU TRIHARDIANTO membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO. pada saat akan diserahkan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK, WAHYU TRIHARDIANTO ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku". Kemudian perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. “Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf a (atau Pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU KPKP di akhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane mengatakan, menolak surat dakwaan tetapi tidak akan melakukan keberatan atau Eksepsi. Alasannya adalah agar proses persidangan berjalan lancar dan efektif. Hal itu pula disampaikan Pane saat ditemui wartawan ini seusai persidangan. Pane mengatakan, hal itu dilakukannya agar Persidangan bisa lebih efektif dan efisien. “Kita menolak surat dakwaan Jaksa, tetapi kita tidak akan melakukan eksepsi supaya persidangan ini bisa berjalan efektif dan efisien. Persidangan ini tidak akan lama karena saksinya hanya sekitar 18 orang. Diperkirakan pemeriksaan saksi sekitar kurang lebih 18 orang hanya 2 kali persidangan,” ujar Pane. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Muhammad Baqir Sipenyuap Wali Kota Pasuruan Sebesar Rp115 Juta Daiadili

#Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, Bahwa Ploting Proyek untuk Wali Kota Setyono, Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wawali R...

3 Terdakwa Korupsi IPAL RPH Rp187 Juta Divonis Berbeda

10.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuGYNBuKm1febiFA5k8HZFRj09jHHm1Ew_YD2hYiV-EmqTR7TtaB1jdvFhs0pxOXzg6NDqX-OO2dtx7bVVHefMsT_dTpZIjKAolGuqRn6dy_lE7JZ89gru6M8XYGMvRVp_EiUEQlm-4b0/s1600/IMG20190107140455.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuGYNBuKm1febiFA5k8HZFRj09jHHm1Ew_YD2hYiV-EmqTR7TtaB1jdvFhs0pxOXzg6NDqX-OO2dtx7bVVHefMsT_dTpZIjKAolGuqRn6dy_lE7JZ89gru6M8XYGMvRVp_EiUEQlm-4b0/s640/IMG20190107140455.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Senin, 7 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda terhadap 3 (tiga) terdakwa dalam kasus Korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya tahun 2009 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp3.850.000.000 (tiga milliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp187 juta lebih yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp95 juta yang sudah dititipkan terdakwa. Ke- 3 terdakwa (perkara masing-masing terpisah) adalah Lutfia Rachmad selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) dan terdakwa Sunaryo selaku Ketua pengadaan barang/Jasa pembangunan IPAL PD RPH Surabaya dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahundan 4 bulan dan denda sebesar Rp50 juta atau kurungan selama 3 bulan. Sedangkan terdakwa Agus Suhermanto selaku pemenang tender (Proyek IPAL) di hukum lebih berat, yakni dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp50 juta atau kurungan selama 3 bulan. Selain itu, terdakwa juga di hukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian nengara sebesar Rp187 juta lebih, atau ditambah pidana penjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi saat Jaksa melakukan perampasan jika terdakwa tidak membayar setelah satu putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Hukuman terhadap ke- 3 terdakwa ini dibacakan dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor  Surabaya yang berlangsung di ruang sidang Cakra, yang diketuai Hakim Rochmat dengan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), serta dihadiri JPU Suryanta Desi dari Kejari Tanjung Perak. Sementara terdakwa Lutfia Rachmad didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Dewa Nyoman dkk, terdakwa Sunaryo didampingi oleh Yuliana Hertiningsih dkk dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, serta terdakwa Agus Suhermanto didampingi Teguh Santoso. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeFNPiX5dUAq1jdE9DY_BFls_mwTd9pmz3BXSacTklu2QFq87pPs02PlKmbC_iYNPKpWkshSt5aoQUCquOXX-fstJjSXWXJ-OPJigvSHQ0VMSUqDUnixCuPcM9YgXAqPaCb0c8bgN7yM/s1600/IMG20190107140544.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeFNPiX5dUAq1jdE9DY_BFls_mwTd9pmz3BXSacTklu2QFq87pPs02PlKmbC_iYNPKpWkshSt5aoQUCquOXX-fstJjSXWXJ-OPJigvSHQ0VMSUqDUnixCuPcM9YgXAqPaCb0c8bgN7yM/s640/IMG20190107140544.jpg" width="640" /></a></div>
Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 6 bulan untuk terdakwa Lutfia Rachmad dan Sunaryo. Sedangkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Agus Suhermanto selama 5 tahun penjara. Dalam surat putusan Majelis Hakim, ke- 3 terdakwa dijerat dalam Pasal Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim mengatakan, bahwa proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya tahun 2009 lalu dengan anggaran dari penyertaan modal APBD PD RPH Surabaya sebesar Rp3.850.000.000, tidak sesuai dengan spesifikasi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp187 juta. Terkait Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7zn_nj3jvQjoh__4ghLQvK2_Nhm9ErpkMjvqaVYts6HUGajU-1Xqq4_BTYgCKaGfSKt5Wq08AS8JAKPHtKhVcyOmc0PthLWNFv3r-CYGVIkJ6SuNwjl1-plEPcXkpEcbTWuHJq_989oU/s1600/Screenshot_2019-01-07-20-26-06-50.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="442" data-original-width="786" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7zn_nj3jvQjoh__4ghLQvK2_Nhm9ErpkMjvqaVYts6HUGajU-1Xqq4_BTYgCKaGfSKt5Wq08AS8JAKPHtKhVcyOmc0PthLWNFv3r-CYGVIkJ6SuNwjl1-plEPcXkpEcbTWuHJq_989oU/s640/Screenshot_2019-01-07-20-26-06-50.png" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Lutfia Rachmad, Sunaryo dan Agus Suhermanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindap Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Lutfia Rachmad menerima. Sedangkan terdakwa Sunaryo dan terdakwa Agus Suhermanto serta JPU mengatakan pikir-pikir. “Ia terima ajalah, bagaimana lagi kan,” kata Dewa Nyoman selaku PH terdakwa Lutfia Rachmad saat dimina tanggapannya oleh media ini seusai persidangan. Sementara JPU Suryanta Desi mengatakan, tepa masih pikir-pikir. “Ya kita masih pikir-pikirlah,” ujar Desi. (Rd1)

News Tipikor 3 Terdakwa Korupsi IPAL RPH Rp187 Juta Divonis Berbeda

berita korupsi .co - Senin, 7 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda ter...

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

09.56 beritakorupsi 60

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019. Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya. “Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya. “Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. “Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh. “Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

12.45 beritakorupsi 1

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ivqZKNEFU1bPQI4dsxXugim902dxRHrZ-iBc9la22HkUooC-Oat3cVhk33VaGV4lopbgvonC1ZIgJ1vIuCdjx5Aj5nJ5am60w6VIVJ1bWrrAssItVf6qvMD1eod_-u6tJDuEbmP9Rtc/s1600/IMG20190103135023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="775" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ivqZKNEFU1bPQI4dsxXugim902dxRHrZ-iBc9la22HkUooC-Oat3cVhk33VaGV4lopbgvonC1ZIgJ1vIuCdjx5Aj5nJ5am60w6VIVJ1bWrrAssItVf6qvMD1eod_-u6tJDuEbmP9Rtc/s640/IMG20190103135023.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ali Murtopo</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
#Dalam surat dakwaan JPU KPK juga disebutkan, bahwa sejumlah Wartawan dan LSM di Malang menerima aliran duit “haram” sebesar Rp880 juta# 
 
beritakorupsi.co - Kolusi, Korupsi dan Nepotisme itu sepertinya sudah terjalin sejak awal antara Calon Kepala Daerah dengan para tim suksesnya maupun dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan kampanye maupun  dukungan sebagai tim pemenangan. Seperti dalam kasus Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna dengan Ali Murtopo selaku pengusaha yang juga tim sukse Bupati Malang pada tahun 2011 lalu. Seperti Peribahasa yang berbunyi; “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”. Dan ini pula yang dialami oleh Ali Murtopo selaku Pengusaha yang juga tim sukses Rendra Kresna dan Ahmad Subhan (Wakil Buti Malang yang saat ini berstatus terangka dan sudah ditahan oleh KPK dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto pada tahun 2015). Mungkin Ali Murtopo maupun Rendra Kresna tak mengira, kalau perbuatan jahatnya di tahun 2011-2012 lalu tak akan tercium oleh Lembaga Anti karena sudah berlalu sekitar 8 tahun lamanya, namun ternyata meleset. Buktinya, pada tahun 2018, perbuatan jahat Ali Murtopo dan Rendra Kresna maupun dengan pihak-pihak lain, ternyata tercium juga. Mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Udara segar dan cahaya mentari pagi tak lagi dirasakan. Lenggak lenggok langkah kakinyapun tak pula menyertai hiruk pikuknya masyarakat Kabupaten Malangh di pagi, siang maupun malam hari. Karena Ali Murtopo dan Rendra Kresna sudah meringkuk di penjara milik KPK. Yang lebih memalukan lagi adalah, keterlibatan beberapa Wartawan yang disebut sebagai orang yang profesional, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang “terlibat” dalam beberapa kasus Korupsi suap Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK, karena menerima aliran duit sebagai “tutup mulut”, ataupun hanya sebagai saksi dalam persidangan, seperti dalam kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK). Dan juga dalam kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna, yang disebut dalam surat dakwaan JPU KPK dengan terdakwa Ali Murtopo selaku penyuap Bupati, di mana beberapa Wartawan dan LSM di Kabupetan Malang menerima duit “haram” sebesar Rp880 juta sebagai “tutup mulut”. Namun tak satu pun para pejabat dinegeri ini Khususnya di Kabupaten Malang yang “mencaci maki” perbuatannya. Berbeda dengan seseorang wartawan yang hendak menemuinya untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, maka berbagai carapun akan dilakukan untuk menghindarinya termasuk peran Dewan Pers yang harusnya bertindak tegas terhadap si Wartawan maupun Medianya, di mana si wartawan itu bekerja. Sementara dalam kasus Korupsi Suap Bupati Malang, Tim JPU KPK menyeret Ali Murtopo selaku pengusaha yang juga sebagai tim sukses Rendra Kresna ke muka persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi selaku penyuap Bupati pada tahun 2011 sebesar Rp3 miliyar lebih. Kamis, 3 Januari 2019, Tim JPU KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi, membacakan surat dakwaannya atas nama terdakwa Ali Murtopo dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipkor Surabaya, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang. Dalam sudar dakwaan JPU KPK, terdakwa Ali Murtopo dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dalam surat dakwaan JPU KPK menjelaskan, pada bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ALI MURTOPO telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) kepada Penyelenggara Negara yaitu RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang, melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk memenangkan perusahaan yang dipergunakan terdakwa ALI MURTOPO. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban RENDRA KRESNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJkZpqI7GDLflv6We42aoZWkp-N8xhJXhQEuVyrbCL3aMN3U1EJ1ROZHrT3PE2rbsfD53dlyUYqgF9jyosZNjlfmsT-gXuFyZTRgi5X0IAnS6ASgyBr8p1V_OVc2JeITT-f3bBjebyJt4/s1600/IMG20190103134949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJkZpqI7GDLflv6We42aoZWkp-N8xhJXhQEuVyrbCL3aMN3U1EJ1ROZHrT3PE2rbsfD53dlyUYqgF9jyosZNjlfmsT-gXuFyZTRgi5X0IAnS6ASgyBr8p1V_OVc2JeITT-f3bBjebyJt4/s640/IMG20190103134949.jpg" width="640" /></a></div>
Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut ; Pada akhir tahun 2009, bertempat di rumah makan Amsterdam Malang, terdakwa ALI MURTOPO melakukan pertemuan dengan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Malang, yaitu RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN beserta tim suksesnya yakni ERYK ARMANDO TALLA yang mempunyai kedekatan dengan RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI dan tim sukses lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee proyek di Pemerintah Daerah Malang, jika RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Malang. “Dalam pelaksanaannya, IWAN KURNIAWAN selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi, memberikan pinjaman sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah),  dan pinjaman dari pengusaha-pengusaha lainnya sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Atas bantuan Terdakwa Ali MURTOPO dan tim suksesnya tersebut, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010,” ungkap JPU KPK dalam surat dakwaannya. JPU KPK mengatakan, guna mengembalikan uang yang telah dipergunakan untuk kampanye, beberapa hari setelah dilantik sebagai Bupati Malang, RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang, dan ERYK ARMANDO TALLA di ruang kerja Bupati Malang. Dalam pertemuan tersebut, RENDRA KRESNA memerintahkan HENRY TANJUNG dan ERYK ARMANDO TALLA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA temasuk Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya ERYK ARMANDO TALLA dan HENRY TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan guna membahas mengenai pelaksanaan teknis pengaturan lelang di LPSE. Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang. Pada bulan November 2010 di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa menghadiri pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ERYK ARMANDO TALLA, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Peternakan, WlLLEM selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset, dan beberapa kepala SKPD Iainnya. “Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurementagar,  pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di Dinas pengairan sebesar 17,5 % 20%, fee untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5%, dan fee untuk proyek di Dinas Pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dan terdakwa juga ditunjuk untuk mengerjakan proyek peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, terdakwa melakukan pertemuan dengan ERYK ARMANDO TALLA dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa terdakwa akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media, dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai. “Sedangkan ERYK ARMANDO TALLA akan berkoordinasi dengan HENRY TANJUNG guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA,” kata JPU KPK. JPU KPK memberkan perbuatan terdakwa dalam hal pemesanan alat peraga dan buku sebelum proses lelang di mulai. Bulu dan alat perga itu dipesan oleh terdakwa dari BAYU TRISAKTI yakni: a. Study kit untuk IPA. ‘IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD,; b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP, dan c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. Pada sekira September - Oktober 2011, bertemapt di Hotel Regent's Park Malang dan Hotel Kartika Graha Malang, terdakwa melakukan pertemuan beberapa kali dengan ERYK ARMANDO TALLA, BAGUS TRISAKTI, MANSYUR TUALEKA, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID, guna membahas persiapan pelelangan buku dan alat peraga sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut disepakati, spesifikasi teknis dan buku dan alat peraga, menyesuaikan dengan buku dan alat peraga yang telah dibeli oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan dalam penyusunan HPS, agar memasukkan fee untuk RENDRA KRESNA. Fee peminjaman perusahaan pemenang dan pendamping serta fee untuk pejabat Dinas Pendidikan sebagai komponen biaya. “Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011, dengan spesifikasi teknis dan HPS, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa dibantu oleh tim IT untuk mengkondisikan, agar perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa menjadi pemenang dalam pelelangan elektronik (e-procurement),” ungkap JPU KPK “Dalam pelelangan tersebut, Terdakwa mengikuti lelang sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dengan menggunakan perusahaan CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV TUnjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Perusahaan-perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai calon peserta pemenang lelang dan sebagai peserta pendamping,” lanjut JPU KPK kemudian JPU KPK mengatakan, Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Terdakwa sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut: 1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. 2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri 3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama 4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. Pada tanggal 27 - 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815,;  b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775.00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.293.283.450 (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719 d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp3.270.000.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh HARI MULYANTO dengan menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 dan nomor BA 118293 dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. 2. Sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan oleh ADIK DWI PUTRANTO melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898. 3. Sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh MOH. ZAINI ILYAS selaku direktur CV Sawunggaling kepada Terdakwa menggunakan rekening BCA milik Terdakwa nomor 3170461010. 4. Sejumlah Rp5.921.349.300 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) diberikan oleh CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama dan ERYK ARMANDO TALLA kepada Terdakwa. “Sehingga Terdakwa menerima uang dari keempat proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp29.526.349.300 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah),” ungkap JPU KPK JPU KPK menjelaskan, selanjutnya Terdakwa membayarkan sebagian uang tersebut kepada BAGUS TRISAKTI sebagai pembayaran buku dan alat peraga yang telah dipesan oleh Terdakwa sejumlah Rp23.936.870.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp5.589.479.300 (lima miliyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada RENDRA KRESNA sebagai fee sebesar 7,5%, karena RENDRA KRESNA memberikan proyek-proyek tersebut kepada Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut: 1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA melalui ERYK ARMANDO TALLA yang diambilkan dari rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Gondanglegi Nomor 3170461010. Selanjutnya, kata JPU KPK dalam surat dakwaannya, atas perintah RENDRA KRESNA, uang Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan ERYK ARMANDI TALLA kepada beberapa wartawan dan LSM untuk mengamankan praktek pengaturan lelang proyek yang dilakukan oleh RENDRA KRESNA. 2. Pada tanggal 13 Januari 2012, atas permintaan RENDRA KRESNA,  Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA. Uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank BCA Cabang Gondanglegi dengan Nomor Rekening 3170461010. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa mendatangi ERYK ARMANDO TALLA di gudang Jalan Raya Karangploso, dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada IWAN KURNIAWAN sebagai pengembalian hutang biaya pilkada. 3. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO. Uang tersebut diambil dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Merdeka dengan Nomor Rekening 1440011228977. 4. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa memberikan uang kepada RENDRA KRESNA sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah RENDRA KRESNA di Pringgitan melalui BUDIONO selaku asisten pribadi RENDRA KRESNA. 5. Selain itu. dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada RENDRA KRESNA melalui ERYK ARMANDO TALLA secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enamjuta rupiah). Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah). Selain memberikan sejumlah uang kepada RENDRA KRESNA dari pembayaran tersebut, Terdakwa juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sejumlah Rp2.563.479.300 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) JPU KPK mengatakan, bahwa pemberian uang sebagaimana tersebut di atas oleh terdakwa, karena telah mendapatkan beberapa proyek dari RENDRA KRESNA yang berhubungan serta dan bertentangan dengan kewajiban RENDRA KRESNA selaku Bupati Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. “Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Pasal 13 ) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK di akhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, Tim Penasehta Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saks-saksi pada sidang yang akan berlangsung pada tanggal 17 Januari mendatang. Menurut JPU KPK Joko Hemawan, jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam kasus ini sebanyak 36 saksi. Namu saksi yang akan dihadirkan pada sidang yang akan datang, JPU KPK Joko Hermawan tak menyebutkannya. “Saksinya tak lebih dari 36 orang,” katanya Saat ditanya, apakah Wartawan dan LSM yang disbut dalam surat dakwaan akan dihadirkan juga dalam persidangan. Menurut JPU KPK Joko Hermawan, akan melihat fakta persidangan. “Nanti kita lihat dalam fakta persidangan,” ujarnya. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

Terdakwa Ali Murtopo #Dalam surat dakwaan JPU KPK juga disebutkan, bahwa sejumlah Wartawan dan LSM di Malang menerima aliran d...

BERITAKORUPSI.CO

Dugaan Korupsi TPS Rp60 Juta, Konsultan Pengawas Diadili

Terima Suap, 10 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

Menegangkan ! Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi PT PWU Jatim Wisnu Wardhana

Terdakwa Muhammad Baqir Sipenyuap Wali Kota Pasuruan Sebesar Rp115 Juta Daiadili

3 Terdakwa Korupsi IPAL RPH Rp187 Juta Divonis Berbeda

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI