BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQRHUhxbkzppsXofFPg9KRAQIEfoz04duhqXwZC4okGOPk0X7NSQcamfhi_d8YTkywW62nlEfQTLUwH9JlQCGNgO-B8F82150QIQFRWcNM_c1S1o3sfjKI95gKvXHv5ZrQuYXXqF5T0Q/s1600/3.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="325" data-original-width="268" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQRHUhxbkzppsXofFPg9KRAQIEfoz04duhqXwZC4okGOPk0X7NSQcamfhi_d8YTkywW62nlEfQTLUwH9JlQCGNgO-B8F82150QIQFRWcNM_c1S1o3sfjKI95gKvXHv5ZrQuYXXqF5T0Q/s400/3.png" width="328" /></a></div>
#Terpidana 5 tahun penjara Michael Bambang Parikesit, juga divonis ‘5.3’ tahun dan membayar uang pengganti yang tidak dinikmatinya sebesar Rp13.4 M#   
beritakorupsi.co - Senin, 17 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU selama 2 tahun penjara  terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono, selaku Kepala Cabang (Kacab) BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Mulyo Sari Surabaya karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit terhadap Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya pada tahun 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah). Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan, yang dihadiri JPU Sarifuddin dari Kejati Jatim dan JPU Arif dari Kejari Surabaya, juga menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap 4 terdakwa lainnya dalam kasus yang sama dengan Philipus Susilo Darsono (masing-masing perkara terpisah), yaitu Michael Bambang Parikesit selaku Plt. PDPS Surabaya bersama 3 (tiga) pengurus Koperasi Karyawan PDPS yakni Suheri (Ketua), Azhar Maulana (Sekretari) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara) dengan didampingi Penasehat Hukum masing-masing terdakwa. Tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono tergolong ringan, bila dilihat dari peran terdakwa selaku pimpinan Cabang Bank milik pemerintah (BUMN) ini yang mencairkan uang negara terhadap pengajuan kredit oleh pihak PD  Pasar Surya Surabaya tanpa sesuai prosedur, karena tidak ada persetujuan dari Wali Kota Surabaya. Tidak hanya itu, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pengajuan dan pencairan kredit hanya sehari saja. Pagi pengajuan, malanya dicairkan. Lalu mengapa tuntutan JPU tergolong ringan bila dibandingkan dengan kasus Kredit Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya beberapa tahun lalu. Di mana tuntutan JPU terhadap Kepala Cabang dan Penyelia Bank Jatim dituntut pidana penjara di atas 8 tahun. Ada dugaan, bahwa begitu terdakwa Philipus Susilo Darsono yang sudah di penjara selam 8 bulan ini, dan selesai menjalani hukuman pidana penjara akan kembali bekerja sebagai pegawai  Bank milik pemerintah. Dan pada saat putusan, beberapa karyawan Bank BRI turut hadir memberikan dukungan moral. Untuk terdakwa Michael Bambang Parikesit yang juga terpidana 5 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana Revitalisasi sebesar Rp14,8 Milliar pada tahun  2015 – 2016 lalu, Majelis Hakim juga juga menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kuruangan. Selain pidana badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa ini untuk membayar kerugian negara yang sama persis dengan tuntutan JPU yakni sebesar Rp13.4 miliyar dan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pennganti. Sehingga total hukuman yang dijatuhkan terhadap terdaka yakni selama 5 tahun dan 3 bulan. Tuntutan JPU terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit adalah dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan. JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar uang kerugian negara yang tidak dinikmatinya sama sekali, yaitu sebesar Rp13.4 miliyar. Karena dalam dakwaan maupun tuntutan JPU tidak disebutkan bahwa duit sebanyak Rp13.4 M itu mengalair atau diterima langsung dan dinikmati oleh terdakwa melainkan masuk ke rekening PDPS Surabaya. Yang menurut Penasehat hukum terdakwa, bahwa duit itu dibuat untuk membangun ratusan Stan atau kios. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYaQ7vE8BQey0JLbSs45obK8K1bE31ps_ZXvwmP3vWvxVRiRaEtGRO_vbpD6LwYXMVPz-0mn5ax7_rkBmmybWMQsvVNMGLuZOfh0wjysbVQHJICbdp0iGC7_R1UDrLvtep1p0_UJlOY0/s1600/IMG20181217163430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYaQ7vE8BQey0JLbSs45obK8K1bE31ps_ZXvwmP3vWvxVRiRaEtGRO_vbpD6LwYXMVPz-0mn5ax7_rkBmmybWMQsvVNMGLuZOfh0wjysbVQHJICbdp0iGC7_R1UDrLvtep1p0_UJlOY0/s640/IMG20181217163430.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s320/7.png" width="320" /></a></div>
Sedangkan 3 (tiga) terdakwa selaku Koperasi Karyawan PDPS yakni Suheri (Ketua), Azhar Maulana (Sekretari) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara) divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sementara dalam tuntutan JPU, ke- 3 terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 9 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Denda yang sama juga dikenakan terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono Kelima terdakwa ini dijerat dengan Pasal 3 Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ten ang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat dakwaan JPU, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ten ang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam surat tuntutan JPU, yang terbukti adalah Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Sebelum Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap ke- 5 terdakwa, terlebih dahulu menjelaskan kepada JPU maupun kepada Panesahat Hukum masing-masing terdakwa, bahwa Majelis Hakim hanya membacakan pertimbangan hukumnya untuk semua terdakwa. “Sebelum Majelis membacakan putusan, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu. Bahwa Majelis Hakim hanya membacakan pertimbangan hukumnya untuk semua terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim dan setujuai oleh JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa. Dalam putusannya Majelis Hakim menjelaskan, bahwa bermula dari adanya Rapat rutin setiap bulan di PD Pasar Surya yang membahas masalah pendapatan yang memprihatinkan, karena banyaknya target yang tidak terpenuhi.  Menyingkapi hal itu,  Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya dan sebagai Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, mengajak Pengawas Koperasi karyawan PD Pasar Surya, yaitu Arif Subakti, Ombak Sutenang, Wahyu Siswanto serta Pengurus koperasi lainnya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, Michael Bambang Parikesit menyampaikan niatnya untuk melakukan kerja sama dengan Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, perihal penanganan piutang Iuran Layanan Pasar (ILP) di unit-unit pasar jajaran PD Pasar Surya, dan membantu pembiayaan serta memasarkan perolehan tempat usaha, dengan konsep kerjasama. Pihak Koperasi mengajukan kredit pada Bank, setelah pemaparan konsep kerja samaa dyang disampaikan oleh Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tersebut disepakati,  maka diminta agar Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan PD Pasar Surya segera melakukan Rapat Anggota, dengan mengundang perwakilan anggota. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s640/7.png" width="640" /></a></div>
 
 Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan Rapat Anggota yang dipimpin Suheri selaku Ketua Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, dan dihadiri oleh 55 anggota dari 60 undangan, termasuk  Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, Dinas Koperasi Kota Surabaya Nahyu Sarwarini. Dari hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota. yaitu Materi Rencana Perubahan ART dan pembuatan Peraturan Khusus yang disetujui oleh anggota yang hadir serta Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru, dan Peraturan Khusus (PERSUS). Namun kenyataannya, sampai saat sekarang Peraturan Khusus (PERSUS) itu masih belum disusun dan disahkan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut ,Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana (Sekretaris) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara), mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tujuan untuk disalurkan kepada Anggota Luar Biasa (Pedagang PD Pasar Surya) yang akan digunakan untuk melunasi tunggakan luran Iayanan Pasar (lLP) para pedagang kepada PD Pasar Surya. Jenis kredit yang diajukan adalah Agunan Kas atau Setara Kas ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, dengan menggunakan Jaminan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya senilaiRp4.000.000.000 dengan penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit. Bahwa kenyataannya, timbulnya perjanjian kerjasama antara pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan PD Pasar Surya tentang pembiayaan tunggakan luran Layanan Pasar (ILP) pemakai tempat usaha tersebut, tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996, dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi PD Plasar Surya tanggal 19 Agustus 2016, antara lain tidak dibahas dan ditetapkan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi Karyawan PD Pasar Surabaya Tahun Buku 2016 (bertentangan dengan Perubahan AD pasal 17 huruf b dan d yang berbunyi; ”Rapat Anggota menetapkan, b. Kebijakan Umum bidang Organisasi, Managemen dan Usaha Koperasi,; huruf d. Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan). Bahwa rapat anggota tanggal 19 Agustus 2016, tidak membahas mengenai Rencana hutang untuk Modal Kerja, dan tidak pula membahas mengenai Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Koperasi Karyawan PD Pasar Surya (KAKAPS) yang memasukkan kegiatan hutang untuk Modal Kerja. Tidak ada Peraturan Khusus (PERSUS) mengenai pinjaman kepada pihak ke tiga (bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) ART Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud masing-masing bidang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus). Bahwa sebagai penjamin Kredit cash collateral yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak meminta pertimbangan Badan Pengawas PD Pasar Surya, dan tidak meminta Persetujuan Kepala Daerah ( Walikota Surabaya) terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. Namun permohonan tersebut dibawa langsung oleh Michael Bambang Parikesit dengan para Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya kepada Eko Wahyu selaku Kepala Unit BRI Keputih. Selanjutnya oleh Eko Wahyu, mereka diajak menghadap langsung ke terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmR_fa54VeA8MpSBYDy1wzKqv-52wMEpeXuBqvqCknGS-ubh71x_3jsiv_qbF6JYo-Dn35FJFQWVBtotTvaXaCUMBW9DCBx-JcDy6Irb7A629S3H18eJbrocsRTlEQEnEXLWo3AcOqPQ/s1600/IMG20181217145044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmR_fa54VeA8MpSBYDy1wzKqv-52wMEpeXuBqvqCknGS-ubh71x_3jsiv_qbF6JYo-Dn35FJFQWVBtotTvaXaCUMBW9DCBx-JcDy6Irb7A629S3H18eJbrocsRTlEQEnEXLWo3AcOqPQ/s640/IMG20181217145044.jpg" width="640" /></a></div>
 
Kemudian Philipus Susilo Darsono memerintahkan Bambang Kurniawan selaku Account Officer untuk memproses permohonan kredit tersebut, setelah dibuatkan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian diajukan ke Pejabat Asisten Manager Pemasaran Jeri Pudjiarto. Setelah disetujui, selanjutnya diajukan ke Administrasi Kredit Puji Lestari, kemudian diteruskan ke Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari Philipus Susilo Darsono untuk dimintakan persetujuan Kredit/Putusan Kredit. Setelah disetujui dan diputus, selanjutnya Pimpinan Cabang memerintahkan Bagian Admlinistrasi Kredit (ADK) Puji Lestari untuk membuat Perjanjian Kredit. Kemudian bagian ADK menghubungi Notaris Mirza Rengga Putra, namun Notaris tersebut menanyakan kelengkapan Persetujuan Penjaminan kredit dari Walikota Surabaya, mengingat penjamin kredit Cash Collateral adalah Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah. Atas informasi tersebut, selanjutnya Sulastiningsih selaku Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Puji Lestari menghadap ke terdakwa Philipus Susilo Darsono, dan memberitahukan tentang keharusan adanya ijin dari Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan permohonan kredit. Namun Pimpinan berpendapat, bahwa yang dijadikan jaminan adalah dana Operasional PD Pasar Surya,  sehingga tidak membutuhkan ijin atau persetujuan dari Walikota Surabaya. Pada saat Notaris Mirza Rengga Putra berada di kantor BRI Cabang Surabaya Mulyosari,  bertemu dengan Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib yang ada dilokasi, kemudian Mirza Rengga Putra menanyakan kepada Michael Bambang Parikesit terkait keharusan adanya ijin atau persetujuan penjaminan dari Walikotsa, namun Michael Bambang Parikesit bersama dengan Pengurus Koperasi Karyawaan PD Pasar Surya tetap berkeyakinan tidak perlu ijin ke Walikota Surabaya, karena Dana yang dijadikan jaminan Kredit adalah dana operasional PD Pasar Surya Surabaya. Terkait dengan perbedaan pendapat tersebut, selanjutnya Mirza Rengga Putra menyampaikan kepada terdakwa Philipus Susilo Darsono, bahwa kelengkapan kredit harus disertai ijin dari Walikota Surabaya, kalau tidak ada maka Mirza Rengga Putra tidak bersedia mengaktakan perjanjian kredit tersebut. Meskipun telah diingatkan oleh Notaris Mirza Rengga Putra, agar kredit harus dilengkapi dengan aturan hukum dan ijin dari Walikqta Surabaya, namun terdakwa Philipus Susilo Darsono tetap berpendapat tidak memerlukan ijin tersebut. Oleh karena yang bersangkutan memerintahkan ADK untuk membuat perjanjian kredit tersebut dibuat dibawah tangan, dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus pada Notaris.  
 
 Permohonan
 Kredit Modal Kerja dari Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya 
dengan jaminan dari Plt. Dirut PD Pasar Surya tersebut, disetujui 
senilai Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 
'angka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingg 
berakhir  pada tanggal 31 Oktober 2017. Bahwa pada kenyataannya,
 Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyasari yaitu terdakwa Philipus Susilo 
Darsono dalam mengambil kebijakan, memerintahkan bawahannya untuk 
memproses Permohonan Kredit yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD 
Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang 
Parikesit, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BRI No SE : 
5.06-DlR/ADK703/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Kredit dengan Agunan 
Kas, berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam bidang kredit sesuai 
dengan PPK (Pokok Peraturan Kredit), sebab terdakwa Philipus Susilo 
Darsono tidak memerintahkan bawahanya untuk melakukan monitoring dan 
pembinaan atas penarikan dan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai 
dengan tujuan permohonan kredit 
 
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJhJBe2oAS7Kv2fjDWrJMgxrlOCUfgTFWLEn89yKoSrHATvju83BQ61Yv4ALzc9q6uSJXQLEJXFdN65ybraixZHBaPh2LpuTl3caJOa9OEF3rr2IxIldtMsIT1mvyFBu4BgoOjk49qOpM/s1600/IMG20181217145044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJhJBe2oAS7Kv2fjDWrJMgxrlOCUfgTFWLEn89yKoSrHATvju83BQ61Yv4ALzc9q6uSJXQLEJXFdN65ybraixZHBaPh2LpuTl3caJOa9OEF3rr2IxIldtMsIT1mvyFBu4BgoOjk49qOpM/s640/IMG20181217145044.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Mikhael Bambang Parkesit Plt Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar Surya, atas nama PD Pasar Surya Kota Surabaya bertindak sebagai penjamin koperasi dengan PT BRI (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Mulyosari dengan mengagunkan dana PD Pasar Surya Kota Surabaya yang penggunaannya dibatasi (restricted). Dana yang digunakan sebagai agunan tambahan kas (fully cash collateralized) tersebut berasal dari sisa dana penyertaan modal Pemkot Surabaya TA 2015 dan TA 2016 untuk merevitalisasi pasar tanpa persetujuan Walikota Surabaya melalui Badan Pengawas. Pinjaman tersebut oleh Pengurus Koperasi PD. Pasar Surya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib tidak digunakan untuk Modal Kerja Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, serta tidak digunakan untuk Peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha simpan pinjam, serta tidak disalurkan kepada Anggota Luar Biasa, karena pada saat pencairan kredit pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai dengan kesepakatan dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Direktur PD Pasar Surya sekaligus sebagai Penjamin Kredit, dana yang cair sebesar Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratusijuta rupiah) melalui Rekening 761401002748-533 BRI Keputih atas nama Koperasi karyawan PD Pasar Surya tersebut, langsung di Over booking ke Rekening BRI Unit Keputih Cabang Surabaya Muiyosari Nomor. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya (Rekening Jaminan). Pada tanggal 23 Desember 2016, Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II) cair dan masuk ke rekening BRI Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya, sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Pada tanggal 27 Desember 2016 Over booking / pemindahbukuan Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II ) dari rekening BRI   Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya sebesar Rp10 milyar ke Rekening BRI Cabang Mulyasari Nomor 761401002422-535 atas nama PD Pasar Surya (Rekening Jaminan Kredit an.Koperasi Karyawan) senilai Rp3.9 miliyar. Proses Kredit ke II senilai Rp9.500 miliyar pada tanggal 27 Desember 2016,  Plt Direktur Utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit memanggil Sub Bagian Hukum keruangannya dan memerintahkan untuk membuatkan Perjanjian Kerjasama antara PD. Pasar Surya dengan Koperasi Karyawan PD. Pasar Surya. Bahwa faktanya Mikhael Bambang Parkesit, tanpa meminta pertimbangan dari Badan Pengawas PD Pasar Surya dan tanpa ada Persetujuan dari Walikota Surabaya, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD Pasar Surya. Bahwa kredit senilai Rp9.500 milyar tersebut diajukan pada saat jumlah saldo pada rekening Nomor. 7614-01-0I 2422-535 mencapai Rp17.774.707.045, setelah ada dana masuk senilai Rp3.9 M dari hasil pencairan kredit Tahap I (pindah buku tanggal 01 Nopember 2016 dari rekening Nomor 761401002748-533 atas nama Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke rekening Nomor 7614-01-002422-535) dan dari pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya TA 2016 senilai Rp10 milyar (pindah buku tanggal 27 Desember 2016 dari Rekening Nomor 00000587-01-000384-305 ke rekening Nomor. 7614-01-002422-535 Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari yang telah memproses permohonan Kredit Modal Kerja jenis Cash Collateral yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit, dan jaminan tabungan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya Surabaya yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank, sehingga BRI Cabang Surabaya mengucurkan dana kepada Koperasi karyawan PD Pasar Surya dengan total keseluruhan senilai Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terkait pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan, dan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono bersama-sama dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya Surakwya dan Pengurus Koperasi PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana Sekretaris dan Aly Chusnul Adib Bendahara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Philipus Susilo Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Philipus Susilo Darsono dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan salama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan. Setelah usai menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono, Ketua Majelis Hakim pun menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit, dengan pidan penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kuruangan. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Michael Bambang Parikesit terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama tiga (3) bulan. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.4 Miliyar. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bedanta akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugiana negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun dan 6 bulan” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan. “Saudara terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam kasus lain, sehingga terdakwa tidak dikurangi denda,” lanjut Ketua Majelis Hakim. Kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan membacakan putusan untuk menjatuhkan pidana terhadap 3 terdakwa dari Koperasi Karyawan PDPS Surabaya. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib dengan pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan tiga (3) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan di akhir putusannya. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Philipus Susilo Darsono menyatakan menerima. Sedangkan 4 terdakwa lainnya (Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib) menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh JPU. Saat wartawan media ini menanyakan kesalah seorang pegawai Bank BRI yang tidak mau menyebutkan namanya pada saat berkumpul dengan terdakwa Philipus Susilo Darsono sesuai persidangan, terkait apakah ada aturan pemerintah bahwa terdakwa akan dipecat atau tetap bekerjas setelah selesai menjalani hukuman. Menurut pengawai Bank BRI tersebut, hal itu tergantung dari keputusan direksi. “Tergantung dari putusan Direksi, tapi saya juga kurang atau betul,” katanya tanpa bersedia menyebutkan namanya. Sedangkan terdakwa Philipus Susilo Darsono tak mau berkomentar. (Rd1)

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

#Terpidana 5 tahun penjara Michael Bambang Parikesit, juga divonis ‘5.3’ tahun dan membayar uang pengganti yang tidak dinikmatinya sebesar...

Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

07.24 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s1600/IMG20181214112339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s640/IMG20181214112339.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ita dan Sugiarto</td></tr>
</tbody></table>
beritkorupsi.co - Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, ibarat gedung yang roboh karena pembangunan pondasi yang tidak sesuai, namun yang dipermasalahkan adalah bangunan yang roboh sementara pondasinya tidak. Begitu juga dengan pencairan dana Bansos sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015 sejumlah Rp206.111.625.480. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember disebutkan, bahwa kerugian negara dalam kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember berdasarkan hasil laporan Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 adalah sebesar Rp Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dinikmati oleh Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD (sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun)., yang menurut ahli dari BPKP saat dipersiangan dengan terdakwa Thoif Zamroni adalah bagian dari Rp1 miliyar. Anenhya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor adalah Sugiarto selaku Sekda sekaligus (eksofficio)  sebagai Ketua Tim Anggaran, dan Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) yang juga sebagai wakil ketua Tim anggaran  sekailgus Pengguna Anggaran dana Bansos Kabupaten Jember. Yang lebih anehnya lagi, penyidik Kejaksaan maupun JPU sepertinya hanya mempermasalahkan pencairan dana Bansos oleh BPKAD ke penerima. Pada hal, pencairan dana Bansos itu ke Kelompok tani selaku penerima adalah berdasarkan pengajuan dari setiap SKPD (Kepala Dinas) sekaligus selaku Ferivikator. Artinya, pencairan dana Bansos ke penerima adalah berdasarkan usulan para Kepala Dinas selaku Ferovikator, bukan di BPKAD selaku Pengguna Anggaran (PA). Melainkan permasalahan sudah sejak awal pembahasan anggaran APBD. Hal itu jelas diuraikan JPU dalam surat dakwaannya. 
 
Sebab dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa Dra. Ita Poeri Andayani
 selaku Kepala BPKA sekaligus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan 
hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan 
oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani 
masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut 
dapat dicairkan. Nah, andai saja para Kepala Dinas tidak 
mengajukan permohonan usulan itu ke BPKAD, mungkinkah terdakwa selalu 
Kepala SKPD akan mencairkan dana Bansos ?. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s1600/IMG20181207140309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s640/IMG20181207140309.jpg" width="640" /></a></div>
Pada hal menurut Sugiarto dihadapan Majelis Hakim pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni, maupun sebagai terdakwa mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos tidak sesuai dengan prosedur. Menurut Sugiarto, karena APBD sudah baru ada permintaan secara lisan oleh DPRD, lalu permintaan Dewan itu disampaikan Sekda ke Bupati yang kemudian disetujui oleh Bupati. “APBD sudah disahkan. Ada permintaan secara lisan dari Dewan ke saya, lalu saya sampaikan ke Bupati. Bupati mengatakan supaya diapresiasi. Saya sampaikan ke Dewan agar dibuatkan suratnya,” kata terdakwa Sugiarto kepada Majelis Hakim menanggapi keterangan saksi pada sidang yang berlangsung, Jum'at, 7 Desember 2018 Kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tetap disetujui oleh Bupati Jember. Apakah persetujuan Bupati itu sesuai dengan aturan ?  Bagaimana pula dengan anggota DPRD yang menerima dana Bansos itu, di mana Ketua menerima sebesar Rp1 miliyar dan masing-masing anggota sebesar Rp750 juta juga sesuai dengan prosedur, sehingga penyeidik maupun JPU hanya menyeret Ketua DPRD, Sekda dan Kepala BPKAD untuk diadili ? Karena yang dipermasalahkan JPU adalah proses pencairan anggaran yang disetujui oleh terdakwa Ita selaki PA terhadap para Kelompok Tani selaku penerima yang dianggap tidak sesuai arena tidak dilakukan Ferivikasi ke lokasi, maka yang dihadirkan JPU ke persidangan kali ini adalah beberapa Kepala Dinas. Jum'at, 14 Desember 2018, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, untuk di dengar keterangannya dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos dengan terdakwa Sugiarto (mantan Sekda) dan Ita Poeri Andayani (selaki Kepala BPKAD) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. 
 
Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dan Kejati Jatim  adalah 
sebanyak 7 orang dari 12 orang yang dipanggil JPU, diantaranya Ir. 
Mahfudz Afandi   (Kepala Dinas Peternakan), Drs. Imam Bukhori (Kepala 
Dinas Kesra), Drs. Bambang Haryono (Kepala Dinas pendidikan), Drs. 
Widodo Julianto (Kepala Dinas Ekonomi), lr. Merwin Lusiani, (Kepala 
Dinas DPU Cipta Karya), Ir. Mirfano (Dinas Koperasi). Dihadapan 
Majelis Hakim, para saksi ini mengakui, bahwa selaku Kepala Dinas 
sekaligus sebagai Ferivikator tidak melakukan verikasi kelapangan. Namun
 para saksi hanya menandatangani dokumen pengajuan dana Bansos yang 
diusulkan ke BPKAD. Alasan saksi, karena sudah mengantongi SK Bupati 
tentang pencairan dana Basos tersebut. “Memperifikasi berita. 
Sudah ada SK Bupati,” jawab para saksi. Atas jawaban para saksi, Ketua 
Majelis Hakim pun menanyakan, apakah hal itu dibenarkan atau tidak. 
Saksi menjawab, bahwa hal itu tidak sah. “Sudah ada SK sebelumnya. Kalau mau jujur, itu tidak sah,” jawan saksi. M.Nuril,
 selaku Penasehat Hukum ke- 2 terdakwa menanyakan para saksi, terkait 
pencairan anggaran oleh terdakwa Ita Poeri Andayani. “Andaikan 
tidak ada usulan dari SKPD, apakah terdakwa akan tetap mengeluarkan 
angar itu?,” tanya Nuril. Menur terdakwa, tidak akan akan dicairkan. 
 
Selain itu, Nuril juga menanyakan para saksi, apakah saksi selaku 
Ferivikator melakukan verikasi kelapangan ?. Menurut para saksi ini, 
tidak melakukan pengecekan ke lokasi melainkan hanya melalukan ferikasi 
data. Saksi juga menjelaskan, bawa tidak semua usulan itu dicairkan oleh
 terdakwa karen persyaratan dokumen tidak layak. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s640/1.png" width="640" /></a></div>
Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian 
 
Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan 
penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata 
kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. 
Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. Sehingga bantuannya juga 
tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan 
sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung 
jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok 
tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena
 memang kelompoknya tidak ada; Pada Juli 2015, dilakukan 
perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya 
melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut
 prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran 
untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk 
H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 
kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian 
sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 
320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; 
Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) Bahwa 
pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 
kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan)
 dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas 
Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian
 Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas 
Pendidikan). Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H 
Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan 
yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar 
Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus 
Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala 
BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. 
Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang
 juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama 
dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto 
(masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 
2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan
 dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></div>
Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai pemntukkannya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, terdakwa telah mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Karena para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana, adalah perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember.  
 
Sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh 
juta rupiah yang termasuk dari kerugian negara sebesar Rp 1 miliyar 
berdasarkan audit BPKP Jatim) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif 
Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum 
tetap. Sealin itu, juga memperkaya rang lain, yakni Subairi,; 
Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing 
selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,;
 Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku 
Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung 
Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi 
selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok
 Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari 
(Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok 
ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi 
(Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak 
Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; 
Purwanto (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), Beni Afwan Da'i 
Roby (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; Nosaman (Ketua 
Kelompok Ternak Sapi Majujaya), Watib As’ari (penerima bantuan untuk 
Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; Agus Noval dan Mukhtar
 Sami’an  masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak 
Sapi Bimasakti,; Aang  (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). Juga
 pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya Faridatul Janah 
(Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. Andi Suhaimy, selaku 
Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; Nurhasip selaku Imam 
Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; Deni Islami selaku Ketua Mushola 
Dzikrul Muchlishm,; Sahri selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; Eko
 Basori selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.;  Nur Ahmad Fainur selaku 
Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; Jazuli selaku Bendahara Mushola Alhuda,; 
Mahfud Baikuni selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; Isbad 
Ubaidillah selaku Penanggungjawan Mushola Assaidnah,; Bahrullah selaku 
penanggungjawab  Mushola AL Mubarok,; Faliq Dairobi selaku Pengurus 
Mushola Al Hikmah,; Bahroni bis Penjesit selaku Pengurus Mushollah,; Nur
 Hasanah Habisyi selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus
 Mushola Al Ikhlas,; Sa’adah  selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: 
As’ari  selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; Ismail selaku Pengurus 
Mushola Ar Rahman 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s640/2.png" width="640" /></a></div>
Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA 2015 senilai Rp206.111.625.480, merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

Terdakwa Ita dan Sugiarto berit korupsi .co - Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Je...

Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

11.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUNPqsCUbchRBYBLqMaewT9qLzo-8Wg7Qvf3-JBintBqyfra0WTCebr5yMClKrJiPWq1BaxpY4xFg21Hduj_y43MVIbHScu14sMgdUnXE1WE3rUF1EAnMAgjLBF0ODob3shgg2lykbPZE/s1600/Amaning.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="920" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUNPqsCUbchRBYBLqMaewT9qLzo-8Wg7Qvf3-JBintBqyfra0WTCebr5yMClKrJiPWq1BaxpY4xFg21Hduj_y43MVIbHScu14sMgdUnXE1WE3rUF1EAnMAgjLBF0ODob3shgg2lykbPZE/s640/Amaning.jpg" width="640" /></a></div>
#Keterangan saksi dalam persidangan Mengungkap pembagian duit “Haram” ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Banggar DPRD, Sekda dan Polres Tulungagung# 
 
beritakorupsi.co - Beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung, diantaranya Wakil Bupati yang saat ini menjabat sebagai Plt., Ketua DPRD yang juga Ketua Bandan Anggaran, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPAKD, dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Tulungagung, mungkin saat ini tak bisa tidur, andai saja hadir mengikuti jalannya persidangan Kasus perkara Korupsi suap terdakwa Syahri Mulyo (Bupati non aktif Tulungagung) yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, karena “nyanyian” alias keterangan Yamani yang diakui oleh Hendry dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 13 Desember 2018. Yamani dan Hendry Setyawan adalah pejabat di BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung. Yamani sebagai Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan,  sementara Hendry Setyawan adalah Kepala. Kedua pejabat BPKAD Tulungagung ini menjadi saksi kunci dalam kasus suap bosnya (Bupati), yaitu Syahri Mulyo, berdasarkan keterangan beberapa orang saksi selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PU pada persidangan sebelumnya, yang mengatakan bahwa duit yang dikumpulkan dari beberapa kontraktor di Tulungagung sebagai fee sebesar 15 persen atas pekerjaan proyek yang didapatkan para kobtraktor konstruksi dari Bupati melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PU. Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa total uang suap yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp138,4 miliyar yang bersumber dari fee proyek sebesar 15 persen yang diberikannya kepada para kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulugagung melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PU. Dan uang fee proyek tersebut dikumpulkan melalui beberapa Kepala Bidang yang ada di Dinas PU diantaranya ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikelola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan TA 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnvFJh0cvHqN5_Vmn7jXA5K1y6R7ep9rpjcn6KPOBpDI5SLsHgfeHf4F6uef71jwIAoTjHP0q2mSItaqFZWh3pDjeyv7PZOEHw3qs41jtPnpG1QsjfmuB3EIRQO_FZuTL6H6Zi7xns7E/s1600/Amaning..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="984" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnvFJh0cvHqN5_Vmn7jXA5K1y6R7ep9rpjcn6KPOBpDI5SLsHgfeHf4F6uef71jwIAoTjHP0q2mSItaqFZWh3pDjeyv7PZOEHw3qs41jtPnpG1QsjfmuB3EIRQO_FZuTL6H6Zi7xns7E/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></div>
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR. pada TA 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan para Kepala Bidang ini juga sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Dalam kasus ini, Yamani dan Hendry Setyawan sebagai pejabat BPKAD Kabupaten Tulungagung ini menjadi saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU yang menjadi pengepul uang fee proyek tersebut, di  antaranya Sukarji menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan karena ada kewajiban ke BPKAD melalui Yamani. Selain dari keterangan saksi selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo juga melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht3lXE1pGa5XPy1hedEi2_-qWfjqR1t9vsoR1_KF62MmEKZA3QkrcrU_V52ulm1ZNImfvrsOU9l60hHibwEBxJngwMtqbXHDCoB6ZTXFttwWjOKq-bsAA1tbXpB1JQFeOAmsG1mGhjNyc/s1600/IMG20181213174432.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="976" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht3lXE1pGa5XPy1hedEi2_-qWfjqR1t9vsoR1_KF62MmEKZA3QkrcrU_V52ulm1ZNImfvrsOU9l60hHibwEBxJngwMtqbXHDCoB6ZTXFttwWjOKq-bsAA1tbXpB1JQFeOAmsG1mGhjNyc/s640/IMG20181213174432.jpg" width="640" /></a></div>
Dan dakwaan JPU KPK juga menjelaskan, bahwa uang suap fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anakbuahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan sebesar Rp2.222 miliyar. Sedangkan pada sidang sebelumnya, duit “haram” itu juga mengucur ke pejabat Pemrov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur melalui Wawan salah satu Pengurus Asosiasi di Tulungagung. Nah…! Untuk mengetahui kebenaran kucuran duit “haram” itu, Tim JPU KPK Mufti Irawan dkk pun menghadirkan Yamani ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 13 Desember 2018) dalam persidangan yang diketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH untuk di dengar keterangannya. Sidang yang berlangsung pada Kamis, 13 Desember 2018, Selain Yamani, Tim JPU KPK juga menghadirkan 5 (lima) saksi lainnya, yaitu Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kab. Tulungagung), Indra Fauzi (Sekda Kab. Tulungagung), Maryani (Kepala Dinas Perhubungan), Wiwik Setyawati (Kabid Ciptakarya), dan Soni (swasta) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk PH terdakwa Sutrisnno. Dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai  Agus Hamzah, Tim JPU KPK Mufti Irawan menanyakan keterangan Yamani dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dijelaskan pada saat dipeyidik KPK pada Agustus 2018. Dalam BAP Yamani dijelaskan, bahwa uang yang diterimanya dari Dinas PU diberikannya secara langsung maupun melalui Hendry setyawan ke Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Banggar DPRD, Aparat Penegak Hukum termasuk ke Hendry Setiawan sendiri juga menikmatinya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOEi2QhowN98J4AN8slbB79fsjXafyFf9CEfbAkRid7wAyjWOZ_0PGnLUFQ8DFZXOc2Q3aqJSJcMeaBv-u7z8QAvHxsUaBLcpgMtMX3hqjZ8fY19Jy4Vr09NbOxN2Rm-ZqnmsGWsT3QKM/s1600/Amaning1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="933" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOEi2QhowN98J4AN8slbB79fsjXafyFf9CEfbAkRid7wAyjWOZ_0PGnLUFQ8DFZXOc2Q3aqJSJcMeaBv-u7z8QAvHxsUaBLcpgMtMX3hqjZ8fY19Jy4Vr09NbOxN2Rm-ZqnmsGWsT3QKM/s640/Amaning1.jpg" width="640" /></a></div>
Saksi Yamani membebenarkan semua pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan. Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah duit “haram” itu yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang, Kamis, 13 Desember 2018. Keterangan saksi Yamani ini sama dengan isi dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tahun 2016, jumlah uang yang serahkan ke Aparat Penegak Hukum sebesar Rp1.1 miliyar lebih. Pada saat JPU KPK menanyakan saksi Yamani terkait sisa uang, Yamani mengakui sudah dikembalikannya ke KPK pada Agustus 2018. Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah pun menanyakan saksi Yamani terkait rincian yang dibuatnya dalam secarik kertas yang dibacakannya dalam persidangan. “Darimana saudara bisa menjelaskan itu, kapan saudara mebuat itu, apakah ada catatan resmi penerimaan uang ?,” tanya Ketua Majelis. Yang dijawab oleh saksi, bahwa catatan itu dibuat pada saat dipenyidik KPK dari apa yang diingatnya terkait aliran uang yang diberikannya ke Aparat Pengak Huku, Ketua DPRD, Sekda, Kepala BPAKD. “Di Jakarta Bapak, bulanAgustus 2018. Perkiraan saja Bapak, tidak ada catatan resmi Bapak,” jawab saksi Yamani. Yamani juga mengatakan, bahwa uang yang diserahkannya ke Ketua DPRD juga pertahun, yang menurut saksi diberikannya di awal tahun pada bulan Pebruari. Yamani menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan, bahwa pada saat ketuk palu atau pengesahan anggaran APBD Kabupaten Tulungagung, saksi Yamani juga sering diatangi untuk meminta duit, namun saksi Yamani lupa sejak kapan. “Ke DPRD pertahun Bapak. Ya, pernah didatangi, saya lupa,” jawab saksi kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Apa yang dijelaskan Yamani tak dibantah oleh Hendry Setyawan. Hendry Setuyawan meng-Ya-kan saat Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi Hendry Setyawan atas penjelasan Yamani. Selain itu, Hendry juga mengakui, setelah pelantikan Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur. “Untuk apa menemui Kepala Bapeda. Apakah benar kalau terdakwa (Syahri Mulyo) mengatakan, “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, tanya JPU KPK Mufti Irawan. “Untuk mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung,” jawab saksi Hendry Setyawan. Namun saksi menjawab tidak atau apa yang disampaikan oleh terdakwa Syahri Mulyo terhadap Sutrisno, karena menurut saksi, pada saat pulang menggunakan kendaraan sendiri. Sementara keterangan Indra Fauzai selaku Sekda tak jujur saat ditanya tentang uang yang diterimya. Namun dari cara pebat penting di Kabupaten Tulungagung ini menjawab pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim terlihat tidak tenang. “Tidak ada, tapi kalau saya disuruh untuk mengembalikan akan saya kembalikan” jawab saksi Indra Fauzi. Dari keterangan Indra Fauzi juga terubgkap, bahwa setoran ke Aparat Penegak Hukum adalah inisiatifnya, karena terdakwa Syahri Mulyo meminta agar dihentikan. Hal itu terungkap dari BAP Indra saat di penyidik KPK yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa Syahrli Mulyo. Yang lebih konyol lagi adalah keterangan Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan. Maryani ternya juga ikut menikmati uang “panas” dari proyek dari anggaran yang dikelolanya. Dari keterangannya mengungkapkan, bahwa dirinya menikmati sebesar Rp22 juta, sedangkan yang disetorkannya ke Bupati sebesar Rp30 juta. “Saudara jujur. Dari uang yang saudara setorkan ke Bupati, berapa untuk saudara ?,” tanya JPU KPK Mufti Irawan. “Sekitar 22 juta,” jawab Maryani. Namun saat ditanya kemudian, saksi menjawab sekitar 24 juta. “Apakah saudara (Hendry Setiawan, Indra Fauzi dan Maryani) bersedia mengembalikan itu?,” jawab JPU KPK Mufti Irawan kemudian. Namun jawaban para saksi ini sepertinya tidak tegas menjawab apakan akan mengembalikan. Sedangkan Indra Fauzi tetap tidak mengakui kalau dirinya menerima uang suap beberapakali dari fee proyek. Namun Indra Fauzi megatakan akan mengembalikan. Dari beberapa kali persidangan yang berlangsung termasuk hari ini (Kamis, 13 Desember 2018)  fakta yang terungkap adalah, bahwa BPKAD dan Sekda telah mengakui menerima uang aliran uang dari Dinas PUPR. Adanya peran Asosiasi/Kontraktor yakni Anjar Andrihartono, Wawan, Endro Basuki, Santoso sebagai koordinator 15 Asosiasi di Tulungagung. Selain itu, terungkap pula bahwa Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung mengurus bantuan Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015. Belum lagi terkuaknya di persidangan, bahwa adanya permainan antara Bapeda dengan DPRD Tulungagung terkait dana Aspirasi yang nilainya sekitar Rp70 miliyar. Hal itu saat Penasehat Hukum terdakwa Sutrisno, Leonardus Sagala menanyakan Kepala Bapeda terkait pelaksanaan dana Aspirasi Dewan. Menurut Hendry Setiawan, bahwa dana Aspirasi itu ada di Bapeda. Keterangan Sono selaku kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek ABPD di Tulungagung tak mengakui kalau dirinya telah memberikan sejumlah uang sebagai fee kepada Bupati. Pada hal, dari keterangan beberapa saksi selaku pengurus Asosiasi di Tungagung menjelaskan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa ada fee dari setiap proyek yang dikerjakan oleh kontraktor. Sesuasi persidangan. Terkait setoran ke Aparat Penegak Hukum di Tulungagung, Kepada wartawan media ini terdakwa Syahri Mulyo mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetaui hal itu. Alasannya, karena dirinya baru menjadi menjabat Birokrat. “Saya tidak tau kalau itu ada. Saya kan bari di Birokrat. Ya mereka (saksi-saksi) yang atau. sudah dengar sendiri kan selama persidangan,” jawab terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

#Keterangan saksi dalam persidangan Mengungkap pembagian duit “Haram” ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Banggar DPRD, Sekda dan Polres Tulungag...

Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

07.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s1600/PN+Surabaya.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1008" height="185" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s320/PN+Surabaya.gif" width="320" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, melaksanakan Pembinaan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menyatakan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Arjuna No. 16 - 18 Surabaya. Nursyam., SH., M.Hum selaku Wakil Ketua, menggantikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, Sujatmiko., SH., MH, dalam sambutannya menegaskan, bahwa pembacaan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan semata-mata ucapan biasa, melainkan harus lahir dari pikiran dan hati nurani seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya. “Pembacaan ikrar hari ini, untuk mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk selalu menjaga wibawa pengadilan dan meningkatkan kedisiplinan   sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya,” ucap Nursyam. Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam menambahkan, bahwa maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat,  bahwa seluruh Hakim dan pejabat lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya tidak akan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. “Hakim tidak hanya memeriksa perkara dan saksi-saksi di persidangan, tetapi harus tetap menjaga kedisiplinan walau tidak ada sidang, wajib tetap masuk,” lanjuta Nursyam. Setelah pembacaan ikrar dan kata sambutan oleh Wakil Ketua PN Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan ikrar bersamapun yang di mulai dari Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam, Panita Drs. Djamaluddin. SH., M.hum, Sekretaris dan diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer. Sesuai acara pembacaan dan penandatanganan ikarar bersama, kepada wartawan media ini, Nursyam mengatakan, bahwa pembacaan dan penandatanganan ikrar bersama memang perlu dilakukan setiap tahun untuk selalu menjaga wibaya dan mengingatkan kedisiplinan kerja. “Acara seperti ini memang perlu dilaksanakan paling tidak sekali setahun. Selama ini, Hakim maupun pegawai lainnya masih tergolong kondusif dan tidak ada hal-hal lain yang bersifat negatif,” ucap Nursyam diruang kerjanya. (Rd1)

News Pendidikan Regional Tipikor Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

berita korupsi .co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegaw...

Pemotongan Dana Kapitasi Dilakukan Oleh Kepala Puskesmas Kab. Gresik

03.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2ZAY_yKBz89-bjXaeH958u0mas_ZgYQ3xjst-8TzSRw7WOa2jyU9LJZFvW99zGIeUc0jII9Pf-3X8XmF_S1k0wwIY08KBXJ5pTZrDyTjr5CZI0210GU7o555e5-5cRKE5NvXvSt0EHbA/s1600/IMG20181211133215.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2ZAY_yKBz89-bjXaeH958u0mas_ZgYQ3xjst-8TzSRw7WOa2jyU9LJZFvW99zGIeUc0jII9Pf-3X8XmF_S1k0wwIY08KBXJ5pTZrDyTjr5CZI0210GU7o555e5-5cRKE5NvXvSt0EHbA/s640/IMG20181211133215.jpg" width="640" /></a></div>
#Dakwaan Jaksa, bahwa yang melakukan Pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik# 
 
beritakorupsi.co - “Sekali mandi haruslah basah, sekali menegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi haruslah tuntas dan terang benderang”. Kalimat tersebut sepertinya tidak sesuai  dengan peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Sebab, penegakan hukum dalam beberapa kasus perkara Korupsi yang terungkap dalam persidangan Khususnya di Pengadilan Tipikor Surabaya menjadi pertanyaan publik, diantaranya Kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim pada Maret tahun lalu. Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa duit ratusan juta yang diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim (keduanya berstatus terpidana) dari 9 SKPD atau Kepala Dinas di Jawa Timur sudah dibagikan ke seluruh anggota Komis B. Duit itu sebagai imbalan agar Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan fungsi kewenangannya dalam pengawasan anggaran dan kinerja para Kepala Dinas sebagai mitra kerjanya. Karena hingga saat ini, tak satupun anggota Komisi B DPRD Jatim yang diproses hukum oleh KPK. Begitu juga dengan kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto pada Maret tahun lalu. Dalam kasus ini juga terungkap di persidangan bahwa semua anggota DPRD Kota Mojokerto kebagian duit “haram” terkait pembahasan anggaran APBD/P Kota Mojokerto. Yang ini juga sama, bahwa tak satupun anggota DPRD Kota Mojkerto yang diproses hukum oleh lembaga anti rasuah itu. Belum lagi kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang dengan tersangkayang juga terpidana Taufiqurrahman yang ditangani KPK, serta kasus dugaan Korupsi sebesar Rp85 miliyar terkait pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya yang menelan anggaran senilai Rp300 miliyar yang ditangani KPK, dan telah menetapkan “FAS” mantan Rektor Unair periode 2006-2015 menjadi tersangka pada Juni tahun 2016, yang hingga saat ini belum ada kelanjutannya. Tak ketinggalan pula di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menangani kasus Korupsi dana Bansos Rp38 miliyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp200 miliyar lebih serta Kasus Korupsi dana P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp277 miliyar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2008. Belum lagi kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Malang , di mana mantan rektornya sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tahun 2014 dan hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya. Lalu sebagai tindak lanjut dari hari peringatan Anti Korupsi yang beberapa hari lalu di peringati di mana ? 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMVjwBk6xw9cj6YsEJrpBlJiqpLVO-LiDZt7NmzaotGx0pv9SicsBdr_vOzkHnvCUsvvZcLFUHDiRMObQsvLzEgGaYLjxS-VNu7IXYR8TRFJQCqRDeW7CkwZ7ilVtNTSPy6GrbAUZsOck/s1600/Terdakwa+dr.+H.M.+Nurul+Dholam+bersama+Penasehat+Hukumnya%252C+Adi+Sutrisno.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMVjwBk6xw9cj6YsEJrpBlJiqpLVO-LiDZt7NmzaotGx0pv9SicsBdr_vOzkHnvCUsvvZcLFUHDiRMObQsvLzEgGaYLjxS-VNu7IXYR8TRFJQCqRDeW7CkwZ7ilVtNTSPy6GrbAUZsOck/s1600/Terdakwa+dr.+H.M.+Nurul+Dholam+bersama+Penasehat+Hukumnya%252C+Adi+Sutrisno.jpg" /></a></div>
Sementara dalam kasus perkara Korupsi pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017 sebesar Rp2,4 miliyar berdasarkan hasil auditor Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menjadi pertanyaan. Sebab dalam surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik mengatakan, bahwa terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 1 April 2016 yang kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi sejak tanggal 30 Desember 2016 melakukan pemotongan terhadap Jaspel dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 Sementara fakta dalam persidangan yang terungkap (Selasa, 11 Desember 2018), bahwa yang melakukan pemotongan Jaspel dana kapitasi itu adalah para Kepala Puskesmas dan Bendahara JKN (Jaminan Kesehatan Nsional) Puskesmas di Kabupaten Gresik yang besarnya antara puluhan hingga ratusan juta per tahun atas perintah secara lisan oleh terdakwa. Artinya, yang melakukan pemotongan dengan memerintahkan untuk melakukan pemotongan adalah dua kata kerja yang berbeda. Andai saja kasus ini adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, di mana ada yang menyuruh/memerintah dan ada yang melakukan yang kemudian hasil curiannya itu dijual kepada orang laing, bisa jadi semuanya akan terseret termasuk si pembeli barang curian itu dengan tuduhan sebagai penadah. Fakta lainnya yang terungkap yaitu, bahwa pemotongan Jaspel dana kapitasi di 43 Puskesmas Kabupaten Gresik itu ternyata sudah berlangsung sebelum terdakwa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Desember 2016 menggantikan dr. Sugeng Widodo. Anehnya, dalam surat dakwaan JPU Kejari Gresik mengatakan bahwa terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam melakukan pemotongan Jaspel dana kapitasi sejak tahun 2016 - 2017. Selain itu disebutkan pula dalam surat dakwaan JPU, bahwa ada penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454 juta  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa. Bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan dimasa kepemimpinan dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat (tanggal 31 Maret 2016), agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km selaku staf Bagian Ren Gram di  Dinas Kesehatan Kab. Gresik untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. Yang lebih anehnya lagi, JPU Kejari Grerik hanya mengusut Jaspel dana Kapitasi tahun 2016 - 2017 dengan menyeret dr. H.M. Nurul Dholam ke pengadilan Tipikor untuk diadili, sementara  pemotongan Jaspel dana Kapitasi tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya tidak diminta pertanggungjawajaban ?. Tidak hanya itu. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pun tidak “segarang” mengadili perkara Korupsi lainnya saat meminta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan. Tak heran, saksi-saksi pun sambil tersenyum atau tertawa sambil menjawab pertanyaan Majelis Hakim. Tak ada diantara saksi yang merasa bersalah melakukan pemotangan Jaspel dana Kapitasi itu karena atas perintah. Selasa, 11 Desember 2018, dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang yang dihadirkan Tim JPU Andrie Dwi Subianto, Alifin Nurahmana Wanda dkk, dari Kejari Gresik dipimpin Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Adi Sutrisno. Saksi yang dihadirkan JPU adalah Kepala Puskesmas, dan Bendahara JKN Puskemas di Kabupaten Gresik itu, diantaranaya Cahyono, Kepala Puskesmas Mengganti,; Setyorini, Kepala Puskesmas Rangkah,; Yan Susanti, Kepala Puskesmas Sedayu,; Masvia Bendahara JKN Puskesmas Kedamaian,; Wiwik Susanti Kepala Puskesmas Ujung Pangka,; Masvia, Bendahara Puskesmas Ujung Pangkah,; Sonny, Kepala Puskesmas Benjeng,; Susi Sri Asri, Bendahara JKN Puskesmas Benjeng,; Hilda besty, Kepala Puskesmas Kedamaian,; Sinta Puspita Sari, Kepala Puskesmas Sedayu,; Erni Rahayu, Bendahara JKN Puskesmas Sedayu,; Titikaryadiponigoro, mantan Kepala Puskesmas Bunga,;  Mafuroh, Bendahara JKN Puskesmas Bunga,; Lestari sudaryanti, Kepala Puskesmas Cermai,; Farida rohmah, Bendahar JKN Puskesmas Cermai,; Rini Aulistyoasih, Puskesmas Balong Panggang,; Aryatiningsih, Bendaha JKN Puskesmas Balongoangang,; Anik Lutfiah, Kepala Puskesmas Sukomulyo Gresik,; Ratna Fajarini, Bendahara JKN Sukomulyo Gresik,; Achmat safi'i, Kepla Puskesmas Alun-alun, dan Diana Mei Hearawati, Bendahara JKN Puskesmas Alun-alun. Para saksi yang berprofesi sebagai dokter ini ibarat kelompok paduan sura saat menjawab pertanyaan JPU terkait pemotongan Jaspel dana Kapitasi yang dilakukan oleh terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Nk1F_xhHTrKNloRVWGLXvPJsD0wFS0labhl7oM617xVLeUaR7EI0CL_twt_wNZw-GohPPQDsKxe3KsYJKkkZ2MsitGmrfCr59P-8AAz8T0-ODOgHsrynAiyUe3lA8HZLJVx5qZEVQEo/s1600/IMG20181211135212.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Nk1F_xhHTrKNloRVWGLXvPJsD0wFS0labhl7oM617xVLeUaR7EI0CL_twt_wNZw-GohPPQDsKxe3KsYJKkkZ2MsitGmrfCr59P-8AAz8T0-ODOgHsrynAiyUe3lA8HZLJVx5qZEVQEo/s640/IMG20181211135212.jpg" width="640" /></a></div>
“Ada..Dana Kapitasi” jawab para saksi Karena suara para saksi terdengar seperti kelompok paduan suara, Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Wiwin Arodawanti pun langsung mengambil alih pertanyaan JPU. Pertanyaan Ketua dan anggota Majelis Hakim terhadap para saksi seputar besarnya pemotongan Jasa Pelayanan dana Kapitasi, yang melakukan pemotongan dan diserahkan kepada siapa serta berlangsungnya pemotongan sejak kapan. Menurut para saksi, bahwa yang melakukan pemotongan Jaspel dana Kapitasi itu adalah Kepala Puskesmas dan Bendahara atas perintah terdakwa. Pemotongan Jaspel dana Kapitasi itu sejak tahun 2016 hingga 2017 yang besarnya 10 persen juga atas perintah terdakwa terdakwa secara lisan pada saat rapat yang tanpa undangan resmi dan tidak ada absensi atau daftar hadir. Duit dari dari hasil pemotongan Jaspel dana Kapitasi itu tidak disetorkan kepada terdakwa, melainkan ke Diana dan Erni “Sejak tahun 2016 - 2017, besarnya 10 persen atas perintah terdakwa. Disetorkan ke Diana tahun 2016, tahun 2017 disetorkan ke Erni,” jawab para saksi ini. “Tahun 2016, saya menyetor sebesar sembilanpuluh juta, ke Diana dan tahun 2017 ke Erni,” jawan saksi lainnya. Saat Ketua Majelis Hakim menanyakan para saksi, “mengapa disetorkan ke Diana dan Erni, siapa yang menyuruh,”tanya Ketua Majelis Hakim. Namun para saksi terdiam sejenak, baru kemudian menjawab, “atas perintah terdakwa,” Sementara pengakuan dr.Soni selaku Kepala Puskesmas Benjeng mengakatakan, bahwa pemotongan itu sudah ada pada tahun 2015 sejak dirinya menjadi Kepala Puskesmas Benjeng. Hal itu diungkapkan penyutik orang sakit ini atas pertanyaan anggota Majelis Hakim M. Mahin. “Tahun 2015 sudah ada,” tanya dr. Soni. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaD2XwHiqC3wOjW26_RXLhGJSn4xs9tTgzIPga3C0Ah-CEPmHVBMlMs4jQ7AKbvsc-L84_S3UVcWPsiis2FaD60LITGDPcRLY1B9EGsN3RkCVpA0IG0YyAyHPnkU42korSLJFQl198sjU/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaD2XwHiqC3wOjW26_RXLhGJSn4xs9tTgzIPga3C0Ah-CEPmHVBMlMs4jQ7AKbvsc-L84_S3UVcWPsiis2FaD60LITGDPcRLY1B9EGsN3RkCVpA0IG0YyAyHPnkU42korSLJFQl198sjU/s640/3.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim M. Mahin pun membuat para saksi 
sedikit terdiam, yang ssebelumnya sambil senyum-senyum dan ada pula yang
 bisik-bisik, walau Hakim M. Mahin tak banyak menggali keterangan dari 
saksi-saksi terkait pemotongan dana Kapitasi sebelum tahun 2016. Namun
 anggota Majelis Hakim M. Mahin pun menanyakan JPU, apakah dr. Sugeng 
Widodo, Diana dan Erni akan dihadirkan sebagai saksi. Menurut JPU, 
ketiga nama penting itu dalam kasus ini akan dihadirkan sebagai saksi. Selanjutnya,
 Adi Sutrisno selaku Penasehat Hukum terdakwa juga menanyakan kepada 
para saksi, apakah sudah ada pemotongan Jaspel dana Kapitasi tahun 
sebelumnya (sebelum tahin 2016). Para saksi pun mengakui bahwa sudah ada
 sebelum tahun 2016. Pada hal, para saksi sebelumnya atas pertamyaan JPU
 mengatakan bahwa pemotongan itu sejak tahun 2016 - 2017. Adakah 
pihak-pihak lain yang mengarahkan para saksi untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam persidangan, sehingga jawab dari
 para saksi terkesan tidak terbuka ? Seperti yang diberitakan 
sebelumnya. Pada tanggal 31 Maret 2016 dalam sebuah rapat terbatas di 
ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas 
Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, 
terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. 
Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  
Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag 
Keuangan, Titik Rositawati  dan Kasi RenGram serta Rumiyati. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimuRyUbE5SvCOsPEAeH7UrrFpdT2leq-QrCpCadDqQAxDRx4_tETQya8RNAjxsIxFotFKaO9-ZRk1Hu9YNp9gbNZqkJeu1vL1L3aJRcRDgV0Ng1QyaUW7I62HyBjtyFDFWVYy-lsOYS-o/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimuRyUbE5SvCOsPEAeH7UrrFpdT2leq-QrCpCadDqQAxDRx4_tETQya8RNAjxsIxFotFKaO9-ZRk1Hu9YNp9gbNZqkJeu1vL1L3aJRcRDgV0Ng1QyaUW7I62HyBjtyFDFWVYy-lsOYS-o/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam rapat tersebut, kanjut JPU, terjadi penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa yang diketahuinya bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan di masa kepemimpinan saksi dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat tersebut agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menghubungi saksi Eni Wahyuni, S.Km melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.454 juta. Pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada saksi Eni Wahyuni dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan  untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD. Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen jaspel tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian Rengram. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKFM1cSDHeAnehKFG9580BiD70r3U-0wpEqT4-kB1xauBgKm74t7Xzp_iZASw4hIRm1IJ-RF_OOE2edIKBBdPCEFNpn11DCFLJTZs9jm0RaVJ9Eu_G09ptUecEcFEw0vDtD5BPNMKCTv8/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKFM1cSDHeAnehKFG9580BiD70r3U-0wpEqT4-kB1xauBgKm74t7Xzp_iZASw4hIRm1IJ-RF_OOE2edIKBBdPCEFNpn11DCFLJTZs9jm0RaVJ9Eu_G09ptUecEcFEw0vDtD5BPNMKCTv8/s640/4.jpg" width="640" /></a></div>
Atas perintah tersebut, para bendahara JKP masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen jaspel dilakukan secara tunai diserahkankepada Eni Wahyuni, S.Km untuk dicatatkan,  akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. Selain itu, para bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti cara sebelumnya. Pada sekitar bulan Januari - Februari 2017, beberapa Kepala Puskesmas mencoba berinisiatif mempelopori rekanrekan lainnya untuk menghentikan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jasa pelayanan dana kapitasi, dimana terhadap ajakan tersebut mayoritas Kepala Puskesmas langsung berhenti melakukan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspel Dana Kapitasi pada periode bulan Januari 2017 yang seharusnya disetorkan bulan Februari, namun masih ada beberapa Kepala Puskesmas yang belum tahu akan ajakan tersebut, sehingga masih tetap melakukan pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi kepada petugas di Dinas Kesehatan Kab Gresik. Setelah itu, secara berangsur-angsur Kepala Puskesmas menghentikan praktik tersebut sejak  bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dan akhirnya praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi benar-benar berhenti dilakukan secara total sejak bulan Juli 2017. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisI3IYOQpYrO7RPB7uothru1Mv-9rg5j9IUdAobi1SJ9DfYQxyuspQfZqKWqcv3hyH9R3CnWPjiAWew4XFu6X_5SkrSoFUeGboF9FxPLc_nlrWSqchnUfgWoH1U25y67c5i47lIgWoKqE/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisI3IYOQpYrO7RPB7uothru1Mv-9rg5j9IUdAobi1SJ9DfYQxyuspQfZqKWqcv3hyH9R3CnWPjiAWew4XFu6X_5SkrSoFUeGboF9FxPLc_nlrWSqchnUfgWoH1U25y67c5i47lIgWoKqE/s640/2.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa dalam kurun waktu, antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan sebesar 10 persen alokasi jasa pelayanan dari 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk dilakukannya pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan dana kapitasi hingga 10 persen yang disetorkan dan dimasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, telah mengakibatkan penggunaan dana kapitasi yang sesuai dengan peruntukan. Sehingga program Pemerintah cq BPJ S Kesehatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.451.370.985 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)  berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Auditor Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor: R-01/Hkt.3/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan. Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat Pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP. (Rd1)

News Tipikor Pemotongan Dana Kapitasi Dilakukan Oleh Kepala Puskesmas Kab. Gresik

#Dakwaan Jaksa, bahwa yang melakukan Pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehata...

BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

Pemotongan Dana Kapitasi Dilakukan Oleh Kepala Puskesmas Kab. Gresik

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI