Kasus Korupsi Kredit BRI Rp13.4 M, Terdakwa “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Terinjak Pula”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlbxsBWvaX0CIfCUo2VHJjueqDkhgI-SM5ys4bV9eLbdN2X5ehyhGXmn0pv8aMuupoYStajZFAQnTZ9mp4-k_qchcw0QUBTM3TvE4kk6fv4Bh425M_-oOOnbdDStLeiL2JQiCQWxk8t4/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlbxsBWvaX0CIfCUo2VHJjueqDkhgI-SM5ys4bV9eLbdN2X5ehyhGXmn0pv8aMuupoYStajZFAQnTZ9mp4-k_qchcw0QUBTM3TvE4kk6fv4Bh425M_-oOOnbdDStLeiL2JQiCQWxk8t4/s640/7.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>“Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”. Mungkin inilah yang dilami oleh Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya. <br /><br />Sebab saat ini, Michael Bambang Parikesit “sudah jatuh” alias berstatus terpidana selama 5 tahun dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dana Revitalisasi sebesar Rp14,8 Milliar pada tahun  2015 – 2016 lalu. Michael Bambang Parkesit pun “tertimpa tangga” alias harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp14.8 miliyar.<br /><br />Belum “sembuh dari sakitnya”, atau karena  baru beberapa bulan setelah Michael Bambang Parikesit dijatuhui hukuman pidana penjara selama 5 tahun dari 7 tahun tuntutan JPU, Michael Bambang Parikesit “terinjak pula” karena terjerat lagi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi kredit BRI sebesar Rp13.4 miliyar. <br /><br />Kasus yang kedua ini, terdakwa yang juga terpidana Michael Bambang Parikesit divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta atau kurungan selama 3 bulan kalau denda tidak dibayar. Selain hukuman pidana badan, Michael Bambang Parikesit diwajibkan untuk membayar uang kerugian negara sebesar Rp13.4 miliyar. Kalau tidak dibayar, maka Jaksa akan menyita harta bedanya. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka dipenjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sehingga total hukuman yang akan dijanai terdakwa Michael Bambang Parkesit adalah 5 tahun dan 3 bulan.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Michael Bambang Parikesit terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama tiga (3) bulan. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.4 Miliyar. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bedanta akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugiana negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun dan 6 bulan” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan, Senin, 17 Desember 2018.<br /><br />Dari dua kasus ini, terdawa Michael Bambang Parikesit akan menghabiskan hidupnya dibalik jeruji besi selama puluhan tahun lamanya, dan anak istrinya pun bisa jadi akan hidup terluntang lantung di Kota Pahlawan karena Jaksa akan menyita seluruh harta bedanya untuk menutupi kerugian negara sebesar Rp28,2 miliyar dari dua kasus Korupsi yang menimpanya.<br /><br />Anehnya, dalam dakwaan maupun tuntutan JPU terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit, tidak dibuktikan dengan bukti, berapa uang negara yang dinikmati oleh terdakwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, tuntutan dan putusan Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar seluruh kerugian negara yang ada dalam dakwaan JPU. Sehingga, JPU maupun Majelis Hakim tidak menyebutkan, harta benda yang mana milik terdakwa yang akan dirampas oleh Jaksa sebagai pengganti kerugian negara?.<br /><br />Dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi ; Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : huruf a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pIZGoFSSpKRp1JNjPXAfIm6Uq9QmT0T9-_OF0tkOn6VWb_noSnzpsZhTAKqn9xqPo2FCIr7M4Ya0_JTc-k6X3mhXLgEeOnOQFsc84l2Ne3yLOxUtMBdYjqY6vZpnZ0rQQgddulLoR9o/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pIZGoFSSpKRp1JNjPXAfIm6Uq9QmT0T9-_OF0tkOn6VWb_noSnzpsZhTAKqn9xqPo2FCIr7M4Ya0_JTc-k6X3mhXLgEeOnOQFsc84l2Ne3yLOxUtMBdYjqY6vZpnZ0rQQgddulLoR9o/s640/5.png" width="640" /></a></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"> Pasal 18 ayat (2) berbunyi ; Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.<br /><br />Pasal 18 ayat (2) berbunyi ; Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<br /><br />Yang jelas, bila putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sudah berkekuatan hukum tetap sejak putusan dibacakan pada tanggal 17 Desember 2018, maka Jaksa akan bergerak atau mungkin sudah mulai bergerak untuk mendata harat-harta yang dimiliki oleh terdakwa.<br /><br />Kasus yang menimpa Michael Bambang Parkesit adalah bermula dari adanya Rapat rutin setiap bulan di PD Pasar Surya yang membahas masalah pendapatan yang memprihatinkan, karena banyaknya target yang tidak terpenuhi.  Menyingkapi hal itu,  Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya dan sebagai Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, mengajak Pengawas Koperasi karyawan PD Pasar Surya, yaitu Arif Subakti, Ombak Sutenang, Wahyu Siswanto serta Pengurus koperasi lainnya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib untuk berdiskusi.<br /><br />Dalam diskusi tersebut, Michael Bambang Parikesit menyampaikan niatnya untuk melakukan kerja sama dengan Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, perihal penanganan piutang Iuran Layanan Pasar (ILP) di unit-unit pasar jajaran PD Pasar Surya, dan membantu pembiayaan serta memasarkan perolehan tempat usaha, dengan konsep kerjasama. Pihak Koperasi mengajukan kredit pada Bank, setelah pemaparan konsep kerja samaa dyang disampaikan oleh Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tersebut disepakati,  maka diminta agar Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan PD Pasar Surya segera melakukan Rapat Anggota, dengan mengundang perwakilan anggota. <br /><br />Pada tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan Rapat Anggota yang dipimpin Suheri selaku Ketua Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, dan dihadiri oleh 55 anggota dari 60 undangan, termasuk  Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, Dinas Koperasi Kota Surabaya Nahyu Sarwarini.<br /><br />Dari hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota. yaitu Materi Rencana Perubahan ART dan pembuatan Peraturan Khusus yang disetujui oleh anggota yang hadir serta Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru, dan Peraturan Khusus (PERSUS). Namun kenyataannya, sampai saat sekarang Peraturan Khusus (PERSUS) itu masih belum disusun dan disahkan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoqLH2Kx3o9i8vDFaD4AKpb1dPlGDHEUJ7C0BrF0RBPBjF2faBS0m3963la_jRZ27WC1cxBzduFPkl1cKRCrTzClDDiNHkGaJMRbPCWs2tPEVAse-kSgk0XQBBW7ZuA8MjQ9tLBVpDiwg/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="321" data-original-width="875" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoqLH2Kx3o9i8vDFaD4AKpb1dPlGDHEUJ7C0BrF0RBPBjF2faBS0m3963la_jRZ27WC1cxBzduFPkl1cKRCrTzClDDiNHkGaJMRbPCWs2tPEVAse-kSgk0XQBBW7ZuA8MjQ9tLBVpDiwg/s640/1.png" width="640" /></a></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="background-color: #f3f3f3;">Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut ,Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana (Sekretaris) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara), mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tujuan untuk disalurkan kepada Anggota Luar Biasa (Pedagang PD Pasar Surya) yang akan digunakan untuk melunasi tunggakan luran Iayanan Pasar (lLP) para pedagang kepada PD Pasar Surya.<br /><br />Jenis kredit yang diajukan adalah Agunan Kas atau Setara Kas ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, dengan menggunakan Jaminan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya senilaiRp4.000.000.000 dengan penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit.<br /><br />Bahwa kenyataannya, timbulnya perjanjian kerjasama antara pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan PD Pasar Surya tentang pembiayaan tunggakan luran Layanan Pasar (ILP) pemakai tempat usaha tersebut, tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996, dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi PD Plasar Surya tanggal 19 Agustus 2016, antara lain tidak dibahas dan ditetapkan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi Karyawan PD Pasar Surabaya Tahun Buku 2016 (bertentangan dengan Perubahan AD pasal 17 huruf b dan d yang berbunyi; ”Rapat Anggota menetapkan, b. Kebijakan Umum bidang Organisasi, Managemen dan Usaha Koperasi,; huruf d. Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan). <br /><br />Bahwa rapat anggota tanggal 19 Agustus 2016, tidak membahas mengenai Rencana hutang untuk Modal Kerja, dan tidak pula membahas mengenai Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Koperasi Karyawan PD Pasar Surya (KAKAPS) yang memasukkan kegiatan hutang untuk Modal Kerja. Tidak ada Peraturan Khusus (PERSUS) mengenai pinjaman kepada pihak ke tiga (bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) ART Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud masing-masing bidang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus).<br /><br />Bahwa sebagai penjamin Kredit cash collateral yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak meminta pertimbangan Badan Pengawas PD Pasar Surya, dan tidak meminta Persetujuan Kepala Daerah ( Walikota Surabaya) terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. <br /><br />Namun permohonan tersebut dibawa langsung oleh Michael Bambang Parikesit dengan para Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya kepada Eko Wahyu selaku Kepala Unit BRI Keputih. Selanjutnya oleh Eko Wahyu, mereka diajak menghadap langsung ke terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari. </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv_PQqyQ2Y3kvswxXeYZC6huziAndEkbkGUpiJwhCTlnfljhjd6Qj4QBaFRPO2Q2UYY-NME2hyphenhyphenO6EJ-5imDVqI64qsd-r88XWgP5tUkhC8kgqCUxeV1JNB6meaNDZSITLY-r1WJhOncsw/s1600/IMG20181217163518_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="867" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv_PQqyQ2Y3kvswxXeYZC6huziAndEkbkGUpiJwhCTlnfljhjd6Qj4QBaFRPO2Q2UYY-NME2hyphenhyphenO6EJ-5imDVqI64qsd-r88XWgP5tUkhC8kgqCUxeV1JNB6meaNDZSITLY-r1WJhOncsw/s640/IMG20181217163518_1.jpg" width="566" /></a></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="background-color: #f3f3f3;">Kemudian Philipus Susilo Darsono memerintahkan Bambang Kurniawan selaku Account Officer untuk memproses permohonan kredit tersebut, setelah dibuatkan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian diajukan ke Pejabat Asisten Manager Pemasaran Jeri Pudjiarto. Setelah disetujui, selanjutnya diajukan ke Administrasi Kredit Puji Lestari, kemudian diteruskan ke Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari Philipus Susilo Darsono untuk dimintakan persetujuan Kredit/Putusan Kredit.<br /><br />Setelah disetujui dan diputus, selanjutnya Pimpinan Cabang memerintahkan Bagian Admlinistrasi Kredit (ADK) Puji Lestari untuk membuat Perjanjian Kredit. Kemudian bagian ADK menghubungi Notaris Mirza Rengga Putra, namun Notaris tersebut menanyakan kelengkapan Persetujuan Penjaminan kredit dari Walikota Surabaya, mengingat penjamin kredit Cash Collateral adalah Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah. <br /><br />Atas informasi tersebut, selanjutnya Sulastiningsih selaku Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Puji Lestari menghadap ke terdakwa Philipus Susilo Darsono, dan memberitahukan tentang keharusan adanya ijin dari Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan permohonan kredit. Namun Pimpinan berpendapat, bahwa yang dijadikan jaminan adalah dana Operasional PD Pasar Surya,  sehingga tidak membutuhkan ijin atau persetujuan dari Walikota Surabaya. <br /><br />Pada saat Notaris Mirza Rengga Putra berada di kantor BRI Cabang Surabaya Mulyosari,  bertemu dengan Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib yang ada dilokasi, kemudian Mirza Rengga Putra menanyakan kepada Michael Bambang Parikesit terkait keharusan adanya ijin atau persetujuan penjaminan dari Walikotsa, namun Michael Bambang Parikesit bersama dengan Pengurus Koperasi Karyawaan PD Pasar Surya tetap berkeyakinan tidak perlu ijin ke Walikota Surabaya, karena Dana yang dijadikan jaminan Kredit adalah dana operasional PD Pasar Surya Surabaya.<br /><br />Terkait dengan perbedaan pendapat tersebut, selanjutnya Mirza Rengga Putra menyampaikan kepada terdakwa Philipus Susilo Darsono, bahwa kelengkapan kredit harus disertai ijin dari Walikota Surabaya, kalau tidak ada maka Mirza Rengga Putra tidak bersedia mengaktakan perjanjian kredit tersebut. <br /><br />Meskipun telah diingatkan oleh Notaris Mirza Rengga Putra, agar kredit harus dilengkapi dengan aturan hukum dan ijin dari Walikqta Surabaya, namun terdakwa Philipus Susilo Darsono tetap berpendapat tidak memerlukan ijin tersebut. Oleh karena yang bersangkutan memerintahkan ADK untuk membuat perjanjian kredit tersebut dibuat dibawah tangan, dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus pada Notaris. <br /><br />Permohonan Kredit Modal Kerja dari Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan jaminan dari Plt. Dirut PD Pasar Surya tersebut, disetujui senilai Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 'angka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingg berakhir  pada tanggal 31 Oktober 2017. <br /><br />Bahwa pada kenyataannya, Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyasari yaitu terdakwa Philipus Susilo Darsono dalam mengambil kebijakan, memerintahkan bawahannya untuk memproses Permohonan Kredit yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BRI No SE : 5.06-DlR/ADK703/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Kredit dengan Agunan Kas, berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam bidang kredit sesuai dengan PPK (Pokok Peraturan Kredit), sebab terdakwa Philipus Susilo Darsono tidak memerintahkan bawahanya untuk melakukan monitoring dan pembinaan atas penarikan dan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit<br /><br />Mikhael Bambang Parkesit Plt Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar Surya, atas nama PD Pasar Surya Kota Surabaya bertindak sebagai penjamin koperasi dengan PT BRI (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Mulyosari dengan mengagunkan dana PD Pasar Surya Kota Surabaya yang penggunaannya dibatasi (restricted). <br /><br />Dana yang digunakan sebagai agunan tambahan kas (fully cash collateralized) tersebut berasal dari sisa dana penyertaan modal Pemkot Surabaya TA 2015 dan TA 2016 untuk merevitalisasi pasar tanpa persetujuan Walikota Surabaya melalui Badan Pengawas. <br /><br />Pinjaman tersebut oleh Pengurus Koperasi PD. Pasar Surya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib tidak digunakan untuk Modal Kerja Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, serta tidak digunakan untuk Peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha simpan pinjam, serta tidak disalurkan kepada Anggota Luar Biasa, karena pada saat pencairan kredit pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai dengan kesepakatan dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Direktur PD Pasar Surya sekaligus sebagai Penjamin Kredit, dana yang cair sebesar Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratusijuta rupiah) melalui Rekening 761401002748-533 BRI Keputih atas nama Koperasi karyawan PD Pasar Surya tersebut, langsung di Over booking ke Rekening BRI Unit Keputih Cabang Surabaya Muiyosari Nomor. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya (Rekening Jaminan). <br /><br />Pada tanggal 23 Desember 2016, Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II) cair dan masuk ke rekening BRI Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya, sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). <br /><br />Pada tanggal 27 Desember 2016 Over booking / pemindahbukuan Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II ) dari rekening BRI   Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya sebesar Rp10 milyar ke Rekening BRI Cabang Mulyasari Nomor 761401002422-535 atas nama PD Pasar Surya (Rekening Jaminan Kredit an.Koperasi Karyawan) senilai Rp3.9 miliyar. <br /><br />Proses Kredit ke II senilai Rp9.500 miliyar pada tanggal 27 Desember 2016,  Plt Direktur Utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit memanggil Sub Bagian Hukum keruangannya dan memerintahkan untuk membuatkan Perjanjian Kerjasama antara PD. Pasar Surya dengan Koperasi Karyawan PD. Pasar Surya.<br /><br />Bahwa faktanya Mikhael Bambang Parkesit, tanpa meminta pertimbangan dari Badan Pengawas PD Pasar Surya dan tanpa ada Persetujuan dari Walikota Surabaya, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD Pasar Surya. <br /><br />Bahwa kredit senilai Rp9.500 milyar tersebut diajukan pada saat jumlah saldo pada rekening Nomor. 7614-01-0I 2422-535 mencapai Rp17.774.707.045, setelah ada dana masuk senilai Rp3.9 M dari hasil pencairan kredit Tahap I (pindah buku tanggal 01 Nopember 2016 dari rekening Nomor 761401002748-533 atas nama Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke rekening Nomor 7614-01-002422-535) dan dari pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya TA 2016 senilai Rp10 milyar (pindah buku tanggal 27 Desember 2016 dari Rekening Nomor 00000587-01-000384-305 ke rekening Nomor. 7614-01-002422-535. (Rd1)</span></div>

News Tipikor Kasus Korupsi Kredit BRI Rp13.4 M, Terdakwa “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Terinjak Pula”

berita korupsi .co - “Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”. Mungkin inilah yang dilami oleh Michael Bambang Parikesit selaku Plt. P...

»

Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQRHUhxbkzppsXofFPg9KRAQIEfoz04duhqXwZC4okGOPk0X7NSQcamfhi_d8YTkywW62nlEfQTLUwH9JlQCGNgO-B8F82150QIQFRWcNM_c1S1o3sfjKI95gKvXHv5ZrQuYXXqF5T0Q/s1600/3.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="325" data-original-width="268" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQRHUhxbkzppsXofFPg9KRAQIEfoz04duhqXwZC4okGOPk0X7NSQcamfhi_d8YTkywW62nlEfQTLUwH9JlQCGNgO-B8F82150QIQFRWcNM_c1S1o3sfjKI95gKvXHv5ZrQuYXXqF5T0Q/s400/3.png" width="328" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Terpidana 5 tahun penjara Michael Bambang Parikesit, juga divonis ‘5.3’ tahun dan membayar uang pengganti yang tidak dinikmatinya sebesar Rp13.4 M#</b></span></span></i><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">   </span></span></span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Senin, 17 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU selama 2 tahun penjara  terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono, selaku Kepala Cabang (Kacab) BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Mulyo Sari Surabaya karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit terhadap Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya pada tahun 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah).<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan, yang dihadiri JPU Sarifuddin dari Kejati Jatim dan JPU Arif dari Kejari Surabaya, juga menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap 4 terdakwa lainnya dalam kasus yang sama dengan Philipus Susilo Darsono (masing-masing perkara terpisah), yaitu Michael Bambang Parikesit selaku Plt. PDPS Surabaya bersama 3 (tiga) pengurus Koperasi Karyawan PDPS yakni Suheri (Ketua), Azhar Maulana (Sekretari) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara) dengan didampingi Penasehat Hukum masing-masing terdakwa.<br /><br />Tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono tergolong ringan, bila dilihat dari peran terdakwa selaku pimpinan Cabang Bank milik pemerintah (BUMN) ini yang mencairkan uang negara terhadap pengajuan kredit oleh pihak PD  Pasar Surya Surabaya tanpa sesuai prosedur, karena tidak ada persetujuan dari Wali Kota Surabaya.<br /><br />Tidak hanya itu, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pengajuan dan pencairan kredit hanya sehari saja. Pagi pengajuan, malanya dicairkan. Lalu mengapa tuntutan JPU tergolong ringan bila dibandingkan dengan kasus Kredit Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya beberapa tahun lalu. Di mana tuntutan JPU terhadap Kepala Cabang dan Penyelia Bank Jatim dituntut pidana penjara di atas 8 tahun.<br /><br />Ada dugaan, bahwa begitu terdakwa Philipus Susilo Darsono yang sudah di penjara selam 8 bulan ini, dan selesai menjalani hukuman pidana penjara akan kembali bekerja sebagai pegawai  Bank milik pemerintah. Dan pada saat putusan, beberapa karyawan Bank BRI turut hadir memberikan dukungan moral. <br /><br />Untuk terdakwa Michael Bambang Parikesit yang juga terpidana 5 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana Revitalisasi sebesar Rp14,8 Milliar pada tahun  2015 – 2016 lalu, Majelis Hakim juga juga menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kuruangan. Selain pidana badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa ini untuk membayar kerugian negara yang sama persis dengan tuntutan JPU yakni sebesar Rp13.4 miliyar dan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pennganti. Sehingga total hukuman yang dijatuhkan terhadap terdaka yakni selama 5 tahun dan 3 bulan. <br /><br />Tuntutan JPU terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit adalah dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan. JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar uang kerugian negara yang tidak dinikmatinya sama sekali, yaitu sebesar Rp13.4 miliyar. Karena dalam dakwaan maupun tuntutan JPU tidak disebutkan bahwa duit sebanyak Rp13.4 M itu mengalair atau diterima langsung dan dinikmati oleh terdakwa melainkan masuk ke rekening PDPS Surabaya. Yang menurut Penasehat hukum terdakwa, bahwa duit itu dibuat untuk membangun ratusan Stan atau kios. </span></span></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYaQ7vE8BQey0JLbSs45obK8K1bE31ps_ZXvwmP3vWvxVRiRaEtGRO_vbpD6LwYXMVPz-0mn5ax7_rkBmmybWMQsvVNMGLuZOfh0wjysbVQHJICbdp0iGC7_R1UDrLvtep1p0_UJlOY0/s1600/IMG20181217163430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYaQ7vE8BQey0JLbSs45obK8K1bE31ps_ZXvwmP3vWvxVRiRaEtGRO_vbpD6LwYXMVPz-0mn5ax7_rkBmmybWMQsvVNMGLuZOfh0wjysbVQHJICbdp0iGC7_R1UDrLvtep1p0_UJlOY0/s640/IMG20181217163430.jpg" width="640" /></a></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s320/7.png" width="320" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Sedangkan 3 (tiga) terdakwa selaku Koperasi Karyawan PDPS yakni Suheri (Ketua), Azhar Maulana (Sekretari) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara) divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sementara dalam tuntutan JPU, ke- 3 terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 9 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Denda yang sama juga dikenakan terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono<br /><br />Kelima terdakwa ini dijerat dengan Pasal 3 Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ten ang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ten ang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam surat tuntutan JPU, yang terbukti adalah Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sebelum Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap ke- 5 terdakwa, terlebih dahulu menjelaskan kepada JPU maupun kepada Panesahat Hukum masing-masing terdakwa, bahwa Majelis Hakim hanya membacakan pertimbangan hukumnya untuk semua terdakwa. <br /><br />“Sebelum Majelis membacakan putusan, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu. Bahwa Majelis Hakim hanya membacakan pertimbangan hukumnya untuk semua terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim dan setujuai oleh JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa. <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menjelaskan, bahwa bermula dari adanya Rapat rutin setiap bulan di PD Pasar Surya yang membahas masalah pendapatan yang memprihatinkan, karena banyaknya target yang tidak terpenuhi.  Menyingkapi hal itu,  Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya dan sebagai Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, mengajak Pengawas Koperasi karyawan PD Pasar Surya, yaitu Arif Subakti, Ombak Sutenang, Wahyu Siswanto serta Pengurus koperasi lainnya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib untuk berdiskusi.<br /><br />Dalam diskusi tersebut, Michael Bambang Parikesit menyampaikan niatnya untuk melakukan kerja sama dengan Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, perihal penanganan piutang Iuran Layanan Pasar (ILP) di unit-unit pasar jajaran PD Pasar Surya, dan membantu pembiayaan serta memasarkan perolehan tempat usaha, dengan konsep kerjasama. Pihak Koperasi mengajukan kredit pada Bank, setelah pemaparan konsep kerja samaa dyang disampaikan oleh Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tersebut disepakati,  maka diminta agar Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan PD Pasar Surya segera melakukan Rapat Anggota, dengan mengundang perwakilan anggota. </span></span></span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s640/7.png" width="640" /></a></span></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"> Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan Rapat Anggota yang dipimpin Suheri selaku Ketua Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, dan dihadiri oleh 55 anggota dari 60 undangan, termasuk  Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, Dinas Koperasi Kota Surabaya Nahyu Sarwarini.<br /><br />Dari hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota. yaitu Materi Rencana Perubahan ART dan pembuatan Peraturan Khusus yang disetujui oleh anggota yang hadir serta Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru, dan Peraturan Khusus (PERSUS). Namun kenyataannya, sampai saat sekarang Peraturan Khusus (PERSUS) itu masih belum disusun dan disahkan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut ,Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana (Sekretaris) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara), mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tujuan untuk disalurkan kepada Anggota Luar Biasa (Pedagang PD Pasar Surya) yang akan digunakan untuk melunasi tunggakan luran Iayanan Pasar (lLP) para pedagang kepada PD Pasar Surya.<br /><br />Jenis kredit yang diajukan adalah Agunan Kas atau Setara Kas ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, dengan menggunakan Jaminan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya senilaiRp4.000.000.000 dengan penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit.<br /><br />Bahwa kenyataannya, timbulnya perjanjian kerjasama antara pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan PD Pasar Surya tentang pembiayaan tunggakan luran Layanan Pasar (ILP) pemakai tempat usaha tersebut, tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996, dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi PD Plasar Surya tanggal 19 Agustus 2016, antara lain tidak dibahas dan ditetapkan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi Karyawan PD Pasar Surabaya Tahun Buku 2016 (bertentangan dengan Perubahan AD pasal 17 huruf b dan d yang berbunyi; ”Rapat Anggota menetapkan, b. Kebijakan Umum bidang Organisasi, Managemen dan Usaha Koperasi,; huruf d. Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan). <br /><br />Bahwa rapat anggota tanggal 19 Agustus 2016, tidak membahas mengenai Rencana hutang untuk Modal Kerja, dan tidak pula membahas mengenai Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Koperasi Karyawan PD Pasar Surya (KAKAPS) yang memasukkan kegiatan hutang untuk Modal Kerja. Tidak ada Peraturan Khusus (PERSUS) mengenai pinjaman kepada pihak ke tiga (bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) ART Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud masing-masing bidang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus).<br /><br />Bahwa sebagai penjamin Kredit cash collateral yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak meminta pertimbangan Badan Pengawas PD Pasar Surya, dan tidak meminta Persetujuan Kepala Daerah ( Walikota Surabaya) terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. <br /><br />Namun permohonan tersebut dibawa langsung oleh Michael Bambang Parikesit dengan para Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya kepada Eko Wahyu selaku Kepala Unit BRI Keputih. Selanjutnya oleh Eko Wahyu, mereka diajak menghadap langsung ke terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari.</span></span></span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmR_fa54VeA8MpSBYDy1wzKqv-52wMEpeXuBqvqCknGS-ubh71x_3jsiv_qbF6JYo-Dn35FJFQWVBtotTvaXaCUMBW9DCBx-JcDy6Irb7A629S3H18eJbrocsRTlEQEnEXLWo3AcOqPQ/s1600/IMG20181217145044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmR_fa54VeA8MpSBYDy1wzKqv-52wMEpeXuBqvqCknGS-ubh71x_3jsiv_qbF6JYo-Dn35FJFQWVBtotTvaXaCUMBW9DCBx-JcDy6Irb7A629S3H18eJbrocsRTlEQEnEXLWo3AcOqPQ/s640/IMG20181217145044.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Kemudian Philipus Susilo Darsono memerintahkan Bambang Kurniawan selaku Account Officer untuk memproses permohonan kredit tersebut, setelah dibuatkan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian diajukan ke Pejabat Asisten Manager Pemasaran Jeri Pudjiarto. Setelah disetujui, selanjutnya diajukan ke Administrasi Kredit Puji Lestari, kemudian diteruskan ke Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari Philipus Susilo Darsono untuk dimintakan persetujuan Kredit/Putusan Kredit.<br /><br />Setelah disetujui dan diputus, selanjutnya Pimpinan Cabang memerintahkan Bagian Admlinistrasi Kredit (ADK) Puji Lestari untuk membuat Perjanjian Kredit. Kemudian bagian ADK menghubungi Notaris Mirza Rengga Putra, namun Notaris tersebut menanyakan kelengkapan Persetujuan Penjaminan kredit dari Walikota Surabaya, mengingat penjamin kredit Cash Collateral adalah Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah. <br /><br />Atas informasi tersebut, selanjutnya Sulastiningsih selaku Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Puji Lestari menghadap ke terdakwa Philipus Susilo Darsono, dan memberitahukan tentang keharusan adanya ijin dari Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan permohonan kredit. Namun Pimpinan berpendapat, bahwa yang dijadikan jaminan adalah dana Operasional PD Pasar Surya,  sehingga tidak membutuhkan ijin atau persetujuan dari Walikota Surabaya. <br /><br />Pada saat Notaris Mirza Rengga Putra berada di kantor BRI Cabang Surabaya Mulyosari,  bertemu dengan Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib yang ada dilokasi, kemudian Mirza Rengga Putra menanyakan kepada Michael Bambang Parikesit terkait keharusan adanya ijin atau persetujuan penjaminan dari Walikotsa, namun Michael Bambang Parikesit bersama dengan Pengurus Koperasi Karyawaan PD Pasar Surya tetap berkeyakinan tidak perlu ijin ke Walikota Surabaya, karena Dana yang dijadikan jaminan Kredit adalah dana operasional PD Pasar Surya Surabaya.<br /><br />Terkait dengan perbedaan pendapat tersebut, selanjutnya Mirza Rengga Putra menyampaikan kepada terdakwa Philipus Susilo Darsono, bahwa kelengkapan kredit harus disertai ijin dari Walikota Surabaya, kalau tidak ada maka Mirza Rengga Putra tidak bersedia mengaktakan perjanjian kredit tersebut. <br /><br />Meskipun telah diingatkan oleh Notaris Mirza Rengga Putra, agar kredit harus dilengkapi dengan aturan hukum dan ijin dari Walikqta Surabaya, namun terdakwa Philipus Susilo Darsono tetap berpendapat tidak memerlukan ijin tersebut. Oleh karena yang bersangkutan memerintahkan ADK untuk membuat perjanjian kredit tersebut dibuat dibawah tangan, dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus pada Notaris. </span></span></span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Permohonan Kredit Modal Kerja dari Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan jaminan dari Plt. Dirut PD Pasar Surya tersebut, disetujui senilai Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 'angka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingg berakhir  pada tanggal 31 Oktober 2017. <br /><br />Bahwa pada kenyataannya, Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyasari yaitu terdakwa Philipus Susilo Darsono dalam mengambil kebijakan, memerintahkan bawahannya untuk memproses Permohonan Kredit yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BRI No SE : 5.06-DlR/ADK703/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Kredit dengan Agunan Kas, berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam bidang kredit sesuai dengan PPK (Pokok Peraturan Kredit), sebab terdakwa Philipus Susilo Darsono tidak memerintahkan bawahanya untuk melakukan monitoring dan pembinaan atas penarikan dan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit</span></span></span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><br /></span></span></span></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJhJBe2oAS7Kv2fjDWrJMgxrlOCUfgTFWLEn89yKoSrHATvju83BQ61Yv4ALzc9q6uSJXQLEJXFdN65ybraixZHBaPh2LpuTl3caJOa9OEF3rr2IxIldtMsIT1mvyFBu4BgoOjk49qOpM/s1600/IMG20181217145044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJhJBe2oAS7Kv2fjDWrJMgxrlOCUfgTFWLEn89yKoSrHATvju83BQ61Yv4ALzc9q6uSJXQLEJXFdN65ybraixZHBaPh2LpuTl3caJOa9OEF3rr2IxIldtMsIT1mvyFBu4BgoOjk49qOpM/s640/IMG20181217145044.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><br /><br />Mikhael Bambang Parkesit Plt Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar Surya, atas nama PD Pasar Surya Kota Surabaya bertindak sebagai penjamin koperasi dengan PT BRI (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Mulyosari dengan mengagunkan dana PD Pasar Surya Kota Surabaya yang penggunaannya dibatasi (restricted). <br /><br />Dana yang digunakan sebagai agunan tambahan kas (fully cash collateralized) tersebut berasal dari sisa dana penyertaan modal Pemkot Surabaya TA 2015 dan TA 2016 untuk merevitalisasi pasar tanpa persetujuan Walikota Surabaya melalui Badan Pengawas. <br /><br />Pinjaman tersebut oleh Pengurus Koperasi PD. Pasar Surya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib tidak digunakan untuk Modal Kerja Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, serta tidak digunakan untuk Peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha simpan pinjam, serta tidak disalurkan kepada Anggota Luar Biasa, karena pada saat pencairan kredit pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai dengan kesepakatan dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Direktur PD Pasar Surya sekaligus sebagai Penjamin Kredit, dana yang cair sebesar Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratusijuta rupiah) melalui Rekening 761401002748-533 BRI Keputih atas nama Koperasi karyawan PD Pasar Surya tersebut, langsung di Over booking ke Rekening BRI Unit Keputih Cabang Surabaya Muiyosari Nomor. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya (Rekening Jaminan). <br /><br />Pada tanggal 23 Desember 2016, Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II) cair dan masuk ke rekening BRI Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya, sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). <br /><br />Pada tanggal 27 Desember 2016 Over booking / pemindahbukuan Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II ) dari rekening BRI   Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya sebesar Rp10 milyar ke Rekening BRI Cabang Mulyasari Nomor 761401002422-535 atas nama PD Pasar Surya (Rekening Jaminan Kredit an.Koperasi Karyawan) senilai Rp3.9 miliyar. <br /><br />Proses Kredit ke II senilai Rp9.500 miliyar pada tanggal 27 Desember 2016,  Plt Direktur Utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit memanggil Sub Bagian Hukum keruangannya dan memerintahkan untuk membuatkan Perjanjian Kerjasama antara PD. Pasar Surya dengan Koperasi Karyawan PD. Pasar Surya.<br /><br />Bahwa faktanya Mikhael Bambang Parkesit, tanpa meminta pertimbangan dari Badan Pengawas PD Pasar Surya dan tanpa ada Persetujuan dari Walikota Surabaya, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD Pasar Surya. <br /><br />Bahwa kredit senilai Rp9.500 milyar tersebut diajukan pada saat jumlah saldo pada rekening Nomor. 7614-01-0I 2422-535 mencapai Rp17.774.707.045, setelah ada dana masuk senilai Rp3.9 M dari hasil pencairan kredit Tahap I (pindah buku tanggal 01 Nopember 2016 dari rekening Nomor 761401002748-533 atas nama Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke rekening Nomor 7614-01-002422-535) dan dari pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya TA 2016 senilai Rp10 milyar (pindah buku tanggal 27 Desember 2016 dari Rekening Nomor 00000587-01-000384-305 ke rekening Nomor. 7614-01-002422-535<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari yang telah memproses permohonan Kredit Modal Kerja jenis Cash Collateral yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit, dan jaminan tabungan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya Surabaya yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank, sehingga BRI Cabang Surabaya mengucurkan dana kepada Koperasi karyawan PD Pasar Surya dengan total keseluruhan senilai Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.<br /><br />Terkait pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan, dan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono bersama-sama dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya Surakwya dan Pengurus Koperasi PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana Sekretaris dan Aly Chusnul Adib Bendahara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Philipus Susilo Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Philipus Susilo Darsono dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan salama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan.<br /><br />Setelah usai menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono, Ketua Majelis Hakim pun menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit, dengan pidan penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kuruangan.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Michael Bambang Parikesit terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama tiga (3) bulan. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.4 Miliyar. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bedanta akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugiana negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun dan 6 bulan” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan.<br /><br />“Saudara terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam kasus lain, sehingga terdakwa tidak dikurangi denda,” lanjut Ketua Majelis Hakim. Kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan membacakan putusan untuk menjatuhkan pidana terhadap 3 terdakwa dari Koperasi Karyawan PDPS Surabaya.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib dengan pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan tiga (3) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan di akhir putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Philipus Susilo Darsono menyatakan menerima. Sedangkan 4 terdakwa lainnya (Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib) menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh JPU.<br /><br />Saat wartawan media ini menanyakan kesalah seorang pegawai Bank BRI yang tidak mau menyebutkan namanya pada saat berkumpul dengan terdakwa Philipus Susilo Darsono sesuai persidangan, terkait apakah ada aturan pemerintah bahwa terdakwa akan dipecat atau tetap bekerjas setelah selesai menjalani hukuman. Menurut pengawai Bank BRI tersebut, hal itu tergantung dari keputusan direksi.<br /><br />“Tergantung dari putusan Direksi, tapi saya juga kurang atau betul,” katanya tanpa bersedia menyebutkan namanya. Sedangkan terdakwa Philipus Susilo Darsono tak mau berkomentar. (Rd1)  </span></span></span></span>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

#Terpidana 5 tahun penjara Michael Bambang Parikesit, juga divonis ‘5.3’ tahun dan membayar uang pengganti yang tidak dinikmatinya sebesar...

»

Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s1600/IMG20181214112339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s640/IMG20181214112339.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Ita dan Sugiarto</b></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>berit<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, ibarat gedung yang roboh karena pembangunan pondasi yang tidak sesuai, namun yang dipermasalahkan adalah bangunan yang roboh sementara pondasinya tidak. Begitu juga dengan pencairan dana Bansos sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015 sejumlah Rp206.111.625.480.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember disebutkan, bahwa kerugian negara dalam kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember berdasarkan hasil laporan Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 adalah sebesar Rp Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dinikmati oleh Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD (sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun)., yang menurut ahli dari BPKP saat dipersiangan dengan terdakwa Thoif Zamroni adalah bagian dari Rp1 miliyar.<br /><br />Anenhya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor adalah Sugiarto selaku Sekda sekaligus (eksofficio)  sebagai Ketua Tim Anggaran, dan Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) yang juga sebagai wakil ketua Tim anggaran  sekailgus Pengguna Anggaran dana Bansos Kabupaten Jember.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, penyidik Kejaksaan maupun JPU sepertinya hanya mempermasalahkan pencairan dana Bansos oleh BPKAD ke penerima. Pada hal, pencairan dana Bansos itu ke Kelompok tani selaku penerima adalah berdasarkan pengajuan dari setiap SKPD (Kepala Dinas) sekaligus selaku Ferivikator.<br /><br />Artinya, pencairan dana Bansos ke penerima adalah berdasarkan usulan para Kepala Dinas selaku Ferovikator, bukan di BPKAD selaku Pengguna Anggaran (PA). Melainkan permasalahan sudah sejak awal pembahasan anggaran APBD. Hal itu jelas diuraikan JPU dalam surat dakwaannya.</span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;">Sebab dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekaligus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. <br /><br />Nah, andai saja para Kepala Dinas tidak mengajukan permohonan usulan itu ke BPKAD, mungkinkah terdakwa selalu Kepala SKPD akan mencairkan dana Bansos ?.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s1600/IMG20181207140309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s640/IMG20181207140309.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Pada hal menurut Sugiarto dihadapan Majelis Hakim pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni, maupun sebagai terdakwa mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos tidak sesuai dengan prosedur. Menurut Sugiarto, karena APBD sudah baru ada permintaan secara lisan oleh DPRD, lalu permintaan Dewan itu disampaikan Sekda ke Bupati yang kemudian disetujui oleh Bupati.<br /><br />“APBD sudah disahkan. Ada permintaan secara lisan dari Dewan ke saya, lalu saya sampaikan ke Bupati. Bupati mengatakan supaya diapresiasi. Saya sampaikan ke Dewan agar dibuatkan suratnya,” kata terdakwa Sugiarto kepada Majelis Hakim menanggapi keterangan saksi pada sidang yang berlangsung, Jum'at, 7 Desember 2018<br /><br />Kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tetap disetujui oleh Bupati Jember. Apakah persetujuan Bupati itu sesuai dengan aturan ?  Bagaimana pula dengan anggota DPRD yang menerima dana Bansos itu, di mana Ketua menerima sebesar Rp1 miliyar dan masing-masing anggota sebesar Rp750 juta juga sesuai dengan prosedur, sehingga penyeidik maupun JPU hanya menyeret Ketua DPRD, Sekda dan Kepala BPKAD untuk diadili ?<br /><br />Karena yang dipermasalahkan JPU adalah proses pencairan anggaran yang disetujui oleh terdakwa Ita selaki PA terhadap para Kelompok Tani selaku penerima yang dianggap tidak sesuai arena tidak dilakukan Ferivikasi ke lokasi, maka yang dihadirkan JPU ke persidangan kali ini adalah beberapa Kepala Dinas.<br /><br />Jum'at, 14 Desember 2018, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, untuk di dengar keterangannya dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos dengan terdakwa Sugiarto (mantan Sekda) dan Ita Poeri Andayani (selaki Kepala BPKAD) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril.</span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;">Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dan Kejati Jatim  adalah sebanyak 7 orang dari 12 orang yang dipanggil JPU, diantaranya Ir. Mahfudz Afandi   (Kepala Dinas Peternakan), Drs. Imam Bukhori (Kepala Dinas Kesra), Drs. Bambang Haryono (Kepala Dinas pendidikan), Drs. Widodo Julianto (Kepala Dinas Ekonomi), lr. Merwin Lusiani, (Kepala Dinas DPU Cipta Karya), Ir. Mirfano (Dinas Koperasi).<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para saksi ini mengakui, bahwa selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai Ferivikator tidak melakukan verikasi kelapangan. Namun para saksi hanya menandatangani dokumen pengajuan dana Bansos yang diusulkan ke BPKAD. Alasan saksi, karena sudah mengantongi SK Bupati tentang pencairan dana Basos tersebut.<br /><br />“Memperifikasi berita. Sudah ada SK Bupati,” jawab para saksi. Atas jawaban para saksi, Ketua Majelis Hakim pun menanyakan, apakah hal itu dibenarkan atau tidak. Saksi menjawab, bahwa hal itu tidak sah.<br /><br />“Sudah ada SK sebelumnya. Kalau mau jujur, itu tidak sah,” jawan saksi.<br /><br />M.Nuril, selaku Penasehat Hukum ke- 2 terdakwa menanyakan para saksi, terkait pencairan anggaran oleh terdakwa Ita Poeri Andayani.<br /><br />“Andaikan tidak ada usulan dari SKPD, apakah terdakwa akan tetap mengeluarkan angar itu?,” tanya Nuril. Menur terdakwa, tidak akan akan dicairkan.</span><br /> <br /> <span style="background-color: #f3f3f3;">Selain itu, Nuril juga menanyakan para saksi, apakah saksi selaku Ferivikator melakukan verikasi kelapangan ?. Menurut para saksi ini, tidak melakukan pengecekan ke lokasi melainkan hanya melalukan ferikasi data. Saksi juga menjelaskan, bawa tidak semua usulan itu dicairkan oleh terdakwa karen persyaratan dokumen tidak layak. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s640/1.png" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya.<br /><br />Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian</span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;">Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. <br /><br />Sehingga bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada;<br /><br />Pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) <br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas Pendidikan). <br /><br />Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah).</span><br /> <br /> <span style="background-color: #f3f3f3;">Bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai pemntukkannya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, terdakwa telah mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Karena para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana, adalah perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<br /><br />Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. </span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;">Sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah yang termasuk dari kerugian negara sebesar Rp 1 miliyar berdasarkan audit BPKP Jatim) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Sealin itu, juga memperkaya rang lain, yakni Subairi,; Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,; Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari (Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; Purwanto (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), Beni Afwan Da'i Roby (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; Nosaman (Ketua Kelompok Ternak Sapi Majujaya), Watib As’ari (penerima bantuan untuk Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; Agus Noval dan Mukhtar Sami’an  masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi Bimasakti,; Aang  (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya).<br /><br />Juga pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya Faridatul Janah (Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. Andi Suhaimy, selaku Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; Nurhasip selaku Imam Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; Deni Islami selaku Ketua Mushola Dzikrul Muchlishm,; Sahri selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; Eko Basori selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.;  Nur Ahmad Fainur selaku Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; Jazuli selaku Bendahara Mushola Alhuda,; Mahfud Baikuni selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; Isbad Ubaidillah selaku Penanggungjawan Mushola Assaidnah,; Bahrullah selaku penanggungjawab  Mushola AL Mubarok,; Faliq Dairobi selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; Bahroni bis Penjesit selaku Pengurus Mushollah,; Nur Hasanah Habisyi selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus Mushola Al Ikhlas,; Sa’adah  selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: As’ari  selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; Ismail selaku Pengurus Mushola Ar Rahman</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s640/2.png" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah.<br /><br />Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. <br /><br />Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. <br /><br />Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. <br /><br />Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran.<br /><br />Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. <br /><br />Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. <br /><br />Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  <br /><br />Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah.<br /><br />Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD<br /><br />Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. <br /><br />Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA 2015 senilai Rp206.111.625.480, merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000.<br /><br />Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni.<br /><br />Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  <br /><br />Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).<br /><br />Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember.<br /><br />Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014<br /><br />Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. <br /><br />Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. <br /><br />Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan.<br /><br />Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD.<br /><br />Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. <br /><br />Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. <br /><br />Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)</span>

News Tipikor Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

Terdakwa Ita dan Sugiarto berit korupsi .co - Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Je...

»

Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUNPqsCUbchRBYBLqMaewT9qLzo-8Wg7Qvf3-JBintBqyfra0WTCebr5yMClKrJiPWq1BaxpY4xFg21Hduj_y43MVIbHScu14sMgdUnXE1WE3rUF1EAnMAgjLBF0ODob3shgg2lykbPZE/s1600/Amaning.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="920" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUNPqsCUbchRBYBLqMaewT9qLzo-8Wg7Qvf3-JBintBqyfra0WTCebr5yMClKrJiPWq1BaxpY4xFg21Hduj_y43MVIbHScu14sMgdUnXE1WE3rUF1EAnMAgjLBF0ODob3shgg2lykbPZE/s640/Amaning.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Keterangan saksi dalam persidangan Mengungkap pembagian duit “Haram” ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Banggar DPRD, Sekda dan Polres Tulungagung#</b></span></i></span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung, diantaranya Wakil Bupati yang saat ini menjabat sebagai Plt., Ketua DPRD yang juga Ketua Bandan Anggaran, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPAKD, dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Tulungagung, mungkin saat ini tak bisa tidur, andai saja hadir mengikuti jalannya persidangan Kasus perkara Korupsi suap terdakwa Syahri Mulyo (Bupati non aktif Tulungagung) yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, karena “nyanyian” alias keterangan Yamani yang diakui oleh Hendry dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 13 Desember 2018.<br /><br />Yamani dan Hendry Setyawan adalah pejabat di BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung. Yamani sebagai Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan,  sementara Hendry Setyawan adalah Kepala. Kedua pejabat BPKAD Tulungagung ini menjadi saksi kunci dalam kasus suap bosnya (Bupati), yaitu Syahri Mulyo, berdasarkan keterangan beberapa orang saksi selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PU pada persidangan sebelumnya, yang mengatakan bahwa duit yang dikumpulkan dari beberapa kontraktor di Tulungagung sebagai fee sebesar 15 persen atas pekerjaan proyek yang didapatkan para kobtraktor konstruksi dari Bupati melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PU.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa total uang suap yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp138,4 miliyar yang bersumber dari fee proyek sebesar 15 persen yang diberikannya kepada para kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulugagung melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PU. Dan uang fee proyek tersebut dikumpulkan melalui beberapa Kepala Bidang yang ada di Dinas PU diantaranya ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikelola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan TA 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnvFJh0cvHqN5_Vmn7jXA5K1y6R7ep9rpjcn6KPOBpDI5SLsHgfeHf4F6uef71jwIAoTjHP0q2mSItaqFZWh3pDjeyv7PZOEHw3qs41jtPnpG1QsjfmuB3EIRQO_FZuTL6H6Zi7xns7E/s1600/Amaning..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="984" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnvFJh0cvHqN5_Vmn7jXA5K1y6R7ep9rpjcn6KPOBpDI5SLsHgfeHf4F6uef71jwIAoTjHP0q2mSItaqFZWh3pDjeyv7PZOEHw3qs41jtPnpG1QsjfmuB3EIRQO_FZuTL6H6Zi7xns7E/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR. pada TA 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan para Kepala Bidang ini juga sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Dalam kasus ini, Yamani dan Hendry Setyawan sebagai pejabat BPKAD Kabupaten Tulungagung ini menjadi saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu.<br /><br />Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU yang menjadi pengepul uang fee proyek tersebut, di  antaranya Sukarji menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan karena ada kewajiban ke BPKAD melalui Yamani. <br /><br />Selain dari keterangan saksi selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo juga melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim).</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht3lXE1pGa5XPy1hedEi2_-qWfjqR1t9vsoR1_KF62MmEKZA3QkrcrU_V52ulm1ZNImfvrsOU9l60hHibwEBxJngwMtqbXHDCoB6ZTXFttwWjOKq-bsAA1tbXpB1JQFeOAmsG1mGhjNyc/s1600/IMG20181213174432.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="976" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht3lXE1pGa5XPy1hedEi2_-qWfjqR1t9vsoR1_KF62MmEKZA3QkrcrU_V52ulm1ZNImfvrsOU9l60hHibwEBxJngwMtqbXHDCoB6ZTXFttwWjOKq-bsAA1tbXpB1JQFeOAmsG1mGhjNyc/s640/IMG20181213174432.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Dan dakwaan JPU KPK juga menjelaskan, bahwa uang suap fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anakbuahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” dalam su<span style="background-color: #eeeeee;">rat dakwaan JPU KPK diantaranya 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swaday</span>a Masyarakat) dan Wartawan sebesar Rp2.222 miliyar.<br /><br />Sedangkan pada sidang sebelumnya, duit “haram” itu juga mengucur ke pejabat Pemrov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur melalui Wawan salah satu Pengurus Asosiasi di Tulungagung.<br /><br />Nah…! Untuk mengetahui kebenaran kucuran duit “haram” itu, Tim JPU KPK Mufti Irawan dkk pun menghadirkan Yamani ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 13 Desember 2018) dalam persidangan yang diketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH untuk di dengar keterangannya. <br /><br />Sidang yang berlangsung pada Kamis, 13 Desember 2018, Selain Yamani, Tim JPU KPK juga menghadirkan 5 (lima) saksi lainnya, yaitu Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kab. Tulungagung), Indra Fauzi (Sekda Kab. Tulungagung), Maryani (Kepala Dinas Perhubungan), Wiwik Setyawati (Kabid Ciptakarya), dan Soni (swasta) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk PH terdakwa Sutrisnno.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai  Agus Hamzah, Tim JPU KPK Mufti Irawan menanyakan keterangan Yamani dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dijelaskan pada saat dipeyidik KPK pada Agustus 2018. Dalam BAP Yamani dijelaskan, bahwa uang yang diterimanya dari Dinas PU diberikannya secara langsung maupun melalui Hendry setyawan ke Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Banggar DPRD, Aparat Penegak Hukum termasuk ke Hendry Setiawan sendiri juga menikmatinya.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOEi2QhowN98J4AN8slbB79fsjXafyFf9CEfbAkRid7wAyjWOZ_0PGnLUFQ8DFZXOc2Q3aqJSJcMeaBv-u7z8QAvHxsUaBLcpgMtMX3hqjZ8fY19Jy4Vr09NbOxN2Rm-ZqnmsGWsT3QKM/s1600/Amaning1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="933" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOEi2QhowN98J4AN8slbB79fsjXafyFf9CEfbAkRid7wAyjWOZ_0PGnLUFQ8DFZXOc2Q3aqJSJcMeaBv-u7z8QAvHxsUaBLcpgMtMX3hqjZ8fY19Jy4Vr09NbOxN2Rm-ZqnmsGWsT3QKM/s640/Amaning1.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Saksi Yamani membebenarkan semua pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan. Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah duit “haram” itu yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan.<br /><br />Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan.<br /><br />“Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang, Kamis, 13 Desember 2018.<br /><br />Keterangan saksi Yamani ini sama dengan isi dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tahun 2016, jumlah uang yang serahkan ke Aparat Penegak Hukum sebesar Rp1.1 miliyar lebih. Pada saat JPU KPK menanyakan saksi Yamani terkait sisa uang, Yamani mengakui sudah dikembalikannya ke KPK pada Agustus 2018.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah pun menanyakan saksi Yamani terkait rincian yang dibuatnya dalam secarik kertas yang dibacakannya dalam persidangan.<br /><br />“Darimana saudara bisa menjelaskan itu, kapan saudara mebuat itu, apakah ada catatan resmi penerimaan uang ?,” tanya Ketua Majelis. Yang dijawab oleh saksi, bahwa catatan itu dibuat pada saat dipenyidik KPK dari apa yang diingatnya terkait aliran uang yang diberikannya ke Aparat Pengak Huku, Ketua DPRD, Sekda, Kepala BPAKD.<br /><br />“Di Jakarta Bapak, bulanAgustus 2018. Perkiraan saja Bapak, tidak ada catatan resmi Bapak,” jawab saksi Yamani.<br /><br />Yamani juga mengatakan, bahwa uang yang diserahkannya ke Ketua DPRD juga pertahun, yang menurut saksi diberikannya di awal tahun pada bulan Pebruari. Yamani menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan, bahwa pada saat ketuk palu atau pengesahan anggaran APBD Kabupaten Tulungagung, saksi Yamani juga sering diatangi untuk meminta duit, namun saksi Yamani lupa sejak kapan.<br /><br />“Ke DPRD pertahun Bapak. Ya, pernah didatangi, saya lupa,” jawab saksi kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK.<br /><br />Apa yang dijelaskan Yamani tak dibantah oleh Hendry Setyawan. Hendry Setuyawan meng-Ya-kan saat Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi Hendry Setyawan atas penjelasan Yamani.<br /><br />Selain itu, Hendry juga mengakui, setelah pelantikan Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.<br /><br />“Untuk apa menemui Kepala Bapeda. Apakah benar kalau terdakwa (Syahri Mulyo) mengatakan, “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, tanya JPU KPK Mufti Irawan.<br /><br />“Untuk mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung,” jawab saksi Hendry Setyawan. Namun saksi menjawab tidak atau apa yang disampaikan oleh terdakwa Syahri Mulyo terhadap Sutrisno, karena menurut saksi, pada saat pulang menggunakan kendaraan sendiri.<br /><br />Sementara keterangan Indra Fauzai selaku Sekda tak jujur saat ditanya tentang uang yang diterimya. Namun dari cara pebat penting di Kabupaten Tulungagung ini menjawab pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim terlihat tidak tenang.<br /><br />“Tidak ada, tapi kalau saya disuruh untuk mengembalikan akan saya kembalikan” jawab saksi Indra Fauzi.<br /><br />Dari keterangan Indra Fauzi juga terubgkap, bahwa setoran ke Aparat Penegak Hukum adalah inisiatifnya, karena terdakwa Syahri Mulyo meminta agar dihentikan. Hal itu terungkap dari BAP Indra saat di penyidik KPK yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa Syahrli Mulyo.<br /><br />Yang lebih konyol lagi adalah keterangan Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan. Maryani ternya juga ikut menikmati uang “panas” dari proyek dari anggaran yang dikelolanya. Dari keterangannya mengungkapkan, bahwa dirinya menikmati sebesar Rp22 juta, sedangkan yang disetorkannya ke Bupati sebesar Rp30 juta.<br /><br />“Saudara jujur. Dari uang yang saudara setorkan ke Bupati, berapa untuk saudara ?,” tanya JPU KPK Mufti Irawan.<br /><br />“Sekitar 22 juta,” jawab Maryani. Namun saat ditanya kemudian, saksi menjawab sekitar 24 juta.<br /><br />“Apakah saudara (Hendry Setiawan, Indra Fauzi dan Maryani) bersedia mengembalikan itu?,” jawab JPU KPK Mufti Irawan kemudian. Namun jawaban para saksi ini sepertinya tidak tegas menjawab apakan akan mengembalikan. Sedangkan Indra Fauzi tetap tidak mengakui kalau dirinya menerima uang suap beberapakali dari fee proyek. Namun Indra Fauzi megatakan akan mengembalikan.<br /><br />Dari beberapa kali persidangan yang berlangsung termasuk hari ini (Kamis, 13 Desember 2018)  fakta yang terungkap adalah, bahwa BPKAD dan Sekda telah mengakui menerima uang aliran uang dari Dinas PUPR. Adanya peran Asosiasi/Kontraktor yakni Anjar Andrihartono, Wawan, Endro Basuki, Santoso sebagai koordinator 15 Asosiasi di Tulungagung. Selain itu, terungkap pula bahwa Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung mengurus bantuan Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015.<br /><br />Belum lagi terkuaknya di persidangan, bahwa adanya permainan antara Bapeda dengan DPRD Tulungagung terkait dana Aspirasi yang nilainya sekitar Rp70 miliyar. Hal itu saat Penasehat Hukum terdakwa Sutrisno, Leonardus Sagala menanyakan Kepala Bapeda terkait pelaksanaan dana Aspirasi Dewan. Menurut Hendry Setiawan, bahwa dana Aspirasi itu ada di Bapeda.<br /><br />Keterangan Sono selaku kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek ABPD di Tulungagung tak mengakui kalau dirinya telah memberikan sejumlah uang sebagai fee kepada Bupati. Pada hal, dari keterangan beberapa saksi selaku pengurus Asosiasi di Tungagung menjelaskan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa ada fee dari setiap proyek yang dikerjakan oleh kontraktor. <br /><br />Sesuasi persidangan. Terkait setoran ke Aparat Penegak Hukum di Tulungagung, Kepada wartawan media ini terdakwa Syahri Mulyo mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetaui hal itu. Alasannya, karena dirinya baru menjadi menjabat Birokrat.<br /><br />“Saya tidak tau kalau itu ada. Saya kan bari di Birokrat. Ya mereka (saksi-saksi) yang atau. sudah dengar sendiri kan selama persidangan,” jawab terdakwa. (Rd1)</span>

News Tipikor Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

#Keterangan saksi dalam persidangan Mengungkap pembagian duit “Haram” ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Banggar DPRD, Sekda dan Polres Tulungag...

»