Basuki dan Ka’bil Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik 5 Thn

<span style="font-size: large;"><b><i>#Terkait penerimaan “uang suap” alias seniali ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Jatim#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRpshb1iJ8qRCeDQJPdOFzmPqIPSJXv_Ro-zQG507lSVnN6Ea5f4EtRDKlVqjsQoDz26wqR1lEVL0w9Lnu38wMgYALMp0702D_74CwUb02-JdjULz7Mo85HQGsCsV_iZlS1vgId9lH1eo/s1600/IMG20180115151421.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRpshb1iJ8qRCeDQJPdOFzmPqIPSJXv_Ro-zQG507lSVnN6Ea5f4EtRDKlVqjsQoDz26wqR1lEVL0w9Lnu38wMgYALMp0702D_74CwUb02-JdjULz7Mo85HQGsCsV_iZlS1vgId9lH1eo/s640/IMG20180115151421.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <i>Jangan masuk ke dalam jurang yang sama untuk yang Kedua kalinya.</i> Ungkapan ini sepertinya tidak berlaku bagi M. Basuki yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019.<br /><br />Sebab anggota Dewan Jawa Timur ini, sebelumnya pernah tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi dana Kesehatan dan biaya Operasional sebesar Rp 2,7 milliyar pada tahun 2003 lalu, pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ali Burhan.<br /><br />M. Basuki dan Ali Burhan, divonis pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna Surabaya, serta pidana tabahan berupa pengembalian uang pengganti kurungan negra sebesar Rp 200 juta, pada tanggal 19 Juli 2003 lalu.<br /><br />Kasus korupsi di DPRD Surabaya yang menyeret M. Basuki dan Ali Burhan, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta 2 SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional.<br /><br />Dan pada Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatra Surabaya, memberikan “bonus” hukuman menjadi 1 tahun penjara bagi Basuki. Setelah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus Korupsi, M. Basuki keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo pada Pebruari 2004.<br /><br />Pengalaman tidur dibalik jeruji besi selama 1 tahun, tak membuat Basuki jera. Buktinya, setelah bebas dari Hotel Prodeo, mantan narapidana kasus Korupsi itu terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi B. Disaat menduduki jabatan itu, Basuki kembali terjerat dalam kasus yang sama namun lebih tragis. <br /><br />Sebab, mantan penghuni Hotel Prodeo itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni tahun lalu, karena menerima uang suap ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama koleganya di Komis B DPRD Jatim yakni Ka'bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komis B.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigHSWZb7N507Rr8p0xSAU67GXfblTmMuAEa9q5Xe6nXHziDdNXWoRrhvyUZjX0QEJWSF8pjjTDKqfUJNAtxypjGr7DGiwCvnmvtVrr45eqeFlMp7ynPqNC-d8TkIKvslHP3MmO5o4YS9o/s1600/Kabil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigHSWZb7N507Rr8p0xSAU67GXfblTmMuAEa9q5Xe6nXHziDdNXWoRrhvyUZjX0QEJWSF8pjjTDKqfUJNAtxypjGr7DGiwCvnmvtVrr45eqeFlMp7ynPqNC-d8TkIKvslHP3MmO5o4YS9o/s640/Kabil.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">D</span></b>alam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah.<br /><br />Sementara M. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf Komis B yakni Rahman Agung dan Santoso serta M. Ka’bil Mubarok selaku mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim saat ini masih menjalani proses persidangan.<br /><br />Penerimaaan uang suap itu, terkait dengan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) termasuk revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau betian di Dinas Perternakan oleh Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. Tuntutan kali ini akan membuat Basuki lebih lama menghuni Hotel Prodeo yang pernah dihuninya. Permohonan sebagai JC ditolak oleh KPK. Sementara Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator) oleh KPK yang dibacakan dalam surat tuntutan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 15 Januari 2018.<br /><br />Senin, 15 Januari 2018, JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, terhadap Ke- 4 terdakwa yang digelar dalam 2 sesion, yakni dalam sidang pertama dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan sidang kedua dengan terdakwa Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara), para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa, Setiyo Busono dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Basuki, Agung dan Santoso terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tzUFMwQz8-eRFdP19bCAup9hD5UVOrdaU11BYfZZ_K861HmhYzYc_GlPqATDiKD9tjjforOjcRLMZI5gQLZbCCHuD76Yo1Pcv-q7ES1POddi-L3hPnaFHqTlJmGI_y1kiOoacLrnp3Y/s1600/IMG2018011515212.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="768" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tzUFMwQz8-eRFdP19bCAup9hD5UVOrdaU11BYfZZ_K861HmhYzYc_GlPqATDiKD9tjjforOjcRLMZI5gQLZbCCHuD76Yo1Pcv-q7ES1POddi-L3hPnaFHqTlJmGI_y1kiOoacLrnp3Y/s640/IMG2018011515212.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Basuki (kiri) dan terdakwa Rahmat Agung serta terdakwa Santoso (kanan) sedang berdiskusi diruang sidang sesaat setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mohammat Basuki selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan,” ucap JPU Wawan.<br /><br />Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara.<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok dalam kasus yang sama, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsiser 6 bulan kurungan. Serta pencabutan hak jabatan Publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan. Bedanya, terdakwa ini tak dibebani untuk membayar uang pengganti.<br /><br />Usai persidangan. saat wartawan media ini menanyakkan JPU KPK terkait tersangka lain dalam kasus suap yang diterima terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dari Kepala Dinas yang menjadi mitra kerja Komis B DPRD Jarim mengatakan, akan melihat nanti dari putusan Majelis Hakim. JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua fakta persidangan sudah diungkapkan dalam surat tuntutannya<br /><br />“Kita lihat nanti. Tapi dalam tuntan tadi sudah kita sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa ada beberapa Kadis (Kepala Dinas) yang tidak mengakui adanya pemberian, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang dalam persidangan tidak mengakui. Kemudian ada dua janji, janji ini memang tidak kita munculkan dalam surat dakwaan tetapi dalam fakta persidangan muncul. Janji itu dari Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan, ada rekaman percakapan yang diputar dipersidangan. Untuk selanjutnya, apakah nanti kemudian akan ditindaklanjuti, kita belum bisa ngomong sekarang dan kita lihat bagaimana Hakim memutuskan, apakah fakta-fakta itu akan sependapat dengan kita,” kata JPU KPK Wawan. <br /><br />JPU KPK Wawan menambahkan, terkait terdakwa Santoso dan Rahmat Agung yang diakulkan sebagai JC, karena selam perisidangan mengakui terus terang tentang adanya pemberian berupa uang dari Dinas-Dinas kepada Komisi B.<br /><br />“Kalau Pak Santoso dan Rahmat Agung, memang selama persidangan membenarkan bahwa pemberian itu berupa uang. Sementara terdakwa lain mengatakan bahwa itu adalah bukti audit BPK, bahan trises dan berbagai macam, tapi keterangan Pak Santoso dan Rahkat Agung mengatakan kalau itu adalah uang, dan itu terkonformasi dengan rekaman percakapan,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyidik KPK akan melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus ini seandainya dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK ? Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, akan melihat terlebih dahulu bagaimana putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Saya belum bisa ngomong sekarang, kita lihat nanti, tapi fakta itu sudah kita ungkapkan. Apakah Hakim sependapat dnegan kita, itu masing-masing punya kewenangan,” ucapnya.<br /><br />Sementara PH terdakwa Basuki, Indra Priangakasa terkait tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa tuntutan tersebut sangat fantastis. “Tuntutannya sangat fantastis. Nanti dalam pembelaan akan kita jelaskan,” kata Indra.  (Redaksi)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK dalam persidangan sebelumnya memberkan, kronoligis terjadinya “penyuapan” antara Bambang Heriyanto dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan, bahwa terdakwa 1 Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.<br /><br />Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. <br /><br />Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya.<br /><br />Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B.<br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heiyanto pun menyetujuinya. <br /><br />Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSjustiGFUUpplp_cvdfcU5a-2gihYJlGxRwXE3HG4N_IYAIyqYTyi_XMkzqSstrbUBVBj52j-_V_HGC5_3urqBpvz_vFK1yWquQUlQg4tys3V0Mrr38onax8Vd9Q_Yg4jWTEkC3P_6oQ/s1600/IMG20180115135421.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSjustiGFUUpplp_cvdfcU5a-2gihYJlGxRwXE3HG4N_IYAIyqYTyi_XMkzqSstrbUBVBj52j-_V_HGC5_3urqBpvz_vFK1yWquQUlQg4tys3V0Mrr38onax8Vd9Q_Yg4jWTEkC3P_6oQ/s640/IMG20180115135421.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">M</span></b>asih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /><br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi).

News Regional Tipikor Basuki dan Ka’bil Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik 5 Thn

#Terkait penerimaan “uang suap” alias seniali ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Jatim# berita korupsi .co – J...

»

Kepala Dinas, Tersangka Baru Dalam Kasus Suap OTT DPRD Jatim ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP1rKX6biAq0ujF4IcF7BUZQHULa_xrQhtCp0c6Fnpi-vCF4gwww9Mx-ATs1W6JSjrQfP0ornpHFpyNYqFsfT_LGik9fGGxImGXVlmVEDqBB8JxGyAMw0pYRrjhePkVdY2rT4PCNKEzxU/s1600/IMG2017042111135.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="903" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP1rKX6biAq0ujF4IcF7BUZQHULa_xrQhtCp0c6Fnpi-vCF4gwww9Mx-ATs1W6JSjrQfP0ornpHFpyNYqFsfT_LGik9fGGxImGXVlmVEDqBB8JxGyAMw0pYRrjhePkVdY2rT4PCNKEzxU/s640/IMG2017042111135.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus Korupsi suap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Peteranakan Provinsi Jatim terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni tahun lalu, sepertinya akan bertambah.<br /><br />Hal itu berdasarkan fakta persidangan yang diungkap JPU KPK dalam surat tuntutannya terhadap terdakwa Mohammat Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019 pada persidangan yang digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 15 Januari 2018.<br /><br />Hal itu juga dikatakan langsung oleh JPU KPK Wawan W kepada wartawan seusai membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa (Satu berkas perkara), yakni Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara). Sementara Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim disidangkan tersendiri dalam perkara yang sama.<br /><br />Kepada wartawan, JPU KPK mengatakan, terkait tersangka lain dalam kasus suap yang diterima terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dari Kepala Dinas yang menjadi mitra kerja Komis B DPRD Jatim, akan melihat nanti dari putusan Majelis Hakim, apakah sependapat dengan JPU KPK terkait fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua fakta persidangan sudah diungkapkan dalam surat tuntutannya, diantaranya adanya Kepala Dinas yang tidak mengakui terkait pemberian uang kepada Komisi B DPRD Jatim dan pemberian janji, sementara ada bukti rekaman percakapan.<br /><br />“Kita lihat nanti. Tapi dalam tuntan tadi sudah kita sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa ada beberapa Kadis (Kepala Dinas) yang tidak mengakui adanya pemberian, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang dalam persidangan tidak mengakui. Kemudian ada dua janji, janji ini memang tidak kita munculkan dalam surat dakwaan tetapi dalam fakta persidangan muncul. Janji itu dari Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan, ada rekaman percakapan yang diputar dipersidangan. Untuk selanjutnya, apakah nanti kemudian akan ditindaklanjuti, kita belum bisa ngomong sekarang dan kita lihat bagaimana Hakim memutuskan, apakah fakta-fakta itu akan sependapat dengan kita,” kata JPU KPK Wawan. <br /><br />JPU KPK Wawan menambahkan, terkait terdakwa Santoso dan Rahmat Agung yang diakulkan sebagai JC, karena selam perisidangan mengakui terus terang tentang adanya pemberian berupa uang dari Dinas-Dinas kepada Komisi B.<br /><br />“Kalau Pak Santoso dan Rahmat Agung, memang selama persidangan membenarkan bahwa pemberian itu berupa uang. Sementara terdakwa lain mengatakan bahwa itu adalah bukti audit BPK, bahan trises dan berbagai macam, tapi keterangan Pak Santoso dan Rahkat Agung mengatakan kalau itu adalah uang, dan itu terkonformasi dengan rekaman percakapan,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyidik KPK akan melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus ini seandainya dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK ? Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, akan melihat terlebih dahulu bagaimana putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Saya belum bisa ngomong sekarang, kita lihat nanti, tapi fakta itu sudah kita ungkapkan. Apakah Hakim sependapat dnegan kita, itu masing-masing punya kewenangan,” ucapnya.<br /><br />Sementara pengakuan terdakwa Basuki dalam persidangan mengatakan, bahwa pemberian uang komtmen fee dari setiap Kepala Dinas, sudah menjadi tradisi jauh sebelum terdakwa menjadi anggota DPRD Jatim. Basuki juga mengatakan, hal itu terjadi juga di Komisi lain.<br /><br />Memang “tak ada maling yang mengakui perbuatannya kalau tidak tertangkap tangan langsung”. Hal itu pula yang sering terdengar dari keterangan saksi-saksi bahkan terdakwa sendiri, saat dimintai keterangannya didalam persidangan oleh JPU, Penasehat Hukum terdakwa terlebih dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.<br /><br />Saksi maupun terdakwa, terkesan mengorbankan dirimya sendirinya dan menyelmatkan pihak lain yang terlibat dalam kasus Korupsi tersebut. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus Suap DPRD Jatim yang terjaring dalam OTT oleh KPK. Sebab, beberapa saksi tak mengakui adanya pemberian janji atau pemberian uang, agar anggaran yang ada di Dinas tersebut tidak dipermasalahkan oleh Dewan yang terhormat.<br /><br />Namun apakah penyidik KPK akan benar-benar menyeret pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemebrian uang suap kepada DPRD Jatim seperti yang terubgkap dalam fakta persidangan dan bukti rekaman percakapan yang dimiliki KPK, atau hanya cukup pada Ke- 7 terdakwa ini ?<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWrUDiT3zAX3iPaRVzb2Po-8A-V14QEEBsfTm2uJEdYAzU8_VGhO9CNmxK-wf-dJEYd3epEebH1TogpHh7fvJQofiSy5UfkQ34XOkhLfEMLhlE5yK52rypd6xYB6IXuWr4UAurKTlUkM8/s1600/IMG20180115152054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWrUDiT3zAX3iPaRVzb2Po-8A-V14QEEBsfTm2uJEdYAzU8_VGhO9CNmxK-wf-dJEYd3epEebH1TogpHh7fvJQofiSy5UfkQ34XOkhLfEMLhlE5yK52rypd6xYB6IXuWr4UAurKTlUkM8/s640/IMG20180115152054.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Basuki bersama Penasehat Hukimnya sedang "berdiskusi" dengan JPU KPK seusai sidangan</td></tr> </tbody></table> Dalam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah.<br /><br />Sementara M. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf Komis B yakni Rahman Agung dan Santoso serta M. Ka’bil Mubarok selaku mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim saat ini masih menjalani proses persidangan.<br /><br />Penerimaaan uang suap itu, terkait dengan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) termasuk revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau betian di Dinas Perternakan oleh Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. Tuntutan kali ini akan membuat Basuki lebih lama menghuni Hotel Prodeo yang pernah dihuninya. Permohonan sebagai JC ditolak oleh KPK. Sementara Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator) oleh KPK yang dibacakan dalam surat tuntutan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 15 Januari 2018.<br /><br />Senin, 15 Januari 2018, JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, terhadap Ke- 4 terdakwa yang digelar dalam 2 sesion, yakni dalam sidang pertama dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan sidang kedua dengan terdakwa Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara), para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa, Setiyo Busono dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Basuki, Agung dan Santoso terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mohammat Basuki selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan,” ucap JPU Wawan.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD6_9mZq9hHu9NwL3cgqnn33q9rrQmS9JyfO0o1dDQa0CY12LM3KNHfJ6D1GWA3tHAP2NUDONDg1zkFTzPJtU0hA7Bs-mdybuWKzmQPr1vskzMI7PQGqz7PS37HYbt3uodsGCnR_R7HJo/s1600/IMG20180115135420.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="773" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD6_9mZq9hHu9NwL3cgqnn33q9rrQmS9JyfO0o1dDQa0CY12LM3KNHfJ6D1GWA3tHAP2NUDONDg1zkFTzPJtU0hA7Bs-mdybuWKzmQPr1vskzMI7PQGqz7PS37HYbt3uodsGCnR_R7HJo/s1600/IMG20180115135420.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>ementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara.<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok dalam kasus yang sama, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsiser 6 bulan kurungan. Serta pencabutan hak jabatan Publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan. Bedanya, terdakwa ini tak dibebani untuk membayar uang pengganti.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kepala Dinas, Tersangka Baru Dalam Kasus Suap OTT DPRD Jatim ?

berita korupsi .co – Kasus Korupsi suap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Peteranakan Provinsi Jatim ...

»

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

<b><i><span style="font-size: large;">#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?#</span></i></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s1600/OTT+Nganjuk...jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s640/OTT+Nganjuk...jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>enin, 15 Januari 2018, Sidang perkara kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman oleh M. Bisri dan Harjanto yang terjaring dalam dalam OTT oleh KPK pada Sepetember tahun lalu, digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK.<br /><br />Dalam sidang perkara kasus suap OTT ini, JPU KPK meyeret 2 dari 5 tersangka untuk diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk. Sementara tiga tersangka lainnya termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman belum dilipmpahkan ke Pengadilan.<br /><br />Dalam sidang perkara ini mengundang pertanyaan. Sebab salah satu tersangka yakni M. Bisri mengaku “melarat” alias tidak mampu untuk membayar pengacara mendapinginya selama proses persidangan, pada hal terdakwa bukan sebagai Ofice Boy (OB) atau pegawai rendahan. Sebelum menjabat sebagai Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa juga menduduki jabatan di Dinsa Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Anehnya, untuk menyogok Buapti senilai ratusan juta terkait pengangkatannya menjadi Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa bersedia merogoh koceknya senilai ratusan juta. Apakah uang itu hasil “curian” juga ? Sementara tersangka Harjanto, didampingi Penasehat Hukumnya Richardus Y.D Siko.<br /><br />Atas surat keternagan “melarat” yang dimiliki terdakwa, Ketua Majelis Hakim Rochmat pun menunjuk saat itu juga Yuliana dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) sebagai Pengacara atau Penasehat Hukum terdakwa yang disdiakan oleh negara. Itulah hebatnya menjadi terdakwa Korupsi, ditangkap negara dalam hal ini KPK karena korupsi, tapi juga dibela negara dengan dnegan menyediakan Penasehat Hukum  melalui penunjukkan Majelis Hakim.<br /><br />Dalam surat dakwaannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat, dengan terdawa M. Bisri selaku Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan terdakwa Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dengan perkara terpisah.<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dsn NN Gina Saraswati memberkan perbuatan terdakwa, diantaranya pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s640/OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />“Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi,” ungkap JPU KPK Fitroh.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Swandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br /><span style="font-size: small;">P</span>ada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> “Perbuatan terdakwa M. Bisri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU KPK Fitroh.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, kedua terdakwa tidak keberatan, sehingga persidangan akan dilanjutkan Satu minggu yang akan datang demgan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.  (Redaksi)</div>

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?# berita koru...

»

ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

<span style="font-size: large;"><b><i>- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan –</i></b></span><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">J<span style="font-size: small;">akarta</span>, berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Sembilan bulan telah berlalu kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terjadi, tapi hingga saat ini belum ada titik terang pengusutan penyerangan tersebut oleh Kepolisian Republik Indonesia. “Pencapaian” Polri dalam mengungkap perkara ini hanya dilansirnya sketsa wajah yang diduga sebagai penyerang Novel Baswedan dengan member nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat manakala mendapat informasi, pada November 2017 lalu.<br /><br />Bahwa minimnya perkembangan dalam penanganan perkara Novel Baswedan, juga menunjukkan minimnya komitmen dan itikad baik dari Polri, khusunya Polda Metro Jaya, dalam mengungkap pelaku penyerangan dan dalang di balik penyerangan tersebut. Polri berdalih bahwa bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi belum mencukupi untuk penelusuran lebih jauh.<br /><br />Sebagai perbandingan, Polri pernah berkali-kali mengungkap perkara pidana berbekal rekaman CCTV. Beberapa perkara di antaranya adalah, penyekapan dan perampokan yang mengakibatkan kematian di Pulomas, penyerangan terhadap pakar telematika ITB Hermansyah di Tol Jagorawi, dan pembunuhan di Kampung Rambutan. Pada ketiga perkara ini, Polri bisa menemukan dan menangkap tersangka pelaku kejahatan dalam jangka waktu 1 – 3 hari, dengan berbekal CCTV di sekitar lokasi kejadian.<br /><br />Kemampuan Polri juga sudah teruji dalam menangani perkara yang kompleks seperti dalam pemberantasan terorisme. Dalam beberapa perkara, Polri bahkan dapat membekuk kelompok teroris, bahkan sebelum melakukan serangan teror. Contoh-contoh kejadian ini menunjukkan bahwa Polri mampu mengungkap perkara dengan serius, kecuali untuk perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.<br /><br />Lamanya penanganan perkara Novel Baswedan ini, menunjukkan bahwa Polri tidak punya niat baik untuk menuntaskan perkara tersebut. Itulah mengapa, Presiden bukan hanya perlu mengevaluasi kerja Polri, tapi juga membentuk Tim Investigasi Independen untuk membantu percepatan penanganan perkara ini.<br /><br />Untuk ini kami mendesak agar Bapak Presiden Joko Widodo untuk: 1. Mengevaluasi kerja Polda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum dalam menyidik penyerangan terhadap Novel Baswedan; dan<br />2. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang bersifat independen untuk mempercepat pengungkapan penyerangan Novel Baswedan.<br /><br /><br />Sumber : YLBHI, PSHK, LBH Jakarta, ICW, KontraS, LBH Pers (Koalisi Masyarakat Anti) Korupsi</span>

Regional ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan – J akarta , berita korupsi .co - Sembilan ...

»

Kejari Sidoarjo Belum Mengeksekusi 8 Terpidana Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj01MRhbuN4qLgPEF2UorqD_kzmR14WaztwN7GSee8pzQuC4B8q87WDvslR0Nq5eWGIcR6Zy7zuupKXO1qrTRxejN6LQa1qtwlfSh_WiWm88fpCYzqe8BtcKASB8Za06QIOKQutqwzdk/s1600/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj01MRhbuN4qLgPEF2UorqD_kzmR14WaztwN7GSee8pzQuC4B8q87WDvslR0Nq5eWGIcR6Zy7zuupKXO1qrTRxejN6LQa1qtwlfSh_WiWm88fpCYzqe8BtcKASB8Za06QIOKQutqwzdk/s1600/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke- 8 terpidana kasus Korupsi Prona di Deas Ploso Sidoarjo saat menjalani sidang putusan tanggal 24 Nopember 2017 (Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <b><span style="font-size: large;">D</span></b>elapan terpidana kasus Korupsi Prona (Proyek Operasional Agraria Nasional) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat gratis untuk sebanyak 800 KK (Kepala Keluarga atau pemohomo Prona) di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur masih “bekeliaran” sejak ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Sidoarjo hingga Majelis Hakim manjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, pada tanggal 24 Nopember 2017 tahun lalu, dan sudah berkekuatan hukum tetap (Incrah).<br /><br />Ke- 8 terpidana itu adalah Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Abdul Rofiq (Sekdes Ploso) dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia Prona PTSL adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah.<br /><br />Anehnya, setiap terdakwa yang “diseret” JPU Kejari Sidoarjo ke Pengadilan Tipikor Surabaya, tak Satupun yang lolos dari penjara. Namun entah mengapa, Kejari Sidoajo berbaik hati membiarkan Ke- 8 terpidana itu melenggak-lenggok melangkahkan kakinya seakan tak mengingat bila dirinya seorang terpidana Korupsi.<br /><br />Jaksa beralasan, bahwa petikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya belum selesai. Belum selesai atau memang Jaksa yang tidak serius meminta petikan putusan setelah 7 hari dari putusan, JPU maupun terdakwa tidak melakukukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi – Jawa Timur ? Atau Panitra Pengganti (PP) Pengadilan Tipikor yang membantu Majelis Hakim menangani perkara tersebut belum mengerjakannya ?<br /><br />“Salinan putusan belum selesai, ini tadi saya sudah minta, kata PP (Panitra Pengganti)-nya hari Senin.,” kata Jaksa Wahid saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Jumat, 12 Januari 2018.<br /><br />Pada tanggal 24 Nopember 2017, Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Wayan Soesiawan dan dibantu  2 Hakim Ad Hock yakni Hakim Moch. Mahin dan Hakim Sudariwanto, menjatuhkan hukuman terhadap 8 terdakwa itu dengan hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun.<br /><br />Majelis Hakim menjerat para terpidana itu dengan pasal 3UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hanya saja, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan 6 bulan dari tuntan JPU Kejari Sidoarjo.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU maupun ke- 8 terpidana itu awalnya menyatakan pikir-pikir, dan setelah 7 hari Kalender tak ada yang melakukan upaya hukum banding alias menerima.<br /><br />Kasus ini berawal, pada saat Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mendapat kucuran dana dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui program Prona PTSL (Proyek Operasional Nasional Agraria  dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017.<br /><br />Untuk program Prona PTSL tersebut, sebanyak 800 KK di Desa Ploso terdaftar sebagai peserta atau pemohon untuk mendapatkan sertifikat gratis melalui panitia yang sudah dibentuk, antara lain Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, serta Siti Rosyidah<br /><br />Memang proses sertifikat tidak seluruhnya grais, sebab ada beberapa aitem yang ditanggung oleh pemohon, antara lain Materai, pembelian Patok batas tanah dan biaya foto kopy dokumen termasuk biaya pemisahan satu pidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang.<br /><br />Namun ternyata dalam pelaksanaan program Prona di Desa Ploso, para pejabat Desa Ploso memanfaatkan pelaksanaan program Prona untuk menambah “pundi-pundi” pribadinya dari 800 KK tersebut, dengan cara menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per KK. <br /><br />Penarikan biaya oleh pejabat Desa dan panitia Prona itu tak ada aturannya, sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sumpah jabatan, apalabgi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5, pasal 11, pasal 13 (bagi si pemberi janji atau hadiah) dan pasal 12.<br /><br />Pada hal, sebagai pejabat pemerintah, mereka sudah digaji dari APBD dan juga ada biaya bagi panitia dalam pelaksanaan Prona, yang sudah tentu anggaran tersebut berasal dari masyarakat pula. Sebab APBD/APBN juga berasal dari masyarakat. <br /><br />Akibat dari “ulah nakal” para pejabat Desa Ploso ini, masyarakat yang tidak mengerti hukum apalagi peraturan mengenai pelaksanaan Prona karena kurangnya informasi dari pejabat terkait, akhirnya menajdi korban. Yang mereka pikirkan adalah, memperoleh sertifikat dengan biaya yang sangat murah bila dibandingkan mengurus sendiri.<br /><br />Duit yang terkumpul dari 800 pemohon Prona sekitar 500 juta rupiah, dan sebahagian sudah dipergunakan oleh pejabat “nakal” itu untuk biaya jalan-jalan ke luar kota. Dan setelah Polres Sidoarjo memperoleh informasi adanya penarikan biaya diluar kentuan, kemudian penyidik Polresta Sidaorjo melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada September 2017.<br /><br />Agar pelayanan masyarakat di kantor Desa Ploso tidak “lumpuh” karena seluruh pejabatnya ditetapkan menjadi tersangka, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri Sidaorjo tidak melakukan penahanan Rutan (rumah tahanan negara) alias penjara. <br /><br />Tindakan penyidik Polresta Sidoarjo dan JPU Kejari Sidaorjo yang tidak melakukan panahanan terhadap para tersangka/terdakwa/terpidana itu “didukung” oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena tidak mengeluarkan surat penetapan penahanan.<br />Tak salah, bila Ke- 8 terdakwa/terpidana itu tersenyum melangkahkan kakinya keluar dari ruang sidang dan meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor untuk berkumpul bersama keluarganya masing-masing, setelah Majelis Hakim selsai membacakan suart putusannya. (Redaksi)

Regional Tipikor Kejari Sidoarjo Belum Mengeksekusi 8 Terpidana Korupsi

Ke- 8 terpidana kasus Korupsi Prona di Deas Ploso Sidoarjo saat menjalani sidang putusan tanggal 24 Nopember 2017 (Dok. BK) berita korup...

»

PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

<span style="font-size: large;"><b><i>#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M#</i></b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s1600/nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s640/nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <i>Berani berbuat berani bertanggung jawab, inilah sikap seorang kastria</i>. Dan sikap ini pula yang ditujunkkan Suhariyono kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 11 Januari 2018.<br /><br />Sebab, terdakwa Suharyono yang divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subseder 4 bulan kurungan, serta membayar kerugian negara senilai Rp 257 juta lebih oleh Majelis Hakim yang dikaetuai Dede Surayaman, terdakwa langsung mengatakan menerima.<br /><br />Tak banyak terdakwa yang diadili di gedung pengadil para Koruptor itu langsung menerima begitu saja putusan Majelis Hakim, sekalipun terdakwa itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seperti mantan Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i. Biasanya para terdakwa itu mengatakan pikir-pikir dulu selama 7 hari dan tak sedikit yang melakukan upaya banding. Namun terdakwa Suharyono tidak demikian, justru langsung mengatakan menerima. <br /><br />Terdakwa Suharyono, terseret dalam kasus Korupsi proyek pembangunan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Nganjuk tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 2,48 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 581.883.860,38 sen.<br /><br />Pada saat pelaksanaan proyek pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 lalu, terdakwa Suharyono menjabat sebagai Sekretaris KPU yang juga sebagai PPK sekaligus KPA (Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran) Kemudian menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP). Sementara perusahaan yang menjadi pemenang lelang sekaligus sebagai pelaksana proyek adalah PT Trisenta Sarana Konstruksi (TSK) Mojokerto.<br /><br />Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polres Nganjuk membutuhkan waktu selama 1.095 hari atau 4 tahun untuk bisa menuntaskan. Setelah 4 tahun, penyidik Polres Nganjuk baru dapat   menetapkan 4 tersangka, diantaranya Suharyono sebagai PPK sekaligus KPA, Direktur PT TSK Nurhadi, pelaksana teknik lapangan dari PT TSK Sumarjoko dan Komisiaris PT TSK Siti Khotijah. Lamanya penyidik Polres Nganjuk menuntaskan kasus ini bisa jadi……….(terserah pembaca menyimpulkannya).</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br />Tidak hanya itu. Konsultan pengawas, PPHP (Penjabat Peneriam Hasil Pekerjaan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) hanya dijadikan penyidik sebagai saksi.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kemudian JPU Deris, Kristina, Andi, Heni dan Tri dari Kejari Nganjuk “menyeret” Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah (perkara masing-masing terpisah) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas perbuatannya. <br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk itu, tidak sesuai dengan beberapa aspek, diantaranya item pekerjaan fisik gedung yang dihilangkan, dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, pembangunan mushola dan gudang yang tidak beratap, lis atau bingkai plafon, list pembatas pintu dengan kusen tak layak pakai, paving halaman, rancangan tujuh unit taman di halaman gedung, hingga atap galvalum.<br /><br />Majleis Hakim menyebutkan, bahwa hal itu sesuai dengan temuan tim ahli konstruksi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dan juga dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh tim BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur yang menyebutkan, adanya kerugian negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen.<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, atas perbuatan terdakwa patutlah dijatuhi hukuman badan maupun hukuman denda yang setimpal dengan perbuatannya.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa Suharyono dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Juga menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 157.441.930,19 sen. Apabila terdakwa tidak membayar selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Incrah), maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Hakim Dede.<br /><br />Vonis pidana badan, denda maupun pidana membayar uang pengganti, juga diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sumarjoko. Sementara terdakwa Nurhadi dan Siti Khotijah, dihukum pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Vonis majelis Hakim ini sama dengan tuntutan JPU.<br /><br />“Atas putusan ini, saudara punya hak yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum apakah menerima, banding atau pikir-pikir,” lanjut Hakim Dede.<br /><br />“Saya menerima Pak Hakim,” jawab terdakwa Suharyono singkat.<br /><br />Sementara JPU Andi dkk juga mengatakan hal yang sama. Karena putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">T</span></b>erpisah. Penasehat Hukum terdakwa Nurhadi, Setiyo Busono mengatakan kepada media ini akan melalukan upaya banding. Alasannya, karena terdakwa hanya dipinjam nama dan tidak tahu menahu tentang pembangunan gedung KPU. Menurutnya, yang mengendalikan adalah Siti Khotijah selaku Komisiaris PT TSK.</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s1600/Nurhadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s640/Nurhadi.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Banding. Kenapa banding, karena Nurhadi tidak tahu apa-apa. Namanya hany dipinjam oleh Siti, semua yang menangani adalah Bu Siti selaku Komisiaris,” kata Setiyo menjelaskan.<br /><br />Saat ditanya yang menandatangani dokumen kontrak, apakah terdakwa Nurhadi atau bukan. Setiyo mengakui, bahwa yang menandatangani dokumen adalah Nurhadi atas suruhan Siti.<br /><br />“Yang menandatangani dokumen kontrak adalah Nurhadi atas perintah Bu Siti. Nurhadi tidak tahu apa-apa, dia hanya seoarang tukang. Dia pun tidak meneriam uang sepeserpun, semua Bu Siti,” ujar Setiyo.<br /><br />Apapun yang dikatakan PH terdakwa, yang jelas dalam dokumen kontrak maupun rekening PT TSK pada saat pencairan uang muka maupun pembayaran termin, yang tercantum adalah nama terdakwa. Artinya, mau dicantumkan namanya sebagai Direktur dalam sebuah Akta pendirian perusahaan dan menandatangani sebuah dokumen, berate harus siap menanggung segala resiko yang ditimbulkannya.  (Redaksi)</span></span>

Regional Tipikor PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M# ...

»

“Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s1600/Kades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s640/Kades.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas Desa (TKD) kasus inilah yang rata-rata menyeret Kepala Desa yang masih aktif maupaun yang sudah mantan untuk “tinggal” beberapa tahun di Hotel Prodeo alias penajra.<br /><br />Seperti yang dialami Samsul Maskuri, Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, Malang Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi penyimpangan dana hasil sewa TKD pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 45 juta.<br /><br />Tahun 2012 lalu, Samsul Maskuri selaku Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, menyewakan TKD seluas 6555 meter persegi kepada masyarakat.  Hasil sewa TKD sebesar Rp 45 juta itu “diakntongi” sendiri oleh si Kades “N\nakal” ini. Seharusnya, duit itu dipergunakan untuk keperluan Kantormaupun untuk perangkat Desa.<br /><br />Duit sebesar Rp 45 juta itu, akhirnya dikembalikan si Samsul Maskuri setelah dirinya ditetapkan jadi tersangka oleh Kejari Kepanjen, dan kemudian diinapkan di ruangan berjeruji besi tanpa dilengkapi bantal, kasur maupun kipas.<br /><br />Setelah JPU dari Kejari Kepanjen “menyeret” si Kades “nakal” ini ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatannya. Setelah dalam proses persidangan, JPU kemudian meminta Majelis Hakim untuk menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta atau 5 juta rupiah lebih besar dari kerugian negara. <br /><br />Apakah negara mengambil keuntungan dari terdakwa atas kasus Korupsi seperti yang dikenakan JPU terhadap terdakwa Samsul Maskuri ini ? <br /><br />Ternyata Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti tidak sependapat dengan JPU. Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan, ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI yang menjadi patokannya untuk menangani kasus perkara Korupsi yang kerugian negara dibawah Rp 50 juta, tidak dikenakan denda dalam pasla 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Samsul Maskuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Mengadili; Meghukum terdakwa Samsul Maskuri dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Hakim Wiwin Arodawanti.<br /><br />Eh, JPU ternyata tak terima juga dengan putusan Majelis Hakim karena terdakwa tidak dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta seperti dalam tuntutannya. <br /><br />“Kita pikir-pikir karena dendanya tidak ada. Dalam tuntuta kita, ada denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” ucap si Jaksa kepada media ini sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)

Regional Tipikor “Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

berita korupsi .co – Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas...

»