Sidang Korupsi dana bantuan Siswa miskin, BPKP menyebutkan ada kerugian negara Rp 61.595.000

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYnLjLLwWmiMsTZB0JCR9luoWbB85h8oUSv4z3w4xMkgLhUrbn06IyuFIeXwdcPUsIQ5dcriu9gAxxW9MO3kGtClYfqjbPtsGhz8HOOl1_PEQFHtwFO97SD9hLlUpIlF1wlEfLnupLRQ/s1600/BPKP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYnLjLLwWmiMsTZB0JCR9luoWbB85h8oUSv4z3w4xMkgLhUrbn06IyuFIeXwdcPUsIQ5dcriu9gAxxW9MO3kGtClYfqjbPtsGhz8HOOl1_PEQFHtwFO97SD9hLlUpIlF1wlEfLnupLRQ/s640/BPKP.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman, Ahli dari BPKP Jatim , saat memberikan keterangan di sidang Korupsi dana BSM</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b><i>Kasus Korupsi sepertinya dimulai dari dunia pendidikan, sejak pendaftaran siswa baru seperti, pembelian formulir yang hanya dua lembar dengan harga ratusan ribu, jutaan hingga puluhan juta untuk uang  sumbangan pembangunan geduang, sementara gedung, bangku, meja sekolah termasuk papan tulisnya sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya, ada pula dengan kondisi yang kurang baik.</i><br /> <br /> Sementara, baik buruknya sumber daya manusia (SDM), sebagai generasi penerus bangsa, salah satu diantaranya dibentuk di dunia pendidikan melalui guru sebagai pahlawan tanpa jasa. Namun anehnya, tak sedikit guru baik swasta maupun negeri, terseret kelingkaran hitam kasus Korupsi dana pendidikan.<br /> <br /> Diantaranya, kasus Korupsi dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) tahun 2013 lalu, sebesar Rp 61.595.000 untuk sekolah MI Nahdatul Ulum, di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang menyeret Moh. Harlal, selaku Kepala Sekolah, yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> Pada tahun 2013, terdakwa mengajukan sebanyak 58 siswa/i MI Nahdatul Ulum, untuk mendapatkan dana BSM kepada pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bangkalan ditemukan, bahwa jumlah siswa/i yang diajukan terdakwa, ternyata ada yang diduga fiktif.<br /> <br /> Dari hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur menemukan, adanya penggunaan dana BSM  sebesar Rp 61.595.000 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebab, data siswa penerima dana BSM diduga ada yang fiktif.<br /> <br /> Hal itu terungkap dari keterangan saksi ahli BPKP Perwakilan Jawa Timur, yang dihadirkan JPU dalam Persidangan yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan Panitra Pengganti (PP), Asep Prayitno, pada Selasa, 12 September 2017.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, saksi ahli BPKP, Herman menjelaskan, ada kerugian negera sebesar Rp 61.595.000. “Dari penghitungan yang kami lakukan, ada selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 61.595.000, karena data siswa penerima dana BSM tidak sessuai,” ujar Herma.<br /> <br /> Usai persidagan, kepada wartawan, Herman mengatakan, telah melakukan penghitungan kerugian negara. Herman menambahkan, hal itu terjadi karena data penerima dana BSM tidak sesuai dengan fakta.  (Redaksi)</div>

Tipikor Sidang Korupsi dana bantuan Siswa miskin, BPKP menyebutkan ada kerugian negara Rp 61.595.000

Herman, Ahli dari BPKP Jatim , saat memberikan keterangan di sidang Korupsi dana BSM berita korupsi .co – Kasus Korupsi sepertinya dim...

»

Sidang Korupsi “Suap” OTT DPRD Mojokerto, 2 Kontraktor jadi Saksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBxjsQmIQJJrClevGgKj8UJ0iLN67A3YBh2Hwq-Y_g7gUieOBbscfPiTgbHiUF1_TmStn0wlm_RMsfX06vwFnbTn1mGN21Sbhsovbe1cINsr3BLyYD7NNeT7r9MRrBvxYgFI2BWIHwtuQ/s1600/Ipang%252C+Agung+dan+Dodi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBxjsQmIQJJrClevGgKj8UJ0iLN67A3YBh2Hwq-Y_g7gUieOBbscfPiTgbHiUF1_TmStn0wlm_RMsfX06vwFnbTn1mGN21Sbhsovbe1cINsr3BLyYD7NNeT7r9MRrBvxYgFI2BWIHwtuQ/s640/Ipang%252C+Agung+dan+Dodi.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> <i>Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan terencana, yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang melainkan lebih, serta berakibat terjadinya kerugian keuangan negara, </i>seperti kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap Kadis PUPR, Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain adanya pemberian janji antara Mas’ud Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto dengan pimpinan dan anggota DPRD, terkait pemberian sejumlah uang, sebagai tambahan “pundi-pundi” diluar penghasilan tetap, berupa uang komitmen fee, yang bersumber dari jumlah persentase pelaksanaan anggaran Dinas PUPR, pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan nama kegiatan, Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PENLING), yang berasal dari usulan para anggota DPRD, yang dikenal dengan istilah program Jasmas (jaringan aspirasi masyarakat) sebesar Rp 26 miliar, serta tambahan pertahun sejumlah Rp 65 juta, untuk masing-masing anggota DPRD Mojokerto, atau yang dikenal dengan istilah 7 sumur yakni, uang lelah 7 kali persidangan dalam rangka pembahasan anggaran yang rencananya, diberikan per triwulan di tahun 2017.<br /><br />Ada pula bagi-bagi proyek tahun anggaran 2017, antara terdakwa Wiwiet Febriyanto selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, dengan 2 rekanan yakni, CV Benteng Persaada dan PT Agrindo Jaya Sejahtera, dengan cara, terdakwa meminta sejumlah uang kepada 2 kontraktor tersebut.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan kasus perkara Korupsi “suap”, antara Dinas PUPR dengan Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto (Ketiganya saat ini masih tersangka) yang ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 16 Juni lalu.<br /><br />Pada Selasa, 12 September 2017, JPU Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti dari KPK, menghadirkan 3 saksi dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, untuk terdakwa Wiwiet Febriyanto yang di dampingi Penasehat Hukum (PH0-nya Suryono Pane dkk.<br />Ke- 3 saksi tersebut yaitu, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang, selaku Direktur CV Benteng Persada, Dodi Setiawan, Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera dan Agung Hariyanto.<br /><br />Dari keterangan saksi Ipang dan Dodi dihadapan Majelis Hakim terungkap bahwa, terdakwa Wiwiet Febriyanto menghubungi Dodi dan meminta uang sebesar Rp 2,4 milliar, dengan menjanjikan proyek. Untuk meyakinkan Dodi, terdakwa menghubungi Ipang yang sudah dikenalnya lama, agar Ipang meyakinkan Dodi untuk memberiakan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa.<br /><br />“Awalnya pinjam 2,4, tetapi turun menjadi 1,4 turun menjadi 930. Saya nggak punya uang segitu jadi bagi 2 dengan Ipang. Ada telepon dari Ipang. Ipang mengajak saya bertemu di di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center. Dijanjikan ada pekerjaan,” kata Dodi.<br /><br />“Ipang mengatakan, percaya saya. Tapi tidak ada pekerjaan makanya dibuat pinjaman. Saya meminjami uang ke terdakwa, tapi saya nggak tau kepentingannya untuk apa, hanya pinjam saja. Saya tidak kenal Dewan (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq). Kalau Kaji (Taufik Fajar) kenal tapi saya kurang jelas.,” kata Dodi.<br /><br />Ipang tidak membantah pernyataan Dodi. Menurut Ipang. “Wiwiet meminta tolong untuk meyakinkan Pak Dodi. Awalnya sanggup meminjami 2,4 jadi turun 1,4,” jawab Ipang. JPU KPK pun bertanya, apakah bagi hasil dari APBD 2017 ?. selain itu, JPU KPK mengingatkan Ipang agar bicara apa adanya dan tidak mengarang, tidak membuat keterangan palsu. Akibatnya, wajah Ipang terlihat pucat saat diingatkan JPU KPK.<br /><br />Dari keterangan Ipang dan Dodi, uang yang terkumpul dari keduanya diserahkan ke Agung untuk dibawa ke mobil Ipang. Kemudian Ipang memerintahkan Agung untuk menyerahkan sejumlah uang ke Taufik Fajar alias Kaji atas perintah dari terdakwa.<br /><br />“Uang itu diserahkan ke Kaji atas perintah Pak Wiwiet,” jawab Ipang kepada Majelis.<br /><br />Dalam dakwaan JPU KPK juga sudah dibeberkan, kronologis kesepakatan antara terdakwa dengan ke- 2 kontraktor ini yaitu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto.<br /><br />Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /><br />Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /><br />Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /><br />Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /><br />Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /><br />Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /><br />Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /><br />Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /><br />Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /><br />Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /><br />Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /><br />Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /><br />Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, Umar Faruq dan  Abdullah Fanani tertangkap oleh petugas KPK.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan terkait, keterlibatan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, dalam kasus yang menyeret Wiwiet Febriyanto dan 2 Kontraktor, apakah akan dijadikan sebagai tersangka. JPU KPK Iskandar menjelaskan bahwa, dalam pasal 55 KUHP bisa jadi.<br /><br />“Kalau asal usul uangnya, nanti akan kita pisahkan dengan perbuatan terdakwa, barangkali dari pengembangan. Kalau motif terdakwa memberikan uang ke Dewan kan terkait APBD agar lancar. Kalau ke rekanan, terkait dengan proyek. Kalau Wali Kota akan jadi saksi. Kalau dari dakwaan pasal 55, berarti kan ada namanya mensarea ada kerja sama,” ucap JPU KPK Iskandar.<br /><br />Sementara Suryono Pane, selaku PH terdakwa mengatakan bahwa, pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada dan harus bisa dibuktikan. Namun Pane mengakui, terkait antara terdakwa dengan 2 rekanan tersebut,<br /><br />“Pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada, dan itu tidak ada harus dibuktikan. Kalau mengenai rekanan itu, ya bisa jadi,” kata Pane.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi “Suap” OTT DPRD Mojokerto, 2 Kontraktor jadi Saksi

berita korupsi .co - Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan terencana, yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang m...

»

Kajati Jatim lakukan upaya Hukum, tak terima Vonis Bebas, La Nyalla dan Dahlan Iskan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOEqCYGIcNhadhR9DJklNcKIUWjHVD5Rnbui34oovwlVH9FfbBPwMncd0hrIlhNUrmhWylzY2yTe0BfrBo-TfjLrmOW09lXZggSuueuRlRPvG-bNK6mSZDSTLM2_yJx4IS_d_04LZ5os0/s1600/IMG20170912175431-3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1442" data-original-width="1600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOEqCYGIcNhadhR9DJklNcKIUWjHVD5Rnbui34oovwlVH9FfbBPwMncd0hrIlhNUrmhWylzY2yTe0BfrBo-TfjLrmOW09lXZggSuueuRlRPvG-bNK6mSZDSTLM2_yJx4IS_d_04LZ5os0/s640/IMG20170912175431-3.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli Hutagalung</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Perjuangan belum berakhir, semangat belum pudar, hukum wajib ditegakkan dan Korupsi harus diberantas. Ungkapan inilah yang barangkali dipepagang Maruli Hutagalung, yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kajai Jatim) sejak akhir Desember 2015 lalu.<br /> <br /> Sebab, sejak memegang tongkat kepemimpinan lembaga Adiyaksa Jawa Timur, Maruli telah menangani Dua kasus Korupsi yang menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Bukan karena besarnya kerugian negara, melainkan karena terdakwanya adalah bukan masyarakat biasa, melainkan tokoh masyarakat.<br /> <br /> Kedu tokoh masyarakat yang dimaksud adalah, La Nyala Mattalitti, Mantan Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Tumur dan mantan Ketua Umum PSSI, yang terseret dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 lalu sebesar Rp 48 M, termasuk Rp 5,3 M dari dana itu, digunakan untuk pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2012, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1 milliar lebih.<br /> <br /> Namun, nasib mujur bagi mantan Ketua Kadin itu, Dia pun di Vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) RI, pada tahun lalu. <br />   <br /> Ada hal  baru, yaitu dalam persidangan kasus perkara TPPU dengan terdakwa Nelson Sembiring, yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor terungkap, pemberian 10 unit stand di Pasar Turi Baru Lt III, yang diberikan La Nyalla Mattalitti kepada istri Nelson melalui Diar Kusuma Putra (mantan terpidana kasus Korupsi dana Hibah Kadin). Namun stand tersebut tak laku dijual bahkan disewakan.<br /> <br /> Pemberian 10 unit stand itu, untuk membantu Nelson terkait hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 17 milliar dalam kasus perkara Korupsi dana Hibah Kadin. sementara Diar, dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 9 milliar.<br /> <br /> Namun hal itu dibantah La Nyallamattalitti melalui Penasehat Hukumnya, Sumarso, saat hubungi media ini, pada Rabu, 13 September 2013. Sumarso menjelaskan, 10 unit stand itu bukan dari hasil kejahatan, melainkan sumbangan dari pihak ketiga. Namun Sumarso, tidak menyebutkan siapa pihak ketiga yang dimaskud.<br /> <br /> "Tapi itu tidak bisa dilaksanakan, karena bukan hasil Tindak Pidana Korupsi, dan tidak ada kaitannya dengan perkara pokok. Itu bukan dari La Nyala, itu sumbangan dari pihak ketiga, maksudnya untuk membantu. Saya tidak tahu, tapi seingat saya waktu itu, butuh uang pengganti, terus ada yang bantu dengan stand Pasar Turi, tapi ndak bisa. Meski terungkap di Persidangan, tapi bukan hasil kejahatan. artinya tidak ada kaitannya denagn TPPU," kata Sumarso<br /> <br /> Sementara Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PT PWU) milik peruhaan Daerah (Perusa), mantan Direktur Utama PT PLN (BUMN), mantan Menteri BUMN, mantan pemilik PT Jawa Pos Group, yang juga tokoh Pers Nasional ini, bersama dengan Wishnu Wardhana, manatan Ketua Tim penjualan asset  yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya, terseret dalam kasus Korupsi penjulan asset daerah yang dikelola oleh PT PWU pada tahun 2003 lalu,  yang merugikan keuanagan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Lagi-lagi nasib mujur juga dialami Dahlan Iskan. Sebab, 5 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 21 April 2017 dan membebaskan Dahlan Iskan, pada tanggal 31 Agustus 2017, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 1 September 2017.<br /> <br /> Pada hal, dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, tanggal 21 April 2017 menyatakan bahwa, benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, yang seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU, pada tanggal 25 September 2003.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku ketua Tim penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /> <br /> Majelis Hakim saat itu menyatakan dalam amar putusannya bahwa, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003, sementara penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli, setelah dilakukannya pembayaran. <br /> <br /> Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli, antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya, bukan di kantor Notaris.<br /> <br /> Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim berbunyi, “Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Tahsin, saat itu (21 April 2017) .<br /> <br /> Atas Vonis bebas yang diterima oleh kedu terdakwa ini, Kepala Jeksaan Tinggi – Jawa Timur menyatakan akan melakukan upaya hukum Kasasi untuk perkara Dahlan Iskan dan upaya hokum PK (Peninjauan Kembali) untuk perkara La Nyalla Mattalitti, ke Mahkamah Agung RI.<br /> <br /> “Kita sudah pasti Kasasi untuk perkara Dahlan Iskan. Untuk La Nyalla, kita akan PK,” kata Maruli, tegas.<br /> <br /> Maruli mengatakan bahwa, kasus korupsi penjualan  asset PT PWU sudah terbukti dengan adanya pengembalian uang kerugian negara yang dilakukan tersangka Oepojo Sarjono. <br /> <br /> “Ini kan sudah jelas terbukti, ada pengembalian uang kerugian negara dari tersangka Oepojo Sarjono, yang sebentara lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan. Bagaimana kog bisa bebas,” kata Maruli, heran.<br /> <br /> Menurut Maruli Hutagalung, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim di MA, hanya membaca dokumen. Sementara, Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tidak hanya membaca, melainkan mendengar langsung keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri serta, memeriksa bukti-bukti yang dijadikan JPU untuk menjerat terdakwa.<br /> <br /> “Kalau begini, bagaimana hukum di negeri ini. Hakim di PT maupun di MA hanya membaca dokumen. Apakah Hakim PT Dan Hakim MA lebih pintar dari Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ?. pada hal, Hakim Tipikor Surabaya tidak hanya membaca, tetapi mendengar langsung keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Jaksa,” ujar Maruli. Ujar Maruli, Selasa, 12 Septeber 2017.<br /> <br /> Terkait keterangan terdakwa Nelson Sembiring dalam persidangan, atas 10 unit stand yang diberikan La Nyala Mattalitti kepada istri terdakwa melalui mantan terpidana kasus Korupsi dana Hibah Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, Maruli menanggapi akan dipelajari terlebih dahulu.<br /> <br /> "Nah ini hal yang baru ini, kita akan pelajari terlebih dahulu. Coba, segera buatkan memori Kasasi," kata Maruli sambil memerintahkan Jaksa Trimo. (Redaksi)</div>

News Tipikor Kajati Jatim lakukan upaya Hukum, tak terima Vonis Bebas, La Nyalla dan Dahlan Iskan

Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli Hutagalung berita korupsi .co – Perjuangan belum berakhir, semangat belum pudar, hukum w...

»

Matinya Nurani Lembaga Yudikatif

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX5pLpEAXc9YpeUfGlC9dBQ-CavY1DVj5e3yTFnsUwH6a0KDXgNOSTRh0p5X1uIpNyIvJVzO4E16n7I0ZiZuY-uJ7N-VaCTiMALH8Q9qZyaUVD24lWrZvSr3N9Ii4Q9EohnU0AxSGdvfA/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1087" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX5pLpEAXc9YpeUfGlC9dBQ-CavY1DVj5e3yTFnsUwH6a0KDXgNOSTRh0p5X1uIpNyIvJVzO4E16n7I0ZiZuY-uJ7N-VaCTiMALH8Q9qZyaUVD24lWrZvSr3N9Ii4Q9EohnU0AxSGdvfA/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Jakarta, berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Lagi, untuk yang kesekian kali Hakim ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena melakukan Korupsi. Setelah beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap seorang Panitera di Pengadilan Jakarta Selatan, kini KPK melakukan OTT terhadap Hakim Tipikor di Bengkulu. Tertangkapnya Hakim Tipikor menambah panjang daftar Hakim Tipikor yang terjerat perkara Korupsi.  <br /><br />Ditangkapnya Hakim karena melakukan Korupsi, mengindikasikan bahwa lembaga Pengadilan sangat rentan melakukan praktik Korupsi. Kerentanan tersebut terjadi karena model pengawasan Hakim Tidak dibangun dengan ketat bahkan cinderung tanpa pengawasan. Selain itu hal ini juga mengindikasikan buruknya proses pembinaan Hakim. Mahkamah Agung gagal menanamkan nilai integritas pada hakim melalui proses pembinaan. <br /><br />Tertangkapnya hakim melakukan korupsi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong perbaikan terjadi di lembaga pengadilan. Mahkamah Agung justru terkesan membiarkan tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Ikatan Hakim Indonesia justru mendukung revisi UU KPK yang terang-terang merupakan hasil dari uapaya pelemahan KPK. Sikap ini sangat disayangkan karena dapat ditafsirkan sebagai semangat yang tidak mendukung kerja pemberantasan korupsi.   <br /><br />Dewi Suryana merupakan, Hakim Tipikor Ketujuh yang ditangkap karena menerima suap atau korupsi. Sebelumnya, telah ada 6 orang nama Hakim lain, diantaranya ; <br /><br />1. Janner Purba / Hakim Tipikor Bengkulu <br />2. Kartini Marpaung / Hakim Ad Hoc Tipikor Semarang <br />3. Ramlan comel / Hakim Ad Hoc Tipikor Bandung <br />4. Heru Krisbandono / Hakim Ad Hoc Tipikor Pontianak <br />5. Asmadinata / Hakim Ad Hoc Tipiko Palu <br />6. Pragsono / Hakim Tipikor Semarang  <br /><br />Hakim Tipikor yang seharusnya mengadili perkara korupsi, justru menjadi bagian pelaku yang melakukan korupsi. Karenanya, perlu ada evaluasi mendalam terkait kinerja Pengadilan Tipikor. Selain itu, harus pula mengevaluasi proses rekrutmen dan pembinaan Hakim. Apakah proses rekrutmen telah dapat menjaring Hakim Tipikor yang memiliki Integritas ?. Serta apakah pembinaan Hakim berhasil menanamkan nilai Integritas kepada Hakim, Khususnya Hakim Tipikor ?. Secara lebih utuh, evaluasi dilakukan untuk memetakan wilayah yang rawan penyelewengan Hakim atau Panitera. <br /><br />Hal ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan KPK, KY juga melibatkan pemerintah. Merumuskan strategi pembenahan pengadilan adalah, sebuah keharusan jika tidak ingin ada hakim yang ditangkap karena korupsi.  <br /><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <br />Sumber : ICW

Regional Matinya Nurani Lembaga Yudikatif

Jakarta, berita korupsi .co - Lagi, untuk yang kesekian kali Hakim ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena melakukan Korupsi. ...

»

Korupsi Dana Pilgub Jatim, Pejabat Bawaslu Divonis 3 Tahun Penjara

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBdh9t1qZs4FvKl9vsrYakhUSOd29RwS_sdLhZuecRO1Q-zbkywQLj3ylGnigyhDmRvKk-yxMIVsDDUl3we5TjpM-DN9uLPmBnsaLYXwOpSF8ncz4nIvB9tIzH1cYBBcTiQcfzkRVEic/s1600/IMG201705151443007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1240" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBdh9t1qZs4FvKl9vsrYakhUSOd29RwS_sdLhZuecRO1Q-zbkywQLj3ylGnigyhDmRvKk-yxMIVsDDUl3we5TjpM-DN9uLPmBnsaLYXwOpSF8ncz4nIvB9tIzH1cYBBcTiQcfzkRVEic/s640/IMG201705151443007.jpg" width="496" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor</span></b></td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b>  Sidang perkara kasus Korupsi dana Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M, yang bersumber dari dana NPHD APBD Jatim, yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar, telah berakhir.<br /><br />Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, telah membacakan surat putusannya terhadap 4 terdakwa dalam kasus korupsi Bawaslu Jatim jilid IV ini, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Rochmad, pada Senin, 11 September 2017.<br /><br />Ke – 4 terdakwa diantaranya, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik, perkara tersendiri), selaku Pejabat pengadaan Bawaslu, sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati<br /><br />Sementara Jilid I, II dan III, sudah divonis terlebih dahulu, walau penetapan tersangkanya pada tahun 2015 lalu. Dalam jilid I diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara),  Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan dan Anang Kusweni (calo). Ke 4 terdakwa ini di vonis bersalah. Jilid II yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng (ke Tiganyan di Vonis bebas dan Jaksa Kasasi). Dan  Jilid III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Di Vonis bersalah)<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Menghukum terdakw dengan pidana penjara selama Tiga tahun dan denda sebesar Rp Lima puluh juta. Apa bila tidak dibayar, maka diganti hukuman penjara selama  Dua bulan. Menghukum terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Seratus Tiga Juta Rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang. Bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama Satu tahun,” ucap Ketau Majelis Hakim.<br /><br />Sementara, terdakwa Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati divonis masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda masing-masing sebesar Rp 50 juta atau, dipenjara selama 1 bulan bila tidak dibayar.<br /><br />Hukuman yang diberikan Majelis Hakim ini tergolong ringan, bila dibandingkan dengan tuntutan JPU. Dalam tuntutan JPU, terdakwa Hendrik dituntut pidana penjara selama 5 tahun. Sementara 3 terdakwa lainnya, di tuntut pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Atas Vonis Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerima. Sementara JPU masih piker-pikir. “Kita masih piker-pikir,” kata JPU Dewi saat ditanya wartawan media ini.<br /><br />Kasus ini bermula, saat Hendrik Susilo Bali atau Hendrik, membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di 2 pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni, APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu, Amru telah membuat laporan ke Polda Jatim, setelah menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jatim yang juga atas permintaan Amru, karena bendahara, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. <br /><br />Tidak hanya itu, menurut Amru dalam persidangan, bahwa yang meminjam dokumen CV untuk pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah, Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri), yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, yakni Sapto. Hal ini seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melapor ke Polda Jatim, dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan<br /><br /><br /><b><span style="font-size: large;">Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</span></b><br /><br />Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar Rp 160 juta, dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya, saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan, dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /><br />Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan disalah satu usaha foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikenalnya cukup lama.<br /><br />Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global, dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /><br />Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan, menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /><br />Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /><br />“Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /><br />Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /><br />Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /><br />Yang sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /><br />Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap” ?  (Redaksi)</div>

Tipikor Korupsi Dana Pilgub Jatim, Pejabat Bawaslu Divonis 3 Tahun Penjara

Terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co -   Sidang perkara kasus Korupsi dana...

»

Sidang Korupsi “Suap” DPRD Jatim, Puluhan Pegawai Pemprov “Korupsi Waktu”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhad2dnnyQEwPAjX17UO-HRIup9EV_RUaJxOCxLSNZC15EMVKqYpDPae-Y46hdJiZDKhCE7BDLDviywhtX6mZhKQfdUCtjqcSwy3xpiX7rgrbfUgXaw1W-U3E2HNTdU19n3DFMOSsOxcbk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhad2dnnyQEwPAjX17UO-HRIup9EV_RUaJxOCxLSNZC15EMVKqYpDPae-Y46hdJiZDKhCE7BDLDviywhtX6mZhKQfdUCtjqcSwy3xpiX7rgrbfUgXaw1W-U3E2HNTdU19n3DFMOSsOxcbk/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;">Ket. Foto atas, sidang terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, puluhan PNS Dinas Pertanian jadi pengunjung sidang</span></b></td></tr> </tbody></table> </span></b></span></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span> –</b></span> <span style="color: black;">Patuh dan loyal terhadap pimpinan, barangkali inilah yang dilaksanakan puluhan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur, “Korupsi Waktu alias membolos”, meninggalkan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya selaku pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Pegawai Dinas Peternakan Pemrov Jatim, pada Senin, 11 September 2017.<br /><br />Meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat yang di gaji oleh rakyat, hanya untuk memberi dukungan moral terhadap pimpinannya yang ditangkap oleh KPK pada Juni lalu, terkait memberikan uang “suap” kepata DPRD Jatim, atas pengawasan anggran dan revisi Perda.<br /><br />Dari pantaunan media ini, saat digelarnya sidang perkara Korupsi “Suap” Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim dengan terdakwa, Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian) bersama ajudanya Anang Basuki Rahmat, dan terdakwa Rohayati (Plt. Kepala Dinas Peternakan, perkara terpisah), puluhan PNS memenuhi ruang sidang.<br /><br />Meninggalkan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat yang digaji oleh rakyat tanpa sesuai dengan prosedur atau tanpa adanya ijin resmi, bisa jadi sebagai salah satu bentuk “Kotupsi Waktu”<br /><br />Apakah kehadiran puluhan PNS di 2 Dinas Pemprov. Jatim ini mendapat ijin dari pimpinannya, meninggalkan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya hanya untuk menghadiri persidangan ?<br /><br />Terkait hal itu, saat media ini meminta tanggapan dari Humas Pemprov. Jatim, Benny, mengatakan, akan menginformasikan ke pimpinannya. Alasannya, karena belum dapat menghubungi Kadis Pertanian dan Kadis Peternakan. <br /><br />“Saya belum bisa menghubungi  Kadisnya, maksud saya untuk mengechek, apakah mereka sudah mendapat ijin kepada pimpinannya apa belum untuk meninggalkan kantor. Nanti saya akan menginfokan hal ini kepada Kadisnya. Tidak elok kalau banyak PNS, jam kerja kesana (ke Pengadilan Tipikor, maksudnya) kecuali mereka yang ada relevansinya,”  kata Benny.  (Redaksi)</span></span></span></div>

Regional Tipikor Sidang Korupsi “Suap” DPRD Jatim, Puluhan Pegawai Pemprov “Korupsi Waktu”

  Ket. Foto atas, sidang terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, puluhan PNS Di...

»

Uang “Suap” Dinas Peternakan Ke Dewan Agar Revisi Perda No. 3/2012 Dimuluskan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3cLsn5uimSVjPiVNhLjLgtfFDwn5RWMvgcHbxgOyWIX_mlOociGIJ8qqQzaYXn2b6iOazbw-zhA9m0pEnLdUwfOMWG92E7xPZc4eQGuQrnMwjF3ZpxHtmxyiNioVz1EoZAuzLXWBUtgg/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3cLsn5uimSVjPiVNhLjLgtfFDwn5RWMvgcHbxgOyWIX_mlOociGIJ8qqQzaYXn2b6iOazbw-zhA9m0pEnLdUwfOMWG92E7xPZc4eQGuQrnMwjF3ZpxHtmxyiNioVz1EoZAuzLXWBUtgg/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;">Ket. Foto atas, sidang dengan terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya, Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, Sidang dengan terdakwa Rohayati (Kadis Peternakan) Pemprov. Jatim</span></b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Aneh ! Pada Juni lalu, kepada media ini, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, membantah dengan keras, bahwa kasus yang menimpa anak buanhnya ini (Kepala Dinas Peternakan dan Dinas Peranian Pemprov. Jatim), tidak ada hubungannya dengan pengawasan anggaran dan Perda, yang dilakukan oleh DPRD Jatim, hingga ditangkap Tim KPK.<br /><br />Sementara dalam persidangan terungkap bahwa, Perda Nomor 3/2012 ada pasal yang dobel atau ganda. Selain itu, ada pula beberapa pasal yakni pasal 20 dan 27 yang dianggap mempersulit masuknya hewan Sapi ke Jawa Timur. Itulah alasannya, sehingga Dinas Peternakan mengajukan ke Komis B DPRD Jatim untuk dilakukan revisi.<br /><br />Anehnya, apakah pengajuan revisi Perda, menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan ke DPRD Jatim atau, Dinas Peternakan ke Gubernur lalu kemudian Gubernur dengan DPRD ?<br /><br />Anehnya lagi, pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Thn 2012 tentang pengendalian ternak Sapi dan Kerbau betina, yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, sepertinya “asal jadi”, sekaligus menjadi “jembatan” Rohayati ke “Hotel Prodeo” alias penjara yang disediakan oleh KPK.<br /><br />Andai saja, Dinas Peternakan Pemprov. Jatim tidak mengajukan revisi Perda Nomor 3/2012 kepada DPRD, dengan memberikan sejumlah uang kepada Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim pada Juni lalu, bisa jadi, Rohayati yang dilantik Gubernur menjabat sebagai Plt. Dinas Peternakan pada Desember 2016, tidak ditangkap oleh KPK dalam kasus “suap” Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, ternyata untuk merevisi Perda tersebut,  Dinas Peternakan haruslah memberikan sejumlah uang ke Komisi B DPRD Jatim melaui Ketua dan Wakil yakni, Moh. Basuki dan Moh. Ka’bil Mubarok, supaya keinginan Dinas Peternakan terhadap revisi Perda Nomor 3/2012 di kabulkan. Selain itu, ada pula uang triwulan dari Dinas Peternakan ke Komis B DPRD Jatim, yang jumlahnya sebesar Rp 500 juta selama tahun 2017, terkait pengawasan anggaran tahun 2017 yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim dan tidak perpengaruh ke anggaran tahun 2018 mendatang.<br /><br />Pada Senin, 11 September 2017, JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, kembali menghadirikan 4 saksi dari Dinas Peternakan diantaranya, Siti Aisyah, Fitri Istiana, Mitro Nurcahyo, Juliani Poliswari dan Sujatmiko untuk terdakwa Rohayati, yang di damping Penasehat Hukum (PH)-nya Suryono Pane dkk.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat, saksi Juliani Poliswari menjelakan, terkait pemberian sejumlah uang ke Ketua Komisi B, agar pembahasan revisi Perda Nomor 3/2012 dikabulkan sesuai keingan Dinas Peternakan.<br /><br />“Apa keuntungan Dinas memberikan uang ke Komisi B. Apakah supaya sesuai dengan keinginan Dinas ?,” tanya Ketua Majelis Hakim. “Ia supaya lancar. Revisi pasal 20 dan 27. Ada juga pasal yang ganda,” jawab Juliani. <br /><br />Yang sebelumnya, anggota Majelis Hakim, M. Mahin mengatakan kepada saksi, bahwa apa yang dilakukan saksi terkait pemotongan dana Perdin (perjalanan dinas) yang tidak pernah ada, adalah suatu kesalahan dan tidak boleh.<br /><br />“Dana perjalanan Dinas ada, tapi nggak kemana-mana, dipotong untuk revisi Perda, itu tidak boleh,” ucap Majelis M.Mahin dengan marah.<br /><br />Terkait revisi Perda, Juliani Poliswari yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov. Jatim yang intinya, memperkenankan Dinas Peternakan mengajukan revisi ke Dewan.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Juliani Poliswari mengakui bahwa dirinyalah yang juga berperan memberikan uang kepada terdakwa Rohayati untuk memenuhi permintaan uang triwulan oleh Ketua Komis B. Namun Juliani tak mengetahu, uang apa yang diberikan kepada Ketua Komis B.<br /><br />“Saya tidak tahu, hanya mendengarkan,” jawab Juliani kepada Majelis.<br /><br />Sementara saksi Siti Aisyah mengakui kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa, untuk memberikan sejumlah uang dalam amplop kepada Ketua Komis B. saksi ini sama dengan Juliani Poliswari, tidak mengetahui terkait uang apa yang diberikan kepada Ketua Komisi B. Anehnya, saksi Siti Aisyah mengakui, adanya pemotongan uang dari dana perjalanan dianas (Perdian) yang tidak pernah dilakukan.<br /><br />Dari saksi Sujatmiko kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah memberikan sejumlah uang, yang totalnya sekitar Rp 20 juta kepada terdakwa. “Pernah memberikan 15 juta, Maret dan Mei 5 juta lewat Bu Fitri. Pemotongan dari Bidang 15 juta,” kata Sujatmiko yang dibenarkan Fitri<br /><br />Yang tidak masuk akal sehat adalah pengakuan  dari saksi Mitro Nurcahyo terkait pemberian uang sebesar 50 juta untuk “urunan” uang triwulan adalah uang pribadinya. Apakah demi menyandang jabatan lalu rela menyerahkan seluruh gajinya ke pihak lain ?<br /><br />Dari keterangan para saksi ini, sepertinya tidak jujur dan tidak terbuka. Apakah hanya untuk “menyelamatkan” pihak lain ?<br /><br />Sementara dalam sidang sebelumnya juga digelar, dengan terdakwa Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemrov. Jatim berasama ajudannya terdakwa Anang Basuki Rahmat, dalam kasus yang sama namun perkara terpisah. <br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan 3 orang saksi diantaranya, Sekretaris DPRD Jatim, Ach. Jaelani, Handoko (Staf Dewan) dan supir pribadi Ketua Komisi B, M. Basuki.<br /><br />Dari keterangan saksi-saksi ini terungkap bahwa, uang yang diperoleh M. Basuki ternyata dibuat untuk menyewa “Hotel esek-esek” di Tretes yang tarifnya sebesar Rp 50 ribu.<br /><br />Usai persidangan, atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa, telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov terkait revisi Perda Nomor 3/2012, Kepala Biro Hukum Pemprov. Jatim, Himawan, saat dihubungi wartawan ini mengakui lupa. Apakah lupa benaran atau pura-pura lupa ?.<br /><br />“Saya lihat dulu suratnya nomor berapa,” kata Himawan. Saat ditanaya, apakah ada saran secara langsung, agar Dinas Peternakan mengajukan langsung ke Dewan, Himawan menjawab lupa. “Saya lupa,” jawabnya dengan singkat.<br /><br />Sementara PH terdakwa berharap, agar Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Biro Hukum Pemrov Jatim terkait adanya saran dari Biro Hukum ke Dinas Peternakan untuk mengajukan langsung revisi Perda.<br /><br />“Kita sudah tanyakan dasar hukumnya tetapi tidak bisa dijawab. Kita berharap, agar Majelis bersedia menghadirkan Biro Hukum menjadi saksi,” kata PH terdakwa. <br /><br />Kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK terkait, pemberian uang sebesar Rp 175.000.000 melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100.<br /><br />Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000.<br /><br />Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas tahun 2018.<br /><br />Pada sekitar bulan Februari 2017 terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek SMS memperkenalkan diri sebagai wakil ketua wakil ketua komisi B DPRD Provinsi Jatim kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon adanya komitmen iuran triwulan pertama dari dinas peternakan untuk komisi B DPRD Jatim<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan, dan beberapa Kepala Bidang diantaranya, Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.<br /><br />Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta, agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang akan diberikan kepada komisi B DPRD Jatim, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan Provinsi Jatim.<br /><br />Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa Rohayati selaku kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Timur dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur<br /><br />Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.<br /><br />Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim. Terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.<br /><br />Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.<br /><br />Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. <br /><br />Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.<br /><br />Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.<br /><br />Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Uang “Suap” Dinas Peternakan Ke Dewan Agar Revisi Perda No. 3/2012 Dimuluskan

Ket. Foto atas, sidang dengan terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya, Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, Sidang de...

»