Karena Si Hitam, Eddy Rumpoko Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

<span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK : Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru dalam kasus ini sesuai fakta Persidangan#</b></i></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg51Xt5AqteaSM5qqWpv2T0uT2gqmnU6Y9Lp2DKfs354OelPbs8rNvG2dQKf_EpoyvCiHgh3qcHm9WyEXRgoASKMDy6YU0fkBauaD3OnYF4Jub3jqoHF96Esxh7RJSGJXA55LF7hRVwKVw/s1600/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg51Xt5AqteaSM5qqWpv2T0uT2gqmnU6Y9Lp2DKfs354OelPbs8rNvG2dQKf_EpoyvCiHgh3qcHm9WyEXRgoASKMDy6YU0fkBauaD3OnYF4Jub3jqoHF96Esxh7RJSGJXA55LF7hRVwKVw/s640/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eddy Rumpoko</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Eddy Rumpoko, selaku Wali Kota Batu yang terjaring OTT oleh KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, karena menerima “Si Hitam” alias mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam, dan  Undangan alias uang suap sebesar Rp 200 juta dan dari Filipus Djab seorang pengusaha, akhirnya dituntut 8 tahun penjara dan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun oleh JPU KPK, pada Jumat, 6 April 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK mengamankan 3 orang dengan barang bukti berupa uang suap sejumlah Rp 295 juta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB. Ketiga orang itu ialah Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta. Menyusul kemudian KPK mengamankan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa (sudah divonis 2 tahun penjara selaku pemberi suap pada tanggal 22 Januari 2018) bersama Eddy Rumpoko yang menjabat Wali Kota Batu di rumah dinasnya dengan barang bukti uang sebesar Rp 200 juta, bagian dari nilai harga mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam Rp 1,6 milliar yang sudah diberikan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko sebelumnya.<br /><br />Sementara dalam persidangan kali ini (6 April 2018), adalah pembacaan surat tuntutan oleh Tim JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika dkk diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Eddy Rumpoko yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Mustofa dkk, dan terdakwa Edi Setiawan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Yuliana dari LBH YLKI.<br /><br />Sidang pembacaan surat tuntutan untuk ke- 2 terdakwa ini digelar dalam 2 session yang dipimpin Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti, karena memang sejak awal perkaranya terpisah namun kasus yang sama, yakni sebagai penerima uang suap dari Filipus Djab. Dan yang disidangkan terlebih dahulu adalah terdakwa Eddy Rumpoko.<br /><br />Dalam surat tuntutan sebanyak 300 lembar lebih dibacakan oleh JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika dkk secara bergantian, membeberkan kronologis mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T keluaran tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dan uang sebanyak Rp 200 juta dengan istilah undangan, yang diberikan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko.<br /><br />JPU KPK dalam surat tuntutannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim menyakatakan,  bahwa Eddy Rumpoko Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017 bersama-sama dengan Edy Setiawan yang menjbata Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djap.<br /><br />Pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang pengusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiryD3R4MGRHGO574-u1XOvAYLs6CKLdOr-b7XHlOoQvLFWyf12AHUKWjsy21pNbR8LEf0YmrLag-s1sNFfPrbjKliS7evGywMoxC-TMurS1OOyqbypKmpWjOAkbBDPh1nGI5l-uxR6JCA/s1600/Edi+Setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiryD3R4MGRHGO574-u1XOvAYLs6CKLdOr-b7XHlOoQvLFWyf12AHUKWjsy21pNbR8LEf0YmrLag-s1sNFfPrbjKliS7evGywMoxC-TMurS1OOyqbypKmpWjOAkbBDPh1nGI5l-uxR6JCA/s640/Edi+Setiawan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Edi Setiawan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">“Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran, pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta, dan kedua tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar. Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL,” kata JPU KPK.<br /><br />Pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir pribadi terdakwa sejak tahun 2008 yang juga anggota TNI AD yang masih aktif itu, lalu mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari ke rumah dinas Wali Kota Batu (dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Dan besoknya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Megawati ke Blitar dengan membuat Nomor Polisi palsu N 507 BZ).<br /><br />“Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan ke- 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak.<br /><br />“Walaupun terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan, fakta dalam persidangan sudah cukup jelas termasuk keterangan dari Filipus Djab,” ucap JPU KPK.<br /><br />“Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubeler ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp 500 juta,” kata JPU KPK dalam surat tuntutannya.<br /><br />Dalam pembicaraan tersebut, lanjut JPU KPK membacakan surat tuntutannya, disampaikan bahwa dari fee Rp 500 juta akan diperhitungkan Rp 300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta setelah dikurangi Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp 100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko  menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. <br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard, untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />“Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”,” kata JPU KPK menirukannya.<br /><br />Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas untuk menyerahkan undangan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung.<br /><br />Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br />“Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta, sambil mengatakan ini titipannya. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu saat itu langsung  diamankan oleh KPK,” kata JPU KPK dalam tuntutannya<br /><br />Sehingga menurut JPU KPK, bahwa perbuatan terdakwa Eddy Rumpoko diancam pidana penjara sebagaiaman dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, denda sebesar Rp 600 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Selain itu, agar menghukum terdakwa dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terpidana seleseai menjalani pidana pokok,” ucap JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkUwPTeHvNTk8fSlBwxn1nChNLiu836GeEzQzWqvY2WKWPCQrouQu9SbYxHMo9XnJdcvBVysUcnJPFl_h0RYoVsgQz5pBpDulawgvZ8DLd0sFsj_uk6oh8NlbdCtTx9Xvk5kAFxBcXYTc/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkUwPTeHvNTk8fSlBwxn1nChNLiu836GeEzQzWqvY2WKWPCQrouQu9SbYxHMo9XnJdcvBVysUcnJPFl_h0RYoVsgQz5pBpDulawgvZ8DLd0sFsj_uk6oh8NlbdCtTx9Xvk5kAFxBcXYTc/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></span></div> Sementara dalam persidangan selanjutnya, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika dkk, juga membacakan surat tuntutannya untuk terdakwa Edi Setiawan yang didampingi PH-nya Yuliana dari LBH Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (YLKI).<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa turut membantu KPK untuk mengungkap kasus yang juga menjerat dirinya dan diberi penghargaan berupa JC (Jastice Cullabulator). Namun demikian, JPU KPK menganggap bahwa terdakwa adalah orang yang aktif dalam kasus ini dan terdakwa pun dijerat dengan pasal yang sama dengan terdakwa Eddy Rumpoko.<br /> <br /> Bedanya, Edi Setiawan dituntut 2 tahun lebih ringan yakni 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 600 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti memberikan kesempatan terhadap kedua terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya pada persidangan yang akan datang, yakni tanggl 17 April 2018.<br /> <br /> Usai persidangan, Penasihat Hukum terdakwa Mustofa mengatakan sudah menduga tuntutan Jaksa.<br /> <br /> "Kami suda menduga tuntutan Jaksa KPK, tapi kami juga sudah mempersiapan pembelaan nanti, dan kami akan menjelaskan persepsi lain sesuai fakta-fakta persidangan. Hal itu karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam tuntutan, dan JPU terkesan tetap menggunakan dakwaannya," ujarnya.<br /> <br /> Terpisah. Saat wartawan media ini menanyakkan JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika tentang ada tidaknya tersangka baru dalam kasus ini sesuai fakta-fakta persidangan, diantaranya keterlibatan Yunaedi dalam pengambilan mobil dari daeler dan pemalsuan Nomor Polisi serta penerimaan gaji ganda sebagai anggota TNI AD dan gaji dari Pemkot Batu. Kemudian keterangan Lila Widya Rahajeng selaku sekretaris pribadi (Sekpri) Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang dalam persidangan JPU KPK menunjukkan bukti berupa hasil percakapan Lila Widya Rahajeng dengan Yuyun mantan Sekpri Wali Kota, Lila Widya Rahajeng dengan Zadim, Lila Widya Rahajeng dengan Eddy Rumpoko. Dalam percakapan itulah terbongkar, peran Lila menerima uang “siluman” untuk Eddy Rumpoko, diantaranya dari Muhamad Ali Umar sebesar Rp Rp 50 juta melalui Edy Setiawan.<br /> <br /> Selain itu, penerimaan uang untuk pembelian Sarung yang akan dibagikan Eddy Rumpoko kepada masyarakat Kota Batu sebagai terima kasihnya kerena sudah dipercaya menjadi Wali Kota. Kemudian keterlibatan Diah salah satu staf Pemkot Batu yang mengakui, penah menerima uang dari Yusuf selaku rekanan untuk Eddy Rumpoko yang diserahka Diah ke Eddy Rumpoko melalui Lila Widya Rahajeng.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru dalam kasus ini sesuai fakta persidangan.<br /> <br /> “Memang sesuai fakta persidangan dari keterangan Yunaedi, Lila dan pemberian uang oleh Yusuf, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru,” kata JPU KPK Ronal.<br />     <br /> “Apakah ada tersangka baru sesuai fakta dan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU KPK di persidangan dalam pasal  55 KUHP,” tanya wartawan ini kemudian. <br /> <br /> Namun JPU KPK Ronald tetap mengatakan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru. Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Edi Setiawan yang dianggap tinggi oleh terdakwa, pada hal JPU KPK mengatakan terdakwa sebagai JC dan membantu KPK untuk mengungkap kasus ini, Ronal mengatakan karena terdakwa aktif dalam proses pelaksanaan lelang yang dimenangkan oleh terpidana Filipus Djab. Selain itu, Ronald juga mengatakan bahwa terdakwa dapat mengajukan untuk mendapatkan keringangan hukuman.<br /> <br /> “Memang terdakwa adalah sebagai JC, namun harus diingat bahwa terdajwa aktif dalam proses lelang yang dimenangkan oleh Filipus Djab. Terdakwa dapat mengajukan untuk mendapatkan keringanan hukuman nanti,” ujar Ronald.<br /> <br /> Sementara ada informasi yang diterima wartawan media ini, bahwa KPK “sudah” melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. Apakah ada kaitannya dengan pernyataan JPU KPK Ronald yang mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru ?.  (Redaksi)

News Tipikor Karena Si Hitam, Eddy Rumpoko Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

#JPU KPK : Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru dalam kasus ini sesuai fakta Persidangan# Terdakwa Eddy Rumpoko b...

»

Empat Pegawai Bank Jatim Divonis 3,4 Tahun Penjara

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b><i>#Majelis Hakim sebutkan nama Kepala cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udjiarti yang mengusulkan untuk penghapusbukuan#</i></b></span></div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxIvM3y0kY1nEos92n5egvPJMEAfK24-7y6-egqbPWjM2iEbBu-4tx4J5mFJj1C3GYDfMziDvxrHti6E_3TMd_TuLPLILdkCUBJiGYEbvSAksH6Ly3AIbOGJGHnQBfLJrHdQ-QiNHOUY/s1600/Bank+Jatim..png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxIvM3y0kY1nEos92n5egvPJMEAfK24-7y6-egqbPWjM2iEbBu-4tx4J5mFJj1C3GYDfMziDvxrHti6E_3TMd_TuLPLILdkCUBJiGYEbvSAksH6Ly3AIbOGJGHnQBfLJrHdQ-QiNHOUY/s640/Bank+Jatim..png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kanan, Wonggo Prayitno, Arya Lelana, Harry Soenarno dan I.L. Hartanto</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 6 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan Vonis pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 4 bulan terhadap 4 (Empat) orang pegawai Bank Jatim Pusat sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim oleh PT Surya Graha Semesta (SGS) di Jl Mojopahit Komplek Perniagaan Jati Kepuh Blok C 2-4 Celep Kec/Kab Sidoarjo Jatim pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000 dan merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864.<br /><br />Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri (PN) Suarabaya untuk ke- 4 terdakwa selaku pegawai Bank milik Pemerintah Daerah Jawa Timur, diataranya Wonggo Prayitno mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim;, Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim (satu perkara),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan I.L. Hartanto, sebagai staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing dan dihadiri tim JPU Indra dari Kejaksaan Agung RI selaku ketua tim, JPU dari Kejari Surabaya.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, 2 terdakwa selaku bawahan yaitu Harry Soenarno dan I.L. Hartanto dituntut pidana penjara selama 6 tahun, lebih tinggi dari terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinannya dengan pidana penjara 5 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan. JPU menganggap, bahwa Harry Soenarno dan I.L. Hartanto lebih bertanggung jawab dari pada Wonggo Prayitno Arya Lelana dalam proses pencairan kredit ke PT SGS, namun tidak menuntut para terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara karena tidak menikmatinya.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim pun sama dengan tuntutan JPU terkait dengan kerugian negara sebesar Rp 155.036.704.864 tidak dibebankan terhadap para terdakwa. Ke- 4 terdakwa ini dianggap melakukan kesalahan karena kewenangan dalam jabatan hingga memperkaya pihak lain sebesar Rp 155.036.704.864, dalam hal ini adalah PT SGS saat memproses dokumen pengajuan kredit yang diajukan oleh Rudi Wahono selaku Dirut PT SGS sejak tahun 2010 hingga 2011 yang berjumlah Rp 306.050.000.000.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tahun 2010, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT SGS dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek pembangunan RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri, proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang, pembangunan Pasar Caruban Madiun,   pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo  serta pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim di Surabaya.<br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata Majelis Hakim dalam putusannya, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim pusat di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri, pelaksana PT Fajar Parahiyangan degan nilai Rp 66.409.000.000. Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang, dengan pelaksana PT NAT nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT dan  PT Nugraha Airlanggatama, nilai Rp 46.668.046.000 serta pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT nilai kontrak Rp 42.148.0 00.000. <br /><br />Kemudian, penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Divisi, selanjutnya diteruskan kepada terdakwa Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi, dan secara berjenjang kepada tim analisis. Oleh tim analisis dan Relation Manager (RM) membuat penilaian penambahan plafon serta lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /><br />Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa Fasilitas penasabahan plafon kredit stanby load kepada PT SGS dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD tertanggal 31 Desember 2010. Selain itu, pemberian kredit juga tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK, karena PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek yang didanai APBD.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa penghapusbukuan kredit PT SGS hingga menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan usulan Kepala cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udjiarti. Penghapusbukuan yang dilakukan sebanyak tiga kali diantaranya SK No 052/1781/Kep/Dir/PKB  tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 29 September 2014, SK No 052/012/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 31 Desember 2014, dan SK No 053/1461/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 28 Mei 2015.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Koruspi dan haruslah dibebaskan.</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">“Mengadili; Menyatakan, bahwa terdakwa (Wonggo Prayitno, Arya Lelana, Harry Soenarno dan I.L. Hartanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam dakwaan Subsider; Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 Tiga tahun dan Empat bulan, denda sebesar Seratus juta rupiah. Dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Empat bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg221cuXRrLn22m6oc9Ym7KYBkEeYuT9-JHyZ939mwjK4WZPilqy9KlTWkzqBoAgz6miwglIOH1ucFj8iqz07_Yrp8120n7F5Hx6YohBe7qBSZfEvKwJ8FOHmlS8JiW8uLbYgLJZ2rwnIQ/s1600/Bank+Jatim.png" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg221cuXRrLn22m6oc9Ym7KYBkEeYuT9-JHyZ939mwjK4WZPilqy9KlTWkzqBoAgz6miwglIOH1ucFj8iqz07_Yrp8120n7F5Hx6YohBe7qBSZfEvKwJ8FOHmlS8JiW8uLbYgLJZ2rwnIQ/s640/Bank+Jatim.png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">Atas putusan Majelis Hakim tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU menyatakan pikir-pikir.</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan tersangka lain baik dari Bank Jatim sendiri maupun dari PT SGS yang terseret dalam kasus ini yang belum ada kabar beritnaya tentang kelanjutan proses hukumnya, JPU Indra dari Kejagung mengatakan masih menunggu proses yang tidak akan lama lagi. Namun Indra tidak dapat memastikan kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Masih menunggu, tidak lama lagi,” kata JPU Indra yang menggantikan Tumpal Pakpahan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula Pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang.<br /><br />Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. <br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000.<br /><br />Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /><br />Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /><br />Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /><br />Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut.<br /><br />Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /><br />Bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /><br />Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012. Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /><br />Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000. Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /><br />Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /><br />Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000<br /><br />Pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimsubdiv KMK<br /><br />Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. <br /><br />Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011. Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008<br /><br />Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi<br /><br />Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa.<br /><br />Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo<br /><br />Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491, 98.<br /><br />Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusanbukuan tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim. (Redaksi).</span></div>

Tipikor Empat Pegawai Bank Jatim Divonis 3,4 Tahun Penjara

#Majelis Hakim sebutkan nama Kepala cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udjiarti yang mengusulkan untuk penghapusbukuan# Dari kanan, Wonggo P...

»

Dua Tersangka Kasus Korupsi Akan Disidangkan Pada 10 April 2018

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLQHM440mLuAlEti25szITutz0nEPEExGPo5g9KJfuRjf_iUp9Amt0QIX0F3E1Qd1-y8HOipqcZgN7ejrbptiEa48-epzdhDyNc_c0iommjP_ltEN1qi3-vL-dQnRbK-UaYiqjnsdbPkM/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLQHM440mLuAlEti25szITutz0nEPEExGPo5g9KJfuRjf_iUp9Amt0QIX0F3E1Qd1-y8HOipqcZgN7ejrbptiEa48-epzdhDyNc_c0iommjP_ltEN1qi3-vL-dQnRbK-UaYiqjnsdbPkM/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>D</b></span>ua tersangka dalam kasus Korupsi yang berbeda di Jawa Timur dan ditangani oleh 2 (Dua) lembaga, yakin Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan disidangkan pada Selasa, 10 April 2018.<br /><br />Kedua tersangka itu adalah Hendarwan Maruszama ditangani oleh KPK, dan Mikhael Bambang Parikesit ditangani oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. <br /><br />Tersangka Hendarwan Maruszama selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) bergerak di bidang konstruksi (kontraktor) ini terseret dalam  kasus dugaan Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu.<br /><br />Pemebrian “uang suap” oleh tersangka Hendarwan Maruszama terhadap Moch. Arif Wicaksono (saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor), terkait pekerjaan proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu supaya Ketua DPRD Kota Malang mengusulkan Pemerintah Kota Malang menganggarkannya dalam APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Sementara tersangka Mikhael Bambang Parikesit, adalah Direktur Utama PD (Perusahaan Daerah) Pasar Surya Surabaya, masuk dalam pusaran kasus dugaan Korupsi dana Revitalisasi PD Pasar Surya tahun  2015 – 2016 lalu sebesar Rp 14,8 Milliar.<br /><br />Kepastian jadwal sidang Ke- 2 tersangka ini disampaikan oleh Herry, salah satu Staf Administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, saat hubungi wartawan media ini, pada Kamis, 5 April 2018. <br /><br />“Tersangka Hendarwan Maruszama dan tersangka Mikhael Bambang Parikesit akan disidangkan tanggal 10 April, dengan Ketua Majelis Hakimnya Pak Unggul,” kata Nur.<br /><br />Penetapan jadwal persidangan bagi tersangka Mikhael Bambang Parikesit, sepertinya menjadi kemenangan bagi Kejati Jatim, mengingat sidang gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka sedang berlangsung di PN Surabaya Jalan Raya Arjuna Surabaya.  (Redaksi)

Tipikor Dua Tersangka Kasus Korupsi Akan Disidangkan Pada 10 April 2018

berita korupsi .co – D ua tersangka dalam kasus Korupsi yang berbeda di Jawa Timur dan ditangani oleh 2 (Dua) lembaga, yakin Kejaksaan dan...

»

Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi PT DOK Ke Kejari Tanjung Perak

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmZEDo7Jrzc3t8uW-AJaHIiBYfHTXhB8BwbFKa5uxY_pSJCWGykG9Rv287Ktpxq9Xdri3-YJwmzkU0OJ7L8jubCEHydll3vJxuZSr1RBDywLy5nPWSm-dValXPuyJZ_deifNbBAFhFN1w/s1600/PT+DOK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmZEDo7Jrzc3t8uW-AJaHIiBYfHTXhB8BwbFKa5uxY_pSJCWGykG9Rv287Ktpxq9Xdri3-YJwmzkU0OJ7L8jubCEHydll3vJxuZSr1RBDywLy5nPWSm-dValXPuyJZ_deifNbBAFhFN1w/s640/PT+DOK.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka saat berada di kendaraan tahan Kejari Tanjung Perak menuju Rutan Medaeng</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b><b> K</b></span>amis, 5 April 2018, Penyidik Tindak Pidana Khusus (TPK) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melimpahkan berkas perkara beserta 4 (Empat) orang tersangka dalam kasus dugaan Korupsi sebesar Rp 179,9 milliar dalam proyek fiktif pengadaan tangki pendam di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada tahun 2010 – 2011 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Tanjung Perak Surabaya.<br /><br />Ke- 4 tersangka adalah selaku Direksi PT DOK dan Perkapalan Surabaya, yaitu “MFA” (Ir. M. Firmansyah Arifin), mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang juga mantan Dirut PT PAL (Persero), dan saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam kasus grtaifikasi pembangunan kapal perang Filiphina tahun 2015 lalu yang terjaring OTT oleh KPK pada Maret 2017 lalu.<br /><br />Kemudian tersangka “NST” (Drs Nana Suryana Tahir, MM), Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabaya;, tersangka “IWYD” (Ir I Wayan Yoga Djunaedy M.MT);, Mantan Direktur Produksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya dan tersangka “MY” (Ir Muhammad Yahya), Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kasi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH saat hubungi wartawan media ini melalui telepon selulernya, Kamis, 5 April 2018. Saat ditanya tersangka lain dari pihak swata, Lingga mengatakan tidak ada.<br /><br />“Tersangkanya ada Empat orang termasuk FA (Firmansyah Arifin.red). Kalau dari pihak swasta tidak ada. Ketiga tersangka ditahan kecuali FA, karena sedang menjalani masa tahanan 4 tahun penjara di Lapas Porong dalam kasus gratifikasi yang ditangani KPK pada Maret tahun lalu,” kata Lingga<br /><br />Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau  pasal 3 Juncto pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Kasus ini bermula pada Agustus 2010, dimana PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  No. 109 Tahun 1961, tanggal 17 April 1961 yang semula bernama Perusahaan Negara (PN) Dok dan Perkapalan Surabaja dan PP No. 24 Tahun 1975 dari PN Dok Surabaja berganti nama menjadi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), melakukan kontrak kerja pembangunan tangki pendam di Muara Sabak senilai Rp Rp179.928.141.879 dengan PT Berdikari Petro.<br /><br />Namun kemudian, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) melakukan subkontrak pekerjaan dengan AE Marine Pte.Ltd di Surabaya sebagai perencana, pelaksana dan pengadaan bahan-bahan material dengan nilai kontrak sebesar 19.032.071 Dolar AS.<br /><br />Dalam pelaksanaannya, perusahaan perkapalan terbesar kedua setelah PT PAL (Persero) ini diduga merekayasa rencana fisik atau bobot pembangunan tangki pendam dan melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd sebesar 3.963.725 Dollar AS tanpa ada pekerjaan.<br /><br />Namun uang tersebut digunakan oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk membayar kekurangan pembelian bahan material dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhang Hong Pte Ltd selaku suplier tunggal.<br /><br />Selain itu, kontrak kerja antara PT Dok dan Perkapan Surabaya (Persero) dengan Zhang Hong, Pt. Ltd diduga tidak sesuai dengan Keputusan Presiden tentang pengadaan barang/jasa milik pemerintah, hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 3.963.725 Dollar AS atau sekitar Rp 33 milliar.  (Redaksi)

Tipikor Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi PT DOK Ke Kejari Tanjung Perak

Tersangka saat berada di kendaraan tahan Kejari Tanjung Perak menuju Rutan Medaeng berita korupsi .co – K amis, 5 April 2018, Penyidik ...

»

ICW Desak BPK RI Audit Dana Kapitasi Puskesmas di Seluruh Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcstaSri41pw_qLydCmiYlYLvmuKDLIGr5goOz7hYMuENbEcXGsikFRa4RNwiF-vWeXPyKCzgmzC5wztkDwcPeps4GzgZ4r7uCQdG1WsOG2gyONG3KcdAxthxJ7gP69ZbFgakqJetRAmc/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcstaSri41pw_qLydCmiYlYLvmuKDLIGr5goOz7hYMuENbEcXGsikFRa4RNwiF-vWeXPyKCzgmzC5wztkDwcPeps4GzgZ4r7uCQdG1WsOG2gyONG3KcdAxthxJ7gP69ZbFgakqJetRAmc/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta,<span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang pada awal Februari 2018 lalu, mencuatkan masalah pengelolaan dana kapitasi. <br /> <br /> Dalam OTT ini terungkap, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jombang mengumpulkan kutipan dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang, dan kemudian menggunakannya untuk menyuap Bupati Jombang.<br /> <br /> Sementara itu, berdasarkan pemantauan ICW pada tahun 2017, sebanyak 26 puskesmas di 14 Provinsi juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut antara lain terkait dengan; 1. Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan), 2. Memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), dan 3. Menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan).<br /> <br /> Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai sekita Rp 5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang. <br /> <br /> Meski jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara yang diakibatkan, dan jumlah tersangka terhitung kecil, tetapi aktor yang terlibat dalam kasus ini relatif tinggi, yakni pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini, yakni Bupati Jombang dan Bupati Subang. <br /> <br /> Selain itu, terdapat 4 Kadinkes yakni Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). <br /> <br /> Sementara itu, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon 2 dan 3 Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga ikut terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel).<br /> <br /> Dana kapitasi belasan triliun rupiah setiap tahunnya yang ditransfer oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama puskesmas, sangat rawan dikorupsi oleh birokrat daerah sektor kesehatan. Dana kapitasi yang diterima FKTP pada 2014 sebesar Rp 8 triliun, 2015 sebesar Rp 10 triliun, 2016 sebesar Rp 13 triliun, dan tentu di tahun 2017 dan 2018 akan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). <br /> <br /> Dari pemantauan ICW, dana kapitasi juga digunakan untuk menyuap kepala daerah, akreditasi puskesmas, dan dana kampanye pilkada oleh petahana.<br /> <br /> <b> Peta Fraud Dan Korupsi Dana Kapitasi</b><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtv_IQC_nHnaWU6kBl8BIjlzTG9L5DfRcVWKPIIzFUNa8U4f7Kzbsuqm82GxHpP5jlaARScLgQM3_aTJx8hIakRto6ccn6piWbYpmqx07U53LVReKnqqxp0GlDuZ1ae1yDbUbaa-NDB38/s1600/Data+ICW.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="763" data-original-width="656" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtv_IQC_nHnaWU6kBl8BIjlzTG9L5DfRcVWKPIIzFUNa8U4f7Kzbsuqm82GxHpP5jlaARScLgQM3_aTJx8hIakRto6ccn6piWbYpmqx07U53LVReKnqqxp0GlDuZ1ae1yDbUbaa-NDB38/s1600/Data+ICW.jpg" /></a>Oleh karena itu, melihat kerawanan dalam pengelolaan dana kapitasi selama ini, ICW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terhadap dana kapitasi yang diterima FKTP milik Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia. <br /> <br /> Desakan ini didasarkan pada pasal 8 Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa “tugas pemeriksaan dapat mempertimbangkan informasi dari masyarakat”. <br /> <br /> Mengingat fraud dan korupsi dana kapitasi diduga terjadi secara sistematis, luas dan terstruktur, serta sangat berdampak terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan puskesmas, maka BPK harus dan segera melakukan audit terhadap dana kapitasi program JKN 2014-2017. (Redaksi/*)<br /> <br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Indonesia Corruption Watch</b>

News Tipikor ICW Desak BPK RI Audit Dana Kapitasi Puskesmas di Seluruh Indonesia

Jakarta, berita korupsi .co - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang pada awal Februari...

»

Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Jilid III Segera Disidangkan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTojEt0S-YjBE2obbXyZQI7IaTREwLQVPKccBcX4aw8RvQZsafD-6MmteSf5t_vH5zJlXMVWJLQ38IvJjer5mNv3jcKKe6eqhgm1yn6ljlho_LJzkrxDt4FeIs1b8xLG6_7T_0Xm7Sndk/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTojEt0S-YjBE2obbXyZQI7IaTREwLQVPKccBcX4aw8RvQZsafD-6MmteSf5t_vH5zJlXMVWJLQ38IvJjer5mNv3jcKKe6eqhgm1yn6ljlho_LJzkrxDt4FeIs1b8xLG6_7T_0Xm7Sndk/s640/IMG20170822130555.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panmud Pengadilan Tipikor, Akhamad Nur</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono Jilid III akan segera disidangkan, setelah JPU KPK melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Dalam jilid III ini, penyidik KPK menetapkan Hendarwan Maruszama selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), yang diduga memberikan “uang suap” kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu, terkait pekerjaan proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Hendarwan Maruszama oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor diakui oleh Herry, bagian Staf dan dibenarkan oleh Panmud Pengadilan Tipikor A. Nur, saat ditemui wartawan media ini diruang kerjanya.<br /><br />“Pelimpahan baru oleh KPK, langsung ke Pak Nu aja,” kata Herry<br /><br />“Ia, ada yang baru. Perkara dari KPK, atas nama tersangka/terdakwa Hendarwan Maruszama, masih kaitannya dengan perkara Arif, yang dari Malang (Moch. Arif Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang.red),” kata Akhmad Nur, Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Saat ditanya jadwa sidangnya, Nur mengatakan masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tipikor.<br /><br />“Kalau jadwa sidang dan KM (Ketua Majelis.red) –nya masih menunggu penetapan dari Ketua,” tambah Nur.<br /><br />Sementara dalam jilid I, kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selaku pemberi suap, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Kemudian jilid IV sebanyak 19 masih berstatus tersangka oleh penyidik KPK diantaranya Moch. Anton selaku Wali Kota Malang sekaligus sebagai “pemeberi suap” dan 18 anggota DPRD Kota Malang selaku “penerima suap” antara lain “YAB” (Yaqud Ananda Qudban) sebagai Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018, SPT (Suprapto) sebagai Ketua Fraksi PDIP, MZN (HM Zainudin) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), SAH (Sahrawi) sebagai Ketua Fraksi PKB, SAL (Salamet) sebagai Ketua Fraksi Gerindra, “WHA” (Wiwik Heri Astuti) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), “MKU” (Mohan Katelu) sebagai Ketua Fraksi PAN, “SL” (Sulik Lestyowati) sebagai Ketua Komisi A/Partai Demokrat, “ABH” (Abdul Hakim) sebagai Ketua DPRD/PDIP), “BS” (Bambang Sumarto) sebagai Ketua Komisi C/Partai Golkar, “IF” (Imam Fauzi) sebagai Ketua Komisi D/PKB, “SR” (Syaifur Rusdi) sebagai Fraksi PAN, “TY” (Tri Yudiani) sebagai Fraksi PDIP, “HPU” (Heri Puji Utami) sebagai Ketua Fraksi PPP-Nasdem, “HS” (Heri Subianto) sebagai Ketua Fraksi Demokrat, “RS” (Rahayu Sugiarti) sebagai Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar, “SKO” (Sukarno) sebagai Ketua Fraksi Golkar serta “ABR” (Abdurachman) Fraksi PKB. <br /><br />Lalu jilid V ? bisa jadi masih berlanjut seperti yang dipertanyakkan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan yaitu Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU dan Tata Raung Pemprov. Jatim dan Tedy Sujadi Sumarna selaku Kabid di Dinas PU-PPR. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Jilid III Segera Disidangkan

Panmud Pengadilan Tipikor, Akhamad Nur berita korupsi .co - Kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaks...

»

Kasus Korupsi PD Pasar Surya Rp 14,8 M, Kejati Jatim Gunakan “Jurus Pamungkas”

<span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait Gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Dirut PD Pasar Surya, Bambang Parikesit di PN Surabaya#</b></i></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UqmT1pmgaODNL29k03V7XRJHyZi_CUfzPQd5MqyB3gR4MHBSHr-die1ke1gpp0CjIjxJTwIRiEMidxc_-Fbgtx88aqEjYqSKhyphenhyphen2S7go9YxvPYQjfVV4N2AcC4Dui2AJ2SiSxwy9lfP0/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UqmT1pmgaODNL29k03V7XRJHyZi_CUfzPQd5MqyB3gR4MHBSHr-die1ke1gpp0CjIjxJTwIRiEMidxc_-Fbgtx88aqEjYqSKhyphenhyphen2S7go9YxvPYQjfVV4N2AcC4Dui2AJ2SiSxwy9lfP0/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>“Takut” kalah dalam sidang Pra Peradilan seperti yang dilayangkan La Nyalla Mattalitti dalam kasus Kadin Jatim beberapa tahun lalu,  Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) di Jalan Ahmad Yani Surabaya, saat ini “menggunakan jurus pamungkas” dalam menangani kasus dugaan Korupsi Dana Revitalisasi PD Pasar Surya sebesar Rp 14,8 Milliar pada tahun 2015 – 2016 lalu, dengan tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Surya, Mikhael Bambang Parikesit.<br /><br />“Jurus pamungkas” yang digunakan Kejati Jatim ialah dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya, disaat sidang Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Mikhael Bambang Parikesit melalui Kuasa Hukumnya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Arjuna Surabaya.<br /><br />Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P31) dengan Nomor : B-10/0.5.10/Ft.1/2018 tanggal 2 April 2018, Surat dakwaan (P29) atas nama terdakwa Mikhael Bambang Parikesit, Nomor Reg. Perk. : PDS-01/0.5.10/Ft.1/04/2018 tanggal 2 April 2018 dan berkas perkara atas nama terdawa Mikhael Bambang Parikesit, Reg. Nomor : BP-03/0.5/Fd.1/03/2018 tanggal 26 Maret 2018, oleh JPU Lilik Indahwati dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan Nomor Perkara : 62/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Sby tanggal 3 April 2018, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kasipenkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung kepada wartawan media ini melalui telepon selulernya. Menurut Richard Marpaung, pelimpahan perkara ini untuk menggugurkan gugatan Pra Peradilan di PN Surabaya.<br /><br />“Sekalian menunggu putusan, bahwa gugatan praperadilan di gugurkan hakim. Nanti pada saat sidang pra, kita beritahukan ke hakim bahwa perkara pokok sudah kita limpahkanke PN Tipikor,” kata Richard, Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Penanganan kasus Korupsi di Jawa Timur yang dilakukan oleh Kejati Jatim terkesan tebang pilih. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 3 kasus Korupsi yang “dibiarkan” oleh Lembaga Adhyaksa dibahwah Kepemimpinan Maruli Hutagalung.<br /><br />Ke- 3 kasu Korupsi itu ialah; Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab.<br /><br />Kemudian kasus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar.<br /><br />Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa,  yaitu Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu).<br /><br />Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul, hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, untuk menghabiskan anggaran dan haruslah bertanggung jawab bersama Kepala Inspektorat. Dan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya ini dikuatan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Serta kasus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan untuk Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar.<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. (Redaksi)</span>

Tipikor Kasus Korupsi PD Pasar Surya Rp 14,8 M, Kejati Jatim Gunakan “Jurus Pamungkas”

#Terkait Gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Dirut PD Pasar Surya, Bambang Parikesit di PN Surabaya# berita korupsi .co – ...

»