BERITAKORUPSI.CO

Gratifikasi Dan TPPU, “Raja” Madiun Dituntut 9 Tahun Pidana Penjara

#Orang-Orang Yang Turut Menikamati “uang Haram” Dari Terdakwa Bambang Irianto, Bisa Bermimpi Indah. Dan Akankah Syukuran ?# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ve2gLhlgcW-1i-EW4fpojYYhBo_SvzzZs3zlZ0fbrrhinU-t2gAqtePe9_-Y7EWxQp_NIoQDGM1Kusf99z74dxAhWJCYVGgLNtH5gntFM5rkU7uO1iMhlE6qh17znCNkqDXa3GWNm7A/s1600/IMG201704110909011.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="563" height="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ve2gLhlgcW-1i-EW4fpojYYhBo_SvzzZs3zlZ0fbrrhinU-t2gAqtePe9_-Y7EWxQp_NIoQDGM1Kusf99z74dxAhWJCYVGgLNtH5gntFM5rkU7uO1iMhlE6qh17znCNkqDXa3GWNm7A/s640/IMG201704110909011.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. sebab Dia adalah “Raja yang berkuasa” alias Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua 2014 - 2019 (2 periode) 
 
Bambang Irianto, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, Dia adalah seorang pengusaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, Kontraktor dan beberapa usaha lainnya, serta Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat Kota Madiun. 
 
Sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun tahun 2009, kekuasaan Bambang Irianto ibarat Raja yang tak satu pun berani menentang kebijakannya, apakah itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini atau tidak. 
 
Namun tragis, Raja Madiun itu saat ini menyandang gelar terdakwa, dalam kasus dugaan Korupsi (Gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan di non aktifkan sementara serta diinapkan di Hotel Prodeo alias di penjara yang disapkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena kebijakannya ternyata melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Yang lebih tragis lagi, Raja Madiun itu kini dituntut pidana penjara selama 9 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti. Selain itu, Dia juga didenda sebesar Rp 1 milliar atau dikurung selama 6 bulan. Tuntutan itu dibacakan oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, pada Selasa, 2 Agustus 2017. <div style="text-align: left;">
Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto (didampingi Penasehat Hukumnya Indra Priangkasa dkk) terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf i dan atau, pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</div>
 
Selain UU Tindak Pidana Korupsi, terdakwa Bambang Irianto pun dijerat dengan UU TPPU yaitu, pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar Rp 1 milliar. Apa bila terdakwa tidak emmbayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan,” ucap JPU KPK Feby. 
 
Pada hal, dalam tuntutan JPU KPK dibeberkan. sejak Wali Kota yang berkuasa sejak 2009 hingga 2016, Dia telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun. 
 
Dalam surat tuntutan JPU KPK juga dibeberkan bahwa, Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana. Hingga total duit yang diperoleh terdakwa sekitar Rp 55 miliar dari hasil gratifikasi dan 48 milliar digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009 seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. Andaikan 5 pejabat Kota Madiun melakukan hal yang sama, apakah perekonomian Kota Madiun bisa berkembang ??? 
 
Menanggapi tuntutan JPU KPK, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya menyatakan kepada Majelis Hakim, akan menanggapinya dalam pembelaan (Pledoi) dalam persidangan berikutnya. 
 
Usai persidangan, Indra Priangkasa, selaku Ketua Tim PH terdakwa mengatakan bahwa, Penuntut Umum masih menyembunyikan fakta-fakta persidangan. Indra mengatakan, akan mengulasnya dalam Pledoi (Pembelaan) di persidangan yang akan datang. 
 
"Terkait tuntutan dari Penuntut Umum, kita melihat dari 12 i, 12 B (maksudnya pasal 12 huruf i, pasal 12 B.red) dan pasal 3 TPPU, saya pikir Penuntut Umum masih menyembunyikan fakta-fakta persidangan. seperti di 12 i, tentang proses diskresi tentang pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh  terdakwa kepada repransir itu tudak terkafer, nanti itu akan kita ulas dalam Pledoi. Di 12 B juga gitu. Di pasal 3-nya, nampaknya Penuntut Umum juga dibuat mengetengahkan secara obyektif, bahwa sebenarnya terdakwa itu kalau pertahunnya, di 2013, 2014 hingga 2016, ada pendapatan devisa, tapi seolah-olah tidak ada itu. Akan kita buktikan di Pledoi,” ujar Indra. 
 
Namun Indra mengakui, bahwa terdakwa tidak melaporkan sebahagian harat kekayaan terdakwa dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). “Ia benar, tidak terlaporkan dalam LHKPN. Tapi itu sangsi Adminstratif,” ungkapnya. 
 
 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2D_09rL5qfEhH5A88eX_RBLqbl_zeYygKczPGyR8XrNfwk68shxTgjFmvJbsGIsy53zkWPz6zmKbml-BaVMk-bl-DrDY4eOirHfdIV-w0PuW0zftZ8guCbq9t_EwnCFK_vxuW2FUGHXY/s1600/IMG20170411092120.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2D_09rL5qfEhH5A88eX_RBLqbl_zeYygKczPGyR8XrNfwk68shxTgjFmvJbsGIsy53zkWPz6zmKbml-BaVMk-bl-DrDY4eOirHfdIV-w0PuW0zftZ8guCbq9t_EwnCFK_vxuW2FUGHXY/s640/IMG20170411092120.jpg" width="640" /></a> 
 
Terpisah. Terkait tuntutan terhadap terdakwa, JPU KPK Feby menjelaskan bahwa, menurut JPU KPK, terdakwa terbukti melanggar tindak pidana yaitu, dua pasal dalam UU Korupsi dan 1 pasal UU Pencucian uang, yang besarnya sekitar 47 milliar rupiah. 
 
“Kita merasa yakin bahwa, terdakwa itu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu pelanggaran terhadap 2 pasal Tindak Pidana Korupsi dan 1 pasal Tindak Pidana TPPU. Dalam pasal 12 i dakwaan pertama, karena Dia turut serta ikut dalam pembangunan Pasar Madiun, pada hal dia adalah sebagai Kepala Daerah disitu. Bahkan juga mengikut sertakan perusahaan anaknya untuk mensuplay barang. Yang kedua, terkait setoran-setoran lainnya diluar Pasar Besar Madiun, yaitu adanya setoran-setoran dari pihak kontraktor. Kemudian ada tiga jenis setoran yaitu dari kontraktor, perijinan dan pemotongan honorarium pegawai, sehingga totalnya sekitar 50 milliar rupiah. Ternyata dari 50 milliar itu banyak dibelanjakan untuk beberapa macam kegiatan, pembelian rumah, masuk dalam tabungan, maupun memberikan kepada orang lain, seperti Liana. Kemudian membelikkan tanah, Property," ujar Feby. 
 
"Namun dari puluhan pembelian tersebut, ternyata ada beberapa juga yang bisa dibuktikan terdakwa, bahwa itu dari penghasilan yang sah, ada 4 jenis yang pertama Emas sebesar Rp 530 juta, kemudian tanah dan bangunan di Jalan Hayam Wuruk sebesar 800 juta, ada bangunan untuk DPC Demokrat di Jalan Ahmat Yani Madiun sebesar 480 juta dan semua alat berat milik Boni Lesmana, sebesar Rp 2,7 milliar. kalau Emas ini didapat sebelum menjabat sebagai Wali Kota. Jadi total yang bisa dibuktikan terdakwa sebesar 7 milliar 545 juta. Jadi menurut kami, terbuktinya gratifikasinya senilai 47 milliar. Jadi TPPU, itulah dari gratifikasi itu memang sebenarnya 55 milliar, di TPPU nya 47 milliar, itu semua sejak 2009 hingga 2016 kemaren,” beber JPU KPK Feby. 
 
Namun saat ditanya lebih lanjut, terkait pihak-pihak yang akan terseret dalam kasus tersebut, yang ikut menikmati “uang haram” dari terdakwa, JPU KPK Feby mengatakan belum ada. Alasannya, karena asset-asset tersebut sudah disita. 
 
“Kalau dari Khusus Madiun, itu tidak ada. TPPU, pembelian-pembelian itu kan sudah kita rampas. TPP tujuannya adalah rekafry asset dari Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk sementara kami belum menilai apakah ada disitu yang akan ditindak lanjuti, akan kimi laporkan dulu hasil tuntutan,” ujarnya. 
 
Dari apa yang disampaikana JPU KPK, kini pihak-pihak yang sudah menikmati “uang haram” dari terdakwa Bambang Irianto pun, bisa bernafas lega dan bermimpi indah. Sebab, mereka tidak akan terseret ke kursi panas di Gedung Pengadil para Koruptor yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Akankan mereka syukuran memotong nasi tumpeng bersamaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2017 yang akan dating ???.  (Redaksi)

News Tipikor Gratifikasi Dan TPPU, “Raja” Madiun Dituntut 9 Tahun Pidana Penjara

#Orang-Orang Yang Turut Menikamati “uang Haram” Dari Terdakwa Bambang Irianto, Bisa Bermimpi Indah. Dan Akankah Syukuran ?# berita koru...

Divonis 3 Tahun, Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Langsung Banding

05.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWGDmX1q7HLr62YWKEyRJNfLiuTPKjw7fy1F5topOEQWg9RY90zOpOqxdGfvfuuEetGTzwH6XvzXt51jsKBLDurMXnHJKgRNjIzMBGQryAuwqmDyfWldEcgg40asQYZfE_OG9IzbY9Yjs/s1600/IMG20170731111001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWGDmX1q7HLr62YWKEyRJNfLiuTPKjw7fy1F5topOEQWg9RY90zOpOqxdGfvfuuEetGTzwH6XvzXt51jsKBLDurMXnHJKgRNjIzMBGQryAuwqmDyfWldEcgg40asQYZfE_OG9IzbY9Yjs/s1600/IMG20170731111001.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritkorupsi.co – “Mencari keadilan, ibarat mencari mutiara di dasar laut, yang penuh perjuangan untuk menghadapi badai”.  Kalimat itulah yang diungkapkan terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52), mantan Kasubdin PLS Dispendikbud NTT tahun 2007, yang saat ini menjabat Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), seuasi persidangan, pada Senin, 31 Juli 2017. Terdakwa Marthen Luter Dira Tome, menyampaikan hal tersebut, terkait Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap dirinya, dalam kasus perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran APBN sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200. Dalam persidangan yang berlangsung, dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang diketuai Majelis Hakim Tahsin, dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni, Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana, dan dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Yohanis D. Rihi., SH; Dr. Melkianus., SH., M.Hum; Yanro., SH. M.Hum; Alexander F. Tungga., SH. M.Hum dan Lesly A. Lay., SH, pada Senin, 31 Juli 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Majelis Hakim menyatakan bahwa, Terdakwa Marthen Luther Dira Tome, selaku Kasubdin PLS Dispendikbud NTT, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP. Terdakwa pun di Vonis 3 tahun penjara. “Menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara semalam 3 tahun dikurangi selama dalam tahanan, denda sebesar Rp 100 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Tidak hanya itu. Terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 milliar, subsiadair 3 tahun penjara. “Apa bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” Kata Ketua Majelis dalam surat Putusannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Marthen Luther Dira Tome, selaku Kasubdin PLS Dispendikbud NTT, bersama Tobias Uly, Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguan Anggran (KPA), John Agustinius Radja Pono, Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dan Basa Alim Tualeka, selaku Direktur PT Bintang Ilmu, melakukan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, dengan anggaran sebesar Rp Rp 77.675.354.000, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.292.378.200 sesuai dengan surat dakwaan. Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Marthen Luter Dira Tome bersama John Agustinius Radja Pono, selaku Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi NTT tahun 2007, melakukan pemotongan dana PLS sebesar Rp 50 ribu per bulan selama 6 bulan terhadap 11.000 Kelompok untuk diberikan kepada camat, kepala cabang Dinas, Lurah atau Kepala Desa sebesar Rp 3.330.000.000. Dana tersebut menurut Majelis Hakim, seharusnya tidak diberikan kepada camat, kepala cabang Dinas, Lurah atau Kepala Desa, kerena mereka bukanlah penyelenggara dalam kegiatan Pendidikan Non Formal PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2007.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp4Ciwe1ycZPtP5si40a78FLGcLTdWrd44Bt7TD2D5HuvPwDzm3w1OgZCRGlQCI9msMFqWlRffTHjg8lvPHQ05q9dMhppcpmHefDDtc_FTK4Mmk8Vy3XirrDmDiEGwfN_uSsPbfrYqluw/s1600/IMG20170731105825.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp4Ciwe1ycZPtP5si40a78FLGcLTdWrd44Bt7TD2D5HuvPwDzm3w1OgZCRGlQCI9msMFqWlRffTHjg8lvPHQ05q9dMhppcpmHefDDtc_FTK4Mmk8Vy3XirrDmDiEGwfN_uSsPbfrYqluw/s640/IMG20170731105825.jpg" width="640" /></a> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menyetakan bahwa, terdakwa Marthen Luter Dira Tome, telah menghubungi Basa Alim Tualeka, untuk meminta sejumlah uang melalui rekening BCA milik Simon Dira Tome, adik kandung terdakwa pada 19 Desember 2007 sebesar Rp 140 juta dan 23 Maret 2008 sebesar Rp 160 juta Atas Vonis tersebut, terdakwa langsung menyatakan banding, sementara JPU KPK masih pikir-pikir. “Yang Mulia, kalau boleh, hari ini kamu bisa mendapatkan salinan putusannya, untuk banding,” kata Yohanis D. Rihi. Namun oleh Ketua Majelis Hakim dijanjikan 3 hari kemuadian. “Ini adalah awal dari perjuangan. Mencari keadilan, ibarat mencari mutiara di dasar laut, yang penuh perjuangan untuk menghadapi badai. Kami sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Tapi kami akan banding, karena pertimbangan Majelis Hakim tidak sesua fakta persidangan, melainkan sama dengan dakwaan,” kata terdakwa, seuasai persiandan, yang di iakan Tim Penasehat Hukumnya. Menurut Yohanis D. Rihi, selaku PH terdakwa mengatakan, dalam pertimbangan Majelis Hakim dikatakan bahwa, terdakwa menghubungi Basa Alim Tualeka, untuk meminta uang. Pada hal, John Radja Pono lah yang menghubungi Basa Alim Tualeka, tanpa sepengetahuan terdakwa. “Tadi Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa menghubungi Basa Alim Tualeka untuk meminta sejumlah unag. Pada hal dalam fakta persidangan yang terungkap, John Radja Pono lah yang menghubungi Basa Alim Tualeka, meminta sejumlah uang untuk biaya pengiriman dan pengepakan buku dan dikirimkan melalui rekening Simon Dira Tome. Dan itu diakui oleh John Radja Pono dan Basa Alim Tualeka dalam persidangan,” jelasnya. Terdakwa menambahkan, pemotongan dana transport sebesar Rp 50.000 per kelompok, sehingga dianggap memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000, adalah merupakan suatu keniscayaan. “Saya, tidak pernah menyuruh, mengetahui ataupun memotivasi para penyelenggara untuk memotong uang tersebut. Secara akal sehat, jika saya memiliki niat buruk untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, maka tidaklah mungkin terjadi efisiensi atau penghematan anggaran pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara. dari target pemerintah pusat menuntaskan 90.320 orang atau 9.032 kelompok. Sementara yang dilaksanakan di Provinsi NTT melampaui target pemerintah pusat yaitu 111.000 orang atau 11.100 kelompok tanpa merubah atau menambah anggaran,” kata terdakwa dengan jelas. Menurut terdakwa, selisih lebih dari target pemerintah pusat yakni 20.680 orang atau 2.068 kelompok jika dikalikan dengan alokasi anggaran per kelompok sebesar Rp 2.900.000 maka, 2.068 X Rp 2.900.000 = Rp 5.997.200.000. “Dari pelaksanaan program tersebut telah terjadi pengamatan keuangan negara sebesar Rp 5.997.200.000 atau menguntungkan rakyat yang kurang beruntung, sejumlah 20.680 orang, karena mereka bisa menikmati pendidikan dengan program wajib belajar pendidikan Dasar 9 tahun yaitu, program paket A setara SD dan Paket B setara SMP. Target pemerintah pusat menuntaskan 21.850 orang sementara dilaksanakan di provinsi NTT mencapai 28.510 orang atau terjadi selisih lebih 6.660 orang dengan efisiensi anggaran Rp 3.262.690.000. hal yang sama juga terdapat dalam program paket C setara SMA, dalam target pemerintah pusat menuntaskan 926 orang, sementara dilaksanakan di Provinsi NTT mencapai 2340 orang. terdapat selisih lebih warga belajar sebanyak 1.414 orang dan efisiensi anggaran sebesar Rp 962.500.000,” beber terdakwa “Total efisiensi keuangan negara dari Ketiga program di atas yaitu, program pemberantasan buta aksara, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program paket C setara SMA sebesar Rp 10. 222.390.000 atau menguntungkan 28.754 orang masyarakat NTT yang kurang beruntung karena kesulitan kehidupan tidak bersekolah atau buta huruf putus sekolah atau putus lanjut SD, SMP, SMA dan mereka kembali dapat mengenyam pendidikan lagi,” ujar terdakwa dengan tegas. Kasus ini pun semakin panjang. Selain melaukan upaya hukum banding, ternyata Tim PH terdakwa telah mendapat respon dan undangan dari Pansus hak angket KPK DPR RI. Yang rencananya pertemuan antara Tim PH terdakwa dengan Pansus hak angket KPK DPR RI akan diadakan besok (hari ini, 1 Agustus 2017). “Ini kita langsung terbang ke Jakarta, karena agenda pertemuan dengan Pansus hak angket KPK DPR RI akan diadakan besok pagi (Selasa, 1 Agustus 2017) sekitar jam 10. Karena sebelumnya, Pansus hak angket KPK DPR RI bersama kami selaku PH terdakwa, sudah bertemu dengan terdakwa sendiri di Rutan. Dan kita diundang untuk hadir dalam pertemuan dengan Pansus hak angket. Kita melaporkan kasus penyidikan yang dilakukan oleh KPK,” uajr Yohanis.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Divonis 3 Tahun, Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Langsung Banding

berit korupsi .co – “Mencari keadilan, ibarat mencari mutiara di dasar laut, yang penuh perjuangan untuk menghadapi badai”. Kalimat itu...

Terdakwa Kasus Korupsi OTT PT PAL Dituntut “33” Bulan Penjara

05.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj_XVnCkRqVo5joIIsUTx6La0rtm4zI7m7dOw3aAf2h_Hx1Zlgp6sJRQbndX4gXqavuxo97jk23HOrTJ8MB8GPl_BKwJQzxQqkd6OoTiJjxXpQrTMUCfM2EPPPPBdxWGk_Y4RWKGbTFsk/s1600/IMG20170731163200.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="803" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj_XVnCkRqVo5joIIsUTx6La0rtm4zI7m7dOw3aAf2h_Hx1Zlgp6sJRQbndX4gXqavuxo97jk23HOrTJ8MB8GPl_BKwJQzxQqkd6OoTiJjxXpQrTMUCfM2EPPPPBdxWGk_Y4RWKGbTFsk/s1600/IMG20170731163200.jpg" /></a></div>
beritkorupsi.co – Sidang kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Maret 2017, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel), antara PT PAL 
(Penataran Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, dengan 
terdakwa, Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), tak lama lagi 
akan “finis”. Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Afni, Hendra dan Roni, dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya dihadapan Majelis Hakim, yang di Ketuai Hakim Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni, Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana terhadap terdakwa, Agus Nugroho yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Sulistyono dan Andrianus dari LBH Trisakti Jakarta, pada Senin, 31 Juli 2017. Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), diseret JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah “diringkus” dalam Operasi Tangkap Tangan pada Maret lalu, oleh Tim penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dengan barang bukti berupa uang sebesar US 25.000 Dollar, terkait pemberian Cash Back sebesar 1,25 persen dari Ashanti Sales melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, kepada PT PAL atas penjualan 2 unit Kapal Perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL dengan pemerintah Philipina. Dalam kasus ini, terdakwa tidak sendirian. Sebab, juga menyeret Direktur Utama PT PAL (Firmansyah Arifin, Arif Cahyana (Kadiv Keuangan) dan Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL) dalam perkara terpisah. Dalam persidangan, JPU KPK membacakan surat tuntutannya menyebutkan, dalam penjualan 2 unit Kapal perang kepada pemerintah Philipina tersebut, Perusahaan agensi Ashanti Sales Inc, menadapat fee 3,5 persen dari nilai kontar USD 86,987,832,5. Dan 1,25 persen dalah Cas Back  yang akan siserahkan ke pejabat PT PAL. Dan sebahagian dana Chas Back tersebut yakni sebesar US 163.102,19 dollar sudah diserahkan oleh Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, yang bergerak dalam penjualan alat-alat pesawat. Dana sebesar US 25.000 Dollar, juga bagian dari Chas Back tersebut yang akan diserahkan Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, atas perintah Kirana Otama kepada Arif Cahyana (tersangka dengan perkara terpisah), selaku Divisi Keuangan PT PAL. Namun sial, sebab keduanya langsung di tangkap tim penyidik KPK, sebelum uang itu dipegunakan. JPU menyebutkan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, seharusnya menanyakkan Kirana Kotama, terkait pemberian sejumlah uang kepada PT PAL, yang tidak diketahuinya asal usul uang tersebut, karena dianggap melanggar peraturan tentang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasla 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sehingga, total tuntutan JPU terhadap terdakwa selama 2 tahun dan 9 bulan atau 33 bulan. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya, agar menjatuhkan pidana penajara terhadap terdakwa, dengan pidana penajra selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap JPU Afni. Atas tuntutan JPU tersebut, PH terdakwa Agus Nugroho, Sulistiyono, memohon kepada Majelis Hakim, agar diberi waktu 1 minggu untuk membacakan pembelaan (Pledoi). Uasi persidangan, kepada wartawan, Sulistiyono mengatakan, akan menyampaian pembelaannya dalam persidangan yang akan datang. “Nanti aja dalam persidangan yang akan datang. Kita akan menyampaikan pembelaan. Terdakwa tidak tahu mengenai uang tersebut. Terdakwa hanya menjankan peri tah Kirana Kotama,” ujarnya. Sementara, berdasar informasi yang diperoleh wartawan media ini bahwa, tiga tersangka yakni, Firmansyah Arifin, Arif Cahyana dan Saiful Anwar, akan dilimpahkan perkaranya dari JPU ke Pengadilan Tipikor, pada Jumat, tanggal 4 Agustus 2017, yang saat ini status penahannya sudah dialihkan dari tahanan KPK Jakata ke Rutan Medaeng Sidaorjo. Hal itu juga di akui oleh Panmud Tipikor, saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin, 31 Juli 2017. “Informasinya gitu. Tanggal 4 akan dilimpahkan dari JPU ke sini (Pegadilan Tipikor.red).  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Kasus Korupsi OTT PT PAL Dituntut “33” Bulan Penjara

berit korupsi .co – Sidang kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Maret 2...

2 Terdakwa Korupsi OTT Rp Sebesar 3 Juta, Divonis 6 Bulan Penjara

05.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMzwG2ezrM-7kfYrNcBK_3i5CkglTvgL4Ma8bq3c3V2WnaV8eRQtf0Ew1Re_yq7cLuIV8aWO7PbECPt5-A4jANo0aaUOyG5xefb-s5W7sn2Qv_OmHSAp4__U9d36CkFZ8OWVtuQq-fzjg/s1600/OTT+3+juta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMzwG2ezrM-7kfYrNcBK_3i5CkglTvgL4Ma8bq3c3V2WnaV8eRQtf0Ew1Re_yq7cLuIV8aWO7PbECPt5-A4jANo0aaUOyG5xefb-s5W7sn2Qv_OmHSAp4__U9d36CkFZ8OWVtuQq-fzjg/s1600/OTT+3+juta.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – 2 terdakwa kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) sebesar Rp 3, di Vonis dengan pidana penjara selama 6 bulan dendar sebesar Rp 10 juta subsidair 1 bulan kurungan. 
 
Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, yang diketuai Hakim Rochmad terhadap terdakwa, Soetikno, Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia, Dinas Perindustrian dan Perdaganan Kabupaten Jember, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo, dan Soponyono, selaku “makelar” yang dimpingi PH-nya, Yuliana dari LBH YLKI, pada Senin, 31 Juli 2017. 
 
Dalam amar puusannya, Majelis Hakim menyatakan bawah, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf A jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Menjatuhkan hukuman pidana, dengan pidana penjara selama 6 bulan denda sebesar Rp 10 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Dalam tuntutan JPU, kedua terdakwa dituntut pidana penjara selama 10 bulan, denda sebesar Rp 20 juta subsidair 2 bulan kurungan. 
 
Atas putusan tersebut, terdakwa maupun PH kedua terdakwa menyatakan menerima. Sementara JPU mengatakan piker-pikir. 
 
Dalam fakta persidangan, uang sebesar 3 juta yang diterima terdakwa Soetikno dari Suroso, dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Soponyono, tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa, atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono. 
 
Kasus ini bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun dibuat atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016, berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap. 
 
Saat itu, Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso, supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya, Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan Kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta, uang itu berupa pinjaman. 
 
Dan pada tanggal 27 Januari 2017, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan 2 Akte dan 2 SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Sehingga, dokumen tersebut berada ditangan Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan, diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas. 
 
Suroso bersedia membayar, namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono. 
 
Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung tak jauh dari kantor Disperindag Kabuopaten Jember dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. 
 
Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh puluhan petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli).  (Redaksi)

Tipikor 2 Terdakwa Korupsi OTT Rp Sebesar 3 Juta, Divonis 6 Bulan Penjara

berita korupsi .co – 2 terdakwa kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) sebesar Rp 3, di Vonis dengan pidana penjara selama 6 bulan den...

Kadis Perikanan Dan Kelautan Tak Jadi Tersangka

07.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s1600/IMG-20170724-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s640/IMG-20170724-WA0008.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s1600/IMG-20170724-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s1600/IMG-20170724-WA0008.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sudah matang mentah lagi. Ungkapan ini yang barangkali tepat dalam kasus dugaan tindak pidana yang saat ini sedang di tangani Polres Tanjung Perak, Surabaya. Sebab, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Ardiyan, langsung mengkarifikasi, terkait pemberitaan sebelumnya, yang menyebut telah menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Ir Heru Tjahjono sebagai tersangka kasus penyewaan tanah, sebagaiman dilansir pada berita sebelumnya. Menurut Ardiyan, SPDP yang dikirimkan ke Kejari Tanjung Perak hanya sebatas penyidikan. "Saya tidak pernah bilang sudah penetapan tersangka, tapi SPDP penyidikan dan itu pengembangan dari penyidikan tersangka lain yang sudah di P21 oleh Kejari Tanjung Perak," kata Ardiyan Sementara itu, Ir Heru Tjahjono enggan berkomentar. Dia meminta agar segala bentuk klarifikasi terkait perkaranya supaya dikomunikasikan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. "Maaf langsung ke biro hukum, terima kasih,"jawab Heru Tjahjono melalui pesan singkatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus ini bermula dari laporan Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono. Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabay dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Kadis Perikanan Dan Kelautan Tak Jadi Tersangka

berita korupsi .co – Sudah matang mentah lagi. Ungkapan ini yang barangkali tepat dalam kasus dugaan tindak pidana yang saat ini seda...

Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim

07.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnJoTA8tTxyifxZyjBlqXw1wRmubOaopTCrxnU6GLxz9PB9jkusJEQmuCrDo4yjJfEBhjjlIrm3ZYNeVgHkTd-IJHrrqnTYA5uPNxK3tGm1UdOwEaRmoraHz4CeHkaLhB_qf9M1TypuGo/s1600/IMG-20170721-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnJoTA8tTxyifxZyjBlqXw1wRmubOaopTCrxnU6GLxz9PB9jkusJEQmuCrDo4yjJfEBhjjlIrm3ZYNeVgHkTd-IJHrrqnTYA5uPNxK3tGm1UdOwEaRmoraHz4CeHkaLhB_qf9M1TypuGo/s1600/IMG-20170721-WA0008.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, membenarkan, telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Heru Tjahjono, dari penyidik Polres Tanjung Perak, terkait kasus dugaan tindak pidana. yang menjerat Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan Provinsi, Ir Heru Tjahjono. SPDP telah diterima sejak beberapa hari yang lalu.  "SPDP Nomor : B/121/VII/2017/Satreskrim, atas nama Heru Tjahjono kami terima Kamis, 20 Juli 2017. Sesuai SPDP, tersangka diancam melanggar pasal 385 ayat 1 dan atau ayat 4 KUH Pidana," kata Lingga, Senin, 24 Juli 2017. Untuk diketahui, Heru Tjahtjono ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik  mengembangkan hasil penyidikan tersangka lain, yakni Suharto alias Pak Dos,  Jaminudin Faqih dkk,  yang saat ini perkaranya sudah di P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Mereka dilaporankan oleh Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono.  Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabaya dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar,  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim, jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim

berita korupsi .co - Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, membenarkan, telah menerima Surat Pemberitah...

Sewakan Tanah Negara, Kadis Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jatim Ditetapkan Tersangka

06.53 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhsmUUxtf5rdoYinRv2_0JMZPw3OzLUovN_6dw3MFfBKdgCM1IX5safx79goTw1y7_nWrdxQAAUAorrD2VN3TsztqpJxre2Tpe48RsCT8hGLV9kt6UPV8ibKNSS5cZyMP88ml72ljSVw/s1600/IMG-20170724-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="332" data-original-width="443" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhsmUUxtf5rdoYinRv2_0JMZPw3OzLUovN_6dw3MFfBKdgCM1IX5safx79goTw1y7_nWrdxQAAUAorrD2VN3TsztqpJxre2Tpe48RsCT8hGLV9kt6UPV8ibKNSS5cZyMP88ml72ljSVw/s640/IMG-20170724-WA0009.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ir Heru Tjahjono tersadung kasus pidana. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak 
lantaran telah menyewakan lahan yang merupakan milik orang lain kepada 
puluhan warga, dikawasan jalan Tambak Asri Surabaya senilai Rp 6 juta 
pertahun. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Ardiyan menjelaskan, penetapan Ir Heru Tjahtjono sebagai tersangka, merupakan pengembangan dari hasil penyidikan tersangka lain, yakni Suharto alias Pak Dos,  Jaminudin Faqih dkk  yang saat ini perkaranya sudah di P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. "Saat ini perkaranya sudah tahap penyidikan," katanya Tak hanya itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara ini, juga telah dikirimkan ke Kejari Tanjung Perak.  "SPDP nya sudah dikirim ke Kejari Tanjung Perak beberapa hari lalu," sambungnya. Terpisah, Heru Tjahjono belum berhasil dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Heru terkesan menghindar,  meski beberapa kali dihubungi ponselnya ke nomor 0811313XXX, tapi tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Kasus ini bermula dari laporan Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono. Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabay dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Sewakan Tanah Negara, Kadis Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jatim Ditetapkan Tersangka

berita korupsi .co - Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ir Heru Tjahjono tersadung kasus pidana. Dia ditetapkan sebagai te...

BERITAKORUPSI.CO

Gratifikasi Dan TPPU, “Raja” Madiun Dituntut 9 Tahun Pidana Penjara

Divonis 3 Tahun, Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Langsung Banding

Terdakwa Kasus Korupsi OTT PT PAL Dituntut “33” Bulan Penjara

2 Terdakwa Korupsi OTT Rp Sebesar 3 Juta, Divonis 6 Bulan Penjara

Kadis Perikanan Dan Kelautan Tak Jadi Tersangka

Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim

Sewakan Tanah Negara, Kadis Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jatim Ditetapkan Tersangka

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI