BERITAKORUPSI.CO

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Dituntut 1.6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8uOpFkqvXJJGb-I_1ruyt20_zeoafUbXcyV-4VDtk750s7nPfGkSxuha6RwXsZMH-7Pkw6cO7qhYTIRxqdQw8aBp91QUT6YfdxyVX3TmqAu57hVVL_F8uWRqmuUOkcnh3fjLc3T14kfc/s1600/IMG20181105124451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8uOpFkqvXJJGb-I_1ruyt20_zeoafUbXcyV-4VDtk750s7nPfGkSxuha6RwXsZMH-7Pkw6cO7qhYTIRxqdQw8aBp91QUT6YfdxyVX3TmqAu57hVVL_F8uWRqmuUOkcnh3fjLc3T14kfc/s640/IMG20181105124451.jpg" width="640" /></a></div>
#9 dari 10 Kepala Dinas Pemrov Jatim telah memberikan uang suap Triwulan I Tahun 2017 kepada Komisi B DPRD Jatim, dan telah dibagikan kesuluru anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Oleh Moch. Ka’bil Mubarok#                    
beritakorupsi.co - Senin, 5 Nopember 2018, JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti, membacakan surat tuntutannya di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rochmat, terhadap terdakwa M. Samsul Arifin mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dalam Jilid II,  melalui  Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim (Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok) yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hakumnya, Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat Dalam Jilid II ini, JPU KPK tidak hanya membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa M. Samsul Arifin, melainkan membacakan surat tutuntannya juga tergadap terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (perkara terpisah), yang juga mantan Plt. Bupati Mojokerto dengan diapmpingi Penasehat Hukumnya, Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dan kawan-kawan. Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa M. Samsul Arifin dan Moch. Ardi Prasetiayawan dijerat Pasal 5 yat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kasus yang menyeret mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim M. Samsul Arifin,  dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat Tim KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya, yaitu Santoso dan R. Rahmat Agung. Ditangkapnya Kedua Pimpinan Komisi B DPRD Jatim ini, karena KPK mengetahui adanya transaksi uang suap melalui Kedua Staf Komis B dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan,  dan dari Bambang Hariyanto yang menjabats sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. Dari hasil penyidikan Tim penyidik KPK diketahui, ternyata pemberian uang oleh Ke- 2 Kepala Dinas itu adalah sebagai imbalan, agar seluruh Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan hak pengawasannya terhadap kinerja maupun penggunaan anggaran, serta pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ternak Sapi dan Kerbau di Jawa Timur oleh Dinas Peternakan. 
 
Sementara dalam Jilid I ada 7 terdakwa, 4 daintaranya sebagai penerima 
suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi serta divonis pidana penjara selama 7 tahun dari 9 tahun 
tuntutan JPU KPK terhadap M. Basuki, sedangkan untuk M. Ka’bil Mubarok 
dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dari 9 tahun gtuntutan. Untuk 
Santoso dan R. Rahmat Agung di pidana penjara masing-masing 4 tahun dari
 tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYcP1AQ1vTCE9ItZ75-WfqItQkbD8jdTDhmXxFfQJDrEH5MP-1v6SLLozKEVszBETKioLmZMW2BKebcpWzleeUyHcxI8QRDXHNyy2Bhvk7QPtAjZF4JOrhKKHjYGtCpxTRiInp2f_yWCk/s1600/IMG20181105122928.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="850" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYcP1AQ1vTCE9ItZ75-WfqItQkbD8jdTDhmXxFfQJDrEH5MP-1v6SLLozKEVszBETKioLmZMW2BKebcpWzleeUyHcxI8QRDXHNyy2Bhvk7QPtAjZF4JOrhKKHjYGtCpxTRiInp2f_yWCk/s640/IMG20181105122928.jpg" width="640" /></a></div>
Sedangkan 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat dinyatakan sebagai pemberi suap serta dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hukumannya berbeda. Bambang Hariyanto Hariyanto divonis 1 tahun dan 4 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Untuk Rohayati dan Anang Basuki Rahmat di pidana penjara masing-masing 1 tahun dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. Dalam fakta persidangan Jilid I maupun Jilid II ini terungkap, ternyata yang memberikan uang suap kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto sebagai Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan 9 dari 10 Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah memberikan auang suap dalam triwulan I tahun 2017 (Januari - Maret). Sembilan Dinas yang sudah memberikan uang suap kepada Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, bahwa uang suap yang diterima M. Basuki dan  M. Ka’bil Mubarok sudah dibagikan kesuluruh anggota Komisi B DPRD Jatim yakni, Anik Maslachan, SW. Sugroho, Pranaya Yudha Mahardika, M. Alimin, Atika Banowati, Subianto, Ninik Sulisyaningsih, Aida Fitriati, Aisiyah Liliani, Nur Sucipto, Firdaus Febrianto, Agus Maimun, M. Lutfi, Yusuf Rohana, Lilia Agustina, Chusainuddin, Ali Muji, Suharti, H. Rofiq, Dewi Masita, M. Fawait Menurut M. Basuki yang disampaikannya kepada Majelsi Hakim dalam persidangan, bahwa uang itu telah dibagikan keseluruh anggota Komisi B, yang diserahkannya melalui Atika Banowati, setelah uang tersebut diterima dari SKPD oleh 2 Staf Komisi B, dengan rumus, 19 untuk anggota, 2 untuk pimpinan, 1 untuk Kesekretariatan dan Staf, dan 1 untuk Kas. Dan dari 9 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan uang suap yang diterima selama tahun 2017 yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019, dan 5 (lima) Kepala Dinas ke Pengadilan Tipikor untuk diminta pertanggungjawabannya, karena dalam  surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dikatakan, bahwa uang “haram” yang diterima M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok selaku Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim dari 9 SKPD suah dibagikan keseluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2-14 - 2019 ? Pada sidang sebelumnya, JPU KPK Wawan kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang komitmen fee per tahun di tahun 2016 oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim, namun setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian sebanyak 4 kali, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah tertangkap tangan KPK. “Tahun 2016 itu pemberian pertahun, namun setelah 2017 berubah menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta. Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” ujar JPU KPK Wawan. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” lanjut JPU KPK wawan saat itu (Senin, 8 Oktober 2018) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilB8TOIw17QekTThwCfVHPWRaF8jFYrM_9UjsoZjwJOHzkk-Mqwx3zqnqneQgqsWsw6D8X4aYYnyUsjerQmgEj8vTj4hTqUBJx7AuG2tQQKZ0wSByx8PSRg06vJnhh93hccPUx0pdJaOw/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="640" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilB8TOIw17QekTThwCfVHPWRaF8jFYrM_9UjsoZjwJOHzkk-Mqwx3zqnqneQgqsWsw6D8X4aYYnyUsjerQmgEj8vTj4hTqUBJx7AuG2tQQKZ0wSByx8PSRg06vJnhh93hccPUx0pdJaOw/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>
Semantara dalam surat tuntutan JPU KPK dikatakan (Senin, 5 Nopember 2018), bahwa terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, pada sekira bulan Maret 2017, dan tanggal 2 Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang yang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta. JPU KPK menyatakan, bahwa Terdakwa M. Samsul Arifin pada awal Tahun 2017 ketika rapat paripurna dihubungi oleh Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur yang meminta datang ke ruang kerjanya. Setelah Terdakwa datang, Moch. Ka’bil Mubarok meminta data rapat evaluasi kegiatan Tahun 2016 sekaligus meminta uang “komitmen triwulanan” sejumlah Rp350.000. 000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa pada mulanya menyampaikan keberatannya karena anggaran Dinas Perkebunan kecil, namun Moch. Ka’bil Mubarok meminta agar Terdakwa tetap mengusahakan. Terdakwa yang tidak ingin Dinas Perkebunan dipersulit oleh Komisi B dalam evaluasi pelaksanaan APBD TA 2017 akhirnya menyanggupi akan memberikan uang kepada Komisi B setiap triwulan. “Pada tanggal 31 Mei 2017 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna di mulai, terdakwa M. Samsul Arifin dipanggil oleh Moch. Basuki dan Atika Banowati ke ruang kerja Ketua Komisi B. Dalam kesempatan itu, Moch. Basuki dan Atika Banowati meminta terdakwa untuk memenuhi uang komitmen Triwulan tahap kedua, dan disanggupi oleh terdakwa,” kata JPU KPK. JPU KPK mengatakan, terdakwa telah merealisasikan permintaan komitmen fee dengan menyerahkan uang triwulanan tahap kedua, supaya Komisi B tidak mempersulit evaluasi Triwulan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD TA 2017, tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. JPU KPK mengungkapkan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian dan dapat diyakini membuktikan adanya fakta hukum tersebut berupa: Keterangan saksi yakni saksi Bambang Heryanto, Moch. Basuki, Slamet Wahyudi Nugroho, Atika Banowati, Anik Maslachan, Pranaya Yudha Mahardika, Agus Maimun, R. Rahman Agus, Santoso, Moch. Ardi Prasetiyawan, Samsuri, Yusuf Rohana, M. Ka’bil Mubark, Rohayati, Ninik Sulistyaningsih, M. Zainul Luthfi, M. Alimin, Chusainuddin Suharti, M. Fawait. JPU KPK menjelaskan, dari rangkaian alat bukti di atas dan dihubungkan dengan pandangan doktrin maupun yurisprudensi terkait unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dapat diyakini adanya perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B Iainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjukan kepada sikap batin (mens-rea) dari Terdakwa, dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikan rupa, sehingga Terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut,” kata JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWwFbIU4e0HXF57P_nDdU2FMB5LtTIEyBBojSzVHSxnry4gzES7RJ5cpUqZH2fcalXsTiBi23o1Fm-3sj4c9mbMQF1mXbJb93GvqqsbtzkGXZufLj8-KS68WeLe-dDbRXto_-lGGp89_M/s1600/IMG20181105124454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWwFbIU4e0HXF57P_nDdU2FMB5LtTIEyBBojSzVHSxnry4gzES7RJ5cpUqZH2fcalXsTiBi23o1Fm-3sj4c9mbMQF1mXbJb93GvqqsbtzkGXZufLj8-KS68WeLe-dDbRXto_-lGGp89_M/s640/IMG20181105124454.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK mengatakan, bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan juga pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata yang kemudian dinllai oleh pihak lain. dalam hal ini terutama oleh Hakim. Oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu uang sejumlah Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok beserta Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur lainnya. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang tersebut adalah agar Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah merupakan pemuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas, maka rangkaian  perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa. Dengan demikian maka bentuk kesengajaan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk),” lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya. Menurut JPU KPK, bahwa Terdakwa M. Samsul Arifin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiiiki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. JPU KPK menjelaskan, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada din‘ Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana (recths vaar digings gronden maupun schuld uitsluitings gronden), sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 tahun 1973 yang isinya meminta agar untuk tindak pidana korupsi (sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana yang disebut dalam SE tersebut) dijatuhi hukuman yang berat. Disana Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum, dan sejalan dengan kesimpulan Rapat Kerja Tehnis Gabungan (RAKERNISGAB) Mahkamah Agung yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogjakarta yang menyimpulkan “penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dengan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi”. Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana korupsi. JPU KPK megatakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFyDz0zYzY122X6QYoovWyNkEIYUSgrFg28ouFc_3tggmCSXVg6MPn46vbTJnXLedhdpEC2QmDIWzWMnVLvVQ3n2LJI3vzDTd0T0pwfuwlp_RGmamLXB5Ksnv-V-HYNa93ufNowXyUgko/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFyDz0zYzY122X6QYoovWyNkEIYUSgrFg28ouFc_3tggmCSXVg6MPn46vbTJnXLedhdpEC2QmDIWzWMnVLvVQ3n2LJI3vzDTd0T0pwfuwlp_RGmamLXB5Ksnv-V-HYNa93ufNowXyUgko/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" width="640" /></a></div>
Sementara permohonan JC (Jastice Collabolator) yang diajukan oleh terdakwa, ditolak oleh JPU KPK. Alasannya, karena terdakwa adalah pelaku utama dan tidak berkata jujur sejak terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa sebelumnya. “Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan ; Bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam dawaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Samsul Arifin berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subisder 3 bulan kurungan,” ucap JPU KPK di akhir surat tuntutannya.  Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Dituntut 1.6 Tahun Penjara

#9 dari 10 Kepala Dinas Pemrov Jatim telah memberikan uang suap Triwulan I Tahun 2017 kepada Komisi B DPRD Jatim, dan telah dibagikan kesu...

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1.6 Tahun Penjara

10.33 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxtyVWvVFITaSCFQK6MwkasKkyC_8SRjatqS4uAAk7ezB9Zba1PaA3EhcMKQ1gyCtKOVIHpeZ5100etkeuUIFqCS2hH6yv4WtC6TShpQgrNHwEz_PxirsrJqEOOCT0IG1G9lqPFtfvt80/s1600/IMG20181105134256.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxtyVWvVFITaSCFQK6MwkasKkyC_8SRjatqS4uAAk7ezB9Zba1PaA3EhcMKQ1gyCtKOVIHpeZ5100etkeuUIFqCS2hH6yv4WtC6TShpQgrNHwEz_PxirsrJqEOOCT0IG1G9lqPFtfvt80/s640/IMG20181105134256.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sejak 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Plt. Bupati Mojokerto. Pada awal tahun 2018, nama Moch. Ardi Prasetiayawan santer dikabarkan salah satu calon terkuat untuk menduduki kursi startegis sebagai Sekda (Sekretaris daerah) di Pemerintahan Gubernur Jatim Sukarwo. Selain itu, juga dikabarkan sebagai calon Sekjen KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun sial bagi Moch. Ardi Prasetiayawan. Bukannya dilantik sebagai Sekda oleh Gubernur Jatim ataupun sebagai Sekjen KPK, melainkan “dilantik” sebagai penghuni Rutan (rumah tahanan negara) milik KPK. Pasalnya, pada Juni 2018, KPK menetapkan Moch. Ardi Prsetiyawan sebagai tersangka Jilid II, dalam kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu. Kasus yang menyeret Kepala Dinas Perindustrian Pemprov. Jatim Moch. Ardi Prasetiayawan ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati Kepala Dinas Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmk8v6Wejnz2CmWOQ2Ceb0d0ec5vIwGNpyvIRWy2t8yAHPAlfmuZWjGDDgXbJCDR0_IytBjrPvXWgvfdL5ioDnosh6moQczKqpuzpje3hwb9nSRl_ut6OPYEOIkiw2v47EwQ_VmI7Ml94/s1600/IMG20181105124712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmk8v6Wejnz2CmWOQ2Ceb0d0ec5vIwGNpyvIRWy2t8yAHPAlfmuZWjGDDgXbJCDR0_IytBjrPvXWgvfdL5ioDnosh6moQczKqpuzpje3hwb9nSRl_ut6OPYEOIkiw2v47EwQ_VmI7Ml94/s640/IMG20181105124712.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan saat menjalani sidang tintutan dari JPU KPK</td></tr>
</tbody></table>
Dalam Jilid I, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah menjatuhkan pidana penjara terhadap 7 terdakwa, 4 daintaranya sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta divonis pidana penjara selama 7 tahun dari 9 tahun tuntutan JPU KPK terhadap M. Basuki, sedangkan untuk M. Ka’bil Mubarok dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dari 9 tahun gtuntutan. Untuk Santoso dan R. Rahmat Agung di pidana penjara masing-masing 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sedangkan 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat dinyatakan sebagai pemberi suap serta dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hukumannya berbeda. Bambang Hariyanto Hariyanto divonis 1 tahun dan 4 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Untuk Rohayati dan Anang Basuki Rahmat di pidana penjara masing-masing 1 tahun dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. Sementara dalam sidang kali ini, Senin, 5 Nopember 2018, JPU KPK Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih, membacakan surat tuntutannya di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rochmat, terhadap terdakwa Moch. Ardi Prsetiyawan dalam kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dalam Jilid II,  melalui  Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim (Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok) yang Tangkap Tangan oleh KPK pada Juni 2016 lalu, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hakumnya, Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dkk. Dalam Jilid II ini, JPU KPK tidak hanya membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Moch. Ardi Prsetiyawan, melainkan membacakan surat tutuntannya juga terhadap terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan(perkara terpisah) yang didampingi Penasehat Hukumnya, Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat. Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dan M. Samsul Arifin dijerat Pasal 5 yat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam fakta persidangan Jilid I maupun Jilid II ini terungkap, ternyata yang memberikan uang suap kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto sebagai Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan ada 9 dari 10 Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah memberikan auang suap dalam triwulan I tahun 2017 (Januari - Maret). Dari 9 (sembilan) Kepala Dinas yang sudah memberikan uang suap kepada Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. 
 
Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, bahwa uang suap yang 
diterima M. Basuki dan  M. Ka’bil Mubarok sudah dibagikan kesuluruh 
anggota Komisi B DPRD Jatim yakni, Anik Maslachan, SW. Sugroho, Pranaya 
Yudha Mahardika, M. Alimin, Atika Banowati, Subianto, Ninik 
Sulisyaningsih, Aida Fitriati, Aisiyah Liliani, Nur Sucipto, Firdaus 
Febrianto, Agus Maimun, M. Lutfi, Yusuf Rohana, Lilia Agustina, 
Chusainuddin, Ali Muji, Suharti, H. Rofiq, Dewi Masita, M. Fawait Menurut
 M. Basuki yang disampaikannya kepada Majelsi Hakim dalam persidangan, 
bahwa uang itu telah dibagikan keseluruh anggota Komisi B, yang 
diserahkannya melalui Atika Banowati, setelah uang tersebut diterima 
dari SKPD oleh 2 Staf Komisi B, dengan rumus, 19 untuk anggota, 2 untuk 
pimpinan, 1 untuk Kesekretariatan dan Staf, dan 1 untuk Kas. Dan 
dari 9 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap 
Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan uang suap yang 
diterima selama tahun 2017 yang disebut sebagai komitmen fee sebesar 
Rp3.07 Milliar. Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota Komis B 
DPRD Jatim periode 2014 - 2019, dan 5 (lima) Kepala Dinas ke Pengadilan 
Tipikor untuk diminta pertanggungjawabannya, karena dalam  surat dakwaan
 maupun surat tuntutan JPU dikatakan, bahwa uang “haram” yang diterima 
M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok selaku Ketua dan Wakil Ketua Komis B 
DPRD Jatim dari 9 SKPD suah dibagikan keseluruh anggota Komis B DPRD 
Jatim periode 2-14 - 2019 ? Pada sidang sebelumnya, JPU KPK Wawan
 kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang komitmen fee per 
tahun di tahun 2016 oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim, namun
 setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian 
sebanyak 4 kali, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah
 yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah
 tertangkap tangan KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWkY5fULqKpjT6HpsrsdMq9_tOjW4Nc3wBpH3wEg5G_H9RHvvTqF4pX87btdQFcQ-14Vi536Pxb8LBL7y2y5c1prJM-nxIMZ4d-fukB6EmAMZ0PaeBX2ZSI-Dt9Zmi7iGSOstZueRbJfg/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="640" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWkY5fULqKpjT6HpsrsdMq9_tOjW4Nc3wBpH3wEg5G_H9RHvvTqF4pX87btdQFcQ-14Vi536Pxb8LBL7y2y5c1prJM-nxIMZ4d-fukB6EmAMZ0PaeBX2ZSI-Dt9Zmi7iGSOstZueRbJfg/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>
“Tahun 2016 itu pemberian pertahun, namun setelah 2017 berubah menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta. Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” ujar JPU KPK Wawan. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” lanjut JPU KPK wawan saat itu (Senin, 8 Oktober 2018) 
 
Dalam surat tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa Moch. Ardi 
Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
 Jawa Timur, pada waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 
2017 telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing - masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu memberi
 atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp80.000.000 
(delapan puluh juta rupiah) kepada penyelenggara negara yaitu Moch. 
Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok selaku Anggota sekaligus selaku Pimpinan
 Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019 supaya tidak 
terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
 (TA) 2017. JPU KPK mengatakan, pada sekira bulan Januari - 
Pebruarl 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengadakan pertemuan 
dengan Moch. Basuki dan Moch. Ka;bil Mubarok diruang kerja Ketua Komisi 
B.  Dalam pertemuan tersebut, Moch. Ka’bil Mubarok menyampaikan 
permintaan uang sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun 
anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Propinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000 
(dua ratus milliar rupiah) dengan maksud, agar Komisi B DPRD Jawa Timur 
tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. “Atas 
permintaan tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyanggupi dan 
disepakati beban komitmen fee yang harus dibayarkan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 
sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara 
bertahap setiap empat bulan sekali atau triwulan,” ungkap JPU KPK Menindaklanjuti
 kesepakatan itu, sekitar bulan Januari sampai dengan Maret 2017 
(Triwulan I), bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur,
 terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melalui Fathor Rachman memberikan 
uang komitmen fee sebesar Rp30 juta kepada Moch. Kab’il Mubarok melalui R
 Rahman Agung selaku staf Komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 04 
Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Jatim Nomor 
188/7/KPTS-Pimp/050/2017, Moch. Ka’bil Mubarok pindah ke Komisi E, 
sehingga Moch. Basuki bertanggung jawab menggantikan posisi Moch. Kab’il
 Mubarok sebagai koordinator untuk berkoordinasi dengan Dinas-Dinas yang
 menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jatim, terkait pengumpulan uang 
komitmen triwulan kedua. “Pada tanggal 29 Mei 2017 sebelum 
pelaksanaan hearing, bertempat di ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim,
 terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melakukan pertemuan dengan Moch. 
Basuki yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa 
Timur Bambang Heryanto (status terpidana.Red). Pada pertemuan tersebut 
Moch. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim kembali mengingatkan 
kepada terdakwa dan Bambang Heryanto terkait komitmen fee Triwulan Kedua
 untuk Komisi B DPRD Jatim paling lambat tanggal 22 Juni 2017. Atas 
permintaan Moch. Basuki tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan 
menyampaikan akan segera memenuhinya,”  kata JPU KPK  JPU KPK 
mengungkapkan, “Pada tanggal 30 Mei 2017, terdakwa Moch. Ardi 
Prasetiayawan memberikan uang sebesar Rp50 juta sebagai realisasi 
komitmen fee atas permintaan Moch. Basuki. Dan uang  tersebut dibungkus 
dalam amplop warna coklat kepada Lani (Sekretaris Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Porpinsi Jawa Timur) untuk diserahkan kepada Moch. 
Basuki”. Pada tanggal 31 Mei 2017, Lani meminta Fathor Rachman 
selaku Kepala Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi 
Jawa Timur menyerahkan uang komitmen triwulan kedua sebesar Rp50 juta 
yang dikemas dalam bentuk buku, dan dibungkus Koran dibagian luar untuk 
diserahakam kepada Komisi B DPRD Jatim 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1JrgeTbsoEP5jKWPiMlUbigESDdRbC69h4qINeyllkVSKvjdSklmRXOBvz54zx9SN86fE5qdDXHpjKN3e6ECyy-64S5MdxvgUJmsD5pv3XcQHjx8qIXqdAUibzrpz4R7UqPsXbJGwwK0/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1JrgeTbsoEP5jKWPiMlUbigESDdRbC69h4qINeyllkVSKvjdSklmRXOBvz54zx9SN86fE5qdDXHpjKN3e6ECyy-64S5MdxvgUJmsD5pv3XcQHjx8qIXqdAUibzrpz4R7UqPsXbJGwwK0/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" width="640" /></a></div>
“Menindaklanjuti perintah Lani, Fathor Rachman menghubungi R. Rachman Agung guna menyerahkan uang komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur kepada Moch. Basuki. Selanjutnya Moch. Basuki menyampaikan agar uang tersebut diserahkan melalui R. Rachman Agung,” pungkas JPU KPK JPU KPK menjelaskan, pada tanggal 31 Mei 2017, bertempat di ruang Staf Komisi B DPRD Jatim, Fathor Rachman menyerahkan bungkusan berisi uang komitmen triwulan kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50 juta kepada R. Rachman Agung. Selanjutnya R. Rachman Agung menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki melalui Sayuli Sukardono yang merupakan sopir pribadi Moch. Basuki. Kemudian Sayuli Sukardono menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki di rumahnya. Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim. Selama pelaksanaan hearing, Komisi B DPRD Jatim tidak menjalankan fungsi Kontrol dan Pengawasan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi jATIM sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan hearing berjalan dengan lancar. Lebih lanjut JPU KPK mengungkapkan, bahwa uang sejumlah Rp50 juta yang diterima oleh Moch. Basuki, selanjutnya digunakan untuk kepentingan Moch. Basuki sebesar Rp40 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta telah diserahkan kepada Komisl Pemberantasan Korupsi melalui Andi Soemarjono”. Bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengetahui atau patut menduga, bahwa perbuatannya memberi hadiah berupa uang sebesar Rp80 juta kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok, agar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut, kata JPU KPK melanjutkan, bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagai Penyelenggara Negara, yaitu selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, dan Pasal 5 angka 6 yang berbunyi ; "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 350 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. JPU KPK mengungkapkan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian dan dapat diyakini membuktikan adanya fakta hukum tersebut berupa: Keterangan saksi yakni saksi Bambang Heryanto, Moch. Basuki, Slamet Wahyudi Nugroho, Atika Banowati, Anik Maslachan, Pranaya Yudha Mahardika, Agus Maimun, R. Rahman Agus, Santoso, Moch. Ardi Prasetiyawan, Samsuri, Yusuf Rohana, M. Ka’bil Mubark, Rohayati, Ninik Sulistyaningsih, M. Zainul Luthfi, M. Alimin, Chusainuddin Suharti, M. Fawait. JPU KPK menjelaskan, dari rangkaian alat bukti di atas dan dihubungkan dengan pandangan doktrin maupun yurisprudensi terkait unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dapat diyakini adanya perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B Iainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjukan kepada sikap batin (mens-rea) dari Terdakwa, dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikan rupa, sehingga Terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut,” kata JPU KPK. JPU KPK mengatakan, bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan juga pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata yang kemudian dinllai oleh pihak lain. dalam hal ini terutama oleh Hakim. Oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok beserta Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur lainnya. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang tersebut adalah agar Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah merupakan pemuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas, maka rangkaian  perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa. Dengan demikian maka bentuk kesengajaan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk),” lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya. Menurut JPU KPK, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiiiki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. JPU KPK menjelaskan, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada din‘ Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana (recths vaar digings gronden maupun schuld uitsluitings gronden), sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 tahun 1973 yang isinya meminta agar untuk tindak pidana korupsi (sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana yang disebut dalam SE tersebut) dijatuhi hukuman yang berat. Disana Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum, dan sejalan dengan kesimpulan Rapat Kerja Tehnis Gabungan (RAKERNISGAB) Mahkamah Agung yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogjakarta yang menyimpulkan “penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dengan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi”. Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana korupsi. JPU KPK megatakan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. Sementara permohonan JC (Jastice Collabolator) yang diajukan oleh terdakwa, ditolak oleh JPU KPK. Alasannya, karena terdakwa adalah pelaku utama dan tidak berkata jujur sejak terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa sebelumnya. “Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan ; Bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam dawaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subisder 3 bulan kurungan,” ucap JPU KPK di akhir surat tuntutannya.  Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1.6 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sejak 2015, berda...

Sidang Korupsi Suap Bupati Mojokerto Terungkap; Pengurusan Izin Tower Hanya Sehari

10.21 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt-fM0jkByz1eNUy54xnJE-EcVtS60M-hRNHxEEVgoVjtY06DTK73-2J_aCcQ3x2leUdl0c0lIbVP4lCz8YD63n5gBM5SGNrASCMEIGImhaWmgm7_enveba0Nfez-MDMKtoJZVCiSASC8/s1600/IMG20181105120808.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="868" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt-fM0jkByz1eNUy54xnJE-EcVtS60M-hRNHxEEVgoVjtY06DTK73-2J_aCcQ3x2leUdl0c0lIbVP4lCz8YD63n5gBM5SGNrASCMEIGImhaWmgm7_enveba0Nfez-MDMKtoJZVCiSASC8/s640/IMG20181105120808.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Aneh tapi nyata. Pengurusan Izin 11 Tower pemancar jaringan telepon seluler yang menjulang tinggi dibagun oleh PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk di wilayah Kabupetan Mojokerto tahun 2015 lalu, sekaligus menghantarkan Bupati Mustopa Kamal Pasha ke penjara ternyata hanya sehari. Yang lebih anehnya lagi, pengurusan Izin 11 Tower itupun setelah diketahui sudah beroperasi  terlebih dahulu. Pengurusan izin 11 Tower itu yang hanya sehari, bisa jadi karena “ada puluhan bahkan ratuasn lembaran-lembaran rupiah dibalik permohonan itu”, yang kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa Mustofa Kamal Pasha untuk “meraup” keuntungan pribadinya.       
 
Dan duit itulah yang dijadikan KPK sebagai “tiket” Mustofa Kamal Pasha untuk masuk penjara. Karena duit yang diterima Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto itu, melanggar aturan perundang-undangan yang ada, diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang tidak boleh menerima hadiah apapun yang berkaitan dengan jabatannya tanpa melaporkan ke KPK (Komisi Pembaratansan Korupsi) dalam waktu 30 hari kalender. Terungkapnya pengurusan 11 Tower hanya sehari, diucapkan Achmad Ari Fibrianto selaku Direktur CV Citra Lingkungan yang berkantor di Jln. Pahlawan Dusun  Trawas, Desa Trawas, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto saat dihadirkan JPU KPK ke persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Mustopa Kamal Pasha, pada Senin, 5 Nopember 2018. Senin, 5 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH kembali membuka persidangan kasus perkara Korupsi suap pemberian izin untuk 11 Tower di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa Mutopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode 2013 - 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP-fAGpQXhyphenhyphenkToeA7Q6QuvZAvWQXlH6aIqEpZ8oQ0YjgbcF9_BiRDrN5zU26Oopqd_sxPB7KorPnt1v5DjF3tzPX8oUXC5EvjH7mcRlUs6lEvRmwbwrToArCTCAeNU9Ay5R0qy-Kl2q9w/s1600/IMG20181105120916.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP-fAGpQXhyphenhyphenkToeA7Q6QuvZAvWQXlH6aIqEpZ8oQ0YjgbcF9_BiRDrN5zU26Oopqd_sxPB7KorPnt1v5DjF3tzPX8oUXC5EvjH7mcRlUs6lEvRmwbwrToArCTCAeNU9Ay5R0qy-Kl2q9w/s640/IMG20181105120916.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati atau Gina, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi termasuk Achmad Ari Fibrianto dan Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group yang berkantor di  The Convergence Indonesia Lt 11, Jalan Epicentrum Boulevard Barat, Jakrta Selatan serta Alexandra Yota Dinarwati selaku Division Hand Finance and Treasury PT Tower Bersama Infrastuctur.Tbk (Tower Bersama Goup) berkantor di Gedung The  Convergance Indonesia, Kawasan Epicentrum, Rasuna Said Jakarta, warga Perumahan Beji Permai Blok T/3-4 Tanah Baru,Depok dan warga Jalan Cilandak KKO, Gang Cemara No 42 Jakarta Kepada Majelis Hakim, saksi Achmad Ari Fibrianto menjelaskan, bahwa pengurusan Izin 11 Tower yang sudah berdiri dan beroperasi terlebih dahulu itu hanya sehari dengan biaya puluhan juta rupiah. “Hari itu langsung di proses,” kata saksi. Namun saat JPU KPK Joko Hermawan menanyakan saksi terkait perbaikan dalam permohonan Izin yang harusnya diperbaiki, saksi tak bisa menjawab. “Bagaimana Izinnya bisa selesai sehari, lalu proses UKL/UPL nya bagaimana,” tanya JPU KPK Joko, namun tak bisa dijawab saksi. Keterangan saksi Nabiel Titawano lebih mengejutkan lagi. Sebab saksi inilah yang mengurus izin lokasi dari pemilik lokasi/tanah dengan biaya ratusan juta rupiah. Sebab, selain menangani Tower di Kabupaten Mojokerto ini, ternyata Nabiel Titawano sudah menangani pembangunan Tower di beberapa daerah di Indonesia diantaranya Banten, Jawa Barat. Hal itu dicapkan Nabiel Titawano kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. “Di Banten, sebelum di Mojokerto,” jawab saksi Nabiel Titawano 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSzbLPwF8dd_Kx_x7t1ZBOS6eRD6GiAvL5br7rk8pmLbQg5Zq4OwIzg7hwrIrxTClLRB8NP2V4EZVzR3cfS0LdhRxAHWWIwsWUyjIi4xALvslNEoLziq2sEwMP7L1K3ySfvFb8szGpnoU/s1600/IMG20181105121324.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="552" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSzbLPwF8dd_Kx_x7t1ZBOS6eRD6GiAvL5br7rk8pmLbQg5Zq4OwIzg7hwrIrxTClLRB8NP2V4EZVzR3cfS0LdhRxAHWWIwsWUyjIi4xALvslNEoLziq2sEwMP7L1K3ySfvFb8szGpnoU/s400/IMG20181105121324.jpg" width="287" /></a></div>
 
Sementara pada sidang sebelumnya juga terungkap, bahwa 11 Tower pemancar jaringan telepon seluler yang menjulang tinggi ke langit Kabupaten Mojokerto yang dibagun oleh PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk memang belum memiliki izin, tetapi PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk sudah menerima sewa dari PT Telkom Indosenesia Cabang Mojokerto. Setelah berdiri dan beroperasi, barulah Pemkab Mojokerto mengetahui kalau 11 Tower itu benar-benarbenar belum memiliki izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo), yang kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa Mustofa Kamal Pasha untuk “meraup” keuntungan pribadinya. Sebab untuk mendapatkan Izin IPPR dan IMB, pengusaha Tower itu harus menyediakan duit sebesar Rp2.420 miliyar dengan rincian, untuk fee terdakwa sebesar Rp200 juta per Tower dan Rp20 juta untuk iin UKL dan UPL. Belum lagi duit “haram” dari Izin-izin lainnya yang dikeluarkan Pemkab Mojokerto sebesar Rp850 juta. Pada hal, biaya resmi untuk Izin IMB antara 5 hingga 7 juta rupiah, sedangkan izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) non retribusi alias gratis. Tetapi yang diminta terdakwa ini adalah sebesar Rp200 juta untuk 1 izin Tower. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus Korupsi suap yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Mojkerto ini bermuala  pada awal tahun 2015 lalu, saat terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgweOgQq3V-daUpfM67D3KfU6gamLL5KC8ex9PHj2uZ71MizlZOD-u7lbGOQk47PbH6pOV_Y9d_dwGDpf9b6M4nTX0XpCYzGBmLBacL_0EVgXAT-iprZmh9RzoXLgzfMwRe-VrDpVR22u0/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgweOgQq3V-daUpfM67D3KfU6gamLL5KC8ex9PHj2uZ71MizlZOD-u7lbGOQk47PbH6pOV_Y9d_dwGDpf9b6M4nTX0XpCYzGBmLBacL_0EVgXAT-iprZmh9RzoXLgzfMwRe-VrDpVR22u0/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Laporan dari Suharsono kepada terdakwa, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan itu, terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan untuk jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Untuk kepentingan pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee sebagai berikut.: a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. 
 
Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano 
tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto 
secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan 
secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul 
transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 
sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke 
rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 
juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama 
Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal
 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan 
dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 
melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 
8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer
 ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar 
Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas 
nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. 
Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung 
Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 
Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta 
sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel 
Titawano. Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto 
seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada 
Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. 
Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency 
Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM 
Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di 
rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar
 Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan
 Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta 
dinikmati Agus Suharyanto. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj099Wg08RvHU6JNStLFGEqK1iAGU6BogyDLQZe1OsAIdiwYtjj9IDBeZBzjCbpUPsoqjX-Eiv13vGAFLM7qBumG3yLHBYxrfTq9_sfb898ozjLkaecQI5Q_b656izhe8wSJTK1yRC8UBQ/s1600/IMG20181029141832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj099Wg08RvHU6JNStLFGEqK1iAGU6BogyDLQZe1OsAIdiwYtjj9IDBeZBzjCbpUPsoqjX-Eiv13vGAFLM7qBumG3yLHBYxrfTq9_sfb898ozjLkaecQI5Q_b656izhe8wSJTK1yRC8UBQ/s640/IMG20181029141832.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama),; 2. Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,; 3. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand Finance and Treasury PT Tower Bersama Infrastuctur.Tbk (Tower Bersama Goup),; 4. Sri Juliana Astuti (Cief Oof Priject dan Implemantation PT Tower Bersama Infrastuctur.Tbk, Epicentrum Jakarta,; 5. Mayta Trianti (Permint Officier PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk), dan 6. Komari, Karyawan PT Infomedia Solusi Humanika bagian Accunt Manager Exeteral PT Telkom Indonesia Cabang Mojkerto)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro. Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015. b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Sebelum Ahmad Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Atas perbuatannya, terdakwa Mustofa Kamal Pasha pun dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1) </div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Bupati Mojokerto Terungkap; Pengurusan Izin Tower Hanya Sehari

berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Pengurusan Izin 11 Tower pemancar jaringan telepon seluler yang menjulang tinggi dibagun oleh PT T...

Kasus Dugaan Korupsi Rp13.4 M, Pimpinan Cabang BRI Mulyo Sari Surabaya Ditutut 2 Tahun Penjara

18.06 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSq9yxPqVFaRSWJKrIHHtFwBOmKhQ9IwUAdZilucOVr8Nl2fY4gvzwi4oEDhJo9yW34UL9zmssh7jRHm_sFcTeRXjMuIYeA_uuuLhpdIgyd1qMVpE51pYPEVAJpq4TEIl2_bLtUPCfhc/s1600/BRI+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="744" data-original-width="844" height="564" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSq9yxPqVFaRSWJKrIHHtFwBOmKhQ9IwUAdZilucOVr8Nl2fY4gvzwi4oEDhJo9yW34UL9zmssh7jRHm_sFcTeRXjMuIYeA_uuuLhpdIgyd1qMVpE51pYPEVAJpq4TEIl2_bLtUPCfhc/s640/BRI+1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Mulyo Sari Surabaya (Baju Batik)</td></tr>
</tbody></table>
#3 Terdakwa lainnya selaku pengusrus Koperasi juga dituntut lebih ringan yakni 1 tahun dan 9 bulan, sedangkan Plt. Dirut PD Pasar Surya Surabaya dtuntut 4 tahun penjara#  
 
beritakorupsi.co - Aneh ! Nama Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Mulyo Sari Surabaya dalam kasus Korupsi Kredit Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya pada tahun 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) seperti “hilang tertiup angin” sejak penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Jatim. 
 
Yang lebih anehnya lagi, nama Philipus Susilo Darsono ini tak pernah mencuat diberbagai media masa lokal di Surabaya, justru yang terpopuler adalah nama mantan Plt. PDPS Surabaya Michael Bambang Parikesit bersama 3 (tiga) pengurus Koperasi Karyawan PDPS, yaitu Suheri (Ketua), Azhar Maulana (Sekretari) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara) 
 
Memang, Michael Bambang Parikesit terseret dalam kasus Korupsi untuk yang keduakalinya. Yang pertama, Michael Bambang Parikesit sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus Korupsi dana Revitalisasi tahun  2015 – 2016 lalu sebesar Rp14,8 Milliar 
 
Pada hal, ke- 5 orang ini (Philipus Susilo Darsono, Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib) adalah sama-sama terlibat dalam kasus kredit yang diajukan oleh Koperasi PDPS ke BRI Cabang Mulyo Sari Surabaya dengan jaminan aset PDPS oleh Michael Bambang Parikesit tanpa ada persetujuan dari Wali Kota Surabaya selaku pemegang saham. 
 
Kemudain, ke-5 terdakwa (Philipus Susilo Darsono, Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib) ini pun sama-sama diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
 
Yang menurut Penasehat Hukukum Michael Bambang Parikesit, bahwa uang kredit sebesar Rp13.4 miliyar itu digunakan untuk pembangunan ratusan Stan (kios) yang dikelola oleh Koperasi PDPS. Namun karena Koperasi tidak mempunyai aset, sehingga Michael Bambang Parikesit menjaminkan aset PDPS sebagai jaminan ke BRI Cabang Mulyosari. 
 
Namun dalam fakta yang terungkap di persidangan, pencairan kredit sebesar Rp13.4 miliyar itupun hanya sehari. Proposal pengajuan kredit dipagi hari, dan duit itupun cair di hari itu juga. Namun yang terseret pusaran kasus Korupsi ini hanya Philipus Susilo Darsono, sementara beberapa orang yang diduga terlibat dalam proses pencairan duit itu “tak tersentuh hukum, atau memang yang memproses hanya terdakwa Philipus Susilo Darsono sendiri ? 
 
Dalam sidang kali ini, Senin, 5 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan kembali menggelar persidangan kasus perkara Korupsi Kredit Bank BRI Cabang Mulyo Sari yang merugikan keuangan negara sebesar Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU Syarifudin dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono, Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib dengan masaing-masing perkara terpisah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOW0NyxgmHKzi-nJAd8JLsWCE4pcsZA8Ne4yYyv1Kz1HKpg0VwolNScuGNcRTq4sRAp5z0Sjlitk519EoQ3i0REypEOES19TQ-HWtcVJieyrC0MVNCB6EpkCxYHY-1CvziFyobhIJ2Q44/s1600/BRI+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1408" height="544" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOW0NyxgmHKzi-nJAd8JLsWCE4pcsZA8Ne4yYyv1Kz1HKpg0VwolNScuGNcRTq4sRAp5z0Sjlitk519EoQ3i0REypEOES19TQ-HWtcVJieyrC0MVNCB6EpkCxYHY-1CvziFyobhIJ2Q44/s640/BRI+2.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Philipus Susilo Darsono bersama 3 (tiga) terdakwa selaku pengurus Koperasi yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib dijerat dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Sedangkan Michael Bambang Parikesit dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang yang sama. Tuntutan pidana JPU Kejati ini pun termasuk ringan bagi terdakwa Philipus Susilo Darsono yaitu 2 tahun penjara dipotong masa tahanan, denda sebesar Rp100 juta subside 3 bulan kurungan. 
 
Tuntuntan pidana yang lebih ringanpun diberikan JPU kepada 3 terdakwa selaku pengurus Koperasi masing-masing selama 1 tahun dan 9 bulan dipotong masa tahanan. Denda sama dengan Philipus Susilo Darsono. 
 
Sementara untuk terdakwa Michael Bambang Parikesit dituntut pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp100 juta subside 3 bulan kurungan. Yang anehnya adalah tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp13.4 miliyar. Atau harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi kerugian negara kalau terdakwa tidak membayar. Kalau tidak cukup ? Ya dipenjara selama 1 tahun dan 9 bulan. 
 
Uang pengganti sebesar Rp13.4 miliyar yang dituntut oleh JPU untuk dikembalikan oleh terdakwa, semenara uang tersebut digunakan untuk sebahagian operasional PDPS Surabaya termasuk gaji untuk pegawai. Selain itu, JPU tak dapat membuktikan berapa duit yang dinikmati oleh terdakwa Michael Bambang Parikesit. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPU sesuai persidangan. 
 
“Ia sebagian uang itu dipergunakan untuk gaji pegawai. Tapi yang bertanggung jawab siapa, kan terdakwa. Kalau pembangunan Stan itu, itu digunakan dari dana Revitalisasi,” kata JPU 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3B8D5JcyKshcz9vkkR5b8vv78-MKUBZ4O-9DrO7Md1WODGIBhuSbM4B9TPAMiLYKtVAmFCnpPXxS0FzmaU-eJ4bgW921FWYnNoU-57k6EpKh8GyYtGWHgT0TpNomZmyW417kGxOLvQvQ/s1600/IMG20180917150317.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3B8D5JcyKshcz9vkkR5b8vv78-MKUBZ4O-9DrO7Md1WODGIBhuSbM4B9TPAMiLYKtVAmFCnpPXxS0FzmaU-eJ4bgW921FWYnNoU-57k6EpKh8GyYtGWHgT0TpNomZmyW417kGxOLvQvQ/s640/IMG20180917150317.jpg" width="640" /></a></div>
Pada hal, uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar uang yang dinikmati oleh terdakwa. Kalau memang uang itu digunakan untuk operasional perusahaan Daerah termasuk untuk membayar gaji pegawai PDPS, mengapa JPU menuntut terdakwa untuk mengembalikan termasuk yang sudah “dimakan” oleh puluhan bahkan ratusan pegawai PDPS ? 
 
Kasus ini bermula dari adanya Rapat rutin setiap bulan di PD Pasar Surya yang membahas masalah pendapatan yang memprihatinkan, karena banyaknya target yang tidak terpenuhi.  Menyingkapi hal itu,  Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya dan sebagai Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, mengajak Pengawas Koperasi karyawan PD Pasar Surya, yaitu Arif Subakti, Ombak Sutenang, Wahyu Siswanto serta Pengurus koperasi lainnya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib untuk berdiskusi. 
 
Dan dalam Diskusi tersebut, Michael Bambang Parikesit menyampaikan niatnya untuk melakukan kerja sama dengan Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, perihal penanganan piutang Iuran Layanan Pasar (ILP) di unit-unit pasar jajaran PD Pasar Surya, dan membantu pembiayaan serta memasarkan perolehan tempat usaha, dengan konsep kerjasama. 
 
Pihak Koperasi mengajukan kredit pada Bank, setelah pemaparan konsep kerja samaa dyang disampaikan oleh Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tersebut disepakati,  maka diminta agar Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan PD Pasar Surya segera melakukan Rapat Anggota, dengan mengundang perwakilan anggota. 
 
Pada tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan Rapat Anggota yang dipimpin Suheri selaku Ketua Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, dan dihadiri oleh 55 anggota dari 60 undangan, termasuk  Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, Dinas Koperasi Kota Surabaya Nahyu Sarwarini. 
 
Dari hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota yaitu: Materi Rencana Perubahan ART dan pembuatan Peraturan Khusus yang disetujui oleh anggota yang hadir, serta Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru dan Peraturan Khusus (PERSUS). Namun kenyataannya, sampai saat sekarang Peraturan Khusus (PERSUS) itu masih belum disusun dan disahkan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya. 
 
Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut ,Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana (Sekretaris) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara),  mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tujuan untuk disalurkan kepada Anggota Luar Biasa (Pedagang PD Pasar Surya) yang akan digunakan untuk melunasi tunggakan luran Iayanan Pasar (lLP) para pedagang kepada PD Pasar Surya. 
 
Jenis kredit yang diajukan adalah Agunan Kas atau Setara Kas ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, dengan menggunakan Jaminan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya senilaiRp4.000.000.000 dengan penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2vihtQYE4h1kFwODWcXZbsyOvlRdbAkTT8uS7KQYHf0QbPTEpl8Jl1wZH1f56j_fFRDWXq-VCuAMNsSpXntLKNxRRFmP1wDarFrF1G_rW49TTTPnd0hb3ia8Sx1fKL8O9UCchwUVSoEA/s1600/IMG2018091715030.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1397" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2vihtQYE4h1kFwODWcXZbsyOvlRdbAkTT8uS7KQYHf0QbPTEpl8Jl1wZH1f56j_fFRDWXq-VCuAMNsSpXntLKNxRRFmP1wDarFrF1G_rW49TTTPnd0hb3ia8Sx1fKL8O9UCchwUVSoEA/s400/IMG2018091715030.jpg" width="348" /></a></div>
 
Bahwa kenyataannya, timbulnya perjanjian kerjasama antara pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan PD Pasar Surya tentang pembiayaan tunggakan luran Layanan Pasar (ILP) pemakai tempat usaha tersebut, tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996, dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi PD Plasar Surya tanggal 19 Agustus 2016, antara lain tidak dibahas dan ditetapkan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi Karyawan PD Pasar Surabaya Tahun Buku 2016 (bertentangan dengan Perubahan AD pasal 17 huruf b dan d yang berbunyi; ”Rapat Anggota menetapkan, b. Kebijakan Umum bidang Organisasi, Managemen dan Usaha Koperasi,; huruf d. Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan). 
 
Bahwa rapat anggota tanggal 19 Agustus 2016, tidak membahas mengenai Rencana hutang untuk Modal Kerja, dan tidak pula membahas mengenai Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Koperasi Karyawan PD Pasar Surya (KAKAPS) yang memasukkan kegiatan hutang untuk Modal Kerja. Tidak ada Peraturan Khusus (PERSUS) mengenai pinjaman kepada pihak ke tiga (bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) ART Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud masing-masing bidang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus). 
 
Bahwa sebagai penjamin Kredit cash collateral yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak meminta pertimbangan Badan Pengawas PD Pasar Surya, dan tidak meminta Persetujuan Kepala Daerah ( Walikota Surabaya) terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. 
 
Namun permohonan tersebut dibawa langsung oleh Michael Bambang Parikesit dengan para Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya kepada Eko Wahyu selaku Kepala Unit BRI Keputih. Selanjutnya oleh Eko Wahyu, mereka diajak menghadap langsung ke terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari. 
 
Kemudian Philipus Susilo Darsono memerintahkan Bambang Kurniawan selaku Account Officer untuk memproses permohonan kredit tersebut, setelah dibuatkan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian diajukan ke Pejabat Asisten Manager Pemasaran Jeri Pudjiarto. Setelah disetujui, selanjutnya diajukan ke Administrasi Kredit Puji Lestari, kemudian diteruskan ke Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari Philipus Susilo Darsono untuk dimintakan persetujuan Kredit/Putusan Kredit. 
 
Setelah disetujui dan diputus, selanjutnya Pimpinan Cabang memerintahkan Bagian Admlinistrasi Kredit (ADK) Puji Lestari untuk membuat Perjanjian Kredit. Kemudian bagian ADK menghubungi Notaris Mirza Rengga Putra, namun Notaris tersebut menanyakan kelengkapan Persetujuan Penjaminan kredit dari Walikota Surabaya, mengingat penjamin kredit Cash Collateral adalah Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah. 
 
Atas informasi tersebut, selanjutnya Sulastiningsih selaku Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Puji Lestari menghadap ke terdakwa Philipus Susilo Darsono, dan memberitahukan tentang keharusan adanya ijin dari Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan permohonan kredit. Namun Pimpinan berpendapat, bahwa yang dijadikan jaminan adalah dana Operasional PD Pasar Surya,  sehingga tidak membutuhkan ijin atau persetujuan dari Walikota Surabaya. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGm6xbNNRuGLIIcavQE1HXh_vzuWtkptSHsdUUXYEFph7vif1PDhT24KszjKEaTGfO3D-TMHjPX3ujEEIOd8wSK53nsX2hJark7zq1fi3GP13V2j6mm8HwXT6OyT96EjvKv57AHshd_xs/s1600/IMG20181105163544.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGm6xbNNRuGLIIcavQE1HXh_vzuWtkptSHsdUUXYEFph7vif1PDhT24KszjKEaTGfO3D-TMHjPX3ujEEIOd8wSK53nsX2hJark7zq1fi3GP13V2j6mm8HwXT6OyT96EjvKv57AHshd_xs/s640/IMG20181105163544.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Mikhael Bambang Parkesit (berdiri) dan terdakwa lainnya sesaat hendak menaiki kendaraan tahanan</td></tr>
</tbody></table>
Pada saat Notaris Mirza Rengga Putra berada di kantor BRI Cabang Surabaya Mulyosari,  bertemu dengan Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib yang ada dilokasi, kemudian Mirza Rengga Putra menanyakan kepada Michael Bambang Parikesit terkait keharusan adanya ijin atau persetujuan penjaminan dari Walikotsa, namun Michael Bambang Parikesit bersama dengan Pengurus Koperasi Karyawaan PD Pasar Surya tetap berkeyakinan tidak perlu ijin ke Walikota Surabaya, karena Dana yang dijadikan jaminan Kredit adalah dana operasional PD Pasar Surya Surabaya. 
 
Terkait dengan perbedaan pendapat tersebut, selanjutnya Mirza Rengga Putra menyampaikan kepada terdakwa Philipus Susilo Darsono, bahwa kelengkapan kredit harus disertai ijin dari Walikota Surabaya, kalau tidak ada maka Mirza Rengga Putra tidak bersedia mengaktakan perjanjian kredit tersebut. 
 
Meskipun telah diingatkan oleh Notaris Mirza Rengga Putra, agar kredit harus dilengkapi dengan aturan hukum dan ijin dari Walikqta Surabaya, namun terdakwa Philipus Susilo Darsono tetap berpendapat tidak memerlukan ijin tersebut. Oleh karena yang bersangkutan memerintahkan ADK untuk membuat perjanjian kredit tersebut dibuat dibawah tangan, dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus pada Notaris. 
 
Permohonan Kredit Modal Kerja dari Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan jaminan dari Plt. Dirut PD Pasar Surya tersebut, disetujui senilai Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 'angka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingg berakhir  pada tanggal 31 Oktober 2017. 
 
Bahwa pada kenyataannya, Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyasari yaitu terdakwa Philipus Susilo Darsono dalam mengambil kebijakan, memerintahkan bawahannya untuk memproses Permohonan Kredit yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BRI No SE : 5.06-DlR/ADK703/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Kredit dengan Agunan Kas, berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam bidang kredit sesuai dengan PPK (Pokok Peraturan Kredit), sebab terdakwa Philipus Susilo Darsono tidak memerintahkan bawahanya untuk melakukan monitoring dan pembinaan atas penarikan dan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit 
 
Mikhael Bambang Parkesit Plt Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar Surya, atas nama PD Pasar Surya Kota Surabaya bertindak sebagai penjamin koperasi dengan PT BRI (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Mulyosari dengan mengagunkan dana PD Pasar Surya Kota Surabaya yang penggunaannya dibatasi (restricted). 
 
Dana yang digunakan sebagai agunan tambahan kas (fully cash collateralized) tersebut berasal dari sisa dana penyertaan modal Pemkot Surabaya TA 2015 dan TA 2016 untuk merevitalisasi pasar tanpa persetujuan Walikota Surabaya melalui Badan Pengawas. 
 
Pinjaman tersebut oleh Pengurus Koperasi PD. Pasar Surya yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib tidak digunakan untuk Modal Kerja Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, serta tidak digunakan untuk Peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha simpan pinjam, serta tidak disalurkan kepada Anggota Luar Biasa, karena pada saat pencairan kredit pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai dengan kesepakatan dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Direktur PD Pasar Surya sekaligus sebagai Penjamin Kredit, dana yang cair sebesar Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratusijuta rupiah) melalui Rekening 761401002748-533 BRI Keputih atas nama Koperasi karyawan PD Pasar Surya tersebut, langsung di Over booking ke Rekening BRI Unit Keputih Cabang Surabaya Muiyosari Nomor. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya (Rekening Jaminan). 
 
Pada tanggal 23 Desember 2016, Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II) cair dan masuk ke rekening BRI Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya, sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). 
 
Pada tanggal 27 Desember 2016 Over booking / pemindahbukuan Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II ) dari rekening BRI   Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya sebesar Rp10 milyar ke Rekening BRI Cabang Mulyasari Nomor 761401002422-535 atas nama PD Pasar Surya (Rekening Jaminan Kredit an.Koperasi Karyawan) senilai Rp3.9 miliyar. 
 
 Proses Kredit ke II senilai Rp9.500 miliyar pada tanggal 27 Desember 2016,  Plt Direktur Utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit memanggil Sub Bagian Hukum keruangannya dan memerintahkan untuk membuatkan Perjanjian Kerjasama antara PD. Pasar Surya dengan Koperasi Karyawan PD. Pasar Surya. 
 
Bahwa faktanya Mikhael Bambang Parkesit, tanpa meminta pertimbangan dari Badan Pengawas PD Pasar Surya dan tanpa ada Persetujuan dari Walikota Surabaya, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD Pasar Surya. 
 
Bahwa kredit senilai Rp9.500 milyar tersebut diajukan pada saat jumlah saldo pada rekening Nomor. 7614-01-0I 2422-535 mencapai Rp17.774.707.045, setelah ada dana masuk senilai Rp3.9 M dari hasil pencairan kredit Tahap I (pindah buku tanggal 01 Nopember 2016 dari rekening Nomor 761401002748-533 atas nama Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke rekening Nomor 7614-01-002422-535) dan dari pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya TA 2016 senilai Rp10 milyar (pindah buku tanggal 27 Desember 2016 dari Rekening Nomor 00000587-01-000384-305 ke rekening Nomor. 7614-01-002422-535). 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari yang telah memproses permohonan Kredit Modal Kerja jenis Cash Collateral yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit, dan jaminan tabungan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya Surabaya yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank, sehingga BRI Cabang Surabaya mengucurkan dana kepada Koperasi karyawan PD Pasar Surya dengan total keseluruhan senilai Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 
Sehingga perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono bersama-sama dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya Surakwya dan Pengurus Koperasi PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana Sekretaris dan Aly Chusnul Adib Bendahara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ten ang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1)

News Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Rp13.4 M, Pimpinan Cabang BRI Mulyo Sari Surabaya Ditutut 2 Tahun Penjara

Terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Mulyo Sari Surabaya (Baju Batik) #3 Terdakwa lainnya selaku pengusrus Kopera...

HUT Ke- 5 Pokja Wankum Surabaya, Perduli Anak Penderita Kanker

10.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSKe8uzM1KcrK_p2NSgBzIyvokYylsA6XyNoy4KCP9sYOOuzb_6oIsp72aZjXimeWQWO06BlfOkfDZFZ7MO4rW_E4WTOpmRoJRg7WRVBlx9rWvGBR10M_DLvDhX0Lzg1Q40JwUmKaxmxc/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="800" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSKe8uzM1KcrK_p2NSgBzIyvokYylsA6XyNoy4KCP9sYOOuzb_6oIsp72aZjXimeWQWO06BlfOkfDZFZ7MO4rW_E4WTOpmRoJRg7WRVBlx9rWvGBR10M_DLvDhX0Lzg1Q40JwUmKaxmxc/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>
#Kegiatan Bakti Sosial Ke Yayasan Perduli Kanker Anank Indonesia Dalam rangka Hari Ualang Tahun# 
 
beritakorupsi.co - Merayakan hari ulang tahun (HUT) yang ke- 5 pada tanggal 2 Nopember 2018, sebanyak 35 Wartawan/Jurnalis yang tergabung dalam wadah Kelompok kerja wartawan hukum (Pokja Wankum) Surabaya melakukan bakti sosial (Baksos) ke Yayasan Perduli Anak Kanker Indoensia (YPAKI) di Jalan Dharmahusada Indah Timur IX, Surabaya. Baksos Pokja Wankum Surabaya dengan membagi-bagikan sembako ke Yayasan yang menampung anak-anak penderita kanker di seluruh Indonesia dan sedang berjuang melawan penyakitnya di RS Dr Soetomo milik Pemerintah Jawa Timur ini. Puluhan Wartawan yang sehari-harinya meliput di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan antusias membagiakan sembako berupa beras, minyak, gula, teh, kecap. Selain itu, sumbangan juga diberikan dalam bentuk uang tunai baik untuk anak-anak penderita kanker maupun untuk Yayasan. Ketua panitia dalam kegiatan ini Muhammad Rofik (Wartawan Lensa Indonesia.co) didampingi Ketua Pokja Wankum Surabaya Ucie dari beritajatim.com dan pengurus lainnya mengatakan,  rasa syukur karena Wankum Surabaya masih diberi kesempatan untuk berbagi pada anak-anak yang sedang sakit ini. Dalam kesempatan itupula, Ketua Panitia HUT Pokja Wankum Surabaya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia maupun anggota Pokja Wankum yang sudah meluangkan waktu, dan dengan ikhlas membantu terlaksananya Baksos ini. "Saya ucapkan terimakasih yang tak tehingga pada para donatur baik itu dari Jaksa, Pengacara, hakim, polisi dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga amalan para donatur ini menjadi amalan yang diterima Allah SWT dan bisa menjadikan obat yang bisa menyembuhkan penyakit adik-adik kita," ujar Rofik Sementara dari pihak Yayasan, yakni Iis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pokja Wankum atas sumbangsihnya yang diberikan pada Yayasan. Iis mengakui, Yayasan memang menunggu sumbangsih dari para donatur untuk memberikan perawatan non medis pada penderita kanker yang ada di Yayasannya. "Disini penderita kanker macam-macam, ada kanker kelenjar getah bening, leukimia, kanker mata, kanker tulang dan lainnya," ujar Iis. Masih menurut Iis, YPKAI ini menampung anak penderita kanker beserta orangtua yang mendapingi saat sedang beribat di RS Dr Soetomo. " Jadi kita beri fasilitas dan juga makan gratis semua, kita juga siap mengantar apabila tiba-tiba ada anak yang drop," ujarnya. (Tim) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWjRI9QmhSNVoSRvoBkUPG6ELAyDhunUActKHhkISFBPUgX5uCP7kEy681vBFgePz76akwO4kL_3TkJyaQwvRopV8L1ylo-Y4iJxm0wLGMxI-YaGW0UazPB2E_pNXwR0JkNHlPHvmTzr0/s1600/Wankum.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1600" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWjRI9QmhSNVoSRvoBkUPG6ELAyDhunUActKHhkISFBPUgX5uCP7kEy681vBFgePz76akwO4kL_3TkJyaQwvRopV8L1ylo-Y4iJxm0wLGMxI-YaGW0UazPB2E_pNXwR0JkNHlPHvmTzr0/s640/Wankum.gif" width="640" /></a></div>

News Pendidikan Regional HUT Ke- 5 Pokja Wankum Surabaya, Perduli Anak Penderita Kanker

#Kegiatan Bakti Sosial Ke Yayasan Perduli Kanker Anank Indonesia Dalam rangka Hari Ualang Tahun# beritakorupsi.co - Merayakan hari ulang...

Pengurusan Paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik diperketat

21.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUW7LSgxVQpRusCF-x7PA16TlTglDMyDA87iG8SU2dk_tOQLNDO-LOl31hGW2eCuwzBOsLo3ilCzpk4PpzGxWrNgw5kUqjzfDTsTNusAERc2aZcfF4VxZFtltBuvH_qm0YHOr3b370TQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUW7LSgxVQpRusCF-x7PA16TlTglDMyDA87iG8SU2dk_tOQLNDO-LOl31hGW2eCuwzBOsLo3ilCzpk4PpzGxWrNgw5kUqjzfDTsTNusAERc2aZcfF4VxZFtltBuvH_qm0YHOr3b370TQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Sejak akhir Oktober 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, dan Kepala Unit Layanan Paspor (ULP) Irmansyah Fatriadi, langsung mengambil langkah tegas terkait pelayanan pengurusan Paspor di Unit Pelayanan Imigrasi (UPI) Cabang Gresik yang berkantor di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Langkah tegas itu langsung dilakukan oleh kedua pejabat Imigrasi ini dengan cara mengumpulkan seluruh pegawai di ULP Gresik, pada Kamis, 1 November 2018. Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak menyampaikan kepada seluruh pegawai yang berada di Unit Layanan Paspor Gresik (ULP) lebih meningkatkan penagsasan, keteliatian pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya  dengan ikhlas serta penuh rasa tanggung jawab. Romi Yudianto menyampaikan kepada seluruh staf dan pegawai dijajaranya, ketelitian dan fokus saat bekerja menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi institusi. Petugas verifikasi, foto dan wawancara merupakan peran yang sangat vital karena berhadapan langsung dengan pemohon, sesuai atau tidak suatu permohonan berdasarkan hasil wawancara. “Sekali lagi, saya perintahkan kepada seluruh pegawai yang ada di Unit Layanan Paspor Gresik in, agar lebih meningkatkan kwalitas kerja dan menjalankan proses penerbitan paspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP berlaku,” kata Romi dengan tegas. Sementara, kepada tim beritakorupsi.co sesuai acara pengarahan, kedua pejabat di Imigrasi ini mengatakan, terkait pemberitaan yang dimuat dimedia online sudah dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya akan disampaikan ke pimpinan pusat. “Saat ini sudah mulai dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya akan disampaikan ke pimpinan pusat,” kata Romi yang ditimpali Irmansyah Fatriadi. Kepala ULP ini menambahkan, peningakatan pengaawasan pada pelayanan sudah lebih ditingkatkan dari pada hari-hari sebelumnya. "pengawasan lebih diperketat dibanding hari-hari sebelumnya. Setiap hari saya selalu mengingatkan teman-teman, agar lebih teliti pada saat melakukan verifikasi, dan itu penting," ujarnya. (tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Regional Pengurusan Paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik diperketat

berita korupsi .co - Sejak akhir Oktober 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, dan Kepala Unit Layanan Paspor...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Sidang Korupsi Suap Bupati Mojokerto Terungkap; Pengurusan Izin Tower Hanya Sehari

Kasus Dugaan Korupsi Rp13.4 M, Pimpinan Cabang BRI Mulyo Sari Surabaya Ditutut 2 Tahun Penjara

HUT Ke- 5 Pokja Wankum Surabaya, Perduli Anak Penderita Kanker

Pengurusan Paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik diperketat

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI