Kajati Jatim Penuhi Janji Melimpahkan Perkara TPPU Ke Pengadilan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipglcGyVHcLeb5krWKbmENDaw1I_a4iuuoc5N3jKP4cp-LbIpn-elhGsZmwlgRiHHd_MHFgn8MCFnfTmOMvYUDZFzYoFtLttE-84L9z2aEKTrUPuXTvSZeODfaFw8oMqVFAcJZnW7clvg/s1600/Nelson.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipglcGyVHcLeb5krWKbmENDaw1I_a4iuuoc5N3jKP4cp-LbIpn-elhGsZmwlgRiHHd_MHFgn8MCFnfTmOMvYUDZFzYoFtLttE-84L9z2aEKTrUPuXTvSZeODfaFw8oMqVFAcJZnW7clvg/s640/Nelson.jpg" width="543" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b>#Takut Di Praperadilakan, Kejati Jatim Limpahkan Berkas Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor Tanpa Pelimpahan Tersangka Dari Penyidik Ke JPU#</b></i></span><br /><br /><br /><b>beritakorupsi.co –</b> Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Maruli Hutagalung akhirnya memenuhi janjinya untuk melimpahkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin yang dikucurkan Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, sebesar RP 48 M, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 26 Milliar.<br /><br />Pada Selasa, 13 Juni 2017, Kejati Jatim telah melimpahkan berkas perkara kasus TPPU ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dengan tersangka Dr. Nelson Sembiring. Tersangka yang juga terpidana, Nelson Sembiring, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.<br /><br />“Ia sudah dilimpahkan, ada yang menerima Herry Arifianto (Bagian Administrasi Pengadilan Tipikor.red). yang kena pencucian uang masih Nelson Sembiring,” kata Richard Marpaung saat dihubungi media ini.<br /><br />Hal itu pun dibenarkan Panitra Pidana Khusus Pengadilan Tipikor, M. Nur. “Ia tadi ada pelimpahan perkara atas nama Nelson Sembiring,” ucapnya.<br /><br />Terpisah. Terkait pelimpahan berkas perkara kasus TPPU dengan tersangka Nelson Sembiring, Sumarsono, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka mengatakan bahwa Keajati takut di Praperadilkan.<br /><br />“Takut kalah Praper (Pra Peradilan.red) dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Pada hal sesuai KUHP, penyidik setelah selesai melakukan penyidikan, kemudian melinmpahkan berkas perkara dan tersangka ke JPU. Dalam kasus ini, tidak ada pelimpahan tersangka dari penyidik ke JPU,” ujar Sumarsono kepada Wartawan Media ini.<br /><br />Dari pantauan wartawan media ini, pada tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan hingga penuntutan, bahkan sudah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terhadap Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) natara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti dengan Gubernur Jatim pada tahun 2011 hingga 2014, yang totalnya sebesar Rp 48 M, dengan kerugian negara Rp 26 milliar.<br /><br />Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan oleh Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu, juga sudah disidangkan dalam sidang Perkara Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 26 M dengan terdakwa/terpidana, Diar kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring. <br /><br />Mantan terpidana Diar, dalam persidangan saat itu, telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. Bahkan, Diar kusuma Putra, mengakui juga dalam persidangan bahwa, dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012.<br /><br />Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, Majelis Hakim Penagdilan Tipikor, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1,2 tahun serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk Nelson Sembiring (terpidana), dihukum pidana penjara selama 5,8 tahun dan hukuman tambahan, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M.<br /><br />Namun, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur diakhir tahun 2015, Kasus dana hibah Kadin jili II, yang berasal dari APBD Pemrov Jatim sejak tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali "diusik".<br /><br />Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah, dana hibah tahun 2012 lalu, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim. Sebab, dianggap ada keuntungan dari pembelian saham IPO Bank Jatim tersebut seniali Rp 1 milliar lebih yang yang “dinikmati” oleh pejabat Kadin.<br /><br />Sprindik yang dikeluarkan dalam kasus TPPU kali ini pun tak tanggung-tanggung. Sebab bisa saja menyeret “Diar Kusuma Putra, La Nyalla Mattalitti dan pihak-pihak lainnya”.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kajati Jatim Penuhi Janji Melimpahkan Perkara TPPU Ke Pengadilan

#Takut Di Praperadilakan, Kejati Jatim Limpahkan Berkas Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor Tanpa Pelimpahan Tersangka Dari Penyidik Ke JPU# ...

»

Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span id="goog_915870078"></span><span id="goog_915870079"></span></div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s1600/Dari+Kiri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="404" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s640/Dari+Kiri.jpg" width="640" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang semakin tahun semakin bertambah, harusnya menjadi “pukulan telak” bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur, yang meraih berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /> <br /> Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Dua Pejabat Pemprov. Jatim bersama 1 orang Stafnya dan salah seorang anggota Dewan yang terhormat bersama 3 Stafnya. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Para tersangka dalam kasus OTT tersebut diantaranya, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Dua Staf DPRD Komisi B yakni, Rahman Agung dan Santoso serta Mochamad Basuki, selaku  Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.<br /> <br /> Sebelumnya. Pada tahun 2002 lalu, Mochamad Basuki sudah pernah terjerat kasus Korupsi dan Dia pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dirinya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan baru bebas pada tahun 2003.<br /> <br /> Ternyata, pengalaman tidur dibalik jeruji besi tidak membuat Basuki jera. Buktinya, wakil rakyat itu kembali mendekam dibalik jeruji besi “milik” KPK karena dugaan menerima “upeti” dari Bambang Heryanto, selaku Kadis Pertanian Jatim.<br /> <br /> Uang yang diterima anggota Dewan yang terhormat itu, diduga erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.<br /> <br /> Namun hal itu dibantah oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane, saat dihubungi Wartawan Media ini melalui telepon seluler (HP)-nya, Selasa, 13 Juni 2017. <br /> <br /> Menurut Pane, tersangka Bambang Heryanto, yang menjabat sebagai Kadis Pertanian pada Januari tahun ini, adalah korban pemerasan. <br /> <br /> “Itu tidak ada kaitannya dengan anggaran. Karena Dia (Bambang Heryanto) baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian pada Januari 2017 yang seharusnya sudah pensiun, namun diperpanjang. Kalau boleh dibilang, Dia adalah korban pemerasan,” kata Pane, yang juga mantan PH Tiga terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim yang divonis bebas.<br /> <br /> Pane melanjutkan, uang yang diserahkan Kepala Dinas Pertanian kepada Ketua Komis B adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya sebesar 150 juta sekaligus menghantarnya ke “Hotel Prodeo”.<br /> <br /> “Ini kan sudah tradisi. Dia belum diperiksa sebagai tersangka. Dia ditekan agar kinerjanya boleh dibilang bagus. Uang itu tidak ada kaitannya dari anggaran. Uang itu adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya itu 150 juta,” ujar Pane. <br /> <br /> <br /> Apa yang dijelaskan Pane, menjadi pertanyaan. Kalau benar, Kepala Dinas Pertanian ada sebagai korban pemerasan oleh Ketua Komis B DPRD Jatim, mengapa tidak melapokan hal itu kepada Tim Saber Punli Jatim atau ke Aparat Penegak Hukum ?  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

beritakorupsi.co – Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang s...

»

Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s1600/Amru.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s640/Amru.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang terajdi dalam kasus Korupsi dana Pilgub Jatim yang menyeret 14 orang terdakwa, dan 10 dantaranya sudah di Vonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Karena perkara ini dibagi menjadi 4 “jilid”, sejak 2015, walau penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersamaan pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Andaikan ke 14 terdakwa disidangkan bersamaan, dengan JPU dan Majelis Hakim yang sama, bisa jadi, kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,3 milliar akan lebih jelas dan terang benderang untuk diketahui masyarakat. Namun faktanya, para terdakwa ini yang dibagi dalam 4 Jilid, disidangkan dalam waktu 3 tahun sejak 2015 hingga 2017, dengan JPU dan Majelis Hakim yang berbeda. Pada hal, saksi dan barang/alat bukti (BB), boleh diaktakan hamper sama. <br /> <br /> Lalu, mengapa penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) “mengulur” hingga 3 tahun ?. Berbeda dengan kasus Korupsi dana Pilpres 2014 sebesar Rp 12 M di KPU Jatim, yang menyeret 10 terdakwa, kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank Jatim Jombang tahun 2011 sebesar Rp 50 M, yang menyeret 13 terdakwa, dapat disidangkan dengan waktu yang hampir sama ? <br /> <br /> Dalam kasus ini, terdakwa utama (Jilid I tahun 2015) adalah Amru, selaku Sekretaris Bawaslu Jatim sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslau), Anang Kuswaini (Calo yang juga rekanan), Endriyono (Rekanan/Pimpnan CV Canopus). Keempatnya divonis bersalah.<br /> <br /> Jilid II, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng, Ketiganya di Vonis bebas. Dan III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Ketiganya rekanan dan divonis bersalah). <br /> <br /> Sementara Jilid IV ini yakni, Arif Rasmadin, Imam Widodo, Darmini Binti Jumiati dan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (perkara tersendiri), selaku Pejabat Pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim. Hendrik pun beruntung. Walau berstatus tersangka/terdakwa, dirinya mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<br /> <br /> Sebagai saksi kunci dalam perkara ini adalah Sapto (Staf Hendrik) dan Pasaru Palembangan (Kordiantor Keuangan).<br /> <br /> Dugaan Korupsi Korupsi adalah pengadaan fiktif dan dana THR (Tunjangan Hari Raya) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu, dengan anggaran bersumber dari dana hibah APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), antara Ketua Bawaslu dengan Gubernur Jawa-Timur, sebesar Rp 142 M.<br /> <br /> Kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu sekaligus untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jatim, menerima dana Hibah dari APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah, dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. <br /> <br /> Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 8600 potong termasuk dana untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. Selama pelaksanaan tahapan pilgub, Bawaslu menggunakan uang pribadi dan dana pinjaman. Penggantian dana tersebut baru dibayarkan menjelang hari Raya Idul Fitri 2014. <br /> <br /> Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA, menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta. Menurut Amru, penunjukan CV Canopus karena Pejabat Pengadaan belum membuat persiapan, sementara waktu pelaksanaan Pilgub semakin dekat.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik. Ke 4 CV tersebut semula hanya sebagai pembanding untuk mengerjakan pengadaan 8600 potong kaus. Karena yang mengerjakan adalah rekanan dari Jakarta. Namun faktanya, ke 4 CV tersebut justru mengerjakan semua pekerjaan dalam pengadaan di Bawaslu. <br /> <br /> Pada hal, Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku. Pembayaran sudah dilakukan di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan ke 4 CV tersebut dikerjakan oleh Sapto atas perintah Hendrik.<br /> <br /> Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan jilid II. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /> <br /> Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /> <br /> Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> Pada Senin, 11 Juni 2017, hal ini terungkap lagi dalam persidangan Jilid IV, oleh Amru yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Rochmad. Dihadapan Majelis Hakim, Amru menjelaskan secara jelas mulai dari asal anggaran hingga penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim. <br /> <br /> Amru menjelaskan, kalau dirinya pernah membuat surat pembatalan kontrak atas 4 CV setelh diketahui ada kejanggalan, namun dokumen itu hilang. Setelah hilangnya dokumen itu, hingga amru membuat nota Dinas karena selama 8 bulan, Bendahara belum juga membuat laporan pengeluaran. Kemudian menurut Amru, dirinya pernah diminta menandatangani surat berupa LPJ yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Jatim kepada Gubernur. Namun Amru menandatangani dengan membuat catatan dibawah surat yang intinya, bahwa surat tersebut tidak dapat dipergunakan. Namun faktanya, surat tersebut menurut Amru, dikirimkan ke Gubernur Jatim.<br /> <br /> Tidak hanya disitu. Kepada Majelis, Amru mengatakan, kalau dirinya sudah pernah melaporkan ke Gubernur termasuk meminta BPKP untuk melakukan audit di Bawaslu dengan Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 3.702.084.546. dan sebagai petunjuk BPKP, meminta kepada Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Bawaslu melaporkan ke Gubernur dan kepada Aparat Penegak Hukum.<br /> <br /> “Saya sudah melaporkan ke Gubernur. Saya juga sudah pernah meminta BPKP untuk melakukan audit, ada kerugian negara sebesar Rp 3.702.084.546. Ini ada dokumen yang baru saya temukan, yang tidak pernah diperiksa penyidik,” kata Amru. <br /> <br /> “Ini kan tanggung jawab saudara selaku KPA. Harusnya melaporkannya ke Gubernur. Kalau tidak mampu, kenapa nggak menolak,” ucap Ketua Majelis Hakim yang “sedikit ceramah” dan tidak mempertimbangkan keterangan amru. Karena Amru dianggap bersalah dan bertanggung jawab mengenai dana hibah Pemprov Jatim.<br /> <br /> Apapun yang dijelaskan Amru, sejujur apapun Amru, bersumpah apapun Amru, semuanya sudah tidak berarti. “Nasi sudah jadi bubur”, dirinya pun sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan dinyatakan bersalah yang saat ini menunggu putusan Mahkamah Agung RI dan putusan PK. Akankah yang “Hitam” menjadi “Putih” ?. Amru pun hanya berharap ada “Malaikat” untuk membuka “tabir” kasus Korupsi yang menyeret dirinya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV beritakorupsi.co – “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang teraj...

»

DPP PJI Bagi-Bagi Takjil Menjelang Buka Puasa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBbUHBajfDznqVvRmy2OOK5xr3dk8Cfo_jNXoK9yAYQ222OTprASF2XSC1earoTJx6c7oKbzEey3Gy0RC-X1ecwjazHVU7QEqlv0BLZklYFeXkJQ4dwZoDeYSrtzoVxUT66tdos6NBK0c/s1600/DPP+PJI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBbUHBajfDznqVvRmy2OOK5xr3dk8Cfo_jNXoK9yAYQ222OTprASF2XSC1earoTJx6c7oKbzEey3Gy0RC-X1ecwjazHVU7QEqlv0BLZklYFeXkJQ4dwZoDeYSrtzoVxUT66tdos6NBK0c/s640/DPP+PJI.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonsesi (DPP PJI), melaksanakan safari Ramadhan dengan membagi-bagikan takjil kepada masyarakat pengguna Jalan frontage A.Yani, pada Sabtu, 11 Juni 2017. <br /><br />Ketua Umum Hartanto Bukhori, Jentar Sitinjak (Humas), Subagiyo (Sekjen) dan pengurus DPP PJI lainnya bersama puluhan anggota PJI, membagikan takjil kepada ratusan pengguna jalan yang sedang melintas di depen gedung JX (Jatim Expo) International menjelang buka puasa.<br /><br />Ketua Umum PJI Hartanto Bukhori mengatakan, pembagian takjil yang dilakukan PJI adalah, sebagai rasa kepedulian bagi sesama, terutama bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini.<br /><br />“Kita melakukan ini sebagai rasa kepedulian PJI kepada sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kegiatan ini adalah salah satu program DPP PJI. Pembagian takjil yang kita lakukan saat ini adalah sikap kebersamaan pengurus dan anggota PJI,” kata Buchori.<br /><br />Humas DPP PJI menambahkan, lebih dari 750 kotak yang berisi makanan berupa roti dan minuman ringan adalah bantuan dari semua anggota dan pengurus PJI. Jentar juga menambahkan, selain bagi-bagi takjil, DPP PJI akan mengadakan acara Halal Bihalal bersama dengan Pimpinan Redaksi Media lainnya, sebelum menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) PJI yang ke-19 pada Agustus mendatang,<br /><br />“Ada sekita 750 kotak lebih takjil yang kita bagikan hari ini, dan semuanya adalah partisipasi dari anggota dan pengurus PJI. Selain kegiatan ini, DPP PJI akan mengadakan acara Halal Bihalal bersama dengan Pimpinan Redaksi Media lainnya, sebelum menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) PJI yang ke-19 pada Agustus mendatang,” lanjut Humas DPP PJI ini.  (Redaksi)<br />

Regional DPP PJI Bagi-Bagi Takjil Menjelang Buka Puasa

beritakorupsi.co – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonsesi (DPP PJI), melaksanakan safari Ramadhan dengan membagi-bagikan takjil...

»

Saksi Kunci Kasus Korupsi Bawaslu, Mengaku Diperintah Terdakwa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih-Rno1KnGcuO04eSjNSUWeYdEU3V1TEIfa0_nH3vNQIxZRYrlemyOloUhhKsmASDkOPdsIpy3wLG2ckny1Gfqhzi-5fd3CdclqIEhfMhl9bD01Y9e0AzHJhrHUMDfAYorptEL6x9JX-A/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih-Rno1KnGcuO04eSjNSUWeYdEU3V1TEIfa0_nH3vNQIxZRYrlemyOloUhhKsmASDkOPdsIpy3wLG2ckny1Gfqhzi-5fd3CdclqIEhfMhl9bD01Y9e0AzHJhrHUMDfAYorptEL6x9JX-A/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, saksi Sapto(baju batik) bersama terdakwa Hendrik saat dihadapan Majelis melihat Bukti dari JPU dan foto bawah, saksi Pasaru Palembangan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Jumat, 9 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), menghadirkan saksi kunci di persidangan dalam kasus perkara Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 5,3 milliar dari total anggaran sebesar Rp 11 milliar yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Jatim, Khusus untuk dipergunakan oleh Bawaslu Jatim dalam tahapan pelaksanaan Pilkada.<br /> <br /> Sapto, adalah saksi kunci dalam perkara Korupsi dana Pilgub Jatim yang menyeret 14 orang terdakwa, dan 10 dantaranya sudah di Vonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Karena perkara ini dibagi menjadi 4 “jilid”, walau penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersamaan pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Andaikan 14 terdakwa dalam perkara Korupsi Bawaslu Jatim ini disidangkan bersama-sama,  seperti kasus Korupsi dana Pilpres (pemilihan Presiden) tahun 2014, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 12 milliar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jatim yang menyeret 10 orang terdakwa, bisa jadi akan lebih “terang benderang”.<br /> <br /> Memang, dalam kasus Korupsi Bawaslu Jatim ini ada dua hal, yang pertama mengenai pengadaan fiktif berupa pembuatan Spanduk sebanyak 2400 pcs, pengadaan buku panduan, pengadaan kaos, yang menyeret 4 rekanan, 1 calo dan 6 dari Bawaslu serta kasus kedua adalah perjalanan dinas yang menyeret pejabat-pejabat Bawaslu termasuk Ketua Bawaslu Jatim Dr. Sufiyanto yang divonis bebas.<br /> <br /> Dalam kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu. Untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menerima dana Hibah dari APBD Pemrov. Jatim dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dan tahun yang sama, Bawaslu juga menerima dana APBN untuk pelaksanaan Pilpres sekitar awal tahun 2014. <br /> <br /> Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 900 potonng termasuk untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. <br /> <br /> Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta rupiah. Sehingga PL (Penunjukkan Langsung) CV Canopus oleh KPA dianggap tidak menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 dan perubahan Perpres No 70/2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. Kemudian profil CV tersebut diserahkan kepada Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik). Hendrik menyuruh Sapto selaku stafnya, untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan tersebut dengan mencontoh File yang diberikan Hendrik. Pada hal, Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku dan sudah dilakukan pembayaran di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. Disinilah menjadi “biang kerok” terjadinya kasus yang menyeret 14 orang terdakwa mulai dari Jilid I hingga Jilid IV ini. <br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmad, saksi Sapto mengatkan bahwa, dirinyalah yang mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan atas perintah Hendrik. Dia (Sapto) mengakui, dirinya hanya mengerkan sesuai nilai anggaran dalam kontrak yang diterimanya dari Hendrik.<br /> <br /> “Saya yang mengerjakan dokumen kontrak atas perintah Hendrik. Filnya sudah ada, jadi hanya mengerjakan. Saya tidak membuat nilainya karena sudah ada nilai anggarannya. Saat mengerjakan, awalnya saya diawasi oleh Hendrik. Tapi selanjutnya tidak. Kata Hendrik, ini sesuai perintah atasan,” kata Sapto menjelaskan kepada Majelis Hakim.<br /> <br /> Apa yang dijelaskan Sapto dalam jilid IV ini, sama dengan keterangannya pada saat jilid I dengan terdakwa Amru. <br /> <br /> Selain Sapto, JPU juga menghadirkan saksi Pasaru Palembangan selaku Konsultan Keuangan. Kepada Majelis Hakim, Pasaru menjelaskan terkait dokumen kontrak, bahwa yang membuat adalah Hendrik. Apa yang dilakukan Hendirik, menurut saksi adalah atas perintah atasan. Saat ditanya JPU atasan yang dimaksud dalam hal pengadaan, saksi menyebut nama Amru.<br /> <br /> “Hendrik mengatakan kalau itu atas perintah atasan. Kalau atasannya adalah Pak Amru,” kata Pasaru.<br /> <br /> Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan jilid II. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /> <br /> Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /> <br /> Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> “Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim saat itu.<br /> <br /> Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni, tentang pelunasan kepada rekanan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini.<br /> <br /> Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan, bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot, kemudian diletakkan diatas meja kerja Amru, setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru. <br /> <br /> Mengapa pembayaran dan penandatanganan kwitansi kontrak sebesar Rp 669 juta lebih, kepada Khusaini, sementara kehadiran terdakwa Khusaini di Bawaslu adalah selaku “calo” peminjam profil CV atas perintah Hendrik dan Pasaru.<br /> <br /> Pada hal, sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat di penyidikan.<br /> <br /> Berdasar informasi, terdakwa Amru akan dihadirkan sebagai saksi pada persidangan, Senin, 12 Juni 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Saksi Kunci Kasus Korupsi Bawaslu, Mengaku Diperintah Terdakwa

Foto atas, saksi Sapto(baju batik) bersama terdakwa Hendrik saat dihadapan Majelis melihat Bukti dari JPU dan foto bawah, saksi Pasaru Pal...

»

“Raja, Ratu Dan Putra Mahkota” Madiun Di Pengadilan Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiqJk09xG4NSAhXl_62fdkZOR6AHRgEUm96_JUlqp3SQ116k-oUR4RceqpvmIMsh-tEJobj2M5KEtYvh_9yhuTExKPKKPctgea6ekRzL4gfkyYaAVd5ZIgHiod8IfvyD2vpeWAhTCLc30/s1600/Endang+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiqJk09xG4NSAhXl_62fdkZOR6AHRgEUm96_JUlqp3SQ116k-oUR4RceqpvmIMsh-tEJobj2M5KEtYvh_9yhuTExKPKKPctgea6ekRzL4gfkyYaAVd5ZIgHiod8IfvyD2vpeWAhTCLc30/s640/Endang+S.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Endang Suliestyawati, istri terdakwa Bambang Irianto </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>#Akankah “Raja” Madiun “Menyeret Ratu Dan Putra Mahkotanya” Dalam Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor ?#</b></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br />  beritakorupsi.co – Terdakwa Bambang Irianto, semasa aktif menjadi Wali Kota Madiun sejak 2009 - 2016, sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Desember 2016 oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 lalu, Dia diibaratkan sebagai Raja yang berkuasa dan tak “tersentuh” oleh siapapun termasuk aparat penegak hokum.<br /> <br /> Sebab, sebelum ditangani KPK, kasus pembangunan PBM sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Madiun dan kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, namun entah mengapa, kasus itu “hilang bagaikan ditiup angin puting beliung” dalam perjalanan antara Madiun dengan Surabaya (Kantor Kejati).<br /> <br /> Penetapan tersangka terhadap Bambang Irianto oleh penyidik KPK, ternyata tidak hanya dalam kasus pembangunan PBM, melainkan bertambah ke kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucuian Uang).  Sebab, uang sekitar 57 milliar yang dimiliki Bambang Irianto, selain dari pembangunan proyek Pasar Besar Madiun juga berasal dari 33 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas), Camat dan Lurah serta para rekanan/kontraktor di lingkungan Pemkot (Pemerintah Kota) Madiun, yang tidak ada dasar hukumnya serta bertentangan dengan jabatannya sesuai dengan UU Korupsi salah satunya.<br /> <br /> Sebahagian dari uang yang diperoleh  Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun ini, selain “mengalir” ke Istri dan anak terdakwa, ternyata “mengalir” juga kepada para pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Madiun termasuk ke salah seorang wanita yang berprofesi sebagai Dosen  yakni, “Lilana” yang kabarnya adalah istri sah salah seorang “ulama” di Jombang. <br /> <br /> Selain itu, terdakwa Bambang Irianto juga “mengalirkan” sebahagian uang yang diperolehnya keseorang wanita “teman akrabnya” yang berprofesi sebagai Dosen dan kabarnya, bahwa “Liliana” juga istri sah salah seorang “ulama” di Jombang. <br /> <br /> Namun apakah para pejabat Forpimda itu akan diperiksa sabagai tanggung jawab dalam hukum atau akan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi ????? <br /> <br /> Dan untuk yang pertama kalinya, sejak Bambang Irianto dijebloskan ketahanan KPK di Jakarta dan kemudian dipindahkan ke Rutan Medaeng, saat ini diadili di Pengadilan Tipikor, “Raja” Madiun ini dapat berkumpul bersama “sang ratu” istrinya,   Endang Suliestyawati dan “Putra Mahkotanya” Bonnie Laksamana.<br /> <br /> Kehairan Endang Suliestyawati, Bonnie Laksamana dan Liliana ke Pengadilan Tipikor yang dihadirkan oleh JPU dari KPK, bukan untuk melepas rindu, melainkan untuk memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret orang yang dicintainya. Sayangnya, wanita teman akrab terdakwa tidak hadiri denga alasan yang tidak jelas.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, Endang Suliestyawati mengatakan, kalau pria yang dicintainya (terdakwa) adalah seorang pengusaha minyak sejak 1972 sebelum menikah dengannya. Menjawab pertanyaan JPU KPK terkait Emas seberat 25 kg, Endang mengatakan dibeli saat melaksanakan perjanan umroh.<br /> <br /> “Pengusaha minyak sejak 1972 sebelum menikah. Sekarang ada 10 SPBU itu adalah perusahaan keluarga. Saya mengambil uang kapan aja sesuai kemauan. Emas dibeli saat umroh,” kata Endang.<br /> <br /> Sementara Boni mengatakan dihadapan Majelis Hakim, kalau dirinya sudah menjadi poengusaha sejak sekolah. Terkait pembangunan Pasar Besar Madiun, Dia (Boni) membantah kalau dirinya yang memasok matrila. Pada hal, keterangan beberapa saksi sebelumnya menyebutkan bahwa perushaan Bonilah yang memasiok matrial untuk pembangunan Pasar Madiun yang menyeret Bapaknya menjadi terdakwa saat ini.<br /> <br /> Keterangan Boni ini ternyata belum cukup, sehingga dirinya akan dihadirkan pada persidangan berikutnya bersama Liliana dan saksi lainnya.<br /> <br /> Usai persidangan, terkait keternagan istri terdakwa, JPU KPK Fitroh mengatakan, bahwa apa yang dikatakan saksi tidak masuk akal. Alasannya, karena suatu perusahaan harus jelas dalam pengeluaran keuangan.<br /> <br /> “Ia wajarlah keterangan istri terdakwa pasti bela terdakwa. Tapi kita akan melihat, apa yang dijelaskan itu didukung oleh bukti-bukti. Ada uang yang masuk kerekeningnya. Nyambung nggak dengan apa yang dijelaskan. Masuk akal nggak, uang perusahaan yang sudah diambil kemudian diserahkan ke Bambang lalu disetorkan kembali. Dan tidak masuk akal kalau mengambil uang dari perusahaan (SPBU) semaunya sendiri. Ini kan perusahaan, dikelola.semua aka nada catatannya,” ujar JPU KPK Fitroh.  (Redaksi)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Wy38s9RfRokiM6B5mTSinCGXx2ASwRMbTEW1z7SIyAIhWyvMX8zS8FT6pUXK7wcqeJ-2Vxiek_XQWmPSEFpAbS50t84GtbnsA7ZEzq2p8RWkacBqXdGbnvBQp1D2vDd8oF3qp5vpA3g/s1600/Endang+dan+Boni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Wy38s9RfRokiM6B5mTSinCGXx2ASwRMbTEW1z7SIyAIhWyvMX8zS8FT6pUXK7wcqeJ-2Vxiek_XQWmPSEFpAbS50t84GtbnsA7ZEzq2p8RWkacBqXdGbnvBQp1D2vDd8oF3qp5vpA3g/s640/Endang+dan+Boni.jpg" width="640" /></a></div>

News Tipikor “Raja, Ratu Dan Putra Mahkota” Madiun Di Pengadilan Korupsi

Endang Suliestyawati, istri terdakwa Bambang Irianto #Akankah “Raja” Madiun “Menyeret Ratu Dan Putra Mahkotanya” Dalam Kasus TPPU Ke Pen...

»

Tersangka Kasus Korupsi PT PWU Kembalikan Uang Sebesar Rp 500 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUa8jhLyGn_t4Dxe-qlWUM6y3be6La19Gawpbb6SXXeO4WI2wvTcOwCqhQRL-7xQstdM9GT_-Oe8ySeSl0PaxRauSSDV79k-KP6rTGOyBFg_LPL-8bQQTVUSXAZWJZpep7JYLcfMBGZb4/s1600/IMG-20170607-WA0051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUa8jhLyGn_t4Dxe-qlWUM6y3be6La19Gawpbb6SXXeO4WI2wvTcOwCqhQRL-7xQstdM9GT_-Oe8ySeSl0PaxRauSSDV79k-KP6rTGOyBFg_LPL-8bQQTVUSXAZWJZpep7JYLcfMBGZb4/s640/IMG-20170607-WA0051.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Tersangka (baju biru) didampingi PH-nya dan penyidik sedang menghitung uang</b></td></tr> </tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVsE_fL1gwQK7_KqnSEcXDT8HVAktuNtIVf2HfI28NvzxcOSgGJYONs6Rb3iGSQ26mkrWErkH1OaVdDo2ppjIeXZZ6zokY_BVtU1BylzmBoVgn5wF47_qkcsn7s6AMvWWYlLDiZOHWvQM/s1600/DSCF0451.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVsE_fL1gwQK7_KqnSEcXDT8HVAktuNtIVf2HfI28NvzxcOSgGJYONs6Rb3iGSQ26mkrWErkH1OaVdDo2ppjIeXZZ6zokY_BVtU1BylzmBoVgn5wF47_qkcsn7s6AMvWWYlLDiZOHWvQM/s320/DSCF0451.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oepojo Sardjono saat mnjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -  </b>Semula tak mengakui, namun akhirnya menyerah juga ! Ungkapan ini yang barang kali tepat bagi seseorang yang bersedia mengembalikan uang yang “dinikmatinya” yang diduga dari hasil Korupsi setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik.<br /> <br /> Seperti yang dilakukan oleh Oepojo Sardjono selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (Dirut PT SAM), akhirnya bersedia mengembalikan uang yang di duga dari hasil Korupsi, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Sam Santoso (Direktur PT SAM) dalam kasus Korupsi pada minggu lalu (31 Mei 2017), selaku pembeli asset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang terletak di Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2003 lalu, Kedua asset milik Pemrov Jatim Ini, yang kelola oleh PT PWU berdasarkan Perda No. 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda),  dijual tanpa melalui prosedur oleh terdakwa Wishnu Wardana, Ketua Tim Penjualan asset (sudah di Vonis 3 tahun dengan pidana tambahan mengembalikan kerugian negara Rp 1,5 M) dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU (juga sudah di Vonis 2 tahun), dimana Oepojo Sardjono dan Sam Santoso selaku pembeli yang diuntungkan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Pada Rabu, 8 Juni 2017, tersangka Oepojo Sardjono yang didampingi Penasehat Hukumnya, dan melalui keluarganya, mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta kepada penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) bersamaan dengan pemeriksaan dirinya untuk yang pertama kalinya sebagai tersangka. Sementara sahabtanya Sam Santoso belum diperiksa sebagai tersangka karena alasan masih sakit.<br /> <br /> “Pengembalian uang ini dilakukan tersangka dengan didampingi kuasa hukumnya. Pengembalian uang negara ini, inisiatif tersangka dan keluarganya. Rencananya, pihak keluarga pada senin mendatang, akan melakukan  pengembalian uang kerugian negara yang jumlahnya lebih besar dari hari ini. Mungkin diatas satu miliar", kata Jaksa penyidik, Trimo.<br /> <br /> Menurut Trimo, Selain dari tersangka Oepojo Sardjono, penyidik juga akan mengupayakan  pengembalian uang kerugian negara dari tersangka Sam Santoso yang masih sakit.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejati Jatim sudah terlebih dahulu menetapkan Dua tersangka dari PT PWU yakni, Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset dan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU. Keduanya pun sudah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Wishnu Wardana, di Vonis 3 tahun penjara, sementara Dahlan Iskan, 2 taun.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /> <br /> Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Sementara menurut Dr. Sudiman Sidabuke, selaku Penasehat Hukum (PH) Sam Sanotoso, saat dihubungi media ini melaui telepon selulernya mengatakan, terkait penetapan status tersangka kepada Sam Santoso, dirinya belum mengetahui. Namun Sidabuke mengakui, kalau penyidik Kejati Jatim pernah memeriksa Sam Santoso sebagai saksi pada tahun 2016.<br /> <br /> “Kapan ditetapkan menjadi tersangka. Saya belum mengetahui, karena saat ini Pak Sam sedang sakit di Rumah Saksit. Kalau penyidik merasa sudah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup, silahkan saja. Tetapi sampai saat ini, saya belum tahu apakah penyidik memiliki itu. Jadi kita belum bisa menentukan sikap, apakah akan melakukan upaya hokum,” kata Sidabuke<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut sakit yang dialami tersangka, Sidabuke mengatakan, ada gangguan di otak dan ada memory yang hilang berdasarkan hasil diagnosa dokter, sehingga saat diajak bicara tidak nyambung,” ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, menurut Sidabuke, secara legal formal sah-sah saja. Karena hanya melihat hukum hitam putih. “Dibalik  norma formal, hukum itu punya jiwa dan sistematisasi, juga menarik untuk dikaji. Pembeli yang mana mau diproses, mengingat informasinya, ada lebih 30 obyek yang dijual atau dibeli orang. Lalau apakah PT PWU akan diadili lagi bersama pembeli ?,” kata Sidabuke beberapa waktu lalu.<br /> <br /> PT PWU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah menjadi Satu, yang dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.<br /> <br /> Namun menurut Kejati Jatim, bahwa lepasnya asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, tidak sesuai dengan prosedur dengan perturan/perundang-undangan yang berlaku. Penjulan dua asset tersebut tidak diumkannya dalam Media masa Nasional yang berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga maupun lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan</span></b><br /> <br /> Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan JPU menjelaskan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /> <br /> Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi) <b><br /></b>

News Tipikor Tersangka Kasus Korupsi PT PWU Kembalikan Uang Sebesar Rp 500 Juta

Tersangka (baju biru) didampingi PH-nya dan penyidik sedang menghitung uang Oepojo Sardjono saat mnjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Is...

»