Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili

<span style="font-size: x-large;"><b>Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili</b></span><br /> <span style="font-size: large;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwjdv81syr1YNZeCtnJezv28__H2Z3usWUh-CZyDnoLMej64w_8q7scA0meLAWpR8KvHGbjHdLGfhm6p4bNQFfTMcWKIyhw1Ts5jeLy-nx8U2fHwY_NCQuQBEPYlp8J98Vcl9_gh6IzLs/s1600/IMG20180702134339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwjdv81syr1YNZeCtnJezv28__H2Z3usWUh-CZyDnoLMej64w_8q7scA0meLAWpR8KvHGbjHdLGfhm6p4bNQFfTMcWKIyhw1Ts5jeLy-nx8U2fHwY_NCQuQBEPYlp8J98Vcl9_gh6IzLs/s640/IMG20180702134339.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: blue;"><i><b>#Nasib Bupati (non aktif) Ngada Marianus Sae saat saat ini, Masuk Penjara dan  kandas pula di Pilkada Pilgub NTT#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Marianus Sane, anak seorang petani asal Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi Bupati di daerahnya sejak tahun 2010 - 2015, dan terpilih lagi untuk periode kedau tahun 2015 -2020, dan kemudian mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur NTT untuk periode 2018 - 2023 dalam Pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, namun kandas saat dirinya meingkuk dibalik jeruji besi alias penjara karena terjaring Opersi angkap Tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 11 Pebruari 2018.<br /><br />Saat itu tidak hanya Marianus Sae yang ditangkap KPK, melainkan sahabatnya Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, seorang pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi, yaitu PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT. Namun kedua sahabat ini ditangkap KPK ditempat yang berbeda. Marianus Sae ditangkap di sebuah Hotel di Surabaya sedangkan Baba Miming ditangkap dirumahnya.<br /><br />Kedua sahabat ini boleh dibilang “pintar penciptakan model baru dalam suap menyuap”. Sebab, Marianus Sae tidak menerima uang langsung dari Baba Ming, seperti  Bupati/Walikota atau pejabat lainnya yang sedang terjadi transaksi (penyerahan) uang dari pihak lain saat KPK melakukan OTT, melainkan Marianus Sae menerima sebauah ATM Gold BNI dari Wilhelmus Iwan Ulumbu rekening miliknya.<br /><br />Jadi kapan saja dan diaman saja Marianus Sae dapat melakukan transaksi atau mengambil uang dari ATM milik Babab Miming yang sudah dikantonginya sejak 2011 lalu. Begitu juga dengan Baba Miming, yang kapan saja dan dimana saja bebas mentrasfer uang dari rekening miliknya yang satu ke rekening miliknya yang dikuasi Marianus Sae.<br /><br />Sehingga pada saat KPK melakukan OTT terhadap Marianus Sae, barang bukti (BB) yang disita KPK saat itu adalah ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu dan bukti transaksi, sementara uang yang tersisa dalam ATM tesebut sebesar Rp 659.854.895<br /><br />Model baru dalam kasus suap menyuap ala kedua sahabat ini, bisa jadi akan dipelajari oleh para pejabat yang “berotak kotor Korupsi” dinegeri ini.<br /><br />Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sudah terlebih dahulu diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agus (MA) RI, demi menjaga kemanan. Mengingat Marianus Sae, salah satu Calon Guberur NTT terkuat yang memiliki banyak pendukung.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpCm7OFf3jA_mgfh_C9Up5aQtjm-_PzUZlIxVz3_b-iBBAaWIalyrJsebN_CZJuFTXuQlIJmlY8BoMKrTgkZ8DWFEKr77opBgPOPcXmpz5kUmJFlg0BFzKsbbe64QziF-YDP2SyIooAtU/s1600/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpCm7OFf3jA_mgfh_C9Up5aQtjm-_PzUZlIxVz3_b-iBBAaWIalyrJsebN_CZJuFTXuQlIJmlY8BoMKrTgkZ8DWFEKr77opBgPOPcXmpz5kUmJFlg0BFzKsbbe64QziF-YDP2SyIooAtU/s640/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Baba Miming dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan (hari ini akan ditahui hukuman atau di Vonis oleh Majelsi Hakim). </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sementara Marianus Sae akan segera diadili setelah JPU KPK melimpahkan berkas perkaranya,  seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Ronald F Rorotikan saat ditemui di gedung Pengadilan Tipikor Suarabaya, pada Senin, 2 Juli 2018.<br /><br />“Ini pelimpahan berkas tersangka MS (Marianus Sae.Red),” kata JPU KPK Ronald. (Rd1)</span>

News Tipikor Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili

Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili #Nasib Bupati (non aktif) Ngada Marianus Sae saat saat ini, Masuk Penjar...

»

Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Mulai Terungkap

<span style="font-size: x-large;"><b>Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Semakin Jelas</b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeiXPSiw4WY-IPTqk4RfuFD3ZJfaVMjCQuy1vFdCCYsP18EaqmOztF0-FP1QyY6qeU5TVgB2_ViyTCloGnHfyIJkI6dp8l8muun7LbszrZpSNAGzhfp_GgvN9w0RlbJpM60MtRc_RkFcs/s1600/PT+DOK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeiXPSiw4WY-IPTqk4RfuFD3ZJfaVMjCQuy1vFdCCYsP18EaqmOztF0-FP1QyY6qeU5TVgB2_ViyTCloGnHfyIJkI6dp8l8muun7LbszrZpSNAGzhfp_GgvN9w0RlbJpM60MtRc_RkFcs/s640/PT+DOK.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;">Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya, Afrizal (Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina) dan Gembong Primadjaya (Dirut PT. Berdikari Petrol)</span></b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <span style="color: blue;"><i><b><span style="font-size: large;"> #Kerugian keuangan negara Dalam kasus dugaan Korupsi proyek fiktif antara PT DOK Surabaya dengan PT Berdikari Petrol pada Thn 2010 sebesar US$ 3,963,725 atau Rp 35.063.047.625#</span></b></i></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebanyak US$ 3,963,725 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 35.063.047.625 yang diduga akibat terjadinya proyek fiktif tengki pendam penyimpanan dan penyaluran BBM (Bahan Bakar Minya)  di Jobber, Muara Sabak Jambi antara PT Dok dan perkapalan Surabaya (Persero) dengan PT Berdikari Petrol pada tahun 2009 - 2011 muali terungkap.<br /><br />Terungkapnya dari keterangan saksi dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi dari JPU untuk 4 (Empat) terdakwa, yakni Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabaya), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi), dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya (perkara masing-masing terpisah).<br /><br />Ke- 3 orang saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, diantaranya Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya (Persero/BUMN),; Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero/BUMN) dan Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama (Dirut)  PT. Berdikari Petrol.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT. Berdikari Petrol membuat perjanjian kontrak kerja dengan Afrizal selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina, Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau tengki pendam di Jobber, Muara Sabak Jambi pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011, dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 141.800.00.000<br /><br />Pada hal, PT Berdikari Petrol belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Sementara dalam isi kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina dengan Nomor: 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009, PT Berdikari Petrol melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi dan setelah beroperasi, maka PT Pertamina akan menyimpan BBM di tangki pendam tersebut dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petrol.<br /><br />Selain itu, dalam pasal 6.1 berbunyi, “Pihak Kedua (PT Berdikari Petrol) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan di Jobber yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang terdiri dari; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan, pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tandatangan perjanjian ini, serta menyerahkan fotokopi perjanjian sebagaimana disebutkan di atas kepada pihak Pertama (PT Pertamina). Jika PT Berdikari Petro tidak memenuhi persyaratan izin tersebut di atas, maka hal itu diatur pada pasal 6.2 yang berbunyi, “Apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian dan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 perjanjian ini, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan Jobber di atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama. Hal ini juga tertuang dalam surat dakwaan JPU.<br /><br />Anehnya, perjanjian kontrak kerja antara PT Berdikari Petrol dengan PT Pertamina ternyata sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petrol tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang disepakati.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, perjanjian kontrak kerja antara PT Berdikari Petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku karena PT Berdikari Petrol tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi serta tidak memenehi isi perjanjian yang dibuat. Kemudian PT Berdikari Petrol mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut.<br /><br />Pada tahun 2010, Gembong Primadjaya bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela. Dalam pertemuan tersebut, Frederick maminta Gembong primajaya untuk datang ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya, karena PT Dok dan Perkapalan Surabaya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, diantaranya Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya, menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol, dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi maka PT Berdikari Petrol mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina yang selanjutnya, uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petrol.<br /><br />Terkait hal ini, saksi Afrizal selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero/BUMN) beralasan tidak mengetahi.<br /><br />“Saya tidak menegertahui,” jawab saksi Afrizal<br /><br />Untuk mengungkap kasus ini lebih lanjut, JPU akan mnghadirknya Frederick pada persidangan yang akan datang. Hal itu disampaikan oleh JPU kepada wartawan media ini seusai persidangan.<br /><br />“Sidang berikutnya, kita akan menghadirkan Frederick. Kalau dari keterangan saksi tadi sudah jelas, bahwa perjanjian kontrak kerja anatara PT Berdikari Petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku tetapi kemudian dibait lagi perjanjian kerja antara PT Berdikari dengan PT DOok,” ujar salah seoarng JPU.<br /><br />Sementara itu, menurut Dr. Abdul Salam selaku Penasehat Hukum terdakwa Muhammad Yahya mengatakan, bahwa dalam kasus yang menjerat kliennya tidak ada unsur  pidananya dan tidak ada kerugian negara. Sebab menurut Ketua Peradi Surabaya ini, karena tidak ada pembayaran antara PT Berdikari Petrol terhadap PT Dok dan Perkapalan Suaranaya.<br /><br />“Kasus ini tidak ada unsur pidananya dan tidak ada kerugian engara. Sebab tidak ada pembayaran sama sekali dari PT Dok ke PT Berdikari, jadi tidak ada kerugian negara,” kata Abdul Salam.</span></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRfwL7yIqP4Lhp2iJ9XOFZYM-D6nZsO-LMLtwenLHYNrf1b_re4VVpVqLfGwwb75Kb4zgFOZYKqpZXtmJfcaWfjOJ9gORWKYEdYE9QH465ofKN3R_Gq3y4ZzVc57RbC5xSkC07AqgFlpM/s1600/Firmansyah+Arifin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="1024" height="612" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRfwL7yIqP4Lhp2iJ9XOFZYM-D6nZsO-LMLtwenLHYNrf1b_re4VVpVqLfGwwb75Kb4zgFOZYKqpZXtmJfcaWfjOJ9gORWKYEdYE9QH465ofKN3R_Gq3y4ZzVc57RbC5xSkC07AqgFlpM/s640/Firmansyah+Arifin.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, dimana Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 141.800.00.000<br /><br />Bahwa perusahaan PT Berdikari Petro didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 14 Juli 2008 dibuat dihadapan Soetati Muchtar, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16059.AH.1.01. tahun 2009 tanggal 27 April 2009, sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, perusahaan ini belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Bahwa isi kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut, PT Berdikari Petro melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dan setelah beroperasi, maka PT Pertamina akan menyimpan BBM di tangki pendam tersebut dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro.<br /><br />Dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut, di dalam pasal 6.1 berbunyi, “Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan di Jobber yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang terdiri dari; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tanda tangan perjanjian ini, serta menyerahkan fotokopi perjanjian sebagaimana disebutkan di atas kepada pihak Pertama PT Pertamina). Jika PT Berdikari Petro tidak memenuhi persyaratan izin tersebut di atas, maka hal itu diatur pada pasal 6.2 yang berbunyi, “Apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian dan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 perjanjian ini, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan Jobber di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama. <br /><br />Selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, dan hal tersebut diatur dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi pada pasal 24.1  berbunyi, ”Sebelum penandatanganan perjanjian ini, pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp 141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama".<br /><br />Setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai pasal 6.2 dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi Dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, dan PT Berdikari Petro tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, sehingga berdasarkan pasal 66.2 perjanjian tersebut maka kontrak antara PT Berdikari petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku. <br /><br />Karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, maka PT Berdikari Petro mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. <br /><br />Kemudian pada tahun 2010, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela. Dalam pertemuan tersebut, Frederick maminta Gembong primajaya untuk datang ke PT dok dan perkapalan Surabaya, karena PT Dok dan Perkapalan Surabaya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) beralamat di Jalan Tanjung Perak Barat No 433 -  435 Surabaya, bersama dengan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, antara lain Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay, I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro.<br /><br />Terdakwa M. Firmansyah Arifin menandatangani kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya dengan Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 (tidak ada tanggal) Agustus 2010 senilai US$ 20.216.645 atau setara Rp 179.928.141.879 dengan melihat estimasi 8.900 Satu Dollar, sedangkan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani selaku saksi pada kontrak tersebut.<br /><br />Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009 sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin yang dipersyaratkan yaitu selama 180 hari kalender sejak penandatanganan kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina yaitu izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. <br /><br />Disamping itu, terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut.<br /><br />Walaupun PT DPS tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petrol yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS. Dan Marine Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya,  dan terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta 3 Direksi lainnya tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Terdakwa Firmansyah Arifin justru menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$ 19.032.011   yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan.<br /><br />Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama 3 Direksi lainnya menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap sebesar UD$ 3,963, UD$ 75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya antara lain; kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  Selanjutnya terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama tiga Direksi lainnya menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /><br />1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /><br />2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /><br />3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />4. Tahap ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /><br />Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /><br />Bahwa pada bulan Desember 2010 Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya menandatangani progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25% dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 52.247.000.000 dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri.<br /><br />Penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$ 9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai US$ 9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar US$ 12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /><br />Bahwa selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai US$ 3,963,721. <br /><br />Sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang BUMN, Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, prosedur standar operasional atau standar operating prosedur (SOP)<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar US$ 3,963,725 US ekuivalen Rp 35.063.047.625 sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.  (Rd1)</span></span></span></div>

News Tipikor Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Mulai Terungkap

Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Semakin Jelas Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Su...

»

DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015

<span style="font-size: x-large;"><b>DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015</b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkM7Vk5EPHzprYtOWh7IOh-XKZUpvxnie8bY2WBTJpcLGE24hTqm1Hjmh_LrBmvb2IYgCjLtlP7aCIhfnWx6hMqU2u3WOC38OS40YHFHsQey5bb9SYmOjoXDatYXizpFybLvojr4ZFi8/s1600/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkM7Vk5EPHzprYtOWh7IOh-XKZUpvxnie8bY2WBTJpcLGE24hTqm1Hjmh_LrBmvb2IYgCjLtlP7aCIhfnWx6hMqU2u3WOC38OS40YHFHsQey5bb9SYmOjoXDatYXizpFybLvojr4ZFi8/s640/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Ket. Foto dari searah jarum jam, Ketua DPRD Malanag Moch. Arif Wicaksono; mantan Sekda Malang Cipto Wiyono,; Suprato; Heripuji Utami , Subur Triono, Diana Yanti, M. Fadli, Samsul Fajri dan  Asiaerini (masing-masing anggota DPRD)</b></span></td></tr> </tbody></table> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b>#Fakta baru terungkap dalam persidangan, ternyata Semua anggota DPRD Kota Malang juga menerima uang “suap” pembahasan APBD Murni Thn 2014#</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Untuk menjadi seorang anggota Dewan yang terhormat bisa duduk dikursi DPR atau DPRD memang tidak mudah, selain harus pintar (“belum tentu pandai”) berpolitik tentu saja harus punya “uang” karena “tidak gratis” serta ada Partai Politik  pengusung.<br /><br />Namun aneh, untuk dapat duduk dikursi DPR/DPRD dan dipanggil sebagai Dewan yang terhormat, rakyat sepertinya hanya diberi berbagai janji-janji dan lain sebagainya saat dirinya berkampanye. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, pembahasan APBN/D (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah) yang bersal dari uang rakyat “dibuat sebagai alasan untuk menambah penghasilan” para Dewan yang terhormat itu tanpa ada aruan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Seperti yang terjadi dalam pembahasan APBD-Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015. Supaya pembahasan APBD-P yang diajukan oleh Pekot Malang pada Juni 2015 lancar-lancar saja, Pemkot Malang merespon permintaan Ketua DPRD Kota Malang untuk memberikan uang Pokir atau pokok-pokok pikiran.<br /><br />Selain Walikota Moch. Anton, salah satu “pemeran utama” dalam pengumpulan dan penyerahan uang Pokir dari pihak Pemkot ke DPRD Kota Malang adalah Cipto Wiyono selaku Sekda dan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat sebagai  Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang. Sebab Cipto Wiyono, meminta Jarot Edi Sulistiyono agar menyuruh stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono  terkait dengan penyiapan uang Pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan APBD-P Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Lalu Jarot menyuruh Tedy Sujadi Sumarna untuk menemui Cipto. Selanjutnya Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi SUmarna untuk mengumpulkan uang dari para kontraktor di Dinas  PU-PPB. Perintah Cipto Wiyono itu pun lalu dilaporkan Tedy Sujadi Sumarna kepada Jarot. Uang yang berhasil dikumpulkan Tedy dari para rekanan itu sebesar Rp 900 juta.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Tedy ke rumah dinas Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD lainnya. Sementara yang 200 juta, sebelumnya  diserahkan Tedy Sujadi Sumarna ke Cipto Wiyono.<br /><br />Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heripudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Uang Pokir sebesar Rp 600 juta itu pun dibagi-bagikan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota yang berjumlah 45 orang,  dengan pembagian masing-masing anggota sebesar Rp 12,5 juta dan untuk Wakil Ketua  dan Ketua Fraksi masing-masing sebesar  Rp 15 juta.<br /><br />Tragisnya, uang Pokir sebesar Rp 700 juta yang diberikan oleh Pemkot Malang terhadap DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD-P TA 2015 sekaligus sebagai “jembatan” bagi 19 anggota DPRD  termasuk Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PUPPB (Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan) Pemkot Malang (divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara), Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK, divonis 2 tahun penjara) dan Walikota, Moch. Anton yang saat ini sedang diadili serta 18 anggota DPRD masih berstatus tersangka dan ditahan di KPK.<br /><br />Ke- 18 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka suap APBD itu adalah Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP), 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN), 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP), 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), 15. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), 16. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), 17. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) dan 18. Abdurachman (Fraksi PKB).</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsXuLIZktu_f6HNzE3V2ZXS4TVzgJXJfLb5Ph5fEzNYYXbTaYrfIFJJ91DALmU18-QAgxe_XRl1NCGqbunMjJiaG6i9b5sbPRsQ2sofbjua87zX9d37_qnzdqT6ZwLBjDUB5a9Frz2a5s/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsXuLIZktu_f6HNzE3V2ZXS4TVzgJXJfLb5Ph5fEzNYYXbTaYrfIFJJ91DALmU18-QAgxe_XRl1NCGqbunMjJiaG6i9b5sbPRsQ2sofbjua87zX9d37_qnzdqT6ZwLBjDUB5a9Frz2a5s/s320/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, sekalipun JPU KPK telah menyeret Jarot Edy Sulistyono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dan dinyatakan terbukti bersalah sebagai penyuap Ketua DPRD Kota Malang serta divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim, dan kemudian KPK menetapkan Moch. Anton selaku Walikota bersama 18 anggota DPRD sebagai tersangka serta menyeret Moch. Anton ke persidangan untuk diadili, ternyata tidak membuat jujur anggota DPRD lainnya saat dihadirkan sebagai saksi ke persidangan, diantaranya Diana Yanti dan Samsul Fajri.</div> <br /> Pada persidangan yang berlangsung (Jumat, 29 Juni 2018) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelsi Hakim H.R. Unggul Warso Murti, JPU KPK Fitroh Rohmayanto, Arif Suhermanto dan Ni Nengah Gina Saraswati menghadirkan 9 orang saksi, diantaranya Ketua DPRD Kota Malang, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 thn penjara),; mantan Sekda Malang, Cipto Wiyono,; Suprato (status tersangka),; Heripuji Utami (Ketua Fraksi PPP–Nasdem, status tersangka), Subur Triono, Diana Yanti, M. Fadli, Samsul Fajri dan  Asiaerini (masing-masing anggota DPRD).<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, saksi Diana Yanti dan Samsul Fajri mengatakan tidak menerima uang Pokir. Keterangan itu disampaikan Samsul Fajri dengan percaya diri sambil cengar-cengir menjawab pertayaan JPU KPK. Keterangan Samsul Fajri ini pun sama dengan keterangan 18 anggota DPRD lainnya yang sudah ditetapkan menajadi tersangka. <br /> <br /> JPU KPK Fitroh pun mengatakan terhadap saksi Samsul Fajri, “apakah harus menjadi tersangka supaya saudara jujur ?”. Namun Samsul Fajri tetap mengatakan tidak menerima. Pada hal, Keterangan saksi Moch. Arif Wicaksono, Suprato, Heripuji Utami dan Subur Triono mengatakan semua menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut.<br /> <br /> Memang ada keributan diantara anggota Dewan seperti yang diungkapkan para saksi termasuk keterangan Cipto Wiyono dalam persidangan maupun sidang sebelumnya yang mengatakan, karena pembagian yang tidak merata bukan tidak menerima seperti yang dikatakan saksi Samsul Fajri. Kelakuan para Dewan yang terhormat itu pun tak jauh beda dengan buruh pabrik yang berdemo kenaikan UMR. Sebab saat itu Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono pun sempat didemo dan “diancam” akan tidur dirumah Ketua DPRD bila uang Pokir tidak ditambah.<br /> <br /> Sementara keterangan Moch. Arif Wicaksono dan Cipto Wiyono tak jauh beda denga keterangan keduanya dalam persidangan sebelumnya saat Jarot Edy Sulistyono dan Moch. Arif Wicaksono sebagai terdakwa. <br /> <br /> Moch. Arif Wicaksono mengatakan, siap dilakukan supah Pocong dalam persidangan, atas keterangan yang disampaikannya dalam persidangan. <br /> <br /> “Saya siap dilakukan sumpah posong,” kata Moch. Arif Wicaksono<br /> <br /> Keterangan Cipto Wiyono mengatakan, bahwa uang Pokir yang diserahkan terhadap Mooch. Arif Wicaksono sebesar Rp 900 juta. Sementara Moch. Arif Wicaksono menjelaskan bahwa uang yang diserahkan Teddy Sujarna Sumarna sebesar Rp 700 juta yang dibungkus dalam 2 bagian, yaitu sebanyak Rp 100 juta khusus untuk Ketua DPRD, dan yang 600 juta rupiah untuk dibagikan ke masing-masing Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta anggota.<br /> <br /> Keterangan Moch. Arif Wicaksono sama dengan keterangan Teddy Sujarna Sumarna yang mengatakan, bahwa uang yang diserahkan ke Ketua DPRD sebesar Rp 700 juta yang dibungkus dalam 2 bagian. Sementara uang sebesar Rp 200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Sidang kali ini terungkap “kebobrokan” Pemkot dan DPRD Malang.</b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSOEDrVBMsnKz_9TwrDNw3ZOy1qyRCjXN7T0UCeFOZJW17baVZlhctLNVs01JAJhyTREdQRHj6UooSOolaU2PSZK5srcKm3cS9f66bmRMrvkfEpEJzSHCnHWkkSi0Ev73kamXB3JDWwl4/s1600/IMG20180629110236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSOEDrVBMsnKz_9TwrDNw3ZOy1qyRCjXN7T0UCeFOZJW17baVZlhctLNVs01JAJhyTREdQRHj6UooSOolaU2PSZK5srcKm3cS9f66bmRMrvkfEpEJzSHCnHWkkSi0Ev73kamXB3JDWwl4/s640/IMG20180629110236.jpg" width="640" /></a></span></div> Dalam sidang kali ini terungkap fakta baru, yaitu selain menerima uang suap dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang disebut dengan uang Pokir, ternyata semua anggota DPRD Malang sebanyak 45 orang, juga menerima uang suap saat pembahasan APBD murni tahun 2014.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan saksi Heripuji Utami selaku Ketua Fraksi PPP-Nasdem yang juga tersangka dalam kasus suap APBD-P Kota Malang TA 2015 ini menjawab pertanyaan JPU KPK. Dengan terus terang Heripuji Utami mengakui, bahwa uang yang diterimanya dalam pembahasan APBD murni tahun 2014 sebesar Rp 225 juta yang diserahkan dalam tiga tahap. Selaku Ketua Fraksi,  Heripuji Utami  mengakui memperoleh bagian sebesar Rp 60 juta, dan sisanya dibagi 3 anggota Fraksiya.<br /> <br /> “Dalam pembahasan APBD murni tahun 2014 menerima 225 juta dalam tiga tahap. Saya menerima Rp 60 juta. Semua pasti menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut,” kata saksi. <br /> <br /> Namun JPU KPK belum menanyakkan terkait uang suap dalam pembahsan APBD murni tahun 2014 seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PPP-Nasdem Heripuji Utami ini. Apakah fakta baru ini semakin memperkuat KPK untuk meneyeret seluruh anggota DPRD yang saat ini masih tersisa sebayak 26 orang ?<br /> <br /> Usai persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto kepada wartawan media ini juga mengatakan, belum menanyakkan siapa yang menyerahkan uang yang disapaikan Heripuji Utami.<br /> <br /> “Ini fakta baru. Saat pembahasan APBD murni tahun 2014, anggota DPRD Malang juga meneriama uang masing-masing Rp 225 juta yang diserhakan dalam 3 tahan, yaitu 100, 100 dan 25 juta. Tadi kan saksi Heripuji Utami mengakui kalau dia mendapat bagian sebesar Rp 60 juta, M. Fadli sebesar rp 65 dan sisanya dibagi 2 anggota lainnya. Fraksinya kan ada 4 orang,” kata JPU KPK Arif.  <br /> <br /> Terkait saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU KPK ke persidangan untuk terdakwaMoch. Anton selaku Walikot dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, salah satunya Sutiaji selaku Wakil Walikota Malang, yang dalam Pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, dalam perhitungan sementara terpilih sebagai Walikota Malang.<br /> <br /> “Dalam daftar saksi, nama Sutiaji ada,” kata JPU KPK Arif.  <br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYaYTshVWRh7XXral0P6j8pTDArM_tns-fG68QUzVb2PtYa-IwFtd87fCwnUVdsyzbwRS5j7yHBkdHQDCmiqaSPpmL2k-oAw1MXDnhw6tgnlSPNuM4IGSvEcyXIkinHLskLZqA1KBn6E/s1600/IMG20180223210513.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYaYTshVWRh7XXral0P6j8pTDArM_tns-fG68QUzVb2PtYa-IwFtd87fCwnUVdsyzbwRS5j7yHBkdHQDCmiqaSPpmL2k-oAw1MXDnhw6tgnlSPNuM4IGSvEcyXIkinHLskLZqA1KBn6E/s640/IMG20180223210513.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /> <br /> Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.  <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. <br /> <br /> “Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-ex_-gXUwSxAP-z_DLB3KOW2pS7-1i3YXLPXvM6QMAjeE2giaZcq3btSLHzWFJdfF7CWfXqgfF2En-0snVuc0s0Ye55LUd1s0MAjBxUTGaB-5YKAFHVCvlIgbhDlbiGcxpUM5r4-dIc/s1600/IMG20180629110244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-ex_-gXUwSxAP-z_DLB3KOW2pS7-1i3YXLPXvM6QMAjeE2giaZcq3btSLHzWFJdfF7CWfXqgfF2En-0snVuc0s0Ye55LUd1s0MAjBxUTGaB-5YKAFHVCvlIgbhDlbiGcxpUM5r4-dIc/s640/IMG20180629110244.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Rd1)

News Tipikor DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015

DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015 Ket. Foto dari searah jarum jam, Ketua DPRD Malanag Moch. Arif Wicaksono;...

»

Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

<span style="font-size: x-large;"><b>Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim</b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLlruTl6oIZZpNP2snI2it5tIXtGHyvj7DAiLjKfXKKdCx1LwuVb6nwO1_1lbWAPohv8qRurX3JUuUyAmsvZrHimJhOzEy-ITEJS2uLh3ZfIyXnAJvL6An0IrhnT6xpjBjzuPRMcHIig/s1600/2018-06-30-18-54-29-42.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLlruTl6oIZZpNP2snI2it5tIXtGHyvj7DAiLjKfXKKdCx1LwuVb6nwO1_1lbWAPohv8qRurX3JUuUyAmsvZrHimJhOzEy-ITEJS2uLh3ZfIyXnAJvL6An0IrhnT6xpjBjzuPRMcHIig/s640/2018-06-30-18-54-29-42.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Oepoyo Sardjono</b></td></tr> </tbody></table> </span><span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Oepoyo Sardjono selaku Dirut PT SAM, terseret dalam kasus Korupsi penjualan asset Daerah dengan kerugian  keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000 yang melibatkan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 29 Juni 2018, terdakwa Oepoyo Sardjono selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT  Panca WIra Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000 serta di Vonis pidana penjara selama 1 tahun.<br /><br />Hal itu diucapkan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri JPU Arif Usman dari Kejari Suarabaya. Sementara terdakwa Oepyoso Sardjono didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Gatra dari Jakarta.<br /><br />Pria yang berusia 70 tahun ini tidak hanya dihukum pidana badan selama 1 tahun penjara, melainkan dihukum juga untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 2.095.457.000. Namun karena terdakwa Oepoyo Sardjono telah mengembalikan uang tersebut pada saat penyidikan, Majelis Hakim pun menyatakan dirampas untuk negara.<br /><br />Terdakwa Oepoyo Sardjono selaku pembeli asset daerah yang dikelola oleh PT PWU Jatim  terletak di Tulungagung dan Kediri, dijerat pasal 3 juncto pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Dalam kasus Jilid II ini, Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka/terdakwa, yaitu Oepoyo Sardjono   (Dirut PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Kedua aseet tersebut di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU yang juga Bos Koran Harian Jawa Pos Group serta mantan Menteri BUMN dan sudah di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim. <br /><br />Saat ini JPU melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan bebas tersebut, dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset juga dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Namun Hakim PT memberinya “bonus” menjadi 1 tahun, sehingga JPU juga melakukan upaya hukum Kasasi.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYKddV_GpmVc-peqg-49jdlBeiuTTGzIl1An4UuwbC15_0ZADHCAxm51D1WM2dlg2syZm0jETZSvQx5wvYYHvl_mS3sukM06S2RlPY2cU6paHMnyxCUZsWejx7FKFC1AqulswtN-sg7R0/s1600/Oepoyo+Sarjono+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYKddV_GpmVc-peqg-49jdlBeiuTTGzIl1An4UuwbC15_0ZADHCAxm51D1WM2dlg2syZm0jETZSvQx5wvYYHvl_mS3sukM06S2RlPY2cU6paHMnyxCUZsWejx7FKFC1AqulswtN-sg7R0/s640/Oepoyo+Sarjono+1.png" width="640" /></a></span></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: small;">Dalam jilid II ini yang diadili hanya Oepyo Sardjono, sementara Sam Santoso sipengusaha  Keramik terbesar di Asia, hingga saat ini belum disidangkan sama sekali, bahkan sebagai saksi pun belum bisa dihadirkan oleh JPU, dengan alasan bahwa tersangka Sam Santoso sedang terbaring di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. <br /><br />Keterangan sakit tersangka Sam Satoso hanya disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dengan membawa surat keterangan dari dokter Rumah Sakit yang memeriksanya. Tanpa ada upaya dari Kejaksaan untuk membawa dokter yang ditentukan oleh negara guna memeriksa kesehatan tersangka demi penagakan hukum. Seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan pada saat menyidangkan mantan Presiden RI ke- 2 Soeharto dan KPK saat memeriksa kesehatan mantan Keua DPR RI Setya Novanto (Setnov).<br /><br />Apakah negara tidak punya anggaran untuk menghadirkan dokter, memeriksa kesehatan tersangka yang terjerat dalam kasus Korupsi demi pengakan hukum ?. Agar “senjata” sakit bagi tersangka/terdakwa Korupsi tidak berdasarkan dokter yang ditentukan oleh si tersangka/terdakwa tersebut. <br /><br />Sebab tak sedikit pejabat maupun pengusaha yang berstatus tersangka/terdakwa Korupsi menggunakan “senjata mutahir” yaitu sakit saat dirinya hendak diperiksa atau diadili di Pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<br /><br />Sementara dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur. Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Dahlan IsakWishnu Wardhana . <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. <br /><br />Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sardjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum, sementara pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak.<br /><br />Majelis Hakim mnyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Oepoyo Sardjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 1 bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 2.095.457.000; Barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.095.457.000 dirampas untuk negara,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya, tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukumnya, terdakwa langsung memprotes Majelis Hakim dan menanyakkan tentang Sam Santoso. Ketua Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa untuk menanyakkan JPU.<br /><br />“Apakah Sam Santoso tidak diadili ?,” tanya terdakwa kepada JPU Arif Usman dkk. JPU hanya menjawab, akan menyakkan ke penyidik.<br /><br />“Kalau tidak diadili, ini namanya tidak adil,” kata terdakwa kemudian. Sementara atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU menyatakan pikir-pikir.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJa5N7CXdPoE96Ym-k9Ngq1WAktKL6RB_pJiU37vp42xM0n9yWYbP06DkXvb_L5q2wNoh-lJN2aI90nzrG4omxXzjrG1kAyIau9lKN0qFBQBuHmaxYV5gtXg8x3ZK3u-NKKwUM_WkTzk/s1600/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJa5N7CXdPoE96Ym-k9Ngq1WAktKL6RB_pJiU37vp42xM0n9yWYbP06DkXvb_L5q2wNoh-lJN2aI90nzrG4omxXzjrG1kAyIau9lKN0qFBQBuHmaxYV5gtXg8x3ZK3u-NKKwUM_WkTzk/s640/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PW</b></span>U</td></tr> </tbody></table> Usai persidangan, kepada Wartawan media ini, terdakwa Oepoyo Sardjono mengatakan bahwa hukum di Indoseia tidak adil.<br /> <br /> “Hukum di Indosesia tidak adil. Ini namanya hukum apa, Sam Santoso tidak diadili, katanya sakit tapi tidak tau sakit apa dan ada dimana,” kata terdakwa.<br /> <br /> Apa yang disampaikan terdakwa bisa jadi ada benarnya. Sebab beberapa kasus Korupsi di Jawa Timur baik yang ditangani KPK seperti mantan Rektor Universitas Airlannga Suarabaya, maupun yang ditangani Kejaksaan diantaranya tersangka mantan Rektor UIN Malang, kasus Korupsi Roud Show Kota Batu dan kasus Korupsi pelepasan asset daerah Blitar hingga saat ini tidak ada kepastian hukumnya.<br /> <br /> Belum lagi kasus Korupsi MERR II C 2012 terkait pembebasan lahan hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 milliar yang ditangani Kejari Surabaya, hanya menyeret Satgas, sementara pertanggung jawaban hukum oleh panitia pembebasan Tanah (P2T) “terselamtakan”.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Sementara dalam Fakta Persidangan Jilid I......</b></span><br /> <br /> Selasa 17 Januari 2017, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.<br /> <br /> Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /> <br /> Pada Jumat, 20 Januari 2017, JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.<br /> <br /> Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /> <br /> Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKb0qmUJsb3fxq0XyxMDhhJdnq7agFt9KCISZXCLNVnumzxvjkN4dieU_iPQOAw8hxcftaE3IdlsIQpYKLiKrFeC_VDvsYJD-_seb4gP88PDImTyxuKBhqJmEY0cc_zCzOk84gpvMriI/s1600/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKb0qmUJsb3fxq0XyxMDhhJdnq7agFt9KCISZXCLNVnumzxvjkN4dieU_iPQOAw8hxcftaE3IdlsIQpYKLiKrFeC_VDvsYJD-_seb4gP88PDImTyxuKBhqJmEY0cc_zCzOk84gpvMriI/s640/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /> <br /> “PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud.<br /> <br /> Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /> <br /> “Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis. <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Sementara itu...........</b></span><br /> <br /> Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003.<br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /> <br /> Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ?<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017</b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJMEIoE0YK5m1wRxQ-P0e9w579QGXGmIXfb6f1fffDXKPt6WgJHarsL-Xm1VS6QHXsF4dW-aLpxgAJBELJe3ogrytMbRW6EuMeyDnYdLqodr4LL4MJiiZDDxeBZ7E-KeOVRzSjOIY_1A/s1600/IMG_20170310_143839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJMEIoE0YK5m1wRxQ-P0e9w579QGXGmIXfb6f1fffDXKPt6WgJHarsL-Xm1VS6QHXsF4dW-aLpxgAJBELJe3ogrytMbRW6EuMeyDnYdLqodr4LL4MJiiZDDxeBZ7E-KeOVRzSjOIY_1A/s640/IMG_20170310_143839.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Terdakwa Wishnu Wardhana saat sebagai saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</b></span></td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /> <br /> Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran.<br /> <br /> Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /> <br /> Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /> <br /> “Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Rd1)

News Tipikor Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim Terdakwa Oepoyo Sardjono #Oepoyo Sardjono selaku Dirut PT SAM, ters...

»

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b>Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s1600/Sutiaji.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s640/Sutiaji.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sutiaji, calon Walikota Malang bersama istrinya sesaat setelah memberikan hak pilihnya</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dua Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada Juni 2018 sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Suap APBD Tahun 2015#</b></span></i></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam Pesta Demorasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung hari ini, Rabu, 27 Juni 2018, Kota Malang adalah salah satu dari 38 Kabupaten/Kota turut dalam pemilihan Calon Walikota Malang untuk periode 2018 - 2023 <br /><br />Untuk Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada tahun ini ada sebanyak Tiga pasangan, yakni Ya’qud Ananda Gudban dengan Wanedi (nomor 1) dan Moch. Anton berpasangan dengan Samsul Mahmud (nomor 2) serta pasangan nomor 3 yaitu Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Namun tragis, sebab 2 (Dua) dari 3 (Tiga) pasangan calon Walikota Malang yakni Moch. Anton (Petahana) dan Ya’qud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019) tidak ikut menyaksikan kehadiran para simpatisannya saat memberikan hak suaraya, karean Kedua Cawali (Calon Walikota) Malang ini berada dalam tahanan (penjara) KPK sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap pembahasan APBD-P tahun 2017.<br /><br />Yang lebih tragisnya lagi, tidak hanya Mooch. Anton (sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya) dan Ya’qud Ananda Gudban atau Nanda yang menjadi tersangka, melainkan ada sebanyak 19 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono (divonis 2 tahun 8 bulan) serta pengusaha yang juga anak mantan peinggi Kejaksaan Agung RI, Hendarwan (divonis 2 tahun penjara).</span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton, keduanya calon Walikota Malang Nomor urut 1 dan 2</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Sejak KPK menetapak Moch. Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang yang masih aktif sebagai tersangka kasus Korupsi suap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, membuka “kebobrokan” pemerintah Kota Malang yang selama ini dinilai bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), dan hal ini terjadi juga di Kabupaten/Kota seperti Pemkot Batu, Pemkot Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung dan Pemkot Blitar. Sebab, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota tersebut yang diusung oleh Partai Politik dan dibantu oleh tim suksesnya untuk mensukseskan menjadi Kepala Daerah, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI.<br /><br />Hari ini, Selasa, 27 Juni 2018, dalam pemilihan Calon Walikota Malang yang dapat menyaksikan hiruk pikuknya peran masyarakat Kota Malang dalam menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan hanya pasangan Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Dalam wawancara singkat melalui telepon seluler, calon Walikota Malang yang juga Wali Kota (non aktif) Sutiaji kepada wartawan media mengatakan, andaikan dipercaya oleh masyarakat Kota Malang dan terpilih  menjadi Walikota, berjanji akan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini.<br /><br />“Andaikan terpilih, saya tidak banyak janji tetapi akan langsung berusaha dengan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini,” kata Sutiaji diujung telepon selulrnya.<br /><br />Sutiaji mengatakan, dirinya menyadari kondisi Kota Malang saat ini. Keadaan masyarakat akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya.<br /><br />“Keyakina masyarakat Kota Malang akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya, serta meyakinkan masyarakat bahwa hal ini tidak akan terulang lagi dengan sistim yang harus kita perbaiki,” jelasnya.<br /><br />Saat wartawan media ini meminta tanggapannya terkait untuk menghilangkan KKN (Kolusi, Koruspi dan Nepotisme) di Kota Malang, Sutiaji mengatakan, akan berusahan dan berjanji untuk memperbaiki sistim pemerintahan, dan membuka informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakay. (Rd1)</span></div>

Pemerintahan Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk Sutiaji, calon Walikota Malang bersama is...

»

Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta

<span style="font-size: x-large;"><b>Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta</b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc28M2DXT94tF57kJ0hAbwxtgqVpDZO535hk3_Y7wfOJT8bu8JZqwwzEXm57_y4cOqNideCOg-IlN1mks3slTEgy7RR5S2ysgbc_WZCe4x0tM9Qvzvr_P3EGm185J8Hgb-kk4TnJY7k0/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc28M2DXT94tF57kJ0hAbwxtgqVpDZO535hk3_Y7wfOJT8bu8JZqwwzEXm57_y4cOqNideCOg-IlN1mks3slTEgy7RR5S2ysgbc_WZCe4x0tM9Qvzvr_P3EGm185J8Hgb-kk4TnJY7k0/s640/IMG20180302133634-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moch. Arif Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b> #Uang uang suap yang diterima Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan ABPD-P TA 2015#</b></span></i></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Moch. Arif Wicaksono adalah Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 adalah terdakwa dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang dan Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang, Divonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 26 Juni 2018.<br /> <br /> Selain pidaa penjara, terdakwa Moch. Arif Wicaksono juga dihukum tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, dan hukuman ini berlaku  setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, yakni 5 tahun penjara.<br /> <br /> Surat putsan itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Murti diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan dihadiri JPU KPK Kresno Anto Wibowo, Ikhsan Ferdandi Z, Roy Riady, Moch. Takdir Suhan dan Agus Prsetya dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya.<br /> <br /> Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa Mochammat Arif Wicaksono, pada tanggal 14 Juli 2015, bertempat dirumah dinas terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Malang di Jalan Panji Soeroso No 7 Kota Malang Jawa Timur, menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistiyono dan Cipto Wiyono yang diserahkan melalui Teddy Sujadi Soeparna, agar memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan APBD pemerintah Kota Malang TA 2015.<br /> <br /> Penerimaan itu kata Majelis Hakim, bertentangan dengan kewajiban terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuzRNujGxlKwvBA-dnMx3FZvvN4rbT89hExbSMKKEAKQG03dH3ytsGQ3U_VpYbnopqdEigV5XzuoqvHebmMQY8HKIrlgr2tNdmbrBfBN1NAW3PiG5F-UWk2IHr2EPK24JgIuSDTQX3U1o/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuzRNujGxlKwvBA-dnMx3FZvvN4rbT89hExbSMKKEAKQG03dH3ytsGQ3U_VpYbnopqdEigV5XzuoqvHebmMQY8HKIrlgr2tNdmbrBfBN1NAW3PiG5F-UWk2IHr2EPK24JgIuSDTQX3U1o/s640/IMG20180227211648_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Anton, Walikota (non aktif) Malang</td></tr> </tbody></table> Majelis Hakim membeberkan terkait penerimaan uang suap dengan istilah uang pokir yang diterima terdakwa, yaitu bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan itu, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” (pokok-pokok pikiran) untuk anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari anggota Dewan, sehingga dapat diberikan persetujuan. Moch. Anton selaku Wali Kota menyanggupinya dengan mengatakan, “nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot”.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta Jarot, agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemuinya.  Kemudian Jarot memanggil Tedy sujadi Sumarna dan menyuruh untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna pun menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan/kontraktor di Dinas PUPPB Kota Malang.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, Jarot menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian Jarot melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap Majelis Hakim<br /> <br /> Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, yang semula diangendakan tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot. Sekitar pukul 14.00 WIB, Jarot menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakkan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84TZOgT7vRd-b0umdkwLfVzqm0ochsHCr8kTpM3Vf1Mz29OsJYKpkosp4KcLJJmdnfMTJy61fw2siCT7AEX_SH8GQqTIzfv5KiO9mHHd6Kc1SbJGJQ18GYRI7yCyKoIRHQCNzVcBcnbk/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84TZOgT7vRd-b0umdkwLfVzqm0ochsHCr8kTpM3Vf1Mz29OsJYKpkosp4KcLJJmdnfMTJy61fw2siCT7AEX_SH8GQqTIzfv5KiO9mHHd6Kc1SbJGJQ18GYRI7yCyKoIRHQCNzVcBcnbk/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton</b></td></tr> </tbody></table> Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Teddy ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan Rp 100 juta Khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri untuk bagian seluruh anggota DPRD.<br /> <br /> “Pada pukul 15.00 WIB, Jarot Edi Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Sumarna untuk mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan <br /> kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Setelah menerima uang, terdakwa Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus. <br /> <br /> Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /> <br /> “Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Majelis Hakim menyebut dalam putusannya Wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos) Lazuawardi Firdaus</b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK9JA98wRBBoIFAKMF3vmBIhELQmjzR9tVHLn6MyWvkY8GuDj1TJtXVqX3eHR7f4fdK5kYPsaJzH08v87Rx0yU_XTZ0pTyvwyE801CSErdgqkhKUaq3O7hPdPtiw_RXaPjaO5J4mZL2o/s1600/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK9JA98wRBBoIFAKMF3vmBIhELQmjzR9tVHLn6MyWvkY8GuDj1TJtXVqX3eHR7f4fdK5kYPsaJzH08v87Rx0yU_XTZ0pTyvwyE801CSErdgqkhKUaq3O7hPdPtiw_RXaPjaO5J4mZL2o/s640/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Lazuardi Firdaus (pakai Peci) dan Erik Armando Talla (duduk)</b></td></tr> </tbody></table> Tidak hanya uang pokir yang diterima terdakwa, meliankan terdakwa juga menerima uang suap dari anak mantan pejabat tinggi Kejagung RI yaitu Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) sebesar Rp 250 juta terkait anggaran dan keinginan Hendarwan untuk mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 250 juta Hendarwan Maruszaman (sudah divonis 2 tahun penjara) supaya memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendarwan Maruszaman, Erik Armando Talla, Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, dan Abdullah Fanani untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang.<br /> <br /> “Hendarwan Maruszaman meminta bantuan Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang,” ucap Majelis Hakim.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdawa, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus, wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos), yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan di Hotel Regent’s Park Malang. Dan  dalam pertemuan itu, Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh Hendarwan Maruszaman.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui terdakwa Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang, agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee. Dan terdakwa Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya.<br /> <br /> Sementara uang kekurangan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Erik Armando Talla kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta.<br /> <br /> Pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul Khamid dan Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas terdakwa Moch. Arif Wicaksono. Selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada terdakwa<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD menanyakan, perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang, yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 milliar.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan itu terdakwa Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun yang bersumber dari APBD<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXiidJYA5hRG-RSGkqZzoKwKqVH7tGdpq4BAqrSVn7yXo6nwfSNYCaufsYF7SzFFzEXoNExxrWJluuYRtxAbUSI0YrjElqum4BiN7JYT_jEa7XP7uGRhvsAO4jf69HQPpLpRFQDarZEs/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXiidJYA5hRG-RSGkqZzoKwKqVH7tGdpq4BAqrSVn7yXo6nwfSNYCaufsYF7SzFFzEXoNExxrWJluuYRtxAbUSI0YrjElqum4BiN7JYT_jEa7XP7uGRhvsAO4jf69HQPpLpRFQDarZEs/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></div> Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara, Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Wali Kota Malang menandatangani nota kesepakatan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah diterima, dan menolak pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.<br /> <br /> “Mengadili; Menyatakan terdakwa Moch. Arif Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman dalam dakwaan Primer; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan; Selain itu, menghukum tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Atas putusan pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim, terdakwa mapun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU KPK Kresno Anto Wibowo kepada media ini mengatakan, masih pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim karena lebih ringan dari tuntutan. JPU KPK Kresno menambahkan, bahwa 18 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini berada dalam tahanan KPK di Jakarta belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih di penyidik.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikirlah. Kalau tuntutan kan 7 tahun divonis 5, denda dalam tuntutan sebesar 300 juta subsider 3 bulan dan dalam putusan 200 juta subsider 2 bulan,” kata JPU KPK.<br /> <br /> Saat disinggung status 18 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus ini, menurut JPU KPK Kresno belum dilimpahkan.<br /> <br /> “Belum dilimpahkan ke sini (Pengadilan Tipikor Surabaya) dan masih dipeyidikan. Nggak lama lagilah,” ujar JPU KPK Kresno Anto Wibowo.  (Rd1)

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta

Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta Terdakwa Moch. Arif Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang ...

»