Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapore

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1NB7gVgmK3NIU7k2-gvhSGuOz3jJterT1-QNQLRpHY4LAT3IVAgh8nkBbKIpyeU12xhsK9lyHqE5eOZK7LL0vqZ5M-1_xCSs9z0xArR_tVnbvejC1_Uf619yuecs4e4srnBYpKOy5bE/s1600/IMG20181012132440.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1NB7gVgmK3NIU7k2-gvhSGuOz3jJterT1-QNQLRpHY4LAT3IVAgh8nkBbKIpyeU12xhsK9lyHqE5eOZK7LL0vqZ5M-1_xCSs9z0xArR_tVnbvejC1_Uf619yuecs4e4srnBYpKOy5bE/s640/IMG20181012132440.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin (kiri) dan terdakwa M. Yahya</span></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga "terseret" kasus Korupsi  sebesar UD$1.963.725 dalam proyek fiktif Tengki Pendam PT DPS (Persero)#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Teori tidak selalu sama dengan praktek”. Ungkapan ini barangkali tepat  dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang melibatkan 2 perusahaan Luar Negeri (LN) asal Singapura, yaitu AE.Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd.<br /><br />Sebab dalam beberapa kasus perkara Korupsi di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya disebutkan, turut bertanggung jawab, namun JPU (Jaksa Penuntut Umum) terlebih penyidik dari Aparat Penegak Hukum Kepolisian maupun Kejaksaan tak juga “melaksanakannya” putusan itu. “Karena mungkin dianggap, bukan Majelis Hakim yang menentukan seseorang menjadi terangka, tetapi berkuasa untuk menjatuhkan hukuman bebas atau pidana penjara”.<br /><br />Diantaranya adalah; 1. Kasus perkara Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar tahun 2014,; 2. Kaus perkara Korupsi Pariwisata kota Batu 2015,; 3. Kasus Korupsi Kredit macet Bank Jatim Cabang Jombang yang melibatkan mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang tahun 2010,; 4. Kasus Korupsi proyek Jembatan Kediri 2012. Sekalipun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan pihak-pihak yang terlibat, namun hingga hari ini tak juga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diminta pertanggungjawab hukum atas terjadinya kerugian keuangan negara.<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi P2SEM sebesar Rp277 Milyar pada tahun 2008 yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2005 - 2009 yang hingga hari ini belum satupun ditetapkan menjadi tersangka, dan alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD belum sempat mendengar hasil laporannya itu ke Kejati Jatim. Begitu juga dengan kasus perkara Korupsi pelepasan lahan untuk pembangunan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, di mana mantan Rektormya sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2014, dan Pejabat PPk nya sudah dipenjarakan. Tak kalah menariknya dengan salah satu kasus dugaan Korupsi di Surabaya, di mana Polda Jatim sempat mengirimkan SPDP ke Kejati Jatim hingga sempat menggemparkan jagad raya Indonesia Khususnya Kota Pahlawan menjelang Pilkada beberapa tahun lalu, serta kasus Korupsi JAPUNG (Jasa Pungut), di mana Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf suda selesai menjalani hukuman pidana penjara, namun hingga hari ini tak “jelas jejaknya”. <br /><br />Pada hal dikatakan, bahwa Korupsi adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa karena merugikan keuangan dan merusak perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat, bukan pribadi melainkan rakyat yang berjumlah hampir 300 juta jiwa, namun pelaku korupsi masih banyak yang tak tersentuh hukum Khususnya yang memiliki “kekauatan”.<br /><br />Berbeda dengan para pengendara yang melintas di jalan raya, di mana petugas dapat mengetahui langsung kalau sipengendara itu tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, tidak menyalakan lampu utama disiang hari, tidak membayar pajak tahunan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) belum ada pengesahan dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) di masing-masing Provinsi takkan bisa lolos dari jeratan hukum (Tilang).<br /><br />Sedangkan perusahaan asing yang terlibat dalam kasus dugaan Korupsi di Indonesia, tidak hanya kali ini saja. Pada tahun 2017, saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Persusa Sejati, dan Arif Cahyana selaku General Manager PT PAL, Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT PAL) serta M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), juga disebutkan dalam dakwaan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim, terkait keterlibatan sebuah perusahaan asing di Filipina yaitu Ashanti Sales Inc yang menjadi agen PT PAL untuk pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Filipina yang memberikan Chas Back sebesar 1.5 persen dari nilai Kontrak 2 kapal perang jenis SSV.<br /><br />Belum lagi pemilik PT Perusa Sejati, warga negara Indonesia yang tinggal dinegeri Paman Sam itu dan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun hingga hari ini tak juga berhasil diseret ke Pengadilan Negeri. Apalagi menghadirkan Liliosa L. Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc sebagai saksi di Pesidangan untuk terdakwa/terpidana 2 Direksi PT PAL.<br /><br />Melihat dari beberapa kasus Korupsi di atas, salah satu diantaranya ditangani lembaga super body yang tidak bisa menghadirkan pengusaha Filipina serta pemilik perusahaan PT Perusa Sejati untuk diadili karena sudah berstatus tersangka, lalu bagaimana dengan kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang melibatkan 2 perusahaan Luar Negeri (LN) asal Singapura, yaitu AE.Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd. ?<br /><br />Apakah Kejaksaan Indonesia akan berhasil meneyeret pemilik perusahaan Zhang Hong Pte Ltd,  Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE Marine Pte Ltd ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diadili seperti yang diucapak Majlelisa Hakim dalam putusannya ? atau cukup hanya dalam putusan Majelis Hakim saja ????<br /><br /><span style="color: blue;"><span style="color: red;">Baca juga :</span> - Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis  Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus </span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;">                    korupsi UD$3.963.725<br /><span style="color: red;">Berita yang sama : </span> - 2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO  Interpol” Karena Kasus Korupsi<br /><span style="color: red;">Berita sebelumnya :</span> Sidang Korupsi PT Dok “Ada Udang Dibalik Batu”, Ketua Majeli Hakim </span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;">                            </span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"> memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><br />Sebab dalam persidangan yang berlasungung, Jum'at, 12 Oktober 2018, Majelis Hakim memerintahkan JPU dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penuntutan serta memasukan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol, karena keberadaan kedua pengusaha asal Singapur itu tidak diketahui “jejak kakinya”.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah, karena uang sebesar UD$3.963.725 ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap, sebanyak 4 tahap, yaitu pada tanggal 15 November 2010, tanggal 17 Februari 2011, tanggal 21 Februari 2011 dan pada tanggal 11 April 2011. Dan uang sebesar itulah yang menjadi kerugian negara dan saat ini dibebankan terhadat 4 Direksi PT DPS yang menjadi terdakwa dalam kasus ini.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization)<br /><br />Perintah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu 2 Hakim (Ad Hoch anggota) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andrianodi ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda pembacaan surat putusan atas nama terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut dan Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha di PT Dok Perkapalan Surabaya, dalam perkara kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725.<br /><br />Namun demikian, mengingat kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 ini ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, tak sulit untuk menyeret kedua pengusaha Singapur itu untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di negara Republik Indonesia berdsarakan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi, menunjuk dan menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645.</span> </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMC6AKjHFBCwnyIpUDqSDEwuv9-ETStvRBKByygM7582fnPy-YpodAbCPwWoNJQhF9_ccKKWxJEK-fKNeodrGx0mZSFgbxDClDIvSMJLvN96bs0GC1EQETcmZKrWa2kJesq-WyTkaqMko/s1600/Frederick.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMC6AKjHFBCwnyIpUDqSDEwuv9-ETStvRBKByygM7582fnPy-YpodAbCPwWoNJQhF9_ccKKWxJEK-fKNeodrGx0mZSFgbxDClDIvSMJLvN96bs0GC1EQETcmZKrWa2kJesq-WyTkaqMko/s640/Frederick.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3,963, UD$75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  <br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /><br />1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /><br />2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$100.000 dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /><br />3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$2.563.7215 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /><br />Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /><br />Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />“Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim dalam amar putusannya.<br /><br />Majelis Hakim melanjutkan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /><br />Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization)<br /><br />Terkait pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa proses persidangan yang dianggap tidak berjalan baik karena JPU tidak menghadiekan Cheng Lim dan Chia Lee Mee dalam persidangan dapat memahaminya. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, “Bahwa tidak ditemukannya aliran dana terhadap terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim bersikap bijak untuk membebankan kerugian negara terhadap terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini,” ucap Majelis Hakim.<br /><br />“Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin  dengan hukuman pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 8 (delapan)  bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin berupa membayar uang pengganti sebesar 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu senilai UD$1.109.843. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />“Demikian putusan Majelis Hakim terhadap saudara. Jadi saudara punya hak untuk pikir-pikir, menerima atau banding. Hak yang sama juga kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila saudara tidak menentukan sikap dalam waktu 7 (tujuh) hari, berarti saudara dianggap menerima putusan ini,” pungka Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />“Pikir-pikirlah dulu, tapi kemungkinan kita akan banding. Terdakwa yang dua (Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi), mereka itu banding,” kata JPU Katrin sesuai persidangan. (Rd1)</span>

News Tipikor Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapore

Terdakwa M. Firmansyah Arifin (kiri) dan terdakwa M. Yahya #Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga...

»

Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus korupsi UD$3.963.725

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDGn4YmsEUif5-CG4sRjKVCLRR1tWWq9VXuG01s_Sxh10eUaJ4CIaUy9EB-Z1atTIxN3keRDvj5cSGsdYZ0dqg5FQVHg1PrRfGFPlafJ3G3Hm2IjP0WwAlcKav4PL_WLUCcmJqXv-lQu0/s1600/Firman.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDGn4YmsEUif5-CG4sRjKVCLRR1tWWq9VXuG01s_Sxh10eUaJ4CIaUy9EB-Z1atTIxN3keRDvj5cSGsdYZ0dqg5FQVHg1PrRfGFPlafJ3G3Hm2IjP0WwAlcKav4PL_WLUCcmJqXv-lQu0/s640/Firman.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin (Mantan Dirut PT DPS)</span></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim menyatakan, Tidak ada aliran dana ke terdakwa tetapi diwajibkan membayar kerugian negara senilai UD$1.109.843#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Sudah jatuh tertimpa tangga, lalu terinjak”. Ungkapan inilah yang barangkali menimpa Ir. M. Firmansyah Arifin, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya.<br /> <br /> Pasalnya, M. Firmansyah Arifin selaku mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan (PT DPS) Persero  Surabaya ini, juga mantan Dirut PT PAL Surabaya (Persero), sebuah perusahaan perkapalan terbesar di Indonesia milik pemerintah, yang saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara setelah Tertangkap Tangan KPK pada Maret 2017, dalam kasus Korupsi suap proyek pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Fhilipina tahun 2015 lalu sebesar UD$160 ribu dan UD$25 ribu, yang kemudian uang tersebut untuk membayar Dana Komando (DK) senjumlah Rp18.5 milyar ke Mabes TNI AL.<br /> <br /> Tragisnya, belum selesai menjalani hukuman pidana 4 tahun penjara di Lapas Kelas I Khusus Surabaya, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, kini M. Firmansyah Arifin harus menelan “pil pahit” setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan dari tuntutan JPU 7 tahun, dalam Kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp179.928.140.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$3,963,725 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp35.063.047.625 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017<br /> <br /> Selain hukuman badan, terdakwa yang juga terpidana ini di hukum pidana membayar uang denda sebesar Rp100 juta atau diganti kurungan selama 6 bulan bila tidak membayar. Dan juga hukuman pidana berupa mengembalikan kerugian negara 28 persen dari total UD$3.963.725 atau senilai UD$1.109.843. Bila tidak dibayar, Jaksa akan menyita harta bendanya setelah 1 bulan putuan Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap atau Inckrah. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun lamanya dari tuntutan JPU selama 3 tahun. Sehingga hukuman yang diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa M. Firmansyah Arifin selama 7 tahun dan 2 bulan.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8FWiDQY09zR0W8FgXqUXWg2VQ_BnobgNWRTqUneq8b_DUJHBq_OhR0yWU2pFqYIacuPEDVFM5p4802Ofum908U7qfWIp6Zv33IiHENlkW_37JWiVlVJQAIy-htk7jR95lXp8tTgOHF4o/s1600/IMG20181012143402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8FWiDQY09zR0W8FgXqUXWg2VQ_BnobgNWRTqUneq8b_DUJHBq_OhR0yWU2pFqYIacuPEDVFM5p4802Ofum908U7qfWIp6Zv33IiHENlkW_37JWiVlVJQAIy-htk7jR95lXp8tTgOHF4o/s640/IMG20181012143402.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhamad Yahya saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim</span></td></tr> </tbody></table> Vonis terhadap terdakwa M. Firmansyah Arifin dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu 2 Hakim (Ad Hoch anggota) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andriano, di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri Tim JPU Fatoni Hatam dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim JPU Katrin dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya serta Penasehat Hukum terdakwa, pada Jum'at, 12 Oktober 2018.<br /> <br /> Dalam Kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam PT DPS ini, tidak hanya M. Firmansyah Arifin selaku Dirut yang terjerat, melainkan ada 3 Direksi lainnya yang menemaninya, yaitu Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan),  I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi), dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha di PT Dok Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> Ke- 4 Direksi Perusahaan milik Negara ini (M. Firmansyah Arifin, Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya) dengan perkara masing-masingmasing terpisah, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Namun yang disidangkan kali ini (Jum'at, 12 Oktober 2018), hanya terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhammad Yahya. Sedangkan terdakwa Nana Suryana Tahir dan terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi sudah divonis pada sidang sebeumnya (Senin, tanggal 8 Oktober 2018).<br /> <br /> Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim bagi 3 (tiga) Direksi PT DPS ini masing-masing selama 4 tahun dan 3 bulan dari tuntutan JPU selama 5 tahun. Hukuman dendanya pun sama, yaitu masing-masing sebesar Rp Rp100 juta atau diganti kurungan selama 2 bulan jika tidak membayar. Hukuman pidana tambahan pun sama yaitu masing-masing24 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu masing-masing UD$951.294. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cZ3M8SiAKCfgfiBuvfxbqwXDN9PPnj5ZgIIIq2YQzifdbmcjVMRHDdUwseCyjFPSrmsIMYp6iATklywbbcxYTu69Vlvy4CxImTeg8b71gsr5JesSM2B3F5Z7eBGQRPRpvIe0tz6nSEs/s1600/IMG20181005132309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cZ3M8SiAKCfgfiBuvfxbqwXDN9PPnj5ZgIIIq2YQzifdbmcjVMRHDdUwseCyjFPSrmsIMYp6iATklywbbcxYTu69Vlvy4CxImTeg8b71gsr5JesSM2B3F5Z7eBGQRPRpvIe0tz6nSEs/s1600/IMG20181005132309.jpg" /></a></div> Sebelum menjatuhkan putusan itu terhadap terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhammad Yahya, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya, bersama dengan Direksi lainnya, yaitu Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya,; Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay), dan I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi), telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;">Baca juga : -</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 </span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">                   Perusahaan Asal Singapur </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Berita yang sama :</span> </span></span> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">- 2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO  Interpol”   Karena Kasus Korupsi</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;">Berita sebelumnya :</span> <span style="color: blue;">Sidang Korupsi PT Dok “Ada Udang Dibalik Batu”, Ketua Majeli Hakim  </span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">                              memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick</span></span><br /> <br /> Pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp141.800.00.000<br /> <br /> Hingga pada tanggal 27 April 2009, PT Berdikari Petro sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, karena belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Sedangkan isi kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut Nomor 010/F00000/2009-S3, untu melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi akan dipergunakan untuk menyimpan BBM di tangki pendam tersebut PT Pertamina dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro<br /> <br /> “Bahw dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut adalah, Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan tengki pendem di Jobber, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, diantaranya ; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini,; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan,; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari, terhitung sejak penandatanganan dengan menyerahkan fotokopi perjanjian kepada pihak Pertama PT Pertamina),” kata Majelis Hakim Dr. Andriano. <br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian, maka pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan tengki pendem di Jobber, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg3lQY9ocAbMf9ehnOiW96bTatOmUo55GW3dEo37vUmP0RymogAkq5XdYYNGNNwqoQikdoqwLRWyqcdISVjgLd09_YdbR_CV_3IJfB91Fr6AFLq8RuRKRAAh_GTjm94pmiWCUOvJalZ0M/s1600/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg3lQY9ocAbMf9ehnOiW96bTatOmUo55GW3dEo37vUmP0RymogAkq5XdYYNGNNwqoQikdoqwLRWyqcdISVjgLd09_YdbR_CV_3IJfB91Fr6AFLq8RuRKRAAh_GTjm94pmiWCUOvJalZ0M/s640/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529...jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Foto atas searah jarum jam, Penta, Agus Hadi Utomo, Elisa, Frederick, Aizal dan Haryadi (atas) dan Frederick (kiri) dan Firmansyah Arifin (foto bawa)..</span></td></tr> </tbody></table> Selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina berdasarkan kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi yaitu pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan, dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama.<br /> <br /> Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, serta tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina. <br /> <br /> Anehnya, karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, justru mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. <br /> <br /> “Dan pada tahun 2010, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela yang maminta Gembong Primajaya untuk datang ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 sebesar Rp141.800.00.000,” ungkap Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim mengungkapkan, selanjutnya terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay,; I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi, maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina, yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro.<br /> <br /> “Kemudian terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya  menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 pada (tidak tanggal) Agustus 2010 senilai UD$20.216.645 atau setara Rp179.928.140.879 dengan estimasi Rp8.900 per Satu Dolar AS, sedangkan Direksi lainnya, yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani seolah-olaholah sebagai saksi pada kontrak tersebut,” ujar Majelis Hakim<br /> <br /> Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009, adalah sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dalam kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. <br /> <br /> Disamping itu, lanjuta Majelis Hakim, terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan, bahwa legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut, sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.<br /> <br /> Walaupun PT Dok dan Perkapalan Surabaya tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak, untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, sedangkan Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhiB0T98Naw2twD7tnswBdVcVSQEz9tJomGvvIYtGSPDiCyJnwda0Z_FTMAhNQOCMdl9Dg81DdG2tzxirM12ct5BPg2IW6fPjWCy87-OKeaffZNpALcjrpN3xvNlNXCY6j16S2SCn-q7M/s1600/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhiB0T98Naw2twD7tnswBdVcVSQEz9tJomGvvIYtGSPDiCyJnwda0Z_FTMAhNQOCMdl9Dg81DdG2tzxirM12ct5BPg2IW6fPjWCy87-OKeaffZNpALcjrpN3xvNlNXCY6j16S2SCn-q7M/s640/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya, Afrizal (Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina) dan Gembong Primadjaya (Dirut PT. Berdikari Petrol)</span></td></tr> </tbody></table> Selain itu, terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Namun terdakwa Firmansyah Arifin tetap menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$19.032.011 yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor tidak memiliki perwakilan di Indonesia untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan <br /> <br /> Terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3,963, UD$75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  <br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /> <br /> 1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /> <br /> 2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /> <br /> 3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> 4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /> <br /> Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /> <br /> Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /> <br /> “Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim dalam amar putusannya.<br /> <br /> Majelis Hakim melanjutkan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /> <br /> Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya.<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization)<br /> <br /> Terkait pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa proses persidangan yang dianggap tidak berjalan baik karena JPU tidak menghadiekan Cheng Lim dan Chia Lee Mee dalam persidangan dapat memahaminya. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, “Bahwa tidak ditemukannya aliran dana terhadap terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim bersikap bijak untuk membebankan kerugian negara terhadap terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini,” ucap Majelis Hakim.<br /> <br /> “Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin  dengan hukuman pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 8 (delapan)  bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin berupa membayar uang pengganti sebesar 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu senilai UD$1.109.843. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /> <br /> “Demikian putusan Majelis Hakim terhadap saudara. Jadi saudara punya hak untuk pikir-pikir, menerima atau banding. Hak yang sama juga kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila saudara tidak menentukan sikap dalam waktu 7 (tujuh) hari, berarti saudara dianggap menerima putusan ini,” pungka Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> “Pikir-pikirlah dulu, tapi kemungkinan kita akan banding. Terdakwa yang dua (Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi), mereka itu banding,” kata JPU Katrin sesuai persidangan. (Rd1)

News Tipikor Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus korupsi UD$3.963.725

Terdakwa M. Firmansyah Arifin (Mantan Dirut PT DPS) #Majelis Hakim menyatakan, Tidak ada aliran dana ke terdakwa tetapi diwajibkan memba...

»

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Divonis 1 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwFRXhgaxbMXipXkQ2KJcFFEyaketXbg4_3immXiZWP1Nh91gZilS3CEaQhg53xLeqTzeBEMHDCM78NRMoFHNOsXzWn1QB_82sPuAFHEZeF4YtEQY1HAb6E6iuPO3xreY8efdutI5_WY/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwFRXhgaxbMXipXkQ2KJcFFEyaketXbg4_3immXiZWP1Nh91gZilS3CEaQhg53xLeqTzeBEMHDCM78NRMoFHNOsXzWn1QB_82sPuAFHEZeF4YtEQY1HAb6E6iuPO3xreY8efdutI5_WY/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Besarnya biaya Prona ditentukan bersama dalam Rapat Rembuk Desa yang dihadiri Kapolsek dan Danramil Kalianget, dan penarikan biaya oleh 4 Kepala Dusun yang tak tersenutuh HUKUM#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Terdakwa Diki Candra Permana adalah Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur. Diki Candra Permana terseret kepusaran kasus Korupsi Penarikan biaya Prona sebesar Rp29 juta, dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 11 Oktober 2018.<br /><br />Vonis itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri Tim JPU Indra Hadi Niza dari Kejari Sumenep, serta Penasehat Hukum terdakwa, Wiyono Subagio dkk.<br /><br />Terdakwa Diki Candra Permana diseret JPU dari Kejari Sumenep karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang sangat besar sekali, yakni sebesar Rp Rp29.750.000. Uang itu adalah sisa dari uang Rp160.850.000 hasil penarikan biaya pengurusan Sertifikat dalam program (PTSL) tahun 2017 sebanyak 669 pemohon dengan biaya 400 ribu rupiah per pemohon.<br /><br />Memang Program Prona, sertifikat bukanlah gratis 100 persen. Sebab ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh si pemohon itu sendiri, diantaranya patok tanah sebanyak 4 buah, materai sebanyak 9 lembar, foto copy, biaya sporadik. Sementara yang diperbolehkan untuk menarik biaya sesuai aturan adalah sebesar Rp150 ribu. Namun biaya yang dienakan oleh terdajwa ke setiap pemohon sebesar Rp400 ribu, lebih besardari yang sudah ditentutkan oleh pemerintah. <br /><br />Nah… Karena penarikan biaya itulah sehingga penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep menetapkan Diki Candra Permana sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Anehnya, Mengapa penyidik Pidana Khusus Kejari Sumenep hanya menetapkan Diki Candra Permana sebagai tersangka, sementara penentuan biaya itu bukan hanya terdakwa sendiri, melainkan hasil rembuk Desa. Dan penarikan uang itu pun bukan oleh terdakwa sendiri. Melainkan oleh 4 Kepala Dusun. Di mana uang itu dikumpulkan kesalah seorang pejabat Desa , sekaligus membelanjakannya. Sisa dari pembelanjaan itulah yang diserahkan ke Kades Diki Candra Permana.<br /><br />Artinya, ada 4 Kepala Dusun dan seorang pejabat Desa Kertasada yang terlibat dalam penarikan biaya Prona di luar ketentuan yang sudah diatur oleh Pemerintah. Mungkin keterlibatan pihak lain oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Sumenep dianggap bukan suatu tindakan yang turut membantu atau sebagainya. <br /><br />Tetapi apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi itu hanya dilakukan oleh satu orang saja atau lebih dari itu, seseuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi yang sudah barang tentu, berbeda dengan Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP).<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, kasus ini sepertinya “sengaja dibiarkan untuk bisa dijerat hukum”, mengingat pada saat terdakwa bersama warga dalam Rembuk Desa dari 4 Dusun di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep saat menentukan biaya untuk Prona sebesar Rp400 ribu, dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil Kalianget. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU. Namun tak menghadirkan kedua Penegak Hukum itu sebagai saksi dipersidangan. Selain itu, Pasal 55 KUHP yang dapat menejerat pihak lain dalam dakwaan JPU juga ridak ada. <br /><br />Ada “pembiaran” terdakwa menarik biaya di luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, namun tak “ada larangan atau teguran” kalau hal itu melanggar aturan. Namun setelah terlaksana, si Kades pun langsung dikrangkeng dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sangat ironis memang, namun itulah fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />Sementara, dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madus Jawa Timur, telah mengadakan rembuk warga bersama-sama dengan warga desa kertasada, dan perangkat Desa Kertasada untuk membahas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017, dan membentuk besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, untuk Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah provinsi Jawa Timur, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades  menguntungkan diri sendiri dengan cara melaksanakan pemungutan kepada setiap pemohon dalam program PTSL yang besarnya Rp400.000 dari setiap pemohon PTSL hingga terkumpul sebesar Rp160.500.000, di mana terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. <br /><br />Uang sebesar Rp400.000 yang dipungut dari setiap pemohon pendaftaran program PTSLcdi Desa Kertasada yang dituangkan dalam rembuk warga, bertentangan dengan Surat Keputusan bersama antara lembaga yang mengatur tentang berapa besarnya biaya yang ditanggung oleh pemerintah, dan berapa biaya yang harus ditanggung oleh pemohon, yaitu materai agrarian dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, menteri dalam negeri dan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali) sebesar Rp150.000 biaya yang dibebankan kepada pemohon.<br /><br />Pemohon program PTSL ditarik biaya oleh terdakwa melalui kepala Dusun, Desa Kertasada atas perintah terdakwa. Dan uang yang terkumpul dari Kepala Dusun, Desa Kertasada sebesar Rp160.850.000. Setelah dibelanjakan dalam kegiatan PTSL sebesar Rp131.582.500, ada sisa sejumlah Rp29.750.000. Sisanya inilah yang dinikmati oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya. <br /><br />Pada tahun 2017, BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000<br /><br />Biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain ; penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000<br /><br />Dalam program ini, Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 669 pemohon. Kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.<br /><br />Untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL<br /><br />Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget.<br /><br />Dari hasil rembuk Desa disepakatain untuk pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali<br /><br />Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir dan  menyetujui, ada juga yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. <br /><br />Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga,  bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Dusun disetorkan kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada.<br /><br />Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi.<br /><br />Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. <br /><br />Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang<br /><br />Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 <br /><br />Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu. Uang yang terkumpul dari Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000.<br /><br />Dari jumlah uang sebesar Rp160.850 juta, kemudain  Sayuti belanjakan untuk kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500, sehingga sisa sebesar Rp29.267.500, dan kemudian sisa uang tersebut    diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana. <br /><br /> Usai persidangan, kepada wartawan media ini, terdakwa mengakatan pasrah untuk menjalaninya, yang sudah 6 bulan berada penjara sejak dirinya ditatapkan menjadi terangka.<br /><br />“Divonis 1 tahun, pasrah aja menjalaninya, Mas. Saya sudah 6 bulan ditaha,” kata terdakwa tanpa bicara banyak. (rd1)</span>

News Tipikor Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Divonis 1 Tahun Penjara

#Besarnya biaya Prona ditentukan bersama dalam Rapat Rembuk Desa yang dihadiri Kapolsek dan Danramil Kalianget, dan penarikan biaya oleh 4...

»

Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVMyfXD0N1gAtNcFA8tPz0KvTGzS6jniV_eHy3kTXI1Iynspsvvi8kMA1Y5fWMbdk1vZjzinND6LV-mNGE22ZGC_wLrqrOf22klhd2oYpco1ioeM-TX138R4HdkU5lIJMdPpQJUr6YsNA/s1600/IMG-20181011-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVMyfXD0N1gAtNcFA8tPz0KvTGzS6jniV_eHy3kTXI1Iynspsvvi8kMA1Y5fWMbdk1vZjzinND6LV-mNGE22ZGC_wLrqrOf22klhd2oYpco1ioeM-TX138R4HdkU5lIJMdPpQJUr6YsNA/s640/IMG-20181011-WA0016.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dalam dekat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akan melimpahlan berkas perkara kasus dugaan Korupsi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dikucurkan oleh Kementerian Koperasi & UMKM sebesar Rp 1 milliar ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan.<br /><br />Saat ini, JPU dari Kejari Surabaya sedang merampungkan surat dakwaannya terhadap 4 teersangka dalam kasus ini untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pida Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah, Kamis, 11 Oktober 2018.<br /><br />"Sekarang masih penyusunan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," kata Kasi Pidsus Heru Kamarullah.<br /><br />Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah menjelaskan, penyidikan kasus ini telah menetapkan 4 tersangka dari pejabat KSU Mitra Lestari, yaitu Kun Hidayat Imam (Ketua), Sutikno Tjoedoko (Manager) Johanes (Bendahara) dan Pawitro Tjoedoko (sekretaris).<br /><br />"Tersangkanya empat orang dengan berkas perkaranya terpisah," ujar Kasi Pidsus Heru. <br /><br />Kasus ini berawal pada Desember 2012 lalu, saat itu KSU Mitra Lestari  mengajukan pinjaman LPDB ke Kementerian Koperasi & UMKM sebesar Rp1.5 milliar untuk disalurkan ke- 24 anggota KSU Mitra Lestari. <br /><br />Pada 26 Maret 2013, Pengajuan dana LPDB itu akhirnya dicairkan oleh Tjoedoko selaku Manager KSU Mitra Lestari melalui rekening KSU Mitra Lestari di Bank BCA KCP Tandes. Namun faktanya, pengelolaan dana LPDB itu justru diselewengkan oleh para  tersangka. Dari 24 anggota KSU Mitra Lestari hanya 5 orang yang diberi dana, sedangkan 19 anggota KSU Mitra Lestari lainnya justru tidak mengetahui, bkalau ada dana pinjaman dari LPDP. Berdasarkan hasil audit BPK, ternyata ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp1 M.<br /><br />Akibat ari perbuatan para terangka, Penyedik menjeratnya dengan 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. (Rd1)

News Tipikor Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah berita korupsi .co - Dalam dekat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akan melimpahlan berkas...

»

Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxZpdik-LWUEhy_Ety9wLUx6ClvCjVAyHsD57_X2-5arob_32iNTr3UbPxZepC1krlsrLHiMW6pdrUiKcih09h5T7o0roMVPG7GC3ANfFPp81MkHZKMMicVvmPEnb5AWq3wZroMq9BRls/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxZpdik-LWUEhy_Ety9wLUx6ClvCjVAyHsD57_X2-5arob_32iNTr3UbPxZepC1krlsrLHiMW6pdrUiKcih09h5T7o0roMVPG7GC3ANfFPp81MkHZKMMicVvmPEnb5AWq3wZroMq9BRls/s640/Dewan.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#JPU KPK : Ini yang ke 4 kalinya saksi (Bambang Priatmoko) “beralasan” sakit setiap kali menjadi saksi, namun aktif menjalankan aktivitas sebagai anggota DPRD Kota Malang, dan tanggal 29 Agustsut 2018 terlihat di Bandara Juanda#<span style="font-size: x-small;"> </span></b></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-small;"><br /></span></b></span></span></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Sakit adalah “Senjata” yang paling ampuh dipergunakan oleh seseorang bilamana berhubungan dan atau hedank diperiksa Khususnya dalam kasus Korupsi. <br /><br />Dan masyarakat mungkin masih ingat, saat KPK menangani kasus Korupsi E-KTP yang menjerat ketua DPR RI Setya Novanto atau Setnov. Untuk menghindari pengapnya udara penjara milik KPK, Setnov pun berusaha dengan berbagai cara untuk menghindariya, yang bermula dengan kecelakaan mobil yang ditumpanginya bersama dengan seorang Jurnalis TV Suwasta terkenal, lalu masuk Rumah Sakit hingga dikatakan dengan keadaan parah, namun KPK tak percaya begitu saja walau dengan balutan <br /><br />KPK pun membawa Setnov ke Rumah Sakit terbesar di Indonesia yaitu Rumah Saki Cipto, dengan hasil pemeriksaan dokter yang berbeda. Setelah itu Setnov pun kemudian dijebloskan ke penjara.<br /><br />Nah…Hal yang hampir sama dengan Setnov juga terjadi dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang menjerat 41 anggota termasuk Ketua DPDR bersama Wali Kota Malang serta Kepala Dinas PUPR Kota Malang.<br /><br />Kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, saa ini KPK sudah menyeret 18 anggota Dewan untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara yang 22 anggota lainnya masih berada di tahanan KPK menunggu dilimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Dalam proses persidangan kasus DPRD Kota Malang inilah dicurigai seperti apa yang dialami mantan Ketua DPR RI, saat JPU KPK menghadirkan salah seorang anggota DPRD Kota Malang yang belum tersangka untuk menjadi saksi bagi 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang yang dibagi dalam 3 nomor perkara pada persidangan yang berlangsung, Rabu, 10 Oktober 2018.<br /><br />Saksi yang dimaksud adalah Bambang Priyatmoko Oetomo (Ketua Fraksi PDIP). Bambang Priyatmoko Oetomo  atau yang akrab disapa Moko ini adalah salah 1 dari 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang belum ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, sedangkan  yang 2 anggota Dewan lainnya ialah Tutuk Hariyani (Fraksi PDIP) dan Subur Triono (Fraksi PAN).<br /><br />Sementara 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB),; 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara),; 13. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  14. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 15. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 16. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 17. Abdul Rahman, dan 18. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB).<br /><br />Nah… Dalam sidang yang berlangsung Pada Rabu, 10 Oktober 2018 digelar 2 session dipimpin Ketua Majelis Cokorda Gede Arthana, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Burhanudin, Iskandar Marwanto, Dameria Silaban dan Gina, menghadirkan Bambang Priyatmoko. Selain Bambang Priyatmoo,  juga menghadirkan 4 saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini, yaitu Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat,; H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Dr. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra)<br /><br />Dalam session pertama, ke- 5 saksi ini dihadirkan dalam persidangan untuk 12 terdakwa, diantaranya 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  7. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 9. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 10. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 11. Abdul Rahman, dan 12. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB).<br /><br />Pada saat JPU KPK memanggil satu persatu saksi untuk masuk ke ruang sidang, Bambang Priatmoko pun memasuki ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor dengan kondisi tubuh lemah dan tidak kuat berjalan sehingga dibantu seorang wanita yang diketahui istrinya. Seperti orang kebingungan, istri Bambang Priyatmok menyodorkan surat tanpa amplop ke JPU KPK, dan surat itupun kemudian diserahkan JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Surat yang disodorkan istri Bambang Priyatmo itu ternyata dari seorang dokter di Malang, namun dalam surat tersebut tidak menjelaskan sakit yang dialami oleh Bambang. Bahasa dalam surat tersebut adalah bahas medis yang tidak dapat diterjemahkan oleh Majelis Hakim.<br /><br />Dalam persidangan sempat terjadi perdebatan antara beberapa Penasehat Hukum (Penasehat Hukum) terdakwa dengan JPU terkait kondisi saksi Bambang Priyatmoko. Namun dengan berbagai bukti yang dimiliki JPU KPK terkait kondisi saksi, JPU KPK menolak keberatan Penasehat Hukum beberapa terdakwa dan menjelaskan serta menunjukkan bukti tentang kondisi Bambang Priyatmoko.<br /><br />Penjelasan JPU KPK kepada Majelis Hakim diantaranya, adalah pada saat Bambang Priyatmoko dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Dalam kasus ini (jilid I), Jarot adalah penyuap DPRP. Saat itu Bambang Priyatmoko masih tampak segar bugar memberikan keterangan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim bersama beberapa anggota DPRD lainnya.<br /><br />Perubahan Bambang Priyatmoko ini mulai terjadi dalam jilid II, dengan terdakwa Ketua DPRD Kota Malang yang sesama satu Fraksi, yakni Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap. Saat itu Bambang dikatakan sakit. Lalu pada sidang perkara beriukutnya dengan terdakwa Hendrawan seorang pengusaha sebagai penyuap Ketua DPRD Kota Malang. Bambang Priyatmoko juga dikabarkan sakit<br /><br />Lalu dalam jilid III dengan terdakwa Wali Kota Malang Moch. Anton. Bambang Priyatmoko hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjadi saksi, namun dengan kondisi lemah lalu tidur-tiduran di kursi panjang yang tersedia di luar samping ruang sidang Candra dan Cakra, dengan alasan tidak kuat duduk berlama-lama. <br /><br />Sementara dalam pantauan wartawan media ini, Bambang Priyatmoko juga dikabarkan sakit pada saat tim penyidik KPK hendak memeriksan 25 dari 27 anggota DPRD Kota Malang pada akhir Agustus lalu, yang kemudian KPK menetapkan 22 anggota Dewan yang terhormat itu menjadi tersangka saat ini. Dan Bambang Priyatmoko bersama Tutuk Hariyani (Fraksi PDIP) dan Subur Triono (Fraksi PAN) saat itu lolos dari pemeriksaan penyidik KPK di Polres Kota Malang.<br /><br />JPU KPK juga menjelaskan, bahwa Bambang Priyatmoko selama ini selalu aktif dalam mengikuti aktifitasnya sebagai anggota DPRD Kota Malang termasuk Kunjungan Kerja kedaerah. Selain itu, JPU KPK menunjukkan bukti berupa foto, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Bambang Priyatmoko terlihat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dan foto sedang makan disebuah restoran.<br /><br />Dari penjelasan JPU KPK ini, Ketua Majelis Hakim menanyakan langsung ke saksi Bambang Priyatmoko yang sudah duduk dikursi sebagai saksi. Memang terlihat kondisi tubuh lemah dan berbicara tidak lancar (seperti lida kaku). Namun saat Ketua Majelis Hakim menayakkan saksi, saksi Bambang Priyatmoko terlihat bingung sambil mengusap sesekali kepalanya. Apakah karena gatal atau karena bingung untuk menjawab.<br /><br />Lalu Ketua Majelis Hakimpun memberi syarat mengangkat jempol tandanya saksi dapat mengikuti persidangan.<br /><br />“Silahkan saudara angkat jempol (Ketua Majelis Hakim sambil memberi contoh) tandanya saudara dapat mengukiti persidangan. Apakah saudara bisa mengikuti persidangan ini?.” Tanya Ketua Majelis Hakim. Dan saksi pun memberi isyarat seperti arahan Ketua Majelis Hakim. Dan persidanganpun tetap dilanjutkan.<br /><br />Hal yang aneh bin nyata pun terdengar, saat giliran saksi Bambang Priyatmoko mendapat giliran pertanyaan mengenai penerimaan uang suap berupa uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni.<br /><br />“Apakah saudara terima uang, pokir, uang sampah dan uang APBD murni?,” tanya Ketua Majelis Hakim beberapakali dengan hati yang sabar. Dengan agak kaku, saksi menjawab sudah habis.<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun bertanya tentang jawaban saksi yang mengatakan habis. “Untuk apa habis” lanjut Ketua Majelis Hakim. Saksi ini menjawab dibagi-bagibagi.<br /><br />“Dibagi-bagibagi, nikah” jawab saksi Bambang Priyatmoko. Pengunjung pun sontak tertawa. “Sudah berapa kali saudara nikah,” tanya Ketua Majelis Hakim lagi. Dijawab oleh saksi, dua kali.<br /><br />“Apa hubungannya habis dengan nika,” tanya Ketua Majelis Hakim namun tak menunggu jawab saksi lalu kemudian memerintahkan JPU KPK melanjutkan pertanyaannya.<br /><br />Sementara dari keterangan saksi lainnya menjelaskan dan mengakui, menerima uang 3 kali dengan jumlah yang berbeda-bedabeda, ada yang Rp12.5 juta, ada yangRp10 juta dan adapula yang 50 juta. Uang yang diterima saksi yang juga terdakwa ini adalah uang Pokir, uang sampah yang berkaitan dengan pembahasan perubahan APBD TA 2015, dan uang pembahasan APBD murni TA 2015 yang penerimaannya pada November - Desember 2015. <br /><br />Usai persiangan, JPU KPK Arif Suhermanto, terkait kondisi saksi Bambang Proyatmoko mengatakan, bahwa JPU KPK sudah memantau kondisi saksi, yang selama ini selalu aktif mengikuti kegiatan Dewan Kota Malang. Selain itu, lanjut JPU KPK Arif, juga melihatnya di Bandara Juanda.<br /><br />“Selama ini kita selalu menatau, bahwa saksi selalu akstif mengikuti kegaiatan Dewan termasuk Kunker (Kunjungan Kerja). Selain itu, tanggal 29 Agustus lalu, kita melihatnya di Bandara dan di sebuah rumah makan,” kata JPU KPK Arif sambil menunjukkan Video saat Bambang Proyatmoko berada di sebuah Restoran.<br /><br />“Apakah KPK akan terus memantau perkembangan saksi mengingat sakasi ini belum tersangka?,” tanya wartawan media ini. Menurut JPU KPK Arif, akan selalu memantaunya.<br /><br />“Ada kemungkinan KPK akan menetapkannya menjadi tersangka bersama 2 anggota Dewan linnya,” tanya wartawan media ini kemudian. <br /><br />“Kita akan selalu mempelajari dari perkembangan sesuai fakta persidangan, dan tidak menutup kemungkinan masih kita pelajari,” jawab JPU KPK Arif. (Rd1) </span></div> <div style="text-align: left;"> </div>

News Tipikor Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

#JPU KPK : Ini yang ke 4 kalinya saksi (Bambang Priatmoko) “beralasan” sakit setiap kali menjadi saksi, namun aktif menjalankan aktivitas...

»

Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxfb3RxYplTEuU5jiYPw-oUnr7U2elLnssjmLYx-R2pybmDKVQdPohaifXOzs5F4VG1olRWKjZuostGtj57aHnbcw4ZVnbjm60RV1iCxS361WIjqYGlI1T6C1pHQE4GZsQY3m2DJrcJek/s1600/IMG20180820124014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxfb3RxYplTEuU5jiYPw-oUnr7U2elLnssjmLYx-R2pybmDKVQdPohaifXOzs5F4VG1olRWKjZuostGtj57aHnbcw4ZVnbjm60RV1iCxS361WIjqYGlI1T6C1pHQE4GZsQY3m2DJrcJek/s640/IMG20180820124014.jpg" width="640" /></a></b></span></i></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Sebelumnya Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan JPU terkait Nama Mantri Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kredit Fiktif tahun 2016 - 2017, dan meminta Kepala Unit turut bertanggungjawab#</b></span></i></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 8 Oktober 2018, JPU (Jaksa Pununtut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, membacakan surat tuntutannya terhadap 2 (dua) terdakwa, yakni  Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang, dan terdakwa Erni Ernawati karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang (perkara terpisah) dalam kasus perkara Korupsi kredit Fiktif tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp7.205.000.000, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051.<br /><br />Terdakwa Wendy Yoga Pratama dituntut pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 500 juta subside 6 bulan kurungan, sementara terdakwa Erni Ernawati dituntut pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 milyar subside 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Erni Ernawati juga ditutut pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara atau Jaksa akan menyita harta bedanya untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Dan apabila harta beda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 15 tahun. <br /><br />Sehingga tuntutan JPU terhadap Terdakwa Wendy Yoga Pratama selam 7 tahun dan 6 bulan. Sedangkan acaman hukuman oleh JPU terhadap terdakwa Erni Ernawati selama 15 tahun dan 6 bulan. Dalam tuntutan JPU, keduanya dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. <br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Yoga Adhyatma dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andrianus dan Agusudarayanto., SH. Sementara kedua terdakwa didampingi masing-masingmasing Penasehat Hukum (PH)-nya. <br /><br />Dalam kasus ini, JPU Kejari Jombang menyeret Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang, karena dianggap telah mencairkan 97 permohonan kredit fiktif yang diajukan toleh erdakwa Erni Ernawati, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang sejak tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp7.205.000.000 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051.<br /><br />Namun anehnya, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dari Kejari Jombang ini mengatakan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang menyetujui 97 permohonan kredit yang diajukan Erni Ernawati tanpa melakukan analisis.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU mengatakan bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama menangani proses pengajuan Kredit sejak 2014 - 2015 yang kemudian disetujinya. Namun di sisi lain, dakwaan JPU menjelaskan bahwa pengajuan kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa Erni Ernawati dengan jumlah permohonan yang sudah dicairkan itu sejak 2014 hingga 2017.<br /><br />Lalu siapa pejabat Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang yang terlibat dalam proses pencairan kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa Erni Ernawati? Mengapa JPU Kejari Jombang mendakwa terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan proses pencairan kredit yang diajukan oleh Erni Ernawati yang di 2015 - 2017? Mengapa pula JPU Kejari Jombang tidak meminta pertanggungjawaban dari Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang, seperti yang dipertanyakan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya ? <br /><br />Sebab pada sidang sebelumnya (tanggal 20 Agustus 2018) Majelis Hakim mengatakan, bahwa  Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala Unit BRI Panglima Sudirman, Jombang, Cabang BRI Jombang  harus ikut bertanggungjawab dalam “raibnya” duit negara dalam kasus krdit fiktif pada tahun 2014 - 2015.sebesar Rp7.205.000.000<br /><br />Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga mempertanyakan isi dakwaan JPU terkait nama pejabat Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang terkait proses pencairan kredit fiktif pada tahun 2015 - 2016 dan 2016 - 2017. Karena dalam surat dakwaan JPU Kejari Jombang, hanya menyebutkan bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama yang menangani pengajuan kredit hingga proses pencai kredit fiktif itu sejak 2014 - 2015, namun diminta peratnggungjwabannua hingga pencairan di tahun 2017.<br /><br />“Saudara Jaksa, siapa nama Mantri pada tahun 2016. Sebab dalam surat dakwaan saudara ini ada pencairan tahun 2016 dan 2017,” tanya Majelis Hakim saat itu.<br /><br />Apa yang ditanyakan Majelis Hakim terhadap JPU saat itu, sepertinya membuka “menarik benang merah dalam tumpukan benang putih” dalam sidang perkara Korupsi kredit fiktif BRIGUNA Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang tahun 2014 - 2017 sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051. <br /><br />Apakah terdakwa Wendy Yoga Pratama “menjadi korban” untuk “menyelamatkan pejabat BPRI Unit Panglima Sudirman Jombang lainnya yang terlibat dalam proses pencairan kredit fiktif itu ? <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeAgAhBSLKTG21AO5yIfQPsL52y9B_sYmQfvUbRvXfLHpxm4Z2gDIAlZdA-7x2ZNOLMRdUyF9bTvKEp57MdGOfe4UHmOznFj7FL_I-k1mt3C_FhG1zGNzFtNikpBkf5Hs7TKs-aUro8I/s1600/IMG20180820113515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeAgAhBSLKTG21AO5yIfQPsL52y9B_sYmQfvUbRvXfLHpxm4Z2gDIAlZdA-7x2ZNOLMRdUyF9bTvKEp57MdGOfe4UHmOznFj7FL_I-k1mt3C_FhG1zGNzFtNikpBkf5Hs7TKs-aUro8I/s640/IMG20180820113515.jpg" width="640" /></a></div> Sementara dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)  Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman, “telah melakukan atau turut serta mlakukan, beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa BRI Cabang Jombang memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jombang dengan BKIA Muslimat Jombang Nomor :  /KC-Vlll/PP/lO/2001 tertanggal 27 September 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dimana dalam pelaksanaannya yang memberikan pelayanan tersebut adalah BRI Cabang Jombang Unit Merdeka. Bahwa Kredit Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap adalah jenis kredit untuk karyawan berpenghasilan tetap yang dilayani di BRI Unit sebelum dihannonisasi dengan BRIGuna menjadi BRIGUNA berdasarkan Surat Edaran BRI Pusat Nose : S.l9-DLR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGUNA.<br /><br />Selain memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para pegawai atau karyawan RSIA Muslimat Jombang, BRI Unit Merdeka juga memberikan pelayanan kredit Kupedes (dalam bentuk modal usaha), diantaranya diberikan kepada saksi Hendra Wijaya yang merupakan suami dari Erni Ernawti, dimana Mantri yang menangani proses Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut adalah terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Merdeka pada waktu itu. Kemudian pada saat menangani Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut, terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan survey ke rumah saksi Hendra Wijaya dan bertemu dengan Erni Ernawti, sehingga pada saat terdakwa Wendy Yoga Pratama mulai kenal dengan saksi Erni Ernawti dan mengetahui bahwa saksi Erni Ernawti merupakan karyawan RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek yang juga merupakan nasabah BRIGUNA di BRI Unit Merdeka. <br /><br />Selain Mantri kredit Kupedes, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga Mantri yang menangani pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang, dimana dalam pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut, karyawan yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pinjaman di BRI Unit Merdeka adalah Suti Rilys.<br /><br />Pada tahun 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama dimutasi ke BRI Unit Panglima Sudirman sebagai Mantri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin BRI Cabang Jombang Nomor : B.O4 KC-IX/SDM/Ol/20l4 tanggal 06 Januari 2014, dan pada saat itu terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan kepada Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang, bahwa banyak keluhan dari para nasabah RSIA Muslimat Jombang terhadap pelayanan BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, kemudian terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan usulan kepada Ahmad Akbar Salaman agar BRI Unit Panglima Sudirman juga memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang.<br /><br />Setelah itu Ahmad Akbar Salaman menyampaikan usulan tersebut kepada saksi Moh. Mas’ud selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) pada BRI Cabang Jombang yang membawahi BRI Unit Panglima Sudirman, hingga akhirnya disepakati bahwa BRI Unit Panglima Sudirman bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang.  <br /><br />JPU menyatakan, semestinya BRI Unit Panglima Sudirman tidak bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada RSIA Muslimat Jombang, karena pelayanannya telah diberikan oleh BRI Unit Merdeka sesuai dengan ketentuan bahwa Kancab/KCP/BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi/debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit Kerja BRI (Kanca/KCP/BRI Unit) lainnya. <br /><br />JPU menyatakan, pada sekitar bulan Mei 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama menemui saksi Erni Ernawati selaku karyawan RSIA Muslimat Jombang Bagian Apotek memberitahukan, bahwa di BRI Unit Panglima Sudirman sudah bisa melayani pengajuan kredit pegawai seperti di BRI Unit Merdeka, sehingga Erni Ernawai mempunyai keinginan untuk mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun karena Erni Ernawai sebagai Karyawan RSIA Muslimat Jombang sudah mempunyai pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, Erni Ernawai pun tidak bisa mengajukan pinjaman BRIGUNA kembali. <br /><br />“Namun untuk mewujudkan niatnya mndapatkan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, Erni Ernawai menemui Salim bagian Cleaning Service RSIA Muslimat Jombang, dan menyampaikan keinginanya untuk menggunakan nama Salim sebagai pengajuan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, dan uang pencairan dari pinjaman tersebut akan  digunakan Erni Ernawai termasuk untuk membayar angsuran pinjaman. Setelah disetuji Salim yang bukan sebagai kariyawan tetap di  RSIA Musliamat Jombang, namun Erni Ernawai mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman,” kata JPU <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgK8yUDgQYCmQiRD-4E4YUM3GaZVOH9e2PpuR9LIElUN_cfcWue_c9AXhOe0SjlC_cvDlDaRK2HS4Db55Zviqislb9qETCs_CwJLoggMuKez-35O1_u0w7y7SFf-eGsEchGX3xEFeg8cU/s1600/IMG20180820124133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgK8yUDgQYCmQiRD-4E4YUM3GaZVOH9e2PpuR9LIElUN_cfcWue_c9AXhOe0SjlC_cvDlDaRK2HS4Db55Zviqislb9qETCs_CwJLoggMuKez-35O1_u0w7y7SFf-eGsEchGX3xEFeg8cU/s640/IMG20180820124133.jpg" width="640" /></a></div> Menurut JPU, pada saat pengajuan pinjaman BRIGUNA, Erni Ernawai tidak melalui saksi Suti selaku Juru Bayar yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pengajuan pinjaman para Karyawan RSIA Muslimat Jombang, tetapi dengan cara membuat Surat Keterangan Karyawan, dan Surat Keputusan Karyawan RSIA Muslimat Jombang di Rental milik  Indrawan Sugiarto, dengan mencontoh Surat Keputusan dan Surat Keterangan Karyawan RSIA Muslimat Jombang yang sudah ada.<br /> <br /> “Kemudian Erni Ernawati menghubungi Wendy Yoga Pratama dan memberitahukan, bahwa akan mengajukan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun bukan atas namanya sendiri melainkan atas nama Salim, serta menyerahkan berkas permohonan pinjaman BRIGUNA kepada Wendy Yoga Pratama,” ujar JPU<br /><br />Selanjutnya Wendy Yoga Pratama selaku Mantri yang ditunjuk sebagai Pejabat Pemrakarsa,  melakukan analisa kredit terhadap berkas kredit BRIGUNA atas nama Salim. Dalam melakukan analisa tersebut, semestinya Wendy Yoga Pratama memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku, serta memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, termasuk memastikan adanya Peijanjian Kerja Sama instansi/perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit, namun terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak pemah memeriksa dan menguji keabsahan/kebenaran dokumen-dokmnen kredit atas nama Salim. <br /><br />Karena Wendy Yoga Pratama sudah mengetahui, bahwa Erni Ernawati bukanlah Juru bayar atau bendahara RSIA Muslimat Jombang, sehingga tidak melakukan analisa kredit secara benar, yang kemudaian Wendy Yoga Pratama menyatakan layak untuk disetukui terhadap berkas kredit atas nama Salim. Selanjutnya, Salim menerima uang pencairan pinjaman BRIGUNA sebesar Rp75 juta dan kemudian diserahkannya kembali terhadap Erni Ernawati <br /><br />Pada bulan berikutnya yaitu Juni 2014 sampai dengan Januari 2015, Erni Ernawati kembali mengajukan kredit BRIGUNA ke BRI Unit Panglima Sudirman dengan cara yang sama, namun   menggunakan nama orang lain juga melalui t Wendy Yoga Pratama sebanyak l7 (tujuh belas) permohonan pinjaman, sehingga total permohonan pinjaman yang telah diajukan oleh Erni Ernawati melalui Wendy Yoga Pratama adalah sebanyak 18 permohonan pinjaman.<br /><br />Dalam mengajukan permohonan pinjaman BRIGUNA tersebut, Erni Ernawati tidak selalu menyerahkan berkas permohonan pinjaman secara langsung melalui Customer Service, tetapi terlebih dahulu menghubungi Wendy Yoga Pratama. Dan Wendy Yoga Pratama juga tidak melakukan analisa<br /><br />“Setelah berhasil mengajukan 18 permohonan kredit BRITAMA,  Erni Ernawati kembali mengajukan 79 perpohanan pengaujuan kredit yang sama melalui Wendy Yoga Pratama yang kemudian disetujui untuk diteruskan ke Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang hingga dilakuan pencairan,” ungkap JPU<br /><br />JPU menjelaskan, pada saat Erni Ernawati mengajukan permohonan kredit BRIGUNA tersebut, selain mencari sendiri, Erni Ernawati juga memperoleh KTP beberapa orang untuk digunakannya sebagai pemohon, antara lain Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan dan Angger Bagus Sinawang dengan memberikan imbalan termasuk kepada orang-orang yang namanya digunakan sebagai pemohon.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Panglima Sudirman dan Pejabat Kredit lainnya yang telah memberikan kredit BRIGUNA kepada 97 (Sembilan puluh tujuh) debitur atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang pada BRI Unit Panglima Sudirman bersama-sama dengan saksi Erni Ernawati tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.l9-DIR/ADK/O4/2010 tentang BRIGUNA  Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK serta Peratman Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai  Nasabah (Know Your Customer Principles),” ucap JPU<br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) tersebut, digunakan oleh Erni Ernawti antara lain untuk memberikan imbalan kepada para debitur atau orang-orang yang digunakan namanya sebesar Rp l juta per-orang, imbalan kepada orang-orang yang mencarikan KTP, yaitu Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan dan Angger Bagus Sinawang masing-masing sebesar Rp1 juta per-KTP.<br /><br /> Untuk Petti Turita Sari diberikan imbalan antara Rp 5 juta - Rp 25 juta  per-KTP, dan sebahagian lagi digunakan oleh Erni Ernawati untuk membayar angsuran semua pinjaman atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut sampai dengan bulan April 2017, dan sisanya digunakan oleh Erni Ernawati sendiri untuk kepentingan pribadinya. Jumlah pinjaman yang sudah dikembalikan atau diangsur sebesar Rp1.385.954.949, sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar oleh Erni Ernawati adalah sebesar Rp5.819.045.051<br /><br />Atas surat tututan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap kedua terdakwa maupun melalui masing-masingmasing Penasehat Hukumnya untuk menyampikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

#Sebelumnya Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan JPU terkait Nama Mantri Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kred...

»

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor”</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. <br /><br />“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. <br /><br />Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya .<br /><br />“Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian.<br /><br />Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<br /><br />Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; <i>Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /><br />Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor.<br /><br />“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”<br /><br />Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. <br /><br />Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan.<br /><br />Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /><br />Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut.<br /><br />Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; <i>Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.</i><br /><br />Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat.<br /><br />“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi.<br /><br />Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor <i>Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”</i> yang masih di bawah umur ?<br /><br />Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.<br /><br />Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;<br /><br />Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);</i><br /><br />Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).</i> (<i>Tim beritakorupsi.co</i>) </span>

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

»