Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-3op0g2dv4Vw-gobPNw4YyFTLW3GM1wv74Xx0gVOAe_rtLsl3IFuiZ9wC6CgW_fSbogQRuM62j_6aElBIf7vCQqdEO2j1_ubDxpw79emEhPKLN3JdLaLbuvSbgoqCY0U_mP9DUUpfFW0/s1600/IMG-20171219-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1189" data-original-width="1080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-3op0g2dv4Vw-gobPNw4YyFTLW3GM1wv74Xx0gVOAe_rtLsl3IFuiZ9wC6CgW_fSbogQRuM62j_6aElBIf7vCQqdEO2j1_ubDxpw79emEhPKLN3JdLaLbuvSbgoqCY0U_mP9DUUpfFW0/s640/IMG-20171219-WA0014.jpg" width="581" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, nomor 1 dari kiri</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sangat perlu, sehingga  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PBJP ).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH. dalam kapasitasnya sebagai Birokrat, Pengamat Hukum Konstruksi serta Dosen yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia), SekretAris  Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi  Persatuan Insinyiur Indonesai (PII), Sekretaris  Himpunan Ahli Kontrak  Konstruksi Indonesia (HAKKI)  di Prov Jawa Timur ini saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke- 72 dengan thema, KERJA BERSAMA MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KALTIM YANG BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT.<br /> <br /> Seminar tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembukaan nya dilakukan oleh Ketua Bappeda Prov Kaltim mewakili Gubernur Kaltim ,  yang dihadiri oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Kaltim maupun OPD  dari berbagai  Kabupaten/Kota diantaranya Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda ,  LPJK Prov. Kaltim, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan  dan Universitas, yang diselenggarakan pada hari Senin , 18 Desember 2017 di Pendopo Lamin Etam , kantor Gubernur Kaltim di  Samarinda<br /> <br /> Sebab jasa konstruksi, lanjut pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara ini,  mempunyai peranan strategis dalam pembangunan infrastuktur, mengingat jasa konstruksi menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan maupun perkembangan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<br /> <br /> Menurut Pejabat Struktural di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Timur ini dihadapan ratusan peserta seminar mengatakan, bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi seperti yang diatur dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu  pada pasal 115.<br /> <br /> “Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu  pada pasal 115, yang menyatakan bahwa Organ Pengadaan Barang/Jasa wajib memperoleh bantuan hukum dari K/L/D/I,” kata Dr. Herry Sinurat.<br /> <br /> “Didalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi sekurang - kurangnya memuat, antara lain " Adanya perlindungan  bagi para pihak dan  tenaga kerja serta  pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi," lanjut Sekretaris HAKKI Jatim  ini.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkf6ZRHputevNlENsDpRBEEIulytu8J1jRD4V1A1ypbFT78ijb9O6ohvdvzy5PMeii8IBEcdesmnc8UFNQP9lmFZZ_w7_rr2EFIvoWYWBqRpO7hO0OzDX_GSbEIPXGqrvm9tXy4C70jaQ/s1600/IMG-20171224-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkf6ZRHputevNlENsDpRBEEIulytu8J1jRD4V1A1ypbFT78ijb9O6ohvdvzy5PMeii8IBEcdesmnc8UFNQP9lmFZZ_w7_rr2EFIvoWYWBqRpO7hO0OzDX_GSbEIPXGqrvm9tXy4C70jaQ/s640/IMG-20171224-WA0000.jpg" width="640" /></a></div> Dr. Herry Sinurat yang juga berprofesi sebagai Dosen pada beberapa Prodi Pascsarjana di Surabaya  ini mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan makna, bahwa Kegiatan PBJP maupun Proyek Strategis Nasional yang dilakukan melalui kontraktualisasi antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas) merupakan Kontrak Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan.<br /> <br /> Menurut Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi  dan Magister Manajemen Aset Infrastruktur ITS Surabaya, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, Penyediaan Jasa konstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu pertama, dengan  skema Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang sumber pembiayaaannya berasal dari Pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015.<br /> <br /> Kedua, dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ( KPBU ) yang sumber pembiayaannya berasal dari Investasi Badan Usaha, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur <br /> <br /> Bahwa dalam upaya memberikan hasil pekerjaan konstruksi untuk dapat segera dinikmati masyarakat, Presiden melakukan  upaya untuk  memacu akselerasi percepatan penyelesaian  pekerjaan konstruksi, yang dilaksanakan melalui kontrak pemerintah, baik melalui skema PBJP maupun Proyek strategis Nasional dengan menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan, Inpres Nomor  1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Kemudian Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional serta Pembentukan TP4P dan TP4D diberbagai K/L/D/I untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan PBJP dan proyek strategis Nasional.<br /> <br /> TP4P/D bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan keberhasilan  pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif<br /> <br /> “Para penyelenggara Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengadaan pekerjaan Konstruksi pada berbagai tahapan, antara lain perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima adalah implementasi dari  pelaksanaan kegiatan yang berdimensi manjemen dan administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk membangun/menyediakan infrastruktur publik bagi kesejahteraan masyarakat,” paparnya.<br /> <br /> Pada berbagai tahapan tersebut, telah diatur sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 118 antara lain pada tahapan; pemilihan penyedia barang/ jasa dan pelaksanaan kontrak , sebagai berikut : <br /> <br /> Pertama, pada tahapan pemilihan penyedia meliputi; 1. Mempengaruhi ULP pejabat pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/ jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, sehingga menghambat memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain. 3. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar, dan untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. 4. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan atau tidak dapat diterima oleh ULP pejabat pengadaan. 5. Membuat dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. 6. Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80 persen HPS. 7. Memalsukan data tentang tingkat komponen dalam negeri. 8. Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 pada saat penunjukan penyedia barang jasa, dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK dan atau mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh PPK.<br /> <br /> Kedua, pada tahapan pelaksanaan kontrak, lanjut Dr. Herry Sinurat, meliputi; <br /> 1. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. 2. Menolak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. 3. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan perbuatan lalai cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK. 5. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggung jawab. 6. Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia barang jasa dan atau Tidak Menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.<br /> <br /> “Posisi Organ Pengadaan Barang/Jasa dari unsur pengguna Jasa adalah sebagai  Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggga produk hukum yang diterbitkan ternasuk dalam kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara,” ujar Dr. Herry Sinurat yang sering didapuk menjadi narasumber pada berbagai Instansi ( Kementerian dan Pemda ), Aparat Penegak Hukum , Asosiasi Jasa Konstruksi , dll.<br /> <br /> Lebih lanjut Pria yang pernah meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang  ini menjelaskan, apabila dalam  menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan ditemukan adanya; a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Solusinya adalah melakukan perbaikan administrasi tersebut. b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, solusinya adalah melakukan perbaikan administrasi dan mengembalikan kerugian negara yang timbul. c. Kesalahan yang tidak bersifat administrasi, misal terjadinya Suap, Gratifikasi dan OTT, solusinya adalah penyelesaian sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.<br /> <br /> Dr. Herry Sinurat lebih lanjut memaparkan, bahwa Instruksi Presiden Jokowi yang memuat tentang 8 (Delapan) perintah Presiden, antara lain Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan, tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan mana yang bukan. <br /> <br /> Instruksi Presiden juga dipertegas dengan, “Surat Edaran Kabareskrim Polri kepada seluruh Kapolda pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu, yang menyatakan bahwa Apabila ada pengaduan masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pemberdayaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan,” ungkapnya<br /> <br /> “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau  sengketa kontraktual diantara Kontraktan, upaya yang ditempuh adalah penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, solusinya diprioritaskan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, antara lain mediasi, konsialiasi dan Arbitrase,” kata Dr. Herry Sinurat.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirM_OOvRq_Yh7ouMnBgwyUKhHycsq7USGpgAo9VW3PLnfyUWCRu1kihAmr1ZT3eXglu2ZZ0ThbL31T2JIWzekzyey_E3voMG9vJn7gdP_kTwUncxAzzubYzQ5kvDkuKk6ryB6Rf8l7IBY/s1600/IMG-20171219-WA0013.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirM_OOvRq_Yh7ouMnBgwyUKhHycsq7USGpgAo9VW3PLnfyUWCRu1kihAmr1ZT3eXglu2ZZ0ThbL31T2JIWzekzyey_E3voMG9vJn7gdP_kTwUncxAzzubYzQ5kvDkuKk6ryB6Rf8l7IBY/s640/IMG-20171219-WA0013.jpg" width="640" /></a></div> Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penegakan hukum kontrak pekerjaan konstruksi pada fase kontraktual (sejak penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan/FHO), adalah merupakan hubungan keperdataan.<br /> <br /> “Jadi Aparat Penegak Hukum tidak boleh melakukan intervensi penegakan hukum, kecuali ada kerugian benda dan jiwa, OTT, suap dan gratifikasi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Pemerintahan Tipikor Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, nomor 1 dari kiri berita korupsi .co – Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa K...

»

16 Peternak Akan Segera di Adili Karena “Makan” Sapi Sebesar Rp 5,3 M.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrLiWxH6JFMW9AdC2bYgIuyDsyix-dl6lZQba-HL2xatiBZ8WwxjkT7C4M1iK5XLnIbrmhYMDBQOpM-YxU4JR-AGNAb23KFR6VO447EZpa1cMjTCaCIdNWcYrhO_CTIhqtApJ6AiYbofk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrLiWxH6JFMW9AdC2bYgIuyDsyix-dl6lZQba-HL2xatiBZ8WwxjkT7C4M1iK5XLnIbrmhYMDBQOpM-YxU4JR-AGNAb23KFR6VO447EZpa1cMjTCaCIdNWcYrhO_CTIhqtApJ6AiYbofk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> 16 peternak sapi asal Pacitan Jawa Timur yang terjerat dalam kasus “makan” sapi alias Korupsi sebesar Rp 5,3 milliar pada tahun 2010 lalu, akan segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya.<br /><br />Ke- 16 tersamgka itu yakni Efendi, Moh. Asmuni, Ary Triwibowo, Ali Arifan, Kardoyo, Susilo Sukardi, Wily Taufan, Suramto, Supriyadi, Setiyadi, Suwarno, Sartono, Gatot Sunyoto, Sugiyanto dan Endro Sukmono<br /><br />Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan (Negeri Kejari) Pacitan dan JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) telah melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 19 Desember 2017. <br /><br />Hal itu disampikan oleh Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim Richard Marpaung dan dibenarkan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, saat dihubungi wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 19 Desember 2017.<br /><br />“Kita sudah melimpahkan 16 berkas tersangka kasus Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) senilai Rp 5,3 milliyar pada tahun 2010 lalu,” kata Richard.<br /><br />Sebelumnya, Panmud Pengadilan Tipikor Akhmad Nur mengatakan, ada berkas perkara Korupsi yang dilimpahkan Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Ini ada pelimpahan berkas perkara Korupsi dari Kejati Jatim. tersangkanya ada 15 orang dibagi dalam 2 berkas perkara. Tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dan Ketua Majelisnya oleh Ketua PN,” kata Nur.<br /><br />Kasus ini bermula pada 2010. Pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang disalurkan melalui Bank Jatim. Dengan adanya program KUPS, para tersangka  ini  membentuk kelompok ternak baru dengan nama Pacitan Agromilk dengan ketua Efendi, Ary Triwibowo (Sekretaris), Moch. Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Sutrisno, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota.<br /><br />Sementara 8 tersangka lainnya benama Pacitan Agromilk II, yaitu Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris), Eko Budi Satriyo (Bendahara) serta Gatot Sunyoto, Basuki Rakhmat, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno) dan Sartono masing-masing selaku anggota.<br /><br /> Kemudian para pelaku ini tetap mengajukan kredit untuk Agromilk sebesart Rp 3.995.000.000miliar, dan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000miliar. Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip.<br /><br />Sebagai peternak sapi baru yang tidak berpengalaman, sapi-spai itu pun banyak yang sakit dan mati. Sapi tersebut tidak ada yang diganti sesuai dengan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim, kecuali hanya 2 ekor yang dikembalikan sesuai dengan harga jual.  (Redaksi)

Tipikor 16 Peternak Akan Segera di Adili Karena “Makan” Sapi Sebesar Rp 5,3 M.

berita korupsi .co – 16 peternak sapi asal Pacitan Jawa Timur yang terjerat dalam kasus “makan” sapi alias Korupsi sebesar Rp 5,3 milliar...

»

Dana Komando dan Cash Back “Menghantarkan” 2 Direksi PT PAL ke Penjara Selama 4 Thn

<b><span style="font-size: large;">M. Firmansyah Arifin : “Semua Komisaris PT PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando. Dan siapapun yang menjadi Direktur Utamanya, pasti tidak akan mampu menghindarinya”</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEfULzcjOOFazZqiNlEQPcFsLg7-WPowyXnff3eDrBVsW-vUhf4zv8ijEGEew4QskyBY_UWDPLfXAwaBpYcywnT_QiEv89g4nv3ytfdCKbrqOXrMKBKTKmOs2a1tbW5NOht0Ik4m8WSFI/s1600/PT+PAL.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEfULzcjOOFazZqiNlEQPcFsLg7-WPowyXnff3eDrBVsW-vUhf4zv8ijEGEew4QskyBY_UWDPLfXAwaBpYcywnT_QiEv89g4nv3ytfdCKbrqOXrMKBKTKmOs2a1tbW5NOht0Ik4m8WSFI/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></span></div> <div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Uang Cash Back atau agency fee dan Dana Komando “menghantarkan” 2 Direksi dan 1 General Manager (GM) PT PAL  Indonesia (Persero) ke penjara selama 4 tahun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan Vonis pada persidangan yang digelar, pada Senin, 18 Desember 2017.<br /><br />Kedua Direksi dan 1 GM itu adalah M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut) PT PAL, Saiful Anwar menjabat sebagai Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan PT PAL dan 1 terdakwa ditingkat General Manager (GM) atau Kepala Divisi (Kadiv) Perbendaharaan PT PAL Arif Cahyana,  yang menjadi terdakwa dalam kasus Korupsi suap OTT yang dilakukan oleh KPK.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017, tim KPK melakukan OTT terhadap Arif Cahyana dan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati dan sudah di Vonis 2 tahun pejara dari tuntutan JPU KPK 2,6 tahun pada Juli lalu), beberapa saat setelah Arif Cahyana menerima uang sebesar USD $ 25.000 dari Agus Nugroho di kantor PT Perusa Sejati di Jakarta. Setelah KPK melakukan OTT terhadap keduanya, kemudian keesokan harinya, tim KPK mengamankan Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar.<br /><br />Dari fakta persidangan yang berlangsung sejak tanggal 14 Agustus (Sidang dakwaan) hingga 18 Desember 2017 (sidang putusan) terungkap, penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Agus Nugroho (sudah divonis 2 tahun penajara pada Juli 2017) terkait penyerahan uang Cash Back sebesar USD $25.000 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 325 juta dari Liliosa AAvedra (Anday) dari Ashanty Sales Incoporation melaui Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati, dan dari Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkannya ke PT PAL melalui Arif Cahyana. <br /><br />Ashanty Sales Inc. adalah salah satu perusahaan di Fhilipina yang menjadi agen PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel) milik pemerintah Fhilipina. Sementara PT Perusa Sejati adalah sebagai perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. PT Perusa Sejati sebelumnya bergerak dibidang penyediaan alat-alat (Spare part) pesawat terbang.<br /><br />Sebagai Agen PT PAL, Ashanty Sales memperoleh fee agen sebesar 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV milik pemerintah Filipina senilai USD $86.987.832,5. Dan 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV itu adalah sebagai uang cash back untuk PT PAL yang digabungkan ke fee agen Ashanty Sales, sehingga totalnya menjadi 4,75 persen atas persetujuan rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi.<br /><br />Dalam persidangan terungkap pula, bahwa uang sebesar USD $25.000 yang diterima Arif Cahyana dari Agus Nugroho pada tanggal 30 Maret 2017 adalah termin ke 2 dari total uang Cash Back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV milik pemerintah Filipina sebesar USD $86.987.832,5. Sementara termin pertama sudah diterima sebelumnya oleh pihak PT PAL pada tahun 2015 sebesar USD $163.000 atau setara dengan nilai rupiah sejumlah Rp 2.119.000.000.<br /><br />Yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya ke PT PAL pada saat pembayaran termin pembangunan 2 kapal SSV  tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina itu, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD $250.000 atau setara dengan nilai rupiah 3.250.000.000.<br /><br />Menurut para terdakwa, hal itu dilakukan untuk keperluan pembayaran Dana Komando ke Mabes TNI AL di Cilangkap yang tidak ada bukti pembayaran maupun penerimaan, sehingga seolah-olah pengeluaran keuangan PT PAL tidak ada masalah saat dilakukan audit oleh lembaga terkait. Dan tidak hanya itu. Beberapa saksi dari PT PAL yang dihadirkan JPU KPK kepersidangan maun para terdakwa sendiri mengungkapkan, untuk memenuhi Dana Komando, PT PAL juga melakukan penitipan uang cash back ke beberapa Vendor atau Sub Kontraktor yang mengerjakan HARKAN (perbaikan dan pemeliaraan) kapal milik TNI AL. Bahwa Dana Komando wajib dibayarkan terlebih dahulu oleh PT PAL ke Mabes TNI AL untuk memperlancar termin pembayaran setiap ada pembangunan kapal maupun pegerjaan HARKAN milik TNI AL. Hal ini pula terungkap dalam amar putusan Majelis Hakim.<br /><br />Menurut saksi maupun ke- 3 terdakwa mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang sebesar USD $250.000 dan USD $163.000 (USD $ 413.000) atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp 5.369.000.000 sudah disetorkan sbagai Dana Komando ke Pekas Pusku Mabes TNI AL di Cilangkap.<br /><br />Apapun yang diungkapkan beberapa saksi terutama terdakwa, terkait uang cash back untuk memenuhi kewajban Dana Komando, Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa terdakwa (Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div> <br /> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYq2mD3-qCCMl4IUIT5nWjn86a0KUI3T0Szg4IbAxmSEXvpEE5ZNF89MaSESQaR6HfNXOTMAmzCNiopRFBf2MHii6mp40XxTPs4VkZlyPXzaZDMIPtc_gd2iU1l3nDn_MfwK_xrhz2xQ8/s1600/IMG20171208114353.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="579" height="607" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYq2mD3-qCCMl4IUIT5nWjn86a0KUI3T0Szg4IbAxmSEXvpEE5ZNF89MaSESQaR6HfNXOTMAmzCNiopRFBf2MHii6mp40XxTPs4VkZlyPXzaZDMIPtc_gd2iU1l3nDn_MfwK_xrhz2xQ8/s640/IMG20171208114353.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;">S<span style="font-size: small;">enin, 18 Desember 2017</span></span>, Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut) PT PAL, Saiful Anwar Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan PT PAL dan Arif Cahyana selaku Kepala Perbendaharaan PT PAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf b  dan pasal 12 huruf B ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta atau kurungan 2 bulan.<br /><br />“Mengadili; Mengukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana tambahan berupa membayar uang denda sebesar Dua ratus juta rupiah. Mengenai uang denda, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama Dua bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Arif Cahyana, Saiful  Anwar dan M. Firmansyah Arifin lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri yakni dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun, denda sebesar Rp 250 juta atau kurungan selama 6 bulan.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim ini tidak seperti saat pemeriksaan saksi-saksi, dimana Majelis Hakim terlihat tegas mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada puluhan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan. Bahkan Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK dalam persidangan dengn terdakwa Agus Nugroho untuk mengajukan bukti-bukti ke Presiden, agar dapat menyita dana PT PAL di BRI Cabang Cilangkap sebesar Rp 5 milliar yang diblokir oleh Mabes TNI AL karena PT PAL belum melunasi Dana Komando.<br /><br />Tidak hanya disitu. Majelis Hakim juga sempat memrintahkan JPU KPK untuk memeriksa rekanan yang menjadi Subkontrak di PT PAL terkait pengerjaan HARKAN (perbaikan dan pemiliharaan) kapal milik TNI AL. Namun entah mengapa, dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan siapapun yang turut bertanggung jawab terkait penerimaan uang Cash Back sebesar 1,25 persen dari total nilai anggaran pembangunan 2 kapal SSV milik negara Fhilipina itu dan pembayaran Dana Komando yang tidak ada aturan hukumnya alias “Korupsi”<br /><br />Memang, dalam surat tuntutan JPU KPK juga tidak menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam penentuan jumlah fee agen kepada Ashanty Sales dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen, dimana 1,25 persen sebagai dana Cash Back untuk PT PAL. Pada hal, penentuan besaran fee agen dan dana Cash Back adalah hasil rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL.<br /><br />Anehnya, JPU KPK justru menghadirkan ahli hukum pidana dari pada menghadirkan saksi fakta yakni Sahanty Sales selaku agen PT PAL di  Philipina dalam pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Philipina, dan Kirana Kotama pemilik perusahaan PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia, yang saat ini berada di Amerika Serikat. <br /><br />Pada hal, menurut JPU KPK, Kirana Kotama sudah ditetpakan sebagai tersangka. Namun diakui, sulit  untuk menghadirkan pengusaha yang dulu bergerak dibidang penyidiaan spare part (alat-alat) pesawat terbang itu.<br /><br />Kasus suap OTT yang menjerat 3 terdakwa dari perusahaan pelat merah ini, adalah terkait penerimaan uang sebesar USD25.000 atau setara dengan nilai rupiah Rp 13.000 per Dollar (RP 325 juta) sebagai termin kedua dari fee agen 4,75 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Philipina sebesar USD86 juta lebih, antara PT PAL dengan Ashanty Sales, dimana 1,25 persen adalah sebagai chas back untuk PT PAL atas keputusan rapat Direksi atau BOD (Board Of Directors)<br /><br />Dari fakta persidanagan, chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya setelah dilakukan pembayaran pembangunan kapal tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD 250 ribu Dollar.<br /><br />Uang chas back itulah yang dikembalikan oleh Ashanty Sales melalui Kirana Kotama, dan Kirana Kotama ke ke Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah divonis 2 tahun penjara dari 2,6 tahun tuntutan JPU KPK ). Atas perintah Kirana Kotama, kemudian Agus Nugroho menyerahkannya ke PT PAL melalui Arif Cahyana, sekaligus menghantarkan mereka ke balik jeruji besi alias penjara setelah terlebih dahulu ditangkap tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada akhir Maret lalu.<br /><br />Mengapa keputusan Direksi yang dianggap tidak sesuai dengan aturan terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi  menajdi 4,75 persen dan 1,25 persen dari itu adalah sebagai cash back untuk Direksi PT PAL hanya menjadi tanggung jawab terdakwa?<br /><br />Mengapa JPU KPK maupun Majelis Hakim tidak menyebutkan penerima Dana Komando turut bertanggung jawab, karena pembayaran dan penerimaan Dana Komando tidak ada aturannya apalagi tidak ada bukti pembayaran serta bukti penerimaan ? <br /><br />Terkait putusan Majelis Hakim, JPU KPK mapun Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang juga mantan PH terpidana Patrialis Akbar (Ketua Mahkamah Konsitusi yang terjaring OTT) sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menayakkan terkait pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam kasus yang menyeret 3 Direksi PT PAL, JPU KPK Mungki Hadpratikto mengatakan tidak ada.<br /><br />“Untuk sementara waktu yang tercatat dalam penganan kami tidak ada untuk sementara waktu,” jawab JPU KPK Mungki.<br /><br />“Untuk sementara waktu, ada kemungkinan ?,” tanya wartawan beritakorupsi.co. <br />“Kami tentunya tidak dapat menyampaikan apa yang belum pasti,” jawab JPU KPK Mungki.<br />Saat ditanya lebih lanjut terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen atas hasil rapat BOD hanya menjadi tanggung jawab ke- 3 terdakwa ?. Menurut JPU KPK Mungki mengatakan perlu mencari bukti.<br /><br />“Fakta bahwa disampaikan dibahas BOD yang disampaikan oleh beberapa orang disini (persidangan) dan mereka para terdakwa, hal tersebut merupakan yang mungkin nanti dipertimbangkan. Tentunya apa yang disampaikan para terdakwa, hal tersebut perlu dicari fakta lain yang dapat mendukung fakta yang disampaikan para terdakwa. Jadi tidak sertamerta semua fakta yang terungkap dalam hal ini harus kita sampaikan adalah benar. Setiap fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian seberapa jauh nilai pembuktiannya,” kata JPU KPK Mungki.<br /><br />Sementara terkait cash back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal milik Fhilipina yang diputuskan rapat BOD maupun Dana Komando, JPU KPK ini mengatakan, fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian seberapa jauh nilai pembuktiannya berdasarkan bukti.<br /><br />Memang sulit untuk JPU KPK menyeret sipenerima Dana Komando karena tidak ada bukti setor maupun bukti terima. Kecuali hanaya keterangan saksi dari Direksi PT PAL maupun para terdakwa yang mengatakan, bahwa fee agen dan uang cash back adalah hasil rapat Direksi untuk memenuhi kewajiban Dana Komando ke Mabes TNI AL. Hal ini jga terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK.<br /><br />Pada hal menurut terdakwa, secara struktural para Direksi, General Manager Manajer PT.PAL tahu dan ada yang terlibat langsung dalam praktek pengumpulan dan penyetoran Dana Komando tersebut. Bahkan semua Komisaris PT PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando. <br /><br />Tetapi, saat KPK menangani kasus OTT Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya  dengan Bupati Pamekasan Achmad Syafi’I, terkait pemintaan Bupati ke Kajari untuk menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD tahun 2016 di Desa Dasok. Namun sang mantan Bupati itu sudah di Vonis 2 tahun dan 8 bulan serta hak plotiknya dicabut selama 3 tahun setelah menjalani hukuman pidana badan.<br /><br /> Dana Komando dan Dilemanya diungkapkan terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap sebagai Direktur Keuangan PT PAL, pada persingan beberapa minggu lalu.<br /></div><div> <br /> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWfXO1VOJYiZVaYLNKTvk84eLjdYjY5q-Tn5VQFKzifSydbZlVLar8_GPHSNZDKXitDVD54RLm4CoOL2FhLzHXfTOlGBIx6W4Laz3hTZxM82aK3DPY47ALD-dbRO-SIx5-Xq0gkYO6m4k/s1600/IMG20170714161318.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="183" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWfXO1VOJYiZVaYLNKTvk84eLjdYjY5q-Tn5VQFKzifSydbZlVLar8_GPHSNZDKXitDVD54RLm4CoOL2FhLzHXfTOlGBIx6W4Laz3hTZxM82aK3DPY47ALD-dbRO-SIx5-Xq0gkYO6m4k/s400/IMG20170714161318.jpg" width="310" /></a> <b>D</b>ana Komando dan dilemanya menurut terdakwa (M. Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar) yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan, pada 8 Desember 2017. <br /><br />Terdakwa M. Firmansyah Arifin mengatakan, <i>"Satu kenyataan yang tidak kami pungkiri bahwa dalam setiap transaksi dengan TNI-AL, baik untuk transaksi pembangunan kapal baru maupun transaksi pemeliharaan dan perbaikan kapal (HARKAN), senantiasa di ikuti dengan penyetoran Dana Komando oleh PT PAL ke Pekas Kupus TNI-AL atau ke Pusku Kementrian Pertahanan. Praktek kegiatan permintaan dan penyetoran Dana Komando ini sudah berlangsung lama, sejak tahun 2000 (sesuai BAP Sdr. Turitan Indaryo - saat ini sbg Direktur Pembangunan Kapal PT.PAL.<br /><br />Di PT PAL yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas  pengumpulan Dana Komanda adalah Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha (PPU) dan di rencanakan dan dilaksanakan oleh Divisi Bisnis dan Pemasaran dibantu oleh beberapa divisi terkait lainnya seperti Divisi Logistik, Divisi Harkan dsb.<br /><br />Besaran Dana Komando itu bervariasi antara 2% sampai dengan 8%, bersifat fixed (tidak negotiable) dan sudah ditentukan oleh pihak TNI-AL dan atau Kemhan dari awal. <br /><br />Dengan kondisi seperti ini, maka Divisi Bisnis dan Pemasaran secara otomatis akan memasukkan besaran Dana Komando tersebut dalam Cost Structure suatu proyek. Dengan demikian, masing-masing proyek itu sudah memiliki alokasi Dana Komandonya.<br /><br />Dana Komando itu sendiri harus disiapkan sedini mungkin, karena harus disetorkan tunai di awal/ mendahului sebelum penerimaan pembayaran uang muka dan atau termin pembayaran suatu proyek dari Pekas Kupus TNI- AL atau  dari Pusku Kemhan. Selain itu permintaan Dana Komando tersebut tidak disertai Invoice Penagihan dan sebaliknya penyetoran Dana Komando tidak disertai Bukti Penerimaan sehingga tidak ada tanda bukti apapun yang dimiliki oleh PT.PAL.<br /><br /> Karena harus disetor sebelum penerimaan uang muka menyebabkan Divisi Perbendaharaan (Divisi Treasury) PT.PAL harus mencarikan Dana Talangan yang biasanya diambilkan dari proyek lain yang sudah ada terlebih dahulu dan pada gilirannya nanti Dana Talangan tersebut dikembalikan lagi ke proyek yang meminjami tadi.<br /><br />Disisi lain karena tidak ada Tanda Bukti Penerimaan (kwitansi) dari Pekas Kupus TNI atas penyetoran Dana Komando tersebut, maka Divisi Bisnis dan Pemasaran melakukan pengelolaan secara Extra Countable yakni dengan cara "menitipkan" sejumlah dana ke Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja beberapa subkontraktor atau mitra kerja, misalnya : Marketing Agent. Pada saat SPK tersebut dibayar oleh PT.PAL maka  dana yang "dititipkan" tersebut akan dikembalikan oleh para subkontraktor atau mitra kerja tersebut ke PT.PAL. Dana-dana yang dikembalikan tersebut selanjutnya disimpan di dalam brankas PT.PAL dibawah kontrol Departemen Manajemen Kas - Divisi Perbendaharaan PT.PAL.<br /><br />Contoh konkrit dari penjelasan kami diatas adalah yang terjadi pada proyek Kapal Cepat Rudal (KCR) dan Tug Boat 2400 HP (TB). Kedua proyek ini adalah pesanan Mabes TNI-AL (cq Disadal). Tanda tangan proyek tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama sebelum saya dengan besaran Dana Komando yang harus disetor sebesar 4% dari total nilai proyek, yaitu senilai Rp. 18,12 Miliar.<br /><br />Selanjutnya untuk memenuhi Dana Komando tersebut Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT.PAL yakni Sdr Eko Prasetyanto mengusulkan agar dana tersebut "dititipkan" ke Ashanty Sales Inc - yang saat itu adalah sebagai Marketing Agent proyek SSV Philipina. Jumlah dana yang "dititipkan" tersebut adalah senilai 1,25% dari total kontrak proyek SSV atau setara dengan nilai Rp. 14.134.250.000. Dana titipan tersebut akan di cashback-kan oleh Ashanti Sales Inc ke Pt.PAL sesuai dengan termin pembayaran yang telah disepakati dengan Ashanti Sales Inc. Usulan ini diputuskan dan disetujui dalam suatu Rapat Direksi yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Sehingga keputusan ini merupakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial, bukan keputusan saya - selaku Dirut semata.<br /><br />Dan yang perlu kami tegaskan bahwa dana  yang dititipkan ke Ashanti Sales Inc. tersebut memang benar-2 diperuntukkan untuk membayar Dana Komando ke Mabes TNI-AL untuk proyek KCR dan TB., <br /><br />Dalam persidangan juga telah terungkap fakta bahwa PT.PAL - melalui Direktur Keuangan PT.PAL yaitu Sdr.Imam Sulistyanto - telah melakukan penyetoran srnilai USD 250.000 dan USD 163.000 (total setara Rp. 5,3 Miliar) dari jumlah Rp. 18,12 Miliar yang harus disetorkan ke Mabes TNI-AL.<br /><br />Dana yang diterima oleh PT.PAL dari Ashanti Sales Inc. tersebut benar-2 disetorkan ke Mabes TNI-AL melalui Pekas Kupus dan tidak ada serupiahpun yang digunakan untuk kepentingan saya pribad. Sedangkan dana senilai USD 25.000 ( setara Rp. 325 juta ) yang diterima oleh Sdr. Arif Cahyana dan akhirnya terjaring OTT oleh KPK itupun merupakan bagian dari dana yang "dititipkan" ke Ashanti Sales Inc. untuk membayar Dana Komando proyek KCR & TB.<br /><br />Dengan demikian apa yang didakwakan oleh JPU kepada saya bahwa porsi 1,25% yang di-cashback-kan oleh Ashanti Sales Inc. tersebut adalah hadiah kepada saya dan Direksi lainnya adalah tidak benar.<br /><br />Untuk proyek-2 Harkan, proses pengumpulan Dana Komando pada prinsipnya sama saja dengan proyek-2 pembangunan kapal baru dan biasanya "dititipkan" kepada para subkontraktor terdaftar di PT.PAL (inhouse subkontraktor). <br /><br />Kegiatan pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini sudah demikian terstruktur dan sismatis baik itu di PT.PAL maupun di TNI-AL .serta sudah berlangsung lama, jauh sebelum saya menjabat sebagai Dirut di PT.PAL. <br /><br />Sedemikian terstruktur dan sistematisnya, sehingga kegiatan pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini bisa berjalan secara Autopilot tanpa ada campur tangan dari Direksi sekalipun.<br /><br />Terus terang saya sendiri baru tahu mekanisme pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini setelah OTT, sebelumnya saya hanya dilapori bahwa penyetoran Dana Komando Harkan tersebut berjalan dengan lancar dan itu juga terbukti dengan tidak adanya teguran yang serius dari TNI-AL kepada Dirut PT.PAL karena belum menyetor Dana Komando tersebut.<br /><br />Jadi dana-2 yang "dititipkan" kepada para subkontraktor PT.PAL itu betul-2 di peruntukkan untuk membayar Dana Komando Harkan. Seluruh dana-2 tersebut dikumpulkan di brankas di Divisi Perbendaharaan PT.PAL. <br /><br />Praktek penyetoran Dana Komando itu sendiri, sudah berlangsung lama jauh sebelum saya masuk di PT.PAL, demikian juga semua saksi yang diajukan dalam persidangan menyatakan hal yang sama. <br /><br />Saya sebagai Direktur Utama baru (saya adalah satu-satunya Direktur yang berasal bukan dari internal PT.PAL), sangat mengalami kesulitan untuk menghindari dan menghentikan praktek Dana Komando tersebut.<br /><br />Secara struktural para Direksi, para General Manager dan para Manajer PT.PAL tahu dan ada yang terlibat langsung dalam praktek pengumpulan dan penyetoran Dana Komando tersebut. Bahkan para semua Komisaris PT.PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando ini.<br /><br />Bisa dibilang praktek Dana Komando ini sudah berlangsung lama, masif, terstruktur dan sistematis maka dalam keadaan yang sudah seperti itu, siapapun yang menjadi Direktur Utamanya, pasti tidak akan mampu menghindarinya. <br /><br />Manakala penyetoran Dana Komando ini tidak dilakukan, bisa dipastikan termin pembayaran proyek akan mengalami kemacetan dan pada gilirannya nanti akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan dan juga akan berefek negatif kepada  Customer dan Perbankan. Bukan itu saja, peluang untuk mendapatkan proyek-proyek berikutnya pasti akan tertutup. Terus terang hal seperti ini sudah diluar kemampuan kami untuk menghentikannya. Kami betul-betul berada dalam situasi yang sangat dilematis. <br /><br />Sekali lagi kami tegaskan bahwa dana-dana yang "dititipkan" kepada para vendor (dalam hal ini ke Ashanti Inc Philipina dan para inhouse subkontraktor) dihimpun dan seluruhnya disetorkan sebagai setoran Dana komando, tidak ada serupiah pun yang masuk/ dipergunakan untuk kepentingan pribadi saya.<br /><br />Kejadian OTT oleh KPK ini, rupanya berdampak positif terhadap praktek penyetoran Dana Komando tersebut. Secara seketika penyetoran Dana Komando tersebut berhenti total, tidak ada lagi permintaan Dana Komando. Semoga hal yang baik ini akan terus berlanjut.<br /><br />Setelah kejadian OTT ini, akhirnya kami menyadari bahwa kegiatan penghimpunan dana untuk kebutuhan Dana Komando, yakni menitipkan sejumlah dana kepada para vender dan marketing agen dengan cara me-mark-up nilai kontrak dan SPK adalah suatu tindakan yang salah dan melawan hukum yaitu tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PERMEN BUMN dan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Kode Etik dan penegakan Citra BUMN bersih<br /><br />Bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta persidangan dan berkas-berkas yang ada bahwa dana-dana yang diterima tersebut sebenarnya adalah dana yang berasal dari PT PAL dan dititipkan kepada para vendor dan Marketing Agent, kemudian di cash back kan ke PT PAL kembali, dihimpun dan selanjutnya disetorkan sebagai dana komando ke Pekas Kupus TNI AL.<br /><br />Bahwa dana-dana yang di cash back kan ke PT PAL tersebut, seluruhnya dikumpulkan di brankas Divisi Perbendaharaan (Divisi Treasury) PT PAL dan pada gilirannya disetorkan ke Pekas Pukus TNI-AL, dengan demikian tidak ada serupiahpun yang diperuntukkan untuk kepentingan diri saya sendiri.<br /><br />Bahwa kegiatan penyetoran Dana Komando ke Pekas Kupus TNI AL sudah berlangsung sejak dulu, terstruktur, sistematis dan keberadaannya diketahui oleh seluruh Direksi, Komisaris bahkan oleh Kedeputian Industri Strategis Kementerian BUMN.<br /><br />Bahwa kami tidak mampu menolak permintaan Dana Komando ini, sebab bila tidak dipenuhi, maka termin-termin pembayaran atas proyek-proyek yang sedang kami kerjakan tidak akan dibayarkan, bahkan lebih jauh dari itu, PT PAL tidak akan diberi proyek dan bila hal-hal tersebut terjadi akan berakibat fatal bagi PT PAL. PT PAL akan kekurangan atau tidak punya proyek sama sekali, ini berarti operasional perusahaan PT PAL akan berhenti.<br /><br />Bahwa, saya selama ini sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai tahap persidangan, sudah berusaha untuk kooperatif, menyampaikan hal-2 yang saya ketahui, tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan apa adanya.<br />Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang kami sebutkan diatas, maka kami berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya.<br /><br />Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim  yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana, sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan penuh wibawa.<br /><br />Saya juga mohon maaf, bilamana ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak ada terlintas sedikitpun dibenak saya untuk mempersulit jalannya persidangan"</i><br /></div><div> <br /> </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil_RElsH0_aEhGucn_vw3Te6kLct9YjCjwdxKCc05mlEvZNQluVsehun-Y70H7rjV7iyCpAZex_vAw1iDjxqZf7csY8qdjfy98NYmdoCKupB5-KGLZrZ_fk5ZUGMVKbQqAFTSrSis7qZI/s1600/IMG_20170814_154144.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="522" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil_RElsH0_aEhGucn_vw3Te6kLct9YjCjwdxKCc05mlEvZNQluVsehun-Y70H7rjV7iyCpAZex_vAw1iDjxqZf7csY8qdjfy98NYmdoCKupB5-KGLZrZ_fk5ZUGMVKbQqAFTSrSis7qZI/s640/IMG_20170814_154144.jpg" width="432" /></a><b>S</b>ementara dalam pembelaan yang disampaikan terdakwa Saiful Anwar mengatakan,<i> "pada semester II tahun 2013, PT. PAL Indonesia (Persero) mengikuti tender internasional untuk membangun 2 unit Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Angkatan Laut Filipina. Alhamdulillah dengan dukungan banyak pihak seperti Kementerian Pertahanan RI, TNI AL dan Kedutaan Besar di Filipina, PT. PAL Indonesia bisa memenangkan tender internasional ini. Kemudian tepat 2 tahun setelah kontrak, pada Mei 2016 PT. PAL Indonesia menyerahkan SSV kapal pertama kepada Angkatan Laut Filipina di Manila.<br /><br />Membangun kapal sebesar SSV dalam 2 tahun termasuk menyiapkan desain dan pengadaan material serta kegiatan produksi adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di PT. PAL Indonesia. Bahkan tenaga ahli asing dari Belanda yang berada di PT. PAL Indonesia yang saat itu bersama PT. PAL Indonesia membangun kapal perang Perusak Kawal Rudal untuk TNI AL hampir tidak percaya atas capaian PT. PAL Indonesia ini. <br /><br />Begitu pula 3 unit Kapal Cepat Rudal (KCR) kami selesaikan tepat waktu di tahun 2014, sebelum HUT TNI tanggal 5 Oktober 2014. Ketiga KCR ikut Sailing pass pada HUT TNI tersebut di Armada Timur. Kapal Perusak Kawal Rudal pertama yang dibangun di PT. PAL Indonesia bersama DSNS Belanda juga diselesaikan tepat waktu.<br /><br />Perlu diketahui bahwa Desain Kapal Cepat Rudal 60 m ini mendapat penghargaan InovasiTeknologi dari Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 2015.  Pencapaian keberhasilan ini sangat berharga bagi kami saat itu, karena hal ini menjadi energi baru bagi SDM PT. PAL Indonesia. Peranan SDM dalam industri manufaktur sejatinya mempunyai peranan penting. Dinamika bisnis yang terjadi harus dapat dihadapi agar perusahaan tetap going concern, terutama adalah kewajiban membayar gaji karyawan. Apalagi PT PAL berada dalam Kawasan Armada Timur TNI AL tidak boleh terjadi aksi demo dan keributan.<br /><br />Pengeluaran rutin per-bulan untuk gaji karyawan dan biaya operasional rata-rata sebesar kurang lebih Rp. 20 miliar harus dapat disediakan oleh manajemen. Belum termasuk pembayaran hutang ke bank dan subkontraktor sekitar Rp. 6 miliar, selain belanja material dan jasa untuk kebutuhan proyek. Disinilah tugas utama kami sebagai Direksi untuk menjaga perusahaan tetap berjalan dengan baik. <br /><br />Perkara yang kami hadapi dan yang dituduhkan kepada kami adalah bagian dinamika dari bisnis yang harus kami jalani. Pemberian dana komando kepada setiap proyek TNI AL adalah kewajiban yang sudah ada sebelum saya menjadi Direksi. Hal ini juga sudah diketahui oleh Komisaris dan Deputi Menteri BUMN bidang Industri Strategis dan Media. <br /><br />Oleh sebab itu kegiatan penyiapan Dana Komando adalah aksi korporasi dimana semua direksi ikut terlibat dan sistem bisnis dengan TNI AL semacam inilah yang tidak dapat kami hindari.<br /><br />Persoalan sederhananya adalah bagaimana kami mengeluarkan uang untuk dana komando yang tidak ada tanda terimanya. Dalam fakta persidangan, uang yang kami terima dari Ashanti maupun sub kontraktor adalah uang milik PT. PAL Indonesia sendiri yang dititipkan, bukan uang milik Ashanti maupun sub kontraktor yang kami ambil. Selain itu tidak ada satu rupiah pun dari uang tersebut saya ambil untuk kepentingan pribadi. <br /><br />Sejak saya ditugaskan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Keuangan pada tanggal 5 Oktober 2016, maka dengan sendirinya persoalan Dana Komando harus ikut saya tangani. Ironisnya hal inilah yang menghantarkan saya kepenjara. Padahal sekali lagi ini adalah aksi korporasi yang telah berlangsung dan dilakukan sejak lama oleh Direksi sebelum kami, dan ketika saya belum menjabat sebagai Direktur Desain dan Teknologi maupun Direktur Keuangan, semata-mata saya lakukan adalah untuk kepentingan perusahaan yang diketahui bersama dan disetujui dalam rapat BOD.<br /><br />Saya berharap dan berdoa, semoga Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, dengan hati yang bersih selama persidangan dapat memahami persoalan yang kami hadapi.<br />Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : <br /><br />Permintaan maaf dan penyesalan saya kepada Menteri BUMN karena saya tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, akibat ketidakberdayaan saya melawan sistem yang ada; Permintaan maaf dan penyesalan saya kepada istri dan ketiga anak saya, sehingga mereka ikut menderita atas kejadian ini. Selain itu saya juga berterimakasih kepada mereka yang tetap setia untuk terus memberi dukungan dan semangat kepada saya;<br /><br />Terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia dan tim Jaksa Penuntut Umum yang telah bersedia dan bersungguh-sungguh untuk memahami persoalan yang saya hadapi;<br /><br />Bahwa pekerjaan yang saya lakukan sehingga saya menjadi terdakwa dalam perkara ini sebenarnya adalah aksi korporasi untuk kepentingan perusahaan. Tidak ada satu sen pun dari dana yang dikumpulkan tersebut untuk kepentingan pribadi saya. Terkait tuduhan kepada saya menggunakan untuk kepentingan pribadi adalah sungguh merupakan fitnah yang keji karena tidak sesuai dengan fakta persidangan;<br /><br />Ketika saya harus berjuang menghadapi perkara ini, dengan bersusah payah saya harus menyelesaikan sendiri secara pribadi. Sedikitpun tidak ada bantuan dari perusahaan (PT. PAL Indonesia), dimana saya sudah bekerja mengabdi lebih dari 32 tahun;<br /><br />Saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, jika memang saya harus dinyatakan bersalah, maka mohon untuk dijatuhkan hukuman yang seringan ringannya dan mohon untuk dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Permohonan maaf saya bila dalam persidangan ada sikap, tindakan dan tutur kata yang tidak berkenan"</i> (Redaksi)</div>

News Tipikor Dana Komando dan Cash Back “Menghantarkan” 2 Direksi PT PAL ke Penjara Selama 4 Thn

M. Firmansyah Arifin : “Semua Komisaris PT PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando. Dan siapapun...

»

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCbVeIN_jNzCf3EdvFywJZZvrtGcXPOaGvyDV2R67d_cjoxG-XvgZSkgr2vPwLMtQBvehOGTyd2k6dieFg4cjhPmwcimj2Ps-JgNw9hwyLUq2o23d4757qk9TJdwjlP-2xjXB-l3isVpQ/s1600/2017.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCbVeIN_jNzCf3EdvFywJZZvrtGcXPOaGvyDV2R67d_cjoxG-XvgZSkgr2vPwLMtQBvehOGTyd2k6dieFg4cjhPmwcimj2Ps-JgNw9hwyLUq2o23d4757qk9TJdwjlP-2xjXB-l3isVpQ/s640/2017.gif" width="640" /></a></div> <br />

Tipikor

»

Tiga Direksi PT PAL Divonis 4 Tahun Penjara, Penerima Dana Komando Tak Tersentuh Hukum

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b>#KPK “Tidak” Berani menghadirkan Penerima Dana Komando dan Bos PT Perusa Sejati, Kirana Kotama serta Ashanty Sales Incoperation#</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaL_bCcK2eGJ8ZzwiOs66pV5xK8YoyRlIoUSlRyrvC5NrWCGU489rBUID8c9IfAz8cgy7ZSZ0ShUeif1rYnAXVrOB11JlXiJCNb5bLxBmaKfMMwnQSOedoUZ5MEewR00KBA6Qr5Hj7qe0/s1600/PhotoGrid_1511758346560.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaL_bCcK2eGJ8ZzwiOs66pV5xK8YoyRlIoUSlRyrvC5NrWCGU489rBUID8c9IfAz8cgy7ZSZ0ShUeif1rYnAXVrOB11JlXiJCNb5bLxBmaKfMMwnQSOedoUZ5MEewR00KBA6Qr5Hj7qe0/s640/PhotoGrid_1511758346560.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap 3 Direksi PT PAL Indonesia (Persero) pada Maret lalu, telah berakhir dengan dibacanya surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin, 18 Desember 2017.</div> <br />Ke- 3 Direksi perusahaan milik BUMN yang menjadi terdakwa itu adalah Arif Cahyana (Kepala Perbendaharaan atau GM Keuangan PT PAL), Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap sebagai Direktur Keuangan PT PAL) dan M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL) dengan masing-masing perkara terpisah).<br /><br />Ke- 3 Direksi perusahaan stategis negara ini terseret ke Meja Hijau Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Agus Nugroho (Direktur PT Perusa Sejati) dan Arif Cahyana, pada Kamis, 30 Maret 2017 lalu. <br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Agus Nugroho (sudah divonis 2 tahun penajara pada Juli 2017) terkait penyerahan uang Cash Back sebesar USD25.000 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 325 juta dari Ashanty Sales Inc melaui Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati, dan dari Kirana Kotama ke Agus Nugroho. selanjutnya, Agus Nugroho menyerahkan ke PT PAL melalui Arif Cahyana, pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Ashanty Sales Inc. adalah salah satu perusahaan di Fhilipina yang menjadi agen PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel)vmilik pemerintah Fhilipina. Sementara PT Perusa Sejati sebagai perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. PT Perusa Sejati sebelumnya bergerak dibidang penyediaan alat-alat pesawat terbang.<br /><br />Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana menyatakan dalam amar putusannya, bahwa terdakwa (Arif Cahyana, Saiful Anwar dan M. Firmansyah Arifin) terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf b  dan pasal 12 huruf B ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 4 tahun.<br /><br />“Mengadili; Mengukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana tambahan berupa membayar uang denda sebesar Dua ratus juta rupiah. Mengenai uang denda, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama Dua bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Arif Cahyana, Saiful  Anwar dan M. Firmansyah Arifin lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri yakni dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun, denda sebesar Rp 250 juta atau kurungan selama 6 bulan.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim ini tidak seperti saat pemeriksaan saksi-saksi, dimana Majelis Hakim terlihat tegas mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada puluhan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan. Bahkan Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK dalam persidangan dengn terdakwa Agus Nugroho untuk mengajukan bukti-bukti ke Presiden, agar dapat menyita dana PT PAL di BRI Cabang Cilangkap sebesar Rp 5 milliar yang diblokir oleh Mabes TNI AL karena PT PAL belum melunasi Dana Komando.<br /><br />Tidak hanya disitu. Majelis Hakim juga sempat memrintahkan JPU KPK untuk memeriksa rekanan yang menjadi Subkontrak di PT PAL terkait pengerjaan HARKAN (perbaikan dan pemiliharaan) kapal milik TNI AL. Namun entah mengapa, dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan siapapun yang turut bertanggung jawab terkait penerimaan uang Cash Back sebesar 1,25 persen dari total nilai anggaran pembangunan 2 kapal SSV milik negara Fhilipina itu dan pembayaran Dana Komando yang tidak ada aturan hukumnya alias “Korupsi”<br /><br />Memang, dalam surat tuntutan JPU KPK juga tidak menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam penentuan jumlah fee agen kepada Ashanty Sales dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen, dimana 1,25 persen sebagai dana Cash Back untuk PT PAL. Pada hal, penentuan besaran fee agen dan dana Cash Back adalah hasil rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL.<br /><br />Anehnya, JPU KPK justru menghadirkan ahli hukum pidana dari pada menghadirkan saksi fakta yakni Sahanty Sales selaku agen PT PAL di  Philipina dalam pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Philipina, dan Kirana Kotama pemilik perusahaan PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia, yang saat ini berada di Amerika Serikat. <br /><br />Pada hal, menurut JPU KPK, Kirana Kotama sudah ditetpakan sebagai tersangka. Namun diakui, sulit  untuk menghadirkan pengusaha yang dulu bergerak dibidang penyidiaan spare part (alat-alat) pesawat terbang itu.<br /><br />Pada hal, kasus suap OTT yang menjerat 3 terdakwa dari perusahaan pelat merah ini, adalah terkait penerimaan uang sebesar USD25.000 atau setara dengan nilai rupiah Rp 13.000 per Dollar (RP 325 juta) sebagai termin kedua dari fee agen 4,75 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Philipina sebesar USD86 juta lebih, antara PT PAL dengan Ashanty Sales, dimana 1,25 persen adalah sebagai chas back untuk PT PAL atas keputusan rapat Direksi atau BOD (Board Of Directors)<br /><br />Dari fakta persidanagan, chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya setelah dilakukan pembayaran pembangunan kapal tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD 250 ribu Dollar.<br /><br />Uang chas back itulah yang dikembalikan oleh Ashanty Sales melalui Kirana Kotama, dan Kirana Kotama ke ke Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah divonis 2 tahun penjara dari 2,6 tahun tuntutan JPU KPK ). Atas perintah Kirana Kotama, kemudian Agus Nugroho menyerahkannya ke PT PAL melalui Arif Cahyana, sekaligus menghantarkan mereka ke balik jeruji besi alias penjara setelah terlebih dahulu ditangkap tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada akhir Maret lalu.<br /><br />Mengapa keputusan Direksi yang dianggap tidak sesuai dengan aturan terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi  menajdi 4,75 persen dan 1,25 persen dari itu adalah sebagai cash back untuk Direksi PT PAL hanya menjadi tanggung jawab terdakwa?<br /><br />Mengapa JPU KPK maupun Majelis Hakim tidak menyebutkan penerima Dana Komando turut bertanggung jawab, karena pembayaran dan penerimaan Dana Komando tidak ada aturannya apalagi tidak ada bukti pembayaran serta bukti penerimaan ? <br /><br />Terkait putusan Majelis Hakim, JPU KPK mapun Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang juga mantan PH terpidana Patrialis Akbar (Ketua Mahkamah Konsitusi yang terjaring OTT) sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menayakkan terkait pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam kasus yang menyeret 3 Direksi PT PAL, JPU KPK Mungki Hadpratikto mengatakan tidak ada.<br /><br />“Untuk sementara waktu yang tercatat dalam penganan kami tidak ada untuk sementara waktu,” jawab JPU KPK Mungki.<br /><br />“Untuk sementara waktu, ada kemungkinan ?,” tanya wartawan beritakorupsi.co. <br />“Kami tentunya tidak dapat menyampaikan apa yang belum pasti,” jawab JPU KPK Mungki.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen atas hasil rapat BOD hanya menjadi tanggung jawab ke- 3 terdakwa ?. Menurut JPU KPK Mungki mengatakan perlu mencari bukti.<br /><br />“Fakta bahwa disampaikan dibahas BOD yang disampaikan oleh beberapa orang disini (persidangan) dan mereka para terdakwa, hal tersebut merupakan yang mungkin nanti dipertimbangkan. Tentunya apa yang disampaikan para terdakwa, hal tersebut perlu dicari fakta lain yang dapat mendukung fakta yang disampaikan para terdakwa. Jadi tidak sertamerta semua fakta yang terungkap dalam hal ini harus kita sampaikan adalah benar. Setiap fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian seberapa jauh nilai pembuktiannya,” kata JPU KPK Mungki.<br /><br />Sementara terkait cash back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal milik Fhilipina yang diputuskan rapat BOD maupun Dana Komando, JPU KPK ini mengatakan, fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian seberapa jauh nilai pembuktiannya berdasarkan bukti.<br /><br />Memang, sulit untuk JPU KPK menyeret sipenerima Dana Komando karena tidak ada bukti setor maupun bukti terima. Kecuali keternagan semua saksi dari Direksi PT PAL yang mengatakan bahwa fee agen dan uang cash back adalah hasil rapat Direksi. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK. <br /><br />Tetapi, saat KPK menangani kasus OTT Ketua Komisi B DPRD Jatim, tidak ada bukti setor dari Dinas Peternakan ke Ketua Komis B DPRD Jatim. Namun Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan itu “diseret” ke Pengadilan untuk diadili setelah ter;ebih dahulu KPK melakjukan OTT terhadap M. Basuki, Ka’bil Mubarok bersama 2 Staf Komis B serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemrov Jatim bersama ajudannya.<br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">Diantara Surat Dakwaan JPU KPK dengan Fakta Persidangan</span></b><br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbfITXDcFv7EykdhF282QI3ZCto40qc02nDckQLEYf4GjkGpVrpBJ6B9cBpCtxvCGTEgnUhxWD10sdhs_jT9Ocz2ntKjHxwXZZ228VrTrDF_KvYwePYFlab-oR_a0OOfkAv9sK__yiA_g/s1600/Heri+Suanto+%2528mantan+Direktur+Utama+PT+PAL%2529%252C+Edi+Widarto+%2528mantan+Direktur+Produksi+PT+PAL+yang+saat+ini+menjabat+Dirut+PT+IKI%2529%252C+Turitan+%2528Direktur+Pembangunan%2529+dan+Cornelius+Asmono+%2528bagian+Akutansi%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbfITXDcFv7EykdhF282QI3ZCto40qc02nDckQLEYf4GjkGpVrpBJ6B9cBpCtxvCGTEgnUhxWD10sdhs_jT9Ocz2ntKjHxwXZZ228VrTrDF_KvYwePYFlab-oR_a0OOfkAv9sK__yiA_g/s640/Heri+Suanto+%2528mantan+Direktur+Utama+PT+PAL%2529%252C+Edi+Widarto+%2528mantan+Direktur+Produksi+PT+PAL+yang+saat+ini+menjabat+Dirut+PT+IKI%2529%252C+Turitan+%2528Direktur+Pembangunan%2529+dan+Cornelius+Asmono+%2528bagian+Akutansi%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Heri Suanto (mantan Direktur Utama PT PAL), Edi Widarto (mantan Direktur Produksi PT PAL yang saat ini menjabat Dirut PT IKI), Turitan (Direktur Pembangunan) dan Cornelius Asmono (bagian Akutansi)</b></td></tr> </tbody></table> Sebelum  Arif Cahyana dan Agus Nugroho ditangkap oleh Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 30 Maret 2017 lalu sekira pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Agus Nugroho menerima pesan melalui WhatsApp yang isinya, memberitahukan bahwa Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. Kemudian, Agus Nugroho pun mengambil 1 buah amplop coklat berisi uang sebesar US25.000 Dolar dari Elvi Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana Kotama.<br /><br />Sekitar pukul 12.00 siang (30 Maret 2017), Agus Nugroho kembali menerima pesan Melalui WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan akan menemui Agus Nugroho di kantor PT Perusaha Sejati. Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati, di Jalan MT Haryono, Kavling X, Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Keduanya bertemu di ruang rapat lantai 2 kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop berwarna Coklat yang berisi uang sebesar US25.000 Dolar kepada Arif Cahyana. Dan beberapa menit kemudian, Kedaunya pun ditangkap oleh Tim KPK. <br /><br />Dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Saiful Anwar, Imam S, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin, dengan terdakwa Agus Nugroho, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa uang sebesar US25.000 Dollar adalah sebagai Chas Back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales Inc.<br /><br />Selain itu, Saiful Anwar juga mengungkapkan dalam persidangan, adanya Dana Komando (KD) sebesar 8 persen dari nilai kontrak, apa bila ada proyek kerja sama antara PT PAL dengan TNI AL. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan M. Firmansyah Arifin  menjelaskan bahwa, uang sebesar US163 Dollar, sudah diserahkan kepada Pekas TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap pada Januari 2015 lalu.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBemMaW52vm3zZzmAauLq52-ANB_v9xDx7jP4ip-uORopmVVs5bqM082poyLfj3Cc-DImlpUnS65xGXQI61KzmaoW2Zg0__NSMkk7YfWwoX0JEelchAQnMSYPx0E4D4b78Lb1xh7TMUY4/s1600/Didi+Prayogo+%2528Kepala+PMOPemasaran+PT+PAL%2529%252C+Sutrisno+%2528Direktur+Pemeliharaan+PT+PAL%2529%252C+Alya+%2528Staf+data+keuangan+PT+PAL%2529%252C+Satrio+Bintoro+%2528Kepala+Divisi+kapal+niaga+PT+PAL%2529+dan+Aditya+Ananta+%2528Lembaga+Setifikasi+Profesi+PT+PAL%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBemMaW52vm3zZzmAauLq52-ANB_v9xDx7jP4ip-uORopmVVs5bqM082poyLfj3Cc-DImlpUnS65xGXQI61KzmaoW2Zg0__NSMkk7YfWwoX0JEelchAQnMSYPx0E4D4b78Lb1xh7TMUY4/s640/Didi+Prayogo+%2528Kepala+PMOPemasaran+PT+PAL%2529%252C+Sutrisno+%2528Direktur+Pemeliharaan+PT+PAL%2529%252C+Alya+%2528Staf+data+keuangan+PT+PAL%2529%252C+Satrio+Bintoro+%2528Kepala+Divisi+kapal+niaga+PT+PAL%2529+dan+Aditya+Ananta+%2528Lembaga+Setifikasi+Profesi+PT+PAL%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Didi Prayogo (Kepala PMOPemasaran PT PAL), Sutrisno (Direktur Pemeliharaan PT PAL), Alya (Staf data keuangan PT PAL), Satrio Bintoro (Kepala Divisi kapal niaga PT PAL) dan Aditya Ananta (Lembaga Setifikasi Profesi PT PAL)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;">S</span>ebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L. Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, dan Agen Agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia, bahwa DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep (Kepala Departemen) proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta perhitungan  Cost Stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.<br /><br />Setelah perhitungan Cost Structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto menyetujui perhitungan Cost Structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina dengan harga penawaran per kapal sebesar USD43.262.556.<br /><br />Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan Post Qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan 2 kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL.<br /><br />Dari keterangan beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan terungkap, fee agen untuk Ashanty Sales yang semula disepakati 3,5 persen menjadi 4,75 persen, dimana 1,25 persen adalah sebagai Cas Back untuk PT PAL atas hasil rapat Direksi  PT PAL. <br /><br />Dan menurut M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana saat saat menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nugroho (Direktur Umum PT PErusa Sejati) maupun saat Ke- 3 nya diperiksa sebagai terdakwa menjelaskan, bahwa uang Cash Back yang diterima PT PAL adalah untuk membayar Dana Komando <br /><br />Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai USD86.987.832,5, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. <br /><br />Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar USD65.228.888,7 ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.<br /><br />Dalam persidangan terungkap, bahwa Dana Komando juga terdapat dalam dokumen pembangunan kapal SSV Fhilipina sebesar USD250.000 atau setara dengan nilai kusr rupiah dikali @Rp 13 ribu per Dollar AS sama dengan sekitar Rp 3,250 M. <br /><br />Dan menurut terdakwa M. Firmansyah Arifin, bahwa uang tersebut diambil dari uang muka pembangunan 2 kapal SSV Fhilipina dan sudah disetorkan ke Mabes TNI AL.<br /><br />Keterangan beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK dari Direksi PT PAL dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan mengatakan, bahwa Dana Komando untuk biaya tagihan dari Angkatan Laut (AL). Yang menurut saksi maupun terdakwa sendiri, bahwa Dana Komando tidak dibayar, maka tagihan dari TNI AL tidak akan dicairkan. Hal ini terungkap dalam amar putusan Majelis Hakim.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF_42HwQGfBKOT2Q9rN0jhQKPR1PEgMb3F6EjYgf6q4T1enX0ojGGAkHhTkL5bvjJSXNFtQ0hOdX2OjKSXPKSBuU4lxPKG0h1hit2jl4zPAgNMSeQQk-dqIsdTV7HlEN58xWDA3irLlpU/s1600/Didik+Subiantoro%252C+Taufik%252C+Sri+Utami+dan+Muspiadi+%2528mantan+Direktur+Pengembangan+Usaha+PT+PAL%2529..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF_42HwQGfBKOT2Q9rN0jhQKPR1PEgMb3F6EjYgf6q4T1enX0ojGGAkHhTkL5bvjJSXNFtQ0hOdX2OjKSXPKSBuU4lxPKG0h1hit2jl4zPAgNMSeQQk-dqIsdTV7HlEN58xWDA3irLlpU/s640/Didik+Subiantoro%252C+Taufik%252C+Sri+Utami+dan+Muspiadi+%2528mantan+Direktur+Pengembangan+Usaha+PT+PAL%2529..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Didik Subiantoro, Taufik, Sri Utami dan Muspiadi (mantan Direktur Pengembangan Usaha PT PAL).</td></tr> </tbody></table> “Saya pernah dipanggil Pak Saiful Anwar sama Bu Etty Soewardani mengenai penagihan kapal perang. Saya hanya lihat di price list. Saya katakana, laporannya sudah ada, dokumennya lengkap. Namun permasalahannya, kita belum siap karena Dana Komando belum ada,” kata saksi M. Arifin mejelaskan.<br /><br />“Dana Komando pernah dibahas. Saya pernah dipanggil Pak Saiful Anwar sama Bu Etty Soewardani di ruang rapat, untuk menagih masalah Dana Komando. Yang dibahas pertama adalah masalah untuk penagihan kapal-kapal. Katakan di situ tertera proyeknya berapa, angkanya berapa, yang sudah ditagihkan berapa, permasalahannya apa, di situ tertera sehingga saya rasa, semua yang hadir di situ tahu. Permasalahannya adalah ada di Dana Komando,” ungkap saksi M. Arifin terus terang kepada Majelis Hakim.<br /><br />Hal senada juga diungkapkan saksi Heri Susanto pada sidang tanggal 29 September 2017. “Saya jelaskan. Saat saya mengerjakan kapal KCR, saat mengerjakan progress 50 persen, saya terkendala karena belum dibayar, alasannya belum lunas (karena belum lunas Dana Komando ?, tanya JPU KPK). Itu saya tau dari keuangan, Direktur Keuangannya Pak Imam. Pak Imam pasti tau itu. Proyek saya terkendala karena itu,” kata saksi. “Tahun 2010, itu sudah ada. 1,25 persen tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Itu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan Dana Komando,” kata saksi Heri Suanto saat itu.<br /><br /> Sementara menurut Edi Widarto dan Firmansyah Arifin, bahwa Dana Komando sudah dibahas oleh Dirut sebelumnya. Namun Ia mengakui menjadi “korban” untuk membayar. Selain Dana Komando, Firmansyah Arifin juga membeberkan beberapa masalah yang ditinggakan Harsusanto saat menjabat Dirut PT PAL, diantaranya kasus tenggelamnya kapal PLN, kontrak Pertamina 2 tahun namun baru selesai 4 tahun, kasus hukum Arbitrase 7 kapal kontrak internasional, hutang PT PAL tahun 2012 ke Bank sebesar 1,4 Rp Trilun dan masalah Kapal LDP (landing platform Dock) pesanan TNI AL.<br /><br />Arifin melanjutkan, “Kapal tenggelam milik PLN, kapal Pertamina kontrak 2 tahun yang baru bisa selesai 4 tahun kemudian, saya yang beresin. Selama periode 5 tahun, saya tidak bisa menyelesaikan kontrak yang 7 kapal yan hingga saat ini masih dalam proses hukum Arbitrase Internasional. Kalau kapal tenggelam, kapal Pertamina, hutang ke Bank, saya selesaikan. Ketika saya masuk taun 2012, saya tau dari hasil audit Kantor Akuntan Publik, bahwa hutang PT PAL ada 4 T ke Bank, dan status eksibilitasnya 5. Jangankan bayar bunga, bayar modalnya aja nggak sanggup,” beber Arifin.<br /><br />“MPN itu ngurusnya dijamannya Pak Harsusanto tapi cairnya dijaman saya. Alasan untuk mencairkan itu katanya tadi kan, karena Pak Sby (mantan Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudoyono) bukan itu, tapi karena sudah nyungsep makanya dikasihlah waktu itu. Peruntukannya adalah modal kerja, karena sudah nggak mungkin bisa pinjam ke Bank. Yang Kedua, untuk faslitas. Fasilitas itu sudah nggak bisa. Kalau ke PT PAL, ada tertulis disitu 300 ton tertulis gede’ (besar) tapi kapasitasnya hanya bisa 100 ton. Kalau Dana Komando sudah dibahas dijamannya tetapi saya yang bayar walaupun saya nggak lunas,” bebernya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshBi-mVUEk02fftqORS5iks35okMZVR552HzP37xLBt98r_StRIOiSs8k5UbXk-85MXrvcDedF8_WWwwum6zokmVrwknyenD7zUgd23fC9ytigrrBF86Ve1sgORLIJ1Vbe4uh5DUAGPw/s1600/IMG20171020194511.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhshBi-mVUEk02fftqORS5iks35okMZVR552HzP37xLBt98r_StRIOiSs8k5UbXk-85MXrvcDedF8_WWwwum6zokmVrwknyenD7zUgd23fC9ytigrrBF86Ve1sgORLIJ1Vbe4uh5DUAGPw/s640/IMG20171020194511.jpg" width="640" /></a></div> “Mengenai Arbitrase kapal yang 7, ada kapal LDP pesanan TNI AL, ini nggak karu-karuan, warisannya ke saya, itu jamannya beliau. Kalau LDP kan, masalah kita  jadi nggak sampai ke Arbitrase Internasional, tetapi yang namanya hukum, hancurnya perusahaan karena Angkatan Laut harus jadi itu kapal. Dengan berbagai cara, nggak tau dari mana Pak Harsuanto, kapal itu dijadikan. Tapi kapal yang 7 tadi nggak jadi. Jadi saya mau blak-blakan aja (buka-bukaan), karena Arbitrase ini ada asset PT PAL mau di sita. Ini kan perusahaan strategis negara, jadi kita disuntik denga dana PMN, peruntukannya ada 3, yaitu modal kerja. Saya mendanai untuk KCR (Kapal Cepat Rudal), Fasilitasnya diperbaiki, naik ia dari PMN, SDM nya saya rekrut, ia PMN. Karena yang 3 ini diperbaiki, kita ikut tender di Philipina lulus, kalau nggak diperbaiki dari mana lulus. Kan ada pos qualification (tim penilai) dari Philipina datang kesini, diperiksa,” bebernya lagi.<br /><br /> Dan untuk Dana Komando, PT PAL juga menitipkan dana kepada beberapa rekanan yang mengerjakan Harkan (perawatan dan perbaikan) kapal. Dan uang tersebut akan dikembalikan para rekanan setelah pengerjaan selesai dan pembayaran dilakukan oleh PT PAL. Cara itu dilakukan oleh PT PAL agar pengeluaran uang dari PT PAL seakan-akan tidak ada masalah saat dilakukan audit oleh BPK, keran pembayaran Dana Komandi tidak ada bukti terimanya.<br /><br />Dari keterangan saksi Purnama, Wage Surdjiman, Indro Soeprayitno, Triyono Widodo, Idam Sulaksono, Miftahul Huda, I Ketut Suhadi dan Kasan selaku Direktur perusahaan yang menjadi Subkontrak di PT PAL yang mengerjakan HARKAN (Perbaikan dan pemeliharaan) Kapal TNI AL diantaranya LDP (landing platform Dock), KCR (Kapal Cepat Rudal), KRI dan kapal lainnya terunhkap, bahwa penanda tangan dokumen kontrak pekerjaan HARKAN ternyata tidak sesuai dengan prosedur. Kesepakatan harga dibahas terlebih dahulu sebelum penandatangan dokumen, untuk kapal-kapal tertentu. Selain itu, ada juga pemberian uang diluar nilai anggaran yang disepakati.<br /><br />Hal itu diakui saksi para saksi dihadapan Majelis, atas pertanyaan JPU KPK. Namun, pemberian uang itu diakuinya sebagai pinjaman oleh pihak PT PAL sendiri, yang nilainya berfariasi antara puluhan juta hingga ratusa juta.<br /><br />“PT PAL pijam sebesar Rp 50 juta. Yang pinjam Dani. Saya nggak tau jabatannya Dani itu apa, tapi setau saya dia dibagian keuangan. Sudah dicicil dengan mendapat pekerjaan,” kata Idam Sulaksono dari CV Barindo<br />Lain lagi dengan keterangan Triyono. Saksi ini menjelaskan, dirinya memberikan uang sebesar Rp 30 juta untuk pekerjaan kapal KRI. <br /><br />“Saya ngasih tigapuluh juta, pekerjaan kapal KRI. Kalau yang 200 juta tunai dipinjam, saya lupa kapan. Katanya  1 minggu lunas, tapi ngga lunas, nilai kontrak 180 juta, 6 juta untuk DK. Kapal itu milik TNI AL,” kata saksi Triyono kepada Majelis Hakim, pada Jumat, 14 Oktober 2017.<br /><br />Untuk mendapatkan pekerjaan di PT PAL, para rekanan ini terlebih dahulu melakukan negoisasi harga. Dan penyetoran uang dilakukan oleh Dani. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirEqvdOIEsPYey6oapeAOQNzSGy9EGU1T_Iq-ZiN-yup4ZFWTEPrYbxmfE4FQJwEH_mgZVq0SRG1Y0st7yPX6p3pvb7URtRuIpvgTZR_NWLTJzQj8WnbxIDl_3iJzFT0m5BKRVR9T4CCQ/s1600/Purnama%252C+Wage+Surdjiman%252C+Indro+Soeprayitno%252C+Triyono+Widodo%252C+Idam+Sulaksono%252C+Miftahul+Huda%252C+I+Ketut+Suhadi+dan+Kasan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirEqvdOIEsPYey6oapeAOQNzSGy9EGU1T_Iq-ZiN-yup4ZFWTEPrYbxmfE4FQJwEH_mgZVq0SRG1Y0st7yPX6p3pvb7URtRuIpvgTZR_NWLTJzQj8WnbxIDl_3iJzFT0m5BKRVR9T4CCQ/s1600/Purnama%252C+Wage+Surdjiman%252C+Indro+Soeprayitno%252C+Triyono+Widodo%252C+Idam+Sulaksono%252C+Miftahul+Huda%252C+I+Ketut+Suhadi+dan+Kasan..jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Purnama, Wage Surdjiman, Indro Soeprayitno, Triyono Widodo, Idam Sulaksono, Miftahul Huda, I Ketut Suhadi dan Kasan.</td></tr> </tbody></table> Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales Inc meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.<br /><br />Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales sesuai kesepkatan.<br /><br />Kemudian, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag berisi uang sebesar USD163.102,19 kepada Imam Sulistyanto. Uang tersebut lalu diserahkan Imam Sulistiyanto kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.<br /><br />Terkait uang sebesar USD163.102,19 atau setara dengan nilai kurs rupiah Rp 2,1 milliar lebih, dalam fakta persidangan terungkap, bahwa uang tersebut sudah dietorkan oleh Imam dan Arif Cahyana ke Pekas (Pemegang Kas) Mabes TNI AL di Cilangkap pada Januari 2015. Sehingga Dana Komando yang sudah disetorkan ke Mabes TNI AL di Cilangkap sejumlah Rp 5,3 milliar dari Rp 18,12 M yang harus diabayar oleh PT PAL, agar anggaran pembangunan kapal TNI AL dapat dicairkan oleh Mabes TNI AL.<br /><br />Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar USD36.029.392,85 kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin.<br /><br />Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar USD36.029.392,85. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty Sales.<br /><br />Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa  Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar USD25.000 dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.<br /><br />Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk diserahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar USD25.000 dan USD13.000 di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Sehari kemudian, yakni pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus Nugroho menyerahkan uang sebesar USD25.000 kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.<br /><br />Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret 2017 Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan, bahwa Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.<br /><br />Dan uang sebesar USD25.000 inilah sekaligus sebagai “Jembatan” menghantarakan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), Arif Cahyana (Kepala Perbendaharaan PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain sekaligus Diretur Keuangan PT PAL) dan M. Firmansyah Arifin (Dirut PT PAL) masuk ke jeruji besi alias penjara, setelah tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, 30 Maret 2017. (Redaksi)

News Tipikor Tiga Direksi PT PAL Divonis 4 Tahun Penjara, Penerima Dana Komando Tak Tersentuh Hukum

#KPK “Tidak” Berani menghadirkan Penerima Dana Komando dan Bos PT Perusa Sejati, Kirana Kotama serta Ashanty Sales Incoperation#   ...

»

Bupati Pamkesan Divonis 2,8 Thn Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn4Sww6emp5zbu5cfn7mvru5tZIzoP5r7Z_r5YFwsIukVToXUhz725QRbAUCw-Mt0YhO3fEGprtbjoWzByZUQV90fuNPWC5pJr1AawDIkqI6odN4KaQYNdQsqqagl_FFG4eMKD6C3UqH8/s1600/Terdakwa.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn4Sww6emp5zbu5cfn7mvru5tZIzoP5r7Z_r5YFwsIukVToXUhz725QRbAUCw-Mt0YhO3fEGprtbjoWzByZUQV90fuNPWC5pJr1AawDIkqI6odN4KaQYNdQsqqagl_FFG4eMKD6C3UqH8/s640/Terdakwa.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suasana diruang sidang seusai terdakwa divonis</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Senin, 18 Desember 2017, adalah hari terkahir bagi Achmad Syafi’i, Bupati (non aktif) Pamekasan, Madura Jawa Timur untuk duduk sebagai terdakwa dikursi pesakitan  Pengadilan Tipikor Surabaya, dan akan menikmati malam tahun baru di Penjara.<br /><br />Sebab, mantan orang Nomor Satu di Kabupaten Pamekasn ini telah “mencapai finis” alias Vonis dari Majleis Hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus perkara suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan pada Agustus lalu.<br /><br />Terdakwa Achmad Syafi’i sebelumnya “diringksu” Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, serta Kabag Administrasi Inspoktorat Noer Salahuddin alias Margono termasuk Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 2 Agustus 2017.<br /><br />Dari Operasi Tangkap Tangan di rumah dinas Kajari Pamekasan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 250 juta, terbungkus dalam plastik kresek berwarna hitam berupa pecahan lembaran 100 ribu, KPK semula mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir sekitar jam 07 pagi. Dan kemudian sekitar pukul 07.49 WIB, KPK juga sempat mengamankan Kasi Intel Kejari Pamekasan Sugeng Prakoso dan Eka Hermawan Kasi Pidsus Kejari Pamekasan. Dari situ, tim KPK “meringkus” Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok sekira pukul 08.55 WIB, M. Ridwan  Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten (jam 11.30 WIB).<br /><br />Pemberian uang “haram” itu oleh Kades Dassok terhadap Kajari, ternyata terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun 2016 oleh Kades Dasok.<br /><br />Karena takut dijadikan sebagai tersangka oleh Rudi Indra Prasetya, Agus Mulyadi pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo dan Noer Solehhoddin sekaligus sebagai perantara “suap” antara Kades dengan Kajari yang semula atas permintaan Achmad Syafii kepada Rudi Indra Prasetya.<br /><br />Dari OTT yang dilakukan KPK terhadap para pejabat di Kabupaten Pamekasan ini, KPK akhirnya hanya menetapkan 5 tersangka, yaitu Bupati, Kajari, Kepala Inspektorat dan Kabag Kepegawaian Inspektotar Kabupaten Pamekasan serta Kades Dasok.<br />Pada Senin 18 Desember 2017, Majelis Hakim yang diketaui Hakim H. Tahsin telah membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Achmad Syafi’i (perkara tersendiri), bersama 3 terdakwa lainnya yakni Sutjipto Utomo dan Agus Mulyadi (satu berkas perkara) serta Noer Solehhoddin alias Sumargo.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Achmad Syafi’i, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi dan Noer Solehhoddin alias Sumargo) terbukti secra sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Pun demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah berjasa dalam hal memajukan masyarakat Kabupaten Pamekasan serta terdakwa telah meminta maaf terhadap masyarakat Pamekasan yang menjadi imbas dari kasus yang menretnya. Pertimbangan tersebut juga diberikan terhadap terdakwa Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa (Achmad Syafi’i) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan pidana tambahan berupa denda sebesar Lima puluh ribu rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 (Satu) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Tahsin.<br /><br />Selain pidana denda, terdakwa juga dihukum pidana berupa pencabutan hak jabatan Publik (hak politiknya) selama 3 tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pidana badan.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Agus Mulyadi dihukum penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, Sutjipto Utomo divonis 1,4 tahun serta terdakwa Noer Solehhoddin alias Sumargo dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Pidan tambahan berupa uang denda, sama dengan terdakwa Achmad Syafi’i.<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Achmad Syafi’i lebih ringan dari tunutan JPU KPK yakni pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp 100 juta atau 3 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak poltiknya selama 5 tahun. <br /><br />Sementara tuntutan JPU untuk 3 terdakwa lainnya, dituntut lebih ringan dari terdakwa Achmad Syafi’i. Untuk terdakwa Sudjipto Utomo dituntut pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam kasus ini, KPK menjadikan terdakwa sebagai JC (Justice Collaborator) karena dianggap membantu penyidik KPK  dalam mengungkap kasus yang juga menyeret terdakwa sendiri.<br /><br />Dan untuk terdakwa Agus Mulyadi, yang menjadi salah satu tim sukses Acchmad Syafi’I pada saat Pilkada Pamekasan, dituntut 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. JPU KPK mengangap, bahwa terdakwa dianggap kurang kooperatif selama persidangan, diantaranya tidak mengakui jika dirinya salah seorang tim sukses terdakwa Achmad Syafi’i, pada hal, JPU KPK telah menunjukan bukti dalam persidangan.<br /><br />Tuntutan lebih ringan diberikan oleh JPU KPK terhadap terdakwa Noer Solahuddin selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. <br /><br />Atas putusan tersebut, Penasehat Hukum masing-masing terdakwa diantaranya M. Sholeh mapun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Kepada wartawan media ini, JPU KPK menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dianggap tidak ringan walau hukuman yang dijatuhkan dibahwa tuntutan Jaksa.<br /><br />“Sebagaimana tadi kami sampaikan piker-pikir dulu, apakah kami menrima atau akan melakukan upaya hukum. Untuk semua kita pikir-pikir selama Tujuh hari kedepan. Tidaklah walau memang dibahwa tuntutan kami,” kata JPU KPK Arif Hermanto.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. <br /><br />Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /><br />Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /><br />Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /><br />Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br /><br />Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /><br />Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /><br />Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /><br />Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan, "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /><br />Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /><br />Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /><br />Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /><br />Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.<br /><br />Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /><br />Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /><br />Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih".. Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii (Bupati Pamekasan).<br /><br />JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa perbuatan terdakwa Achmad Syafii bersama-sama dengan Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono dan Agus Mulyadi, memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Rudi Indraprasetya, supaya menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, bertentangan dengan kewajiban Rudi Indraprasetya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 5 angka 4.<br /><br />Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan; Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme.<br /><br />Pasal 5 angka 6; Setiap penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi. Keluarga. kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.<br /><br />Sehingga, perbuatan terdakwa terancam pidana penjara paling lama 5 tahun, yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Redaksi)

News Tipikor Bupati Pamkesan Divonis 2,8 Thn Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

Suasana diruang sidang seusai terdakwa divonis berita korupsi .co – Pada Senin, 18 Desember 2017, adalah hari terkahir bagi Achmad Syaf...

»

Kasus Korupsi Dana SPP PNPM Kediri, Terdakwa Beberkan Kesalahan UPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGRaS9CYtGYWNLMl7wiHYiCxNnU8LHkIvQHi_51xuxWNBzl3Sz_HTQaF9lbM-qkU7MOstRH6ou7JluWjTuxPwyhEtsrx9jUlJiS6h6HzsSJ_LTt4uKKOrM_x_i5GXO0xE7riWqnIv9iuQ/s1600/Terdakwa+Sriyani.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGRaS9CYtGYWNLMl7wiHYiCxNnU8LHkIvQHi_51xuxWNBzl3Sz_HTQaF9lbM-qkU7MOstRH6ou7JluWjTuxPwyhEtsrx9jUlJiS6h6HzsSJ_LTt4uKKOrM_x_i5GXO0xE7riWqnIv9iuQ/s640/Terdakwa+Sriyani.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Kami selaku relawan verifikasi tidak mempunyai SK dan surat tugas yang dibuat oleh ketua BKAD dalam melaksanakan tugas sebagai verifikator. Kami selaku relawan verifikasi, hanya bertugas mencocokkan proposal yang telah dilengkapi dengan fotokopi KTP dan tanda tangan peminjam simpan pinjam perempuan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung”.<br /> <br /> Inilah yang disampaikan terdakwa Sriayani kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Judi, dalam persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU Dedi terhadap dirinya, pada 5 Desember 2017 yang digelar di Pengadilan Tipior, pada Kamis, 14 Desember 2017.<br /> <br /> Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah diseret JPU dari Kejari Ngasem Kabupaten Kediri ke Pengadilan Tipikor untuk diadili di hadapan Majelis Hakim dalam kasus dugaan Korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SPP PNPM) di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tahun 2015 lalu, sebesar Rp 224 juta yang merugikan keuangan negara senilai Rp 131 juta.<br /> <br /> Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah, sebagai relawan yang bertugas untuk mencocokkan proposal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung dengan dilengkapi fotokopi KTP dan tanda tangan peminjam dana SPP PNPM,  tidak diberi surat tugas apa lagi SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai relawan dari Kepala Desa, Camat maupun dari Bupati Kediri. Sebagai relawan, Kedua ibu rumah tangga ini tidak menerima gaji, kecuali hanya transportasi sebesar Rp 25 ribu.<br /> <br /> Kedua tersangka/terdakwa dituduh telah bekerja sama dengan Mufidatul Khusna alias Pipit selaku koordinator Desa dana SSP PNPM Kecamatan Pagu yang membawahi 10 kelompok (sudah divonis 3 tahun penjara dari tuntutan JPU 5 tahun dan mengembalikan uang negara sebesar Rp 128 juta, pada Kamis, 14 Desember 2017), membuat proposal fiktif untuk mencairkan dana SPP PNPM untuk 10 kelompok yang beranggotakan paling sedikit 10 orang, dengan total pinjaman sebesar Rp 224 juta.<br /> <br /> Ke- 10 kelompok tersebut diantaranya kelompok Mawar sebesar Rp 38 juta, kelompok Kenanga Rp 30 juta, Tulip Rp 19 juta, kelompok Cempaka Rp 15 juta, Lala Rp 50 juta, Tanjung Rp 34 juta, dan Melati Rp 38 juta. Kasus ini mencuat saat pembayaran mulai bermasalah. <br /> <br /> Anehnya, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi dari Kejari Ngasem, “menganggap” bahwa Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah adalah pejabat yang berewenang serta bertanggung jawab dalam pencairan dana SPP PNPM di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Ke- 2 terdakwa (Sriani dan Binti Yatimatul Sholichah) ini pun dijerat dengan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> <i>Pasal 3; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /> <br /> Terdawka Sriani dan terdakwa Binti Yatimatul Sholichah pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta atau dikurung selama 2 bulan bila terdakwa tidak membayarnya. <br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagu Herdanandoyo dan Bendahara UPK Charirotunafisah, S.Sos., binti Alm. Nurali di “lindungi” Kejari Ngasem karena kedua pejabat itu dianggap tidak bertanggung jawab dalam pencairan dana SPP PNPM.<br /> <br /> “Kami selaku relawan verifikasi tidak menerima gaji, hanya menerima uang transportasi sebesar Rp 25 ribu. Kami bukan pegawai kantor BKAD, tetapi hanya sebagai relawan. Kami selaku relawan prediksi setiap melaksanakan tugas di Desa Tanjung selalu didampingi oleh ketua UPK dan meminta petunjuk kepada ketua UPK untuk kelayakan proposal SPP tersebut,” lanut terdakwa.<br /> <br /> Terdakwa membacakan pembelaannya yang diketik dalam 3 lembaar kertas HVS mengatakan,  bahwa dalam pencairan dana SPP Ke- 2 terdakwa tidak mengetahui kapan pencairan dana SPP PNPM tersebut.<br /> <br /> “Kami selaku relawan verifikasi tidak pernah mengetahui tentang Kapan cairnya dana SPP tersebut, disebabkan tidak pernah diundang secara resmi baik di musyawarah antar Desa Made dan tim pendanaan dalam pencairan SPP perguliran yang terdiri dari verifikator, UPK, BKAD, BPUPK dan perwakilan Desa. Kami selaku relawan verifikasi tidak pernah menerima upah Satu rupiah pun baik dari koordinator Desa peminjam SPP dan UPK setelah pencairan dana SPP. Kami selaku relawan verifikasi tidak berhak merekomendasikan pencairan dana SPP, karena kami tidak mempunyai SK sebagai petugas tetapi hanya sebagai relawan,” ucap terdakwa.<br /> <br /> Menurut terdakwa, jumlah tim verifikas seharusnya lebih Satu orang, namun kenyataannya hanya satu orang verifikator. Terdakwa merasa ada kejanggalan pada saat pencairan, namun kesalahan itu dilimpahkan kepada dirinya.<br /> <br /> “Kami merasa ada kejanggalan yang seolah-olah kesalahan pencairan SPP PNPM  perguliran dilimpahkan kepada relawan verifikasi, padahal kesalahan terjadi pada pihak yang mencarikan yang tidak sesuai dengan SOP SPP perguliran yang tertera pada pasal 8 ayat 12 huruf e,” beber terdakwa kepada Majelis hakim.<br /> <br /> “Terdakwa melanjutkan, kesalahan verifikasi akan gugur dengan sendirinya apabila UPK melaksanakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP SPP perguliran dengan benar, yaitu dengan melalui E-mail dan menghadirkan peminjam atau pemanfaat sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 12 huruf e peraturan dana perguliran yang berbunyi, pada waktu penerimaan seluruh peminjam pemanfaat harus hadir, jika tidak maka pencairan dana ditunda hingga seluruh anggota hadir,” lanjut terdakwa kemudian.<br /> <br /> Terdakwa mengatakan, dirinya hanya sebagai relawan dan bukan pegawai tetap PNPM BKAD yang seolah memiliki kewenangan di atas kewenangan Ketua BKAD, ketua UPK dan Bendahara UPK. <br /> <br /> “Kami hanyalah petugas verifikasi tunggal yang bersifat berlawanan dan tidak memiliki kewenangan rekomendasi dalam pencairan dana SPP perguliran, yang berhak mencairkan dana SPP perguliran dan bertanggung jawab langsung atas pencairannya adalah pihak UPK bukan dari relawan verifikasi. Oleh sebab itu, SPP perguliran yang disalahgunakan oleh koordinator Desa saudara Pipit, merupakan tanggung jawab UPK yang telah mencairkan dana tidak sesuai dengan SOP SPP perguliran,” ungkap terdakwa.<br /> <br /> Pun demikian, terdakwa Sriyani memanjatkan Do’a terhadap orang-orang yang dianggap mendzolimi dirinya ayng sudah merugikan lahir batin.<br /> <br /> “Kesalahan yang dilakukan pihak UPK yang ditujukan kepada kami sebagai relawan verifikasi, semoga pihak-pihak yang mendzolimi kami semoga diampuni segala dosanya dan sadar atas perbuatannya yang telah merugikan kami. Kami merasa dirugikan lahir batin, karena tidak dapat berkumpul dengan keluarga dan berinteraksi sosial serta tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya,” kata terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi Dana SPP PNPM Kediri, Terdakwa Beberkan Kesalahan UPK

berita korupsi .co – “Kami selaku relawan verifikasi tidak mempunyai SK dan surat tugas yang dibuat oleh ketua BKAD dalam melaksanakan tu...

»