Sidang Tersangka Korupsi Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Menunggu Jadwal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXb4ipDQ42yl4jf8qX02l9vF4tACvOHl8MrfCA4ONSo2x4eprpVJZGu_3StA8aYCkmuXXUOLy1fZ2Oju49pQ71YRFDk1mnewaxOUx8HIkcCFs4SaVTPMevp9KN8XyyNyRiZYaAHq6hRH0/s1600/IMG-20170320-WA00012.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXb4ipDQ42yl4jf8qX02l9vF4tACvOHl8MrfCA4ONSo2x4eprpVJZGu_3StA8aYCkmuXXUOLy1fZ2Oju49pQ71YRFDk1mnewaxOUx8HIkcCFs4SaVTPMevp9KN8XyyNyRiZYaAHq6hRH0/s640/IMG-20170320-WA00012.jpg" width="426" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor, pada Senin, 3 April 2017<br /><br />“Pelimpahan berkas perkara Madiun, Wali Kota,” kata petugas KPK saat ditemui media ini di ruang Administrasi lantai II gedung Pengadilan Tipikor.<br /><br />Sidang perkara Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? atau hanya anggota DPRD saja ?<br /><br />Sementara menurut Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Indra Priangkasa mengatakan kepada media ini sebelumnya, seharusnya JPU menghadirkan mereka sebagai saksi.<br /> <br />Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun.<br /><br />Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun). Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang.<br /><br />Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. <br /><br />Pasalnya, beberapa pejabat Forpida diantaranya beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang sempat menjabat sebagai Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan sejumlah anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun itu pun turut di periksa penyidik KPK.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan masyarakat. Sekiranya yang menagani kasus ini dari pihak Kepolisian atau dari Kejaksaan, apakah akan memeriksa mantan pejabat Forpida seperti mantan Kapolres dan mantan Kajari ?<br /><br />Dan tidak hanya itu memang. Masyarakat juga menunggu, apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Madiun seperti mantan Kajari sebagai saksi alam dalam persidangan ?   (Redaksi) <br /> <br />

News Tipikor Sidang Tersangka Korupsi Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Menunggu Jadwal

beritakorupsi.co – Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) p...

»

Lima Tersangka Kasus OTT Pelindo III Masuk Pidana Umum Bukan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-DWg2iVCqR4AiCATS8-aMzBbQlpGKJm5XCuRtx84ClJtcRc07EsDuZzSarwFHAbfU6uP8qPrLo9xxQqVNapcupZ-omfDhdWNcpftwrbkdvkg4DAl6yUos-JLtEBMFizo1PODL1gYppk/s1600/Ilustrasi+Korupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-DWg2iVCqR4AiCATS8-aMzBbQlpGKJm5XCuRtx84ClJtcRc07EsDuZzSarwFHAbfU6uP8qPrLo9xxQqVNapcupZ-omfDhdWNcpftwrbkdvkg4DAl6yUos-JLtEBMFizo1PODL1gYppk/s640/Ilustrasi+Korupsi.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini ibarat “akar ilalang” yang sulit di hilangkan, ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.<br /><br />Bisa jadi hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat dihukum berat agar tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang berkaitan dengan adanya biaya tak resmi yang dikenal dengan istilah Pungli saat berurusan dengan instansi pemerintah.<br /><br />Namun sayang, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli masuk kategori Korupsi atau suap (Pidana Khusus) melainkan dianggap sebagai pemerasan (Pidana Umum), sehingga diadili di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipokor)<br /><br />Seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada November 2016 lalu. Dalam kasus ini, Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berhasil menagkap 5 pelaku, dan Dua diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) uang jutaan rupiah.<br /><br />Kelima tersangka tersebut yaitu,  Djarwo Surjanto (Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya yaitu Mieke Yolanda, Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya).<br /><br />Ke 5 tersangka ini, akan di adili di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, setelah berkasnya dilimpah dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan JPU dari Kejaksan Agung (Kejagung) RI.<br /><br />Hal itu seperti yang diampaikan oleh Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Suarabaya, Lingga, yang juga salah satu JPU untuk menyidangkan kasus tersebut kepada media ini, Minggu, 25 Maret 2017.<br /><br />“Ia, JPU nya banyak, ada 6 orang dari Kejari Tanjung Perak dan 3 dari Kejagung. Kasusnya masuk Pidum (Pidana Umum.red),” kata Lingga.<br /><br />Kasus OTT Pelindo III Surabaya, berbeda dengan kasus OTT yang melibatkan salah seorang Jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Ahmat Fauzi (AF) bersama Abdul Manaf (AM). Kedua tersangka ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya. Keduanya dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun oleh JPU dari Kejari Surabaya dan Kejagung RI. Namun oleh Majelis Hakim, djatuhi hukuman (Vonis) 4 tahun.<br /><br />Sebab, pasal yang menjerat para pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK), hukuman pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun. Sementara dalam pasal pemersan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada hukuman minimal. <br /><br /><i>“Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP Tindak Pidana Pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut: Ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, ayat (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini”</i>  (Redaksi)<br />

News Pidana Lima Tersangka Kasus OTT Pelindo III Masuk Pidana Umum Bukan Korupsi

beritakorupsi.co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini...

»

Kajati Jatim “Takut” Mengusut Tiga Kasus Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1XA0SPVnKnfH9JSA6Zl86qBV6hDG_5OBSNwR7_62x4u_3toTIXEDU6GfPXKN3T_VHdLAMkHK7UJuEyEuFTkASfDqvxwWkFvjbhwi42NzVLtNphwZ8vXB-H5s_KT1v06f1Co7PEyKLOs/s1600/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1XA0SPVnKnfH9JSA6Zl86qBV6hDG_5OBSNwR7_62x4u_3toTIXEDU6GfPXKN3T_VHdLAMkHK7UJuEyEuFTkASfDqvxwWkFvjbhwi42NzVLtNphwZ8vXB-H5s_KT1v06f1Co7PEyKLOs/s640/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli HUtagalung</td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Sejak Maruli Hutagalung menduduki jabatan tertinggi di Lembaga Adiyaksa Jawa Timur pada akhir Desember 2015 hingga sekarang, Dia telah dua kali menghebohkan dunia hukum saat menangani kasus Korupsi yang ada di Jawa Timur<br /> <br /> Yang pertama, saat Kajati Jatim Maruli Hutagalung, menetapkan La Nyalla Mattalitti, Ketua Kadin Jatim yang juga tokoh Pemuda Panca Sila (PP) beberapa bulan setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, di tetapkan menjadi tersangka dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2011 lalu, dengan kerugian negara sebesar Rp 1 M. Dan untuk yang pertama kali pula mungkin, Maruli Hutagalung mengeluarkan beberapa kali Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) dalam kasus yang sama dan dalam waktu yang relatif sama, saat lembaga yang dipimpinnya kalah beberapakali dalam sidang Praperadilan yang dilayangkan pihak La Nyalla (Akhirnya di Vonis bebas setelah diadili).<br /> <br /> Lalu yang kedua, saat menetapkan Bos Jawa Pos Group salah satu Media terkenal dan di "takuti” di Jatim, yang juga mantan menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta tokoh Pers Nasional menajdi tersangka dalam kasus Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Jawa Timur yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dengan PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 M lebih, diamana Dahlan Iskan saat itu menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) bersama Wishnu Wardhana, selaku Ketua Tim Penjualan asset yang juga mantan Ketua DPRDR Surabaya (saat ini masih proses sidang).<br /> <br /> Dalam dua kasus ini, Maruli Hutagalung banyak mendapat kritik baik yang Pro maupun yang kontra dari berbagai pihak mulai dari media, politik, orang-orang hukum dan pejabat dan mantan pejabat negara.<br /> <br /> Penetapan status tersangka terhadap dua tokoh ini oleh Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejasaan Tinggi – Jawa Timur, tak sedikit yang mengkritik bahwa tindakan yang dilakukannya adalah “berbau Politik” nama dan foto wajahnya pun hampir setiap hari menghiasi halaman media lokal Khususnya.<br /> <br /> Namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa, tindakan pria asli suku Batak ini patut di puji dan didukung dalam pemberantasan kasus Korupsi yang dianggap salah satu kejahatan luar biasa.<br /> <br /> Anehnya, dibalik “kegarangan” Maruli Hutagalung saat menetapkan kedua tokoh tersebut diatas menjadi tersangka dalam Kasus dugaan Korupsi, ternyata tidaklah demikian dalam beberapa kasus Korupsi yang lebih jelas dengan adanya putusan (Vonis) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> Diantaranya, Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab.<br /> <br /> Lalu kaus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar.<br /> <br />  Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa yaitu, Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu).<br /> <br /> Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, untuk menghabiskan anggran dsn hsrudlsh bertsnggung jawab.<br /> <br /> Usai persidangan saat itu, sempat terjadi ketegangan antara salah satu istri terdakwa dengan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu. Istri terdakwa menuding bahwa Jaksa tak berani memerikasa Wali Kota terkait keterlibatannya dalam kasus yang menyeret suaminya. Ketidak beranian Jaksa menurut istri terdakwa, karena Jaksa telah “meneriama sesuatu”.<br /> <br /> Selain dua kasus ini yang “hilang” dari buku daftar “hitam” Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, ternyata masih ada yang “lenyap” diantaranya, asus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar.<br /> <br /> Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. <br /> <br /> Terkait dengan kasus ini, Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, tak berkomentar sama sekali saat ditanya wartawan media ini. Maruli hanya menjawa terkait dikeluarkannya Sprindik Umum dalam kasus Korupsi pelepasan asset oleh PT PWU, pada Sabtu, 24 Maret 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim “Takut” Mengusut Tiga Kasus Korupsi

Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli HUtagalung beritakorupsi.co – Sejak Maruli Hutagalung menduduki jabatan tertinggi di Lem...

»

Pembeli Asset PT PWU Akan Menyusul Dahlan Iskan Dan Wishnu Wardhana

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdowWz6ZoIA5UO6SriAx8tkSu7kHRPSliZIwx8e7OIituDO5zM0fMU7u-JoZC517PZPiAM1Og4jONL1RUpifnEflV_6YVLZ5jjwFcbGp1pgNCNqffSwumy_l6V7OrPAOLEn5SXPUWrADA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdowWz6ZoIA5UO6SriAx8tkSu7kHRPSliZIwx8e7OIituDO5zM0fMU7u-JoZC517PZPiAM1Og4jONL1RUpifnEflV_6YVLZ5jjwFcbGp1pgNCNqffSwumy_l6V7OrPAOLEn5SXPUWrADA/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto, Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur Adi Mandiri (kiri) dan Maruli Hutagalung (Kajati Jatim)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Buku daftar “hitam” di tangan Maruli Hutagalung, Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus dugaan Korupsi, terkait lepasnya Dua asset Pemerintah Provinsi Jatim yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan mantan wartawan senior yang juga tokoh Pers Nasional, Dahlan Iskan, akan menambah  “pendaftar” baru. <br /><br />Dua nama sebelumnya yaitu, Dahlan Iskan (Dirut) PT PWU dan Wishnu Wardhana, mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset PT PWU serta mantan Ketua DPRD Surabaya, saat ini “menyandang gelar” terdakwa dan sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Dalam persidangan kedua terdakwa (perkara terpisah), Wishnu Wardhana sudah dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda 750 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan. Wishnu juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2,6 M atau pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan terdakwa Dahlan Iskan, tak lama lagi juga akan bernasib sama dengan mantan bawahannya itu semasa di PT PWU.<br /><br />Sebab, keduanya “diseret” JPU dari Kejati Jatim setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim pula, dibawah komando Maruli Hutagalung, “yang tak kenal pantang mundur maju terus”. Penetapan Keduanya menjadi tersangka/terdakwa karena pelepasan asset daerah diduga menyalahi aturan ayang ada.<br /><br />Dua dari sekian asset Pemprov Jatim yang di kelola PT PWU berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah menjadi Satu, yang dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.<br /><br />Namun menurut Kejati Jatim, bahwa lepasnya asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, diduga tidak sesuai dengan prosedur dalam perturan/perundang-undangan diantaranya, tidak diumkannya dalam media masa Nasional berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga maupun lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih.<br /><br />Dari fakta persidangan inilah, kemudian Kajati Jatim, mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Umum sekita seminggu yang lalu. Hal itu dijelaskan Maruli, saat dihubungi media ini, Sabtu, 24 Maret 2017.<br /><br />“Betul, masih Dik (Penyidikan) Umum,” kata Maruli. <br /><br />Saat ditanya, “sasaran panah” terkait dikeluarkannya Sprindik Umum tersebut, pria yang hobby catur sejak kuliah dulu di Jakarta ini mengatakan, ke pembeli asset. “Pembeli asset,” jawabnya singkat. <br /><br />Pembeli aseet yang dimaksud adalah PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), Direktur Utama (Dirut)-nya adalah Oepojo Sardjono dan Sam Santoso (Direktur). Namun tidak menutup kemungkinan, selain pembeli asset PT PWU yang menjadi “sasaran tembak” Sprindik Umum Kajati, bisa juga ke pihak-pihak lain sesuai fakta dalam persidangan.<br /> <br />Menaggapi Sprindik Umum yang dikeluarkan Kajati Jatim, Penasehat Hukum (PH) Sam Santoso, Dr. Sudiman Sidabuke menaggapinya. Pengacara senior ini mengatakan, terlalu prematur untuk membicarakan adanya tersangka baru.<br /><br />Alasannya, karena si penjual asset PT PWU yaitu Dahla Iskan dan Wishnu Wardhana, masih dalam proses sidang yang belum jelas putusannya, apakah dihukum atau divonis bebas, juga layak dipertimbangkan oleh penyidik.<br /><br />“Menurut saya, terlalu prematur untuk berbicara akan adanya tersangka dari pembeli. Mengingat, penjual saat ini masih sidang yang nasibnya belum jelas, dalam arti apakah dihukum, bebas dan lain-lain, juga layak dipertimbangkan oleh penyidik. Pembeli yang beretikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang. Jadi sebaiknya tersangka baru diwacanakan setelah putusan PT PWU Inkracht atau berkekuatan hokum tetap,” kata Sidabuke, saat dihubungi media ini, Minggu, 24 Maret 2017.<br /><br />Sidabuke menambahkan, secara legal formal sah-sah saja Dia (Kajati)bertindak seperti itu. Karena hanya melihat hokum hitam putih. “Dia lupa dibalik  orma formal, hokum itu punya jiwa dan sistematisasi, juga menarik untuk dikaji. Pembeli yang mana mau dip roses, mengingat informasinya, ada lebih 30 obyek yang dijual atau dibeli orang. Lalau apakah PT PWU akan diadili lagi bersama pembeli ?,” kata Sidabuke balik bertanya.   (Redaksi)

News Tipikor Pembeli Asset PT PWU Akan Menyusul Dahlan Iskan Dan Wishnu Wardhana

Foto, Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur Adi Mandiri (kiri) dan Maruli Hutagalung (Kajati Jatim) beritakorupsi.co – Buku daftar “hit...

»

Kajati Jatim Keluarkan Sprindik Untuk Tersangka Baru

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvq3j8shxBnshyrLQeSHi0sc-FHY4LFJI6Fp4VD1Lnjc1KB0evSEpWelFra3ht8mgMZqPe2tuuIN-o0Er__uVu9dSy6W3WsFv1wAx2t1jTU-KHCZ_jhDXvz5bn-3-R4sdrenN8K936TQ8/s1600/JPU+Trimo.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvq3j8shxBnshyrLQeSHi0sc-FHY4LFJI6Fp4VD1Lnjc1KB0evSEpWelFra3ht8mgMZqPe2tuuIN-o0Er__uVu9dSy6W3WsFv1wAx2t1jTU-KHCZ_jhDXvz5bn-3-R4sdrenN8K936TQ8/s1600/JPU+Trimo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Trimo</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> <i>Panasnya Mata Hari tak sepanas hati “ku”</i>. Ungkapan ini yang barangkali akan segera dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pelepasan asset Pemerintah Provinsi – Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang terletak di Tulungagung dan Kediri, yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih.<br /><br />Akibat rasa “panas”, tidur pun tak bisa nyenyak sekali pun dikamar yang dilengkapi dengan pendiangin udara alias AC, sebab hati/perasaan maupun pikiran akan selalu bertnya, siapakah yang akan tersangka baru dalam Jilid II ?<br /><br />Dalam Jilid I, Kejati Jatim sudah menyeret Dua petinggi PT PWU yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) Dahlan Iskan termasuk Wishnu Wardhana. <br /><br />Pasalnya, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, telah mengeluakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum terkait kasus dugaan Korupsi proses penjualan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, yang terletak di Tulungagung dan Kediri yang diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, tidak diumkannya dalam media masa Nasional berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga, lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. <br /><br />Sebab, asset daerah Pemprov Jatim yang dikelola oleh PT PWU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah. Dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.<br /><br /> Hal itu disampaikan oleh JPU Trimo seuasai sidang tuntutan terhadap terdakwa Wishnu Wardhana, selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset yang dikelola oleh PT PWU, pada Jumat, 24 Maret 2017.<br /><br />“Pimpinan sudah mengeluarkan Sprindik sifatnya umum, sudah seminggu,” kata JPU Trimo menjawab Media ini. namun Jaksa Trimo tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Sprindik yang dimasksud.<br /><br />Pada persidangan sebelumnya, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan terungkap, adanya pembayaran terlebih dahulu baru kemudian dilakukan proses lelang. <br /><br />Diantara saksi yang dihadirkan JPU adalah, Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; Sugeng Hinarjo, bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas (sidang pada 20 Januari 2017)<br /><br />Dalam persidangan saat itu, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru dilaksanakan pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /><br />Dalam proses lelang tersebut, panitia tidak pernah melakukan tugasnya namun memperoleh honor antara 1 – 1,5 juta kecuali Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar 5 juta rupiah. Pada hal, anggaran yang disediakan untuk panitia sebesar Rp 510 juta.<br /><br />Kemudian pada sidang selanjutnya selanjutnya (Selasa, 24 Januari 2017), JPU menghadirkan 4 saksi dari pemprov. Jatim diantaranya,  M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubbag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /><br />Ketiga saksi dari Pemrov itu adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “dihinggapi penyakit” lupa saat itu. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa, mengingat sorotan lampu Blitz Kamera mengarah saat itu dan bisa jadi “setelah” persidangan. sementara keterangan Appraisal saat itu mengatakan, dokumen yang dikeluarkannya hanya untuk kepentingan managemen dan tidak boleh dipergunakan untuk penjualan.<br /><br />Sementara pada sidang berikutnya (7 Maret 2017), JPU membacakan BAP saksi kunci yakni, Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri dalam persidangan, karena Sam Santoso dikabarkan sedang sakit. <br /><br />Dalam BAP yang dibacakan JPU Lili, Sam Santoso menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /><br />"Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," lanjut JPU Lili membacakan BAP Sam Santoso. <br /><br />JPU juga membacakan BAP mantan Gubernur Imam Utomo di hari yang sama. Dalam BAP yang di bacakan JPU menyebutkan, bahwa saksi (Imam Utomo) mengakui ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Namun saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Saksi menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kajati Jatim Keluarkan Sprindik Untuk Tersangka Baru

JPU Trimo beritakorupsi.co – Panasnya Mata Hari tak sepanas hati “ku” . Ungkapan ini yang barangkali akan segera dirasakan oleh orang-o...

»

Wishnu Wardhana Dituntut 7,5 Thn Penjara Dan Uang Pengganti Rp 2,6 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiOpDqlig6z86yr7GoiHxBzsnyRexOAFQgdI2fqSimHA8N5I_P5F0qgpwPu8P_TEw94lZxl7PLZsYOtcWjpbB8Apsd3q6VhiVI_9XLRG4-31XGz2zjdRNX5kWOMprUUcXbQtVXDtR1jg/s1600/IMG20170314204842.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiOpDqlig6z86yr7GoiHxBzsnyRexOAFQgdI2fqSimHA8N5I_P5F0qgpwPu8P_TEw94lZxl7PLZsYOtcWjpbB8Apsd3q6VhiVI_9XLRG4-31XGz2zjdRNX5kWOMprUUcXbQtVXDtR1jg/s640/IMG20170314204842.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap  Tim penjualan asset yang Kepala Unit Usaha serta Ketuadikelola oleh PT PWU</td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang dan terkadang menegangkan, antara saksi dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa maupun dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1 milliar lebih, tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim.<br /><br />Pasalnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) telah membacakan surat tuntutannya dalam persidangan dihadapan Lima Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, kepada terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset yang dikelola oleh PT PWU, pada Jumat, 24 Maret 2017.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU Trimo dkk menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim, tidak sesuai prosedur.<br /><br />Sebab, JPU menyebutkan dalam surat tuntutannya bahwa, dalam fakta persidangan, terdakwa Wishnu Wardhana selaku ketua Tim penjualan asset telah menerima pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003, berupa 4 lembar BG (Bilyet Giro) sebesar Rp 8.750.000.000 untuk tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung dan 17 milliar rupiah untuk pembayaran tanah dan bangunan yang terletak di Kediri, dari Upoyo Sarjono, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM), dan uang tersebut kemudian disetorkan ke Bendahara PT PWU. <br /><br />Pada hal, pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) baru dilakukan sekitar September 2003. Sementara proses lelang tidak pernah dilakukan, dan tidak pernah diumumkan di media masa berbahasa Indonesia. Administrasi dibuat agar pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai prosedur.<br /><br /><br />Tidak hanya itu, JPU juga mengungkapkan berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pelepasan asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri tidak melibatkan lembaga hukum unutk menentukan harga, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keungan negara sekitar Rp 11 M lebih.<br /><br />JPU pun menyatakan bahwa, terdakwa Wishnus Wardhana, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHP. Dan meminta gara Majelis Hakim menjatuhkan pidan penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun.<br /><br />“Menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tauhun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ucap JPU Lilik Lindawati <br /><br />Tidak hanya itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2.689.284.899. Apa bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar maka harta bendanya akan dirampas untuk negara.apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama dua tahun. Lamanya terdakwa menjalani hukuman penjara dalam tuntutan JPU adalah selama 7 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Menanggapi tuntutan JPU tersebut, PH terdakwa Wishnu Wardhana, Dading mengatakan kepada Majelis Hakim, seharusnya terdakwa dituntut bebas karena tidak ada kerugian negara.<br /><br />“Tuntutan Jaksa terlalu berat. Dalam supremasi hukum, Jaksa seharunya menuntut bebas terdakwa karena tidak ada kerugian negara,” kata Dading.<br /><br />Usai persidangan, JPU Trimo menjelaskan kepada media ini bahwa, perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal 2 UU korupsi. <br /><br />“Terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama. Proses pelepasan asset tidak sesuai dengan prosedur. Dalam fakta persidangan yang terungkap, sudah ada pembayaran sebelum ada proses lelang dan RUPSLB. Prosesnya dibuat hanya seakan-akan benar. Denda yang dikenakan ke terdakwa berdasarkan pasal 18 UU Korupsi. Uang penggembalian itu, ada kerugian negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” kata JPU Trimo.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Wishnu Wardhana Dituntut 7,5 Thn Penjara Dan Uang Pengganti Rp 2,6 M

terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap  Tim penjualan asset yang Kepala Unit Usaha serta Ketuad...

»

Mantan Ketua MK Salah Menyebut Pasal Dipersidangan, Lalu Minta Maaf

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSrGUiPkfUbATgAT7Kf2NoQOBdfbMu_IZbFkmtazE1LTyPnGB_HTJI6snQHDGHq1afq9O56zVWnTzi-PRrWLOVL1X0yBZFD1w1toMFxXc4ibwb89SVXEloE3t2YMD5GhsnX-KaDc59VI/s1600/Hamdan+Zoelva.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSrGUiPkfUbATgAT7Kf2NoQOBdfbMu_IZbFkmtazE1LTyPnGB_HTJI6snQHDGHq1afq9O56zVWnTzi-PRrWLOVL1X0yBZFD1w1toMFxXc4ibwb89SVXEloE3t2YMD5GhsnX-KaDc59VI/s640/Hamdan+Zoelva.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto, manatan Ketua MK Hamdan Zoelva, jadi Ahli Ad Chart untuk terdakwa Dahlan Iskan</td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b><i>Hamdan Zoelva, Jadi Ahli Ad Chard Dalam Sidang Korupsi Untuk Terdakwa Dahlan Iskan/</i></b></span><br /><br /><br />beritakorupsi.co – Kalau seorang Ahli dari Akademisi (Dosen) dihadirkan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa dalam persidangan untuk didengar pendapatnya sesuai dengan pengetahuannya di hadapan Majelis Hakim untuk meringkan kliennya, tetapi Ahli tersebut salah menyebut pasal dalam UU yang begitu panjang lebar dijelaskan, hal itu mungkin masih di maklumi. <br /><br />Namun bila Ahli Ad Chart yang dihadirkan PH terdakwa dalam persidangan adalah mantan Ketua Mahkamah Konstusi ?<br /><br />Seperti yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Jawa Timur yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha dengan terdakwa mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PT PWU) yang juga mantan menteri BUMN, Dahlan Iskan, pada Jumat, 24 Maret 2017<br /><br />Dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Tahsin, Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, menghadirkan Ahli yang meringankan, terkait tuduhan JPU terhadap Dahlan Iskan, atas proses penjualan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, yang terletak di Tulungagung dan Kediri yang diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, tidak diumkannya dalam media masa Nasional berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga, lembaga hukum maupun tidak adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. <br /><br />Sebab asset yang dikelola oleh PT PWU tersebut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesaru Rp 11 Milliar lebih. Namun pelepasan itu hanya berdasarkan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Anehnya, RUPSLB itu dibentuk setelah terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), seperti yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />Tak tanggung-tanggung. Tim PH terdakwa mantan Wartawan senior serta tokoh Pers Nasional itu pun menghadirikan Hamdan Zoelva, sebagai Ahli yang meringankannya dari ancaman tuntutan JPU dalam sidang berikutnya.<br /><br />Mantan Ketua Mahkamah Konstusi Hamdan Zoelva ini menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, tekait pertanyaan PH terdakwa mengenai pertanggung jawaban kekayaan negara dalam Perseroan Terbatas (PT). Menurut Ahli yang juga mantan Pengacara ini menjelaskan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD adalah keuangan negara.<br /><br />“Judgment Bussines Rule orientasinya untuk keuntungan perusahaan, sedangkan Goverment Judgment Rule berkaitan dengan pelayanan publik sebagai tugas administrasi negara, dua hal itu harus dipisahkan. Artinya, penilaian pemeriksaan keuangan negara yang ada dalam BUMN dengan keuangan negara yang ada dalam administrasi pemerintahan,” tutur Ahli<br /><br />Anehnya, mantan Ketua Lembaga Tinggi Negara ini mengatakan, unsur pidana dapat hilang kalau sudah ada RPUS. Hal itu diaktankatannya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />“Begini…..Kalau di dalam proses ini ada unsur pidananya, apakah bisa hilang dengan adanya RUPS,” tanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Bisa. Sebagai PT, maka tunduk terhadap Undang-Undang PT. Keputusan tertinggi dalam PT ada pada RUPS. Itulah kenapa Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Kalau rapat sudah memutuskan tidak ada masalah. Sepanjang pelepasan aset sudah disetujui komisaris dan RUPS, maka pelepasan aset itu sah dan unsure pidananya tidak ada," katanya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br />Yang mengejutkan adalah, saat JPU Trimo mengajukan satu pertanyaan yang membuat “KO” Ahli ini lalu meminta maaf, terkait apa yang di paparkannya panjang lebar di hadapan Majelis Hakim mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).<br /><br />“Saudara Ahli. Pasal berapa dan Undang-Undang PT Nomor berapa. Kalau UU PT tahun ’95 seperti ini,” kata JPU Trimo dengan tegas sambil member syarat kepada JPU Lilik untuk membacakan pasal yang maksud,<br /><br />“Ia maaf maaf, salah,” kata Hamdan Zoelva, tersipu malu.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan, andaikan JPU yang menghadirkan Hamdan Zoelva dalam persidangan, bisa jadi sikap PH terdakwa akan menolak lebih keras lagi seperti pada saat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, yang sempat ditegur Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Namun kali ini, PH terdakwa tetap mengajukan kepada Majelis Hakim, agar keterangan Ahli dapat diperbaiki kemudian dan disampaikan dalam persidangan.<br /><br />Terkait kesalahan Ahli yang menyebutkan pasal dalam Undang-Undang Perseron Terbatas, JPU Trimo menjelaskan kepada media ini bahwa, JPU akan menolak keterangan ahli diluar persidangan.<br /><br />“Kalau itu diperbaiki dan kemudian diserahkan, jelas-jelas kita akan menolak. Yang sah adalah didalam persidangan di hadapan Majelis, bukan keterangan yang sudah diperbaiki,” ujar JPU Trimo dengan tegas.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Mantan Ketua MK Salah Menyebut Pasal Dipersidangan, Lalu Minta Maaf

Foto, manatan Ketua MK Hamdan Zoelva, jadi Ahli Ad Chart untuk terdakwa Dahlan Iskan Hamdan Zoelva, Jadi Ahli Ad Chard Dalam Sidang Ko...

»