Hari Pers Nasional, Seorang Wartawan Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Dalam Kasus Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIAE1ieXxJCab3VWq64nyUj__koCEAvUClbvbd1KfQ8F2E5k4Y9igMl6flqHxQO7wy5ZI4BsPrrjU7dBugzXhN2XCL920XKzeG0q2RNSG9B_5dp7UwPfEoOeBzGpBBuLYbEdj82u0AI8/s1600/IMG20180209134608_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIAE1ieXxJCab3VWq64nyUj__koCEAvUClbvbd1KfQ8F2E5k4Y9igMl6flqHxQO7wy5ZI4BsPrrjU7dBugzXhN2XCL920XKzeG0q2RNSG9B_5dp7UwPfEoOeBzGpBBuLYbEdj82u0AI8/s640/IMG20180209134608_1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Hari ini, Jumat, 9 Pebruari 2018, adalah bertepatan Hari Pers Nasional (HPN)  yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama Dewan Pers di Padang, Sumatra Barat, dan dihari yang sama, seoarang wartawan harian mejadi saksi di Pengdilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada tahun lalu.<br /><br />“Keterlibatan” wartawan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, adalah untuk yang Keduakalinya. Sebelumnya, Seorang wartawan harian di Surabaya juga pernah menjadi saksi  dalam kasus Korupsi Prona yang ditangani Kejari Surabaya pada tahun 2016 lalu, dimana wartawan harian itu diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah yang digunakan untuk pemasangan iklan puluhan juta. Bisa jadi, masih banyak oknum-oknum wartawan yang diduga “terlibat” dalam KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) dengan pejabat atau pengusaha namum tak terungkap.<br /><br />Disisi lain, wartawan dianggap menjadi “duri yang berbahaya” bagi para pejabat karena pemberitaan yang mengkritik kinerjanya, sehingga KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) serta peraturan-peraturan lainnya menjadi “ancaman yang menakutkan” bagi sebahagian wartawan, sekalipun UU No 40 tahun 1999 tentang Pers telah ada sebagai payung hukum bagi awak medi (wartwan) untuk menjalankan profesinya.<br /><br />Inilah “Hitam Putihnya” seorang wartawan diera Globalisasi atau istilah yang lebih tren saat ini “Jaman Now” ketika menjalankan profesinya.<br /><br />Kehadiran Bagus, wartawan salah satu harian di Surabaya yang liputan di Kabupaten Nganjuk kali ini atas undangan JPU KPK, karena diduga menjadi “calo” Bupati Nganjuk untuk mencari para PNS yang hendak promosi jabatan. <br /><br />Sementara informasi yang didapat media ini, bahwa Rahadyan Bagus adalah Wartawan harian Surabaya untuk Ngajuk, namun dibagian iklan. Karena bagus “memakan” uang iklan sebesar Rp 400 juta dan rumahnyapun disita kantor. Kemudian Bagus mendirikan media baru “Surya Indonesia”, dan Bagus diduga adalah orangnya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /><br />Selain Bagus, JPU KPK juga menghadirkan beberapa saksi lainnya kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim I Wayan Sosisawan untuk terdakwa Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala Sekolah). Diantara saksi yang dimaksud adalah Suroto (Pejabat Dinas Pendidikan), Nur, Teguh Sujatmiko (Kepala Sekolah), Cahyo, Sutrisno dan ajudan serta Aspri (Asisten pribadi Bupati).<br /><br />Dalam persidangan, Saksi Bagus membantah saat Majelis Hakim menanyakkan dirinya menjadi “calo” Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang menjabat selama 2 periode hingga 2018. Bagus Mengakui, mengenal Taufiqurrahman sejak menjadi Bupati Nganjuk, namun berteman akrab sejak 2011 saat dirinya ditempatkan untuk liputan di Kabupaten Nganjuk.<br /><br />“Tidak Pak. Saya kenal sejak pertama saat saya liputan. Kompak sejak 2011. Saya diajak berteman, katanya nggak usah musuhan, saya sudah mau pensiun,” kata Bagus.<br /><br />Bagus dan saksi lainnya pun dihadapkan JPU KPK ke meja Majelis Hakim untuk memperlihatkan bukti dokumen. <br /><br />Apa yang di jelaskan Bagus kepada Majelis Hakim, sepertinya bukan yang sejujurnya bila dilihat dari mimik wajahnya. Ketidak jujuran seorang saksi atau terdakwa saat dihadapkan JPU di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah hal biasa. Tak jarang JPU maupun Majelis Hakim bertanya dengan nada tinggi karena keterangan saksi yang dianggap berbelit-belit alias tidak jujur.<br /><br />Keterangan saksi Teguh Sijatmiko menjelaskan, bahwa dirinya memberikan uang terhadap terdakwa Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta, dan uang tersebut diambilkan dari uang raport. Namun hal itu dibantah terdakwa.<br /><br />Sementara keterangan saksi Suroso dan Cahyo dibantah terdakwa Ibnu Hajar. Menurut terdakwa Ibnu Hajar, bahwa Suroto selaku Kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk “terlibat” untuk mengusulkan pegawai yang promosi jabatan<br />Usai persidangan, JPU KPK Iskandar kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa Bupati Nganjuk Taufiqurrahman akan dihadirkan pada persidangan yang akan datang untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi. Sementara dua terdakwa lainnya dalam kasus yang sama yakni M. Bisri dan Harjanto akan menghadapi tuntutan JPU KPK<br /><br />“Bupati akan dihadirkan minggu depan untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi. Kalau yang kemaren itu kan untuk terdakwa M. Bisri dan Suwandi,” kata JPU KPK.<br /><br />Saat ditanya tentang perkara tersangka Taufiqurrahman, JPU KPK Iskandar mengatakan masih menunggu proses untuk pelimpahan ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Belum masih menunggu,” katanya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Hari Pers Nasional, Seorang Wartawan Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Dalam Kasus Korupsi

berita korupsi .co – Hari ini, Jumat, 9 Pebruari 2018, adalah bertepatan Hari Pers Nasional (HPN)  yang diselenggarakan oleh pemerintah...

»

Sidang Suap OTT Wali Kota Batu, Saksi Akui Terdakwa Menerima “Si Hitam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBimPTRNZ_mrD_YhzdNpLLAbwT0rzFaxSfF2Qgww7DtcN87qu_36VIbdgQ47RakWFcnRpHURwcecJB2SrczWIm-Mcs_JD_bdsrklnr1cQLiA3ymlPNfVsZx-tctr5NRovli0Dut08Kpg/s1600/Kota+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBimPTRNZ_mrD_YhzdNpLLAbwT0rzFaxSfF2Qgww7DtcN87qu_36VIbdgQ47RakWFcnRpHURwcecJB2SrczWIm-Mcs_JD_bdsrklnr1cQLiA3ymlPNfVsZx-tctr5NRovli0Dut08Kpg/s640/Kota+Batu.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 9 Pebruari 2018, Sidang Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Batu Periode 2012 – 2017 Eddy Rumpoko, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.<br /> <br /> Agenda menghadirkan saksi kali ini adalah untuk yang pertamakalinya setelah JPU KPK membacakan surat dakwaannya pada sidang minggu lalu terhadap terdakwa Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan selaku pejabat Pengadaan Kota Batu (perkara terpisah).<br /> <br /> Saksi yang dihadirkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti adalah Edi Setiawan, untuk terdakwa Eddy Rumpoko yang di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Agus Dwi Warsono dkk.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, keterangan yang diberikan saksi Edi Setiawan menjawab pertanyaan JPU KPK  Iskandar Marwanto, Ronald Ferdinand Worontika dkk, tak jauh beda dengan isi dakwaan, diantaranya terkait kasus yang menjerat terdakwa,jabatan saksi sendiri, pemberian mobil dan uang oleh Filipus Djab (sudah divonis pidana 2 tahun penjar dalam aksus yang sama) selaku Direktur CV Amarta Wisesa dan PT Dailbana Prima Indonesia (milik Esther Tedjakusuma istri Filipus Djab) kepada terdakwa Eddy Rumpoko.<br /> <br /> “Kasus korupsi anggaran dan Meubelair. 2016 saya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset BKD (Badan Keuangan Daerah) merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu ampai Mei. Mei 2016 diangkat menjadi Plt BLP (Badan Layanan Pengadaan). Januari 2017 baru diangkat sebagai Kepala BLP,” ucap Edy Setiawan menerangkan.<br /> <br /> “Saya kenal Pak Filip tahu 2016, diperkenalkan Wali Kota sebagai temannya, dan diminta untuk membantu pekerjaannya. Tahun 2016 Pak Filip sudah pemenang pengadaan meubelair. Sebagai sekretaris, saya tau data pekerjaan tapi saya tidak tau siapa pemenangnya. Pak Filip pernah cerita ngasih mobil ke terdakwa. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu,” lanjut saksi yang juga terdaka dalam kasus yang sama.<br /> <br /> Saat JPU KPK menanyakkan, apakah benar istilah yang digunkan oleh Filipus Djab untuk mobil yaitu si Hitam, uang atau undangan, Hotel sama dengan atas dan Restoran adalah bawah sudah diketahui terdakwa Eddy Rumpoko ?. Menurut saksi Edi Setiawan, bahwa istilah itu dari Filipus Djab dan sudah pasti diketahui terdakwa.<br /> <br /> “Ia si hitam atau mobil dan undangan itu adalah uang. Kalau Hotel itu atas dan restoran adalah bawah. Sudah pasti tau,” jawab saksi Edi. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBb3-TUHXlLda7l0-ShbGb6o7BgDFcS9umRBvoUp9pEYCqFwAST-VLRmtL11A75ZcOVwaDgOcNWYMn-pE8b9LFOmOHEbt_k9AP0WEzwimyye1c57GWuiZ-bLHIJrj0D3w2RNbe3Dwv_C0/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBb3-TUHXlLda7l0-ShbGb6o7BgDFcS9umRBvoUp9pEYCqFwAST-VLRmtL11A75ZcOVwaDgOcNWYMn-pE8b9LFOmOHEbt_k9AP0WEzwimyye1c57GWuiZ-bLHIJrj0D3w2RNbe3Dwv_C0/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Filipus Djab, terpidana 2 tahun penjara dalam kasus OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>aksi Edi Setiawan juga mengakui bahwa pada tahun 2016, Filipus Djab sudah mendapat 7 proyek pengadaan menggunakan PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Dan dari setiap pengadaan, Wali Kota minta fee 10 persen. Ketujuh pengadaan yang dikerjakan Filipus Djab, antara lain Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 3. Dinas Pendidikan, pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 4. Di BPKAD, pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai<br /> <br /> 5. Di Dinas Pendidikan, pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 6. Di Dinas Pendidikan, Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan<br /> <br /> 7. Di Dinas Pendidikan, Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa. <br /> <br /> Si Hitam atau Mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar yang diminta  terdakwa Eddy Rumpoko terhadap Filipus Djab, adalah bagian dari ke- 7 pengadaan yang dikerjakan Filipus Djab yang dijanjikan terdakwa.<br /> <br /> Saksi Edi Setiawan juga menjelaskan kepada Majelis Hakim terkait pengadaan di tahun 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima Indonesia adalah pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. Untuk itu, saksi berkordinasi dengan PPk yaitu memberitahu Fitria Dewi Kusumawati terutama kalau ada perintah ari terdakwa.<br /> <br /> Dari penjelasan saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK, terkait Proyek pengadaan di BKAD Kota Batu tahun 2017 dengan anggaran APBD sebesar Rp 5.440.000.000 adalah;<br /> <br /> Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /> <br /> Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. <br /> <br /> Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan berkordinasi dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /> <br /> Kemudian Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya atas permintaan Filipus. Selanjtnya Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan menyampaikan kepada Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.<br /> <br /> pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan untuk membahas menegenai komitmen fee dan Filipus Djab meminta Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran atas pengdaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /> <br /> Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan.  <br /> <br /> Semua pertanyaan yang diajukan JPU KPK terhadap saksi terkait proyek pengadaan yang dimenangkan oleh Filipus Djab, tak satupun yang dibantah. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap OTT Wali Kota Batu, Saksi Akui Terdakwa Menerima “Si Hitam”

berita korupsi .co – Jumat, 9 Pebruari 2018, Sidang Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Ba...

»

Harapan Bebas Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie Kandas

<i><span style="font-size: large;"><b>#Eksepsi Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi Dana Participating Interest pengelolaan Minyak dan Gas yang dikelola PT WUS Ditolak Majelis Hakim#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdg1iajfvnCrFYIUg8PbdpAj_qCcPq-teIWmR-M5bN5mdrppEpoaSJ7ODxwt2D8j_1QceA7LAtlwbRkyu7xl4PHsHwxSe3vJeZAFGn-7aMSubvQcU4TmlLowF8sUCsIh0-2ZtNZCygiio/s1600/Sitrul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdg1iajfvnCrFYIUg8PbdpAj_qCcPq-teIWmR-M5bN5mdrppEpoaSJ7ODxwt2D8j_1QceA7LAtlwbRkyu7xl4PHsHwxSe3vJeZAFGn-7aMSubvQcU4TmlLowF8sUCsIh0-2ZtNZCygiio/s640/Sitrul.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>B</b></span>erbagai upaya dilakukan orang-orang yang terjerat dalam hukum, terutama mereka yang “dituduh” dan dipenjarakan karena dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, degan cara mengajukan Eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan JPU kepada Majelis Hakim.<br />Eksepsi yang diajukan terdakwa atau melalui Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, ibarat “Do’a”. Namun dikabulkan atau tidaknya, adalah kewengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.<br /><br />Berharap bisa bebas dari penjara lewat “permohonan” yang disampaikannya kepada Majelis Hakim ternyata ditolak, bisa jadi rasa kecewa yang dialami oleh terdakwa.<br /><br />Mungkin itulah yang dialami oleh Sitrul Arsyih Musa'ie, yang saat ini mendekam di balik jeruji besi alias alias penjara di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng Jawa Timur, setelah Majelis Hakim menolak permohonan alias Eksepsinya.<br /><br />Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (WUS) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), namun dalam perkara terpisah.<br /><br />Sementara Wakil Bupati Sumenep yang dipanggil penyidik Kejati Jatim, belum bisa dimintai keterangannya, karena orang nomor Dua di Kabupaten Sumenep itu belum memenhui panggilan penyidik, seperti yang disampaikan Kasindik Pidana Khusus, saat dihubungi wartawan media beberapa waktu lalu.<br /><br />Sementara, disaat terdakwa mendekan dalam penjara sebagai tersangka, Sitrul Arsyih Musa'ie mengembalikan uang kerugian negara melalui penyidik Kejati Jatim sebesar Rp 4,434milliar dan USD $ 205,630 atau setara dengan 2.673  milliar rupiah lebih dalam 2 (Dua) tahap, yakni pada awal penyidikan tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie telah mengemabalikan kerugian negara sebesar Rp 2,145 milliar dan US$ 167.661 atau senilai 2,179 mlliar rupiah. <br /><br />Kemudian tahap ke II pada Rabu, 27 Desember 2017. Tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, kembali mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,289 Miliar dan USD $ 35.969 atau setara dengan 467 juta rupiah lebih.<br /><br />Anehnya, setelah diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah, terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie justru menolak atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim.<br /><br />Namun Eksepsi terdakwa pun ditolak oleh Majelis Hakim, dan memerintahkan JPU Rhein E. Singal dkk untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti dalam persidangan. <br /><br />“Menolak Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan memerintahkan saudara Jaksa untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan,” ucap Hakim Unggul, Selasa, 6 Pembruari 2018.<br /> Namun karena JPU belum siap, Jaksa Rhein pun minta waktu seminggu. “Kami mohon waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi, Yang Mulia,” kata JPU Rhein memohon.<br /><br />Terkait tersangka Taufadi yang belum disidangkan, menurut JPU Rhein kepada wartawan media ini mengatakan, akan dilimpahkan dalam waktu dekat.<br /><br />“Minggu depan mungkin kita limpah,” kata Rhein. <br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  <br /><br />Apakah Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi yang menjadi tersangka dalam kasus ini, atau ada pejabat lain yang belum tersentuh ? Ikuti sidang selanjutnya…..! (Redaksi). <br />

Tipikor Harapan Bebas Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie Kandas

#Eksepsi Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi Dana Participating Interest pengelolaan Minyak dan Gas yang dikelola ...

»

Terdakwa Kasus "Suap" Ketua DPRD Malang, Ajukan Eksepsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPi8G3sSgEot1LVNMnyBweh_LKxHjookXDTgOhBPxEY_lyYjn4-xwB4jFnQNDBtrLt2LFYFpAfHwV1Ngz2spCv6JJxj28BLmWw7s_MHU-1_-9Cm-98qm29npf9Lnm_i-RvANwh-rH6NS0/s1600/PU+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPi8G3sSgEot1LVNMnyBweh_LKxHjookXDTgOhBPxEY_lyYjn4-xwB4jFnQNDBtrLt2LFYFpAfHwV1Ngz2spCv6JJxj28BLmWw7s_MHU-1_-9Cm-98qm29npf9Lnm_i-RvANwh-rH6NS0/s640/PU+Malang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diapit petugas KPK dan Penasehat Hukumnya seusai sidang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <span style="font-size: large;"><b>T</b></span>erdakwa kasus dugaan Korupsi Suap Ketua DPDR Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK dengan cara mengajukan Eksepsi yang disampaikan melalui Penasehat hukum (PH)-nya, pada Selasa, 6 Pebruari 2018 <br /><br />Keberatan terdakwa Jarot Edy sulistyono  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang atas surat dakwaan JPU KPK disampaikan PH-nya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Keberatan yang disampaikna PH terdakwa kepada Majelis Hakim atas surat dakwaan JPU KPK yang menyatakan, bahwa terdakwa “meyuap” Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta “bebas” dari jeratan hukum.<br /><br />Namun, JPU KPK pun akan menjelaskan lebih lanjut tentang surat dakwaannya terhadap terdakwa dalam sidang selanjutnya. JPU KPK akan menanggapi Eksepsi PH terdakwa.<br /><br />“Itu hak terdakwa untuk menyampaikan eksepsinya. Kita akan tanggapi dalam sidang selajutnya,” uacp JPU KPK seusai sidang. <br /><br />Pada hal, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK dalam persidangan, Selasa, 30 Januari 2018, sangat jelas membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jarot Edy Sulistiyono terkait pemberian uang kepada Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban dihadapan Majelis Hakim yang diketua H.R Unggul Warso Mukti menyatakan, bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /><br />Dalam surat dakwaan itu, JPU KPK secara rinci membeberkan perbuatan terdakwa, antara lain;<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018)<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia.<br /><br /> Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. <br /><br />Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus.<br /><br />“Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. <br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. <br /><br />Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP)<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Kasus "Suap" Ketua DPRD Malang, Ajukan Eksepsi

Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diapit petugas KPK dan Penasehat Hukumnya seusai sidang berita korupsi .co – T erdakwa kasus dugaan Koru...

»

Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa. Alokasi dana desa terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan.<br /><br />Suntikan anggaran yang cukup besar untuk desa dengan alokasi dasar masing-masing desa sebesar Rp 616.345,- diharapkan dapat memajukan desa. Pemerintah berharap, pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan.<br /><br />Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan ke depan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya saja korupsi.<br /><br />Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.<br /><br />Berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa dikhawatirkan semakin menjadi pada 2018, tahun kontestasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Kekhawatiran ini tidak hanya berangkat dari bacaan terhadap fenomena korupsi selama tiga tahun terakhir di desa. Tetapi juga masih minimnya perhatian publik dan media nasional terhadap desa, khususnya terkait posisi strategis desa dalam konteks pemenangan pemilu, fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa.<br />I. Korupsi di Level Desa 2015 – 2017<br /><br />ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s1600/ICW+4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1217" height="403" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s640/ICW+4.png" width="640" /></a></div> Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s1600/ICW+3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1370" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s640/ICW+3.png" width="640" /></a></div> Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah Kepala Desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s1600/ICW+2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1409" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s640/ICW+2.png" width="640" /></a></div> Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah yang menjerat Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan. Agus terlibat dalam dugaan suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Yang menarik dari kasus ini adalah KPK turun tangan melakukan OTT karena melibatkan Bupati dan seorang Jaksa.<br />Kemudian dari aspek kerugian negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 Milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 milyar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa.<br /> <br /> Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus.<br /><br />Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Ahmad Suryana. Ia diduga menyelewengkan Dana Desa dan ADD untuk kepentingan pribadi dengan total jumlah Rp 186.881.376. Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Februari 2017.<br /><br />Dari aspek penegakkan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah menangani kasus korupsi yang terjadi di desa. Kasus korupsi paling banyak ditangani oleh jajaran Kepolisian RI dengan total 81 kasus, sementara Kejaksaan RI dengan 72 kasus dan 1 kasus yang melibatkan Bupati Pamekasan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Pelbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.<br /><br />II.Titik Rawan Anggaran Desa di Tahun Pemilu<br /><br />Potensi anggaran yang dikelola desa menjadi ladang baru semikin besar di tahun 2018, mengingat 2018 merupakan tahun politik dimana Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah serta persiapan Pemilu serentak 2019 juga akan dimulai. Problematika pemenangan pemilu berbiaya tinggi yang nyaris terjadi setiap periode pemilu membuat 2018 tidak hanya menjadi tahun panas politik tetapi juga tahun rawan korupsi politik.<br /><br />Dana desa dan ADD adalah dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan Pilkada mulai teridentifikasi sejak Pilkada serentak 2015, yang saat itu juga merupakan tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN. Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah pilkada. PPATK menengarai hal tersebut sengaja dilakukan untuk mendekatkan pencairan dana desa dengan jadwal pilkada, yaitu Desember 2015.<br /><br />Modus memperlambat pencairan dana desa ini diyakini jamak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan kepala desa atau untuk mempolitisasi penggunaan dana desa itu sendiri. Dalam konteks pemenangan pemilu, kepala desa dinilai sebagai jabatan yang sangat strategis. Selain mempunyai wewenang yang besar, kepala desa umumnya mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang berpengaruh serta dipercaya. Kebutuhan biaya pemenangan yang tinggi juga dapat mendorong calon kepala daerah memanfaatkan sumber daya dan dana publik untuk kepentingan pemenangan pemilu.<br /><br />Tidak hanya kepala daerah yang maju dalam pilkada yang potensial memolitisasi pencairan anggaran desa. Kepala daerah yang memihak calon tertentu juga potensial melakukan hal tersebut. Diketahui, sebanyak 115 kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2018 mendapat suntikan dana APBN untuk 22.447 desa dengan total anggaran Rp 18,7 Triliun. Dari 115 kabupaten tersebut, terdapat sedikitnya 151 kepala daerah aktif (bupati, wakil bupati, dan penjabat bupati) kembali mencalonkan diri. Tidak hanya kepala daerah tingkat kabupaten, kepala daerah tingkat provinsi juga mempunyai peluang memolitiasai anggaran desa baik secara langsung maupun melalui bupati yang mempunyai afiliasi dengannya.<br /><br />No .                Jabatan                         Jumlah<br /> <br />1                    Gubernur                            6<br /> <br />2                    Wakil Gubernur                  9 <br />3                    Bupati                                89    <br />4                    W akil Bupati                     57<br />5                    Penjabat Bupati                 1<br />6                    Kepala Desa            4<br /><br />Sumber: KPU, 2018<br /><br />Khusus dana desa, pada tahun 2018, pemerintah mengubah waktu pencairan dana desa berdasarkan Permenkeu 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua Permenkeu 50/PMK.07/2017. Berdasarkan Permenkeu tersebut, pencairan dana desa yang sebelumnya dilakukan dua termin yaitu 60 persen bulan maret dan 40 persen bulan agustus, menjadi tiga termin, dimana rinciannya yaitu; <br /><br />1.Termin pertama 20 persen paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni <br />2.Termin kedua 40 persen paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni<br />3.Termin ketiga 40 persen paling cepat bulan Juli dan paling lambat<br />4.Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah dana desa diterima RKUD<br /><br />Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi penggunaan dana desa yang belum optimal untuk mengentaskan kemiskinan warga desa. Oleh karena itulah perubahan ini diorientasikan pada proyek pada karya sehingga proses pencairan yang dimajukan menjadi bulan Januari sepertinya diharapkan agar dana bisa terserap dan dimanfaatkan warga desa.<br /><br />Pada konteks pilkada serentak, percepatan penyaluran dana desa ini memang bisa mereduksi dana desa yang mungkin dimanfaatkan sebagai komoditas politik terutama petahana. Namun terdapat peluang yang membuat dana desa tetap potensial dipolitisasi, diantaranya:<br /><br />1.Kepala daerah yang maju pilkada hanya cuti, bukan mengundurkan diri. Secara tidak langsung, kepala daerah tersebut tetap bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan dana publik untuk instrumen pemenangan dirinya pada pemilu. Dalam konteks dana desa, politisasi dapat dilakukan melalui badan pemberdayaan desa (bapermades) yang menjanjikan penambahan alokasi atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak memilihnya sebelum ditetapkan dalam peraturan bupati. Sebagaimana diketahui, pencairan atau distribusi empat dari tujuh sumber keuangan desa di bawah atau setidaknya melibatkan wewenang kepala daerah (yang umumnya maju kembali menjadi calon kepala daerah atau mendukung salah satu calon). Empat sumber keuangan yang dimaksud, yaitu:<br />a.Alokasi APBN;<br />b.Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;<br />c.Alokasi Dana Desa (ADD) hasil dana perimbangan daerah; dan<br />d.Bantuan keuangan dari APBD.<br /><br />2.Panjangnya batas akhir distribusi atau pencairan dana desa. Misal, termin pertama yang paling cepat dilakukan pada Januari 2018 dapat dicairkan paling lambat pada minggu ke tiga Bulan Juni. Sehingga kepala daerah dimungkinkan melakukan penahanan apabila kepala desa menolak berafiliasi.<br />3.Adanya kedekatan personal atau politik antara kandidat pemilu dengan kepala desa atau perangkat desa.<br />4.Lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa.<br /><br />Meningkatnya korupsi di sektor desa merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa desa yang diharapkan menjadi subjek pembangunan saat ini menjadi ladang baru korupsi.<br /><br />Korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dukungan dana desa dari APBN, angka kemiskinan tidak menurun signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut bahwa secara jumlah, angka kemiskinan meningkat mencapai 27,76 juta orang pada September 2016 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.<br /><br />Untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan anggaran desa, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, komitmen, kesadaran, dan pengetahuan masing-masing pihak tersebut perlu dibangun.<br /><br />Kedua, dalam konteks Pilkada, kami menghimbau:<br />1.Kepala Daerah untuk bersikap profesional dan tidak memanfaatkan anggaran desa dan kepala desa sebagai alat pemenangan pemilu.<br /> <br />2.Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga perlu mengingatkan kepala desa untuk tidak berafiliasi dengan calon kepala daerah tertentu serta melapor apabila dipaksa menyalahi aturan oleh pihak tertentu.<br /> <br />3.Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu aktif mengawasi pencairan dana desa. Kementerian tersebut dapat bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kabupaten-kabupaten yang lambat mencairkan dana desa, sebagaimana hasil pantauan PPATK pada Pilkada 2015.<br /> <br />4.Masyarakat harus berani melapor atas berbagai bentuk penyimpangan anggaran yang dikelola desa termasuk jika ada politisasi anggaran tersebut untuk kepentingan pilkada/ pemilu. <br /><br /><br />Sumber  : ICW

Pidana Tipikor Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

Jakarta, berita korupsi .co - Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional unt...

»

Jaksa dan LSM Terjaring OTT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLhVmjyuch-P2cD0hlmSUhPgp77NBHWQCM1H35WhFOrpnbdwTURfCBrGYrktjd7s0zSU6S6ySxUmtGUZ47V_3RccZKFy8ELSdI-Vk7FlUwQMtR0T8kOwG-yUMl6mbw4a9rexm9zbTmreg/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLhVmjyuch-P2cD0hlmSUhPgp77NBHWQCM1H35WhFOrpnbdwTURfCBrGYrktjd7s0zSU6S6ySxUmtGUZ47V_3RccZKFy8ELSdI-Vk7FlUwQMtR0T8kOwG-yUMl6mbw4a9rexm9zbTmreg/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang Ketiga kalinya selama 2 tahun ini, Lembaga Adhyaksa di Jawa Timur kembali tercoreng dengan ulah nakal seorang Jaksa.<br /> <br /> Belum lama ini, tepatnya tanggal 2 Agustus 2017 lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, dengan barang bukti berupa uang suap sebesar Rp 250 juta. <br /> <br /> Uang sebesar Rp 250 juta itu adalah dari Kepala Desa Dasuk Kabupaten Pamekasan untuk menutup kasus dugaan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 1 milliar lebih, yang merugikan keuangan negara sebesar Ratusan juta rupiah yang sedang ditangani oleh Kejari Pamekasan.<br /> <br /> Dalam Kasus ini, KPK mengamankan 5 orang tersangka, diantaranya Kajari, Bupati, Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Kepegawaian Inspektorat dan Kepala Desa Dasuk Kabupaten Pamekasan. Dan ke- 5 nya pun sudah divonis dengan pidana penjara.<br /> <br /> Sebelumnya, pada akhir tahun 2016, seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi (saat ini sudah terpidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU 2 tahun) juga terjaring OTT dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar.<br /> <br /> Pemberian uang suap itu, terkait penangan kasus Korupsi penjualan tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli (saat ini sudah terpidana). Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf meminta bantuan melalui Abdullah yang juga seorang staf di Intel Kejati jatim.<br /> <br /> Namun bedanya, penangkapan dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kejati Jatim. Sehingga yang tertangkap dan diproses hingga persidangan di Pengadilan Tipikor, hanya si Ahmad Fauzi dan Abdul Manaf yang menjabat sebagai Kepala Desa yang memberikan uang suap. Sementara si Abdullah hingga saat ini aman-aman saja.<br /> <br /> Dan kali ini, seorang Jaksa di berinisial AK (Jaksa fungsional pada bidang Intelijen Kejati Jatim), terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto, pada Sabtu, 3 Februari 2018 sekitar pukul  21.30 WIB.<br /> <br /> Hal itu diakui oleh Kadiv Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera saat dihubungi wartawan media ini, pada Senin, 6 Januari 2018.<br /> <br /> “Ya benar, yang melakukan oleh Polres dan Kejari Mojokerto. Mereka ditahan di Polres,” ucap Kombes Pol. Frans. <br /> <br /> Dari informasi yang dihimpun, Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto tidak hanya mengamankan Si Jaksa AK, tetapi ada LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) HCW warga Gubeng Surabaya, serta seorang masyarakat umum IW warga Pabean Cantikan Surabaya, dengan barang bukti (BB) berupa 6 (enam) bendel karcis masuk Wisata Jolotundo dan uang tunai Rp 612.000, uang sebesar Rp 11.900.000, 1 unit mobil Mitsubishi Kuda dan 4 (empat) buah Hand Phon.<br /> <br /> Sebelum Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto melakukan OTT pada Sabtu, 3 Februari 2018 sekitar pukul  21.30, Ke- 3 pelaku mendatangi lokasi Wisata Jolotundo Mojokerto dan mengaku dari Kejati Jatim untuk mengecek dugaan kecurangan penjualan karcis.<br /> <br /> Kemudian para pelaku membawa secara paksa seoarng “korban” kedalam mobil, dan dibawa kelilling sekitar wilayah Mojokerto dan Sidoarjo, dan selanjutnya meminta uang sebesar Rp 75 juta.  Namun karena korban merasa keberatan, akhirnya disepakati senilai Rp 35 juta.<br /> <br /> Dan saat itu korban hanya membawa uang tunai sebesar Rp 3 juta, sehingga kekurangannya akan diberikan esok harinya. <br /> <br /> Pada Minggu, 4 Februari 2018 jam 18.00 WIB, setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta, saat itulah Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto mengamnankan Ke- 3 nya dlam Operasi Tangkap Tangan.  (Redaksi)

News Tipikor Jaksa dan LSM Terjaring OTT

berita korupsi .co – Untuk yang Ketiga kalinya selama 2 tahun ini, Lembaga Adhyaksa di Jawa Timur kembali tercoreng dengan ulah nakal seo...

»

Jembatan Brawijaya Kediri Berkitan Dengan Kasus Kredit Bank Jatim

<i><span style="font-size: large;"><b>#Kasus Mega Korupsi yang merugikan keuangan negara ratuasn Milliaran rupiah akan menyeret banyak pihak#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBiejYKN_gZQHqlEstIS0wbSLHchA5wN6gUHOkM1gO0iSGvq-rOAzLFmykSivwUTU4e0yNlckSAbUBFlDoJRvzboy7wFACRXoxePKk1TXtZrYbTTSdlhyphenhyphenPMKlnuEp3BB2YwlA2Zlozfzk/s1600/MAmANTAN+wALI+kOTA+kEDIRI+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBiejYKN_gZQHqlEstIS0wbSLHchA5wN6gUHOkM1gO0iSGvq-rOAzLFmykSivwUTU4e0yNlckSAbUBFlDoJRvzboy7wFACRXoxePKk1TXtZrYbTTSdlhyphenhyphenPMKlnuEp3BB2YwlA2Zlozfzk/s640/MAmANTAN+wALI+kOTA+kEDIRI+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" width="607" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 14,4 milliar berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, berkaitan erat dengan kasus dugaan Korupsi Kredit Bank Jatim sebesar Rp 306 milliar yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155 M, yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa dari Bank Jatim Pusat.<br /> <br /> Kasus yang bermula pada tahun 2003, dimana Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KMK) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. <br /> <br /> Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. <br /> Tujuan pemberian kredit, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /> <br /> Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. <br /> <br /> Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Divisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /> <br /> Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /> <br /> Pada hal, para terdakwa mengetahui bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /> <br /> Selain itu, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwqpf0Ncb_CgLpP07D4MRjYieCakFIu7Ulv6xCiphVar3LiTgffjpcWmk34Gix3J-y712hwse_JhowMXt4wxaRui5HIo_IestnWKF1e9d2Cq6M9We-AoNKcSdcGsV_zihW9Abzuh7XMw/s1600/IMG20171212141958.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwqpf0Ncb_CgLpP07D4MRjYieCakFIu7Ulv6xCiphVar3LiTgffjpcWmk34Gix3J-y712hwse_JhowMXt4wxaRui5HIo_IestnWKF1e9d2Cq6M9We-AoNKcSdcGsV_zihW9Abzuh7XMw/s640/IMG20171212141958.jpg" width="640" /></a></div> Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut.<br /> <br /> Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /> <br /> Atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /> <br /> Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012<br /> <br /> Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /> <br /> Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000.<br /> <br /> Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /> <br /> Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /> <br /> Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi KMK.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyV9b3ikcCtFs-hwcj75ZMSJi8NTAq4mGqS-NzpYIv5AUM5mocqghowbELV4WIt8xkQXSwrwztADNZIVAhWVK5U_onN5hBTLZPWHUfsHylA-AD9SXsSQT3-Rs6PCujTFAjr7WYKZWybA/s1600/Sindaru+Hadinoto%252C+Mantan+RM+Bank+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyV9b3ikcCtFs-hwcj75ZMSJi8NTAq4mGqS-NzpYIv5AUM5mocqghowbELV4WIt8xkQXSwrwztADNZIVAhWVK5U_onN5hBTLZPWHUfsHylA-AD9SXsSQT3-Rs6PCujTFAjr7WYKZWybA/s1600/Sindaru+Hadinoto%252C+Mantan+RM+Bank+Jatim.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sindaru Hadinoto, Mantan RM Bank Jatim</td></tr> </tbody></table> Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. <br /> <br /> Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011<br /> <br /> Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008<br /> <br /> Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi<br /> <br /> Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa.<br /> <br /> Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo<br /> <br /> Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491,98.<br /> <br /> Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusan buku tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa pun dijerat  dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. (Redaksi)

Tipikor Jembatan Brawijaya Kediri Berkitan Dengan Kasus Kredit Bank Jatim

#Kasus Mega Korupsi yang merugikan keuangan negara ratuasn Milliaran rupiah akan menyeret banyak pihak# berita korupsi .co - Kasus perk...

»